Liputan Peluncuran Layanan Mobile KPPN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
Jakart, djpbn.kemenkeu.go.id - Ditjen perbendaharaan selalu menyajikan terobosan dan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder, salah satunya adalah dengan menciptakan layanan Mobile KPPN. Senada dengan hal tersebut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta -Hasudungan Siregar-, Senin (23/04) telah melaksanakan acara peluncuran yang sekaligus menandai pengoperasian kembali layanan Mobile KPPN yang akan melayani stakeholder mitra kerja KPPN Jakarta I s.d KPPN Jakarta V.

Layanan KPPN Mobile untuk minggu ke empat bulan April 2012 dijadwalkan berada di tujuh lokasi kantor, yaitu Kemenkokesra jalan Medan Merdeka Barat-Jakpus, Biro Keuangan Kemenakertrans jalan TMP Kalibata-Jaktim, Biro Umum Sekjen Kemensos jalan Salemba Raya-Jakpus, Sekjen Kementeriaan Perindustrian jalan Gatot Subroto-Jaksel, Kementerian Perdagangan jalan M. Ridwan-Jakpus, dan Kementerian Kehutanan jalan Gatot Subroto-Senayan Jakarta.

Dalam arahannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa pelayanan KPPN Mobile pada dasarnya sama dengan layanan front office KPPN pada umumnya, tetapi bedanya mereka akan melakukan “jemput bola” SPM dari Satker-satker, sehingga akan menghemat waktu perjalanan ditengah kemacetan Jakarta dan pelayanan perbendaharaan akan terasa semakin dekat. Beliau juga berpesan kepada seluruh personil KPPN Mobile untuk selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan dan merefleksikannya dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

KPPN Mobile pada dasarnya adalah perpanjangan tangan layanan front office pada KPPN induk. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPN Mobile menyelenggarakan fungsi penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen pendukung dan Arsip Data Komputer (ADK), pengujian SPM secara substantif dan formal, pemindaian SPM beserta dokumen pendukung, serta pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan. Layanan KPPN Mobile akan dilaksanakan secara kontinyu sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh tim. Selanjutnya Kepala Kanwil beserta Kepala KPPN Jakarta I s.d. KPPN Jakarta V akan melaksanakan monitoring di lokasi penempatan KPPN Mobile untuk memantau secara langsung kondisi riil yang terjadi di lapangan serta memberikan support kepada para petugas layanan KPPN mobile.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta

Marisa, djpbn.kemenkeu.go.id. Untuk memacu kinerja dan memperkuat kerjasama dalam ranah pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran oleh satuan kerja kementerian/ lembaga lingkup wilayah kerja KPPN Marisa, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2012 lalu, KPPN Marisa menyampaikan apresiasi kepada enam satker yang mencatatkan prestasi pelaksanaan anggaran terbaiknya. Hal tersebut diejawantahkan oleh KPPN Marisa dengan memberikan piagam penghargaan di sela-sela acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis AFS 2012 Terintegrasi kepada enam satker yang menempati tiga kategori penilaian. Tiga kategori penilaian dimaksud adalah kategori Penyampaian data AFS, kategori Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan, serta kategori Percepatan Realisasi Anggaran. Satker yang mencapai prestasi terbaik terdiri atas tiga satker dari Kabupaten Pohuwato dan tiga satker dari Kabupaten Boalemo.

Terpilih sebagai penerima penghargaan dari Kabupaten Pohuwato berturut-turut adalah KPU Kabupaten Pohuwato, Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, dan Disnakertrans Kabupaten Pohuwato. Sedangkan untuk Kabupaten Boalemo prestasi diraih oleh Disnakertrans Kabupaten Boalemo (04), MIN Tangkobu, dan Disnakertrans Kabupaten Boalemo (07). Penyerahan piagam penghargaan kepada perwakilan satker dilakukan oleh Kepala KPPN Marisa, Pratanto, didampingi oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Soeratman, dan Kepala Seksi Verak, M. Zaenal Ali. Penyerahan piagam penghargaan ini sekaligus menandai dibukanya acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi AFS 2012 Terintegrasi.

