Kuala Tungkal, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk mewujudkan satuan kerja yang mandiri dan pintar maka KPPN Kuala Tungkal menghelat Sosialisasi/Bimbingan teknis pelaksanaan Revisi DIPA, Perjalanan Dinas, dan Bantuan Sosial, Kamis (31/5), di aula KPPN Kuala Tungkal, Jambi. Para peserta Sosialisasi/Bimtek adalah para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mitra kerja KPPN Kuala Tungkal.

Bimtek tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala KPPN Kuala Tungkal, Toriq Bin Zihad. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Kuala Tungkal menegaskan bahwa sampai saat ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan peraturan perbendaharaan termasuk pelaksanaan Revisi DIPA, Perjalanan Dinas, dan Bantuan Sosial. Untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas atas ketiga peraturan tersebut, Kepala KPPN Kuala Tungkal mengajak semua satuan kerja untuk sungguh-sungguh mengikuti Sosialisasi/Bimtek tersebut hingga akhir acara selesai sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di kantor masing-masing.

Pada kesempatan pertama, materi yang disampaikan adalah Perdirjend Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi DIPA TA. 2012. Kepala Seksi Bidang PA Kanwil Ditjen Pebendaharaan Provinsi Jambi, Haryando Anil memberikan penjelasan yang komprehensif tentang revisi DIPA TA. 2012. Batasan wewenang pelaksanaan revisi DIPA, kewenangan pelaksanaan revisi POK mendapat perhatian yang lebih dari para peserta. Pada sesi ini, para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung atas hal-hal yang kurang jelas atas maksud yang ada pada peraturan tersebut. Atas semua pertanyaan yang diajukan, pemateri memberikan penjelasan dan disertai dengan contoh-contoh yang lebih ril sehingga satuan kerja dapat memahaminya dengan lebih mudah. Pada Sesi selanjutnya, Kepala Bidang PA, Darsi, berkesempatan untuk menjelaskan Peraturan terkait dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Bantuan Sosial.

Dalam uraiannya, pemateri menguraikan secara lebih terperinci pelaksanaan perjalanan dinas yang dikaitkan dengan adanya perubahan standar biaya sesuai PMK 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA. 2012. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti materi pelaksanaan perjalanan dinas ini karena sampai saat ini masih sering terjadi kesalahan penafsiran pelaksanaan perjalanan dinas baik dari segi kebenaran pembebanan akun maupun besaran uang yang dibayarkan kepada seorang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. Pemateri secara jelas dan lugas memberikan jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh satuan kerja.

Pada akhir acara, Kepala KPPN Kuala Tungkal menutup acara Sosialisasi/Bimtek ini dan menyampaikan pesan agar selalu berkoordinasi dengan KPPN Kuala Tungkal apabila masih ada hal-hal yang ingin mendapat penjelasan lebih lanjut. Semoga Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, tutup beliau.

Oleh: Jakson Sunario Panjaitan, Kontributor KPPN Kuala Tungkal, Jambi

Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id - Pada tanggal 8 Juni 2012 yang lalu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Bjardianto Pudjiono telah melantik limabelas pejabat eselon IV yang akan menduduki jabatan kepala seksi pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, KPPN Semarang II, KPPN Surakarta, KPPN Sragen, KPPN Klaten, KPPN Kudus, KPPN Pekalongan, KPPN Purworejo, dan KPPN Magelang. Setelah upacara pelantikan selesai dilaksanakan, para Pejabat Eselon IV yang baru berkumpul di ruang rapat kepala kantor wilayah. Dalam kesempatan tersebut kakanwil mengamanatkan bahwa dalam rangka menghadapi perubahan hendaknya senantiasa menerapkan prinsip 4C, yaitu Citra Positif (membangun budaya service yang berorientasi pada customer focus); Cekatan, dengan terampil mengelola service yang ber-impact; Cermat, yaitu akurat dalam pelayanan dengan kualitas zero error dan zero cost; dan Cepat, yaitu sigap dan melayani dengan sepenuh hati untuk menunjukkan bahwa kita berempati dengan stakeholder.

Sementara itu, di ruangan IKMN berlangsung rapat konsolidasi para pejabat eselon III lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum Djadid Radjim tersebut antara lain membahas: persiapan penyusunan LKKL Semester I tahun 2012 terkait dengan tindak lanjut atas temuan BPK; pengajuan dispensasi atas besaran Uang Persediaan (oleh Kepala Bidang PP II Eddy Djuliwanto); pengajuan TUP yang pelaksanaan pencairannya melebihi waktu satu bulan (oleh Kepala Bidang PP I Zainal Abidin); keselarasan pengajuan revisi halaman III DIPA oleh satker pada setiap triwulan sebagai sarana updating data DIPA di KPPN dan Kanwil (oleh Kepala Bidang PA Ida Palembina Tobing); serta penyampaian Kertas Kerja Penilaian LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bulanan yang dilakukan oleh Kanwil (oleh Kepala Bidang Aklap Lydia Kurniawati Christyana). Rapat konsolidasi sesi pertama itu berakhir menjelang waktu Sholat Jumat tiba.

Rapat konsolidasi sesi kedua dilanjutkan setelah waktu istirahat selesai dan dipimpin langsung oleh kakanwil. Dalam kesempatan tersebut para Kepala KPPN menyampaikan laporan kesiapan menyambut launching KPPN Percontohan Tahap VI. Kakanwil menyampaikan apresiasinya atas upaya-upaya yang telah dilakukan, serta menekankan untuk terus bersungguh-sungguh dalam persiapannya. Memaksimalkan dana yang telah dimiliki untuk memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan bagi terwujudnya KPPN Percontohan perlu dilakukan. Adapun kendala atas kompetensi para pegawai yang tidak merata, agar diupayakan langkah-langkah manajerial dengan memberikan peran kepada seluruh pegawai karena memberikan kesempatan untuk berkontribusi dapat menumbuhkan semangat untuk terus belajar dan berkarya. “Memang kesempurnaan tidak akan pernah dapat kita capai, namun kesempurnaan harus selalu kita upayakan”, pesan kakanwil menutup arahannya.

Kontributor: Tim Reportase Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

Liputan Peluncuran Layanan Unggulan KPPN Jayapura dan Syukuran Pindah Kantor
Jayapura, djpbn.kemenkeu.go.id - Setelah sekian lama direncanakan, KPPN Jayapura akhirnya meluncurkan layanan unggulannya, Jumat (1/6). Dalam kesempatan tersebut, KPPN Jayapura mengundang para mitra kerja yang memiliki kinerja baik dalam bidang perencanaan, penyerapan anggaran dan pelaporan.

Peluncuran layanan unggulan, dilaksanakan dalam rangka syukuran atas selesainya perpindahan kantor pelayanan KPPN Jayapura ke Gedung Indoprima yang beralamat di Ruko Pasifik Permai Jayapura. Acara syukuran dan Peluncuran layanan unggulan KPPN Jayapura dihadiri Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Papua beserta pejabat eselon III dibawahnya, para undangan yang berasal dari mitra kerja KPPN Jayapura yang memperoleh layanan unggulan.

Dalam laporannya, kepala KPPN Jayapura, M. Agus Lukman Hakim menyampaikan rasa syukur atas perpindahan kantor dari Gedung Keuangan Negara Jayapura menuju Gedung Indoprima telah selesai dilaksanakan dan berjalan lancar. Meski kantor pelayanan KPPN Jayapura berpindah, Lukman tetap berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada stakeholders. Sebagai wujud komitmen tersebut, KPPN Jayapura merilis layangan unggulan yang sudah pernah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya yaitu Patas (Pelayanan Cepat dan Tuntas) dan R-Express. Pada tahun ini layanan unggulan KPPN Jayapura bertambah satu lagi yaitu G-2 (baca: jitu, red).

Layanan Patas, R-Express dan G-2 diberikan kepada tiga belas mitra kerja terbaik, dengan rincian lima mitra kerja terbaik dalam perencanaan kas mendapat layanan Patas, tiga mitra kerja terbaik dalam pelaporan atau rekonsiliasi mendapat layanan R-Express dan lima mitra kerja terbaik dalam penyerapan dana mendapat layanan G-2. Satuan kerja yang memperoleh layanan Patas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Papua, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Pegunungan Bintang, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis dan Polresta Jayapura. Satuan kerja yang memperoleh layanan R-Express adalah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua, dan Balai POM Jayapura. Sedangkan, satuan kerja yang memperoleh layanan G-2 dalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua, Dinas Pekejaan Umum Provinsi Papua, SPRIPIM Polda Papua, Rosarpras Polda Papua dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Papua. Secara simbolis Kepala Kanwil Ditjen Perbendahraan Provinsi Papua memberikan penghargaan kepada para mitra kerja yang memperoleh layanan unggulan KPPN Jayapura dan melakukan pemotongan nasi tumpeng.

