Liputan Kunjungan Wakil Walikota Palopo di KPPN Palopo

Palopo, djpbn.kemenkeu.go.id - Wakil Walikota Palopo Rahmat Masri Bandaso, melakukan kunjungan yang pertama kali ke KPPN Palopo, Senin (22/10). Ia ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung kepada para pegawai Palopo, karena KPPN Palopo dianggap olehnya sebagai salah satu instansi yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian di Kota Palopo.

”Terima kasih, realisasi penyerapan anggaran belanja negara di kota Palopo tidak lepas dari peran kantor ini. Secara grafik, realisasi penyerapan anggaran belanja negara yang terjadi di tahun lalu, menunjukkan grafik yang cukup baik, dan hal ini merupakan indikator kinerja yang baik”, ucap Wakil Walikota tersebut sebagai rasa terima kasihnya kepada KPPN Palopo.

Selain ucapan terima kasih yang dilontarkannya, Wakil Walikota Palopo tersebut juga memberi apresiasi atas penataan lay out Front Office yang cukup modern, didukung dengan pelayanan prima (service excellent). ”Pelayanan fisik dan non-fisik yang diterapkan kantor ini sudah sangat modern, ruang pimpinan juga demikian, dari ruangan front office ini tampak keadaan ruangan pimpinannya, beginilah kantor yang nyaman” lanjutnya. Ia juga menghampiri, salut dan bangga atas dedikasi salah satu pegawai yang sedang memakai tongkat akibat kecelakaan, tetapi tetap masuk kerja dan menanyakan keadaan pegawai tersebut.

“KPPN Palopo memberikan pelayanan dengan sistem pelayanan One Stop Service, misalnya pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana berlangsung di front office, tidak dibolehkan berhubungan kepada petugas kami selain petugas front office,  layanan yang kami berikan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan kepada mitra kerja KPPN Palopo. Dengan pelayanan tersebut, Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada keluhan yang kami terima’’, demikian Saor Silitonga, kepala KPPN Palopo, mengawali sambutannya.

Kunjungan tersebut meski terkesan mendadak, namun tidak mengganggu pelayanan yang diberikan oleh KPPN Palopo kepada mitra kerja. Kepala KPPN Palopo juga menambahkan bahwa KPPN sebagai kuasa BUN di daerah, secara utuh berperan aktif, mendorong,  dan memberikan kewenangan kepada KPA/ mitra kerja/ satker untuk melaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka penyerapan realisasi anggaran Belanja Negara sesuai dengan prinsip Let’s the manager manage.

Saor Silitonga juga mengingatkan kembali, ”Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran belanja, Kementerian Keuangan telah menerapkan berbagai kebijakan agar tidak terjadi “bom SPM”, penumpukan SPM di tahun anggaran”, balas Saor, Kepala KPPN Palopo, ”Pada Triwulan III tahun 2012,  realisasi penyerapan Anggaran Belanja oleh Satuan Kerja telah melampaui target realisasi yang telah dikontrakkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three, kami punya kontrak kinerja atas hal itu”.

Setelah beramah tamah dengan para pegawai di ruang front offce, Kepala KPPN Palopo mengajak Wakil Walikota tersebut untuk berdiskusi di dalam ruangan kepala kantor sebagai wujud sinergitas Pemerinatah Pusat dengan Pemerintah Kota Palopo, perwujudan  nilai “Sinergi”, Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang diterapkan oleh KPPN Palopo.  Di dalam ruangan tersebut,  Kepala KPPN Palopo didampingi oleh para kepala Seksi dan Kepala Subbag Umum, meyampaikan beberapa layanan yang diberikan KPPN Palopo. Wakil Walikota mengharapkan agar pelayanan yang diterapkan KPPN Palopo dapat dipertahankan dan berharap agar seluruh bentuk pelayanan yang diterapkan pemerintah Kota Palopo,  khususnya Kantor Pelayanan, dapat menerapkan pelayanan seperti pelayanan yang diberikan oleh KPPN Palopo. Dirinya juga optimis bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2013 mendapat predikat status Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Oleh: Kontributo KPPN Palopo

Liputan Forum Group Discussion (FGD) Percepatan Penyerapan Anggaran dan Langkah Langkah Mengatasi Penumpukan Penyampaian SPM ke KPPN pada Akhir Tahun Anggaran 2012.
Jogjakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Sampai dengan akhir Triwulan III TA 2012  Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mencatat realisasi anggaran satker lingkup wilayah pembayaran KPPN Jogja, KPPN Wates dan KPPN Wonosari sebesar Rp 4,543,190,138,815 atau 54,8% dari pagu Rp 8,290,083,695,050 yang tersebar di 48 Kementerian/Lembaga. Jumlah realisasi anggaran ini masih belum mencapai target penyerapan tingkat nasional yang ditentukan yaitu sebesar 60 %.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Hendro Baskoro pada acara pembukaan Forum Group Discussion (FGD) Percepatan Penyerapan Anggaran dan Langkah-Langkah Mengatasi Penumpukan Penyampaian SPM ke KPPN pada akhir TA 2012, Rabu (24/10) di Aula Lantai III Kanwil DJPB Provinsi DIY. Sebelum mengakhiri sambutannya Hendro Baskoro menyampaikan rencana validasi DIPA TA 2013 yang tidak lagi dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan melainkan oleh Ditjen Anggaran dalam rangka meningkatkan pelayanan. Terakhir Dirinya berpesan agar kita semua mempunyai semangat dan sensitivitas yang tinggi untuk dapat meningkatkan penyerapan anggaran, sehingga APBN yang terbatas ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman arti pentingnya penyerapan anggaran kepada satker, memberikan solusi terhadap permasalahan penyerapan anggaran, melakukan evaluasi dan langkah-langkah untuk mempercepat proses penyerapan, serta mengantisipasi  penumpukan penyampaian SPM ke KPPN pada akhir tahun anggaran ini diselenggarakan di tiga lokasi yaitu : di KPPN Wonosari tanggal 18 Oktober 2012 dengan peserta semua satker lingkup pembayaran KPPN Wonosari yaitu 61 satker, di KPPN Wates tanggal 22 Oktober 2012 dengan peserta semua satker lingkup pembayaran KPPN Wates yaitu 47 satker, dan di Kanwil DJPB Provinsi DIY tanggal 24 Oktober 2012 dengan peserta satker yang sampai dengan akhir triwulan III realisasi anggarannya masih dibawah 40% yaitu 49 satker.

Acara Forum Group Discussion (FGD) berjalan dengan tertib sesuai dengan apa yang diharapkan, terjadi interaksi yang baik antara nara sumber dengan para peserta. Diawali dengan review alokasi anggaran dan progress report penyerapan anggaran TA 2012 oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Hendro Baskoro, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan percepatan realisasi dan pengajuan SPM oleh Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Yogyakarta Nur Arif Nuryanto.  Acara diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab permasalahan seputar penyerapan anggaran dan antisipasi penumpukan penyampaian SPM ke KPPN pada akhir tahun anggaran.

Masalah yang selama ini menyebabkan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target antara lain sebagaimana hasil survey yang telah dilaksanakan terhadap 62 satker menunjukkan bahwa tingkat pemahaman satker terkait pelaksanaan anggaran sebesar 75%. Yang masih perlu mendapat perhatian adalah klasifikasi penyelesaian hak tagih yang hanya mencapai 55%, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam PMK Nomor : 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban
APBN pada Satker belum dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil diskusi dicapai kesepakatan solusi pemecahan masalah yang segera ditindaklanjuti baik itu oleh satker, KPPN, maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk proses percepatan penyerapan anggaran.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta bersama KPPN menyatakan siap untuk bekerja sama dalam melakukan pendampingan dan edukasi kepada semua satker yang mempunyai masalah penyerapan anggaran, sehingga diharapkan sampai dengan akhir tahun nanti semua satker bisa mencapai realisasi diatas 90%.

Oleh : Evan Himawan, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Liputan Soft Launching KPPN Percontohan Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Barat
Singkawang, djpbn.kemenkeu.go.id - Lima pukulan gong yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Drs. Syech Bandar, M.Si menandai secara resmi implementasi lima KPPN Percontohan lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Barat. Kelima KPPN tersebut adalah KPPN Singkawang, KPPN Sanggau, KPPN Sintang, KPPN Putussibau dan KPPN Ketapang. Peresmian dipusatkan di KPPN Singkawang, Senin (1/10).

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Barat menancapkan tonggak sejarah dalam perjalanan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan mengadakan soft launching lima KPPN percontohan lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Barat. Acara dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Singkawang, Para Pimpinan Perbankan Mitra Kerja KPPN Singkawang, Perwakilan Satker Mitra Kerja KPPN Singkawang dan Para Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Barat.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Barat Teddy Rukmantara dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan pembentukan KPPN Percontohan yang dibentuk secara bertahap sejak tahun 2007. Pada Tahun 2012 pembentukan KPPN Percontohan sampai pada tahap VI sehingga lengkap 176 KPPN di Indonesia saat ini berstatus sebagai KPPN Percontohan. Beliau juga meminta dukungan dan kerja sama kepada semua pihak yang hadir untuk ikut serta menjaga agar reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan selalu berjalan sukses dan lancar.

Sementara itu, Walikota Singkawang dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang mengucapkan selamat atas perubahan status KPPN Singkawang. Beliau berharap dengan perubahan status KPPN Singkawang dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beliau juga berpesan agar kinerja KPPN Singkawang selama ini yang sudah baik agar dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Di akhir acara dilakukan kunjungan ke ruang pelayanan (Front Office) KPPN Singkawang dan dilakukan demo penerbitan SP2D dan rekonsiliasi SAI dan SAU antara Satker dan KPPN. Acara ini dipandu langsung oleh Kepala KPPN Singkawang Bpk. Mohammad Munawar. Para undangan cukup puas dan terkesan atas penjelasan yang disampaikan oleh Kepala KPPN Singkawang. Acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan siang di Aula KPPN Singkawang.

Oleh: Maryono Kontibutor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar

Purwodadi, djpbn.kemenkeu.go.id- Setelah kurang lebih tiga tahun menerapkan SOP KPPN Percontohan, mulai 1 Oktober 2012 secara resmi KPPN Purwodadi menjadi KPPN Percontohan. Sebagai bentuk rasa syukur atas peresmian tersebut, KPPN Purwodadi menggelar acara tasyakuran sederhana dengan siraman rohani dilengkapi hidangan nasi tumpeng, Kamis (11/10).

Acara dibuka oleh Plh. Kepala KPPN Purwodadi Suwito Edy Purnomo. Ia mengatakan bahwa dengan perubahan status ini tentunya membawa beberapa dampak, yaitu dampak finansial dan dampak pekerjaan. Dirinya mengharapkan dengan dampak finansial yang ada, para pegawai dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pekerjaan sehingga perkembangan organisasi semakin maju sesuai dengan implementasi nilai-nilai kementerian keuangan.

Senada dengan sambutan awal pimpinan, siraman rohani yang disampaikan oleh Ustadz Malik juga memberikan nasehat kepada seluruh pegawai agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahuwata’ala atas perubahan status menjadi KPPN Percontohan. Selain itu, menurutnya harus diingat bahwa dengan status percontohan ini akan menambah amanah bagi semua pegawai karena pelayanan kantor harus senantiasa dijaga, ditingkatkan dan menjadi contoh teladan yang baik bagi satuan kerja atau pihak lain. Para pegawai harus dapat bekerja dengan hati, saling menghormati,menemukan solusi terbaik, bersikap proaktif, melakukan perbaikan terus-menerus dan selalu mengembangkan inovasi dan kreativitas. Dengan amanah yang semakin bertambah ini, segala perilaku para pegawai dalam bekerja harus dilandasi nilai-nilai religius sehingga dapat menjadi pegawai yang professional dan selalu ada perubahan untuk menjadi lebih baik.

Pada acara tasyakuran tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan bagi salah satu pegawai terbaik sesuai pilihan pegawai melalui polling pada beberapa waktu sebelumnya. Imam Subekhi diberikan penghargaan sesuai dengan pilihan pegawai KPPN Purwodadi, salah satu kontribusinya adalah membuat dan mengirimkan laporan perencanaan kas dengan benar, tepat dan lengkap. Acara ditutup dengan pemotongan nasi tumpeng, penyerahan potongan nasi tumpeng diwakili oleh pegawai yunior kepada pegawai senior dengan harapan terjadi sinergi antara dua generasi dalam membangun dan memajukan organisasi. Setelah itu acara dilanjutkan dengan makan bersama untuk semua pegawai dan para tamu dari satuan kerja.

Oleh: Khusnul Fuad-Kontributor KPPN Purwodadi

Liputan peresmian KPPN Percontohan Kanwil Lampung
Kotabumi, djpbn.kemenkeu.go.id – Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung tidak mau ketinggalan dalam gerakan reformasi yang terus digelorakan di seluruh pelosok negeri. Tiga KPPN di wilayahnya diresmikan sebagai KPPN Percontohan. Mereka adalah KPPN Kotabumi, KPPN Liwa dan KPPN Metro. Launching atau persemian dilakukan secara simbolis pada hari Rabu, 10 Oktober 2012 di KPPN Kotabumi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, R. Moch. Atlap Noor Syamsoe, yang sekaligus meresmikan gedung baru KPPN Kotabumi. Hadir dalam acara tersebut Bupati komunikasi pimpinan daerah (forkompinda) Kabupaten Lampung Utara, seluruh Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran lingkup KPPN Kotabumi, Kepala Cabang Bank dan Pos mitra KPPN Kotabumi, serta Kepala Cabang PT. Askes ini. Sementara itu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung dan Bupati Kabupaten Lampung Utara menandatangani prasasti peresmian Gedung KPPN Kotabumi.

Launching layanan prima KPPN Percontohan merupakan kegiatan nasional Ditjen Perbendaharaan yang juga dilakukan hampir bersamaan di seluruh Provinsi. Selama bulan Oktober 2012 ini, Ditjen Perbendaharaan telah meresmikan 134 KPPN non Percontohan menjadi KPPN Percontohan. Dengan demikian, seluruh KPPN se-Indonesia yang berjumlah 176 sudah menjadi KPPN Percontohan. Meskipun, pada dasarnya pelaksanaan layanan prima penyaluran dana APBN melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) KPPN Percontohan sudah dilaksanakan oleh seluruh KPPN sejak tahun 2007 silam.

Layanan KPPN di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung meliputi layanan Pembayaran dana APBN, administrasi Penerimaan negara dan Panatausahaan / pelaporan pertanggungjawaban APBN. Adapun misi layanan KPPN percotohan adalah menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara cepat, tepat dan tanpa biaya, mengelola penerimaan negara secara profesional, akurat, dan tertib, serta mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akuntabel. Launching KPPN Percontohan ini merupakan momentum penting bagi seluruh keluarga besar Ditjen Perbendaharaan. “Impian kami untuk memiliki kantor layanan yang menerapkan proses bisnis modern, sumber daya manusia yang berkualitas dan handal serta nyaman di seluruh Indonesia telah terwujud, meskipun masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan. KPPN Percontohan ini merupakan persembahan bagi perbaikan layanan kepada seluruh stakeholder kami,” ujar R. Moch Atlap Noor Syamsoe, mengawali sambutannya sebelum meresmikan KPPN Kotabumi, KPPN Metro dan KPPN Liwa menjadi KPPN Percontohan.

Dana APBN yang dikelola/disalurkan melalui empat KPPN di Provinsi Lampung adalah sebesar Rp.6.376.251.955.000,- dengan rincian melalui KPPN Bandar Lampung Rp 4.979.645.081.000,- KPPN Kotabumi Rp 534.020.353.000,- KPPN Metro Rp 599.400.724.000,- dan melalui KPPN Liwa sebesar Rp 162.932.790.000,-

“Sejak berjalannya reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan selalu berkomitmen dalam menjalankan reformasi birokrasi tersebut. Salah satu komitmen tersebut kami wujudkan dalam implementasi KPPN Percontohan ini. Dimulai pada tahun 2007, kami melaksanakan implementasi KPPN Percontohan Tahap I melalui 18 KPPN di beberapa ibukota propinsi. Pada saat itu, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati berkenan meresmikan KPPN Jakarta II dan secara simbolis meresmikan 17 KPPN lainnya menjadi KPPN Percontohan,” kata R. Moch Atlap Noor Syamsoe.

Sejalan dengan komitmen reformasi birokrasi (penyempurnaan Proses Bisnis, Penataan Organisasi, dan Manajemen SDM), Ditjen Perbendaharaan memperoleh berbagai prestasi tingkat nasional, yaitu pertama Survey Kepuasan Stakeholder yang diselenggarakan UI dan IPB menempatkan Ditjen Perbendaharaan dengan angka tertinggi selama empat tahun berturut-turut yaitu mulai tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011, kedua Ditjen Perbendaharaan mendapatkan Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden pada tahun 2008 dan 2010, keempat peringkat pertama pada Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang diselenggarakan oleh KPK pada tahun 2010, kelima Survey Integritas Layanan pada tahun 2010 dan 2011 oleh KPK dengan nilai tertinggi, dan keenam adalah KPPN Semarang II sebagai Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Kementerian Keuangan di tahun 2011, sedangkan ditahun 2012 ini mewakili Kementerian Keuangan untuk memperebutkan Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden.

Sementara itu, Kepala KPPN Kotabumi, Hajoe Saptaria, dalam sambutannya menyampaikan “Untuk ditetapkan menjadi KPPN Percontohan, KPPN Kotabumi telah menjalani proses tahapan-tahapan yang meliputi penyempurnaan standar layanan dimana sejak tahun 2007 telah menerapkan SOP KPPN Percontohan, melakukan penyempurnaan standar sarana dan prasarana kerja berupa perbaikan layout dan images building dan tahapan yang paling krusial adalah 92 persen pegawai KPPN Kotabumi telah memenuhi standar kompetensi jabatan pegawai yang diseleksi melalui test assessment yang diselenggarakan oleh kantor pusat Ditjen Perbendaharaan”.

Bupati Kabupaten Lampung Utara, Zainal Abidin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharan beserta instansi vertikal di daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi terutama dalam hal menjamin kelancaran pelaksanaan anggaran / dana APBN. Beliau menambahkan bahwa jajaran pemerintah daerah senantiasa mendukung dan bersinergi bersama Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Bupati berharap, KPPN Percontohan benar-benar dapat dijadikan contoh dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik.

Diakhir acara, para undangan berkesempatan untuk mengunjungi langsung Front Office KPPN Kotabumi dan menyaksikan layanan publik yang diberikan KPPN antara lain penyelesaian SPM untuk menjadi SP2D dengan janji layanan kurang dari 1 jam. Satuan kerja berharap layout yang modern dan pelayanan yang profesional menjadi kombinasi yang sempurna untuk sebuah kantor layanan yang didam-idamkan oleh masyarakat.

Oleh : Puji Astuti – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Lampung
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi PMK No. 113/PMK.05/2012, PMK No. 81/PMK.05/2012 dan Pemantapan Penyusunan Laporan Keuangan pada KPPN Putussibau
Putussibau.perbendaharaan.go.id – Dalam rangka menyampaikan ketentuan terbaru mengenai perjalanan dinas dalam negeri dan belanja bantuan sosial, KPPN Putussibau menyelenggarakan acara Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 113/PMK.05/2012, PMK No. 81/PMK.05/2012 dan Pemantapan Penyusunan Laporan Keuangan, Kamis (11/9). Sosialisasi tersebut dihadiri oleh 29 satuan kerja dalam wilayah kerja KPPN Putussibau.

Kepala KPPN Putussibau, Yusuf Widjaya menyampaikan tujuan dan latar belakang diadakannya acara sosialisasi antara lain untuk meningkatkan pemahaman atas PMK No. 113/PMK.05/2012, sebagai pengganti PMK sebelumnya, PMK No. 07/PMK.05/2008, yang cenderung multi tafsir bagi satuan kerja. Ia juga berharap agar setelah sosialisasi ini tidak ditemukan lagi hal-hal yang sifatnya membingungkan terkait belanja bantuan sosial dan penyusunan laporan keuangan.

Selain itu, Yusuf Widjaya mengingatkan kembali layanan-layanan yang telah disediakan oleh KPPN Putussibau antara lain mailing list, website, rekonsiliasi melalui e-mail, sms center, dan Klinik Perbendaharaan untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hingga saat ini baru beberapa satuan kerja yang menggunakan layanan-layanan tersebut. Klinik Perbendaharaan sebagai layanan terbaru dari KPPN Putussibau ditujukan untuk menyediakan konsultasi terkait layanan-layanan yang diberikan oleh KPPN Putussibau contohnya aplikasi SAI. Di akhir sambutan, dirinya juga memberikan motivasi kepada para peserta sosialisasi untuk mempersiapkan satuan kerja masing-masing menjelang akhir Tahun Anggaran 2012. “Sebagai ujung tombak Kementerian/Lembaga masing-masing di wilayah ini, mari kita saling berkoordinasi agar semua berjalan dengan sempurna,” tambahnya.

Selepas sambutan singkat Kepala KPPN Putussibau, sesi pertama disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Johan. Pada sesi awal ini, terdapat dua materi yang dipaparkan yaitu PMK No. 113/PMK.05/2012 mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dan PMK No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Pada sesi kedua, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Purwanto, menyampaikan materi mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan. Atensi para peserta sosialisasi sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta sosialisasi terkait dengan materi yang disampaikan dan kesemuanya dijawab secara tuntas oleh narasumber sosialisasi.

Oleh : Riski Prasetyo P.

Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel di KPPN Baturaja
Baturaja, djpbn.kemenkeu.go.id - Layanan Perbendaharaan di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel memasuki era baru, ketika Implementasi KPPN Percontohan untuk KPPN Baturaja, Lahat, Lubuk Linggau dan Sekayu resmi diuncurkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Iskandar, Selasa (16/10), di KPPN Baturaja. Sebelumnya, KPPN Palembang telah menyandang status Percontohan sejak tahun 2007.

Acara soft launching kali ini yang bertajuk “Pewujudan Integritas, Profesionalisme, Sinergi,Pelayanan, dan Kesempurnaan yang lebih baik demi kesinambungan Reformasi Birokrasi”. Di bawah naungan cuaca yang cerah, acara dimulai tepat waktu pada pukul 9.00 WIB. Dalam kesempatan tersebut, terlihat hadir Wakil Bupati OKU beserta jajaran, unsur Muspida, mitra kerja seperti Perbankan dan Pos, serta para pimpinan satker di wilayah kerja KPPN Baturaja. Mereka memberi respons positif, ditandai dengan applaus yang meriah di beberapa moment, baik sambutan maupun peresmian simbolik. Termasuk pula appresiasi yang disampaikan secara lisan khususnya oleh jajaran Pemda yang menilai kondisi layanan KPPN Baturaja baik dari layout, ketersediaan sarana prasarana maupun prosedur dapat menjadi benchmark layanan publik di daerah.

Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lalu penyampaian laporan dari KPPN Baturaja yang disampaikan oleh Kasubag Umum KPPN Baturaja, Sri Wiyono selaku Plh. Kepala KPPN Baturaja mewakili Kepala KPPN Baturaja yang sedang mengikuti Diklatpim III, Soft Launching implementasi KPPN Percontohan di Baturaja ini diresmikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Peresmian secara simbolik ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan plakat simbol soft launching kepada seluruh Kepala KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Iskandar.

Dalam sambutannya, Iskandar menyatakan bahwa implementasi KPPN-P merupakan jawaban dan koreksi atas stigma lama pelayanan birokrasi yang lamban, berbelit-belit, tanpa kepastian dan sarat KKN. Menurutnya, sesuai amanat reformasi birokrasi, dengan SOP percontohan yang baku, serta didukung perbaikan sarana-prasarana, SDM terseleksi kompetensinya, serta uji prosedural dengan kriteria yang ketat, pelayanan perbendaraan terutama pencairan dana APBN seperti yang selama ini dikenal masyarakat bisa berjalan cepat, tepat, transparan, jelas norma waktunya, jelas prosedur dan persyaratannya serta terutama tidak lagi bernuansa KKN. Ia menambahkan , sebagai contoh yang paling nyata adalah penyelesaian Surat Perintah Membayar (SPM) dari satuan kerjamenjadi Surat Perintah Percairan Dana (SP2D) sebagai dokumen pencairan anggaran yang semula waktu penyelesaiannya 1-3 hari bahkan 1 minggu, kini bisa diselesaikan hanya dalam tempo 1 jam saja.

Dengan perbaikan layanan ini, diharapkan keberadaan KPPN dapat bersinergi, menjadi mitra kerja yang baik bagi instansi pemerintah di daerah (satker), termasuk Pemda, dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional serta memberi dampak positif bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Sumsel juga menyampaikan agar segenap jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Sumsel, utamanya KPPN Percontohan dapat senantiasa mewujudkan layanan perbendaharaan dengan semangat “melayani dengan hati” sebagai pengejawantahan nilai-nilai utama Kementerian Keuangan.

Senada dengan itu, Wakil Bupati OKU mewakili Pemda dalam sambutannya menyatakan bahwa KPPN Percontohan dapat menjadi contoh bagi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di segala lini. Di samping itu, ia mengemukakan pula harapan bahwa pelayanan yang diberikan dapat diwujudkan tidak hanya cepat dan simple, tetapi juga dengan ramah dan menyenangkan bagi pengguna layanan publik. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh perwakilan satker yang diwakili oleh Kepala BPS OKU dalam sambutannya yang mengungkapkan perbedaan nyata pelayanan perbendaharaan oleh KPPN di era lama dan di era percontohan ini.

Tak ketinggalan, untuk memperkuat penyampaian komitmen layanan percontohan, juga dideklarasikan janji layanan KPPN Percontohan yang dibacakan oleh pejabat/pegawai KPPN Baturaja mewakili segenap jajaran insan Perbendaharaan di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel. Mengawali tinjauan layanan percontohan di front office KPPN Baturaja, dilakukan pengguntingan pita/rangkaian melati oleh Wakil Bupati OKU, Kuryana Azis didampingi istri, sebagai tanda telah beroperasinya SOP Percontohan pada KPPN Baturaja, Lahat, Lubuk Linggau dan Sekayu.

Dalam tinjauan yang dipandu langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, ia kembali mengutarakan kepada Wakil Bupati, unsur Muspida dan para hadirin tentang berbagai upaya improvement di berbagai lini yang telah dilakukan dalam mewujudkan layanan percontohan. Ia melanjutkan bahwa implementasi SOP Percontohan sendiri di KPPN Baturaja, Lahat, Lubuk Linggau dan Sekayu sesungguhnya telah dilaksanakan sejak tahun 2009 yang lalu. Sesi tinjauan ini juga disertai presentasi video klip profil KPPN Percontohan serta prestasi-prestasi yang telah diraih Ditjen Perbendaharaan dalam hal layanan dan implementasi reformasi birokrasi produksi Media Centre Ditjen Perbendaharaan. Oleh: Purwo Widiarto – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel

Liputan Sosialisasi Materi Workshop Penegakan Disiplin Tahun 2012 dan Materi Terkait Reformasi Birokrasi Ditjen Perbendaharaan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
Pekanbaru, djpbn.kemenkeu.go.id. Pada tanggal 18 Oktober 2012 bertempat di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan provinsi Riau diajak untuk memahami materi disiplin Pegawai Negeri Sipil dan materi terkait reformasi Birokrasi Ditjen Perbendaharaan dalam acara Sosialisasi Materi Workshop Penegakan Disiplin Tahun 2012 dan Materi Terkait Reformasi Birokrasi Ditjen Perbendaharaan.

Acara dimulai dengan sambutan Plh. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Dirgohaju Widodo. Dalam kata sambutannya, Dirgohaju Widodo mengatakan pelaksanaan sosialisasi merupakan tindak lanjut dari amanah Menteri Keuangan untuk melaksanakan quality assurance atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya di Ditjen Perbendaharaan agar sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ahmad Santoso, Kasubbag Kepegawaian Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau. Materi pertama yang disampaikan adalah Disiplin PNS (PP 53 Tahun 2010/ Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010, dilanjutkan dengan pemutaran film "Kita v.s. Korupsi", kemudian disambung dengan pengenalan whistleblowing system di Kementerian Keuangan.

Setelah istirahat makan siang para pegawai disuguhkan materi terkait Road Map Ditjen Perbendaharaan, area-area kritis yang resisten terhadap perubahan delapan reformasi birokrasi, dan terakhir Penerapan Standar Pelayanan Minimum di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

Selain para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, acara sosialisasi juga diikuti oleh para Kasubbag Umum KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaaan Provinsi Riau, yang selanjutnya harus melaksanakan sosialisasi kepada para pegawai di KPPN masing masing.

Pada akhir acara Dirgohaju Widdodo mengajak semua pejabat dan pegawai di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau dengan penuh kesadaran dan komitmen untuk dapat menerapkan segala ketentuan, terutama disiplin PNS dan kode etik PNS sebagai upaya menyukseskan program Reformasi Birokrasi di Ditjen Perbendaharaan.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau