Liputan soft launching KPPN Percontohan Sumbawa Besar
Sumbawa Besar, Perbendaharaa.go.id - Bertepatan dengan 47 Tahun hari Kesaktian Pancasila, geliat reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan ditegaskan kembali dengan dilaksanakannya Launching KPPN Percontohan Tahap VI. KPPN Sumbawa Besar mewakili tiga KPPN Percontohan dilingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendapat kehormatan sebagai tempat untuk dilangsungkannya Launching KPPN Percontohan Tahap VI ini.

Dalam balutan kesederhanaan, acara dapat berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Tepat pukul 10.00 WITA acara yang dihadiri oleh Assisten II Kab. Sumbawa, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB, Para Kepala KPPN Lingkup Kanwil DJPBN Prov. NTB, Pimpinan Perbankan Mitra Kerja KPPN Sumbawa Besar, dan Para Kuasa Pengguna Anggaran wilayah pembayaran KPPN Sumbawa Besar dan diselenggarakan di halaman KPPN Sumbawa Besar secara resmi dibuka dengan diawali doa. Sebagai tuan rumah, Kepala KPPN Sumbawa Besar menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas terpilihnya Sumbawa Besar sebagai tempat untuk penyelenggaraan soft Launching KPPN Percontohan Lingkup Nusa Tenggara Barat ini.

“Tujuan utama reformasi birokrasi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan public. Upaya perbaikan ini dilakukan secara sengaja (by design) dalam upaya memenuhi tuntutan kebutuhan yang berkembang, transparansi dan akuntabilitas,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov NTB, Alfiah.

“KPPN memang mempunyai sejarah kelam, namun reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Ditjen Perbendaharaan telah mengubahnya. Pembentukan KPPN Percontohan yang terus bergulir hingga sekarang adalah bukti keseriusan reformasi tersebut,” sambungnya.

“Soft Launching ini bukanlah hanya merupakan kegiatan seremonial semata, melainkan titik awal yang me-refres¬h perubahan mindset kita ke arah yang lebih baik,” tegas orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB itu, “(Ini merupakan) tekad untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tambahnya lagi.

Beliau juga berpesan kepada para stakeholders untuk kerjasamanya agar proses pelaksanaan dana APBN yang menjadi tanggung jawab masing-masing dapat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam penutupannya beliau menghimbau agar bersinergi dalam kebaikan dan ucapan terima kasih atas dukungannya selama ini.

Sebelum dilanjutkan dengan sambutan Bupati Kab. Sumbawa yang diwakili oleh Assisten II Kab. Sumbawa, acara diselingi dengan pemutaran film profil KPPN Mataram, KPPN Bima, KPPN Selong dan KPPN Sumbawa Besar.

Untuk diketahui bersama, bahwa upaya untuk melakukan reformasi birokrasi telah menjadi agenda pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Upaya tersebut tertuang dalam suatu grand design reformasi birokrasi yang berisi arah kebijakan reformasi birokrasi nasional untuk tahun 2010-2015, dengan tujuan agar arah reformasi birokrasi berjalan secara efektif dan efisien, konsisten, terintegrasi dan melembaga, serta berkelanjutan. Masih dalam kata sambutan, Assiten II berharap peran KPPN Sumbawa Besar sebagai pionir dalam mengawal penyerapan anggaran sekaligus sebagai pusat informasi APBN dapat lebih ditingkatkan. Terlebih keberadaan KPPN Sumbawa Besar selama ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses pencairan dana yang bersumber dari APBN. Mengakhiri sambutannya beliau berharap KPPN Sumbawa Besar dapat terus meningkatkan pelayanannya sehingga menjadi contoh bagi unit-unit kantor pelayanan pada instansi lain.

Sebagai sambutan penutup, disampaikan testimoni atas pelayanan KPPN Sumbawa Besar selama menerapkan SOP KPPN Percontohan dalam hal ini diwakili oleh Kepala MAN 3 Sumbawa. Beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi atas ketelitian, kecepatan, dan problem solver dari para petugas Front Office yang dirasakannya ketika berurusan dengan KPPN Sumbawa Besar.

Sebelum prosesi pengguntingan pita dilakukan, pengunjung disuguhkan penampilan kesenian tari daerah yang diperagakan oleh 4 siswi dari SMAN 1 Sumbawa. Pemotongan pita dilakukan oleh Assisten II didampingi oleh Ibu Kanwil. Kemudian dilanjutkan dengan demo layanan penerimaan SPM sampai dengan penerbitan SP2Dnya yang langsung dipandu oleh Kepala KPPN Sumbawa Besar.

Acara penutup berupa pemotongan tumpeng oleh Ibu Kanwil yang diserahkan kepada Assisten II dan dilanjutkan dengan acara makan bersama dengan para undangan.

Semoga Pancasila saktiku dengan kelima silanya yang kusinergikan dengan 5 nilai-nilai keuangan dapat mengawalku dalam memberikan pengabdian yang terbaik untuk ibu pertiwiku. Selamat berkarya, berinovasi dan berprestasi.

Oleh : Agus Iman Santosa dan tim – Kontributor KPPN Sumbawa Besar
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan peresmian KPPN Percontohan Tobelo
Tobelo,perbendaharaan.go.id – Tepat pada hari senin tanggal 01 Oktober 2012 bertempat di KPPN Tobelo telah dilaksanakan Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI yang dipimpin langsung oleh Sahat MT.Panggabean, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Halmahera Utara Rusman Soleman beserta unsur Muspida Kab.Halmahera Utara serta para kepala satuan kerja/kepala dinas lingkup pembayaran KPPN Tobelo. Meliputi Kab.Halmahera Utara, Kab.Halmahera Timur dan Kab.Pulau Morotai.

“Soft launching implementasi KPPN Percontohan yang kami selenggarakan ini merupakan instruksi Direktur Jenderal Perbendaharaan No.S-7705/PB/2012 tanggal 24 September 2012 sedangkan penetapan KPPN Tobelo menjadi KPPN Percontohan Tahap VI berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.KEP-163/PB/2012 dan mulai berlaku terhitung tanggal 1 Oktober 2012,” kata Kepala KPPN Tobelo Tardin Hidayat dalam laporannya kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku Utara.

Sementara itu melalui sambutannya, kepala kantor wilayah DJPBN Prov.Malut menegaskan bahwa implementasi KPPN Percontohan akan menghadirkan proses pelayanan yang disediakan KPPN untuk mendukung pencairan dana APBN yang telah dituangkan di dalam DIPA setiap tahun. Dukungan layanan pencairan dana DIPA diharapkan dapat mempercepat penyerapan dana dan mendukung kelancaran serta percepatan pembangunan di daerah. Menyadari pentingnya dana pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD masih menjadi penggerak ekonomi masyarakat di daerah-daerah. Keberpihakan dana APBN diarahkan kepada pro growth, pro job, pro poor, dan pro environtment, untuk itu sangatlah tepat apabila dan APBN yang tertuang dalam DIPA dapat dikelola lebih optimal dan lebih cepat dicairkan tanpa harus menunggu pencairan dana di akhir tahun sehingga dapat menciptkan multiplier effect yang positif bagi perekonomian masyarakat lebih cepat terwujud di daerah.

Rusman Soleman selaku Bupati Halmahera Utara dalam pidato sambutannya menghimbau kepada para kepala SKPD/yang mewakili, para kepala kantor dan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat pengelola keuangan pada umumnya untuk segera mencairkan dana yang ada dalam DIPA. Diharapkan jangan ada satuan kerja yang menunda-nunda pencairan dana hingga akhir tahun, atau bahkan ada yang tidak dicairkan. Sementara dari tamu undangan yang dalam hal ini diwakili oleh Kantor Kemenag.Kab.Halut intinya menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan selama ini oleh KPPN Tobelo sudah sesuai dengan layanan-layanan dan sama dengan yang diterapkan oleh SOP KPPN Percontohan.

Puncak acara ditandai dengan pengguntingan pita di depan pintu utama ruang masuk gedung KPPN Tobelo oleh Bapak Wakil Bupati Halmahera Utara yang didampingi oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah DJPBN Prov.Malut dan Bapak Kepala KPPN Tobelo serta para undangan lainnya. Selanjutnya menuju ruang Front Office KPPN Tobelo, Bapak Wakil Bupati dan para undangan menyaksikan proses bisnis yaitu proses dimulainya pelayanan penerimaan SPM hingga diterbitkannya SP2D untuk siap dikirimkan ke Bank yang memerlukan waktu tidak sampai 1 jam. Acara diakhiri dengan ramah tamah antara Kepala Kanwil DJPBN Prov.Malut dengan Wabup.Halut bersama para undangan.

Oleh : Priyadi Wibowo – Kontributor KPPN Tobelo, Maluku Utara
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
Palangkaraya, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor), pada tanggal 21 – 23 September 2012, di Hotel Rungan Sari, Palangka Raya.Tema Rakor kali ini adalah “Membangun Sinergi Demi Prestasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah”. Rakor tersebut merupakan upaya Kanwil untuk mefasilitasi diskusi atas permasalahan- permasalahan yang dihadapi, sehingga akan membentuk kesamaan persepsi dan memperkokoh sinergi yang meningkatkan kinerja Kanwil maupun KPPN.

Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Djoko Wihantoro. Dalam Rakor ini dibahas isu-isu penting antara lain: Persiapan implementasi KPPN Percontohan untuk KPPN Sampit, KPPN Buntok dan KPPN Pangkalan Bun; Evaluasi kinerja pelaksanaan tugas semester I; Review atas draft Perdirjen tentang Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2012; dan Pemaparan Isu Strategis Keorganisasian dan SDM Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan. Selain pokok materi internal terdapat pula presentasi dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara tentang Perubahan Peraturan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

Pada hari pertama pembahasan masalah meliputi, masih lambatnya pengajuan usulan revisi DIPA berdasarkan Revisi DRA, sehingga validitas data pagu DIPA belum akurat. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan usulan ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran agar berkoordinasi dengan unit Eselon I K/L untuk percepatan pengiriman data RKAKL (ADK) ke Satker terkait. Kemudian terdapat usulan penetapan batas waktu perpanjangan pertanggungjawaban TUP dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011, usulan penyederhanaan pengisian check list dalam proses pencairan dana di Front Office, serta yang terakhir usulan untuk meniadakan verifikasi tanda tangan pada SPTB.

Pada hari kedua pembahasan meliputi pengusulan perbaikan aplikasi, pencantuman penerbitan Surat Persetujuan Pembayaran Pengembalian (SP3) sebagai bagian dari SOP pada Seksi Vera, dan peninjauan kembali batas waktu penyampaian LKPP KPPN ke Kanwil dan Kantor Pusat. Pada sesi yang sama KPPN buntok juga mengusulkan untuk penambahan waktu operasional pada KPPN Filial Muara Teweh.

Dalam arahannya Djoko Wihantoro menyampaikan pentingnya untuk terus menjalin komunikasi antara setiap unit kerja lingkup Kalimantan Tengah demi kelancaran tugas. “Dalam Koordinasi pelaksanaan tugas yang paling penting itu adalah komunikasi” terangnya. Pada arahannya juga ia menekankan kesiapan setiap KPPN untuk menjalankan implementasi KPPN Percontohan dan berbenah dalam sarana prasarana yang masih belum lengkap, agar launching dan pelaksanaan tugas pada seluruh KPPN dapat berjalan dengan baik.

Oleh: Eko Sumando – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah

Liputan Sosialisasi Tata Cara Penyajian Informasi Akrual,  Penatausahaan SKPA dan Sistem Akuntansi Hibah
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id -  KPPN Batam mengadakan sosialisasi untuk yang kesekian kalinya di Aula KPPN Batam, Kamis (27/9). Pada Sosialisasi kali ini narasumber membahas tema “”. KPPN Batam menganggap pembahasan tersebut dirasa penting, karena sesuai dengan pengalaman yang terjadi setiap tahunnya, para satuan kerja yang mendapatkan dana hibah merasa dibingungkan dengan tata cara akuntansi untuk hibah itu sendiri, sehingga narasumber bermaksud memberi pemahaman kembali kepada para satuan kerja tersebut.

Mengawali acara ini, Kasubbag Umum selaku Plh. Kepala KPPN Batam, Waluyo berpesan agar setiap satuan kerja ikut mempersiapkan diri untuk menyukseskan penyerapan anggaran tahun 2012 ini. Hal ini dimaksudkan agar pada akhir tahun nanti, tidak ada lagi satuan kerja yang masih mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN sampai pukul 05.00 pagi hari, dan diharapkan setelah mendapatkan ilmu dari sosialisasi kali ini para satuan kerja mempersiapkan langkah-langkah yang harus ditempuh jika mendapatkan dana hibah.

Memasuki acara yang pertama, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Karli Mu’amal mengajak para tamu undangan untuk me-refresh kembali pengetahuannya tentang sitem akuntansi hibah. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pembahasan mengenai penatausahaan SKPA yang disampaikan oleh Nike Christina Yuda. Meskipun besar kemungkinan pada tahun depan setelah adanya aplikasi SAKTI , SKPA akan dihapuskan, tetapi pembahasan ini dirasa penting untuk disampaikan mengingat masih adanya satuan kerja di wilayah bayar KPPN Batam yang mendapatkan SKPA. Sementara, pembahasan yang terakhir yakni materi tentang tata cara penyajian informasi akrual yang disampaikan oleh Hendra Gunawan.

Acara sosialisasi yang dihadiri oleh Bendahara dan Operator SAI dari satuan kerja di wilayah bayar KPPN Batam ini mendapat tanggapan yang sangat positif dari Satker. Hal ini terlihat dari antusiasme para undangan yang hadir serta peran aktif yang ditunjukkan oleh para undangan. Banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh tamu undangan, menunjukkan begitu respeck nya mereka terhadap sosialisasi seperti ini. Kami berharap antusiasme seperti ini tetap terjaga, sehingga akan terciptanya Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian yang selama ini kita harapkan.

Oleh: Nike Christina Yuda – Kontributor KPPN Batam

Saumlaki, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka pembentukan KPPN Percontohan tahap VI serta untuk lebih memantapkan pelayanan kepada mitra kerja, KPPN Saumlaki melaksanakan pelatihan Service Excellent yang dilaksanakan di Aula Gedung baru KPPN Saumlaki, Sabtu (15/9). Materi disampaikan oleh Pemimpin Bidang Layanan PT. BNI (Persero) Cabang Ambon dan didampingi Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Saumlaki, Yohanis Panarring mengatakan bahwa seluruh pegawai KPPN Saumlaki harus mempersiapkan diri menghadapi implementasi KPPN Percontohan Tahap VI serta diharapkan kepada seluruh pegawai untuk siap berubah dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan.

Materi pelatihan disampaikan oleh Pemimpin Bidang Layanan PT. BNI (Persero) Cabang Ambon, Dionne E. Limmon. Kedatangan Dionne untuk memberikan gambaran teknik pelayanan prima dan praktek cara menerima stakeholder dan cara menerima telepon yang baik dan benar. Menurutnya, dalam melakukan pelayanan, para pegawai harus memperhatikan penampilan diri, pemilihan kata-kata yang baik serta sikap kita dalam melayani, papar Dionne. Ia menambahkan, bahwa para pegawai harus memiliki Key of Success dalam pelayanan adalah ”FRESH”, Friendly /ramah, Responsive / tanggap, Enthusiastic / antusias, Skillful / berpengetahuan dan Helpful / suka menolong.

Acara kemudian dilanjutkan dengan praktek cara menerima Stakeholder, yang dimulai dari cara menyapa di pintu masuk, memberikan petunjuk dan mempersilakan menunggu yang dilakukan oleh petugas Satpam. Kemudian cara petugas Front Office menerima stakeholder, cara berkomunikasi serta sikap berkomunikasi. Para pegawai, petugas satpam dan tenaga honor KPPN Saumlaki mengikuti acara dengan penuh semangat dan antusias sekaligus mencoba gedung baru yang akan segera ditempati.

Di akhir acara Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Darmawan, menekankan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, para pegawai semua harus siap menerima perubahan menuju pelayanan prima.

Kontributor : Rahmad Budi, Yofi Habibie & Eko Bintoro – KPPN Saumlaki

Liputan Sosialisasi PMK 113/PMK.05/2012, Surat Menteri Keuangan No.S-596/MK.05/2012
Medan-perbendaharaan.go.id - “Satker dan KPPN harus saling bahu-membahu. Kita adalah mitra kerja. Kesulitan yang dirasakan satker adalah kesulitan KPPN, kelancaran kerja satker akan berimbas pada kelancaran tugas di KPPN. Untuk itu KPPN sebagai mitra kerja punya kewajiban moral untuk membina dan mencerdaskan satker. Apabila satker cerdas semua urusan berjalan lancar.”

“Diharapkan ADK dan hardcopy AFS yang dikirim ke KPPN deviasi akurasinya semakin mengecil bahkan diharapkan tidak ada sama sekali. Tingkat Pencairan dana melalui penerbitan SPM harus sesuai rencana yang tercermin pada : tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, lengkap dan benar pengisian lampirannya. Sehingga tidak ada penumpukan SPM di akhir tahun. Penyampaian rekonsiliasi mesti disiplin dalam waktu dan pengisian semua elemen yang diperlukan dalam pelaporan. Kami siaga satu untuk mencerdaskan satker”, itulah inti dari pengarahan KPPN Medan I, Ria Hot Juanita Simbolon, dalam sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No.PMK-113/PMK.05/2012, Surat Menkeu No.S-596/MK.05/2012, Evaluasi Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Demo aplikasi Konfirmasi setoran dan Antrian Pengajuan SPM, yang diadakan di Aula KPPN Medan I tanggal 26 September 2012.

Sosialisasi diadakan dalam 2 (dua) angkatan. Angkatan pertama jam 09.00 s.d. jam 12.00. Angkatan kedua pada jam 14.00 s.d. jam 17.00.

Pemateri pertama, Kepala KPPN Medan I, Ria Hot Juanita Simbolon, memaparkan penyelesaian retur SP2D dan antisipasi penumpukan SPM di akhir tahun. Untuk mengurangi banyaknya SPM yang diretur dihimbau kepada seluruh satker untuk memperhatikan penulisan nama, alamat, gelar, dan nomor rekening. Permasalahan tersebut yang banyak menyebabkan Bank me-retur SP2D karena tidak sesuai antara Buku Bank dan SPM.

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penumpukan SPM di akhir tahun, KPPN Medan I bersama satker menghasilkan kesepakatan agar SPM yang diajukan ke KPPN perhari persatker tidak lebih dari 40 SPM. Apabila ada satker yang mengajukan lebih dari 40 SPM maka kelebihannya akan dikembalikan agar diajukan besok paginya. KPPN Medan I dengan Type A1 maksimum dapat melayani sebanyak 640 SPM perhari, dengan jumlah FO 4 orang.

Pemateri kedua Kusnedi, Kasi Verak, menyampaikan Evaluasi Penyerapan Anggaran Data Satker Tahun Anggaran 2012. Dalam penyerapan anggaran, satker Polri mendapat apresiasi dari Kepala KPPN karena rata-rata sudah mencapai 75%. Sementara 80 satker penyerapannya masih di bawah 60%, dan 10 satker penyerapannya masih 0%. Sebagian satker yang masih 0% sudah melapor dengan alasan belum ditetapkan pejabat pengelola keuangan.

Minar Wilfrida Saragih, sebagai pemateri ketiga menyampaikan PMK-113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dijelaskan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara aturan yang lama dengan aturan yang baru. Dalam aturan yang baru istilah yang dipakai adalah SPD (surat Perjalanan Dinas). SPD dibuat oleh PPK sementara yang membuat Surat Tugas adalah KPA. Serta dijelaskan pula tentang prinsip, ruang lingkup, struktur, komponen-komponen biaya yang melekat sampai dengan mekanisme pembayaran perjalanan dinas.

Pemateri berikutnya, Ruben Fabian Posma, mendemokan tentang aplikasi Konfirmasi Setoran, dari login sampai pencetakan register konfirmasi. Beberapa keunggulan aplikasi ini adalah mempermudah proses pengecekan, membantu mempercepat konfrimasi. lebih efisien untuk konfrimasi dengan jumlah lebih dari sepuluh. Konfirmasi sebaiknya dilaksanakan paling cepat H+1 dari tanggal pembukuan yang diberikan oleh Bank/Pos Persepsi. Apabila ada kendala pada aplikasi maka KPPN Medan I siap siaga dengan konfirmasi secara manual agar pelayanan tetap berjalan optimal.

Kurniawan Hari Rahardjo, pemateri terakhir, mengulas tentang bagaimana mengambil nomor antrian by aplikasi sampai dengan pengecekan jumlah SPM perjenis belanja yang akan diajukan ke FO KPPN Medan I. Apalikasi ini dimaksdukan untuk lebih memberi rasa aman, nyaman, dan tertib kepada stakeholder. Aplikasi ini akan dilaunching per 1 Oktober 2012 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Ada 168 Satker dari berbagai Jenis Kewenangan yang menjadi mitra kerja KPPN Medan I. Semua berkomitmen akan bekerja maksimal untuk melaksanakan amanat Menteri Keuangan sesuai arahan yang disampaikan oleh Kepala KPPN Medan I.

Acara sosialisasi diakhiri dengan sharing session sebagai upaya perbaikan layanan KPPN dan untuk meningkatkan kepuasan stakeholder. Sosialisasi berjalan lancar sesuai harapan. Dengan indikasi banyak peserta yang hadir serta aktifnya peserta dalam bertanya dan memberikan masukan untuk kemajuan bersama.

Tugas kewajiban bukanlah hal yang berat dan tidak akan menjadi beban apabila diniatkan untuk ibadah dengan saling bekerjasama serta dilaksanakan sesuai rencana yang matang agar tidak ada penumpukan pekerjaan di akhir tahun. “Kita bersama menjalin komitmen untuk melangkah maju dan bekerja lebih keras lagi agar segala pekerjaan berjalan lancar,” ungkap Kepala KPPN Medan I, Ria Hot Juanita Simbolon mengakhiri acara sosialisasi.

Kontributor : Warnoto KPPN Medan I

Liputan Capacity Building KPPN Kuningan dan KPPN Cirebon

Kuningan, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Kuningan dan KPPN Cirebon menggelar kegiatan capacity building bersama, Sabtu (22/9), di Bumi Perkemahan Sidomba, Desa Peusing, Kab. Kuningan. Kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk aktivitas outbond.

Dimulai pukul 09.00 WIB pasukan merah putih telah bersiap untuk menguji ketangguhan menghadapi musuh. Setelah briefing sejenak, mereka membentuk barisan rapi dan kokoh dengan semangat pantang mundur menghadapi lawan yang tidak kentara. Lawan tersebut bukanlah makhluk halus yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata, melainkan sikap diri negatif dalam memberikan pelayanan prima kepada Stakeholders. Pasukan merah putih yang terdiri dari 5 regu berjuang menggunakan berbagai strategi yang akhirnya berhasil menyingkirkan musuh dengan perjuangan sengit di tengah terik matahari yang memancar. Itulah ilustrasi sederhana dari pelaksanaan outbond.

Pasukan Merah mewakili pegawai KPPN Cirebon yang menggunakan seragam berwarna merah, Sedangkan pasukan putih adalah pegawai KPPN Kuningan dengan seragam SPAN berwarna putih. Dalam sambutan pembukaannya, Kepala KPPN Kuningan Eriswan mengharapkan agar jajarannya mampu mengambil hikmah dari beberapa permaianan yang dilakukan. Menurutnya, berbagai hikmah dalam permaianan itu sangat berguna dalam meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan prima kepada Stakeholders.

Setelah dibagi dalam 5 kelompok, seluruh peserta dengan hikmat mengikuti perintah dari instruktur untuk mengikuti beberapa game, diantaranya game mencapai target yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Kepala KPPN. Dalam game tersebut, para peserta mengeluarkan semua kemampuan yang dimiliki, bahkan hingga melepaskan kaos demi mencapai target yang ditetapkan. Dalam game ini, hikmah yang dapat diambil adalah kemauan kita untuk berkorban demi kepentingan kelompok

Selain itu ada pula game merangkai tali yang kusut menjadi membentuk sebuah lingkaran. Dalam permainan tersebut para pegawai KPPN diajarkan untuk tidak berjalan sendiri namun mengikuti arahan pimpinan sehingga masalah yang semula sangat rumit diselesaikan dapat segera terpecahkan dan hasilnya pun maksimal.

Usai aktivitas soft games, peserta bergerak menuju arena lain untuk mencoba permaianan menantang. Flying Fox, Jaring Laba-laba, dan Jembatan Satu Tali bergiliran dicoba oleh peserta. Ada kejadian unik nan menegangkan, saat Untung menaiki Flying Fox, tiba-tiba sampai ditengah berhenti dan membuatnya bergantung selama 10 menit, sontak saja para kru langsung bergegas menolong dan peserta yang lain tidak henti meneriakkan untuk tetap tenang.

Setelah ishoma, acara dilanjutkan dengan pemaparan service excellent dari BNI Cabang Cirebon. Dalam sesi tersebut dijelaskan detail mengenai cara bersikap yang baik dalam melayani, seperti mengucapkan salam, menyapa, dan menanyakan keperluan. Dalam sesi ini seluruh petugas Front Office dari KPPN Kuningan dan KPPN Cirebon saling bergantian memperagakan sikap pelayanan yang baik. Dalam pemaparan tersebut diberikan pula doorprize kepada peserta yang paling baik melayani dan kuis yang diberikan oleh Kepala KPPN Kuningan dan KPPN Cirebon. Akhirnya tepat pukul 16.00 WIB acara ditutup setelah Ahmad Nizar, Kepala KPPN Cirebon memberikan game kecil bermakna kekompakan.

Oleh: Teguh Puspandoyo, Kontributor KPPN Kuningan

Liputan Rakorwil lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2012
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Jelang akhir tahun anggaran 2012, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) pada tanggal 21-22 September 2012, di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Rakorwil tersebut diikuti oleh 33 peserta yang terdiri dari seluruh pejabat eselon II, III dan IV lingkup Kanwil DJPBN Provinsi D.I. Yogyakarta, KPPN Yogyakarta, Wonosari dan Wates. Rakorwil kali ini mengusung tema “Wujudkan Komitmen Yang Tinggi Menuju Pembentukan KPPN Percontohan Tahap VI dan Keberhasilan Capaian Kinerja TA 2012.”

Rakor dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Jumat (21/9). Dalam sambutannya, Hendro Baskoro mengharapkan agar rakorwil ini menjadi sarana forum komunikasi serta menumbuhkan semangat dan sensitifitas seluruh jajaran Kanwil Jogja dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas khususnya mewujudkan pembentukan KPPN Percontohan Tahap VI dan capaian kinerja tahun anggaran 2012. Pada kesempatan tersebut ia memaparkan hasil Rakernas Akuntansi dan Rapimtas yang diselenggarakan baru-baru ini di Jakarta seraya berpesan agar segera diimplementasikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pada rakorwil ini, masing-masing unit eselon III lingkup Kanwil menyampaikan expose progress report capaian kinerja pada semester I TA 2012 dan langkah-langkah strategis dalam mencapai target kinerja semester II TA 2012.

Khusus paparan Kepala KPPN Wonosari dan Wates disampaikan pula bagaimana kesiapan menghadapi perubahan status menjadi KPPN Percontohan pada bulan Oktober mendatang.

Pada hari kedua, dilaksanakan bermacam kegiatan yang dilaksanakan secara maraton, dimulai dari sholat Subuh berjamaah di Masjid Al Amanah Kanwil Jogja, dilanjutkan acara jalan santai dengan rute area persawahan di belakang kantor dan pertandingan persahabatan bola voli antara Tim Kanwil melawan KPPN.

Selepas sarapan pagi rakorwil dilanjutkan dengan sidang komisi. Para peserta dibagi dalam dua komisi, yaitu Komisi I membahas topik “ Persiapan Pembentukan KPPN Percontohan Tahap VI” dan Komisi II “ Langkah strategis mewujudkan percepatan penyerapan anggaran 2012”. Sidang komisi berhasil merumuskan beberapa langkah strategis yang kemudian diformulasikan menjadi intisari hasil rapat koordinasi wilayah.

Selepas acara penutupan, dilakukan kunjungan ke Istana Presiden Yogyakarta atau yang dikenal sebagai Gedung Agung. Para peserta rakor disambut dengan hangat oleh Kepala Rumah Tangga Istana. Selama lebih dari satu jam para peserta diajak berkeliling Istana yang didirikan pada tahun 1824 tersebut. Kunjungan dimulai dari gedung Seni Sono, dimana didalamnya terdapat ruang pameran koleksi seni dan cinderamata istana dari tamu-tamu negara yang berkunjung ke Gedung Agung. Kemudian rombongan berajak masuk Gedung Induk Istana yang berfungsi sebagai tempat penyambutan tamu resmi negara serta didalamnya terdapat ruang tidur presiden dan wakil presiden beserta keluarganya.

Kunjungan berikutnya ke Museum Benteng Vredeburg yang terletak berseberangan dengan Istana Presiden. Bekas benteng Belanda tersebut dibangun pertama kali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1760 atas permintaan Belanda yang dipimpin Gubernur Wilayah Pantai Utara Jawa Nicolaas Harting. Maksud dibangunnya benteng tersebut dengan dalih untuk menjaga keamanan keraton dan sekitarnya akan tetapi dibalik itu sesungguhnya Belanda ingin mengontrol segala perkembangan yang terjadi di keraton. Sejak dibangun sampai dengan sekarang, Benteng Vredeburg telah beberapa kali mengalami perubahan status hingga pada tahun 1992 Benteng Vredeburg ditetapkan sebagai Museum Khusus Perjuangan Nasional dengan nama Museum Benteng Vredeburg. Selama satu jam lebih para peserta seakan berada di masa lampau melihat sejarah bangsa yang terukir dalam bermacam visualisasi dan diorama di museum ini.

Dari kunjungan di dua tempat yang bersejarah tersebut, para peserta mendapat hikmah yang amat berharga. Para peserta dapat memaknai perjuangan para pendahulu, para pahlawan bangsa dalam memperjuangkan/mempertahankan kemerdekaan bangsa ini dengan segenap jiwa dan raganya. Selain itu, para peserta dapat memahami teran penting dan krusial dari Yogyakarta baik Sultan maupun masyarakatnya dalam sejarah NKRI sehingga sangat layak daerah ini berstatus sebagai daerah istimewa. Tentu saja hal itu memupuk pelestarian benda-benda purbakala untuk memperkokoh jati diri bangsa.

Jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta berharap semangat perjuangan, rela berkorban dan keistimewaan seperti inilah, dapat tercermin dalam dalam diri masing-masing sebagai Nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil Yogyakarta