Urgensi AFS
Dalam sambutan pembukaannya, Kepala KPPN Marisa mengemukakan urgensi penyampaian data AFS oleh satker Kementerian/Lembaga. “Secara makro kita masih sulit menghitung kebutuhan dana sehari-hari sehingga terjadi idle cash di bank. Oleh karena itu, sebagai suatu langkah antisipasi maka arti penyampaian data AFS oleh satker Kementerian/Lembaga sangatlah penting, selain menjamin ketersediaan dana atas SPM satker, juga merupakan sebuah strategi manajemen kas”, demikian antara lain isi sambutan Kepala KPPN Marisa. Hal yang menarik dan menjadikan Sosialisasi dan Bimtek AFS 2012 wajib digelar adalah terjadinya perubahan mekanisme aplikasi tersebut yang semula merupakan aplikasi independen, kini telah menjadi aplikasi yang terintegrasi (atau dilebur) dengan aplikasi RKAK/L-DIPA. Perubahan tersebut tertuang dalam surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-3552/PB.3/2012 tanggal 23 April 2012, yang juga mewajibkan setiap satker kementerian/lembaga untuk menyampaikan data AFS secara tertib mulai bulan ini.

Atas proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, dalam kesempatan tersebut Kepala KPPN Marisa tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh satker yang selama ini telah menyampaikan data AFS secara tertib. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, apresiasi yang sama juga disampaikan kepada seluruh satker yang telah melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu, serta melaksanakan pencairan anggaran secara konsisten. Dalam kaitannya dengan penyerapan dana, Kepala KPPN Marisa juga mengingatkan kembali kepada seluruh satker untuk tidak mengumpulkan tagihan yang sifatnya berkala seperti pembayaran honorarium (bulanan). Hal tersebut kiranya dapat dimaklumi karena berimplikasi pada lambatnya penyerapan serta menumpuknya tagihan pada suatu periode tertentu.

Pada akhir sambutan, Kepala KPPN Marisa mendorong para peserta sosbimtek untuk menyampaikan berbagai permasalahan atau kendala yang masih ditemui di lapangan, baik menyangkut aplikasi maupun prosedur pelaksananaan dan pertanggungjawaban anggaran, mengingat para nara sumber yang hadir berasal dari seluruh tugas terkait. KPPN Marisa juga tidak menutup kemungkinan bagi para pengelola keuangan satker untuk menyampaikan permintaan bimbingan secara khusus dengan kelas tersendiri, sebagai implementasi peran KPPN sebagai guru, sekaligus bentuk pelayanan prima kepada mitra kerja. KPPN Marisa melayani dengan bangga! [SP]

Liputan acara bimbingan teknis AFS KPPN Tuban
Tuban, djpbn.kemenkeu.go.id – Hujan rintik-rintik yang turun membasahi Bumi Ronggolawe, Tuban, tak menyurutkan teman-teman panitia dan narasumber KPPN Tuban untuk melangkah ke lokasi acara Bimbingan Teknis Aplikasi Forecasting Satuan Kerja (AFS) 2012 di Aula Queen Resto, Jumat (4/5). Berbagai persiapan yang telah dilakukan pada hari-hari sebelumnya, dimantapkan lagi pada pagi hari H. Semangat pagi yang menggebu, terbayarkan dengan rasa bahagia saat melihat teman-teman satker datang memenuhi undangan bimtek AFS 2012. Ada 41 peserta yang datang mewakili 26 satker lingkup KPPN Tuban. Peserta terdiri dari beberapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran dan didominasi oleh seluruh Operator AFS.

“Bimtek AFS ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan aplikasi AFS dengan baik dan benar, sehingga satker mampu menghasilkan data perencanaan kas yang akurat dan selalu disampaikan tepat waktu ke KPPN Tuban,” kata Kepala KPPN Tuban, Pudji Ardi, saat membuka acara bimtek.

Materi bimtek disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Bayu Budi Santosa, Kepala Subbagian Umum, M. Unggul Yudianto, dan Jawawi, pelaksana seksi pencairan dana.

Dalam pemaparannya, Bayu Budi Santosa menyampaikan pentingnya perencanaan kas untuk penyerapan anggaran yang berkesinambungan dan berkualitas sehingga satker dapat melaksanakan kegiatannya dengan lancar dan tidak menumpuk di akhir tahun. Jika ada satker yang penyerapan dananya masih rendah, maka KPPN Tuban akan menyurati satker tersebut agar dilakukan langkah-langkah koordinatif antara perencana keuangan dan pelaksana kegiatan.

Sementara, M. Unggul Yudianto memberikan tips tatacara install AFS dan pengoperasiannya yang aman dan tidak merusak data RKAKL yang sudah ada. Sedangan Jawawi menerangkan bahwa penerapan AFS ini juga menuntut satker agar lebih disiplin dalam penyampaian SPM yang diajukan ke KPPN. Jangan sampai data AFS sudah disampaikan ke KPPN tapi SPM-nya terlambat dibuat.

Penerapan AFS akan membuat sinergisitas interen satker akan semakin meningkat. Semoga hal ini akan meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur negara.

Dalam acara bimtek AFS ini juga disampaikan informasi terkait SPAN dan SAKTI. Satker diminta dapat melakukan penyesuaian dan perubahan cara kerja dan pola pikir karena nantinya semuanya berkaitan dengan teknologi informasi. Dengan adanya SPAN dan SAKTI ini, diharapkan akan meningkatkan produktifitas pegawai, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proses bisnis, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara.

Oleh : Pudji Ardi – Kontributor KPPN Tuban
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Implementasi KPPN Percontohan dan SPAN
Cilacap, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Cilacap Sosialisasikan implementasi KPPN Percontohan dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Senin (23/4), di gedung PWP Cilacap. Sosialisasi tersebut terkait agenda Ditjen Perbendaharaan dalam pembentukan KPPN Percontohan dan roll out SPAN. KPPN Cilacap direncanakan akan launching pada menjadi KPPN Percontohan pada bulan Juni 2012.

Kepala KPPN Cilacap, Burhani A.S. menyampaikan bahwa latar belakang dibentuknya KPPN Percontohan diantaranya adalah tuntutan reformasi birokrasi Kementrian Keuangan menuju good governance, optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, permintaan dari berbagai satker tentang pelayanan prima dan pemanfaatan teknologi informasi, serta penempatan pegawai secara lebih tepat berbasis kompetensi. Hal itu disampaikan dihadapan sekitar 150 peserta sosialisasi yang berasal dari 56 Satker di wilayah pembayaran KPPN Cilacap.

Lebih jauh dikatakan, “Perlu diketahui bahwa jajaran Kemenkeu khususnya Ditjen Perbendaharaan sudah mendapat pengakuan dari KPK tentang peringkat tertinggi survey integritas layanan, Program Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), serta penerima Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI “ papar Burhani.

Dijelaskan pula bahwa model KPPN Percontohan menggunalkan format one stop service (semua pelayanan dilakukan di Front Office ), business process yang sederhana, informasi real time, minimazing paper work , more transparant and accountable, didukung SOP yang jelas dan semua pelayanan tanpa dipungut biaya.

Sementara itu Duta SPAN KPPN Cilacap, Sugino dalam rangka sosialisasi Implementasi SPAN untuk yang kedua kalinya mengatakan, bahwa dalam rangka interkoneksi data Satker dengan KPPN dalam modul pembayaran SPAN diperlukan portal SPAN dan SMS gateway yang menghubungkan antara data SPAN dan data Satker pada Aplikasi SAKTI ( System Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi ) untuk Satker.

“Dengan demikian diharapkan pola koneksitas antara Satker dan KPPN semakin sempurna, penyempurnaan proses bisnis, terdapat penerapan jatuh tempo tagihan dan mengurangi penggunan kertas (less paper)” terang Sugino Dikatakan Sugino bahwa untuk mendukung penerapan jatuh tempo tagihan maka disempurnakan Aplikasi RKAKL/DIPA TA.2012 dengan Rencana Penarikan Anggaran(RPA) yang terintegrasi dalam satu aplikasi sehingga memudahkan satker dalam mengoperasikan aplikasi. Dengan demikian pengiriman Aplikasi Forecasting Satker nantinya dapat disempurnakan.
“Untuk tanggal jatuh tempo tidak dapat berubah, sehingga apabila Satker ingin mengajukan atau mundur penarikan dana harus melakuan update terlebih dahulu” papar Sugino.

Lebih jauh dikatakan bahwa guna lebih meningkatkan pengamanan database ke KPPN, rencananya pada TA.2012 ini juga akan diberlakukan PIN Penerbit SPM (PIN-PPSPM ) yang bekerja layaknya PIN pada ATM. Hal ini dilatarbelakangi adanya perintah undang-undang tehnologi informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan bahwa penggunaan dokumen elektronik harus didukung dengan peningkatan standar keamanan transaksi, disamping sebagai perlindungan hukum kepada pegawai dilingkungan Ditjen Perbendaharaan khususnya pegawai KPPN, apabila terjadi kecurangan, penyusupan data, mengingat data transaksi dan volume yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

Pada kesempatan itu juga disosialisasikan ketentuan terkait pelaksanaan anggaran tahun 2012 antara lain Penerapan Bagan Akun Standar berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011, mekanisme pengiriman dan Koreksi data pada KPPN berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No.PER-89/PB/2011, mekanisme pencairan dana non belanja pegawai khususnya terkait dengan pengujian-pengujian yang dilakukan oleh KPPN terhadap SPM dari Satker berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No.SE-14/PB/2012 dan ketentuan mengenai Revisi Anggaran/DIPA/POK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK-02/2012 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-15/PB/2012.

Pada sesi terakhir juga disampaikan materi terkait Aplikasi GPP PNS dan Aplikasi GPP Anggota POLRI seiring dengan rencana pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai di lingkunan POLRI pada tahun anggaran 2012.

Oleh: Ali Rosidin/ Y.Purwanto - Kontributor KPPN Cilacap.

Liputan Kunjungan Kerja Sesditjen Perbendaharaan di KPPN Batam
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - Disela-sela kesibukan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Tata Suntara membuka acara Sosialisasi UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bagi dunia usaha, dirinya menyempatkan diri melakukan kunjungan dan pembinaan ke KPPN Batam, Kamis (26/4).

Tata Suntara tiba di KPPN Batam sekitar pukul 13.30 WIB. Dirinya langsung melakukan peninjauan keseluruh ruangan, halaman, termasuk ruang aula yang saat itu sedang direnovasi. Hampir dalam setiap kunjungannya, Tata selalu menekankan pengelolaan kearsipan. Begitu pula pesannya agar seluruh pegawai KPPN Batam dapat memberi perhatian dan meningkatkan pengelolaan arsip. Ia juga menggaris bawahi bahwa saat ini, Menteri keuangan menjadikan Ditjen Perbendaharaan sebagai contoh dalam tata kelola arsip dilingkungan Kementerian Keuangan.

Selesai melakukan peninjauannya, Tata Suntara melakukan pertemuan bersama seluruh pegawai KPPN Batam. Dalam kesempatan tersebut, ia berpesan agar para pegawai memberikan kesungguhan dan kerjasama dalam melaksanakan tugas. Selain itu, para pegawai didorong untuk mau belajar dan meningkatkan kemampuan termasuk dalam menghadapi assesment KPPN Percontohan dan penerapan SPAN.

Tata juga menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya penajaman fungsi perbendaharaan dan penunjukkan kantor daerah Ditjen Perbendaharaan sebagai representative Kementerian Keuangan, maka pegawai KPPN Batam diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya. Ia mencontohkan, dengan disosialisasikannya UU Mata Uang tentu saja akan ada pertanyaan dari pihak yang terkait. Untuk itu, diharapkan pegawai KPPN Batam dapat memberikan pemahaman paling mendasar kepada pihak yang bertanya. Terakhir dirinya berpesan agar seluruh pegawai KPPN Batam dapat menjalani pekerjaan secara tawakal.

Kunjungan berlangsung selama 1,5 jam. Diakhir pertemuan, para pegawai sempat mengabadikan gambar bersama Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.

Oleh: Kontributor KPPN Batam

Liputan pembekalan persiapan seleksi KPPN Percontohan KPPN Sekayu
Sekayu, djpbn.kemenkeu.go.id – Delapan pegawai KPPN Sekayu mengikuti pembekalan persiapan seleksi KPPN Percontohan tahap VII dengan semangat yang luar biasa. Bak para prajurit Sparta yang tak kenal lelah terus berjuang mereka bersemangat mengikuti pembekalan yang dikemas dalam bentuk training softskill tersebut di aula KPPN Sekayu ( 21/4).

Sparta adalah adalah sebuah bangsa pada masa Yunani Kuno yang tetap hidup dalam sejarah karena keunikannya. Sparta sangat kuat dibidang militer. Anak-anak Sparta lebih menjadi anak milik negara ketimbang anak keluarga mereka, mereka dibesarkan untuk menjadi prajurit, setia pada negara, kuat dan disiplin. Ada 8 pegawai pelaksana KPPN Sekayu, yang mengikuti pembekalan, karena memang hanya sejumlah itu pelaksana yang ditempatkan di KPPN yang terletak di ibukota Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan tersebut. Sedikit memang jumlah pelaksana KPPN Sekayu. Namun semangat yang dibawa oleh mereka bisa jadi delapan kali lebih besar dari yang sebenarnya. Meski sedikit berlebihan, dapat diibaratkan layaknya semangat yang dibawa oleh pejuang Sparta, dengan jumlah pejuang yang sedikit mereka berhasil mengalahkan lawan yang jauh lebih banyak bermodalkan semangat, strategi, kemauan, keuletan, dan pengorbanan. Delapan orang ingin mengalahkan soal-soal seleksi KPPN Percontohan hingga lulus dengan nilai terbaik, demikian ungkapan beberapa orang dari mereka.

Pembekalan dilaksanakan selama hampir delapan jam. Kepala KPPN Sekayu, Raden Muhammad Adil membuka acara pembekalan tersebut dengan memberikan semangat untuk tidak menyerah.

“Ingat, Assessment bukan semata sebagai proses pembentukan KPPN Percontohan melainkan juga merupakan bagian dari penataan sumber daya manusia sebagai tanggung jawab pelaksanaan reformasi birokrasi,” kata Radin Muhammad Adil saat membuka acara pembekalan.

Pembekalan berlangsung mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat. Dibimbing oleh Seger, widyaiswara dari BPPK selaku trainer, kegiatan pembekalan berlangsung menarik dan atraktif. Sembilan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pegawai KPPN Percontohan menjadi materi pokok pada acara tersebut. Penjelasan mengenai sembilan kompetensi jabatan tersebut tidak hanya berupa teori namun juga diaplikasikan dalam bentuk kerjasama tim yang dikemas dalam sebuah permainan. Sungguh luar biasa karena sebagian besar pegawai telah dapat mendeskripsikan kesembilan kompetensi jabatan tersebut dengan baik. Ini merupakan wujud hasil nyata dari dilaksanakannya gugus kendali mutu (GKM) guna persiapan assessment oleh KPPN Sekayu di setiap minggunya.

Seluruh rangkaian kegiatan pembekalan berjalan lancar dan menyenangkan, Manfaat dari acara pembekalan tersebut benar-benar dirasakan oleh pegawai KPPN Sekayu. Pengetahuan, semangat, dan percaya diri pegawai semakin bertambah, rasa takut yang mungkin dulu menyelimuti pegawai akan diadakannya assessment kini telah pudar dengan diadakannya pembekalan ini.

“Saya harap setelah mengikuti pembekalan persiapan seleksi KPPN Percontohan ini, seluruh pegawai KPPN Sekayu dapat lolos Seleksi KPPN Percontohan. Saya juga berpesan kepada pegawai yang sudah lolos (assesssment/profiling – red) turut membagi pengetahuan dan ambil bagian dalam proses menuju seleksi KPPN Percontohan ini,” pesan Raden Muhammad Adil menutup acara pembekalan.

Oleh: Stephanus Kukuh Dewanto & Nuryasin – Kontributor KPPN Sekayu
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Pembekalan Seleksi KPPN Percontohan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar
Pontianak, djpbn.kemenkeu.go.id - Optimisme tampak pada wajah para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Barat, saat menerima pembekalan seleksi KPPN Percontohan, pada tanggal 27 – 28 April 2012, di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Pembekalan diberikan oleh Tim Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Acara diawali penjelasan Ketua Pelaksana Tim Kantor Pusat, Susilo Tri Anggono, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Barat, Teddy Rukmantara. Dirinya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Tim Pembekalan dari Kantor Pusat dan berharap semua pegawai mengikuti pembekalan dengan sunggguh-sungguh.

Pembekalan hari kedua dipandu oleh Wahyu Musukhal. Ia menguraikan kompetensi yang harus dimiliki pegawai pelaksana pada KPPN Percontohan mulai dari adapting to change sampai dengan Interpersonal communication, melalui berbagai analogi. Dengan teknik pembawaan yang menarik dan atraktif, Wahyu mampu membawa peserta menjadi bersemangat dan senang mengikuti pembekalan. Disela-sela acara diberikan permainan yang diikuti oleh semua peserta, peserta sangat antusias dan tertantang untuk menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh pemandu. Walaupun pembekalan ini berlangsung satu hari penuh, namun tidak nampak adanya rasa lelah tetapi sebaliknya wajah-wajah ceria yang ada.

Pukul 16.00 WITA, acara pembekalan selesai. Acara diakhiri dengan penutupan. Dalam acara penutupan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prop. Kalimantan Barat yang diwakili Kepala Bagian Umum berpesan kepada para peserta untuk selalu belajar dan berlatih menghadapi assesment pada bulan Mei.

Oleh: Maryono - Kontibutor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar

Liputan Assessment Calon Pelaksana KPPN Percontohan Tahap VI Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta.
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Yogyakarta Hendro Baskoro membuka secara resmi pelaksanaan Assessment Calon Pelaksana KPPN Percontohan Tahap VI, pada tanggal 28-29 April 2012. Assessment diikuti oleh para pegawai pelaksana di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Yogyakarta.

Acara dimulai dengan sambutan Ketua Tim Assessment Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Yuni Wibawa. Selanjutnya, sambutan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Hendro Baskoro, sekaligus membuka kegiatan assessment secara resmi. Terakhir, sambutan dari perwakilan Ara Indonesia sebagai consultant Ditjen Perbendaharaan, Yanti Munte.

Hendro Baskoro menyampaikan, dalam pembentukan KPPN Percontohan, SDM merupakan hal yang sangat penting dan rumit karena berhubungan dengan benda hidup sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Dirinya melanjutkan, bahwa sudah menjadi komitmen Ditjen Perbendaharaan untuk mengisi pelaksana pada KPPN Percontohan harus melalui assessment. “Jadi assessment adalah suatu proses yang harus dijalani oleh semua pegawai Ditjen Perbendaharaan termasuk pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta,” demikian ungkap Hendro Baskoro.

Pada hari pertama, sebanyak 91 pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tampak serius mengikuti berbagai tes yang diberikan. Ekspresi lelah tampak dominan, karena dari pagi hingga sore hari mereka “dipaksa” memeras otak untuk bisa menyelesaikan soal-soal softcompetency. Mayoritas pegawai merasa baru dengan tes tersebut. Saat keluar ruang ujian, para pegawai tampak pasrah dengan hasil tes mereka.

Di hari kedua, tidak seperti pada hari pertama, keceriaan tampak di wajah peserta assessment karena soal hardcompetency yang diujikan kali ini merupakan materi yang cukup familiar dengan pekerjaan sehari-hari. Hanya butuh waktu satu jam untuk menyelesaikannya. Pelaksanaan assessment KPPN Percontohan Tahap VI di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta dilaksanakan secara bertahap. Diawali pelaksanaannya di KPPN Wonosari, pada tanggal 14-15 April 2012, diikuti 13 peserta. Di KPPN Wates, assessment dilaksanakan pada tanggal 21-22 April 2012, diikuti 16 peserta, terakhir assessment dilaksanakan di Kanwil pada taanggal 28-29 April 2012 diikuti 91 peserta.

Oleh : Tjahjo Pr, Kontributor Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I.Yogyakarta