Pada sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Provinsi Papua memberi apresiasi terhadap mitra kerja yang memperoleh layanan unggulan KPPN Jayapura. Layanan unggulan tersebut merupakan upaya KPPN Jayapura untuk memberikan pelayanan terbaik atas kerja sama yang telah dilakukan antara KPPN Jayapura dan mitra kerja. Melalui acara ini, Bjardianto Pudjiono berpesan agar para mitra kerja ‘menularkan’ kepada orang lain dan berusaha meningkatkan kinerjanya sehingga dapat memperoleh layanan unggulan KPPN Jayapura lagi. Dengan adanya model layanan yang diterapkan KPPN Jayapura beliau berharap hal ini menjadi salah satu pendorong untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Menurut Bjardianto, atas perencanaan kas yang telah disampaikan oleh para mitra kerja membuat ‘kami’ mengetahui kebutuhan dana yang dibutuhkan pada satu waktu, sehingga bila dicompare dengan penerimaan dana pada waktu tersebut Ditjen Perbendaharaan dapat mencari dana apabila terjadi kekurangan sebaliknya apabila mitra kerja tidak menyampaikan perencanaan kasnya akan membuat ‘kami’ rumit lanjut Kepala Kanwil.

Kontributor: Parno (KPPN Jayapura)

Liputan Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-13/PB/2012 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor : SE-36/PB/2011
Makasar, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Makassar II mengadakan pertemuan dengan para Bank/Pos Persepsi/Devisa Persepsi mitra kerja KPPN Makassar II dalam acara “Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-13/PB/2012 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE-36/PB/2011, Kamis (31/5), di Aula KPPN Makassar II. Acara tersebut diadakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan untuk meminimalisir transaksi reversal dalam penerimaan Negara.

Sosialisasi dibuka oleh Kepala KPPN Makassar II, Sukemi Mumpuni. Acara ini dihadiri oleh Manajer pada Kantor Cabang Bank Indonesia Makassar dan para manajer operasional Bank/Pos Persepsi/Devisa Persepsi yang menjadi mitra kerja KPPN Makassar II, sebanyak 19 bank. Kepala KPPN Makassar II dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan menginformasikan tentang terbukanya kesempatan bagi Kantor Cabang Pembantu/Kantor Layanan/Unit Layanan Lainnya untuk menerima setoran negara dan mengajak pihak Perbankan lebih memahami perannya dalam upaya meminimalisir terjadinya reversal dalam rangka mencapai kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam sesi pertama, Kepala Seksi Bank/Giro Pos, Andi Yusuf menyampaikan materi tentang Mekanisme Pelaksanaan Layanan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi pada KCP/KL/. Dalam sesi ini dijelaskan bahwa dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2012 tentang Mekanisme Pelaksaaan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi pada Kantor Cabang Pembantu/Kantor Layanan/Unit Layanan Lainnya, pemerintah membuka kesempatan kepada pihak perbankan untuk membuka loket penerimaan negara lebih banyak lagi sesuai syarat-syarat yang ditentukan. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif pada APBN kita dengan adanya peningkatan penerimaan negara dan di sisi lain memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak/Wajib Bayar/ Wajib Setor untuk melakukan penyetoran ke Rekening Kas Negara.

Materi kedua tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Reversal Penerimaan Negara disampaikan oleh Dory Sukma Wahyu Prabowo. Menurutnya, dalam kamus Bahasa Indonesia, Reversal berarti pembalikan. Sedangkan yang dimaksud dengan Reversal Penerimaan Negara adalah prosedur pembalikan transaksi yang dilakukan oleh Bank/Pos Persepsi untuk perbaikan transaksi yang tidak mengakibatkan uang keluar dari Kas Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara dinyatakan bahwa dalam hal terjadi kesalahan perekaman atas elemen-elemen data, maka Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi melakukan prosedur pembalikan (reversal) sebelum penyampaian Laporan Harian Penerimaan (LHP) ke KPPN dan rekonsiliasi data oleh Kantor Pusat Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi dengan Sistem MPN. Namun data-data reversal yang tidak dijelaskan ini adalah salah satu penyebab Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tidak mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, disampaikan kepada stakeholder KPPN terutama pihak Bank Persepsi/Devisa Persepsi agar hal-hal seperti ini bisa dicegah. Terjadinya reversal sebagian besar disebabkan kekurangtelitian dalam penginputan surat setoran oleh teller Bank Persepsi yang menyebabkan data penerimaan negara menjadi tidak akurat.

Acara dilanjutkan dengan menyajikan daftar keterlambatan pelimpahan oleh bank/pos persepsi dan daftar transaksi reversal yang menjadi bahan diskusi antara pihak KPPN, BI dan Bank/Pos Persepsi. Diskusi menjadi lebih hangat ketika beberapa manajer operasional menyampaikan bahwa mereka menyambut baik kesempatan yang diberikan pemerintah dan menyampaikan wacananya seputar rencana pelaksanaan layanan pada KCP/KLN/Unit.

Oleh: Kontributor KPPN Makasar II

Liputan Pembekalan Persiapan Seleksi KPPN Percontohan di Kendari, Sulawesi Tenggara
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id — Kegiatan Pembekalan Persiapan Assessment KPPN Percontohan Gelombang VI-VIII diselenggarakan di Aula KPPN Kendari, Sabtu (2/6) lalu. Dipandu oleh tim dari Bagian Pengembangan Pegawai Setditjen, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 45 pegawai dari KPPN Kolaka, KPPN Raha, dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kegiatan pembekalan tersebut diadakan dalam rangka meningkatkan kesiapan para pegawai dalam menyambut assessment, terutama dalam segi soft competency. “Kegiatan ini bertujuan memberikan pembekalan berupa soft competency kepada pegawai peserta seleksi KPPN Percontohan. Harapannya, dalam pelaksanaan seleksi nanti peserta dapat memperoleh kelulusan dengan baik,” ungkap Bilmar Parhusip, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam kata sambutannya.

Berlangsung mulai pukul 08.00 sampai dengan 17.00, acara pembekalan tersebut diisi dengan penyampaian materi-materi mengenai standar kompetensi, permainan-permainan ice breaking untuk mengasah otak dan kemampuan team work, serta latihan soal psikotes. Tonny Wahyu Poernomo, Ketua Tim Pembekalan di Kanwil DJPBN Prov. Sultra, saat pembukaan acara menyatakan, “Kompetensi yang disampaikan di sini pada dasarnya adalah kompetensi yang sudah dimiliki oleh masing-masing. Jadi, (para pegawai, red) sebenarnya belajar tentang diri sendiri.” Akan tetapi, lanjutnya, karena dalam pembentukan KPPN Percontohan mensyaratkan kompetensi tertentu, sehingga para peserta diharapkan belajar mengenai kompetensi-kompetensi tersebut dan menguasainya.

Seluruh materi acara, mulai kompetensi hingga soal-soal, disampaikan oleh trainer Purwo Widiarto, yang saat ini menjabat Kasubbag Kepegawaian Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatra Selatan. Materi soft competency yang disampaikan meliputi 9 (Sembilan) Standar Kompetensi Jabatan yang harus dimiliki oleh pelaksana pada KPPN Percontohan, seperti Integrity, Adapting to Change, hingga Interpersonal Communication.

Yuli Limbu (53), salah seorang pelaksana pada Bagian Umum Kanwil yang mengikuti pembekalan tersebut, mengungkapkan bahwa ia merasa lebih mantap setelah mengikuti pembekalan. “Sekarang, ada bayangan ujiannya nanti seperti apa, lebih mantap dan siap rasanya. Sebelumnya kan cuma baca-baca buku, belajar sendiri.” Suara senada diungkapkan oleh Wan Aznawi Nst (28), pelaksana Bidang Aklap Kanwil. Menurutnya, “Pembekalan ini merupakan media pembelajaran bagi kami untuk lebih tahu tentang kompetensi yang diharapkan. Sangat membantu dan berguna.“

Meskipun acara pembekalan hanya berlangsung sehari, para pegawai diimbau untuk terus belajar dan mempersiapkan diri untuk seleksi pada 23—24 Juni nanti. “Terus belajar dan mempersiapkan diri. Tenang, dan percaya diri sendiri,” pesan Kakanwil saat penutupan acara.

Oleh: Agustina Rahayuningtyas – Kontributor Kendari

Liputan Sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA dan Bimbingan Teknis Aplikasi Forecasting Satker (AFS) Tahun 2012 kepada KPA dan Bendahara Satuan Kerja mitra KPPN Rangkasbitung.
Rangkasbitung, djpbn.kemenkeu.go.id – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten dan KPPN Rangkasbitung menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA dan bimbingan teknis Aplikasi Forecasting Satker (AFS) Tahun Anggaran 2012, Rabu (22/5), di Aula KPPN Rangkasbitung . Kegiatan yang diikuti 34 satuan kerja wilayah KPPN Rangkasbitung adalah amanat dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2012 dan Surat DIrektur Pengelolaan Kas Negara nomor S-3552/PB.3/2012 tentang Penggunaan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) dan Aplikasi Forecasting KPPN (AFK) dalam Penyusunan Dan Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana/Pencairan Dana Tahun Anggaran 2012.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten Hari Utama dalam sambutannya menyampaikan kepada para Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, bahwa DIPA harus dikelola dengan baik melalui perencanaan kas yang efektif dan tata cara revisi DIPA yang benar serta menghindari penumpukan pencairan dana di akhir tahun anggaran sehingga dapat memacu pertumbuhan perekonomian dan pembangunan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Hari Utama turun langsung menyampaikan materi dari Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012, disusul Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten, Ana Sariasih memberikan materi Perdirjen nomor PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2012.

Sebelum acara sosialisasi dimulai, tim dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten memberikan Pre Test kepada para peserta. Selanjutnya, para peserta mengikuti Post test sebagai evaluasi terhadap pemahaman materi Tata Cara Revisi DIPA TA.2012 yang telah disampaikan.

Selepas istirahat makan siang, acara dilanjutkan kembali. Kali ini materi yang disampaikan adalah bimbingan teknis Aplikasi Forecasting Satker (AFS) Tahun Anggaran 2012. Pada kesempatan ini, Kepala Seksi Pencairan Dana, Budi Marsudiyoto, menyampaikan materi seputar PMK-192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN. Budi Marsudiyoto menekankan kepada para peserta bahwa perencanaan kas tahun anggaran 2012 harus dimulai pada bulan Mei 2012 dengan menyampaikan perencanaan kas bulanan, mingguan, dan harian secara konsisten agar pada saat sanksi diberlakukan, satuan kerja sudah memahami dan siap melaksanakan penyusunan perencanaan kas yang akurat dan optimal.

Kemudian acara dilanjutkan dengan praktek penyusunan perencanaan kas dengan menggunakan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) Tahun 2012 yang disampaikan langsung oleh penyuluh perbendaharaan, Chandra Julihandono SJ. AFS kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana AFS 2012 telah terintegrasi dengan aplikasi RKA-KL 2012 sehingga mempermudah satker dalam menyusun perkiraan penarikan dana dan Rencana Penyerapan Anggaran (RPA). Menu yang tersedia juga mudah dipahami dan praktis karena ada menu update data realisasi dari Aplikasi SPM sehingga menambah keakuratan perencanaan kas.

Pada sesi bimtek AFS 2012 ini, banyak satuan kerja yang masih belum memahami penggunaan AFS 2012 yang terintegrasi dengan Aplikasi RKA-KL 2012. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan seputar tata cara penyusunan perkiraan penarikan dana dan penyampaiannya kepada KPPN. Namun hal itu tidak menjadi hambatan, karena seluruh satuan kerja wilayah bayar KPPN Rangkasbitung telah siap melaksanakan penyusunan perencanaan kas yang akurat.

Oleh: Kontributor KPPN Rangkasbitung

Liputan Sosialisasi Revisi DIPA TA 2012.
Jogjakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Untuk memberikan pemahaman atas PMK Nomor : 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2012 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 2012, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta telah menyelenggarakan acara Sosialisasi Revisi DIPA TA 2012 pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2012 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dilanjutkan di KPPN Wonosari dan KPPN Wates.

Acara dibuka pada hari Selasa (22/5), oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Hendro Baskoro. Hadir sebagai peserta di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY 293 peserta atau 91% dari 320 undangan, di KPPN Wonosari hadir 43 peserta atau 74% dari 58 undangan, dan di KPPN Wates hadir 38 peserta 82% dari 46 undangan.

Dalam sambutannya Hendro Baskoro mengawali dengan menyampaikan data realisasi penyerapan anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2012 untuk satker wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta yang masih dibawah target (11,08%) dari target yang ditetapkan sebesar 15%.

Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk menghasilkan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien diperlukan suatu rencana penyerapan anggaran yang komprehensif, yaitu rencana penyerapan anggaran yang dibuat berdasarkan hasil analisis atas kegiatan maupun belanja yang akan dilakukan. Dalam rencana tersebut harus memperhitungkan jangka waktu pelaksanaan suatu kegiatan, jangka waktu pengadaan barang dan jasa serta biaya yang diperlukan dan kemampuan SDM untuk melaksanakan kegiatan maupun kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya, imbuh Hendro, guna memastikan bahwa rencana penyerapan anggaran yang telah disusun dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang dalam sistem DIPA dikenal dengan revisi anggaran atau revisi DIPA. Adapun tujuan revisi adalah sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi di lapangan, mempercepat pencapaian kinerja, dan meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja serta optimalisasi anggaran yang terbatas.

Lebih lanjut dalam sambutannya, ditekankan juga mengenai kewenangan revisi oleh KPA terkait dengan revisi POK yang tidak merubah DIPA, saat ini tidak memerlukan lagi validasi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Satker tidak perlu mengirimkan hardcopy maupun softcopy revisi POK ke Kanwil maupun KPPN. Semua satker harus ngeh/mengerti ketentuan baru ini. Dipenghujung sambutannya Hendro mengingatkan kepada semua Kuasa Pengguna Anggaran, terutama satker yang sampai dengan akhir triwulan pertama penyerapan anggarannya masih rendah, agar segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat proses penyerapan anggaran.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta bersama KPPN menyatakan siap untuk bekerja sama dalam melakukan pendampingan terhadap satker yang mempunyai masalah penyerapan anggaran, sehingga diharapkan sampai dengan akhir triwulan kedua nanti semua satker minimal bisa mencapai realisasi sebesar 40%.

Oleh: Evan Himawan, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY.

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
Parepare, djpbn.kemenkeu.go.id – Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Pardiharto melakukan kunjungan kerja ke tiga KPPN yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Pada kesempatan itu, Pardiharto mengunjungi KPPN Parepare, instansi yang pernah beliau bina di tahun 2003.

Bertempat di ruang rapat Kepala KPPN Parepare, laporan singkat kepala KPPN Parepare M.Nurdin Arta mengawali kegiatan kunjungan kerja saat itu. M. Nurdin Arta melaporkan kondisi kinerja saat ini yang menunjukkan perkembangan dan kesiapan para pegawai mengikuti assessment.

selanjutnya kepala kanwil menyampaikan poin-poin penting kepada para pegawai KPPN Pare-pare. Dirinya menekankan perlunya segera mengambil tindakan nyata terhadap butir-butir strategis kesepakatan dalam rakor para kepala KPPN se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat. Strategi ini merupakan terobosan jangka pendek yang butuh tindak cepat untuk mencapai target IKU dan peningkatan kinerja semester I TA 2012. Target yang dimaksud adalah realisasi APBN semester I sebesar 40%, Pencapaian IKU sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya pada setisp level, dan upaya-upaya meningkatkan kenyamanan layanan kepada para stakeholder, termasuk upaya penyajian laporan keuangan yang bermutu serta kenyamanan melakukan Rekon SAI.

Dalam kesempatan ini , Kepala Kanwil meminta agar terus meningkatkan upaya – upaya untuk mempertahankan rekon SAI via email yang oleh KPPN Parepare telah mencapai 100% atau semua entitas pelaporan telah dilakukan via email. Kepala Kanwil juga memberikan motivasi kepada rekan – rekan KPPN Parepare yang akan menghadapi assessment, “Anda telah banyak melakukan persiapan dengan bimbingan kepala kantor, rileks saja, jangan terlalu tegang menghadapi assessment Insya Alloh berhasil. Mari sekali lagi tingkatkan kinerja, hari ini harus lebih baik dari kemarin” ucap Kepala Kanwil menutup arahan kepada para pegawai dan akan melanjutkan kunjungan kerjanya di KPPN Makale dan KPPN Palopo esok harinya.

Oleh: Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare