Liputan family gathering KPPN Medan I
Medan, djpbn.kemenkeu.go.id – Meraih kesuksesan untuk tujuan yang telah dicanangkan tidak hanya dibutuhkan pegawai yang pandai. Kekompakan dan bisa bekerja sama menjadi salah satu energi besar yang sangat menentukan dalam meraihnya. Sementara itu keluarga merupakan bagian yang sangat penting dan tak terpisahkan dari proses peningkatan kualitas kerja dan kinerja pegawai. Mereka berperan besar dalam memberikan dukungan dalam bekerja. Kebersamaan antar keluarga akan menambah semangat persaudaraan. Persaudaraan akan menumbuhkan rasa senasib seperjuangan dalam memajukan organisasi. Berdasarkan fenomena tersebut, KPPN Medan I berupaya menumbuhkan rasa kerjasama dan kekompakan melalui family gathering yang diadakan di Danau Toba (11/2).

Menjelajah Danau Toba sebagai wujud nyata kebersamaan menuju pelayanan melampaui harapan dalam menerjang berbagai hambatan dan rintangan. Danau Toba yang di tengahnya ada Pulau Samosir akan menjadi saksi tekad bersama untuk bersinergi menggapai prestasi menuju kesempurnaan. Walau kesempurnaan mutlak milik Tuhan, sebagai hamba-Nya tidak ada salahnya apabila berusaha untuk menggapainya. Dari Kota Medan membutuhkan waktu kurang lebih enam jam untuk sampai ke Danau Toba. Sementara untuk menggapai Pulau Samosir diperlukan waktu setengan jam dengan naik kapal fery. Patung Sigale-gale yang berdiri kokoh menyapa rombongan KPPN Medaan I.

Kepala KPPN dan para pegawai berbaur seolah menari bersama patung Sigale-gale. Konon Sigale-gale diambil dari nama Raja Muda jaman dulu yang bernama Manggalae. Danau Toba merupakan Danau Terbesar di Indonesia sekaligus sebagai Obyek Wisata di Sumatera Utara bagi turis domestik maupun mancanegara.

Mengarungi Danau Toba merupakan bagian dari kegiatan family gathering KPPN Medan I guna mempererat silaturahim antar keluarga besar KPPN Medan I beserta anggota keluarga masing-masing.
“Dengan kebersamaan akan terjalin sinergi yang kokoh sehingga kita dapat mengatasi rintangan dan tantangan dalam menyelesaikan pekerjaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan melampaui harapan menuju kesempurnaan kepada mitra kerja atau stakeholder,” kata Kepala KPPN Medan I, Ria Hot Juanita Simbolon dalam sambutannya.

“Disiplin yang tinggi, kehati-hatian dalam bekerja lebih ditingkatkan, kebersamaan selalu dijaga sehingga di kantor yang merupakan rumah kedua akan terasa senang dan nyaman,” tambahnya. “Kegiatan ini kita sambil melakukan evaluasi kinerja selama tahun 2011, menyamakan persepsi antar pegawai, meningkatkan kerjasama serta kekompakan dalam melaksanakan tugas,” kata Kepala KPPN lagi.

Oleh : Warnoto – Kontributor KPPN Medan I
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Kegiatan Penelitian Keabsahan Surat setoran sebagai Lampiran SPM GU Nihil TA 2011, penelitian KIPS dan Retur SP2D lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Dalam pengajuan SPM GUP Nihil pada akhir TA 2011 yang relatif banyak dan penyelesaian SP2D yang sedemikian cepat, apa iya KPPN sempat melakukan pengujian terhadap keabsahan surat setoran?” demikian pertanyaan menggelitik yang disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro dalam pengarahan rapat persiapan awal tahun anggaran 2012 dengan Bidang Pembinaan Perbendaharaan.  Lebih lanjut dirinya menyampaikan kekhawatiran jika situasi akhir tahun tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyampaian SPM ke KPPN sehingga dapat mengakibatkan kerugian Negara.

Dengan latar belakang tersebut serta sebagai amanat dari prinsip check and balance dan kehati-hatian dalam pengelolaan Keuangan Negara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta menggagas kegiatan penelitian keabsahan surat setoran sebagai lampiran SPM GU Nihil akhir tahun anggaran 2011. Hal lain yang dipertanyakan oleh Hendro adalah petugas satker yang mengajukan SPM ke KPPN apakah sudah dibuatkan buku register penerbitan KIPS? Ujung dari tata kelola ini adalah pengamanan untuk petugas KPPN, sehingga kasus SPM “Fiktif” seperti yang terjadi pada KPPN Jakarta II diharapkan tidak terjadi. Penelitian Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) ini juga sebagai langkah awal untuk pembenahan tentang petugas yang seharusnya berhubungan dengan KPPN. Dalam PER-57/PB/2010 dan Per-41/PB/2011 disebutkan bahwa petugas pengantar SPM dan pengambil SP2D adalah pejabat perbendaharaan atau pegawai negeri yang memahami prosedur pencairan dana, namun dalam prakteknya petugas yang ditunjuk tersebut memiliki jabatan yang amat beragam, mulai dari Bendahara Pengeluaran, PPABP, PPSPM, staf, operator bahkan sampai Bendahara Penerimaan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor  170/PMK.05/2010 telah diatur mekanisme dan waktu penyelesaian tagihan atas beban APBN pada satuan kerja dimulai dari Bendahara Pengeluaran, PPK dan PPSPM. Dari mekanisme tersebut tersirat bahwa petugas yang berhubungan dengan KPPN terkait SPM seharusnya adalah PPSPM atau staf PPSPM. Bendahara Pengeluaran, PPK apalagi Bendahara Penerimaan bukanlah pejabat yang seharusnya mengantar SPM atau mengambil SP2D, dengan memperhatikan urgensi tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

Kegiatan penelitian berlangsung selama tiga hari pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wates dan KPPN Wonosari.  Penelitian terhadap surat setoran, dari sebanyak 4.332 handling surat setoran sebagai lampiran 918 SPM GUP Nihil TA 2011, tidak ditemukan surat setoran yang terindikasi tidak sah. Namun, ditemukan beberapa surat setoran yang tidak dikonfirmasi oleh petugas KPPN sebagaimana diatur dalam SE-18/PB/2010. Setelah dilakukan pengecekan ke aplikasi Bendum setoran tersebut sudah masuk ke rekening kas negara.

Dalam hal Penelitian KIPS, hasil penelitian menunjukkan hanya 206 dari 637 KIPS atau 32% yang dipegang oleh pejabat yang semestinya (PPSPM atau stafnya), sisanya sebanyak 68% dipegang oleh pejabat lain. Kanwil Ditjen Perbendaharaan D.I. Yogyakarta ke depan diharapkan melakukan penertiban KIPS sehingga mekanisme check and balance dalam pengelolaan keuangan Negara pada satker dapat terwujud. Disamping itu pada KPPN agar dibuatkan buku register pengelola keuangan satker, sehingga terwujud ketertiban dan mempermudah pengawasan petugas satker yang terkait dengan pengurusan pengeluaran negara pada KPPN.Terkait dengan retur SP2D, jumlah retur yang belum selesai s.d. tahun 2011 berjumlah Rp. 6.494.104.222,- terdiri dari retur SP2D tahun 2011 sejumlah Rp. 6.287.994.000,- dan retur tahun 2009, 2008 dan 2007 sejumlah Rp. 206.110.217,-. Terhadap retur SP2D tersebut sedang dilakukan proses penyelesaian sebagaimana mestinya. Jumlah SP2D retur tahun 2011 sebanyak 1.357 dimana 1.091 retur berasal dari Satker Dinas Pendidikan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk pembayaran tunjangan profesi. Tingginya retur terhadap tunjangan profesi tersebut disebabkan oleh kesulitan verifikasi karena pembayaran tersebar di provinsi dan pembayaran dilakukan 6 bulan sekali sehingga relatif banyak rekening yang menjadi pasif akibat diambil dananya oleh pemilik rekening. Untuk meminimalkan retur tersebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mengusulkan tiga mekanisme alternatif, yaitu: Diknas membuat MoU dengan PT Pos untuk penyaluran tunjangan profesi; untuk memudahkan verifikasi SPM tunjangan profesi agar dibuat per Kabupaten/Kota; koordinasi dengan pihak perbankan untuk menaikkan saldo minimal guna menghindari retur karena rekening pasif

Secara umum satker di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan terkait dengan penyetoran pajak dan bukan pajak ke rekening Kas Negara.Terhadap pemegang KIPS yang belum sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan, merupakan “PR” bagi jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta untuk melakukan pembenahan dan pembinaan secara berkesinambungan serta diharapkan dibuatkan penegasan tentang petugas yang seharusnya. Selanjutnya terkait retur SP2D terutama untuk retur sebelum tahun 2010 yang belum dimintakan kembali, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta akan melakukan koordinasi dengan satker terkait untuk kepastian status tagihannya dan dilakukan reklasifikasi untuk penyajian laporan keuangan.

Oleh :  Arief R-Kontributor Kanwil  Yogyakarta

Liputan Sosialisasi Aplikasi SPM dan Peraturan Perbendaharaan Nomor PER-88/PB/2011
Tual, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Tual menggelar Sosialisasi Aplikasi SPM dan Peraturan Perbendaharaan Nomor PER-88/PB/2011 tentang Perubahan Bagan Akun Standar, Rabu (15/2), di Aula Gedung KPPN Tual. Sosialisasi dibuka secara langsung oleh Kepala KPPN Tual Eriswan.

Pada kesempatan tersebut Eriswan mengatakan bahwa Awal Tahun Anggaran ini merupakan moment yang tepat untuk pelaksanaan Sosialisasi ini karena pada bulan Januari dan Februari intensitas satuan kerja dalam mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN masih kecil. Pada awal tahun SPM yang diajukan baru sebatas SPM-UP (Uang Persediaan) dan SPM-GUP(Ganti Uang Persediaan). Namun demikian, apabila terdapat kesalahan SPM baik itu pembebanan,fungsi sub fungsi, kegiatan dan lokasi di awal tahun, akan berakibat pada kesalahan proses berikutnya yaitu waktu pelaksanaan Rekonsiliasi. Hal itu akan mempengaruhi Laporan Keuangan baik untuk satker maupun untuk KPPN sebagai Kuasa BUN .

Dalam kesempatan yang sama, Kepala seksi Pencairan Dana, Djon A.Lasut menyampaikan materi mengenai Bagan Akun Standar yang berlaku untuk Tahun 2012. Pada sesi berikutnya perwakilan Satker Dinas Kesehatan Kota Tual menanyakan Aplikasi SPM dan Aplikasi GPP yang telah berulang kali dilakukan update, atas pertanyaan tersebut supervisor KPPN Tual Reza H.Utomo menyatakan bahwa Aplikasi tersebut masih memerlukan penyempurnaan dari Aplikasi yang sebelumnya.

Pada hari kedua tanggal 16 Februari ditempat yang sama juga dilaksanakan Sosialisasi PER-74/PB/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta aplikasi Konfirmasi Satker atas Surat Setoran. Kepala KPPN Tual mengungkapkan selama Tahun 2011 telah terjadi Retur sebanyak 139 SP2D dengan jumlah Nominal sebesar Rp12.269.132.985. Menurutnya hal itu terjadi karena tidak adanya cross check dari PPSPM(Pejabat Penandatangan SPM) sebagai penguji SPP dari Satker. Sedangkan untuk Tahun 2012 dalam dua bulan ini sudah ada empat retur SP2D. Kesalahan tersebut diharapkan agar dapat diminimalisir oleh satker karena proses penyelesainya memerlukan waktu. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Seksi Bank/Giro Pos, Sunyoto. Ia menjelaskan mekanisme penyelesaian retur SP2D sebagai akibat kekeliruan penulisan nomor rekening, kesalahan pencantuman nama penerima, nomor rekening pasif,serta salah nama. Sementara itu, materi Aplikasi Kompirmasi Surat Setoran Satker disampaikan oleh Aditia.

Kontributor Eriswan KPPN Tual

Tapaktuan, djpbn.kemenkeu.go.id. KPPN Tapaktuan yang terletak di ujung Selatan Provinsi Aceh, berlokasi sekitar 8 jam dari Kota Medan, atau sekitar 10 jam dari Kota Banda Aceh dengan kendaraan darat. Merupakan KPPN tipe A2 yang membawahi 137 satuan kerja, yang meliputi wilayah pembayaran 1 Kota dan 3 Kabupaten, yaitu Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Aceh Singkil.

KPPN Tapaktuan baru-baru ini mengadakan sosialisasi di awal tahun anggaran 2012. Pada hari Sabtu (11/2) yang lalu, bertempat di aula Hotel Khairul Syah, Kota Subulussalam diadakan sosialisasi dengan mengundang para Kuasa Pengguna Anggara (KPA) satuan kerja (satker) lingkup Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Sebenarnya ini adalah sosialisasi kedua kalinya untuk materi yang sama setelah sebelumnya diadakan pada tanggal 11 Januari 2012 utnuk satker dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Sosialisasi bertema “Mekanisme Pencairan Dana TA. 2012” bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para KPA/Bendahara akan peraturan-peraturan di bidang Perbendaharaan serta perbaikan-perbaikan dalam mekanisme pencairan dana di Tahun Anggaran 2012 yang baru berjalan ini. Penyamaan persepsi di kalangan satker dalam bentuk sosialisasi dipandang perlu mengingat masih banyak terjadi kesalahan satker disaat mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM). “Mumpung masih di awal tahun anggaran, mari kita samakan persepsi kepada satker,” ujar Azwar, Kepala KPPN Tapaktuan.

Acara sosialisasi dimulai dengan pembacaan doa pada pukul 09.00 WIB, setelah itu dilanjutkan dengan pembukaan oleh Kepala KPPN Azwar, sembari memberikan materi tentang tata cara penyampaian SPM. Kepala Seksi Bank/Giro Pos Makdi menjadi narasumber tentang pembayaran belanja pegawai negeri sipil (PNS) oleh KPPN serta pencegahan kemungkinan terjadinya retur SP2D. Materi selanjutnya disampaikan Kepala Seksi Pencairan Dana Teguh Wrihatno tentang peraturan-peraturan yang perlu menjadi perhatian para KPA, juga dokumen apa saja yang harus dilampirkan dan yang tidak perlu dilampirkan dalam pengajuan SPM serta kesalahan-kesalahan dalam penerapan pajak. “Untuk TA 2012, SPM Gaji Induk tidak perlu melampirkan daftar gaji, hal ini sesuai PER-37/PB/2009 dan selain lebih ringkas juga akan dapat menghemat pengeluaran untuk pembelian kertas,” tutur Teguh dalam presentasinya.

Kesalahan yang banyak terjadi dan berulang antara lain pencatuman BAS yang tidak tepat, uraian dalam SPTB, SPTJM dan SPM yang tidak sesuai dengan peraturan yang menyebabkan pengembalian SPM oleh KPPN diharapkan dapat diminimalisasi dengan adanya sosialisasi tersebut. Antusiasme para peserta dari Stakeholder cukup besar ini dibuktikan kehadiran yang melebihi target undangan dan dengan banyaknya pertanyaan dan tanggapan dari peserta sosialisasi pada sesi tanya-jawab. Dan sekitar pukul 13.30 acara pun berakhir namun masih ada beberapa peserta yang masih antusias mengajukan pertanyaan masalah perbendaharaan di luar acara resmi, dan dari pihak KPPN dengan sabar tetap melayani pertanyaan para peserta sehingga peserta dapat pulang dengan hati puas.

Kontributor KPPN Tapaktuan

Liputan Rapat Koordinasi dengan Bank Mitra Kerja KPPN Jayapura
Jayapura, djpbn.kemenkeu.go.id - Demi menjamin terwujudnya pencairan dana APBN dan penyelesaian retur SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana), KPPN Jayapura mengadakan Rapat Koordinasi yang mengambil tema “Retur SP2D”, Jumat (10/2), di ruang rapat KPPN Jayapura. Rakor diikuti oleh Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan (PP) bersama Kasi PP I A Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, pihak Perbankan sebagai mitra kerja KPPN Jayapura dan Pejabat Penandatangan SPM (PP SPM) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua.

Acara yang mulai berlangsung pada sore hari itu, diawali dengan sambutan oleh Kepala KPPN Jayapura, Agus Lukman Hakim. Dalam sambutannya Agus Lukman Hakim memandang perlu untuk diadakan rapat koordinasi terkait rekening pengembalian (Retur) SP2D sekaligus dalam rangka memperlancar pencairan dana ke pihak satuan kerja. Rapat koordinasi ini juga bertujuan untuk mencari solusi atas retur SP2D di KPPN Jayapura yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Selepas memberikan sambutannya, Agus menyambung dengan pokok-pokok permasalahan rekening retur. Pemateri lainnya pada sesi tersebut adalah Kepala Bidang PP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua dan Kepala Seksi Bank/Giro Pos KPPN Jayapura. Dalam paparannya Kepala KPPN Jayapura, menyampaikan bahwa sesuai data yang ada di Seksi Bank/Giro Pos, retur SP2D dari bank terus meningkat jumlahnya setiap bulan. Retur SP2D tersebut adalah akibat kekeliruan penulisan nomor rekening, kesalahan pencantuman nama penerima, nomor rekening tutup, nomor rekening pasif, nama bank salah, nama bank bukan peserta kliring BI, nama bank tidak tercantum, dan ketidakcocokan antara ADK (Arsip Data Komputer) dan hardcopy.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas ada juga permasalahan lainnya yang timbul yakni, daftar retur dari BO I tidak sesuai dengan rekening Koran retur, pada gaji induk terdapat rekening penerima yang berbeda-beda bank dalam satu SPM, penyampaian pemberitahuan retur yang terlalu lama, terjadi retur yang berulang padahal data yang disampaikan ke bank sudah sesuai dengan dokumen sumbernya, tidak adanya toleransi dari pihak bank terkait dengan adanya kesalahan kecil pada nama rekening, dan kepastian pencantuman kode wilayah bank. Agus juga menambahkan bahwa selain merugikan pihak penerima dana, hal tersebut dapat menghambat proses pencairan dan penyerapan dana APBN.
Untuk itu, Kepala KPPN berharap bahwa satker senantiasa dapat mengingat kembali hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan rekening pemerintah dan selanjutnya dapat selalu melakukan cross check data serta memeriksa kebenaran pencantuman rekening pada SPM untuk mencegah terjadinya rekening retur di masa yang akan datang.

Oleh: Parno - Kontributor KPPN Jayapura

Liputan Penilaian Kepatuhan Satuan Kerja dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan di KPPN Batam
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka mewujudkan percepatan penyusunan dan kualitas laporan keuangan, KPPN Batam melakukan terobosan baru sejak akhir tahun 2011 dengan menerapkan strategi “Naming and Shaming”. Strategi ini intinya mengumumkan secara terbuka penilaian atas kepatuhan satuan kerja dalam penyusunan Laporan Keuangan dan kualitas Laporan Keuangan yang disusun.

Kriteria dalam penilaian tersebut meliputi kecepatan dan ketepatan rekonsilias, kecepatan, kelengkapan dan keakuratan laporan keuangan, serta kecepatan , kelengkapan dan keakuratan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bendahara. Hasil penilaian tersebut secara lengkap disampaikan kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran, diumumkan pada lokasi yang mudah dilihat dan dirancang agar mudah dibaca.

Mengawali kegiatan ini, KPPN Batam khususnya Seksi Verifikasi dan Akuntansi selalu mengingatkan kembali kepada seluruh satuan kerja mengenai batas waktu rekonsiliasi, batas waktu penyampaian Laporan Keuangan dan LPJ Bendahara yang dikirimkan melalui email para satuan kerja. Pada penilaian Bulan November 2011, selain dengan pengumuman tersebut KPPN Batam juga memberikan penghargaan kepada dua satuan kerja untuk Laporan Keuangan terbaik, yaitu Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tanjung Batu, dimana waktu penyerahannya disampaikan di depan Walikota Batam, Ahmad Dahlan saat penyerahan DIPA 2012 yang bertempat di kantor Walikota Batam.

Terbukti dengan terobosan baru ini, seluruh satuan kerja berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi pada penilaian rekonsiliasi Bulan Desember. Antusiasme satuan kerja terbukti dengan lebih pro aktif nya para satuan kerja bertanya, baik mengenai masalah rekonsiliasi, kelengkapan Laporan Keuangan dan LPJ Bendahara yang disampaikan para satuan kerja baik melalui telepon, email, atau bahkan datang langsung ke KPPN. Pada penilaian Bulan Desember, Sat.Brimob Polda Kepri mendapatkan poin tertinggi dalam Laporan Keuangan terbaik. Kepala Urusan Keuangan Sat.Brimob Polda Kepri, Aipda.Sugiyono mengatakan bahwa motivasi untuk meraih peringkat satu ini adalah ingin menjadi yang terbaik dalam mengelola keuangan. Selalu mengadakan koordinasi dengan anggota bagian keuangannya serta mengadakan rapat setiap seminggu sekali untuk mengevalusai kinerja para anggotanya. Inilah beberapa kiat-kiat khusus yang diterapkan oleh Sat.Brimob Polda Kepri. Sehingga dapat meraih nilai yang terbaik pada Bulan Desember 2011 dari sebelumnya peringkat ke-41 pada penilaian Bulan November 2011.

Khusus untuk hasil penilaian Bulan Desember 2011, KPPN Batam berkolaborasi dengan DUTA SPAN memberikan bingkisan berupa Kalender “SAKTI” untuk satuan kerja yang menduduki peringkat 1 sampai dengan 15 terbaik dalam penyusunan Laporan Keuangan. KPPN Batam berharap semoga antusiasme para satuan kerja tidak berhenti sampai disini. Di tahun yang baru, dengan semangat baru dan dengan aplikasi baru serta adanya tambahan beberapa satuan kerja baru diharapkan satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Batam dapat lebih terpacu meningkatkan kualitas Laporan Keuangannya.

Oleh: Kontributor KPPN Batam

Liputan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-214/PMK.1/2011
Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Bagian Administrasi kepegawaian, Ludiro mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-214/PMK.1/2011 tentang Penagakan Disiplin dalam kaitannya dengan TKPKN kepada pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Rabu (30/1).

Acara diawali dengan sambutan dan pengarahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Achmad Saefudin. Kemudian, pemaparan materi sosialisasi oleh Kepada Bagian Administrasi Kepegawaian. Dalam paparannya Ludiro menyampaikan beberapa kabar terbaru seputar kepegawaian, diantaranya, dalam tahun 2012 ini akan diresmikan 134 KPPN diseluruh Indonesia secara bertahap menjadi KPPN Percontohan. Selain itu, ia juga menyampaikan sedikit informasi seputar pensiun dini serta isu perkembangan kasus AIS dan ES, pegawai Ditjen Perbendaharaan yang didakwa atas pencaiaran dana SPM Aspal.  Informasi yang terakhir adalah seputar mutasi pegawai di lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Pada kesempatan kali inilah para pegawai Kanwil dan KPPN Banda Aceh sangat antusias mengajukan beberapa pertanyaan, salah satunya adalah Syahrawi Munte, pelaksana KPPN Banda Aceh.  “Kami sangat siap dimutasikan kemanapun juga asal mendapatkan kejelasan sampai berala lama kita ditugaskan di suatu daerah, sehingga dapat mengatur apa yang harus dipersiapkan kedepannya,” kemudian ia melanjutkan, “Hendaknya mutasi pegawai itu dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal kenaikan kelas anak,” harapnya disampaikan kepada Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian.

Tak pelak para peserta pun bertepuk tangan seraya mendukung apa yang ditanyakan secara langsung oleh Syahrawi Munte. Selain itu juga, masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pegawai lain terkait isu pensiun dini, dan masalah absensi.

Oleh       : Sachrul Damhudi dan Yasmi - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Liputan Sosialisasi Penatausahaan Kas dan Penyusunan LPJ Bendahara Instansi
Purwodadi, djpbn.kemenkeu.go.id. - Awal tahun anggaran 2012 merupakan waktu yang tepat untuk mulai mengadakan pembinaan kepada satuan kerja mitra KPPN. KPPN Purwodadi sebagai salah satu Kuasa BUN di daerah mengadakan Sosialisasi Penatausahaan Kas dan Penyusunan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bendahara Instansi, pada tanggal 30 – 31 Januari 2012. Acara tersebut dipandu oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Purwodadi, Sri Pujiati. Sedangkan narasumber dalam kesempatan tersebut Kepala KPPN Purwodadi, Sri Utami. Narasumber menyampaikan materi komprehensif tentang penatausahaan kas baik itu pedoman pembayaran oleh bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, tata cara pembukuan dan penyusunan LPJ Bendahara.

Sosialisasi ini merupakan yang pertama kalinya diadakan pada tahun anggaran 2012. Tema tentang penatausahaan kas dan LPJ Bendahara diambil dengan harapan bahwa untuk penatausahaan kas, pembukuan, dan penyusunan LPJ Bendahara jika telah benar dari awal maka akan berpengaruh dengan ketertiban pengelolaan keuangan pada satuan kerja. Selain itu, adanya pergantian bendahara baru pada satuan kerja berakibat kurangnya pemahaman prosedur pencairan dana, tata cara pembukuan, dan penyusunan LPJ Bendahara. Sosialisasi dihadiri 58 peserta dari satker Kab. Grobogan dan Kab. Blora. Dalam sambutan dan penyampaian materinya, Sri Utami mengatakan bahwa konsepsi baru sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PMK nomor 73/MK.005/2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor dan Satker, bendahara tidak dapat dipengaruhi oleh atasan langsung dan dapat menolak perintah bayar oleh KPA (Kuasa pengguna Anggaran) jika persyaratan tidak terpenuhi. Dengan kata lain bendahara dapat disebut sebagai bos karena perintah KPA saja bisa ditolak dan jabatan bendahara juga tidak bisa dirangkap oleh siapapun.

Semua peserta nampak antusias dengan penyampaian materi yang ada. Sosialisasi itu juga menumbuhkan rasa optimis untuk menjadi bendahara yang berkualitas dan dapat menyusun LPJ dengan benar sehingga pihak KPPN selaku Kuasa BUN didaerah dapat memonitoring posisi kas yang ada setiap bulan dengan data yang valid. Dalam sesi tanya jawab ada satuan kerja yang mengeluhkan pelayanan di bank yang lama terkait permintaan rekening koran pada rekening bendahara, dalam hal ini pihak KPPN akan segera konfirmasi dan mengingatkan kepada bank terkait. Semoga dengan sosialisasi ini merupakan perwujudan dari motto KPPN Purwodadi yaitu “Melayani Setulus Hati dan Lebih Baik”.

Oleh: K. Fuad dkk – Kontributor KPPN Purwodadi