Liputan Sosialisasi Peraturan Perbendaharaan dan Bimbingan Teknis Aplikasi SPM dan GPP Tahun anggaran 2012 di Wilayah KPPN Sampit
Sampit, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Sampit menggelar acara Sosialisasi Peraturan Perbendaharaan dan Bimtek aplikasi SPM dan GPP 2012, Kamis (15/3), di Aula KPPN Sampit. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan amanah amanah Presiden RI agar penyerapan anggaran lebih baik.

Hadir sebagai peserta, 70 Satuan kerja dari 3 kabupaten yang merupakan wilayah kerja KPPN Sampit. Untuk menyiasati keterbatasan tempat yang dimiliki KPPN, kegiatan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama dilakukan pagi hari untuk satker dari wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sesi kedua dilaksanakan siang hari untuk satker dari wilayah kabupaten Seruyan dan Katingan yang rata-rata memiliki jarak tempuh minimal 3 jam.

Kepala KPPN Sampit Irwan Wahyu Basuki membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, Irwan menegaskan kembali amanah dari Bapak Presiden RI, agar belanja pemerintah bisa terserap sejak awal semester. Materi yang disampaikan antara lain PMK 170/PMK/2010, Per-74/PB/2011, Per 80/PB/2011, Aplikasi SPM 2012 dan Aplikasi GPP 2012. Padatnya materi tidak mengurangi antusiasme peserta yang rata-rata berjumlah 40 orang untuk tiap tahapnya.

Di samping materi-materi tersebut di atas, ada juga disinggung sedikit tentang SPAN terutama yang terkait dengan pelaksanaan PMK 170/PMK/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN. Antusiasme para peserta dalam menanggapai materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber yang merupakan pegawai KPPN Sampit terlihat begitu tinggi.

Liputan Penerimaan Penghargaan oleh Kanwil DJP Sulsel kepada KPPN Parepare
Parepare, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Parepare kembali menuai prestasi. Kali ini pengakuan atas prestasi yang diraih oleh KPPN Parepare itu datang dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan. Pengakuan tersebut terwujud dalam bentuk penghargaan yang diberikan oleh Kepala Kanwil DJP atas perannya membantu DJP mencapai target perolehan pajak di wilayah Ajatappareng, Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Kakanwil DJP Sulsel mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi seluruh jajaran KPPN Parepare yang telah bersinergi dan mendukung usaha DJP untuk mencapai perolehan pajak sesuai yang ditargetkan. Dia berharap ke depan, kerja sama yang sudah terjalin dengan sangat baik di antara sesama korps Kementerian Keuangan tersebut dapat terus dilanjutkan.

Kepala KPPN Parepare saat ditemui contributor mengatakan, “KPPN Parepare siap bersinergi dengan instansi pajak maupun instansi pemda dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kami merasa bangga bisa bekerja sama dengan baik sehingga ikut andil dalam capaian peningkatan penerimaan negara khususnya target penerimaan pajak untuk wilayah kerja KPP Pratama Parepare dapat tercapai (sebesar Rp. 387 Miliar atau 101,03% dari target), semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini tetap terjaga dengan baik bahkan terus meningkat pada tahun – tahun mendatang”.

Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare
Editor : Bambang Kismanto

Liputan Kegiatan Pembekalan Assessment KPPN Percontohan Tahap VI di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
D.I. Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Bayangan serangkaian kegiatan test yang cukup padat dan melelahkan tiba-tiba saja muncul dengan begitu jelasnya, terutama bagi pegawai yang mempunyai pengalaman mengikuti Assessment namun belum berhasil, sehingga Assessment seperti sebuah momok yang menakutkan.

Kisah itu dulu, cerita lama, tetapi kini tidak lagi. Bayangan Assessment yang semula menakutkan kini berangsur-angsur mulai menghilang, khususnya bagi para pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sudah diperkenalkan dengan metode baru dalam Pembekalan Assessment KPPN Percontohan Tahap VI yang dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Maret 2012 oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Acara ini diikuti oleh 108 pegawai pelaksana Kanwil Ditjen Perbebndaharaan Provinsi DIY. Acara dibuka pada hari Jum’at (16/3) oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Hendro Baskoro. Dalam sambutannya, Kepala Bagian Pengembangan Pengembangan Pegawai memberi penjelasan seputar pelaksanaan Assessment KPPN Percontohan Tahap VI.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY dalam arahanya menyatakan bahwa untuk membentuk KPPN Percontohan pada seluruh unit layanan terdepan Ditjen Perbendaharaan dilaksanakan pada tahun 2012. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan modernisasi seluruh KPPN dan dalam rangka mengedepankan kualitas layanan serta kepercayaan publik.

Hendro melanjutkan, bahwa modernisasi merupakan bagian transformasi kelembagaan sebagai kelanjutan proses reformasi birokrasi Kementerian Keuangan. Salah satu unsur utama yang perlu disiapkan adalah ketersediaan SDM yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan SDM yang profesional dalam melaksanakan tugas dengan didukung manajemen kinerja yang berkualitas.

Dari sisi lain, pembentukan KPPN Percontohan Tahap VI ini juga dilakukan untuk mendukung implementasi SPAN secara komprehensif. Implementasi tersebut meliputi sisi bisnis proses, teknologi informasi, dan Change Management and Communication (CMC).

Selanjutnya Sahat MT Panggabean menjelaskan dihadapan para pegawai untuk memahami apa yang menjadi latar belakang dan tujuan diselenggarakannya assessment, serta bekal apa yang harus dipersiapkan sehingga mereka semakin yakin, lebih percaya diri dalam menghadapi Assessment dengan berusaha melakukan persiapan sebaik mungkin.

ara pegawai terlihat lebih antusias mempersiapkan diri setelah mendapatkan pembekalan dari Tim Bagian Pengembangan Pegawai dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 mulai pukul 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB. Tim memberikan materi pembekalan dengan cara yang sangat baik, melalui tanya jawab, diskusi, dan games. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana yang menyenangkan, penuh semangat .

Khusus bagi keluarga besar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta acara pembekalan ini terasa istimewa karena diselenggarakan bertepatan dengan ulang tahun Kepala Kanwil yang ke 57. Untuk itu, jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mengiringi kegiatan tersebut dengan ucapan Selamat Ulang Tahun kepada Hendro Baskoro.

Oleh : Evan Himawan, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY

Liputan Bimbingan Teknis Aplikasi SPM dan SAKPA 2012 dan Sosialisasi PMK.170/PMK.05/2010 KPPN Samarinda
Samarinda,perbendaharaan.go.id - Dalam rangka menyambut tahun anggaran 2012, KPPN Samarinda menyelenggarakan Bimbingan Teknis Aplikasi Tahun 2012 dan Sosialisasi PMK.170/PMK.05/2010 di tiga tempat berbeda Bontang, Samarinda dan Tenggarong Kutai Kartanegara.

Di Bontang, acara dilaksanakan pada Rabu (29/2) diikuti oleh operator Aplikasi SPM dan SAKPA 2012 perwakilan Satuan Kerja (Satker-red) wilayah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur. Sementara di Samarinda Bimtek dilaksanakan selama dua hari Rabu (29/2) dan Kamis (1/3) yang diikuti oleh operator Aplikasi untuk wilayah Samarinda dan Kabupaten Kutai Barat. Untuk Satuan Keja wilayah Kutai Kartanegara dilaksanakan di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada Jumat (2/3).

Melanjutkan tradisi tahun sebelumnya, sebagai penghargaan kepada satuan kerja terbaik, Kepala KPPN Samarinda Widoyoko Sapto Putro memberikan Penghargaan berupa Kartu Mitra Utama (KAMU). KAMU diberikan kepada dua satuan kerja terbaik di wilayah masing-masing. Keunggulan KAMU adalah bebas antrian untuk layanan KPPN dan bebas memilih petugas front office.

Materi yang disampaikan dalam bimtek ini adalah PMK.170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Kerja pada Satuan Kerja, dan Aplikasi SPM dan SAKPA 2012. Dalam penyampaikan materi tentang Aplikasi, peserta diarahkan untuk mampu mengoperasikan aplikasi yang akan digunakan pada tahun anggaran 2012.

Disela-sela acara bimtek, panitia mengadakan quiz dan memberikan door prize kepada peserta yang mampu menjawab petanyaan.

Oleh: Vina Eriyandi – Kontributor KPPN Samarinda

Liputan Kegiatan Penyuluhan Perbendaharaan di KPPN Kolaka
Kolaka, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan perbendaharaan satuan kerja, juga sebagai implementasi Perdirjen Nomor 6/PB/2011 tentang Penyuluh Perbendaharaan, KPPN Kolaka menggelar kegiatan Penyuluhan Perbendaharaan Terpadu, Kamis (16/2) di aula KPPN Kolaka. Kegiatan ini diadakan oleh Tim Penyuluh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Penyuluh dari KPPN Kolaka.

Kegiatan tersebut dibagi dalam dua sesi, sesi pertama berlangsung dari pagi hingga siang, diikuti oleh 24 satuan kerja yang berasal dari Kabupaten Kolaka dengan jumlah peserta 32 orang. Sesi kedua berlangsung dari siang hingga petang,  diikuti oleh 28 orang peserta dari 22 satker yang berasal dari Kabupaten Kolaka Utara. Sebagian besar peserta merupakan bendahara, sisanya adalah KPA, dan staf/operator. Sementara untuk tenaga penyuluh terpadu terdiri atas tiga penyuluh dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara  yaitu Eko Setiono, Bambang Hariyadi, dan Theodorus Morwarin, dan satu penyuluh dari KPPN Kolaka, Muawiah.

Materi yang disampaikan para penyuluh meliputi Tata Cara Revisi DIPA 2012, Mekanisme Pelaksanaan Anggaran, Perencanaan Kas, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Acara penyuluhan berlangsung hidup, karena selain menyampaikan materi, para penyuluh juga membuka forum tanya-jawab dan diskusi mengenai permasalahan yang dihadapi satker. Satker Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I Sultra, mengajukan pertanyaan bagaimana mengatur perencanaan kas jika dalam pencairan dana terkait dengan prestasi pekerjaan belum pasti, apakah bisa diberikan dispensasi jika pencairan melebihi perencanaan. Atas pertanyaan tersebut, tim penyuluh terpadu memberikan solusi yaitu dengan selalu meng-update perencanaan bulanan setiap tiga hari sebelum bulan berkenaan sehingga perencanaan bulan sebelumnya yang tidak terserap dapat dimasukkan ke bulan berikutnya. Ada juga peserta yang berbagipengalaman tentang masalah yang pernah dialami terkait revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA, yaitu dari satker MTsN Kolaka, menurutnya revisi POK DIPA harus mendapatkan pengesahan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sultra dan hal tersebut ternyata anggapan yang keliru. Terkait hal tersebut Tim penyuluh terpadu pun menjelaskan bahwa revisi POK DIPA merupakan kewenangan dari KPA sepenuhnya, tetapi satker wajib menyampaikan revisi POK DIPA tersebut ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk selanjutnya hasil updating  revisi POK tersebut disampaikan ke KPPN Kolaka untuk dimasukkan ke dalam database.  

Kepala KPPN Kolaka, Setijo Budi Pramono, mengimbau agar satker rajin dan tidak segan berkonsultasi ke KPPN Kolaka terkait pelaksanaan anggaran. Lebih lanjut, Setijo menegaskan betapa pentingnya para pejabat pengelola perbendaharaan yang terdiri dari KPA, PPK, Penguji dan Penandatangan SPM, maupun Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, untuk memahami tugas dan kewajibannya serta mematuhi peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan negara.  Hal tersebut agar pelaksanaan kegiatan pada satker dapat berjalan lancar tanpa ada masalah dan agar penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sebelum acara ditutup, para peserta penyuluhan diberikan kuesioner evaluasi kegiatan. Dari hasil kuesioner tersebut terlihat bahwa kegiatan penyuluhan perbendaharaan dinilai berhasil karena rata-rata persentase hasil jawaban kuesioner peserta penyuluhan merasa puas atas materi yang disajikan oleh para penyuluh. 

Oleh: Kontributor KPPN Kolaka

Liputan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Mataram, djpbn.kemenkeu.go.id - “Tantangan ke depan juga sudah menghadang dan tentu akan lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya”, demikian  ditegaskan Alfiah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB pada sambutan pembukaan acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta pemberian piagam penghargaan kepada sepuluh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dengan penilaian Laporan Keuangan terbaik, Kamis (15/3) di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Alfiah dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi berupa piagam penghargaan khususnya kepada sepuluh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang telah secara konsisten mendukung para jajarannya untuk melaksanakan rekonsiliasi tepat waktu pada setiap Triwulan, serta menyampaikan Laporan Keuangan pada semester I dan semester II secara lengkap sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil penilaian Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Peringkat I sampai dengan X berturut-turut adalah Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan NTB, LPMP NTB, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, Kanwil Ditjen Pajak Nusa Tenggara, Polda NTB, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, Pengadilan Tinggi Mataram, Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, dan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Prov. NTB. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh UAPPA-W untuk terus memperbaiki kualitas Laporan Keuangannya. 

Sebagaimana pernyataan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Susanto, tujuan dari  Sosialisasi dan Bimbingan Teknis adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan seluruh peserta (operator SAI) sebagai tambahan bekal dalam pelaksanaan tugas akuntansi dan pelaporan keuangan serta membangun komunikasi yang konstruktif dan efektif antara seluruh UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB sehingga permasalahan yang di hadapi dapat dikomunikasikan untuk pemecahannya.

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan selama satu hari ini diikuti oleh 110 orang peserta  yang merupakan operator/petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari UAPPA-W Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB. Sebagai narasumber dalam acara ini, Jan Pahlevie Firdaus yang membawakan materi tentang Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Mauritz CRM yang membawakan materi tentang Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar (BAS), dan Tri Sujatmiko yang membawakan materi Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tahun 2012.  Setelah pemaparan materi dari para narasumber, peserta cukup antusias untuk bertanya sehingga waktu yang disediakan selama kurang lebih 40 menit tidak tercukupi. Menyikapi hal ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB juga menyampaikan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan maupun KPPN selalu siap untuk melayani dan memberikan pendampingan untuk semua Satker dan UAPPA-W yang berkonsultasi secara langsung di Front Office maupun melalui sarana telephone dan email.  

Sosialisasi dan Bimtek juga diisi dengan pelaksanaan Post Test untuk mengetahui efektifitas pemahaman peserta atas Materi yang telah diberikan selama sosialisasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan jawaban peserta atas post test tersebut, diperoleh nilai rata-rata tingkat pemahaman peserta adalah sebesar 82,19%.

Kontributor Kanwil DJPBN Provinsi NTB – Mauritz CRM dan Margo Utomo

Liputan sosialisasi Perdirjen no 80 dan 89 tahun 2011
Medan, djpbn.kemenkeu.go.id - “LKPP WTP bukan suatu hal yang mustahil untuk disandang. Semua berpulang dari kesungguhan pemangku kepentingan dalam meraihnya,” kata Kepala KPPN Medan I, Ria Hot Juanita Simbolon, saat membuka acara sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan, Selasa (6/3) di Medan. “Pencairan dana melalui penerbitan SPM harus sesuai rencana yang tercermin pada : tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, lengkap dan benar pengisian lampirannya. Penyampaian rekonsiliasi mesti disiplin dalam waktu dan pengisian semua elemen yang diperlukan dalam pelaporan. Satker pintar, KPPN lancar, LKPP semakin bersinar dengan predikat WTP”, lanjutnya.

Sosialisasi diadakan dalam 2 (dua) angkatan. Angkatan pertama tanggal 6 Maret 2012. Angkatan kedua pada tanggal 7 Maret 2012. Materi disampaikan oleh Kepala KPPN Medan I, Seksi Verifikasi dan Akuntansi, dan dua pelaksana dari Seksi Verak.

Pemateri pertama Kusnedi, Kasi Verak, menyampaikan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Data Satker Tahun Anggaran 2011. Dalam rekonsiliasi antara satker dengan KPPN ada trend yang semakin membaik dari bulan ke bulan. Kenyataan ini dapat dilihat dari jumlah SP2LK yang diterbitkan oleh KPPN semakin sedikit. Ke depannya pelayanan rekonsiliasi diharapkan tidak harus menunggu bulan berkenaan berakhir, yang penting di satker tidak ada lagi transaksi pada bulan pelaporan baik belanja maupun setoran.

Ria Hot Juanita Simbolon memaparkan bahwa ada sebagian akun pada PER-80/PB/2011 yang sudah tidak digunakan lagi. Ada restrukturisasi akun belanja, pendapatan, dan transfer pada peraturan tersebut. Kepala KPPN Medan I itu menjelaskan tentang penambahan dan perubahan uraian atau penjelasan akun serta penajaman uraian pada beberapa akun.

Supardi, sebagai pemateri ketiga menyampaikan PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada KPPN. Dijelaskan bahwa KPPN dilarang melakukan perbaikan database aplikasi SP2D sebelum menerima ADK koreksi SPM dari Satker. Koreksi tidak dapat dilakukan terhadap data SPM yang mengakibatkan jumlah uang baik jumlah total pengeluaran, jumlah total potongan dan/atau jumlah bersih dalam SPM.

Pemateri terakhir, Warnoto, mengulas tentang aplikasi SAKPA dari perubahan terhadap aplikasi sebelumnya, cara install aplikasi, merekam revisi DIPA, meng-input neraca, sampai dengan pendistribusian Laporan Keuangan. SPAN dan SAKTI diperkenalkan agar satker siap dalam menghadapi perubahan.

Ada 168 Satker dari berbagai Jenis Kewenangan yang menjadi mitra kerja KPPN Medan I. Semua berkomitmen akan bekerja maksimal untuk melaksanakan amanat Perdirjen Perbendaharaan sesuai arahan yang disampaikan oleh Kepala KPPN Medan I.

Acara sosialisasi berjalan lancar sesuai harapan. Dapat diindikasikan dengan banyaknya peserta yang hadir serta aktifnya peserta dalam bertanya baik saat sosialisasi maupun selesai acara. Peserta yang mengerjakan pretest dan postest terlihat begitu serius, lancar, dan tepat waktu.

Segala kewajiban dan tugas pekerjaan akan terasa ringan dan berjalan lancar apabila diniatkan untuk ibadah dengan saling bekerjasama serta tidak menumpuk-numpuk pekerjaan di akhir tahun. “Mari sama-sama berkomitmen untuk melangkah maju dan bekerja lebih keras lagi agar Laporan Keuangan di semua Kementerian menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ungkap Kepala KPPN Medan I, Ibu Ria Hot Juanita Simbolon mengakhiri acara sosialisasi.

Oleh : Warnoto - Kontributor KPPN Medan I
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan penganugerahan satuan kerja terbaik oleh KPPN Wamena
Wamena, djpbn.kemenkeu.go.id – Stigma pelayanan birokrasi yang sarat pungli, berbelit-belit, dan menyulitkan stakeholder telah didobrak oleh Ditjen Perbendaharaan beberapa tahun yang lalu, seiring dengan reformasi birokrasi yang bergulir di Kementerian Keuangan. Pelayanan di unit-unit Ditjen Perbendaharaan di seantero negeri dapat dijadikan teladan oleh unit-unit di kementerian lain. Sebagai salah satu unit Ditjen Perbendaharaan yang melayani satuan-satuan kerja dalam mencairkan dana APBN, KPPN Wamena juga menjadikan dirinya mercusuar bagi para satuan kerja yang dilayaninya untuk bersama-sama meningkatkan kinerja demi kemajuan bangsa. “Maju bersama layanan prima,” begitu slogan yang mereka angkat untuk menyempurnakan kinerjanya.

Disamping menjalankan SOP (standard operating procedure) KPPN Percontohan yang sudah dilaksanakan sejak Oktober 2010, segenap awak KPPN Wamena pun senantiasa mengembangkan ide-ide yang muncul, selama sejalan dengan visi KPPN Wamena “Menjadi Pengelola Perbendaharaan di Daerah yang profesional, transparan, akuntabel, dan berdedikasi” dan demi menunjang pelaksanaan birokrasi yang semakin baik. Salah satunya ide itu adalah pemeringkatan satker setiap bulan, dengan memberikan penghargaan atau reward bagi satker terbaik (peringkat pertama). Acara pemilihan satker terbaik diadakan pada hari Rabu, 14 Maret 2012, ditandai dengan penerbitan KIPS-PERTAMA (Prima & Utama) serta Sertifikat Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Wamena kepada satker terbaik bulan Februari 2012, Kejaksaaan Negeri Wamena, yang diwakili oleh Bendahara dan Operator SPM-nya yaitu Eliksander Siagian.

Karena masih baru dirintis, kali ini cuma satu satker yang memperoleh reward. Rencananya bulan-bulan ke depan akan ditambah jumlahnya karena keseluruhan satker yang dilayani KPPN Wamena cukup banyak, yaitu 83 Satker (61 kantor). Penyerahan yang dilakukan di depan para petugas satker lain, juga mempunyai alasan, yaitu memacu semangat mereka agar berlomba-lomba meningkatkan kinerja keuangan dan menunaikan kewajiban keuangannya setiap bulan.

KPPN Wamena mengukur peringkat satuan kerja melalui beberapa aspek. Di antaranya adalah akurasi realisasi DIPA, kepatuhan melaksanakan rekonsiliasi serta ketepatan penyampaian LPJ bendahara. Melalui penghargaan ini diharapkan mampu memotivasi satker semakin meningkatkan kinerjanya.

Oleh : Bambang Suharto & Ronald Rannu – kontributor KPPN Wamena
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan