Liputan Kegiatan Asssement Calon Pelaksana KPPN Percontohan di KPPN Karawan
Sebanyak 28 dari 32 pelaksana KPPN Karawang mengikuti kegiatan assessment yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, pada tanggal 7 – 8 April 2012, di Aula KPPN Karawang. Kegiatan assessment ini merupakan salah satu tahapan dalam pembentukan KPPN percontohan tahap VI, VII dan VIII.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian , Ludiro,SE,MM. Dalam pengarahannya, Ludiro menjelaskan bahwa kegiatan assessment ini bukanlah semata-mata ditujukan karena adanya rencana pembentukan KPPN percontohan, melainkan assessment merupakan bagian dari penataan Sumber Daya Manusia dalam reformasi birokrasi, yang memang harus tetap dilaksanakan.

Kepala KPPN Karawang, Damirah Sukayati,SE., dalam sambutannya berpesan agar para pegawai bersungguh-sungguh dalam mengikuti assessment ini, sehingga dapat lulus 100%. “Seluruh pegawai KPPN Karawang harus bisa lulus assessment calon pelaksana KPPN percontohan,” ujarnya. “Siap semua?” lanjutnya bertanya kepada peserta assessment. Kemudian, terdengar jawaban lantang dari seluruh peserta assessment “Siaaap”. Pegawai KPPN Karawang memang telah mempersiapkan diri selama satu bulan penuh untuk mengikuti kegiatan assessment ini. Setiap minggu dilakukan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang membahas materi hard competency, serta dibentuk kelompok belajar untuk membahas materi soft competency.

Kegiatan Assessment hari pertama dengan materi soft competency dimulai sejak pagi dan berakhir pada siang hari. Sedangkan di hari kedua dengan materi hard competency dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 10.30 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan selama dua hari tersebut berjalan dengan lancar, tanpa hambatan apapun. Para pegawai memiliki motivasi untuk terus-menerus belajar, mengembangkan diri, dan mengikuti detail setiap perkembangan organisasi, termasuk perkembangan SPAN. Seluruh peserta assessment berharap mendapatkan hasil yang memuaskan dari kegiatan ini, dan tetap bisa menjadi bagian dari organisasi Ditjen Perbendaharaan.

Oleh: Kontributor KPPN Karawang

Liputan Rakor Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
Makasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bagian Umum, pada tanggal 26-28 Maret 2012, di Hotel Jakarta Makassar. Rakor ini merupakan ‘terobosan’ diakhir Triwulan I Tahun 2012 yang dihadiri oleh para pejabat bagian umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dan para Kepala Subbagian Umum KPPN.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal yang harus dipersiapkan oleh masing-masing KPPN Non Percontohan menjelang pembentukan KPPN Percontohan, baik dari sisi SDM, Sarana Prasarana maupun Business Proses. Sebaliknya, setiap Kasubag Umum KPPN Non Percontohan juga mempresentasikan kesiapan masing-masing KPPN seperti melaporkan kegiatan assetment dan persiapan sarana prasarana. Penyampaian materi Rakor berlangsung dua arah (top down dan bottom up).

Pada bagian lainnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan juga menyampaikan Surat Direktur Jenderal Perbendaharan Nomor S-2627/PB/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemotongan Anggaran T.A. 2012 untuk ditindaklanjuti oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan seluruh KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam acara Rakor tersebut juga dihadirkan pembicara dari Puslabfor Polda Sulsel yaitu Bapak Samir (Wakalabfor/Kasubbid Dokupalfor) yang menyampaikan materi Grafonom (Ilmu Pengetahuan Tentang Menulis) sebagai pedoman pemeriksaan tanda tangan. Pemberian materi ini dimaksudkan agar menambah wawasan bagi para petugas Front Office di KPPN untuk dapat mengidentifikasi kesesuaian sebuah tanda tangan.

Pada sesi lain disampaikan materi mengenai Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa melalui mekanisme Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dari pelaksana LPSE GKN Makassar. Materi lain yang tak kalah pentingnya adalah pemberian materi aplikasi tentang Karwas uang makan, Tunjangan guru, profesi dan aplikasi Realisasi per jenis belanja yang disampaikan oleh pelaksana KPPN Makassar II.

Oleh: Hasan Lutfi – Kontributor Makassar

Aceh-Perbendaharaan.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh menggelar Rapat Koordinasi Tahun Anggaran 2012, pada tanggal 9 - 11 Maret 2012, di Hotel The Pade, Aceh Besar. Rapat Koordinasi tersebut digelar dalam rangka menyatukan langkah, memperkokoh komitmen serta memperteguh koordinasi dan konsolidasi internal guna mencapai sasaran serta target kinerja.

Rakor kali ini mengusung tema “Dengan Semangat Nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Penetapan KPPN Percontohan serta Pelaksanaan SPAN, Kita Tingkatkan Pelayanan, Tertib Pelaksanaan Penyaluran dan Percepatan Penyerapan Anggaran Satuan Kerja di Wilayah Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.”

Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pertama pada Tahun Anggaran 2012 ini diikuti sebanyak 53 peserta yang merupakan para pejabat eselon II, III dan IV Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh baik yang berugas di Bagian/Bidang maupun KPPN di seluruh Provinsi Aceh.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Achmad Saefudin menghimbau kepada para kepala KPPN dalam rangka peningkatan status KPPN Percontohan, Piloting dan Roll Out SPAN yang dijadualkan mulai dari bulan Maret s.d Oktober 2012, untuk secara pro aktif memberikan motivasi dan pembekalan dengan segala upaya kepada seluruh pegawai agar bersemangat untuk belajar dan mempersiapkan diri. Dirinya berharap kepada para pegawai yang mengikuti assessment SDM KPPN Percontohan sehingga dapat lulus semuanya. Selain itu, Achmad Saefudin menyiapkan SDM sesuai jumlah dan keahlian yang dibutuhkan untuk pelaksanaan SPAN, juga menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan baik terkait KPPN Percontohan maupun SPAN termasuk kebutuhan dan pengamanan kelistrikan yang diperlukan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan masing-masing kepala KPPN mengenai Persiapan Menuju KPPN Percontohan dan Go Live SPAN serta Rencana Penyerapan DIPA 2012 masing-masing Satuan Kerja . Keesokan harinya rakor dilanjutkan dengan evaluasi kinerja masing-masing Bidang/KPPN. Sesi tersebut dilakukan diskusi pembahasan permasalahan pelaksanaan anggaran tahun 2011 dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikannya dan langkah-langkah persiapan pelaksanaan anggaran 2012 berkaitan dengan percepatan penyerapan dan ketepatan penarikan dana dari Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Acara rapat koordinasi secara resmi ditutup pada hari Sabtu (10/3) pukul 15.30 WIB, dimana sebelumnya diberikan piagam penghargaan dan hadiah oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh terhadap KPPN terbaik berdasarkan hasil pembinaan terpadu tahap II Tahun Anggaran 2011. Juara pertama diraih oleh KPPN Takengon, juara kedua diraih oleh KPPN Meulaboh dan juara ketiga diraih oleh KPPN Lhokseumawe.

Oleh : Sachrul Damhudi dan Yasmi (Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)

Liputan Resosialisasi Kontrak Pelayanan Bank/Pos Persepsi Tahun Anggaran 2012
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Batam mengadakan Resosialisasi Kontrak Pelayanan Bank/Pos Persepsi Tahun Anggaran 2012 dengan mengundang seluruh Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN Batam, Selasa (27/3), di Aula KPPN Batam. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyegaran perjanjian jasa layanan perbankan sebagai bank/pos persepsi/devisa persepsi dalam pelaksanaan TSA penerimaan.

Dari 26 Bank/Pos Persepsi yang diundang, hanya tiga bank yang berhalangan hadir. Hal ini menunjukkan antusiasme dari Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN Batam cukup tinggi untuk melaksanakan tugas dan menjalankan kontrak perjanjian jasa layanan perbankan yang akan berakhir pada bulan Juni 2012. Sosialisasi dibuka oleh Kepala KPPN Batam, Fauzi Syamsuri. Ia mengingatkan pentingnya kontrak perjanjian jasa layanan perbankan tersebut meski akan berakhir beberapa bulan ke depan. Dirinya juga menghimbau para mitra kerja untuk mengikuti sosialisasi dengan sebaik-baiknya.

Resosialisasi kali ini adalah hasil kerja sama KPPN Batam dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau. Sesi pertama, narasumber yaitu Ferry Hadiyanto, Kepala Seksi Bank/Giro Pos, menyajikan materi Perjanjian Jasa Layanan Bank/Pos Persepsi Dalam Rangka TSA Penerimaan. Narasumber menyampaikan hak, kewajiban, larangan, serta sanksi untuk Bank/Pos Persepsi sesuai kontrak perjanjian jasa layanan perbankan. Para undangan tampak antusias mengikuti materi kali ini dan muncul beberapa pertanyaan dari mereka, mengingat ada beberapa supervisor/operator Bank/Pos Persepsi yang baru bertugas menangani penerimaan negara. Hal ini juga menjadi perhatian bagi KPPN Batam karena bagaimanapun pelaksanaan penerimaan negara harus berjalan lancar meskipun petugas Bank/Pos sedang berhalangan ataupun terdapat petugas baru.

Pada sesi kedua, Rahmat Saleh, pelaksana Seksi Bank/Giro Pos, selaku narasumber menyajikan materi Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Bank/Pos Persepsi. Narasumber membuat suasana lebih hidup dengan menampilkan ranking terkait kepatuhan Bank/Pos Persepsi. Narasumber membuat peringkat dengan beberapa kategori beserta rincian penilaiannya. Ada delapan kategori yang ditampilkan, yaitu Ranking Kecepatan Penyampaian LHP, Jasa Layanan Bank/Pos, Unmatch MPN, Kurang/Telat Limpah, Double Input/Lebih Limpah, Jam Tutup Loket, Kecepatan Penyampaian LHP, serta Invalid LHP. Hal ini memunculkan reaksi yang beragam dari para undangan. Secara keseluruhan pemeringkatan tersebut bisa memacu Bank/Pos Persepsi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada Wajib Pajak maupun Wajib Setor serta lebih patuh lagi terhadap kontrak perjanjian jasa layanan perbankan antara Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi.

Resosialisasi ini ditutup dengan sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan serta usulan dari para undangan, antara lain usulan terkait penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Disamping menekankan pada kepatuhan Bank/Pos Persepsi, terdapat usulan agar Satuan Kerja yang menyetorkan penerimaannya sesuai dengan ketentuan sehingga tidak ada lagi penolakan dari teller untuk setoran tersebut. Menurut teller Bank/Pos Persepsi ada beberapa Surat Setoran Bukan Pajak yang kurang sesuai dengan database MPN, antara lain terkait NPWP Bendahara. Tentunya dari laporan serta usulan-usulan dari pihak Bank/Pos Persepsi ini akan diterima dan ditindaklanjuti oleh KPPN Batam untuk mewujudkan sinergi antara KPPN, Satker serta Bank/Pos Persepsi.

Oleh: Waluyo – Kontributor KPPN Batam

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Bagaian Administrasi Kepegawian di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Ludiro melakukan kunjungan kerja ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimanatan Barat, Kamis (5/4). Kehadiranya seolah menjadi penawar “kegalauan” para pegawai terkait isu-isu kepegawaian yang selama ini hangat, seperti, pensiun sukarela, seleksi KPPN Percontohan, pengelolaan kinerja pegawai dan pola mutasi.

Acara diawali dengan sambutan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Barat Teddy Rukmantara. Dirinya menyampaikan bahwa dalam rangka persiapan pembentukan KPPN Percontohan Tahap VII, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Tim koordinasi Tingkat Kanwil yang bertugas menyiapkan SDM, sarana prasarana dan SOP. Dalam hal penyiapan SDM, Tim Koordinasi telah melakukan penghimpunan soal-soal assessment, menyusun jadwal Bimtek dan jadwal evaluasi. Dari aspek sarana prasarana dan SOP, Tim telah melakukan survey ke KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaaan Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, mengawali penjelasannya Ludiro menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil oleh Kantor Pusat tidak akan merugikan pegawai, sepanjang kebijakan tersebut dilihat dari dua sisi yaitu kepentingan pegawai dan kepentingan organisasi. Kebijakan seleksi KPPN Percontohan pegawai diambil tidak hanya dalam rangka pembentukan KPPN Percontohan tetapi lebih luas daripada itu dalam rangka penataan SDM. Menurutnya, Kantor Pusat ingin mendapatkan data profile semua pegawai baik data potensi pegawai maupun data kinerja pegawai. Untuk itu semua pegawai harus mengikuti seleksi KPPN Percontohan meskipun pegawai tersebut saat ini bertugas di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Sedangkan menyangkut program pensiun sukarela, Ludiro menyampaikan bahwa program ini bersifat sukarela. Program tersebut ditawarkan kepada pegawai yang telah memenuhi kriteria tertentu. Pegawai diberi kebebasan untuk menolak ataupun menerima program tersebut, sekali lagi ditekankan bahwa program ini bukan sebagai cara untuk “menyingkirkan” pegawai yang sudah berusia 50 Tahun.

Sementara itu dalam pengelolaan kinerja, Ludiro menyampaikan bahwa saat ini telah terbit PMK 454 tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Perbedaan signifikan penilaian kinerja dalam PMK 454 dengan PMK sebelumnya adalah metode penilaian pegawai. Nilai Kinerja Pegawai (NKP) nilai berdasarkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) ditambah Nilai perilaku (NP). Dalam penilaian nilai perilaku, seorang pegawai tidak hanya nilai dari atasan langsung, tetapi dinilai juga oleh teman dan apabila dia pejabat dinilai juga oleh bawahan, dengan demikian hasil penilaian diharapkan lebih obyektif.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan Tanya jawab, yang dipandu oleh Kepala kanwil. Dalam sesi tanya jawab ini nampak antusiasme para pegawai ataupun pejabat untuk menanyakan berbagai hal berkaitan dengan kepegawaian kepada Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian. Ludiro menjawab dan menanggapi semua pertanyaan, keluhan, saran dari semua penanya.

Oleh: Maryono - Kontibutor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar

Liputan Sosialisasi Perdirjen no. 7 tahun 2012 dan SE no. 8 tahun 2012 Kanwil DJPBN Provisi Sumut
Medan, djpbn.kemenkeu.go.id – “KPPN Mobile merupakan salah satu terobosan kebijakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Kami akan selalu bersemangat dalam mengutamakan pelayanan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. KPPN Mobile bentuk inovasi terkini untuk mempercepat reformasi birokrasi,” kata Kepala Kanwil DJPBN Prov. Sumut, Bakhtaruddin, saat membuka acara Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan (5/4) di Medan.

“Penyerapan anggaran yang rendah di awal tahun dan kebiasaan satker menumpuk-numpuk pekerjaan di akhir tahun. KPPN Mobile akan menjadi nilai lebih untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Dengan adanya KPPN Mobile diharapkan dapat membantu mendekatkan pelayanan dan mempercepat penyerapan realisasi anggaran. Pencairan dana seyogyanya harus direncanakan dari sekarang. Kerjasama yang baik dan dukungan dari Satker sangat kami harapkan”, lanjutnya.

Sosialisasi diadakan dalam 2 (dua) angkatan. Angkatan pertama jam 09.00 s.d. 12.00 diperuntukkan bagi satker mitra kerja KPPN Medan I. Materi disampaikan oleh Warnoto dan Ruben Fabian Posma (KPPN Medan I) serta Suyono dan R. Effie Maulani (Kanwil). Angkatan kedua jam 12.00 s.d. 16.00 untuk Satker mitra kerja KPPN Medan II. Materi disampaikan oleh Kurniawan Santoso dan Edison M.P. Siahaan (KPPN Medan II) serta materi tambahan dari Kanwil. Berperan sebagai moderator adalah Ma’ruf, Kepala Subbagian Dukungan Teknis. Pembawa acara adalah Nurhawani. Pemateri pertama, Warnoto, memaparkan gambaran umum KPPN Mobile. Tujuan KPPN Mobile untuk mendekatkan, meningkatkan, dan mempercepat kualitas pelayanan kepada stakeholders. Keunggulan dan kemudahan apabila terjadi kesalahan tulis atau kurang lampiran maka Satker akan dengan cepat memperbaiki karena lokasi KPPN Mobile dekat dengan Satker. Hambatan yang mungkin akan terjadi agar dipahami Satker antara lain : Arus listrik tiba-tiba padam, hilangnya komunikasi antara KPPN Mobile dengan KPPN Induk, terik panas matahari, hujan lebat, dan angin kencang.

Ruben Fabian Posma menyampaikan teknis pelayanan KPPN Mobile. Satker mengajukan ADK SPM beserta lampirannya. Petugas Front Office KPPN Mobile menguji kebenaran dan kelengkapan ADK SPM, SPM, dan lampiran pendukungnya. Apabila belum lengkap dan belum benar maka langsung dikembalikan. Kalau sudah lengkap dan benar maka diterima dan diproses. ADK SPM dikirm ke KPPN Induk lewat email. SPM dan lampirannya di scan kemudian dikirim ke KPPN Induk. KPPN Induk memproses, setelah SP2D ditandatangani Kasi Pencairan Dana, maka SP2D lembar satu beserta tanda terima di scan dan dikirim ke KPPN Mobile, untuk dijadikan bukti kepada Satker bahwa SP2D sudah selesai. Pengambilan SP2D lembar 2 di KPPN Induk. Tentang SPAN, ada korelasi yang sinergi antara KPPN Mobile dengan SPAN ataupun SAKTI saat diimplementasikan di masa yang akan datang.

Pemateri ketiga, Suyono, Kasi PP II-A mengulas tata cara dan syarat-syarat pengajuan UP/TUP yang harus ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. Batas waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yaitu paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya. Permasalahan retur SP2D, nama-nama penerima dan nomor rekening harus sesuai dengan data yang ada di bank yang masih berlaku.

R. Effie Maulani, Kasi Pengolahan Data Akuntansi, memberikan materi batas waktu rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN adalah paling lambat tujuh hari kerja bulan berikutnya. Penyampaian ADK dan data pendukung rekonsiliasi antara UAPPA-W dengan Kanwil DJPBN harus lengkap dan benar.

Sosialisasi berjalan memuaskan. Peserta begitu antusias dalam menerima informasi akan adanya KPPN Mobile. Ada sinergi antara Satker, KPPN, dan Kanwil DJPBN. Satker Polres Binjai bersedia membantu menyediakan tempat dan jaringan arus listrik bagi KPPN Mobile.

Kita songsong hari dengan senyum penuh harapan akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Mari kita senantiasa mempersiapkan diri menyongsong perubahan. Dengan harapan perubahan dapat berjalan sesuai rencana serta memberi manfaat yang signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Mudah-mudahan KPPN Mobile akan berjalan sesuai tujuan. Setelah adanya sosialisasi, Satker diharapkan dapat mempersiapkan diri dan memaksimalkan adanya KPPN Mobile. Satker mampu membuat perencanaan yang lebih baik sesuai target yang telah ditentukan. Perencanaan yang baik akan berimbas pada penyerapan realisasi anggaran yang cepat, tepat dan transparan. Laporan keuangan yang tepat dan akurat akan menjadikan kualitas LKPP menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ungkap Kakanwil DJPBN Prov. Sumut, Bakhtaruddin, mengakhiri acara sosialisasi.

Oleh : Warnoto – Kontributor Kanwil DJPBN Prov. Sumut
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi SAP Akrual, SPAN dan Bimtek Aplikasi SAPPA-W Tahun 2012 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
D.I. Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada seluruh UAPPA-W mitra kerja di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 27 – 28 Maret 2012. Kegiatan ini juga sekaligus dirangkaikan dengan acara penganugerahan” LKKL Award atas LKKL tingkat UAPPA-W tahun 2011.

Kegiatan Sosialisasi ini dihadiri oleh 129 Pimpinan UAPPA-W dan 6 Pimpinan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPAKD) di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Hendro Baskoro dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari seluruh pimpinan UAPPA-W beserta satker mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY selama ini yang telah memberikan andil besar atas prestasi yang berhasil diraih oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan provinsi DIY selama 3 tahun berturut-turut 2008, 2009 dan 2010 sebagai peraih predikat terbaik LKPP Nasional untuk tingkat Kanwil.

Lebih lanjut, Hendro Baskoro menegaskan bahwa tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan kesamaan persepsi dan pemahaman bagi para pimpinan UAPPA-W terhadap Peraturan terkait Pengelolaan dan Pertangungjawaban keuangan Negara sehingga diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen seluruh pimpinan UAPPA-W di wilayah Provinsi DIY guna mendukung pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan yang semakin baik.

Kepada para pimpinan UAPPA-W, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mengingatkan setidaknya ada tiga tantangan besar yang harus dihadapi oleh kementerian/ lembaga maupun Bendahara Umum Negara termasuk Pemerintah Daerah dalam beberapa waktu ke depan.

Tantangan pertama menurut Hendro Baskoro adalah capaian target Opini atas LKKL dan LKPP tahun 2011 yang harus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Diharapkan seluruh UAPPA-W di wilayah DIY dapat memberikan kontribusi guna tercapainya target kementerian/ lembaga yaitu meraih Opini WTP.

Tantangan kedua, terkait implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran) yang akan segera dimulai fase roll out di bulan Juli 2012 yang menggambarkan perubahan bagaimana pelaksanaan pengelolaan APBN mulai dari perencanaan sampai pelaporan menjadi satu garis lurus, diterapkannya single data base yang terintegrasi guna pengelolaan keuangan Negara yang semakin baik.

Adapun tantangan ketiga menurut Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY, yaitu penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual, yang harus sudah diimplementasikan secara penuh mulai tahun 2015 yang akan menggantikan basis akuntansi cash toward accrual yang saat ini dipakai.

Beliau juga menjelaskan bahwa saat ini sudah dilaunching, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP). Diharapkan dengan adanya PUSAP, akan menjadi acuan bagi Pemrintah pusat maupun daerah dalam menyusun Sistem Akuntansi baik Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat maupun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan adanya pengaturan yang baru ini, diharapkan akan dapat disusun Laporan Keuangan Konsolidaisan antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan bisa dihasilkan Laporan Statistik Pemerintah  (Government Financial Statistic).

Sesi berikutnya mengenai Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual dan SPAN yang disampaikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Haris Budi Susilo dan dilanjutkan dengan sesi evaluasi terhadap Hasil Analisa Laporan Keuangan Triwulan IV TA 2011, Rekonsiliasi dan Permasalahannya, disajikan oleh Kepala Seksi Bimtek dan PSAP, Soeratman.

Puncak acara sosialisasi ditutup dengan Penganugerahan ”LKKL Award” kepada 5 UAPPA-W yang meraih prestasi terbaik atas LKKL tingkat UAPPA-W tahun 2011 yang dipandu oleh Kepala Seksi Pelpaoran Keuangan, Martina Sri Mulyani. Berturut turut ’LKKL Award” diserahkan oleh Kepala Kanwil DJPBN Provinsi DIY kepada 5 (lima) UAPPA-W terbaik, yaitu:
1. UAPPA-W Terbaik I : Kanwil Badan Pusat Statistik Provinsi DIY
2. UAPPA-W Terbaik II : Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DIY
3. UAPPA-W Terbaik III : Polda DIY
4. UAPPA-W Terbaik IV : Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta
5. UAPPA-W Terbaik V : Kejaksaan Tinggi Provinsi DIY.

Martina Sri Mulyani, Kontributor Kanwil DJPB Provinsi DIY

Liputan Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi SPM, SAKPA dan GPP 2012
Sekayu, djpbn.kemenkeu.go.id – Ungkapan itu secara tidak langsung merupakan output yang diharapkan oleh KPPN Sekayu dari kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi SPM, SAKPA, dan GPP 2012. Acara yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2012 itu diikuti oleh 65 peserta dari 60 satker di lingkup wilayah pembayaran KPPN Sekayu. Kepala Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara Sekayu, Raden Muhammad Adil, mengungkapkan pentingnya pemahaman yang lebih akan aplikasi-aplikasi tersebut demi terwujudnya kelancaran pelaksanaan mekanisme pencairan dana dan pertanggungjawaban laporan keuangan.

“Dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran kementerian keuangan lembaga, Ditjen Perbendaharaan, sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara,” kata R. Muhammad Adil saat membuka acara. “Hal ini sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Penyerapan anggaran yang masih rendah di awal tahun ini merupakan latar belakang diadakannya sosialisasi dan bimtek tersebut. Pemanfaatan akan aplikasi yang kurang maksimal merupakan salah satu faktor penghambat akan penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban laporan keuangan. “Ibarat irigasi, aplikasi adalah kincir airnya, kincir air membantu air agar dapat mengalir dengan lancar, cepat, dan tepat, begitulah peran aplikasi, memperlancar proses penyerapan dana satuan kerja,” kata Kepala KPPN Sekayu itu mengibaratkan.

Sosialisasi diadakan dari pukul 09.00 WIB s.d 17.00 WIB. Materi disampaikan oleh Kepala KPPN Sekayu, Kepala Seksi Verak, Kepala Seksi Pencairan Dana, Pelaksana dari Seksi Verak, dan Pelaksana dari Seksi Pencairan Dana. Pemateri pertama adalah Kepala KPPN Sekayu yang gambaran besar mengenai Kebijakan Umum Fungsi Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien, dan sekilas mengenai Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Pemateri kedua adalah Kepala Seksi Verak, Andiani Lativa yang menyampaikan gambaran besar mengenai aplikasi SAKPA 2012. Samudi, pelaksana seksi verak kemudian melanjutkan dengan penjelasan aplikasi SAKPA 2012 secara detail dari perubahan terhadap aplikasi sebelumnya, cara install aplikasi, merekam revisi DIPA, meng-input neraca, sampai dengan laporan keuangan yang dihasilkan aplikasi SAKPA.

Kepala Seksi Pencairan Dana, Agus Salim, sebagai pemateri berikutnya, menyampaikan penjelasan umum mengenai aplikasi GPP. Sedangkan penjelasan secara detail mengenai aplikasi GPP dari mulai back up data sampai dengan monitoring kelengkapan data disampaikan oleh Berhan Rimat, Pelaksana Seksi Pencairan Dana. Penjelasan mengenai aplikasi GPP sekaligus menutup acara sosialisasi dan bimtek sore itu.

Acara sosialisasi berjalan lancar sesuai harapan. Tampak dengan banyaknya peserta yang hadir serta antusias dalam setiap penjelasan yang dipaparkan, peserta-pun praktek langsung menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di laptop masing-masing.

“Diharapkan setelah mengikuti sosialisasi dan bimtek aplikasi tiga serangkai ini, satuan kerja semakin mumpuni dalam pengoperasian aplikasi, dengan begitu setidaknya telah hilang satu faktor penghambat penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban laporan keuangan,” ungkap Kepala KPPN Sekayu, Raden Muhammad Adil mengakhiri acara sosialisasi.

Oleh : Nuryasin dan Stephanus Kukuh Dewanto – Kontributor KPPN Sekayu
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan