Liputan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyerahan Penghargaan
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Batam melakukan sosialisasi “Penyusunan Laporan Keuangan, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyerahan Penghargaan Penyusunan Laporan Keuangan/LPJ Bendahara Tingkat Satuan Kerja Semester I Wilayah Pembayaran KPPN Batam”, Kamis (19/7). Sosialisasi kali ini sedikit berbeda dibandingkan dengan sosialisasi sebelumnya, karena sosialisasi kali ini selain untuk me-refresh kembali pengetahuan para pengelola keuangan satuan kerja di wilayah bayar KPPN Batam, sosialisasi kali ini diadakan untuk penyerahan penghargaan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan/LPJ Bendahara Tingkat Satker Semester I 2012. Disamping itu, sosialisasi ini menjadi ajang silaturahim dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1433 H antara KPPN Batam dan satuan kerja.

Mengawali kegiatan ini, Kepala KPPN Batam Fauzi Syamsuri mengingatkan kepada seluruh pengelola keuangan di wilayah pembayaran KPPN Batam untuk selalu memperhatikan batas waktu rekonsiliasi, batas waktu penyampaian Laporan Keuangan dan LPJ Bendahara. Pada kesempatan itu, Fauzi mengumumkan satuan kerja yang meraih peringkat terbaik I sampai III. Untuk penilaian sampai dengan Semester I T.A 2012, Satuan Kerja yang mendapatkan peringkat tertinggi yaitu DITRESKRIMSUS POLDA KEPRI, disusul peringkat II oleh DITSABHARA POLDA KEPRI, serta peringkat III yaitu SATBRIMOB POLDA KEPRI. Penyerahan penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala KPPN Batam kepada peringkat satu yang diwakili oleh Wadir Reskrimsus Polda Kepri AKBP Helmi Kwarta Rauf, Sik., sedangkan untuk peringkat II dan III diserahkan langsung oleh Kasi Verifikasi dan Akuntansi beserta Kasubbag Umum KPPN Batam. Turut hadir pula dalam penyerahan penghargaan tersebut Kabid Keuangan Polda Kepri AKBP Jauner Nainggolan, selaku pembina keuangan pada POLDA KEPRI.

Setelah berlangsungnya penyerahan penghargaan tersebut, Kasi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Batam sekaligus Ketua Tim Penilai Karli Mu’amal, mejabarkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan penghargaan kepada mitra kerja. Selain itu, Karli mengungkapkan penghargaan tersebut sebagai alat mapping terhadap kemampuan, kendala, hambatan satker dalam penyusunan Laporan Keuangan/LPJ, serta untuk meningkatkan Laporan Keuangan mitra kerja agar tercapainya LKPP dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Unsur-unsur dalam penilaian ini adalah kecepatan pengiriman ADK SAI dan LPJ Bendahara, waktu penyampaian perbaikan data, frekuensi perbaikan data, dan waktu penyampaian berkas Laporan Keuangan.

Pada sesi berikutnya, narasumber me-refresh lagi pengetahuan para pengelola keuangan dari tiap satker di wilayah bayar KPPN Batam mengenai Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyusunan Laporan Keuangan. Narasumber juga tidak bosan-bosannya menghimbau pengelola keuangan untuk lebih teliti lagi agar tidak terjadi koreksi data yang dapat berimbas pada hasil rekonsiliasi tiap bulannya.

Terlihat panitia menambahkan tempat di luar aula untuk para pengelola keuangan wilayah bayar KPPN Batam, hal itu mengingat begitu antusiasnya para pengelola keuangan sehingga tingkat kehadiran pada acara ini begitu tinggi sampai dengan berakhirnya acara.

Oleh: Nike C. Yuda – Kontributor KPPN Batam

Liputan Launching Universitas Tadulako Sebagai Satker Pk-Blu Di Sulawesi Tengah
Sulteng-perbendaharaan.go.id - Universitas Tadulako (UNTAD) melakukan launching terkait penetapannya sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) secara penuh, Selasa (16/7), di ruang rapat senat UNTAD.Disaat yang sama, dilakukan Penyerahan DIPA BLU dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Rektor UNTAD.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah, Perwakilan Perbankan, Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah, KPPN Palu dan segenap Civitas Akademi UNTAD.

Dalam sambutannya, Rektor Untad ,Prof DR Ir Muh Basir Cyio SE MS, menyatakan bahwa amanah yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dalam pemberian status BLU penuh kepada UNTAD harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Koordinasi yang telah berjalan baik dengan pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah dapat terus ditingkatkan. Rektor UNTAD juga mengatakan bahwa untuk mengawal pelaksanaan amanah tersebut, pihak UNTAD telah membentuk Tim Advisor Independent, yang terdiri dari Tim Tipikor Kejaksaan, Tindak Pidana Khusus Kejaksaan, BPKP, perwakilan media dan LSM. Beliau berharap, semua pihak mulai dari kepolisian, kejaksaan dan aparat pemeriksa keuangan, dapat turut serta mengawal jalannya UNTAD sebagai satker BLU.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provisi Sulawesi Tengah, RM Wiwieng, dalam sambutannya mengatakan bahwa sejalan dengan reformasi di bidang keuangan negara, paket undang-undang di bidang keuangan negara, mengamanatkan banyak hal baru. Hal ini menurut Wiwieng, diharapkan dapat menjadi landasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang lebih baik. Dirinya juga menyampaikan bahwa salah satu tujuan BLU, yakni meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau mahasiswa, dalam rangka mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lebih lanjut Wiwieng mengungkapkan bahwa BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan penerapan praktik bisnis yang sehat. Lebih dari itu, dengan status sebagai BLU penuh, diharapkan akan menjadi titik permulaan untuk seluruh civitas akademika Untad, dalam memberikan pelayanan yang terbaik, pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang lebih baik. “Sebagai BLU, Untad mempunyai kewajiban, antara lain untuk menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran, dan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan. Kami juga berharap, Untad dapat terus memperbaiki standar prosedur operasional pengelolaan keuangan intern yang ada,” katanya lagi.

“Untad sebagai satker BLU harus dapat meningkatkan kinerja layanan dan kinerja keuangan. Koordinasi di lingkungan internal ataupun ekternal Untad dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dengan Kementerian Keuangan baik di pusat maupun di daerah dapat dilakukan secara berkesinambungan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah siap membantu Untad sepanjang hal tersebut merupakan tugas dan fungsi Perbendaharaan,” ungkapnya. Acara tersebut ditutup dengan serah terima DIPA BLU dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Rektor Untad.

Oleh: Tim Reportase Kanwil Sulteng (Iwan Megawan, A Juliadi, Haerul Harun)

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jambi ke KPPN Kuala Tungkal
Kuala Tungkal, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk pertama kalinya sejak dilantik menjadi pemegang tampuk kepemimpinan tertinggi di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Kiswandoko, melakukan kunjungan kerja ke KPPN Kuala Tungkal, Rabu (18/7). Setelah menempuh perjalanan dari Kota Jambi sekitar 2,5 jam lamanya, tanpa didampingi oleh pejabat ataupun pegawai dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Kiswandoko menginjakkan kakinya di gedung KPPN Kuala Tungkal. Dengan sapaan yang ramah dan wajah sumringah, Ia menyapa semua pegawai. Bak gayung bersambut, para pegawai KPPN Kuala Tungkal juga terlihat menyambutnya dengan senang dan suka cita.

Kepala Kanwil dan semua pegawai melakukan pertemuan secara singkat tepat pada pukul 09.00 WIB, di Aula KPPN Kuala Tungkal,. Suasana kekeluargaan begitu kental dalam pertemuan kali itu.

Pada kesempatan pertama, Kepala KPPN Kuala Tungkal, Toriq Bin Zihad, melakukan paparan singkat tentang existensi KPPN Kuala Tungkal. Sejarah singkat, bezetting pegawai, sarana dan prasarana, capaian kinerja sampai dengan Semester I 2012 serta permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah diuraikan secara jelas dan lugas.

Pada sesi selanjunya, Kepala Kanwil berkesempatan untuk menyampaikan beberapa pesan dan nasihat kepada semua pegawai. “Tak kenal maka Tak Sayang” demikian pepatah yang disampaikan beliau dalam mengawali salam perkenalan secara pribadi. Kiswandoko bercerita perjalanan panjang karirnya sejak tahun 1984 hingga saat ini. I Mengawali karir sebagai CPNS di Direktorat Jenderal Anggaran hingga menduduki posisi yang ada saat ini. Dirinya memberikan deskripsi yang jelas kepada semua pegawai bahwa tempat, waktu dan perubahan organisasi hendaknya dijadikan sebagai sahabat yang melekat dalam melaksanakan tugas sehari hari agar dapat berkarya dengan maksimal dan enjoy.

Masih pada kesempatan yang sama, Kiswandoko mengingatkan kembali makna Reformasi di bidang Pengelolaan Keuangan Negara dan Reformasi Birokrasi yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya paket undang-undang di bidang Keuangan Negara. Hal itu menyegarkan kembali ingatan para pegawai bahwa dengan terbitnya Paket Undang-Undang tersebut maka kita sebagai aparatur pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang Perbendaharaan harus memberikan kontribusi positif melalui pelaksanaan tugas sehari-hari di kantor. “Perubahan mindset, Pengaktualisasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan adalah salah wujud nyata yang harus kita lakukan bersama,” ujar beliau.

Pada akhirnya, Kepala Kanwil mengajak semua pegawai untuk bahu-membahu dan bekerjasama dalam menyongsong pembentukan KPPN Kuala Tungkal menjadi KPPN Percontohan. Selain itu, ia juga berpesan agar para pegawai turut menyukseskan program SPAN yang sedang dikembangkan agar lebih baik dan sempurna. “Saya sudah sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman semuanya di KPPN Kuala Tungkal, Tingkatkan terus kinerja, tetap semangat dan tetap jalin kebersamaan,” tutupnya.

Oleh: Jakson Sunario Panjaitan, Kontributor KPPN Kuala Tungkal

Liputan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan II TA. 2012 kepada KPA/PPK dan Bimbingan Teknis PIN PPSPM kepada PPSPM dan Operator SPM.
Rangkasbitung, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Rangkasbitung menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan II dan bimbingan teknis PIN PPSPM Tahun Anggaran 2012, Kamis (28/6), di Aula KPPN. Kegiatan yang dibagi dalam dua sesi yaitu sesi pagi dan siang ini diikuti oleh seluruh satuan kerja wilayah kerja KPPN Rangkasbitung.

Pada sesi pagi, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasi (Monev) penyerapan anggaran Triwulan II TA. 2012. Monitoring dan evaluasi diberikan kepada 16 satuan kerja yang penyerapan anggaran untuk belanja barang dan modal masih dibawah 19% dan belanja sosial masih dibawah 33%. Sedangkan sesi sore, dilakukan bimbingan teknis PIN PPSPM kepada semua satuan kerja. Kegiatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran yang merupakan amanat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-28/PB/2011 ini dikemas dalam format yang berbeda dari biasanya. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk forum diskusi dimana KPPN Rangkasbitung dan Satuan Kerja duduk bersama membahas permasalahan penyerapan anggaran yang dialami oleh satker dan mencari solusi permasalahan serta diskusi tentang sejauh mana kualitas dan kepuasan atas pelayanan yang diberikan KPPN Rangkasbitung.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, KPPN Rangkasbitung juga mengundang narasumber dari Bidang Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten, Eko Wahyu agar dapat memantau kegiatan dan melakukan evaluasi atas pelaporan Monev Penyerapan Anggaran Triwulan II TA. 2012. Dari kegiatan monev kali ini, banyak permasalahan terkait penyerapan anggaran yang disampaikan oleh satuan kerja yang belum dapat terselesaikan seperti masih ada anggaran yang diblokir, pengelola keuangan yang belum terbit Surat Keputusan Penunjukan dari Kantor Pusat Kementerian/ Lembaga, atau peraturan teknis yang belum terbit. Namun hal itu menjadi catatan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten yang akan disampaikan kepada Tim Monev Penyerapan Anggaran Tingkat Pusat untuk mendapatkan tindak lanjut. Di akhir kegiatan sosialisasi ini, satuan kerja yang diundang mengisi formulir kuisioner yang diberikan oleh Tim Monev KPPN Rangkasbitung sebagai bahan penyusunan Laporan Penyerapan Anggaran Triwulan II TA.2012 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten.

Dalam sambutan penutupnya, Kepala KPPN Rangkasbitung, Susanti Soebagio berpesan supaya satuan kerja segera melaksanakan penyerapan anggaran karena sudah memasuki semester II TA.2012, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun yang justru merugikan satuan kerja sendiri karena anggaran untuk kegiatan operasional dan pembangunan tidak terserap maksimal sebagaimana amanat Undang- Undang APBN TA.2012.

Pada pukul 14.00 WIB, kegiatan sesi kedua dimulai, yaitu bimbingan teknis Personal Identification Number (PIN) PPSPM Tahun Anggaran 2012. Kegiatan tersebut digelar sesuai amanat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-19/PB/2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar. Pada kesempatan ini, Kepala Seksi Pencairan Dana, Tjide Widiyarti, menyampaikan prinsip dasar dan latar belakang diterapkannya PIN PPSPM sesuai amanat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan untuk menjaga kerahasiaan data dan keamanan petugas baik di satuan kerja maupun di KPPN sebagai kantor pembayar.

Sebelum bimbingan teknis Aplikasi PIN PPSPM dimulai, penyuluh perbendaharaan, Chandra Julihandono SJ menjelaskan tentang prosedur registrasi atau pendaftaran PIN PPSPM dan tata cara penggunaan PIN PPSPM. Kemudian dilanjutkan dengan praktek penggunaan Aplikasi Injeksi PIN PPSM Tahun 2012 kepada para PPSPM satuan kerja wilayah bayar KPPN Rangkasbitung. Menu yang tersedia juga mudah dipahami dan praktis karena sifat penggunaanya yang hanya memberikan tanda tangan elektronik PPSPM yang telah dienskripsi ke dalam Arsip Data Komputer (ADK) SPM.

Meskpin PIN PPSPM ini merupakan hal baru, banyak satuan kerja yang memahami penggunaan dan pertanggungjawaban PIN PPSPM Tahun 2012 ini dan telah melakukan registrasi PIN PPSPM. Acara ditutup oleh Kepala KPPN Rangkasbitung. Pada sesi kali ini, Susanti Subagio menyampaikan bahwa PPSPM wajib mengetahui tanggungjawab terhadap penggunaan PIN PPSPM karena sesuai amanat UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara, bahwa kewenangan Ordonansering atau Otorisasi ada pada Kementerian/Lembaga sehingga satuan kerja bertanggungjawab atas segala penggunaan dana APBN dalam DIPA masing-masing.

Oleh: Chandra Julihandono SJ – Kontributor KPPN Rangkasbitung

Liputan Sosialisasi Aplikasi PIN PP-SPM dan Aplikasi Konfirmasi Penerimaan Negara di KPPN Sampit
Sampit, djpbn.kemenkeu.go.id. Ditjen Perbendaharaan selaku pelaksana penatausahaan perbendaharaan negara terus melakukan pembenahan sebagai upaya dalam reformasi manajemen keuangan publik guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Upaya tersebut dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui peluncuran aplikasi PIN PP-SPM dan Aplikasi Konfirmasi Penerimaan Negara untuk membantu kelancaran transaksi keuangan negara, baik dalam hal penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini juga merupakan implementasi nyata atas pasal 4 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan transaksi elektronik adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Sebagus apa pun peraturannya, semua akan berhulu kepada bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Dalam rangka menyamakan pemahaman atas semua stakeholder dalam hal ini para satker, maka KPPN Sampit mengadakan sosialisasi atas peraturan-peraturan tersebut pada tanggal 17 Juli 2012 bertempat di Aula KPPN Sampit, Jl. Jenderal Sudirman KM 1,5 Sampit. Sosialisasi diawali dengan pembukaan oleh Kepala KPPN Sampit Irwan Wahyu Basuki dengan didampingi oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Arief Koesetyawan, dan Kepala Seksi Bank Giro Pos Eko Setiyo Utomo. Pada kesempatan ini Irwan menyatakan bahwa acara sosialisasi ini juga merupakan ajang silaturahim antara KPPN dan para satker demi terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang baik. Untuk itu diharapkan berbagai permasalahan yang dirasa ada dalam rangka pengelolaan negara harap disampaikan dalam ajang silaturahim ini, tidak hanya terbatas pada permasalahan PIN PP- SPM, maupun Aplikasi Konfirmasi Penerimaan Negara, namun secara keseluruhan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengelolaan uang negara yang bersumber dari APBN . Irwan juga menawarkan solusi jika memang ditemukan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di level KPPN maka akan dikoordinasikan secara berjenjang ke atas.

Materi pokok sosialisasi yang pertama dibawakan oleh narasumber dari petugas front office KPPN Sampit, Arisyanto. Dengan latar belakang Pak Arisyanto yang telah mengenal akrab para peserta memudahkan beliau menjelaskan secara detail dengan bahasa yang familiar dan kooperatif sehingga hampir bisa dipastikan para peserta memahami penjelasan beliau secara mudah. Terbukti sedikitnya pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Salah satunya peserta menanyakan bagaimana jika lupa dengan PIN-nya. Peserta dari kantor pajak Sampit menambahkan pertanyaan dengan berlatar belakang pola mutasi seperti halnya yang terjadi di Ditjen Perbendaharaan, bagaimana jika pejabat yang bersangkutan dimutasi? Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul baik dalam sesi pagi maupun siang yang intinya hampir sama. Dimungkinkan karena kesibukan para pejabat maupun para operator SPM yang hadir, sehingga mereka tidak sempat membaca Perdirjen 19/PB.1/2012 dan lebih senang mendapat penjelasan dari para narasumber. Semua pertanyaan hampir dipastikan telah tertuang dalam Perdirjen tersebut sehingga tidak menyulitkan para narasumber. Alhamdulillah acara berlangsung lancar, dan pihak satker bisa memahami apa yang digariskan oleh pimpinan Ditjen Perbendaharaan bahwa PIN PP SPM harus mulai dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Agustus 2012 sehingga satker yang mengajukan SPM pada tanggal tersebut jika belum menggunakan PIN PP-SPM dengan terpaksa tidak bisa diproses menjadi SP2D.

Teddy Tajudin dari front office Bank Pos Persepsi membuka materi kedua tentang aplikasi konfirmasi dengan mengingatkan satker bahwa sesuai Perdirjen no 41/PB.1/2011 satker harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu atas surat setoran baik terkait pajak maupun PNBP yang telah dilakukannya atau minimal harus ada hasil cetakan hasil konfirmasi. Selanjutnya KPPN akan konfirmasi ke database aplikasi konfirmasi yang ada di Jakarta mengenai betul tidaknya surat setoran pajak tersebut. Ada penegasan dari teman-teman Ditjen Pajak yang kebetulan hadir sebagai salah satu satker bahwa SSP harus ada pada setiap transaksi.

Diingatkan kembali oleh narasumber agar para satker tidak melakukan pembayaran pajak pada hari yang sama dengan pengajuan SPM-nya karena konfirmasi ke database baru bisa dilakukan sehari sesudahnya atau besok paginya. Data tentang penerimaan yang disetor baik melalui bank/ pos oleh satker di seluruh Indonesia akan dilaporkan ke bank/ pos pusatnya di Jakarta pada sore hari, untuk kemudian dikirim ke database konfirmasi Ditjen Perbendaharaan pada keesokan harinya. Jadi bukan KPPN menghambat pencairan dana satker, tapi mekanisme dan kondisi perbankan yang ada sekarang menyebabkan satker yang melakukan penyetoran pada hari yang sama dengan pengajuan SPM, maka KPPN belum bisa melakukan konfirmasi sehingga SPM-nya belum dapat diproses. Narasumber juga mengingatkan lagi bahwa masih ada beberapa satker yang belum menggunakan plikasi yang sudah disosialisasikan waktu awal tahun berbarengan dengan sosialisasi SAKPA ini.

Di akhir sesi ini narasumber menginformasikan bahwa Ditjen Perbendaharaan akan terus berbenah di antaranya membenahi lagi sistem MPN yang ada sekarang dan akan segera diluncurkan MPN-G2 yang akan bisa real time saat menerima setoran satker. Lebih jauh lagi, Ditjen Perbendaharaan juga memahami kesulitan satker dengan banyaknya aplikasi yg dimiliki KPPN. Kita doakan bersama supaya SPAN yang akan menjadi satu-satunya aplikasi perbendaharaan negara bisa dilaksanakan tahun depan , sehingga satker cukup hanya mempunyai satu aplikasi, yaitu aplikasi SPAN.

Kontributor KPPN Sampit

Liputan Kegiatan Sosialisasi Penerapan Tanda Tangan Elektronik /PIN PP SPM dalam ADK SPM di KPPN Raha
Raha, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Raha menggelar kegiatan Sosialisasi Penerapan Tanda Tangan Elektronik Personal Identity Number Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PIN PP SPM) dalam Arsip Data Komputer (ADK) SPM, Kamis (5/7), di aula KPPN. Kegiatan mengambil tema “Mewujudkan Peningkatan Upaya Pengamanan Pada Dokumen Elektronik Surat Perintah Membayar”.

Mengingat keterbatasan ruangan aula KPPN Raha untuk menampung para peserta lingkup satker Kementerian/ Lembaga di wilayah pembayaran KPPN Raha, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang hari.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Raha, Herbudi Adrianto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan amanah ketentuan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 19/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer SPM. Menurutnya, registrasi untuk mendapatkan PIN PP SPM dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak berlakunya Perdirjen dimaksud,

Menurut Herbudi, prinsip dasar PIN PP SPM adalah sistem untuk melindungi PP SPM dan Petugas KPPN dalam transaksi pencairan dana APBN dengan mengacu pada UU tentang ITE. “Ketentuan dalam mengenai urgensi penerapan PIN PP SPM ini tentu bukan untuk mempersulit atau memperlambat proses pencairan dana, tetapi bertujuan untuk lebih meningkatkan pengamanan, setelah di tahun sebelumnya telah dilakukan upaya penerapan Barcode pada SPM, penggunaan KIPS bagi petugas pengantar SPM/pengambil SP2D, atas transaksi pencairan dana melalui KPPN,” jelasnya.

Materi sosialisasi yang berupa Pemaparan ketentuan Perdirjen 19/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik dalam ADK SPM disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Raha, Sri Budiyono H, dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Aplikasi PIN PP SPM yang disampaikan oleh Purwakhidin dan Cornelis Z.J. Pay. Materi Bimtek yang disampaikan yaitu tata cara registrasi, pengaktifan PIN, penonaktifan PIN serta aplikasi injeksi PIN PP SPM serta SMS Gateway KPPN Raha.

Kegiatan sosialisasi ini diselingi dengan sesi tanya jawab dengan para pejabat penandatangan SPM dan operator aplikasi SPM yang hadir, juga secara simbolis diadakan penandatanganan formulir pendaftaran registrasi PIN PP SPM yang diwakili oleh PP SPM dari Satker Dinas Kesehatan Kab. Muna dan PP SPM dari Satker Unit Pelabuhan Raha.

Oleh: Kontributor: KPPN Raha

SOSIALISASI PIN PPSPM PADA KPPN SERANG
Serang, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Serang menyelenggarakan sosialisasi Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Arsip data Komputer (ADK) Surat Perintah Membayar (SPM), pada tanggal 4 – 5 Juli 2012. Penyelenggaraan sosialisasi tersebut sebagai implementasi terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2012 tanggal 11 Mei 2012.

Sebelumnya KPPN Serang juga telah menyelenggarakan sosialisasi Penggunaan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) dan Aplikasi Forecasting KPPN (AFK) dalam penyusunan dan Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana/Pencairan Dana Tahun 2012 terhitung mulai bulan Mei 2012 sebagai implementasi Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-3552/PB.3/2012 tanggal 23 April 2012, yang sebelumnya sempat tertunda pelaksanaannya sesuai Surat Direktur PKN Nomor S-245/PB.3/2012 tanggal 10 Januari 2012.

Pelaksanaan sosialisasi PIN PPSPM di wilayah kerja KPPN Serang dilaksanakan bagi peserta meliputi Satuan kerja Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang dan Kota Serang. Hadir sebagai peserta Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) Satker. Acara ini berlangsung dengan lancar selama dua hari yang dibagi menjadi empat sesi. Terdapat beberapa satker dimana KPA merangkap juga sebagai PPSPM sehingga proses registrasi diatur tersendiri.

Kepala KPPN Serang, Suhardi B, dalam sambutan dan pengarahannya menegaskan pentingnya PIN PPSPM. Menurutnya PIN PPSPM merupakan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik Surat Perintah Membayar (SPM) dalam rangka peningkatan pengamanan. Dia menambahkan, sistem ini untuk melindungi PPSPM dan petugas KPPN dalam transaksi pencairan dana APBN dan apabila ada perubahan PPSPM segera dilakukan penonaktifan PIN PPSPM, dan wajib disampaikan ke KPPN, ini sangat penting dan menjadi tanggung jawab mutlak dari KPA atas transaksi keuangan negara terhadap penggunaan data PPSPM.

Acara selanjutnya dibimbing langsung oleh tim teknis dari Seksi Pencairan Dana sekaligus proses registrasi PIN PPSPM oleh PPSPM. Kegiatan seperti ini tetap harus dilaksanakan oleh KPPN Serang selaku Kuasa BUN di daerah sejalan dengan kebijakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sehingga perkembangan baru dalam pengelolaan keuangan negara dapat segera diketahui oleh semua satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Serang.

Oleh: Kontributor KPPN Serang

Liputan Workshop Percepatan Penyerapan dan Efektifitas Anggaran Belanja TA. 2012
Palangkaraya, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Workshop Percepatan Penyerapan dan Efektifitas Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2012, Selasa (10/7), di Aula Kanwil. Acara ini didesain dengan suasana serius dan santai sekaligus coffe morning, untuk menjalin komunikasi dengan para stakeholder Ditjen Perbendaharaan lingkup Kalimantan Tengah. Workshop ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor, Djoko Wihantoro dan juga dihadiri Kepala Perwakilan BPK dan Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Tengah.

Workshop ini bertujuan untuk melakukan monitor dan evaluasi pelaksanaan anggaran dari satuan kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalteng. Pada workshop ini disampaikan sejauh mana penyerapan anggaran yang berasal dari APBN pada Provinsi Kalimantan Tengah hingga Triwulan II (Semester I). Target pemerintah pusat pada semester I penyerapan anggaran pada 40%, sedangkan pada lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalteng penyerapan baru mencapai 34%. Satker yang diundang pada workshop ini adalah satker yang penyerapannya sudah melebihi target, dan satker yang penyerapannya jauh di bawah target. Komposisi peserta workshop ini diharapkan dapat menjadikan diskusi lebih menarik karena bisa memfasilitasi sharing dan upaya perbaikan kinerja penyerapan berdasarkan pengalaman antar satker.

Pada kesempatan ini Djoko Wihantoro menekankan pentingnya penyerapan anggaran yang sehat dan tidak menumpuk di akhir tahun. Menurutnya, kinerja penyerapan anggaran yang sehat akan menstimulus kegiatan-kegiatan ekonomi dan produksi di masyarakat. Pembangunan infrastruktur, pengadaan barang, dan pelaksanaan pelayanan administrasi publik yang baik itu semua akan memicu pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi kendala satker dalam penyerapan anggaran sebagaimana disampaikan pada workshop ini, antara lain terblokirnya pagu DIPA Satker, dengan bobot cukup signifikan. Adanya penundaan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Eselon I satker yang bersangkutan, dan belum ada tindak lanjut yang disampaikan hingga akhir semester I, menjadi kendala lainnya. Selain itu, Adanya laporan dari satker yang sesungguhnya sudah melaksanakan lebih dari 40 % pagu DIPA Satker. Namun pelaksanaan anggaran tersebut (pengajuan SPM ke KPPN) dilakukan pada awal bulan Juli, sehingga bobot penyerapan tersebut tidak masuk ke semester I, melainkan pada triwulan III.

Menanggapi kendala-kendala tersebut, Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran, Sjarif Donovan, menyampaikan beberapa tips sederhana namun sering dilupakan, yang dapat membantu satker mencapai target penyerapan anggaran. Sjarif menyarankan agar mendahulukan belanja barang persediaan yang akan digunakan selama setahun operasional unit kerja. “Tidak ada bedanya belanja toner printer bulan Februari dengan belanja toner printer bulan September, jadi mengapa harus ditunda?” analoginya.

Lanjutnya, Eselon II Wilayah (Kanwil) tingkat provinsi melakukan koordinasi dengan satker-satker dibawahnya, terutama yang memiliki pagu besar dan berkontribusi signifikan terhadap bobot penyerapan anggaran. Upaya ini akan lebih memaksimalkan penyerapan anggaran secara kumulatif pada lingkup provinsi.

Kemudian, Sjarif juga meminta agar mengupayakan secara maksimal pencairan dilakukan tidak sampai awal triwulan III. Pelaksanaan lelang yang molor karena persyaratan-persyaratan tertentu tidak dipenuhi adalah kendala umum yang terjadi sehingga pengajuan SPM ke KPPN sudah masuk periode triwulan III. Untuk masalah ini Sjarif Donovan menganjurkan agar KPA dan PPK mengawasi langsung jadwal pelaksanaan lelang dan koordinasi yang baik dengan KPPN, agar pengajuan SPM bisa dilakukan maksimal akhir Juni.

Pada kesempatan ini, Djoko Wihantoro juga memberikan kesempatan kepada Kepala perwakilan BPK dan Kepala BPKP untuk menyampaikan informasi dan arahan yang dapat membantu para satker dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

Oleh: Eko Sumando -Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalteng