(Liputan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara)
Kendari – Upaya meningkatkan target penyerapan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan pemahaman satker terhadap akuntansi berbasis akrual, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan dua kegiatan sosialisasi.

Sosialisasi Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Standar Akuntansi Pemerintahan
Kegiatan sosialisasi pertama diadakan dengan tema “Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Standar Akuntansi Pemerintahan”, Jumat (1/6), di Atthaya Hotel Hotel Kendari. Hadir sebagai peserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama lingkup Kota Kendari, Kab. Bombana, Kab. Konawe, Kab. Konawe Selatan, dan Kab. Konawe Utara.

Kegiatan sosialisasi dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur, Saleh Lasata didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bilmar Parhusip.  Dalam keynote Speech-nya, Saleh Lasatamenyampaikan terdapat beberapa SKPD yang sampai dengan Triwulan I 2012 realisasi penyerapannya baik pada belanja pegawai, barang, modal dan bantuan sosial masih rendah dibawah rata-rata target nasional. Terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD, Saleh mengingatkan bahwa SKPD harus meningkatkan kualitas atas Laporan Keuangan yang dibuat. “Target penyerapan anggaran tercapai, Laporan Keuangan WTP” pesan beliau. Saleh Lasata juga mengingatkan bahwa SKPD jangan ragu untuk selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara jika terdapat kendala atau masalah terkait dengan penyerapan maupun pelaporan

Sesi pertama kegiatan sosialisasi, terkait dengan monev penyerapan anggaran disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bilmar Parhusip dengan moderator Plh. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggaara. Dalam paparannya, Bilmar Parhusip memberikan data kondisi penyerapan SKPD penerima dana DK/TP/UB baik untuk Triwulan I 2012 maupun kondisi sampai dengan per 30 April 2012.  Selain itu, terkait dengan kendala, rencana tindak dan Rencana Penyerapan Anggaran (RPA) Tahun Anggaran 2012 juga beliau jelaskan secara detil dan komprehensif.

Untuk sesi kedua, masalah SAP khususnya berbasis akrual PP Nomor 71 Tahun 2010, materi disampaikan secara bergantian yaitu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bilmar Parhusip, Kepala Seksi Pelaporan Keuangan, dan Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan SAP Bidang Akuntansi Pelaporan, Suhardin dan Bambang Hariyadi. Sesi ini, materi terkait dengan PSAP 1 sampai dengan 12 dibahas secara tuntas dan mendetail.

Sosialisasi Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan

Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di Aula KPPN Kendari, dengan tema ”Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan”. Peserta berasal dari satuan kerja Kantor Pusat/Kantor Daerah lingkup Kota Kendari, Kab. Bombana, Kab. Konawe, Kab. Konawe Selatan, dan Kab. Konawe Utara.

Kegiatan sosialisasi ini, dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Ditejn Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bilmar Parhusip didampingi oleh Kepala Bagian Umum, Patata, Kepala Bidang Aklap, Djemi Yohanes Rogi, dan Kepala KPPN Kendari, Judika Sirait. Dalam sambuatannya Bilmar Parhusip, meenyampaikan bahwa penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 akan diberlakukan selambat-lambatnya tahun 2015, namun dalam rangka implementasi SPAN pada tahun 2013 akan diterapkan SAP basis akrual secara bertahap. “Mari kita bersinergi bersama dalam rangka implementasi SPAN dan SAP akrual untuk mendapatkan opini WTP dari BPK” pesan beliau di hadapan peserta sosialisasi.

Materi sesi pertama terkait dengan Gambaran Umum dan Kerangka Konseptual SAP berbasisi akrual disampaikan langsung oleh Bilmar Parhusip. Selanjutnya materi berikut disampaikan oleh La Hane, Kepala Seksi PDA. Setelah Ishoma, sesi kedua kegiatan sosialisasi ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pelaporan Keuangan, dan Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan SAP Bidang Akuntansi Pelaporan, Suhardin dan Bambang Hariyadi.

Dua kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung dengan lancar dan peserta kegiatan sosialisasi mengikuti kegiatan ini dengan semangat dan penuh antusias. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan peserta terkait dengan realisasi anggaran, masalah akun, aset, pelaporan, sampai dengan SAP berbasis akrual. Sesi sosialisasi ini di isi juga dengan kegiatan pra-test dan post-test kepada peserta sosialisasi guna mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta sosialisasi tentang SAP berbasis akrual. Tepat pada pukul 17.45 WITA, kegiatan sosialisasi ini ditutup langsung oleh Bilmar Parhusip, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Oleh: Affandi Pattangai – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Liputan Workshop RPA dan AFS
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id -Menindaklanjuti Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor S-3552/PB.3/2012 mengenai Penyusunan AFS Satker dan Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana/Pencairan Dana TA. 2012, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Selatan menyelenggarakan Workshop RPA dan AFS.

Workshop dilaksanakan secara maraton bagi para pengelola keuangan/operator seluruh Satker yang menjadi mitra kerja 5 (lima) KPPN di Prov. Kalsel, mulai tanggal 10 s.d. 25 Mei 2012. Untuk mempercepat pelaksanaannya, kegiatan tersebut dilakukan secara paralel diawali gelombang I pada tanggal 10 s.d. 12 Mei 2012 untuk mitra kerja di wilayah KPPN Pelaihari (43 satker) dan KPPN Kotabaru (69 satker). Selanjutnya Gelombang II dilaksanakan pada tanggal 13 s.d.16 Mei 2012 untuk mitra kerja di KPPN Barabai (112 Satker) dan KPPN Tanjung (134 satker). Workshop diakhiri gelombang III yang dilaksanakan untuk mitra kerja KPPN Banjarmasin sejumlah 396 satker yang dibagi selama 5 hari, mulai tanggal 21 s.d. 25 Mei 2012. Untuk mengoptimalkan penyerapan materi oleh peserta, workshop dibagi dalam beberapa sesi pelatihan dengan jumlah peserta per sesi maksimal 40 orang/satker sehingga dapat mempermudah pendampingan oleh tenaga pendamping dari Kanwil DJPB Kalimantan Selatan dan KPPN.

Tenaga pendamping selama kegiatan workshop ini merupakan gabungan pegawai Bidang Pembinaan Perbendaharaan, Bidang Pelaksanaan Anggaran di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel dan pegawai KPPN. Hal ini merupakan salah satu implementasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan berupa sinergisitas hubungan kerja antara Bidang PA sebagai pengelola Aplikasi RKA-KL DIPA, Bidang PP yang berperan untuk memonitor Pelaksanaan Perencanaan Kas serta KPPN sebagai ujung tombak Ditjen Perbendaharaan di daerah yang menghimpun data Aplikasi Forecasting Satker (AFS) di lingkupnya.

Sebelum Pelaksanaan Workshop seluruh pegawai yang akan berperan sebagai tenaga pendamping dibekali pemahaman materi Rencana Penyerapan Anggaran (RPA) / AFS oleh para petugas dan pejabat yang telah menerima pembekalan dari kantor pusat. Selain itu juga diberikan post test mengenai pengoperasian RKAKL DIPA dalam rangka menyusun RPA sampai dengan proses pengiriman AFS satker ke KPPN. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar setelah selesai mengikuti workshop/pendampingan, seluruh satker di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalsel dapat menyusun RPA dan AFS.

Pelaksanaan workshop di setiap KPPN dibuka oleh Kepala KPPN untuk memaparkan materi terkait maksud dan tujuan pelaksanaan Workshop RPA/AFS. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh petugas Kanwil sekaligus praktek pengoperasian Aplikasi RKAKL DIPA untuk penyusunan RPA/AFS, yang dimulai dari proses install aplikasi sampai dengan pengiriman data AFS ke KPPN.

Secara khusus pelaksanaan workshop di KPPN Banjarmasin, ditambahkan pula materi oleh petugas KPPN Banjarmasin tentang materi Aplikasi SPM dan mekanisme pencairan dana. Hal ini dilakukan, mengingat adanya masalah yang ditemukan KPPN Banjarmasin dalam proses pengajuan SPM yang dilakukan oleh satker (diantaranya kesalahan nama dan nomor rekening), sehingga sering kali menyebabkan retur SP2D.

Di sela-sela workshop, Bidang PA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalsel juga membagikan kuisioner monev penyerapan anggaran triwulan II TA. 2012 kepada satker-satker yang penyerapannya sampai posisi per 30 April 2012 masih berlabel merah (di bawah rata-rata nasional, red). Kuisioner ini diperlukan sebagai bahan kajian untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran di Prov. Kalsel, sehingga di sisa TA. 2012 dapat segera diambil langkah-langkah strategis untuk mencapai target IKU penyerapan anggaran.

Oleh: Bramiana Kontibutor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalsel

Liputan Kegiatan Penyegaran dan Motivasi Pegawai KPPN Gorontalo
Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id - Menjaga konsistensi atas prestasi yang telah diraih, KPPN Gorontalo menggelar Kegiatan dengan tajuk Penyegaran dan Pembangkitan Motivasi kepada para pegawainya, Minggu (27/5), di Pantai Leato, Kota Gorontalo. Sebagaimana telah diketahui bersama pada tahun 2010 KPPN Gorontalo berhasil meraih Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden Republik Indonesia.

Siang hari, terik panas mentari tidak menyurutkan langkah para pegawai KPPN Gorontalo untuk mengikuti kegiatan yang berbeda dari biasanya. Acara dilaksanakan di ruang utama Restoran Blue Marlin, di tepi Pantai Leato. Kepala KPPN Gorontalo, Adnan Wimbyarto mengawali acara dengan memberikan sambutan singkat. Dirinya mengatakan bahwa salah satu hal yang berat adalah mempertahankan prestasi yang telah diraih. Pegawai KPPN Gorontalo telah melalui tahapan puncak dengan meraih Piala CPP 2010. Walaupun telah berganti beberapa pegawai karena mutasi, jangan sampai membuat KPPN Gorontalo menjadi menurun prestasinya. Untuk menyegarkan dan membangkitkan kembali motivasi para pegawai maka kegiatan ini dilaksanakan. Adnan juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para Pegawai KPPN Gorontalo atas segala upaya yang telah membuat KPPN Gorontalo memiliki prestasi gemilang.

Selanjutnya acara dipandu oleh seorang motivator, Ronal Hutagalung dari Briliant. Ronal memberikan pencerahan terkait perubahan cara berpikir (mindset) yang sangat penting dalam kehidupan. Beliau menerangkan bahwa ada dua jenis hambatan mental (mental block) yang harus disingkirkan. Kedua hambatan tersebut umumnya disebabkan karena pengalaman masa lalu sehingga menjadi trauma dan akhirnya membatasi pola pikir. Beberapa permainan juga dilaksanakan dan Senam Otak merupakan permainan yang menarik.

Dalam bagian terakhir Ronal mencoba keberanian dua orang Pegawai KPPN Gorontalo, yaitu Saudara Dian Fakhruddin Kharisma dan Ersya Roy K. Usman untuk berjalan di atas pecahan botol kaca. Awalnya, Dian dan Roy menjawab secara spontan kata-kata yang diberikan, yaitu kata “BELING”, dengan jawaban kata “TAJAM”. Ronal memberikan arahan dan motivasi sehingga akhirnya Dian dan Roy berani berdiri, berjalan, dan bahkan lompat-lompat di atas pecahan botol kaca. Setelah atraksi tersebut, mindset Saudara Dian tentang beling berubah. Di luar dugaan, akhirnya para Pegawai KPPN Gorontalo secara bergantian dengan antusias yang tinggi melakukan atraksi berdiri, berjalan, melompat di atas pecahan botol kaca. Hal tersebut menjadi sebuah simbol semangat dan keberanian baru.

Oleh: Kontributor KPPN Gorontalo

Liputan sosialisasi tata cara revisi DIPA KPPN Tuban
Tuban, djpbn.kemenkeu.go.id. – Rabu, 30 Mei 2012, KPPN Tuban punya gawe lagi. Kali ini ada 2 kegiatan yang dilaksanakan secara maraton. Sesi pertama, dengan menggandeng Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, KPPN Tuban menyelenggararakan acara Sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2012 dan sesi kedua, acara Workshop Aplikasi SAKPA 2012 yang dipandu oleh Seksi Vera KPPN Tuban. Ada 70 peserta yang datang mewakili 25 satker lingkup KPPN Tuban. Peserta terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan atau Bendahara Pengeluaran dengan didampingi 2 orang operator SAKPA. Acara dimulai pada pukul 08.30 WIB. 

“Revisi DIPA merupakan salah satu bentuk kesungguhan Pengelola Perbendaharaan untuk mencapai sasaran dan output yang tercantum dalam DIPA. Jangan takut atau ragu untuk melakukan revisi DIPA, karena Pemerintah Pusat juga melakukan revisi APBN setiap tahunnya dengan istilah APBN-P. Revisi juga menggambarkan fleksibelitas dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran oleh satker,” demikian sambutan Kepala KPPN Tuban - Pudji Ardi - saat membuka acara.

Sosialisasi Revisi DIPA tahun anggaran 2012 ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman satuan kerja terhadap kewenangan revisi DIPA sedangkan workshop Aplikasi SAKPA 2012 dilaksanakan untuk mempersiapkan satker dalam menyusun Laporan Keuangan Semester I tahun 2012 yang andal.

Materi Sosialisasi Revisi DIPA disampaikan oleh Plt. Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Hari Utomo dan dibantu oleh Isti Wahjuli yang memperagakan tata cara revisi DIPA melalui Aplikasi RKA-KL.

Materi workshop Aplikasi SAKPA disampaikan oleh Sudi Harnowo yang menekankan pentingnya tiga proses yang harus dilakukan oleh satuan kerja untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Yang pertama adalah Pengambilan Saldo Awal, yaitu proses migrasi data tahun lalu untuk dimasukkan ke dalam data tahun berjalan, yang kedua adalah Konversi Kode Satker yang Berubah, yaitu mengubah data yang berisi kode tahun lalu menjadi kode tahun sekarang, dan yang ketiga adalah Menginput Revisi DIPA, yaitu berupa perekaman revisi DIPA.

Dalam kegiatan ini juga disampaikan informasi terkait SPAN dan SAKTI. Satker diberi pemahaman tentang SPAN dan modul aplikasi satker ke depan yang terdiri dari modul penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Aplikasi keuangan satker nantinya bernama Aplikasi SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi) yang merupakan integrasi dari berbagai macam aplikasi keuangan yang saat sekarang ini kurang lebih berjumlah 8 aplikasi.

Oleh : Kontributor KPPN Tuban
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Bimtek Permenkeu No. 192 Tahun 2009 dan Perdirjen No. 88 Tahun 2011
Medang, djpbn.kemenkeu.go.id – Segala sesuatu harus dapat direncanakan dengan baik. Perencanaan sangat penting sebelum melakukan kegiatan. Kegiatan yang direncanakan dengan yang tidak direncanakan pasti hasilnya akan berbeda. Perencanaan yang baik akan membuahkan hasil yang memuaskan. Hasil yang memuaskan berbanding lurus dengan ketepatan dan kecepatan program pembangunan. Ketepatan dan kecepatan program pembangunan akan berimbas pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat sangat pentingnya perencanaan, maka KPPN Medan I mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Forecasting Satker (AFS) pada tanggal 29 Mei 2012. Kegiatan tersebut dipadu dengan Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan No.PER-88/PB/2011. Hadir sebagai peserta adalah KPA dan Operator AFS seluruh satker di wilayah pembayaran KPPN Medan I.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Medan I ‘Ria Hot Juanita Simbolon’ menyampaikan arti pentingnya perencanaan. Tujuan perencanaan antara lain untuk memastikan ketersediaan dana, mengambil tindakan yang efektif dan efisien, mengoptimalkan kelebihan kas atau menutupi kekurangan kas, ketepatan dan kecepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Beliau juga menyampaikan semua SSP yang akan dilampirkan saat pengajuan SPM harus sudah dikonfirmasi terlebih dahulu oleh KPPN. Dulu dispensasi TUP diajukan bersamaan dengan pengajuan SPM TUP. Sekarang harus ada persetujuan dispensasi TUP kemudian bisa mengajukan SPM ke KPPN. Sehingga apabila izin TUP tidak diberikan tidak akan mempengaruhi perencanaan yang ada.

Bimtek dilaksanakan dalam dua angkatan. Angkatan pertama jam 08.30 sampai dengan jam 11.30 dan angkatan kedua jam 14.00 sampai dengan jam 17.00. Agar materi yang disampaikan para narasumber bisa terserap dan diimplementasikan dalam tupoksi masing-masing satker.

Materi pertama disampaikan oleh Teguh Budiarto yaitu Per-88/PB/2011 tentang Petunjuk Penerbitan SPM. Materi ini meliputi : petunjuk pengisian SPM, uraian cara bayar SPM, sampai dengan keperluan pembayaran sesuai jenis SPM. Pemateri kedua Sintong Sibuea mengenai landasan hukum pelaksanaan perencanaan kas bagi satker maupun KPPN. AFS bukan kemauan KPPN tetapi merupakan tuntutan reformasi keuangan. Reformasi keuangan menghendaki adanya transparansi dalam segala kegiatan, lini, dan keadaan. Materi AFS menjadi stressing agar satker mempunyai pemahamam yang utuh mengenai arti strategis perencanaan kas baik dalam skala lokal maupun nasional.

Materi terakhir adalah simulasi AFS yang dipandu oleh Heli Rudi, Ruben Fabian Posma, Muhammad Khabibi, Warnoto, Supardi, dan Sri Wahyuningsih. Materi ini berlangsung sangat dinamis mengingat AFS versi sekarang terintegrasi dengan aplikasi RKAKLDIPA 2012. Pengintegrasian tersebut merupakan hal baru bagi satker. Peserta begitu proaktif mengikuti setiap langkah dalam simulasi tersebut.

Dalam kesempatan Bimtek kali ini dibagikan survey kepada seluruh satker. Dari hasil survey akan dijadikan bahan evaluasi dan introspeksi. Mudah-mudahan dapat memacu pegawai KPPN Medan I dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders. KPPN Medan I menegaskan kembali komitmennya bahwa semua jenis layanan adalah zero cost atau tidak dipungut biaya. Kepada seluruh satker agar tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun. Kami berusaha semaksimal mungkin menjadi bagian dari solusi. Terus berbenah dan bergandeng tangan untuk melaksanakan SOP sesuai peraturan.

Melalui perencanaan diharapkan satker dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dengan lebih baik. Pada akhirnya, akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Program pembangunan dapat berjalan lancar sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat betul-betul dapat dirasakan.

Oleh : Warnoto – Kontributor KPPN Medan I
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Arahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
Makassar, djpbn.kemenkeu.go.id – Menindaklanjuti rakorda kanwil DJPBN Provinsi Sulsel di Makassar tanggal 22 – 24 Mei 2012, Kakanwil DJPBN Prov. Sulsel, Pardiharto, member motivasi kepada para pegawainya. Dalam rangka meningkatkan mutu layanan kepada stakeholders serta melaksanakan nilai sinergi yang adalah salah satu nilai Kementerian Keuangan, telah dilakukan kesepakatan antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel dan kanwil DJKN Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengadakan rekonsiliasi bersama pada Semester I tahun 2012 pada Satuan Kerja di Daerah yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) akan melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN) Semester I bertemapat di KPPN setempat. Untuk melaksanakan hal tersebut kakanwil meminta bantuan KPPN agar menyediakan fasilitas tempat untuk petugas KPKNL, berkoordinasi dengan KPKNL setempat untuk menentukan langkah – langkah yang diperlukan dan pelaksanaan rekonsiliasi KPPN dengan satker selaku UAKPA, dan tetap mendorong satker melaksanakan rekon via email (e-rekonsiliasi).

”Berdasarkan hasil survey kepuasan stakeholders yang dilakukan ada beberapa saran diantaranya keterampilan petugas FO agar ditingkatkan dan waktu rekon agar tidak terlalu lama,” kata Pardiharto. “Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu dilakukan rekon via email dan pembekalan kepada seluruh pegawai tentang pelayanan prima kepada satker (service excellent),” lanjutnya.

Hal ini dilakukan untuk memberikan stimulus kepada satker yang ada di wilayah sulselbar untuk mengikuti jejak Pemprov Sulsel yang telah mengukir prestasi, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah di Indonesia, Sulsel meraih penilaian dari BPK, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak dua kali berturut-turut, tidak hanya itu, WTP yang diraih sulsel tahun ini adalah WTP clean and clear, tanpa catatan apapun (Harian Fajar, halaman 10, edisi selasa 05 juni 2012 – red).

“Saya harapkan kepada semua satker vertikal, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan untuk dapat meneladani semangat untuk mengukir prestasi layaknya pemprov sulsel, sehingga peningkatan IKU maupun peningkatan kinerja semester I Tahun Anggaran 2012 dapat tercapai secara maksimal, serta mencapai LKPP yang berkualitas,” tambahnya lagi.

Terkait dengan upaya mencapai opini WTP, Kakanwil lebih lanjut menjelaskan perlunya dukungan dari pimpinan dan semua pihak serta tindakan untuk menindaklanjuti temuan dari BPK,” Dukungan Pimpinan sangat diharapkan dan segera tindaklanjuti temuan BPK, Mari kita upayakan agar pencapaian WTP kita benar-benar berkualitas, jangan sampai seperti WTP “poco-poco yang mana sudah mencapai satu langkah tapi kemudian mundur dua langkah, jadi sudah mendapat WTP akan tetapi kemudian tahun berikutnya terjun bebas (turun peringkat-red) ke Tidak wajar” ungkap beliau

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil DJPBN Provinsi Sulsel juga mengapresiasi Pemprov Sulsel karena kinerjanya, “Sudah terbukti bahwa kota Makassar inflasinya paling kecil dan pertumbuhannya paling besar. Angka 8 persen telah melebihi target nasional yang hanya 6 persen.,Mari kita tingkatkan kualitas pelayanan dan siergi yang optimal,” pesannya.

Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare
Editor : Bambang Kismanto

Liputan Acara Sosialisasi Revisi DIPA Kanwil DJPBN Lampung
Bandar Lampung, djpbn.kemenkeu.go.id – Rendahnya tingkat penyerapan anggaran oleh satuan kerja di awal tahun masih menjadi trend di kuartal pertama tahun anggaran 2012. Berbagai upaya mendorong peningkatan penyerapan anggaran dilakukan agar tingkat penyerapan anggaran triwulan kedua sampai akhir tahun anggaran 2012 semakin baik. Salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengelola keuangan satuan kerja terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan pencairan dana. Untuk itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung melakukan Sosialisasi Peraturan Revisi DIPA tahun anggaran 2012 kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker di wilayah Provinsi Lampung.

Sosialisasi yang dilakukan di akhir bulan Mei 2012 di empat tempat itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola keuangan satuan kerja, khususnya KPA, dan menyamakan persepsi tentang peraturan revisi DIPA tahun anggaran 2012. Dengan meningkatnya pemahaman tentang peraturan revisi DIPA, diharapkan para KPA dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian rencana anggaran dengan kondisi lapangan, sehingga penyerapan anggaran semakin meningkat sesuai yang telah ditargetkan.

Untuk efektifitas dan mendekatkan lokasi satuan kerja dengan tempat sosialisasi, acara sosialisasi dilaksanakan dalam lima sesi di empat.Yaitu pada tanggal 24 s.d. 25 Mei 2012 di Bandar Lampung untuk Satker-satker di wilayah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pringsewu. Di Metro, sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2012 untuk Satker-satker yang berada di wilayah Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah. Sosialisasi untuk Satker-satker di wilayah Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2012 di Kotabumi. Sedangkan untuk Satker-satker di wilayah Kabupaten Lampung Barat acara sosialisasi dilaksanakan tanggal 31 Mei 2012 di Liwa.

Acara dimulai dengan pemaparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2012, dilanjutkan dengan pemaparan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 2012, dan diakhiri dengan sesi tanya jawab yang disambut dengan antusias oleh para peserta

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung meminta para KPA untuk memahami peraturan tentang revisi dan segera melakukan menyesuaikan rencana anggaran dengan kondisi lapangan kegiatan agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan, sehingga penyerapan anggaran ke depan semakin baik.

Senada dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, para Kepala KPPN mengingatkan satuan kerja untuk meningkatkan penyerapan anggaran yang telah disediakan dananya dalam DIPA saat membuka sosialisasi untuk satker-satker di wilayahnya.

Oleh : Puji Astutik – Kontributor Kanwil Lampung
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Nilai-nilai Kementerian keuangan di KPPN Kuningan
Kuningan, djpbn.kemenkeu.go.id - Selama dua hari berturut-turut, KPPN Kuningan menyelenggarakan Sosialisasi yang secara khusus membahas mengenai Nilai-Nilai Kementerian Keuangan secara mendetail. Dilaksanakan pada Senin sore dan selasa pagi, 4-5 Juni 2012, Sosialisasi ini memberikan energi tambahan bagi seluruh pegawai karena tidak saja semakin memahami arti penting Nilai-nilai Kementerian Keuangan, namun juga diberikan semangat oleh Kepala Kantor selaku trainer acara ini. Selain itu, Sosialisasi ini merupakan satu langkah awal untuk lebih meningkatkan kinerja KPPN Kuningan yang ditunjuk untuk mengikuti lomba kantor pelayanan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

“Dengan adanya nilai-nilai kementerian keuangan ini, maka meleburlah semua nilai dan budaya yang terdapat di masing-masing Eselon I Kementerian Keuangan menjadi INPROSPEK, singkatan dari Integritas, Profesional, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan” ujar Eriswan. Dalam penjelasannya, beliau menyampaikan bahwa nilai kementerian keuangan diawali dengan Integritas yang bermakna bahwa nilai ini merupakan pondasi penting karena berisi kejujuran, ketulusan, dan dapat dipercaya. Nilai yang kedua yakni Profesional, yang berarti mempunyai pengetahuan dan keahlian yang luas serta dapat bekerja dengan hati. Sinergi, berarti menghormati dan memiliki prasangka yang baik serta menemukan dan melaksanakan solusi terbaik. Pelayanan dapat diartikan bahwa kita harus berorientasi terhadap kepuasan stakeholders dan bersikap proaktif. Nilai terakhir yaitu Kesempurnaan, berarti melakukan inovasi dan perbaikan terus menerus.

Sosialisasi kali ini terasa luar biasa karena dalam pemaparan materi oleh Kepala Kantor juga diselingi dengan contoh langsung yang berkaitan dengan pelayanan sehari-hari yang diungkapkan oleh beberapa pegawai dan pemutaran video yang bermakna motivasi penambah semangat. Selain itu juga diselingi dengan game kecil yang mengaplikasikan penjelasan nilai Sinergi. Gelak tawa dan senyum membahana di Aula KPPN Kuningan dalam pelaksanaan game tersebut, menandakan pegawai merasa enjoy dan intisari nilai tersebut lebih mudah terserap.

Oleh: Teguh Puspandoyo – Kontributor KPPN Kuningan