Liputan pemantapan pemahaman mekanisme pencairan apbn 2012 KPPN Parepare
Parepare, djpbn.kemenkeu.go.id – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare kembali berinovasi untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengadakan pertemuan sosialisasi dan pemantapan pemahaman percepatan realisasi APBN 2012 dan muatan APBN Pro Rakyat.

Acara ini dihadiri oleh lebih kurang 500 peserta, yang berasal dari kuasa pengguna anggaran satker, PPSPM, bendahara, pimpinan perbankan, LSM, dan wartawan. Hajatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tersebut diadakan di ballroom Restaurant Dinasty, Selasa, 07 Februari 2012.
Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi kelemahan, kekurangan TA 2011 dan memberikan pemahaman kepada satker agar termotivasi untuk segera merealisasikan anggaran yang dialokasikan dalam DIPA masing- masing.

Hadir dalam kegiatan ini adalah Kakanwil DJPBN Prov. Sulsel, Pardiharto. Saat memberikan sambutan dan arahan dalam pembukaan acara, Parfiharto mengatakan, “APBN adalah stimulus penggerak perekonomian. Dengan semangat putra daerah yang ingin memajukan perekonomian daerahnya, mari segera realisasikan APBN 2012,”ucap Pardiharto.

Beliau memaparkan sejumlah kegiatan dalam APBN yang dinilai sebagai kegiatan atau alokasi dana pro rakyat. Masih dalam arahannya, kakanwil juga menyampaikan kutipan pidato Presiden RI kepada peserta yang hadir salah, satunya adalah realisasi penyerapan APBN 2012 harus segera dipacu. Targetnya pada triwulan I tahun 2012 dapat dicapai 20%, agar APBN 2012 ini benar – benar pro rakyat dan manfaatnya segera bisa dinikmati masyarakat luas.

“Bagi rekan – rekan bendahara, segera setor pajak dan PNBP ke kas negara, lakukan penghematan energi, dan BBM,” kata Kakanwil Ditjen Perbendaharaan itu. “Kalau alokasi APBN untuk rakyat maka penyerapannya harus pro rakyat, jangan menumpuk di akhir tahun, silahkan belanjakan dengan efektif.” Pesannya.

Acara yang dikemas kurang lebih tiga jam tersebut dibahas beberapa materi antara lain, pemaparan pembukaan rekening, mekanisme pencairan dana APBN, tata cara penerbitan SPM 2012, perencanaan kas, dan pemaparan kinerja satker dalam penyusunan laporan keuangan.

Sebelum mengakhiri acara, Kepala KPPN Parepare, Mattaro Nurdin Arta, menegaskan kembali kepada peserta yang hadir agar segera merealisasikan dana yang telah tersedia dalam DIPA. “APBN merupakan stimulus perekonomian jika dana APBN banyak terserap pada awal tahun maka roda pembangunan akan berputar, semua sektor akan bergerak, lapangan usaha akan terbuka dan menyerap tenaga kerja. Sehingga karenanya akan mengurangi pengangguran dan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu mari kita segera realisasikan APBN yang sudah dinantikan berjuta rakyat,”terang Mattaro Nurdin Arta.

Dalam kesempatan yang sama, duta SPAN Unit KPPN Parepare juga tak lupa memberikan update informasi tentang SPAN kepada para peserta yang hadir serta membagikan lembar survei evaluasi kebijakan sistem penyaluran dana SP2D TA 2011 terkait persiapan penetapan kebijakan sistem pengeluaran kas negara pada penyaluran dana SP2D mulai TA 2013.

Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Forum Diskusi PPSPM Satker Kementerian Keuangan Wilayah Jayapura
Perbendaharaan.go.id-KPPN Jayapura mengundang seluruh Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM (PPSPM) Satker vertikal Kementerian Keuangan dalam Wilayah Pembayaran KPPN Jayapura. Hadir dalam kesempatan tersebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Kanwil DJKN Provinsi Papua, Kanwil Ditjen Pajak papua maluku, KPKNL Jayapura, KPP Pratama Jayapura, KPKNL Jayapura, KPBC Jayapura serta GKN Perwakilan Provinsi Papua. Acara ini di dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono yang hadir pada acara tersebut dan disertai seluruh Pejabat Eselon III dan IV pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Diskusi sendiri dilaksanakan di Ruang Rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaa, Senin (30/01).

