Liputan Kunjungan Direktur SMI ke KPPN Parepare
Parepare.perbendaharaan.go.id – Semangat tanpa mengenal lelah , itulah yang ditunjukkan oleh Direktur SMI Ditjen Perbendaharaan, Dra. Anandy Wati, MPM beserta rombongan untuk melihat dari dekat Kesiapan KPPN Parepare menjadi KPPN Percontohan, Rabu (12/9). Sebelumnya ia menghadiri acara di Makassar untuk mensosialisasikan PMK 114/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Dalam kunjungan ke KPPN Parepare, Anandy ingin mengetahui kesiapan Sarana dan Prasarana Pelayanan, serta Penataan Arsip yang ada di KPPN Parepare, “SOP sudah dilaksanakan dengan baik, Layout Ruang Pelayanan, Ruang Middle Office maupun back office sangat bagus sesuai dengan Standard Sarpras yang telah ditetapkan, Sumber Daya Manusia juga sudah memenuhi Kompetensi yang diinginkan oleh Organisasi, jadi KPPN Parepare siap menjadi KPPN Percontohan” ungkapnya.

Kepala KPPN Parepare, Drs. Mattaro Nurdin Arta juga menyampaikan kepada Direktur SMI beserta rombongan bahwa KPPN Parepare sudah banyak melakukan perubahan baik Perubahan tata layout maupun pembenahan kompetensi pegawai, “Kami telah banyak berbenah untuk menghadapi kesiapan KPPN Percontohan maupun Implementasi SPAN, Tata layout sudah kami tata sedemikian rupa sesuai dengan sarpras, ruang pelayanan kami percantik sehingga stakeholders merasa nyaman. Untuk Kompetensi Pegawai, hasil assessment pegawai pelaksana mencapai kelulusan sebesar 99% artinya seluruh pegawai KPPN Parepare siap menjadi KPPN Percontohan dan Menjalankan Implementasi SPAN secara penuh,” kata Kepala KPPN.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulselbar, Usdek Rahyono, dirinya mengatakan bahwa berdasarkan pengamatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulselbar, 24 Pegawai KPPN Parepare sudah cukup layak kompetensinya untuk dijadikan sebagai pegawai KPPN Percontohan, dan beliau berharap agar senantiasa melakukan perbaikan dan menggali informasi yang up to date, “Kemampuan SDM KPPN Parepare harus senantiasa ditingkatkan dengan mengadakan beberapa kegiatan seperti Gugus Kendali Mutu dan pemantapan kesiapan penerapan SPAN,” imbuhnya.

Dra. Marni Misnur, Kabid PP Kanwil yang ikut dalam rombongan, mengapresiasi juga tata layout KPPN Parepare, “Ruang Pelayanan sudah sangat memadai, layak dan sesuai Sarpras harus bisa memotivasi pegawai agar lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada stakeholders terutama pembinaan kepada satker,” tegasnya.

Masih dalam kunjungannya Anandy mengamati langsung sarana pelengkap sebagai pra-syarat terpenuhinya standard pelayanan seperti tempat parkir tamu yang aman, “jangan sampai tamu sulit memarkir kendaraannya, tempat parkir itu ditata dengan rapi dan dihiasi dengan tanaman hidup yang teduh dan asri karena itu juga bagian dari kenyamanan pelayanan,” ujarnya.

Setelah berbincang di ruangan kepala kantor, M.Nurdin Arta mengajak Anandy melihat ruang arsip, “ruang arsip kami tata seperti ini bu, dengan fasilitas yang sederhana masih kelihatan rapi, namun sudah ditata dengan E-Filling System, kami ingin ruang arsip itu plus ruang bermain, oleh karena itu kami letakkan ditengahnya meja pingpong untuk bermain secara bergantian, kemudian dilengkapi juga dengan kulkas. Sehingga tidak terkesan seperti gudang arsip,” ujar kepala KPPN Parepare.

Anandy berpesan bahwa kalau dialokasikan dananya, ruang arsip agar segera direhabilitasi dan mengolah System arsip menggunakan teknologi informasi secara penuh. “Nantinya ada ruang untuk penyimpanan softcopy , hardcopy, arsip statis , serta arsip yang menanti dihapus karena sudah diusulkan untuk dihapus. Nanti SOP akan kita sempurnakan karena pak menteri itu selalu memperhatikan tata arsip, bahkan pak sesditjen pun selalu perhatian dengan arsip kantor” imbuh Anandy

Mengakhiri kunjungannya Anandy sekali lagi mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa meningkatkan pelayanan kepada stakeholders semua pejabat harus inovatif dan harusnya lebih bersemangat kalau udah menjadi KPPN Percontohan, selanjutnya beliau meninggalkan KPPN Parepare menuju ke Makassar.

Dilaporkan Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare

Liputan Sosialisasi dan Evaluasi Penyerapan Anggaran di KPPN Wates
Wates, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Wates mengundang Para Kuasa Pengguna Anggaran dan staf pengelola keuangan satuan kerja dalam wilayah pembayarannya untuk mengikuti sosialisasi dan evaluasi penyerapan anggaran, Kamis (30/8). Kegiatan sosialisasi kali ini ditujukan untuk mengupas materi terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, dan upaya percepatan penyerapan anggaran, khususnya untuk periode Triwulan III 2012 dengan meminta komitmen dari para KPA.

Acara yang mengusung tema “Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 113/PMK.05/2012 dan Percepatan Penyerapan Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2012” ini juga ditujukan sebagai wadah evaluasi dan komunikasi antara Kepala KPPN Wates selaku Kuasa BUN di Daerah dan para Kuasa Pengguna Anggaran terkait proses penyerapan anggaran. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat hasil monitoring realisasi penyerapan DIPA pada lingkup KPPN Wates pada Triwulan II TA 2012 masih dibawah target yang ditetapkan dalam IKU Ditjen Perbendaharaan. Selain itu, KPPN Wates juga merasa perlu untuk memberikan encouragement kepada para pengelola keuangan satker untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran sehingga penumpukan pengajuan SPM pada akhir tahun anggaran diharapkan tidak akan terulang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-596/MK.05/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Langkah-langkah Mengatasi Penumpukan Penyampaian Surat Perintah Membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2012 .

Sekapur sirih dari Kepala KPPN Wates, Lili Khamiliyah, memaparkan tentang pentingnya kegiatan sosialisasi dan mendorong para Kuasa pengguna Anggaran untuk lebih memperhatikan perkembangan penyerapan anggaran yang dikelolanya. Selepas menyampaikan sambutannya, Lili Khamiliyah melanjutkan acara dengan menyampaikan presentasi mengenai Percepatan Penyerapan Anggaran. Lili menampilkan data realisasi penyerapan anggaran non belanja pegawai sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 secara rinci pada masing-masing satker. Diinformasikan juga oleh Ibu Lili bahwa target pencapaian penyerapan anggaran untuk Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial (Non Belanja Pegawai) sampai dengan Triwulan III TA 2012 yang akan berakhir pada tanggal 28 September 2012 adalah 60 %. Dari data tersebut, Ibu Lili mengharapkan agar seluruh satker dapat mengambil langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran agar target yang ditentukan dapat tercapai pada waktunya.

Sesi kedua diisi oleh narasumber dari Seksi Bank/Giro Pos, Rr Widyawati Sulistya, dan dari Seksi Pencairan Dana, Amalia Pratiwi. Widyawati Sulistya menyampaikan materi mengenai Retur SP2D dan evaluasi penyebab terjadinya Retur SP2D yang dari bulan ke bulan selalu meningkat. Beliau mengharapkan para satuan kerja untuk lebih berhati-hati dalam pencantuman nomor rekening dan nama penerima pada SPM sehingga Retur SP2D dapat diminimalisir. Selanjutnya Amalia Pratiwi menyampaikan materi Perencanaan Kas yang menekankan pada pentingnya implementasi perencanaan kas serta mengingatkan kembali kepada para peserta untuk disiplin dalam mengirim dan meng-update perencanaan kas sesuai waktu yang telah ditentukan.

Materi yang merupakan topik pokok, yaitu sosialisasi PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap dipaparkan oleh Samija dari Seksi Pencairan Dana. Samija secara jelas mengupas poin-poin penting mengenai Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Harapan dari KPPN Wates, setelah mengikuti sosialisasi ini, para peserta memperoleh peningkatan pemahaman dalam hal Pengelolaan Keuangan Negara, khususnya terkait peraturan perjalanan dinas, perencanaan kas dan penyerapan anggaran Satuan Kerja menjadi lebih baik.

Oleh: Imam Tri Wibowo – Kontributor KPPN Wates

Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id - Menindaklanjuti pelaksanaan jadwal implementasi ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas serta pasal 17 PER-03/PB/2010 tentang perkiraan Dana Harian Satker, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh menyelenggarakan Rapat Koordinasi Seksi Pencairan Dana dan Petugas Front Office yang menangani AFS dan AFK serta Desiminasi Monev Penyerapan Anggaran KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh pada tanggal 5 s/d 7 September 2012 di Hotel The Pade, Aceh Besar.

Acara diikuti oleh 17 peserta yang merupakan Kepala Seksi Pencairan Dana dan para Petugas Front Office yang menangani AFS dan AFK lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman yang sama tentang pentingnya pelaksanaan AFS dan AFK serta Monev Penyerapan Anggaran. Disamping itu juga untuk mengevaluasi tingkat penyerapan anggaran mengingat sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 (semester I) tingkat penyerapan anggaran lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh baru mencapai 45,74%..

Acara dibuka oleh Plh. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Isrin.
Dalam sambutannya ia memaparkan bahwa belum seluruhnya Satker menyampaikan perencanaan kas secara penuh, perencanaan kas yang sudah disampaikan masih belum optimal dan akurasinya masih kurang. Untuk itu beliau berharap dengan diselenggarakannya rakor tersebut KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dan Kanwil dapat lebih proaktif dalam menerapkan PMK 192/PMK.05/2009 dan PER-03/PB/2010.
Setelah rehat, acara dilanjutkan dengan diskusi tentang Monitoring Pelaksanaan AFS dan AFK yang dipimpin oleh Kepala Bidang PP Bapak Suwajianto.

Dalam forum diskusi tersebut para peserta sangat aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Banyak permasalahan dari masing-masing KPPN dibicarakan dan dipecahkan dalam diskusi tersebut. Namun demikian terdapat juga permasalahan yang belum terpecahkan, dan menjadi masukan bagi kanwil untuk diteruskan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan terutama mengenai penyempurnaan Aplikasi AFS dan AFK.

Selanjutnya setelah istirahat acara dilanjutkan dengan materi Gambaran Umum Monev TA 2012 Semester I yang dipimpin oleh Muliasyah, Kepala Bidang PA. Dalam sesi ini dibahas mengenai penyebab-penyebab rendahnya penyerapan anggaran Satker dan menumpuknya SPM yang diajukan di akhir Tahun Anggaran, dimana penyerapan anggaran satker dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 masih 45,74% dan jumlah satker dengan realisasi penyerapan anggaran rendah adalah sebanyak 581 satker dari jumlah satker keseluruhan. Selain itu juga dibahas mengenai langkah-langkah yang diambil dalam rangka meningkatkan penyerapan anggaran Satker.

Acara ditutup Kepala Bidang PP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Suwajianto. Dalam sambutan penutupnya beliau berpesan sesampainya peserta di kantor masing-masing diharapkan segera mensosialisasikan ilmu yang diperoleh dalam acara Rakor Perencanaan Kas dan Diseminasi Penyerapan Anggaran kepada rekan-rekan di kantor dan Satker lingkup pembayaran KPPN masing-masing. Sehingga perencanaan kas yang akurat dan tepat waktu serta penyerapan anggaran yang baik yang menjadi tujuan bersama kanwil dan KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dapat tercapai.

Oleh : Sachrul Damhudi dan Yasmi (Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)

Liputan Kunjungan Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel
Benteng, djpbn.kemenkeu.go.id – Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Pardiharto melakukan kunjungan kerja ke KPPN Benteng, Selasa (4/9).

Kedatangan Pardiharto disambut oleh kepala KPPN Benteng Bulus Lumban Gaol, beserta jajaran pejabat eselon IV lingkup KPPN Benteng. Padiharto langsung menyapa dengan ramah dan hangat seluruh pegawai tersebut. Di ruang Front Office dirinya langsung mengecek beberapa hal seperti website KPPN Benteng dan monitoring laporan pengiriman kebutuhan dana. (e-kirana). Dalam tinjauan singkat tersebut Padiharto berpesan agar layanan yang ada ditingkatkan dengan ‘double service’. Maksudnya dengan pelayanan konvensional (tatap muka di FO) dan pelayanan ‘dunia maya’ yaitu dengan penyediaan informasi layanan melalui website.

Bersama dua orang stafnya, Padiharto kemudian meninjau kantor secara keseluruhan mulai dari ruang Front Office, Midle Office, hingga Back Office, dilanjutkan dengan ruang arsip. Terakhir, rombongan meninjau ruang server diteruskan sampai halaman kantor dan rumah dinas yang terletak pada lokasi yang sama.

Dalam arahannya, Padiharto menyampaikan mengenai target pencapaian penyerapan anggaran triwulan III ini sebesar 60%. Menurutnya, untuk mencapai target tersebut agar diperhatikan peningkatan upaya yang telah dilaksanakan dan waktu penyampaian pengajuan dana berikut pencairannya di KPPN. Beliau mengingatkan tentang tanggal hari kerja terakhir bulan September ini. Ini perlu diperhatikan agar target penyerapan anggaran tercapai.

Padiharto juga menekankan perlunya peningkatan kinerja KPPN, hakikat pelaksanaan tugas pokok KPPN dikaitkan dengan visi-misi Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Terkait akan hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan pekerjaan di KPPN ia mengingatkan bahwa pekerjaan di KPPN tidak hanya melulu mengurusi hal-hal yang sifatnya administratif saja. Namun lebih meningkat lagi, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas sebagai bukti nyata kontribusi Ditjen Perbendaharaan pada pembangunan khususnya di Kab. Kep. Selayar wilayah kerja KPPN Benteng.

Padiharto juga menanyakan kelengkapan sarana prasarana persiapan pembentukan KPPN Percontohan. Bilamana ada yang belum lengkap agar diidentifikasi, dibuat RAB-nya, dan segera diusulkan ke kantor pusat. Dirinya berjanji akan membantu mengusulkan dan memonitornya, sehingga kendala ketidaklengkapan sarana prasarana segera dapat dipenuhi.

Kehadiran Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel selama dua hari di KPPN Benteng telah memberikan spirit prestasi dalam memberikan pelayanan yang ramah profesional kepada seluruh stakeholder. Padiharto berharap dan ingin memastikan bahwa KPPN Benteng telah siap menjadi KPPN Percontohan mulai 1 Oktober 2012.


Kontributor KPPN Benteng, Sulawesi Selatan

Liputan Acara Olah Raga Bersama di KPPN Sintang
Sintang, djpbn.kemenkeu.go.id. KPPN Sintang, PT ASKES (Persero) Cabang Sintang, dan Bank Mandiri Cabang Sintang mengadakan acara olah raga bersama di halaman KPPN Sintang, Jumat (15/9). Acara tersebut diadakan untuk meningkatkan keakraban kepada para stakeholder., yang antara lain diisi dengan senam aerobik bersama.

Dalam acara olah raga yang juga dihadiri oleh para satuan kerja mitra kerja KPPN Sintang tersebut diserahkan piala bergilir turnamen tenis meja KPPN Cup dan piala tetap untuk juara I s.d. III. Penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan sebagai media dalam meningkatkan keakraban bersama, mencairkan kekakuan, sehingga tidak ada rasa kesungkanan untuk belajar bersama khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara. Hal itu dikatakan oleh Kepala KPPN Sintang Sudirman dalam kata sambutannya. Pada akhir sambutannya Sudirman menyampaikan banyak terima kasih kepada pemimpin Bank Mandiri Cabang Sintang, pemimpin PT ASKES (Persero) Cabang Sintang, serta pemimpin satuan kerja-satuan kerja yang telah menghadiri acara ini sehingga berlangsung meriah.

Selepas berolahraga, acara dilanjutkan dengan sarapan bersama di aula KPPN Sintang. Meski dengan sajian yang sederhana, jamuan bersama tersebut semakin mengakrabkan suasana.

Oleh: Didik Andianto (kontributor KPPN Sintang)

LIPUTAN TOT MANAJERIAL DAN APLIKASI PENGELOLAAN KINERJA DJPBN TAHAP II LOKASI MAKASSAR
Makassar.Perbendaharaan.go.id – “Transformasi...,Yess!!!” itulah yel-yel yang dikumandangkan 60 peserta dengan semangat mengawali Pembukaan Kegiatan Training Of Trainer (TOT) Manajerial dan Aplikasi Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahap II Lokasi Makassar yang diselenggarakan di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulselbar dimulai tanggal 7 s.d 9 September 2012.

Acara tersebut diawali oleh sambutan Perwakilan Panitia Kantor Pusat, Cipto Hadi Waluyo mengatakan bahwa Latar Belakang Pengelolaan Kinerja Secara Professional di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah untuk menuju keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi serta sejalan dengan good governance, meningkatkan efektivitas / efisiensi organisasi, menjadi dasar penataan pegawai, dan menjadi dasar pertimbangan pemberian penghargaan bagi pegawai, “Reformasi yang utama adalah mindsetnya, ini adalah bentuk konkrit penerjemahan reformasi birokasi” kata Cipto, Kasubbag Perbendaharaan Setditjen PBN.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel, Pardiharto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pentingnya memahami tujuan negara, “APBN merupakan tangga untuk mencapai tujuan Negara, kita harus bangga dengan tugas mulia kita untuk mengelola APBN, dengan semangat kita akan bisa jalankan amanah tersebut,” ujarnya.

Masih dalam arahannya, dalam kaitan pelaksanaan TOT, Padiharto menyampaikan bahwa Balanced Score Card (BSC) adalah alat dari Manajemen Kinerja, kalau dulu berupa Buku Prestasi Kerja oleh karena itu sangat penting untuk dikelola secara professional sebagai bentuk keberhasilan reformasi birokrasi, oleh karena itu peserta diharapkan serius dan bersemangat untuk mengikuti TOT ini walaupun diadakan pada hari libur, “Setelah dari Pelatihan ini diharapkan Peserta memiliki pemahaman materi tentang Aplikasi Kinerja, mampu menjalankan aplikasi kinerja di unit masing-masing dan dapat menyampaikan hasil TOT ke seluruh pegawai,” imbuhnya.

Acara yang dijadwalkan selama tiga hari ini dipandu oleh rekan – rekan Tim Kantor Pusat, Dhani, Yashir, dan Dwi Retno menyampaikan beberapa materi penting antara lain, Overview Pengelolaan Kinerja, Proses Bisnis Pengelolaan Kinerja, Simulasi Aplikasi Pengelolaan Kinerja Organisasi, Aplikasi Penilaian Perilaku Pegawai dan diakhiri dengan Evaluasi, “Harapan Kita Bersama dalam TOT ini peserta mampu memahami Reformasi Birokrasi, tools ini (Aplikasi Pengelolaan Kinerja – red ) sangat perlu sehingga diharapkan peserta dapat transfer knowledge tentang Pemahaman Reformasi Birokrasi khususnya Aplikasi Pengelolaan Kinerja” Ungkap Cipto Hadi Waluyo saat mengakhiri sambutannya.

Dilaporkan Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare

Liputan Kegiatan Halal Bi Halal Keluarga Besar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta dengan para Pensiunan DJPBN yang berdomilisi di Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Upaya mempererat tali silaturahim dan menjaga ukhuwah di antara keluarga besar Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan acara Halal Bi Halal Keluarga Besar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Para Pensiunan Ditjen Perbendaharaan yang berdomisili di Yogyakarta. Acara yang difasilitasi oleh Dewan Kemakmuran Masjid, Baporkestal Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta ini dihadiri oleh sekitar 166 undangan terdiri dari para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, KPPN Yogyakarta dan para pensiunan Ditjen Perbendaharaan (atau dahulu Ditjen Anggaran) yang berdomisili di Yogyakarta dan sekitarnya.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri 1433 H, permohonan maaf lahir batin yang tulus kepada para tamu yang datang. Ia berharap agar suasana yang fitri ini tidak hanya hadir pada saat ini saja, namun bisa dihadirkan setiap saat sehingga penyakit hati dalam diri manusia akan hilang dan berganti menjadi ketenteraman hati, ketenangan jiwa dan tercipta ukhuwah islamiyah baik di kantor maupun masyarakat yang pada gilirannya akan memunculkan kesalehan individu dan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Hendro juga menyampaikan bagaimana perkembangan organisasi Ditjen Perbendaharaan terkini kepada para pensiunan yang hadir, dimana pada akhir tahun ini seluruh KPPN akan menjadi KPPN Percontohan. Acara halal bi halal ini merupakan kali kedua setelah pada tahun yang lalu (1432 H) juga mengundang para pensiunan Ditjen Perbendaharaan khususnya eks lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta. Halal bi halal yang berlangsung dengan meriah namun khidmat tersebut diisi dengan ceramah agama yang menghadirkan penceramah dr. H. Probosuseno, SpPD, K-Ger, FINASIM yang sehari-harinya bertugas di RS Dr. Sardjito Yogyakarta dengan tema “Kesehatan dikaitkan dengan Agama.”

Dalam ceramahnya, Probosuseno menyampaikan bahwa puasa amat sangat baik ditinjau dari sudut agama maupun kesehatan, karena dengan puasa akan mengendalikan seluruh aktivitas jasmani tubuh, baik perut, pandangan mata, pendengaran maupun aktivitas jiwa menjadi lebih sabar dan peka dengan sesama makhluk. Lebih lanjut menurut beliau ada 3 jenis bengkok hati, yaitu :
1. Bengkok telo yaitu orang yang bengkok hatinya tetapi jika dinasehati/diluruskan akan mudah patah (mutung=ngambek) dan sebagainya, menghadapi orang ini harus dengan pendekatan yang hati-hati dan bijaksana;
2. Bengkok rotan yaitu orang yang bengkok hatinya dan jika dinasehati secara biasa akan kembali bengkok, bisa lurus jika dibakar yaitu antara lain dengan ibadah bulan puasa (ramadhan=bulan pembakaran);
3. Bengkok besi adalah tipe bengkok hatinya orang yang cerdas, susah untuk diluruskan kecuali dengan nasehat yang cerdas pula, dan ketika sudah lurus dia akan istiqomah

Menurutnya, ada 4 ciri dari orang yang BAIK, yaitu Bermanfaat bagi sesama, mau Berubah kearah yang lebih baik, gemar memBaca, Beri contoh nyata dan Biasakan aktivitas yang berulang-ulang, Badan sehat agar bisa membuat kebaikan yang lebih banyak dan lama; Agama dijadikan landasan dalam menjalani hidup ini, dengan 10 S (Syahadat, sholat, syukur, sabar, shodaqoh, shoum, silaturahim, serah diri pada Allah, syiar dan santun); Ilmu yang semakin bermanfaat, dengan cara selalu membaca, mendengar, tulis, lihat dan praktekkan, disertai dengan Itqan yaitu melakukan tugas dengan kualitas terbaik; Konsisten= istiqomah, yaitu dengan senantiasa berdoa, sholat tahajud, puasa dawud dan mencari lingkungan yang baik.

Acara halal bi halal dilanjutkan dengan ramah tamah diiringi lantunan lagu-lagu nostalgia yang dipersembahkan oleh para pegawai maupun para pensiunan. Nampak kegembiraan dan keharuan di wajah para pensiunan karena bisa berjumpa dan bersilaturahim dengan sesama, yang diluar waktu tersebut mungkin sulit untuk dapat bertemu. Inilah wujud penghargaan dari jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta kepada para pendahulunya, para pahlawan organisasi ini, seraya berharap agar silaturahim ini membawa kesucian bagi kita semua dan semoga bisa berjumpa kembali di silaturahim yang akan datang. Amin

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil Yogyakarta

Liputan persiapan pembentukan KPPN Percontohan wilayah Provinsi Jambi
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-173/PB/2012 tanggal 16 juli 2012 tentang Penetapan KPPN Percontohan di Lingkungan Diirektorat Jenderal Perbendaharaan Tahap VI, yang diantaranya terdapat beberapa KPPN dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi yang akan segera menjadi KPPN Percontohan yaitu KPPN Kuala Tungkal, KPPN Sungai Penuh, KPPN Muara Bungo dan KPPN Bangko, maka Kanwil DJPB Provinsi Jambi mengambil inisiatif menggelar Bimbingan teknis pelayanan (service excellent) digelar di Hotel Ceria Jambi pada tanggal 11 Agustus 2012 dengan mengundang seluruh pegawai Kanwil dan perwakilan dari masing-masing KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPB Provinsi Jambi.

Dalam sambutan membuka acara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Kiswandoko menyatakan bahwa seluruh pegawai Kanwil DJPB Provinsi Jambi harus mempersiapkan diri menghadapi implementasi KPPN Percontohan Tahap VI yang akan dilakukan secara serentak tanggal 01 Oktober 2012. Persiapan itu salah satunya adalah melalui peningkatan ketrampilan teknis pelayanan pegawai terhadap stakeholder, mengingat spirit dari KPPN Percontohan peningkatan kualitas layanan dalam rangka menuju tata kelola pemerintah yang baik. Untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada stakeholder, kita jangan berhenti dan puas pada satu titik kulminasi, kita harus senantiasa melakukan continuous improvement atau perbaikan secara terus menerus untuk memberikan pelayanan prima kepada stakeholder. Untuk membangun sebuah layanan yang prima, dibutuhkan komitmen yang kuat untuk merubah paradigma dan harus dilakukan secara konsisten salah satunya adalah dengan bekerja dengan tulus, ikhlas dan penuh dengan senyuman.

Disamping itu beliu juga mengingatkan kembali bahwa penyerapan belanja Kementerian/Lembaga belum menunjukkan tingkat penyerapan yang diharapkan atau target di setiap triwulan, bahkan menunjukkan tingkat penyerapan belanja yang rendah sampai dengan triwulan III, dan akhirnya akan terjadi penumpukan di akhir triwulan IV atau rata-rata 6 minggu sebelum tahun anggaran berakhir. Apabila kondisi yang demikian berjalan secara terus-menerus, dikhawatirkan akan berdampak pada hasil pekerjaan yang kurang optimal, disamping itu juga dapat menghambat peran APBN dalam pertumbuhan ekonomi, perluasan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. Untuk itu bersamaan dengan acara ini juga dilakukan Knowledge Sahring mengenai Perencanaan Kas dan Rencana Penyerapan Anggaran sehingga pencapaian penarikan dana APBN tahun anggaran 2012 dapat dilakukan tingkat penyerapan yang proporsional, fleksibel dan tepat waktu.

Sebelum dilakukan bimtek pelayanan service excellent dilakukan knowledge sharing Perencanaan Kas oleh Charis Yulianto dan Rencana Penyerapan Anggaran oleh Sutrisno . Materi Bimtek Teknis Layanan disampaikan oleh Duta Layanan Kanwil BRI Palembang, Dely dengan didampingi 3 frontliner dari BRI Cabang Jambi yaitu Sari, Ira , dan Popy. Kedatangan team dari BRI tersebut untuk memberikan gambaran teknik pelayanan yang prima kepada pelanggan sekaligus praktek di lapangan menghadapi situasi sulit dan tak terduga. “Kunci dalam melayani pelanggan adalah ketulusan hati dan keiklasan ,” papar Mbak Dely penuh semangat. Tanpa kedua hal tersebut tidak pernah akan terwujud pelayanan prima. Senyum yang dilakukan terpaksa akan tidak enak dilihat, tapi senyum yang dilakukan dengan penuh ketulusan akan indah dilihat. Untuk itu kepada peserta diajarkan teknik senyuman 7-2-7 yaitu teknik senyuman lebar dengan panjang mulut 7 cm , tinggi 2 cm sehingga kelihatan gigi dan ditahan selama 7 detik. Berulang –ulang dipraktekkan sehingga senyuman manis seluruh pegawai Kanwil DJPB menghiasi seluruh ruangan. Disamping senyuman maka kita juga harus punya ketrampilan kata-kata, bahasa tubuh, dan Magic Word. Jangan sampai kita mengeluarkan killer words yang akan membuat kita kehilangan simpati dari pelanggan, tetapi sambutlah pelanggan dengan magic words sehingga pelanggan akan merasa nyaman walaupun mungkin kepentingannya tidak bisa dipenuhi karena suatu aturan. Dely merekomendasikan TUNTAS (Tenang, Upayakan menyimak, Nyatakan maaf, Telusuri permasalahan, Ajukan solusi, Selesaikan dengan positif) untuk mengatasi situasi sulit dengan pelanggan.

Di akhir acara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi,Kiswandoko menegaskan kembali bahwa meskipun pelayanan yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perbankan terdapat perbedaan karena KPPN sebagai Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah tidak memiliki competitor dalam menjalankan tugasnya namun pelayanan kepada stakeholder tetap harus dilaksanakan dengan baik. Bahkan tekad kita adalah memberikan pelayanan prima. “Apakah Bapak / Ibu bersedia melaksanakan ?” Tanya Beliu kepada peserta, yang dijawab peserta dengan penuh semangat ,”bersedia.” Acara diakhiri dengan buka bersama untuk meningkatkan tali silahturami bagi seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi.

Kontributor : M. Priutomo Rasjid ( Kabu Kanwil DJPB Prov. Jambi) & Nugroho