Sosialisasi Aplikasi Perencanaan Kas, Evaluasi Penyerapan APBN, dan PIN PPSPM
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - Sebanyak 122 Satuan kerja telah mengikuti Sosialisasi Aplikasi Perencanaan Kas, Evaluasi Penyerapan APBN, dan PIN PPSPM di aula KPPN Batam secara marathon, pada 3 – 6 Juli 2012. Setiap harinya, sosialisasi ini diikuti oleh 25 Satuan Kerja, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar setiap Pejabat Penandatangan SPM dapat melakukan registrasi PIN PPSPM sekaligus aktivasi PIN pada hari yang sama.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Batam Fauzi Syamsuri menekankan pentingnya penyerapan anggaran, karena belanja pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam mengekskalasi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Fauzi mengharapkan pencairan dana satuan kerja tidak menumpuk di akhir tahun. “Ikan sepat ikan gabus makin cepat penyerapan makin bagus,” candanya kepada para peserta soialisasi. Intinya bagaimana solusi penyerapan anggaran tepat waktu dengan tetap sesuai aturan dan akuntabel.

Fauzi melanjutkan, perencanaan kas tujuannya bukan untuk mempersulit Satker, tetapi membantu satker agar mendapatkan kas tepat waktu dan tepat jumlah. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mencari sumber pembiayaan yang efisien dalam hal terjadi kekurangan kas, sehingga pemerintah harus mencari sumber pembiayaan yang lain untuk memenuhi kewajiban pemerintah.

Fauzi menyampaikan pula bahwa Personal Identification Number PPSPM (PIN PPSPM) bersifat rahasia dan merupakan tanggung jawab PPSPM yang bertujuan meningkatkan good governance serta tentu saja sebagai instrumen keamanan dalam transaksi keuangan negara salah satunya menghindarkan adanya SPM fiktif.

Ditambahkan pula oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Selamet Riyadi, bahwa rata-rata penyerapan anggaran di wilayah kerja KPPN Batam telah mencapai 40,66%, dengan lima Kementerian/Lembaga dengan realisasi anggaran tertinggi yaitu Kementerian Dalam Negeri (62,20%), Kepolisian Negara Republik Indonesia (50,03%), Kementerian Pertanian (48,54%), Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (43,19%), serta Kementerian Perhubungan (41,60%). Acara kemudian dilanjutkan pemaparan tentang dasar hukum perencanaan kas sampai dengan Aplikasi Forecastng Satker yang telah terintegrasi dengan Aplikasi RKAKL-DIPA 2012 dan Materi PIN PPSPM serta Aplikasi Injeksi PIN.

Setelah acara selesai dilanjutkan dengan registrasi dan aktivasi PIN PPSPM. Sampai hari terakhir sosialisasi, dari 122 Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Batam, sudah 112 Satker (91,80%) yang telah melakukan registrasi PIN PPSPM dan 94 Satker (77,05%) telah melakukan aktivasi PIN PPSPM.

Oleh: Kontributor KPPN Batam

Liputan Bimtek Mekanisme Pengajuan SPM dan Aplikasi Keuangan TA. 2012
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel menginstruksikan agar seluruh KPPN di Provinsi Kalsel selama bulan Juni dan Juli 2012 secara serentak menyelenggarakan Bimtek Mekanisme Pengajuan SPM dan Aplikasi keuangan (Aplikasi RKAKL DIPA, SPM, SAKPA, SAPPAW dan GPP). Kebijakan tersebut dibuat mengingat hasil isian kuisioner monev triwulan II TA. 2012. Satuan Kerja berlabel merah yang penyerapannya dibawah rata-rata nasional yang mengindikasikan bahwa salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran adalah kurangnya pemahaman petugas / operator pengelola keuangan satker dalam hal mekanisme pengajuan SPM dan penggunaan aplikasi keuangan.

Seluruh kegiatan bimtek tersebut ditargetkan selesai pelaksanaannya menjelang bulan Ramadhan. Yang unik dari kegiatan bimtek kali ini adalah bahwa satker dapat mengirimkan calon peserta tanpa dibatasi dan peserta dapat memilih materi bimtek yang diikutinya sesuai kebutuhan satker. Langkah ini sebagai upaya memberikan kesempatan seluasnya bagi satker untuk mempersiapkan tenaga pengelola keuangan yang berkompeten dan mampu menguasai IT, sehingga diharapkan nantinya dapat mudah beradaptasi dengan program SPAN yang kental dengan teknologi informasi berbasis komputerisasi.

Dalam sambutan pembuka Bimtek Mekanisme Pengajuan SPM dan Aplikasi Keuangan bagi satker mitra kerja KPPN Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Elin Sumarlina meminta kepada operator keuangan yang telah ditunjuk oleh masing-masing KPA untuk mengikuti Bimtek ini dengan sungguh-sungguh dan sekembalinya nanti dapat meneruskan pengetahuan yang diperolehnya kepada staf pengelola keuangan lainnya. Selain itu dirinya berpesan agar satker juga proaktif memantau perkembangan peraturan keuangan dan aplikasi-aplikasi versi terbaru yang ada di website “perbendaharaan.go.id” maupun juga informasi peraturan keuangan yang dipasang di papan pengumuman Kanwil/KPPN. Dengan demikian, peraturan baru tersebut dapat segera dipedomani dan aplikasi keuangan versi terbaru dapat segera diimplementasikan.

Lebih lanjut Elin menyarankan bagi petugas satker yang masih mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan aplikasi keuangan, dipersilahkan untuk belajar di Mini TLC Kanwil/KPPN yang akan dipandu oleh petugas Customer Service Kanwil/KPPN tanpa dipungut biaya.

Kabag Umum, Muhtar Salim selaku Ketua Panitia, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek ini diselenggarakan secara bersinergi antara KPPN Banjarmasin dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, bukan hanya untuk penyediaan tenaga narasumber namun juga pembiayaan kegiatannya. Beliau menambahkan pula bahwa kegiatan ini selain untuk meningkatkan kompetensi operator keuangan satker dalam pengelolaan keuangan juga bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga-tenaga operator keuangan satker yang berkompeten dapat tersedia dalam jumlah yang cukup di masa mendatang. Diharapkan dengan staf/operator keuangan satker yang memiliki pemahaman komprehensif dalam pengelolaan keuangan dapat juga mendorong percepatan penyerapan anggaran satker/SKPD yang mengelola DIPA.

Pelaksanaan Bimtek di Banjarmasin yang mengambil tema “Percepatan penyerapan anggaran TA. 2012 dengan peningkatan kompetensi pengelola keuangan dalam penggunaan aplikasi keuangan” diselenggarakan mulai tanggal 10 – 18 Juli 2012 dengan peserta sebanyak 192 orang dari 69 satker. Materi yang diberikan dibagi dalam 4 session, yaitu : I. Mekanisme pengajuan SPM dan Aplikasi SPM (narasumber dari KPPN Banjarmasin); II. Aplikasi RKAKL DIPA dan Penyusunan AFS (narasumber dari Bidang PA); III. Aplikasi SAKPA dan SAPPA-W (narasumber dari Bidang Aklap); IV. Aplikasi GPP (narasumber dari Bidang PP). Untuk efektivitas penyampaian materi, dalam setiap sessionnya peserta dibatasi lebih kurang 30 orang. Kepada peserta bimtek diberikan posttest untuk menilai tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi materi yang diberikan. Selain itu sebagai evaluasi kinerja narasumber, peserta juga diminta mengisi form penilaian atas kinerja narasumber.

Kegiatan bimtek yang sama juga dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 – 18 Juli 2012, bagi satker mitra kerja KPPN Barabai yang bersinergi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel untuk narasumber dan pembiayaannya. Peserta yang mengikuti bimtek di KPPN Barabai sebanyak 258 peserta. Untuk KPPN Kotabaru dan KPPN Tanjung kegiatan Bimtek tersebut telah dilaksanakan pada bulan Juni 2012.

Kontributor berita : Bidang PA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel

Liputan Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Forecasting Satker dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara TA 2012
Sekayu, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN sekayu mengadakan Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Forecasting Satker dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara TA 2012, pada tanggal 20 dan 21 Juni 2012, di Aula KPPN Sekayu. Perencanaan kas menjadi topik utama dalam sosialisasi kali ini.

Hadir sebagai peserta adalah operator AFS dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan satuan kerja lingkup wilayah Pembayaran KPPN Sekayu. Kepala KPPN Sekayu, Ander membuka acara sosialisasi dan bimtek AFS dan LPJ Bendahara TA 2012 mengungkapkan pentingnya pemahaman yang tinggi terhadap program aplikasi guna terwujudnya kelancaran pelaksanaan mekanisme Pencairan Dana dan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan. “Dengan adanya Perencanaan Kas yang baik, Kelebihan kas dapat dioptimalkan dan Kekurangan kas dapat dihindarkan. Jumlah kas yang tepat di kas negara adalah tujuannya” tambahnya.

Penyampaian perencanaan kas yang masih rendah sampai dengan triwulan II ini merupakan latar belakang diadakannya Sosialisasi dan Bimtek tersebut. Pemanfaatan akan aplikasi yang kurang maksimal merupakan salah satu faktor penghambat . Disisipkannya materi mengenai Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada sosialisasi kali ini disebabkan masih adanya beberapa kesalahan berulang dalam penyusunan LPJ oleh bendahara satuan kerja.

Sosialisasi diadakan dalam dua angkatan, angkatan pertama pada tanggal 20 Juni 2012 dan angkatan kedua pada tanggal 21 Juni 2012. Cara itu digunakan bertujuan agar materi dapat didistribusikan secara optimal, efektif, dan tepat sasaran. Materi disampaikan oleh Kepala KPPN Sekayu, Kepala Seksi Verak, Kepala Seksi Pencairan Dana, Pelaksana dari Seksi Verak, dan Pelaksana dari Seksi Pencairan Dana. Pemateri pertama adalah Kepala KPPN Sekayu yang menyampaikan gambaran besar mengenai Kebijakan Umum Fungsi Perencanaan Kas yang Akurat.

Pemateri kedua adalah Kepala Seksi Verak, Andiani Lativa, yang menyampaikan gambaran besar mengenai PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara. Samudi, pelaksana seksi Verak kemudian melanjutkan dengan penjelasan mengenai penyusunan LPJ secara detail.

Kepala Seksi Pencairan Dana, Agus Salim, sebagai pemateri berikutnya, menyampaikan gambaran besar mengenai 192/PMK.05/2009 dan PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana. Sedangkan penjelasan secara detail mengenai Aplikasi AFS terintegrasi dengan RKAKL berikut simulasi Aplikasi disampaikan oleh Berhan Rimat, Pelaksana Seksi Pencairan Dana. Penjelasan mengenai Aplikasi AFS terintegrasi dengan RKAKL sekaligus menutup acara sosialisasi dan bimtek sore itu.

“Diharapkan setelah mengikuti sosialisasi dan bimtek aplikasi ini, satuan kerja semakin mumpuni dalam pengoperasian aplikasi. Sulit memang untuk memulai hal yang baru, namun aksi kecil dengan menyampaikan perencanaan kas ke KPPN, walaupun belum begitu akurat, dapat membuat perubahan besar di kemudian hari. Mari semua ikut beraksi!” ungkap Kepala KPPN Sekayu, mengakhiri acara sosialisasi.

Oleh: Stephanus Kukuh Dewanto - Kontributor KPPN Sekayu

Liputan Workshop Penyusunan LPJ Bendahara dan Penyajian Laporan Belanja Secara Akrual serta pemberian penghargaan Satker terbaik Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sragen
Sragen, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Sragen menggelar acara workshop penyusunan LPJ Bendahara dan penyajian laporan belanja secara akrual serta pemberian penghargaan Satker terbaik di bidang Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Pelaporan LPJ Bendahara. Acara dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2012 di Gedung Kartini Sragen. Workshop diikuti oleh 80 Bendahara Satuan Kerja di wilayah pembayaran KPPN Sragen dan 6 Kuasa Pengguna Anggaran penerima penghargaan Satker terbaik.

Acara dibuka oleh KPPN Sragen, Setyarta. Dalam sambutannya beliau menekankan tiga poin utama yaitu optimalisasi rekonsiliasi data dengan Seksi Verifikasi dan Akuntansi, penyempurnaan dalam penyusunan LPJ Bendahara, serta keakuratan dalam penyampaian laporan belanja secara akrual semester I Tahun Anggaran 2012.

Acara dibagi dalam tiga sesi dimana sesi I disampaikan pemaparan mengenai laporan belanja secara akrual yang disampaikan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Raini Rahmania dilanjutkan dengan sesi II yaitu workshop penyusunan LPJ Bendahara yang dipandu oleh Irfan Ashadi Hamid.

Acara terakhir adalah pemberian penghargaan Satker terbaik pelaksana rekonsiliasi data laporan keuangan dan pelaporan LPJ Bendahara Semester II Tahun Anggaran 2011. Kriteria penilaian Satker terbaik meliputi, ketepatan waktu rekonsiliasi, kecepatan penyampaian data, keakuratan data, kelengkapan dokumen, dan penyerapan realisasi anggaran. Adapun penerima penghargaan Satker terbaik yang langsung diberikan oleh Bapak Setyarta selaku Kepala KPPN Sragen yaitu :
1. Peringkat pertama : Madrasah Aliyah Negeri 2 Sragen
2. Peringkat kedua : Pengadilan Negeri Karanganyar
3. Peringkat ketiga : Kepolisian Resor Karanganyar
4. Peringkat Harapan I : Kejaksaan Negeri Karanganyar
5. Peringkat Harapan II : Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen
6. Peringkat Harapan III : Pengadilan Agama Sragen

Pemberian penghargaan yang dilaksanakan tiap semester ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memberikan motivasi tingkat Satuan Kerja di wilayah pembayaran KPPN Sragen. Dengan adanya pemberian penghargaan kepada Satker terbaik dibidang rekonsiliasi data laporan keuangan dan pelaporan LPJ Bendahara, tingkat prosentase rekonsiliasi di wilayah kerja KPPN Sragen selalu mencapai seratus persen.

Oleh : Irfan Ashadi Hamid Kontributor KPPN Sragen

Liputan Rapat Koordinasi Semester I TA. 2012 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali
Sanur – Denpasar, perbedaharaan.go.id. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada Satker Kementerian Lembaga, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali mengadakan Rakor yang mengambil tema Satukan Langkah untuk Meningkatkan Kualitas Layanan kepada Mitra Kerja pada tanggal 13 s.d. 15 Juli 2012 di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar. Rakor ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai Kanwil beserta seluruh pejabat dan beberapa perwakilan pegawai dari KPPN lingkup Provinsi Bali.

Rapat Koordinasi kali ini begitu special, karena Bapak Dirjen Perbendaharaan dapat hadir untuk memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh peserta yang hadir. Beliau memberikan arahan mengenai tugas besar yang sedang dilaksanakan jajaran Ditjen Perbendaharaan diantaranya yaitu implementasi KPPN Percontohan pada bulan Oktober 2012 serta SPAN yang akan memulai pilot dan rollout pada tahun 2013. Seluruh pegawai diharapkan mempersiapkan diri untuk menyambut perubahan ini dengan turut belajar dan bekerja keras dalam beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di Ditjen Perbendaharaan.

Di samping itu, Kakanwil Provinsi Bali, Ni Luh Putu Kumalawati dalam sambutannya juga berpesan kepada peserta rakor mengenai empat hal sbb. Pertama, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN sebagai supporting agency. Artinya, Kanwil dan KPPN harus mampu memberikan dukungan pelayanan terbaik bagi tercapainya kepuasan pelanggan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan serta mampu menunjang tercapainya visi dan misi Ditjen Perbendaharaan sebagai the real treasurer. Kedua, Kantor Kanwil Ditjen PBN dan KPPN sebagai strategic partner. Artinya, kanwil dan KPPN mempunyai hubungan yang terikat dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kantor pusat dalam menyusun dan mengimplementasikan peran dan tujuan strategis Ditjen Perbendaharaan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja organisasi dan transformasi organisasi. Ketiga, implementasi transformasi kelembagaan yang akan dilakukan Ditjen Perbendaharan adalah sebuah agenda besar untuk mewujudkan Ditjen Perbendaharaan yang unggul, terintegrasi dan berkelas internasional. Kanwil dan KPPN harus mampu bertransformasi dan meninggalkan sekat-sekat sektoral, serta harus lebih berorientasi pada proses bisnis yang terintegrasi, berbasis pada teknologi informasi dan sumber daya manusia yang unggul sehingga kita mampu melakukan penajaman fungsi treasury dalam pengelolaan keuangan negara dan sumber daya manusianya. Keempat, Kanwil Ditjen PBN dan KPPN sebagai change agent. Kita semua diharapkan dapat menjadi agen perubahan dengan menjadi sumber daya manusia yang capable dan amanah di Kanwil dan KPPN, sehingga transformasi kelembagaan tersebut di atas akan terus berkelanjutan terutama dalam menyambut implementasi SPAN pada tahun 2013.

Pada rakor ini, kepala bagian/bidang kanwil dan kepala KPPN lingkup Provinsi Bali memberikan pemaparan mengenai kinerja semester I TA. 2012 beserta evaluasinya dan juga kesiapannya dalam menyongsong KPPN Percontohan. Berbagai macam permasalahan yang ditemui dalam keseharian kedinasan di bahas pada Rakor ini untuk dicarikan solusi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada Mitra Kerja. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya KPPN Singaraja dan KPPN Amlapura telah siap untuk dijadikan sebagai KPPN Percontohan di tahun 2012. Tak lupa, untuk menambah kebersamaan seluruh pegawai diadakan olahraga pagi berupa jalan kaki, volley di pantai dan senam bersama pada hari Sabtu dan Minggu paginya.

Rakor kali ini juga begitu berkesan karena pada acara penutupan, Dirjen Perbendaharaan beserta seluruh pegawai Kanwil dan KPPN lingkup Provinsi Bali mengikuti acara ramah tamah dalam rangka perpisahan Kakanwil Provinsi Bali, Ibu Ni Luh Putu Kumalawati yang akan memasuki purnabakti pada tanggal 1 Agustus 2012. Acara begitu semarak dengan banyaknya tampilan acara seperti tarian Joged, Janger, Joged Pong (perpaduan tari klasik dan tari modern), paduan suara kanwil, sumbangan lagu dari Dirjen Perbendaharaan dan para pegawai kanwil lingkup Provinsi Bali serta Opera Van Payah turut membuat acara begitu meriah.

Oleh : Setia Parasian – kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Focus Group Discussion (FGD) Satker BLU lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta

Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id-Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Satker Badan Layanan Umum (BLU) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta, Selasa (3/7). Acara tersebut diikuti oleh 4 satker BLU yaitu RS. DR. Sardjito, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga dan Poltekkes Yogyakarta serta dihadiri oleh Perwakilan dari KPPN Yogyakarta dan tuan rumah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Dalam pengarahannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY, Hendro Baskoro menjelaskan tentang pembagian peran pembinaan kepada satker BLU antara Direktorat PK BLU dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan Perdirjen PBN No. PER-83/PB/2011. Dalam peraturan tersebut, fungsi Direktorat PK BLU sebagai regulator dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan berperan dalam implementasi pembinaannya. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat terjalin harmonisasi antara pihak terkait yaitu Dit PK BLU, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Satker BLU berupa koordinasi yang intensif mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan Satker BLU. Hendro berharap dari koordiasi terasebut pembinaan yang dilakukan lebih efektif dan efisien dan pada gilirannya akan menunjang tujuan utama pembentukan satker Badan Layanan Umum. Lebih lanjut Hendro Baskoro mengharapkan agar dari kegiatan ini dapat dicapai output yaitu adanya pemahaman dan komitmen bersama Direktorat PK BLU, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Satker BLU atas ketentuan dalam PER-83/PB/2011, sebagai bahan laporan bagi Kanwil DJPBN dan mendapatkan masukan terkait dengan pengelolaan keuangan satker BLU.

Selanjutnya pada FGD kali ini diisi pemaparan materi yang disampaikan oleh dua orang narasumber yaitu Heran Subagio dari Direktorat PK BLU dan M.I. Sri Nuryati dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta. Pada pemaparannya, Heran Subagio menjelaskan kembali berbagai isu seputar pengelolaan keuangan satker BLU, mulai dari tujuan pembentukan, bagaimana mengelola pendapatan, kas, tarif dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BLU. Disamping itu dijelaskan pula berbagai permasalahan seputar PK BLU, antara lain, penyempurnaan regulasi PK BLU masih berlangsung; Komitmen kementerian/lembaga untuk mengembangkan satkernya masih kurang; Pemahaman pembina teknis masih kurang; Pemahaman satker BLU mengenai prosedur teknis PK BLU masih kurang; Serta perubahan mindset pengelola BLU dari birokrat ke wirausaha belum sepenuhnya berjalan.

Materi kedua diisi dengan materi penajaman fungsi pembinaan BLU khususnya yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan pasca diterbitkannya Perdirjen PBN Nomor : PER83/PB/2011 tersebut.

Sesi ketiga diisi dengan diskusi dan tanya jawab seputar pengelolaan keuangan BLU. Seluruh satker BLU yang hadir diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, usulan, masukan dan saran kepada kedua narasumber. Dari 19 pertanyaan yang masuk umumnya terkait dengan pengelolaan pendapatan dan aset BLU. Acara tersebut ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan harapan agar kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan koordinasi semua pihak, dilaksanakan secara periodik serta diharapkan menjadi model pembinaan BLU yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil Yogyakarta

Liputan Rapat Koordinasi Peningkatan Kinerja Kredit Program
Palu, perbendaharaaan.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan Rapat Koordinasi dalam Rangka Peningkatan Kinerja Kredit Program, Kamis (5/7). Rakor tersebut sebagai implementasi dari pendelegasian tugas dan fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Direktorat SMI) kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

Rakor dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait dalam penyaluran kredit program, diantaranya pihak perbankan baik Bank Pelaksana maupun bank yang belum menjadi Bank Pelaksana di Sulteng dan SKPD terkait antara lain Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulteng, Dinas Pertanian Provinsi Sulteng dan Dinas Pertanian Kota Palu. Rapat koordinasi ini jelas merupakan sebuah ajang bagi pihak-pihak terkait untuk bersinergi dalam pelaksanaan penyaluran kredit program secara tepat sasaran.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu R. M. Wiwieng H., memaparkan materi mengenai Pendelegasian Sebagian Tugas dan Fungsi Direktorat SMI kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan serta ulasan mengenai Kredit Program itu sendiri. Dari sesi diskusi, terungkap beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyaluran kredit program antara lain mindset dari para petani dan kelompok tani yang beranggapan bahwa kredit program tersebut merupakan program bantuan/hibah dari pemerintah. Selain itu juga disebutkan bahwa masih kurangnya informasi mengenai skema kredit program tersebut.

Pada akhir pelaksanaan acara, dapat diidentifikasi beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti diantaranya kegiatan sosialisasi dan koordinasi akan dilaksanakan secara berkesinambungan guna meningkatkan pemahaman mengenai skema kredit program dan upaya menyelesaikan kendala yang terjadi di lapangan. Dalam Rajor tersebut terdapat usulan pembentukan kelompok kerja pelaksanaan kredit program di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulteng akan melaksanakan monitoring dan evaluasi kredit program kepada 4 debitur KKP-E di Parigi, Biromaru, Dolo, dan Palolo. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan kajian-kajian terhadap input yang diperoleh termasuk dari pelaksanaan rapat koordinasi ini untuk memastikan penyaluran kredit program di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik.

Tim Reportase Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Liputan Workshop Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Meningkatkan Kualitas dan Akurasi Laporan Kas Posisi
Klaten, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Klaten mengadakan kegiatan Workshop Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Meningkatkan Kualitas dan Akurasi Laporan Kas Posisi, pada tanggal 23-24 Juni 2012, di Poeri Devata Resort Hotel Prambanan. Workshop diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Klaten dan Bank Persepsi Wilayah Kerja KPPN Klaten.

Penerimaan negara yang setiap tahun meningkat terdapat kecenderungan adanya data transaksi yang belum dapat diyakini kebenarannya. Dan beberapa penyebab penting yang dinyatakan BPK bahwa data transaksi tersebut belum diyakini kebenarannya adalah ditemukannya data unmatch terutama MPN-unmatch, ditemukannya banyak data dalam kategori partial match dan ditemukannya data reversal yang belum memenuhi SOP. Selain itu bisa pula kontribusi human error.

Pada kesempatan tersebut , Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng, Bjardianto Pudjiono memberikan pengarahan dalam pembukaan kegiatan dengan meyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan secara berkala dengan mitra kerja KPPN khususnya dengan Bank Persepsi untuk meningkatkan kerjasama yang baik dalam penatausahaan penerimaan Negara. Ia juga mengingatkan kembali bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama, Bank Persepsi merupakan kepanjangan tangan dari Ditjen Perbendaharaan dalam menatausahakan penerimaan negara. Selain itu, menurut Bjardianto perlu pula dibangun koordinasi dengan instansi terkait lain dalam lingkup jajaran Kementerian Keuangan sehubungan dengan target penerimaan negara dalam pengelolaan jajaran Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan.

Materi Workshop berikutnya disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Penerimaan Negara Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Taukhid, SE, MSc yang menyampaikan sistem penerimaan negara kontemporer dan upaya pengembangan, serta penyempurnaannya. Menghimpun setoran penerimaan negara secara cepat dan aman untuk menjamin ketersediaan kas (providing cash, timely and sufficiently) dalam rangka mendukung pelaksanaan pembayaran tagihan kepada Negara sebagai Misi pengelolaan penerimaan negara ditegaskan dalam workshop tersebut. Pelaporan Data Transaksi Reversal Penerimaan Negara menjadi materi yang cukup penting disampaikan karena data reversal berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan data yang kurang diyakini kebenarannya sehingga dapat mengakibatkan LKPP mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian, demikian Deni Rusdijaman, Kepala Seksi Bank/Giro Pos KPPN Klaten memberikan penegasan pada materi yang disampaikan. Seluruh peserta workshop ternyata cukup antusias untuk berdiskusi tentang materi –materi yang disampaikan, hal tersebut dibuktikan banyaknya pertanyaan yang harus mendapat pencerahan dari para Pemateri/Narasumber. Antara lain tentang reversal, interface Bank dan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan.

Workshop yang dilakukan dalam dua hari dituntaskan dengan kegiatan Character dan Team Building. Kepala KPPN Klaten, I Wayan Supatra menyatakan bahwa kegiatan Character dan Team Building bertujuan membangun kualitas pribadi yang mampu berkontribusi secara luar biasa untuk kepentingan organisasi dan stakeholder. Secara spesifik, membangun sebuah tim artinya harus mengembangkan semangat, saling percaya, kedekatan, komunikasi, dan produktivitas. Semoga langkah ini mendorong spirit Teamwork yang mampu mewujudkan kualitas dan akurasi laporan.

Kontributor : Tim Reportase KPPN Klaten