“Diskusi ini untuk membantu teman-teman satuan kerja di lingkungan kementerian keuangan yang berada di wilayah bayar KPPN Jayapura agar proses penyerapan dananya lancar sehingga laporan keuangannya juga tepat waktu” demikian Bartolomeus Sato, selaku Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua memberi sambutan dalam sesi pertama diskusi. Beliau juga menambahkan bahwa diskusi ini sebagai tindak lanjut atas rapat koordinasi yang telah diikutinya beberapa waktu lalu.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono dalam sambutannya mengatakan bahwa kita berharap tahun 2011 menjadi bahan evaluasi untuk menutupi kekurangan maupun kesulitan yang dihadapi, sehingga dengan forum ini kita bisa diskusikan hal-hal tersebut agar tahun anggaran 2012 kesulitan tersebut tidak kita hadapi lagi. Ditjen Perbendaharaan sebagai pembina merasa terpanggil untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses pencairan dana maupun pelaporan keuangan, karena satker kementerian lain, laporan tingkat kementerian bisa mencapai opini WTP,seharusnya Kementerian Keuangan menjadi contoh yang harus dipedomani oleh kementerian lainnya. “Kita saudara dalam lingkup kementerian keuangan, Sinergi merupakan salah satu nilai kemenkeu yang harus kita jalankan, jangan terkotak-kotak karena beda eselon atau beda dirjen contohnya untuk penyerapan pajak yang baik, kita kerjasama dengan pajak untuk mengetahui pemetaan daerah mana saja yang penerimaan pajaknya lumayan besar tapi Bank persepsi sedikit atau tidak ada,” papar Bjardianto.

Ditjen Perbendaharaan khususnya di papua dan papua barat tidak ingin menjadi kambing hitam karena Laporan Keuangan Kementerian Keuangan sendiri yang belum WTP. Namun, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua merasa bangga dengan penyerapan tahun 2011 yang ditarget 90%, pada akhirnya mencapai 93 %.

Melalui acara tersebut, Ditjen perbendaharaan terutama Kanwil provinsi Papua dan KPPN Jayapura membuka forum diskusi serta evaluasi demi perbaikan dan kepentingan bersama yaitu Kementerian keuangan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua memberi sarana seperti PPAKP yang kita utamakan satker-satker kemeneterian keuagan. Pada bulan November 2011 bekerjasama dengan Balai Diklat Makassar kita mengadakan pelatihan Bendahara pengeluaran Lingkup Kemenkeu di wilayah Papua. Hal seperti ini kita jadikan sarana perbaikan karena dengan Pengelolaan Keuangan yang baik membentuk Kinerja seluruh bagian lain menjadi bagus. “Saya menginginkan satker-Satker Kementerian Keuangan khususnya Wilayah Papua menjadi Contoh dan teladan Satker lain, dan saya harapkan pula untuk KPPN lain didaerah menjadi pelopor kegiatan semacam ini,” ujar Bjardianto.

Forum diskusi lingkup kementerian keuangan wilayah Jayapura ini dipimpin langsung oleh kepala KPPN Jayapura, M Agus Lukman Hakim. Beliau mengingatkan Pejabat Pembuat dan Penanda Tangan SPM (PPSPM) untuk meguji tagihannya kembali sebelum memasukkan tagihan tersebut ke KPPN. Selanjutnya satker vertikal kementerian keuangan jayapura mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapinya, misalnya GKN Jayapura yang pada akhir Januari 2012 ini mengalami pergantian pejabat definitif Pengelola Perbendaharaan. Forum diskusi tidak hanya terkait dengan pelayanan di KPPN Jayapura, namun juga pelayanan yang diberikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, seperti persetujuan TUP. Dalam penutupannya M.Agus Lukman Hakim mengajak satker vertikal kementerian keuangan Jayapura untuk berkoordinasi dengan KPPN Jayapura dan Kanwil Ditjen PBN Provinsi Papua apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan Pencairan Dananya.

Oleh: Erik Romansah – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua

Liputan Sosialisasi Program Pro Rakyat APBN/APBD 2012 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari,perbendaharaan.go.id - Dalam rangka menginformasikan program-program pro rakyat pada APBN/APBD 2012 kepada masyarakat luas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyelenggarakan Sosialisasi Program Pro Rayat APBN/APBD 2012, Kamis (26/1) di Swiss-belHotel Kendari.

Acara sosialisasi dibuka oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, para Kepala SKPD/Instansi Vertikal, para Kepala Kantor lingkup Kementerian Keuangan di kota Kendari, akademisi dan peneliti dari universitas/perguruan tinggi di kota Kendari, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat.

Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Nur Alam dalam sambutannya menyatakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah berkominten untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan pro rakyat. Untuk lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, komitmen ini antara lain dituangkan dalam program BAHTERAMAS (Bangun Kesejahteraan Masyarakat) ,yang merupakan paket sasaran pelaksanaan Agenda Pembangunan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan Agenda Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Agenda Revitalisasi Pemerintahan Daerah. Secara legal formal, kedua agenda tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013. Secara konseptual, BAHTERAMAS didukung oleh 3 (tiga) pilar utama, yaitu : Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan, Pembebasan Biaya Pengobatan, serta Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan. Dengan demikian, dana APBN dan APBD dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan pro rakyat. “Sebagai Gubernur, saya mengelola dana rakyat,” tegas Nur Alam.

Pada sesi pertama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Bilmar Parhusip memaparkan arah kebijakan belanja pemerintah pusat, program-program penanggulangan kemiskinan berdasarkan klaster penanggulangan kemiskinan, serta gambaran umum alokasi dananya baik secara nasional maupun lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Dijelaskan pula trend alokasi anggaran kemiskinan yang meningkat dari tahun ke tahun berhasil diikuti dengan menurunnya trend tingkat kemiskinan penduduk. Di samping itu dipaparkan pula permasalahan-permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan Bantuan Sosial yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, disertai strategi langkah-langkah untuk melakukan percepatan penyerapan Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2012.

Dalam kesempatan tersebut Bilmar Parhusip juga mengungkapkan alasan diselenggarakannya sosialisasi, yaitu dalam rangka menginformasikan program-program pro rakyat pada APBN/APBD 2012 kepada masyarakat luas. “Agar program-program tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas, khususnya diketahui oleh masyarakat yang berhak, sehingga seluruh elemen masyarakat bersama-sama dengan stake holder lainnya dapat melakukan pengawasan jalannya Pelaksanaan Anggaran,” ujarnya.

Pada sesi kedua Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara M. Nasir Andi Baso antara lain menggambarkan sinergitas pembangunan nasional dan daerah yang tercermin dalam kesesuaian RPJMD Provinsi Sultra Tahun 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014. Kepala Bappeda juga menjelaskan program pro rakyat beserta struktur APBD Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2012.

Pada sesi selanjutnya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara memaparkan Program/Kegiatan Pro Rakyat yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh masing-masing badan/dinas tersebut. Selain itu dipaparkan pula implementasi Program BAHTERAMAS pada masing-masing badan/dinas tersebut. Antara lain diterbitkannya Kartu BAHTERAMAS untuk pengobatan gratis oleh Dinas Kesehatan bagi penduduk miskin yang tidak/belum tercakup dalam Program Jamkesmas.

Sesi terakhir acara sosialisasi diisi dengan tanya jawab/diskusi yang diikuti oleh seluruh peserta sosialisasi dan para narasumber, dengan moderator Kepala KPPN Kendari Syakran Rudi. Pertanyaan-pertanyaan dari tokoh masyarakat maupun perwakilan LSM membuat diskusi menjadi ‘hidup’ dan berlangsung menarik.

Oleh: Kontributor Kanwil Sulawesi Tenggara

Liputan Sosialisasi Program-Program Pro-Rakyat dalam APBN T.A. 2012 di TVRI Stasiun Mataram, Nusa Tenggara Barat
Mataram, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan TVRI Stasiun Mataram melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program-Program Pro Rakyat dalam APBN 2012, Jumat (27/1). Acara sosialisasi ini dikemas dalam acara Perbincangan Publik yang disiarkan secara langsung oleh TVRI Stasiun Mataram pada pukul 19.00 sampai dengan 20.00 WIB.

Acara digelar untuk memberikan informasi yang memadai dan meningkatkan kepedulian masyarakat serta semua stakeholder mengenai kebijakan Pemerintah pada APBN Tahun Anggaran 2012 khususnya tentang Program Pro-Rakyat di tahun 2012.

Sebagai narasumber dalam acara ini adalah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Alfiah, Kepala KPPN Mataram, Bambang Hartono, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi NTB, Soedaryanto, Kepala Bidang Bina Yankesdas dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Budarja, dan, Kepala Bidang Madrasah Pendidikan Agama Kanwil Kemenag Provinsi NTB, Jalalussayuthi.

Alfiah menyampaikan bahwa, Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara berperan dalam proses pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dijadikan dasar pencairan dana APBN oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima dana APBN. Untuk kelancaran pelaksanaan APBN TA 2012 khususnya di wilayah Provinsi NTB, Kanwil Ditjen Petrbendaharaan Provinsi NTB telah menyelesaikan validasi DIPA sebanyak 522 DIPA yang tersebar pada 40 Kementerian dengan dana sejumlah Rp6.037.124.697.000,- pada tanggal 9 Desember 2011 dan telah diserahkan keseluruhan DIPA tersebut oleh Gubernur NTB pada tanggal 22 Desember 2011.

Dari pagu dana yang ada, terdapat alokasi sebesar Rp262 miliar yang akan disalurkan kepada masyarakat melalui Program Kemandirian Masyarakat Perdesaan, Bantuan Operasional Sekolah, Beasiswa dan Bantuan Operasional Kesehatan. Alfriah juga mengharapkan dengan penyerahan DIPA yang lebih awal tersebut maka Satker dapat melaksanakan kegiatannya mulai dari awal tahun Anggaran.

Lebih jauh membahas program-program pro rakyat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi NTB mengatakan bahwa Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp196 miliar untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Provinsi NTB. Program ini adalah Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di pedesaan dengan tujuan umum meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat masyarakat miskin secara mandiri.

Di bidang kesehatan, Kepala Bidang Bina Yankesdas dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi NTB mengatakan, akan dilaksanakan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalainan dengan alokasi dana Rp39,4 miliar. Jaminan Kesehatan Masyarakat merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Sedangkan Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir bagi seluruh sasaran.

Selain program di bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang kesehatan, pada bidang pendidikan juga dialokasikan dana melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beasiswa bagi siswa tidak mampu. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB menyatakan bahwa Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB mendapat alokasi dana DIPA 2012 sebesar Rp26,9 milar yang akan disalurkan untuk BOS dan Beasiswa bagi siswa kurang mampu berprestasi pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTsN) dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta.

Pada Perbicangan Publik ini juga Kepala KPPN Mataram mengatakan bahwa KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara akan melayani Satker penerima DIPA sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Kepala KPPN Mataram menegaskan bahwa sepanjang kelengkapan dan persyaratan yang diajukan oleh Satker telah lengkap maka KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) maksimal dalam waktu 1 Jam.

Menjelang akhir acara Alfiah mengatakan bahwa memang masih terdapat beberapa kendala dalam penyaluran dana ke masyarakat seperti rekening penerima dana yang tidak valid maupun sudah tidak aktif sehingga berakibat dana yang dicairkan oleh Satker kembali ke Rekening Kas Negara. Untuk itu Kepala Kanwil dan Kepala KPPN mengharapkan agar Satker maupun lembaga/masyarakat penerima dana agar juga tetap memperhatikan permasalahan ini sehingga tidak mengganggu kelancaran pencairan dana ke masyarakat.

Oleh Mauritz CRM dan Margo Utomo - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB

Liputan Gugus Kendali Mutu KPPN Medan I
Medan, djpbn.kemenkeu.go.id – Implementasi SPAN yang rencananya akan diimplementasikan pada tahun ini benar-benar disambut baik oleh para pegawai Ditjen Perbdnaharaan di daerah. KPPN Medan I adalah salah satu contohnya. Guna meningkatkan kualitas SDM dan konsolidasi, mereka mengawali tahun 2012 dengan mengadakan Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tanggal 26 Januari 2012 jam 16.00 sampai jam 17.30 di AULA KPPN Medan I.

“GKM merupakan kegiatan rutin yang sangat penting untuk sharing pengalaman dan pengetahuan, terutama dari pegawai yang baru mendapatkan tugas bimtek (bimbingan teknis-red) atau diklat (pendidikan dan latihan-red), sehingga dapat menambah ilmu untuk kemajuan organisasi,” kata Kepala KPPN Medan I, Ria Hot Juanita Simbolon.

“Kepada rekan-rekan semua, saya mengucapkan terima kasih yang banyak atas tutup tahun 2011 dan penyelesaian LKPP tahunan tepat waktu. Alhamdulillah tidak ada kendala dalam penyelesaian SPM dan SP2D. Untuk ke depannya kita sama-sama saling bersinergi untuk kebaikan bersama dan kemajuan kantor kita,”tambah Ria.

Pada GKM edidi pertama tersebut, berperan sebagai moderator adalah Kepala KPPN Medan I, sedang acara dibawakan oleh Apriyono yang adalah Kepala Subbagian Umum. Sebagai narasumber adalah Sintong Sibuea dan Ruben Fabian Posma. GKM tersebut mengambil tema “Aplikasi KPPN 2012 dalam menyongsong SPAN”.

Sintong Sibuea membahas SE DJPBN No.SE-18/PB/2010 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara. Konfirmasi surat setoran manfaatnya antara lain dpat mengurangi kasus pemalsuan Surat Setoran Penerimaan Negara. Perdirjen PBN No.PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada KPPN. Dijelaskan bahwa KPPN dilarang melakukan perbaikan database aplikasi SP2D sebelum menerima ADK koreksi SPM dari satker. Koreksi tidak dapat dilakukan terhadap data SPM yang mengakibatkan jumlah uang baik jumlah total pengeluaran, jumlah total potongan dan/atau jumlah bersih dalam SPM.

Ruben Fabian Posma, pemateri kedua menyajikan aplikasi KPPN 2012 baik aplikasi GPP, SPM, dan SP2D. Hanya ada sedikit perubahan dari aplikasi 2011. Dalam aplikasi GPP apabila SPM Gaji belum direkon maka akan ada peringatan pada aplikasi SP2D. Aplikasi SPM ada 2 kolom untuk pengisian NPWP. Pada aplikasi SP2D menu pagu hanya 2 digit yang sebelumnya ada 6 digit.

Kedua pemateri adalah pegawai yang telah ditugaskan untuk mengikuti bimtek tanggal 16 sampai 20 Januari 2012 di Ciloto, Bogor, Jawa Barat. Kesimpulan dari kedua pemateri pada intinya adalah dalam menyelesaikan pekerjaan sangat memerlukan kerja sama antara seksi PD, Bendum, Verak maupun Bagian Umum. Tanpa itu, akan kehilangan jejak dalam menyelesaikan proses pekerjaan. Harus ada sinergi dan konsolidasi antar seksi.

Peraturan konfirmasi dan koreksi ini baru dan berbeda dengan peraturan yang lama. Maka KPPN Medan I akan mengadakan sosilaisasi kepada satker agar ada kesepahaman dan kesamaan persepsi di dalam melaksanakan peraturan ini.

GKM selain untuk meningkatkan kualitas diri dan mempererat silaturahim antar pegawai, juga sebagai sarana curhat yang diharapkan akan dapat memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pegawai di dalam melayani masyarakat. Tiga puluh lima pegawai KPPN Medan I, sudah tentu mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Sangat diperlukan kesamaan persepsi agar satu jalan satu tujuan dalam memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh : Warnoto – Kontributor KPPN Medan I
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rapat Koordinasi Kanwil DJPB Provinsi Jambi
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – Kesamaan langkah dan pandangan dalam menghadapi pelaksanaan APBN tahun 2012 dipandang penting oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi. Karenanya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi dan evaluasi kinerja kantor di lingkupnya. Acara diselenggarakan pada tanggal 27-29 Januari 2012 di Bumi Langkah Serentak Umbai Seayun, Muara Bungo.

“Rapat Koordinasi ini adalah hal penting yang harus dilakukan karena baru saja kita memasuki tahun 2012,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Amril Usman, saat membuka acara. “Dipandang perlu untuk menyamakan langkah dan persepsi seluruh KPPN sehingga bisa lebih berhasil dalam mengelola berbagai permasalahan baik terkait pencairan dana sampai dengan pelaporan keuangan . Rintangan dan masalah boleh terjadi tetapi tidak boleh menyurutkan langkah kita dalam melakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara,” tambahnya penuh semangat.

“Bagian yang tak kalah pentingnya adalah menyamakan persepsi antara pembina dan yang dibina, serta antara KPPN dan satker. Kalau tidak dibingkai dalam pemikiran dan persepsi yang sama hasilnya tidak akan maksimal. Jangan sampai pembinaan yang dilakukan kanwil tidak tercapai sasarannya hanya karena masalah persepsi yang berbeda dengan yang dibina. Anggaran kita berbasis kinerja artinya dana yang diberikan harus ada outputnya dan bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh KPPN. Lewat evaluasi pembinaan perbendaharaan ini, ke depan harus lebih tajam untuk membantu KPPN meningkatkan kinerjanya dan mengatasi permasalahannya,” katanya lagi.

Bagian terakhir yang menjadi arahan beliu adalah menyangkut nilai-nilai kementerian keuangan yang harus diaplikasikan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

“Sikap dan perilaku pegawai Ditjen Perbendaharaan harus mencerminkan nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Kebanggaan kita adalah melaksanakan tugas dan pekerjaan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Dalam rapat koordinasi ini panitia membagi menjadi 4 komisi yaitu Komisi Umum diketuai M. Priutomo Rasyid (Kepala Bagian Umum), komisi pencairan dana diketuai oleh M. Budi Dharmanto (Kabid PA), Komisi Bank/Pos diketuai Yona (Kabid PP) dan Komisi Vera diketuai oleh Zaenal Arifin (Kabid Aklap). Masing-masing komisi menghasilkan rekomendasi yang akan diteruskan ke tingkat pusat terkait berbagai permasalahan yang dihadapi oleh KPPN dalam lingkup Kanwil DJPB Provinsi Jambi.

Mengakhiri seluruh rangkaian acara diadakan ramah tamah dengan Amril Usman yang terhitung 1Pebruari 2012 ini akan pensiun. Dengan demikian, rakor kali ini akan menjadi kenangan tersendiri bagi beliu. Dalam sambutan menutup acara beliu menyampaikan bahwa bulan februari adalah bulan yang istimewa bagi beliu karena pada bulan tersebut beliu diangkat menjadi CPNS dan kepala Kanwil .

“Tak terasa sudah 37 tahun mengabdi sebagai PNS dan telah 3,5 tahun menjadi Kepala Kanwil DJPB Prov.Jambi, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjalankan tugas,” ungkapnya disambut keharuan para peserta.

Oleh Noegroho - Kontributor KPPN Jambi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Putusibau, djpbn.kemenkeu.go.id - “Penyerahan DIPA sebelum awal tahun anggaran bukan tradisi tahunan, tetapi sebagai komitmen kita bersama untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat pada waktunya yaitu awal tahun anggaran” itulah sambutan yang disampaikan oleh Kepala KPPN Putussibau Bungas, SE. pada acara penyerahan DIPA di Aula KPPN Putussibau.

Acara tersebut dihadiri oleh Asisten II Bupati Kab. Kapuas Hulu dan Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah kerja KPPN Putussibau. Beliau juga berpesan Program pembangunan nasional yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment agar dapat segera dilaksanakan dan masyarakat dapat secepatnya merasakan manfaat pembangunan. Dalam hal penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2012, dihimbau kepada semua Kuasa Pengguna Anggaran untuk lebih ditingkatkan lagi sesuai yang direncanakan, dengan membulatkan tekad dan mengobarkan semangat untuk berpacu dalam realisasi anggaran, dengan tetap mengedepankan sikap kehati-hatian. .

Adapun DIPA yang diserahkan di wilayah kerja KPPN Putussibau sebanyak 39 DIPA dengan total nilai Rp 197.738.606.000,-, yang terdiri dari DIPA Kantor Pusat yang berlokasi di daerah berjumlah 28 DIPA, dengan nilai Rp 134.390.776.000. DIPA Tugas Pembantuan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 10 DIPA, dengan nilai Rp 32.971.251.000. DIPA Urusan Bersama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 1 DIPA, dengan nilai Rp 30.376.579.000,- .

Dalam rangkaian acara penyerahan DIPA tersebut Kepala KPPN Putussibau juga menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Satker terbaik dalam hal Kecepatan Penyerapan Anggaran yang diraih oleh Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (PIP) Kab Kapuas Hulu sebagai Peringkat I, dan dalam hal Konsiten Penyerapan Anggaran diraih oleh Polres Kab. Kapuas Hulu sebagai Peringkat I, sedangkan Peringkat I UAKPA terbaik diraih oleh MTSN Bunut Hilir. .

Liputan Gugus Kendalai Mutu SPAN di KPPN Batam
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - “Perubahan adalah sebuah keniscayaan, semua pasti berubah yang tidak berubah hanyalah perubahan itu sendiri.” Itulah kata pembuka Fauzi Syamsuri selaku Kepala KPPN Batam yang baru pada saat memberikan arahan pada sosialisasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) melalui Gugus Kendali Mutu yang diadakan di sore yang cerah yang dilaksanakan pada KPPN Batam. Beliau melanjutkan pemaparannya, bahwa SPAN adalah bagian dari reformasi dibidang pengelolaan keuangan negara khususnya yang terkait dengan Perbendaharaan dan Penganggaran yang tidak lahir begitu saja tetapi sudah melalui sebuah perdebatan, kajian dan proses yang panjang, sehingga pimpinan Kementerian Keuangan memutuskan program SPAN sebagai program Nasional yang harus diimplementasikan.

Hanya ada dua pilihan papar beliau yang bisa diambil oleh pegawai KPPN Batam dalam mensikapi keberadaan program SPAN. Pertama, bersikap tidak peduli, acuh, apatis , mencela dan tidak mau tahu dengan program SPAN karena dengan bersikap seperti tersebut dianggap belum tentu akan diperhatikan dan tetap menerima gaji dan TKPKN (Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Negara). Kedua, bersikap antusias, pro aktif dalam mencari informasi SPAN, berfikiran terbuka dan siap berubah, mau meningkatkan kemampuan dan belajar terus menerus tetapi tetap tidak meninggalkan sikap kritis dan konstruktif. Menurutnya, sebaik apapun sebuah sistem itu dirancang pasti ada kelemahan dan kadang-kadang berbeda antara apa yang dipikirkan sewaktu diperancangan dengan kondisi ril dilapangan. Oleh karena itu perlu untuk selalu memberi masukan atau feed back agar program yang dicanangkan dapat berjalan secara optimal.

Fauzi melanjutkan, jika pilihan pertama yang dipilih, maka secara “Sunnatullah” siap siap saja untuk terpinggirkan. Jika kehadiran kita dalam sebuah organisasi seperti Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak memberi kemanfaatan maka bukan tidak mungkin kedepannya organisasi akan mendepak kita. Bukankah sama kita sadari bahwa basis penganggaran kita adalah berdasarkan performance termasuk dalam hal ini performace pegawai itu sendiri. Jikapun tidak seekstrim tersebut, yang paling mungkin adalah bahwa pegawai yang bersangkutan akan memperoleh grade sesuai dengan kontribusinya dan mungkin akan menjadi parasit di dalam organisasi.

Jika pilihan kedua yang diambil, Fauzi berpendapat, ketika SPAN diterapkan maka tidak akan kaget lagi dan sudah pasti akan menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Sudah tentu akan menikmati kemudahan-kemudahan dari pekerjaan yang saat ini besifat manual dan tidak terintegrasi. Yang juga tidak bisa dilupakan adalah bahwa pegawi yang bersangkutan pasti lebih kompetitif atau selangkah lebih maju. Jika pun pensiun – bagi pegawai yang sudah menjelang pensiun- akan mempunyai kebanggaan tentang perubahan yang dicapai di institusi dimana mereka pernah berkarya. Hampir tidak mungkin bahwa niat dasar pimpinan untuk mengimplementasikan SPAN adalah untuk membuat susah pegawai.

Kepala KPPN Batam, dalam penutup pengarahan mengaharapkan agar seluruh pegawai pada KPPN Batam menjadi yang terdepan dalam perubahan ini. Meminjam salah satu semboyan produsen alat olah raga terkemuka “Just Do It”, beliau mengharapkan agar seluruh KPPN Batam dapat memakai semboyan tersebut dalam menghadapi perubahan termasuk pengimplementasian SPAN, dengan tidak melupakan sikap kritis yang konstruktif dalam rangka continues improvement dalam operasional atau penerapannya.

Oleh: Kontributor KPPN Batam