Liputan Sosialisasi Optimalisasi Penerimaan Negara, Penyerapan Anggaran, dan Pengelolaan Aset Dekon/TP di Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2012
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk pertama kalinya seluruh unit vertikal lingkup Kementerian Keuangan wilayah Provinsi Sultra bersinergi menyelenggarakan sosialisasi Optimalisasi Penerimaan Negara, Penyerapan Anggaran, dan Pengelolaan Aset Dekon/TP di Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2012, Senin (27/2, di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Unit vertikal Kementerian Keuangan yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu, Kanwil DITJEN PBN Provinsi Sultra, KPPN Kendari, KPP Pratama Kendari, Kolaka dan Bau-Bau, KPPBC Kendari dan Pomalaa serta KPKNL Kendari. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara Bilmar Parhusip yang juga sebagai Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sultra. Kegiatan kali ini berjudul “Sosialisasi Optimalisasi Penerimaan Negara, Penyerapan Anggaran, dan Pengelolaan Aset Dekon/TP di Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2012”.

Sosialisasi menghadirkan para Kepala Kanwil lingkup Kementerian Keuanganyang membawahi Wilayah Provinsi Sultra sebagai narasumber, yaitu Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sultra, Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kepala Kanwil DJBC Sulawesi, serta Kepala Kanwil XV DJKN Makassar. Bertindak sebagai moderator adalah Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan yang hadir sebagai peserta antara lain Sekretaris Daerah, Muspida, para Bupati/Walikota, para Kepala Bappeda se-Sulawesi Tenggara, dan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran Satker/SKPD Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Kepala Kantor lingkup Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kepala Bidang PP I Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sultra Guruh Utomo dalam laporannya sebagai Ketua Panitia menyampaikan bahwa meskipun APBN 2011 telah selesai dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan baik dari sisi penerimaan negara maupun pengeluaran negara. Dari sisi penerimaan negara antara lain diungkapkan mengenai permasalahan kepatuhan atas kewajiban perpajakan pada Satker/SKPD, dan optimalisasi pendapatan bea dan cukai. Sedangkan dari sisi pengeluaran negara adalah pola penyerapan anggaran yang selalu menumpuk di akhir tahun anggaran. Permasalahan juga masih terjadi dalam hal pengelolaan aset-aset negara.

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang melibatkan empat Kepala Kanwil dari empat Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Bappeda Provinsi Sultra. Gubernur berharap agar seluruh unsur pemerintahan di Sulawesi Tenggara dapat menggali dan mengelola sisi penerimaan negara dan daerah dengan baik, serta dapat meningkatkan kinerja penyerapan dan penyaluran anggaran sehingga dapat memberikan multiplier effect yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Disamping Gubernur menginstruksikan pula kepada seluruh jajaran pemerintahan di Sultra untuk melaksanakan pengelolaan dan pencatatan aset yang memadai. “Saya harap sosialisasi ini dapat semakin memperkokoh komitmen dan kesepahaman kita semua dalam menggali dan mengoptimalkan penerimaan daerah, untuk kemudian membelanjakannya dengan efisien dan efektif, serta mempertanggungjawabkan dengan baik sesuai standar-standar best practice dalam pengelolaan keuangan negara. " ujanya. Pada sesi pertama, Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Eling Budi Prayitno memaparkan antara lain kontribusi penerimaan negara dari sektor perpajakan untuk melaksanakan program-program pembangunan nasional maupun daerah. Untuk itu diharapkan peran serta seluruh pihak, khususnya para bendahara Satker/SKPD dalam menegakkan kepatuhan serta melaksanakan kewajiban perpajakan pada Satker/SKPD. Dijelaskan pula langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mempersiapkan pengalihan pengelolaan PBB P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Sedangkan Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Heru Pambudi dalam sesi kedua memaparkan mengenai kegiatan pengawasan dan pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara serta optimalisasi yang dapat dilakukan bagi perekonomian daerah mengingat potensi yang dimiliki Sulawesi Tenggara, yaitu sumber daya alam yang berlimpah, potensi pembangunan pelabuhan ekspor-impor serta potensi pembangunan industri pengolahan.

Sementara itu pada sesi ketiga, Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sultra Bilmar Parhusip memaparkan mengenai Optimalisasi Penyerapan Anggaran : Tinjauan APBN dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dalam paparan tersebut diungkapkan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan pola penyerapan anggaran yang selalu menumpuk di akhir tahun, serta masalah mengenai sistem penyaluran, pencatatan, dan pelaporan realisasi Belanja Negara. Kepala Kanwil Ditjen PBN menyimpulkan bahwa diperlukan langkah-langkah perbaikan, antara lain: peningkatan komitmen dari seluruh pejabat/pelaksana yang menangani pengelolaan keuangan; peran vital KPA sebagai manajer dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan keuangan Satker; penempatan kegiatan-kegiatan pada program yang benar-benar sesuai sehingga keluaran/output kegiatan akan menunjang tercapainya hasil/sasaran/output dari program; serta peningkatan SDM pengelola keuangan dalam segi kualitas dan kuantitas. Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, disampaikan agar pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan segera ditindaklanjuti dengan pembayaran per termin, yaitu dengan penerbitan SPM untuk diajukan ke KPPN.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil Ditjen PBN kembali mengingatkan kepada semua pihak, “Bahwa seluruh jajaran Kementerian Keuangan pada saat ini sudah berkomitmen untuk tidak lagi menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam rangka pelayanan yang diberikan. Hal ini sekaligus juga sebagai perwujudan unsur Integritas dan Profesionalisme dari Nilai-Nilai Kementerian Keuangan”

Pada sesi keempat, Kepala Kanwil XV DJKN Makassar Thaufik, memaparkan materi mengenai pengelolaan BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Diungkapkan antara lain kendala yang dihadapi oleh DJKN/KPKNL di daerah untuk memperolah data yang akurat terkait data Satker/SKPD yang memperoleh Dana Dekon/TP. Permasalahan lainnya adalah Satker/SKPD yang menerima dana Dekon/TP berubah-ubah, sehingga untuk satker yang tidak lagi mendapatkan dana Dekon/TP tidak merasa berkewajiban melakukan rekonsiliasi BMN sesuai ketentuan (Semesteran dan Tahunan). Untuk itu perlu dilakukan Inventarisasi dan Peniliaian terhadap aset Satker Dekon/TP dikarenakan kemungkinan terdapat aset satker Dana Dekon /TP yang belum dilakukan IP. Di samping itu, kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait dengan Pengelolaan BMN yang berasal dari dana Dekon/TP mutlak dilakukan.

Sesi terakhir diisi oleh diskusi/tanya jawab antara para narasumber dan peserta sosialisasi yang diikuti dengan antusias oleh para peserta, dengan moderator Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Sultra, I Ketut Puspa Adnyana. Selain mengemukakan pertanyaan beberapa peserta juga menyampaikan saran dan masukan, antara lain dari Satker Biro Operasi Polda Sultra yang meminta agar acara sosialisasi seperti ini dapat lebih sering dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman Satker terhadap peraturan-peraturan terkait pengelolaan keuangan baik masalah perpajakan, masalah bea dan cukai, pelaksanaan dan penyerapan anggaran maupun terkait pengelolaan aset.

Acara sosialisasi ditutup dengan acara ramah tamah dan makan siang bersama yang diikuti seluruh peserta sosialisasi, para narasumber dan seluruh panitia.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sultra

Liputan Sosialisasi Peraturan Perbendaharaan
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - Upaya mewujudkan kepatuhan Satuan Kerja terhadap Peraturan Perbendaharaan yang berlaku, KPPN Batam melakukan sosialisasi Pengelolaan Rekening Bendahara Satker, Tatacara Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan, Senin (5/3), di Aula KPPN Batam. Kali ini kegiatan sosialisasi sedikit berbeda dibandingkan dengan sosialisasi pada umumnya, karena narasumber merupakan para staf muda pada seksi yang bersangkutan dengan materi yang akan disosialisasikan. Para Kepala Seksi bertindak selaku moderator. Menurut panitia Penyelenggara, hal ini dilakukan untuk mengassah kompetensi para staf, karena yang selama ini stakeholders berhubungan langsung dengan staf fron office tersebut. Terlebih lagi, kegiatan ini meningkatkan optimisme dan semangat kedua belah pihak baik KPPN dan Satuan Kerja, dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Dalam sosialisasi tersebut narasumber memberikan materi PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Bendahara Satker, Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-74/PB/2011 tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Retur SP2D, Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara, PMK No. 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Perdirjen No.19/PB/2008 tentang Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan, serta Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER- 47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Dengan mengundang seluruh Satuan Kerja di wilayah pembayaran KPPN Batam, sosialisasi dibuka lebih lambat dari jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan hujan lebat yang mengguyur Kota Batam sehingga para undangan terlambat datang . Namun demikian kendala tersebut tidak mengurangi antusias dan kekhidmatan para undangan. Sosialisasi dibuka oleh Kepala KPPN Batam, Fauzi Syamsuri. Beliau mengingatkan pentingnya sosialisasi kali ini dan menghimbau para undangan untuk mengikuti sosialisasi dengan sebaik-baiknya.

Sesi pertama sosialisasi membahas Pengelolaan Rekening Bendahara Satker, Pengelolaan dan Penatausahaan Retur SP2D, serta Tata Cara Penyetoran PNBP dan PNPB. Narasumber menekankan kepada semua Bendahara Satuan Kerja untuk lebih patuh terkait pengelolaan rekening Satker, baik yang berupa rekening penerimaan, rekening pengeluaran, maupun rekening lain-lain. Dari materi ini diketahui memang masih banyak Bendahara yang kurang patuh, antara lain belum menyampaikan laporan semester, belum melaporkan penutupan rekening serta masih ada yang membuka rekening tanpa persetujuan Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah, dalam hal ini KPPN. Selain itu terdapat kendala dalam hal penyetoran PNBP dan PNPB. Dari pengakuan Bendahara terdapat Bank/Pos Persepsi yang tidak menjalankan tugas sesuai kontrak kerja antara Bank/Pos Persepsi dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, antara lain tidak menginput isian sesuai dengan surat setoran dari bendahara.

Pada sesi kedua, narasumber me-refresh pengetahuan para pengelola keuangan dari tiap satker di wilayah bayar KPPN Batam mengenai Tatacara Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan. Selain itu, narasumber juga menjelaskan adanya perbedaan aplikasi pada Tahun 2012 ini, sehingga menuntut ketelitian yang lebih kepada pengelola keuangan agar tidak terjadi koreksi data yang dapat berimbas pada hasil rekonsiliasi tiap bulannya. Meskipun sosialisasi kali ini bersamaan dengan hujan deras yang mengguyur Kota Batam dan dengan suasana kesederhanaan, tetapi animo dari peserta dan penyelenggara cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan tingkat kehadiran dan partisipasi serta komunikasi antara peserta dan pembicara berjalan dengan intens.

Acara berakhir sekitar pukul 12.30 WIB dan dilanjutkan dengan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulan Januari dan Februari 2012. Untuk Bulan Maret 2012, ini merupakan kegiatan pertama dari empat serial kegiatan sosialisasi yang direncanakan pada KPPN Batam. Semua kegiatan tersebut direncanakan akan melibatkan stakeholders KPPN Batam, seperti Satuan Kerja, Bank Persepsi bahkan di dua kegiatan juga akan melibatkan partisipasi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Riau.

Oleh: Waluyo - Kontributor KPPN Batam

Liputan Pembukaan Diklat PPAKP di Provinsi Papua
Jayapura, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Drs. Bjardianto Pudjiono, MM membuka Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) untuk wilayah Papua dan Papua Barat, Senin (5/3), di Hotel Aston Jayapura. Kegiatan ini merupakan bagian dari Kegiatan PPAKP yang diselenggarakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2012 di seluruh Indonesia.

Kegiatan PPAKP merupakan kegiatan pelatihan, pembinaan dan Pendampingan / Bimbingan kepada satker-satker dalam lingkup pembayaran KPPN di seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan PPAKP 2012 wilayah Papua dan Papua Barat untuk kelas Manajerial yang pesertanya terdiri dari KPA, PPK, dan PPSPM diselenggarakan selama 7 hari mulai tanggal 4 Maret 2012 s.d. 10 Maret 2012 dengan jumlah peserta 30 orang. Sedangkan untuk kelas Reguler yang pesertanya terdiri atas Bendahara Pengeluaran / Staf Pengelola Keuangan, direncanakan berlangsung pada tanggal 27 Mei 2012 s.d. 17 Juni 2012 dengan jumlah peserta 80 orang.

Dalam sambutan Dirjen Perbendaharaan yang dibacakan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua diungkapkan bahwa tantangan dalam peningkatan kualitas pertanggungjawaban APBN semakin meningkat, yang ditandai dengan tuntutan agar seluruh LK K/L mulai Tahun Anggaran 2011 harus beropini WTP dan penerapan akuntansi berbasis akrual mulai Tahun Anggaran 2013. Terkait dengan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 71/tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual sebagai pengganti dari PP No 24/2005. Penerapan akuntansi berbasis akrual ini, akan dilaksanakan bersamaan dengan penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran (SPAN) yang mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi pemerintah antara lain memberikan informasi yang lebih transparan mengenai seluruh biaya pemerintah yang dikeluarkan dalam melayani masyarakat, pengukuran kinerja pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Bjardianto juga menuturkan, bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual tidaklah mudah, membutuhkan persiapan yang baik termasuk dalam mengubah kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, pengembangan aplikasi, dan persiapan sumber daya manusia yang akan melaksanakannya. Pemerintah perlu mempersiapkan SDM di bidang akuntansi dan pelaporan dengan baik karena penerapan akuntansi berbasis akrual membutuhkan kualitas SDM yang lebih tinggi dibandingkan dengan akuntansi yang kita terapkan saat ini yang berbasis akuntansi kas menuju akrual. Oleh sebab itu, sangat relevan pelaksanaan PPAKP tahun 2012 ini dengan kebutuhan pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan sekaligus mempersiapkan SDM dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dan penerapan SPAN.

Pembukaan PPAKP 2012 kelas manajerial kali ini juga dihadiri Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Papua Dori Santosa, SE., MM yang memberikan masukan kepada para peserta, agar dapat meningkatkan kualitas penyusunan LKKL sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah sehingga dapat meyakinkan auditor BPK atas kewajaran laporan keuangan tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan opini BPK atas LKKL maupun LKPP. Dori Santosa menegaskan bahwa ”Upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementerian/Lembaga diperlukan komitmen bersama dari berbagai pihak yang terkait. Komitmen tersebut antara lain: Etikat baik untuk melaksanakan seluruh rekomendasi atas Laporan Hasil Pemerikasaan Badan Pemeriksa Keuangan; Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Action Plan (Rencana Aksi) yang telah dibuat dan disepakati oleh Kementerian/Lembaga baik dalam rangka tindak lanjut maupun perbaikan opini; Memperbaiki Sistem Pembukuan Perbendaharaan; Menyempurnakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan; Melakukan inventarisasi aset dan hutang secara sistematis; Meningkatkan kualitas Quality Assurance yang dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal; serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di bidang akuntansi dan keuangan”.

Kehadiran Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Papua merupakan wujud nyata dan komitmen bersama dalam peningkatan koordinasi dan sinergi antar lembaga instansi pemerintah yang ada di daerah dalam upaya mendukung percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat khususnya dalam kerangka pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur di provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari APBN.

Pada kesempatan yang sama juga diberikan piagam penghargaan secara simbolis kepada satker setingkat UAPPA-W yang mendapatkan penilaian peringkat terbaik dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Semester II TA. 2011 yang diterima langsung oleh Kuasa pengguna Anggaran/Kepala Kantor-nya yaitu :
• Peringkat I (Kanwil BPN Provinsi Papua Barat)
• Peringkat II (Bandara Udara Sentani; Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat)
• Peringkat III (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat)
Hal ini merupakan bentuk apresiasi bagi satker UAPPA-W yang telah menyampaikan Laporan Keuangan dan melaksanakan rekonsiliasi tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus juga memotivasi satker K/L lainnya untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dan melakukan rekonsiliasi tepat waktu sesuai ketentuan.

Menutup sambutannya, Bjardianto Pudjiono menegaskan bahwa dalam rangka mempertahankan apa yang telah dicapai oleh Ditjen Perbendaharaan dalam PIAK oleh KPK tahun 2009 dan 2010, sekaligus untuk menciptakan Good Governance dalam pengelolaan keuangan negara, sudah menjadi komitmen Ditjen Perbendaharaan dan seluruh jajarannya di daerah untuk memberikan layanan dalam pelaksanaan APBN kepada seluruh pemangku kepentingan dengan motto ”sepenuh hati” dan ”bebas Gratifikasi”. Beliau mengingatkan kembali kepada Para Pejabat Perbendaharaan agar menyampaikan kepada para Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola keuangannya yang berinteraksi langsung dengan para petugas Kanwil DJPBN Prov. Papua maupun KPPN dalam lingkup Kanwil DJPBN Prov. Papua, untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun atas setiap layanan yang diberikan. Berdasarkan ketentuan UU Anti Korupsi yang berlaku bahwa yang dikenai sanksi bukan hanya penerima ”Gratifikasi”, tetapi juga yang memberikan ”Gratifikasi”.

Oleh: Tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua

Liputan Rapat Koordinasi Teknis Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2011 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran 2012 Satuan Kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Jogja memang Istimewa, Satker Mitra Kerja Juga Harus Istimewa,” ungkapan tersebut dilontarkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2011 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran 2012 Satuan Kerja Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta, pada tanggal 27 s.d. 29 Februari 2012. Acara tersebut mengambil tema.” Dengan evaluasi, kita mantapkan persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2012 demi pengelolaan keuangan satuan kerja yang akurat, berdaya serap tinggi dan akuntabel”.

Acara diikuti oleh 352 peserta dari 201 satker. Dalam pengarahannya, Hendro Baskoro menyampaikan pentingnya prinsip dalam pengelolaan keuangan negara yaitu adanya pembagian tugas dan kewenangan antara Menteri Teknis sebagai COO dan Menteri Keuangan sebagai CFO sehingga tercipta mekanisme check and balance. Lebih lanjut dirinya menegaskan secara mendalam tugas KPA/PPK dalam penyusunan rencana kegiatan satker dan penarikan dananya, yang merupakan amanat dari UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Disamping itu Hendro juga meluruskan pemahaman bahwa penyimpanan asli dokumen pembayaran adalah merupakan tugas PPSPM, yang selama ini dalam prakteknya pada sebagian besar satker, hal tersebut dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Rakor ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi setiap tahun, yaitu rendahnya penyerapan anggaran di awal tahun namun di akhir tahun justru meninggi penyerapannya, sehingga melalui rakor evaluasi ini hal tersebut diharapkan tidak terjadi di tahun anggaran 2012. Satker yang diundang adalah satker yang mengajukan SPM relatif banyak di akhir tahun anggaran 2011. Peserta yang diundang adalah PPK dan PPSPM dengan pertimbangan bahwa para pejabat tersebut sangat berperan dalam cepat tidaknya penyerapan anggaran satker, baik tidaknya kualitas pengelolaan keuangan satker dan akuntabilitas aspek finansialnya. Tujuan akhirnya adalah percepatan penyerapan anggaran tahun 2012 serta pembenahan tata kelola pengelolaan keuangan satker sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2004.

Untuk meningkatkan pemahaman bagi para peserta diberikan materi Pengelolaan Keuangan Satker sesuai UU No 1 Tahun 2004, PMK 170/PMK.05/2010, dan Perdirjen PBN No. PER-66/PB/2005 dengan narasumber Kepala Kanwil, Kepala Bidang PP I dan Para Kepala Seksi Bidang PP I/II. Sebagai evaluasi kepada para peserta diberikan post tes untuk mengukur efektifitas edukasi yang diberikan. Hasil yang didapat cukup positif dengan indeks pemahaman peserta mencapai 85. Untuk menambah semangat dan motivasi peserta diberikan penghargaan kepada 5 peserta terbaik, yaitu :
1. Peserta terbaik I : Syamsul Munif dari PTA Yogyakarta
2. Peserta terbaik II : Sumaryatun dari UGM
3. Peserta terbaik III : Fahrudin dari PA Sleman
4. Peserta terbaik IV : W. Ari Widiawan dari Balai Bahasa Yogyakarta
5. Peserta terbaik V : Marsidjo dari Ditresnarkoba Polda DIY

Dari hasil rakor terdapat beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya kelambatan penyerapan anggaran yaitu : revisi DIPA sebagai bagian dari APBN-P terbit menjelang akhir tahun yaitu pada bulan September-Oktober 2011, perlunya penyempurnaan regulasi mekanisme pengadaan sampai pencairan dana ( Perpres 54 2010, PMK 134/PMK.05/2005, Per-66/PB/2005), dan tata kelola pengelolaan keuangan satker yang belum baik. Sebagai kesimpulan Rapat Koordinasi ini menghasilkan tekad bagi satker untuk melakukan pembenahan tugas dan tanggung jawab antara pengelola keuangan, KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran agar tercipta pengendalian internal yang memadai serta mampu bersinergi untuk mempercepat penyerapan anggaran pada tahun 2012.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil Yogyakarta

Liputan Sosialisasi Program Pro Rakyat dalam APBN 2012
Palu, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perrbendaharaan Provinsi Sulteng bekerja sama  dengan Pemda Provinsi Sulteng  mengadakan sosialisasi Program Pro Rakyat dalam APBN 2012, Selasa (28/2), di Swiss Bel Hotel Palu.  Sosialisasi tersebut mengambil tema “Program Pro Rakyat dalam APBN 2012 : Menuju Masyarakat Sulteng Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.”

Sosialisasi kali ini dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulteng, Prof. Dr. rer. pol. Patta Tope, SE, mewakili Gubernur Provinsi Sulteng. Dalam sambutannya Patta Tope berharap bahwa sosialisasi ini tidak hanya menjadi penyebarluasan informasi program-program pro rakyat dalam APBN 2012, namun juga menjadi ajang koordinasi dari seluruh pihak untuk menindaklanjuti instruksi Presiden RI yang disampaikan pada saat  Rapat Koordinasi dengan para Gubernur. Saat itu Presiden menyampaikan bahwa pembangunan yang bersifat ”Justice for All” untuk mendukung terwujudnya Millenium Development Goals.

Selain itu, Patta Tope juga menyoroti persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulteng. Berdasarkan data bulan September 2011, kemiskinan menyentuh angka 16% dari jmlah penduduk. Angka tersebut cukup jauh apabila dibandingkan dengan target pemerintah sebesar 2%.Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ini, Pemda Provinsi Sulteng berharap adanya  program pro rakyat yang berfokus pada hal-hal penting antara lain pertumbuhan ekonomi yang memadai termasuk pemerataan ekonomi itu sendiri, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian jaminan sosial, serta pemberdayaan masyarakat.

Nara sumber pada kegiatan ini adalah Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sulteng RM Wiwieng H,  Kepala Bappeda Provinsi Sulteng Prof. Dr. rer. pol. Patta Tope, S.E., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng dr. Abdullah, DHSM, M.Kes, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulteng Dr. H. Nasruddin L. Midu,    M. Ag., dan Kepala BPPMD Provinsi Sulteng Drs. Irwan Lahace, M.Si. Sementara bertindak sebagai moderator Kepala KPPN Palu Istu Wahudi.

RM Wiwieng H memaparkan materi mengenai Peran APBN TA 2012 sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, kebijakan alokasi bantuan sosial dalam rangka peningkatan program-program perlindungan sosial, dan Kebijakan pelaksanaan anggaran untuk percepatan penyerapan belanja bantuan sosial. Dirinya juga menyampaikan mengenai Pagu Alokasi Anggaran Bantuan Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp424.340.166.000,00 yang tersebar di tujuh Kementerian/Lembaga.

Pemaparan kedua dibawakan oleh Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah yang menyampaikan mengenai statistik perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah dan kebijakan perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2012. Suasana sosialisasi ini menjadi lebih dinamis ketika sesi pertanyaan dibuka oleh moderator kepada para undangan.

Dalam kesempatan itu juga, Wiwieng menyampaikan mengenai penyerapan Anggaran di Provinsi Sulawesi sampai dengan akhir bulan Januari 2012 baru sebesar 1,65%. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat penyerahan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2012  telah dilaksanakan sebelum TA dimulai. “Dalam dua tahun terakhir, Kementerian Keuangan telah menyerahkan DIPA pada bulan Desember, kami berharap hal tersebut dapat menjadikan realisasi anggaran dapat lebih cepat” ujarnya dihadapan 250 undangan yang terdiri dari perwakilan SKPD yang memiliki program-program pro-rakyat, perwakilan Akademisi dari Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga penelitian, media massa serta perwakilan masyarakat penerima manfaat program pro-rakyat di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan.  


Oleh : Tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah

Liputan Sosialisasi dan Bimtek SAKPA 2012 dan Tata Cara Penerbitan SPM
Marisa, perbendaharaanb.go.id.- ”Acara ini digelar mengingat pada tahun ini terjadi beberapa perubahan menyangkut struktur teknis pelaksanaan anggaran seperti adanya perubahan kode output pada DIPA yang semula dua digit menjadi tiga digit”. Demikian antara lain disampaikan oleh Kepala KPPN Marisa Pratanto dalam sambutan pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi SAKPA 2012 dan Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Tahun 2012. Merujuk kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-80/PB/2011, perubahan serta pergeseran akun-akun terjadi dan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran. Perubahan ini dipastikan akan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang harus direkonsiliasikan oleh satuan kerja.

Dengan demikian, tidak mengherankan jika tata cara penerbitan SPM pun berubah sebagaimana dituangkan di dalam Per-88/PB/2011. Atas dasar kondisi tersebut, dalam rangka memberikan kecakapan yang memadai bagi para pengelolaan anggaran, setelah beberapa kali tertunda, akhirnya pada tanggal 29 Februari 2012 KPPN Marisa menyelenggarakan acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SAKPA 2012 dan Tata Cara Penerbitan SPM Tahun 2012.

Acara yang didukung oleh segenap pegawai KPPN Marisa dan dibagi menjadi dua kelas tersebut berlangsung dengan lancar. Diikuti oleh 60 peserta, kelas I dilaksanakan pada pukul 09.00 – 12.00 WITA, dan kelas II dilaksankan pada pukul 13.00 – 16.00 WITA. Peserta diharapkan mampu mengatasi berbagai perubahan yang terjadi pada peraturan maupun aplikasi SPM dan SAKPA yang lazimnya berlangsung terus-menerus dan memerlukan implementasi real-time pada saat itu juga. Update terkini atas aplikasi SPM memungkinkan pengiriman data realisasi anggaran ke aplikasi SAKPA secara otomatis. Pada praktiknya, kemampuan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh satker sehingga mengakibatkan data pada laporan keuangan kurang akurat. Inilah salah satu hal yang sangat ditekankan oleh para narasumber serta dipraktikkan secara instan di lokasi acara.

Semua perubahan dan pergeseran akun yang terjadi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran konon telah disusun sedemikian rupa sehingga mengakomodasi implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di waktu dekat. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa acara ini diselenggarakan dalam rangka menyongsong perubahan. Setelah diselenggarakan estafet selama 2 kali 3 jam, acara ditutup pada pukul 16.00 waktu setempat oleh Kepala KPPN Marisa. Acara ini diharapkan memberikan manfaat besar bagi para pengelola keuangan untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

Oleh : Kontributo KPPN Marisa

Liputan kegiatan rapat koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
Palu, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulteng menggelar rapat koordinasi (rakor) semester I tingkat kantor wilayah pada tanggal 24-26 Februari 2012, di Bambalemo Beach Kabupaten Parigi Moutong. Rakor yang diikuti pejabat eselon II, III dan IV lingkup kanwil dan KPPN ini, mengambil tema “Satukan Visi, Samakan Persepsi, Tingkatkan Sinergi”.

Pemilihan tema tersebut sesuai dengan semangat perubahan menyongsong pembentukan KPPN Percontohan di Lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Sulteng.

Rakor kali ini berlangsung dengan suasana santai. Sebelum acara dimulai, pagi harinya dilaksanakan jalan santai bersama. Walaupun dilaksanakan dengan santai dan sederhana, rakor ini sarat makna karena banyaknya ragam permasalahan yang dibahas serta alternatif pemecahan yang diusulkan. Peserta rakor dengan penuh semangat mengikuti acara dari pagi hingga sore hari yang terdiri dari pembukaan, pemaparan capaian kinerja dan permasalahan, sidang komisi. Dalam siding komisi, peserta dibagi menjadi komisi perbendaharaan yang membahas permasalahan seputar proses pencairan dana, komisi pelaporan, membahas permasalahan seputar verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan, komisi bank/giro pos, membahas permasalahan seputar bank/pos mitra kerja KPPN, dan komisi umum yang membahas permasalahan seputar faktor pendukung non-teknis dan operasional kantor. Setelah dilaksanakan sidang komisi dan dibawa dalam rapat pleno, acara dilanjutkan dengan pembacaan hasil rakor yang dilanjutkan dengan penutupan.

Rakor merupakan wadah untuk melakukan konsolidasi, penyamaan persepsi, dan evaluasi capaian kinerja TA 2011. Di samping itu, rakor juga dimaksudkan sebagai ajang pencarian solusi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, utamanya menyangkut peningkatan kualitas layanan terhadap para mitra kerja kanwil dan KPPN.

Sesuatu yang berbeda dihadirkan dalam rakor ini khususnya pada sesi pemaparan, di mana jika dalam rakor-rakor sebelumnya pemaparan dari KPPN dibawakan oleh kepala KPPN, dalam rakor ini dibawakan oleh pejabat eselon IV. Dalam rakor ini, sebanyak 34 permasalahan yang telah dirumuskan kemudian dibahas secara mendalam dalam sidang komisi. Hasil dari masing-masing komisi kemudian dibacakan dalam rapat pleno untuk mendapatkan kesepakatan dari seluruh peserta rakor.

Dalam pengarahannya, Kakanwil DJPBN Prov. Sulteng, R.M. Wiwieng H menyampaikan berbagai tantangan yang harus dihadapi menjelang pembukaan KPPN Percontohan di lingkup Kanwil DJPBN Sulteng, serta hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi momen tersebut. Beliau berpesan agar setiap perbuatan yang dilakukan harus selalu lebih baik dari sebelumnya, sesuai dengan nilai-nilai kemenkeu yaitu kesempurnaan. Diharapkan seluruh jajaran Kanwil DJPBN Provinsi Sulteng dapat bekerja dengan hati, dengan integritas tinggi dan taat azas.

Seluruh elemen Kanwil DJPBN Prov. Sulteng juga dituntut agar dapat bersinergi dengan baik, dalam rangka mencapai visi bersama yaitu penyelengaaran keuangan negara yang transparan dan akuntabel dengan tidak mengesampingkan kepuasan layanan terhadap stakeholders.

Acara penutupan rakor dilaksanakan dengan acara ramah tamah yang dikemas secara santai di Grand Mitra Hotel. Dalam acara penutupan tersebut, ia berpesan agar hasil kesepakatan yang diperoleh dari rakor hendaknya ditindaklanjuti oleh masing-masing person in charge (PIC) yang telah ditentukan.

Oleh : Tim Media Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulteng
Editor : Bambang Kismanto

Liputan kunjungan tim Badan Legislatif DPR RI ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menerima tamu istimewa. Dipimpin oleh Ignatius Mulyono, Ketua Badan Legislasi DPR RI yang juga merangkap Ketua Tim Kunjungan Badan Legislasi, rombongan anggota DPR mengunjungi kantor wilayah paling muda Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu (23/2). “Empat belas pasal dalam Undang-undang Keuangan Negara akan segera direvisi,” kata Ignatius Mulyono saat melakukan audiensi dengan jajaran kementerian keuangan dan perwakilan BPK Porvinsi Gorontalo. Kunjungan itu sendiri dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari jajaran kementerian keuangan dan BPK Gorontalo terkait paket undang-undang keuangan Negara.

Dalam acara yang dipandu oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Rina Robiati, terdapat 10 poin yang disampaikan oleh Badan Legislasi DPR RI. Antara lain terkait dengan kekayaan negara yang dipisahkan, penambahan klausul pada definisi keuangan negara, penambahan jenis laporan pada laporan keuangan pemerintah, kejelasan mengenai dana transfer, dan penghapusan pasal peralihan.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa setidaknya ada tiga poin krusial yang harus dibahas kembali yaitu:
Pada Pasal 2 huruf b: “Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara, memelihara fakir miskin dan anak terlantar, menyelenggarakan program jaminan sosial dan fasilitas kesehatan, jaminan biaya pendidikan dasar dan memprioritaskan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan membayar tagihan pihak ketiga”. Pasal ini sebenarnya sangat ideal, namun pengaturan yang rigid dalam UU mengenai hal tersebut, dapat “menyulitkan” pemerintah sehubungan kendala keterbatasan anggaran yang dihadapi. Pada postur APBN setiap tahunnya, pemerintah secara konstitusi sudah diikat oleh berbagai belanja wajib, a.l. dana perimbangan (±35%), cicilan pokok dan bunga hutang, belanja pegawai, anggaran pendidikan (≥20%).

Pada Pasal 2 huruf h: “Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, selain kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah”.

Pasal ini mendapat tanggapan kritis, karena apabila dipaksakan akan berpotensi pada hilangnya pengakuan terhadap Keuangan Negara pada BUMN/BUMD. Untuk itu, disarankan kepada Badan Legislasi DPR mengkaji secara berhati-hati perubahan pada pasal ini.

Penghapusan Pasal 36 mengenai ketentuan peralihan tentang batas waktu penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Apabila pasal ini dihapuskan, maka pelaksanaan akuntansi berbasis akrual harus segera dilaksanakan pada saat diundangkan. Untuk itu diusulkan agar Pasal 36 tentang Ketentuan Peralihan tidak dihapus, namun diperpanjang sesuai timeframe yang telah disusun pemerintah.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, tim Badan Legislasi DPR RI menyampaikan apresiasi dan berjanji akan membahas dengan tim kerja, serta akan terus menggali masukan dari pihak-pihak lain yang berkompeten, termasuk pemerintah di pusat.

Oleh : Ervin Sebastian – Kontributo Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
Editor : Bambang Kismanto