liputan sosialisasi penyusunan laporan akhir tahun dan langkah-langkah menghadapi awal tahun anggaran 2012
Mamuju, djpbn.kemenkeu.go.id - Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 tepatnya pukul 08.00 WITA diadakan Sosialisasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun dan Langkah-Langkah Menghadapi Awal Tahun Anggaran 2012 di d’Maleo Hotel and Covention Center di Mamuju. Ada pun sosialisasi ini dimaksudkan agar seluruh satker dalam wilayah pembayaran KPPN Mamuju mampu lebih memahami dalam menyusun laporan keuangan kementerian/ lembaga dan laporan pertanggungjawaban bendahara, serta satker mendapatkan gambaran mengenai langkah-langkah dalam menghadapi awal tahun anggaran 2012.

Pelaksanaan sosialisasi diwarnai dengan semangat dan antusiasme yang tinggi dari para undangan yang hadir. Kegiatan ini diikuti oleh semua satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Mamuju, sejumlah 170 satker. Acara ini dibuka dengan sambutan Kepala KPPN Mamuju Nanang Maharani. Dalam sambutannya, Nanang menyampaikan bahwa tujuan diadakannya sosialisasi ini agar DIPA tahun 2012 bisa dipercepat penyerapannya sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara tepat waktu. Nanang juga menekankan agar satker segera menihilkan UP /TUP, dan apabila masih terdapat sisa UP/TUP agar disetorkan ke Rekening Kas Negara pada tanggal 30 Desember 2011.

Kegiatan selanjutnya yaitu penyajian materi-materi oleh narasumber. Adapun materi yang disajikan yaitu mengenai Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Penatausahaan Penerimaan Negara dan Langkah-Langkah Menghadapi Awal Tahun Anggaran 2012. Dalam kesempatan yang sama, para satker diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab dan diskusi terhadap materi yang disampaikan. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para satker mampu menyusun laporan keuangan kementerian negara /lembaga tahun anggaran 2011 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Para satker diharapkan juga dapat melakukan persiapan dalam menghadapi awal tahun anggaran 2012.

Rizki Wahyuni dan Ridha Fithri Fathonah (Kontributor KPPN Mamuju)

Liputan Penyerahan DIPA Tahun 2012 di Provinsi D.I.Yogyakarta
Yogyakarta – perbendaharaan.go.id. Dengan mengambil tempat di Bangsal Kepatihan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, DIPA Tahun 2012 untuk Provinsi D.I.Yogyakarta diserahterimakan oleh Gubernur Provinsi D.I.Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubowono X, kepada para Bupati/Walikota dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Provinsi D.I.Yogyakarta, Jum’at (23/12).

Suara gamelan/musik tradisional jawa terus mengalun menemani para tamu undangan sebelum acara puncak penyerahan DIPA 2012 dimulai. Acara penyerahan DIPA 2012 diawali dengan Laporan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta, Hendro Baskoro yang melaporkan bahwa pada tahun 2012 Provinsi D.I.Yogyakarta mendapat alokasi dana APBN sebesar Rp13,6 triliun. Jumlah tersebut tertuang dalam 437 DIPA, meliputi dana sektoral sebesar Rp7,8 triliun dan dana transfer sebesar Rp5,8 triliun. Pada kesempatan itu juga disampaikan hasil kajian Tim Monev Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tentang pola realisasi anggaran yang cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran yang selalu berulang pada setiap tahun anggaran sehingga penyerapan anggaran tidak optimal. “Ada empat faktor penyebab tidak optimalnya penyerapan anggaran di lingkungan satker wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta, yaitu lemahnya perencanaan kegiatan, kelemahan di bidang pengadaan (procurement), kelemahan di bidang regulasi, dan ketidaklengkapan regulasi dan prosedur” tutur Hendro Baskoro.

Penyerahan DIPA tahun 2012 dilakukan secara simbolis kepada sebelas satker, yaitu Polda D.I.Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi, Akademi Angkatan Udara, Kanwil Kementerian Pekerjaan Umum, Kanwil Kementerian Pendidikan Nasional, Kanwil Kementerian Agama, Walikota Yogyakarta, Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunung Kidul, dan Bupati Sleman.

Dalam sambutannya, Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Provinsi D.I.Yogyakarta, memberikan sebelas arahan kepada para KPA di Provinsi D.I.Yogyakarta, yaitu : Pertama, untuk segera memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien; Kedua, semua satker harus menyusun disbursement plan dan procurement plan yang baik; Ketiga, pedomani peraturan pengadaan barang dan jasa dan susun procurement plan sesuai rencana kegiatan yang telah dibuat, Keempat, bahwa jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan membantu terlaksananya penyusunan disbursement plan dan procurement plan; Kelima, tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan melalui pola participative development ; Keenam, mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dalam setiap pelaksanaan kegiatan; Ketujuh, pastikan pelaksanaan kegiataan dapat dimulai secepat mungkin sehingga roda perekonomian rakyat dapat bergerak sejak awal tahun anggaran; Kedelapan, kepada para Bupati/Walikota beserta jajaran untuk menghilangkan hal-hal yang berpotensi menghambat investasi di daerah; Kesembilan, segera mengimplementasikan rencana kegiatan; Kesepuluh, segera melakukan pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium guru serta dana BOS kepada sekolah-sekolah setelah menerima transfer dari Pemerintah Pusat; Kesebelas, korupsi, kolusi dan nepotisme harus menjadi musuh nomor satu, tingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerja pemerintah, dan pastikan program-program yang disusun dapat berjalan dengan transparan dan bersih serta rakyat melihat dengan jelas apa yang kita lakukan.

Dalam acara penyerahan DIPA tahun 2012 di Provinsi D.I.Yogyakarta diakhiri dengan pembacaan do’a dengan harapan semoga DIPA yang baru saja diterima dapat memberikan kontribusi nyata untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya penyampaian DIPA TA 2012 kepada semua satker terbagi dalam tiga tempat, yaitu Gedung Pracimosono, Unit VIII, dan Unit IX di lingkungan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Oleh : Tjahjo Purnomo, Kontributor Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I.Yogyakarta

Liputan Penyerahan DIPA 2012 di KPPN Raha
Raha, djpbn.kemenkeu.go.id - Bupati Kabupaten Muna dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes memimpin penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 kepada para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja wilayah pembayaran KPPN Raha, Jumat (23/12), di Aula Galampano Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Muna. Hadir juga unsur Muspida Kabupaten Muna dan para Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta para pejabat/pegawai KPPN Raha.

Dalam sambutannya Bupati Kabupaten Muna mengamanatkan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Instansi Vertikal Pusat yang ada di Kabupaten Muna, diharapkan segera menyerap anggaran agar mampu memberikan multiplier effect terhadap perekonomian dan dapat menstimulasi pergerakan ekonomi di Kabupaten Muna. Menurutnya target-target yang telah ditetapkan di tahun 2011 sebagian telah dicapai. Terhadap target-target yang belum tercapai atau tidak sesuai rencana, Baharuddin meminta agar segera dilakukan re-evaluasi serta percepatan penyelesaian target-target tersebut. Tahun depan, keterlambatan pencapaian target harus diminimalisir. Sudah seharusnya kita mengakselerasi pencapaian target kinerja yang sudah ada dengan langkah yang inovatif dan kreatif.

Bupati Kabupaten Muna juga memerintahkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bendahara untuk mematuhi ketentuan perpajakan dan melaksanakan kewajiban membayar pajak-pajak atas belanja yang dilakukan berdasarkan Anggaran Belanja Negara maupun Belanja Daerah. Hal tersebut sesuai maksud dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-812/MK.05/2011 tentang Kepatuhan Atas Kewajiban Perpajakan. Surat itu disampaikan oleh Kepala KPPN Raha, Herbudi Adrianto langsung kepada Buapti Kabupaten Muna sesaat sebelum dimulainya acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2012.

Rincian DIPA Tahun Anggaran 2012 dalam wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Raha meliputi DIPA Kantor Pusat yang berlokasi di daerah dan Instansi vertikal Kementerian /Lembaga di daerah berjumlah 28 DIPA dengan nilaiRp103,6 miliar. DIPA Tugas Pembantuan untuk SKPD di Kabupaten Muna berjumlah 10 DIPA dengan nilai Rp42,2 miliar. DIPA Urusan Bersama untuk SKPD Kabupaten Muna berjumlah 2 DIPA dengan nilai Rp40,1 milyar.

Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2012 ini dapat dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Desember 2011 dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses pencairan dana oleh masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran sudah dapat dimulai pada hari kerja pertama di tahun anggaran 2012.

Percepatan penyelesaian dan penyerahan DIPA tahun anggaran 2012 ini tentu bukanlah satu-satunya faktor yang secara otomatis akan menghilangkan masalah lambatnya atau rendahnya capaian tingkat realisasi atau penyerapan anggaran yang selama ini selalu berulang terjadi tiap tahun.

Untuk itu, Kepla KPPN Raha mengharapkan bentuk kerjasama yang sinergis, mengajak para KPA untuk segera menyusun lebih awal rencana pelaksanaan kegiatan sebagai wujud implementasi dari tupoksi dan program kerja pelayanan publik dan pembangunan yang menjadi tanggungjawab masing-masing satuan kerja.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala KPPN Raha menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menerapkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN adalah sistem yang dibangun berlandaskan amanat UU Keuangan Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara untuk memodernisaasi pengelolaan keuangan negara dalam upaya meningkatkan kinerja. SPAN merupakan sistem informasi manajemen keuangan negara melalui penyempurnaan proses bisnis/SOP dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi, serta tata kelola perubahan Change Management and Communication.

SPAN dibangun untuk menyempurnakan sistem yang ada saat ini, dimana sistem yang ada terkotak-kotak berorientasi berdasarkan fungsi proses bisnis, data dimiliki oleh masing-masing apklikasi dan memerlukan keahlian khusus pada setiap aplikasi. Solusi yang ditawarkan melalui SPAN akan mengatasi terkotak-kotaknya sistem yang ada, karena SPAN berorientasi pada proses bisnis mulai tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan dengan single database, solusi SPAN akan memotong beberapa alur proses atau fungsi dan memberikan banyak fitur untuk dapat diakses oleh banyak user dalam tata kelola yang terkontrol dan aman.

Sebagai penutup, Kepala KPPN Raha menyampaikan komitmen seluruh Pimpinan beserta staf KPPN Raha dengan berlandaskan pada semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan, yakni Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan. Dengan semangat Nilai-nilai itu, jajaran KPPN Raha siap memberikan layanan terbaik dan bekerja sama serta bila diperlukan adanya kegiatan pendampingan dengan para KPA dalam menunjang kelancaran pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2012.

Oleh: Kontributor KPPN Raha

Liputan Penyerahan DIPA TA 2012 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, perbendaharaan.go.id - “Anggaran yang termuat dalam DIPA merupakan amanah rakyat yang harus dijaga dengan segenap hati dan penuh tanggung jawab”, ujar Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Nur Alam, dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2012 untuk wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari, Kamis (22/12) di Ruang Sangia Ni Bandera, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Gubernur menambahkan, dalam mengemban amanah rakyat tersebut, harus berpegang pada 3 (tiga) agenda pembangunan nasional RPJM 2010-2014 yang meliputi (1) sasaran pembangunan kesejahteraan, (2) sasaran pembangunan demokrasi, dan (3) sasaran penegakan hukum, serta mendorong terwujudnya pencapaian Visi Indonesia 2014 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Selain itu berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah yaitu “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”, setiap aparatur pemerintah dituntut untuk bekerja cerdas dan berupaya lebih keras untuk mencapai kemakmuran rakyat.

“Dalam pelaksanaan anggaran 2012 ini, kita dituntut untuk bekerja lebih keras. Amanah dipundak kita tidak semakin ringan. Semua membutuhkan pemikiran dan terobosan di atas standar normal” ujar Gubenur di hadapan para Bupati/Walikota, Sekertaris Daerah Provinsi dan Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Selain itu Gubernur menekankan bahwa dibutuhkan suatu gerakan yang sistematis agar dapat mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan kerja kolektif antar instansi guna mengambil langkah-langkah debirokritasi dan deregulasi. Langkah ini diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan, mengurangi hambatan administrasi dan hambatan lain yang tidak perlu. “Saya yakin, apabila bekerja sama dan bersinergi pasti akan mudah mencapai cita-cita nasional yaitu kesejahteraan bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bilmar Parhusip, dalam laporannya kepada Gubernur pada acara tersebut menyampaikan bahwa diperlukan langkah-langkah yang strategis dalam mengemban amanah rakyat melalui pelaksanaan anggaran 2012 ini. Hal ini berkaca pada pengalaman pada tahun anggaran sebelumnya, dimana penyerapan anggaran tidak berjalan dengan optimal. Berdasarkan penelitian, pola penyerapan anggaran yang tidak optimal tersebut disebabkan oleh beberapa factor, antara lain: lemahnya perencanaan kegiatan, lemahnya pelaksanaan kegiatan, kelemahan di bidang pengadaan, kelemahan di bidang regulasi, dan ketidaklengkapan rugulasi dan prosedur.

Kepala Kanwil menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain percepatan penyelesaian dan penyerahan dokumen DIPA TA 2012 sebelum awal tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat pada waktunya sehingga setiap instansi pemerintah dapat segera mengeksekusi rencana-rencana yang sudah ditetapkan sesuai dengan fungsinya masing-masing, pejabat perbendaharaan dapat segera ditunjuk, regulasi dan prosedur dapat segera ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan, dan proses pengadaan (procurement) barang dan jasa dapat segera dieksekusi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil mengucapkan terima kasih kepada Para Kepala Satuan Kerja atas segala upaya dan kerjasamanya sehingga DIPA TA 2012 dapat selesai tepat pada waktunya. Dengan keberhasilan percepatan penyelesaian dan penyerahan DIPA TA 2012 ini, merupakan awal yang baik bagi pelaksanaan anggaran 2012, karena setiap Kuasa Pengguna Anggaran dapat segera memulai langkah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam melaksanakan tugas Pemerintah dalam mengemban amanah rakyat melalui pelayanan publik dan pembangunan.

Pada acara ini, Gubernur menyerahkan DIPA TA 2012 secara simbolis kepada para Bupati/Walikota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (12 Bupati/Walikota serta Sekretaris Daerah Provinsi) dan kepada sepuluh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Setelah acara penyerahan secara simbolis selesai, dilaksanakan penyerahan DIPA TA 2012 kepada seluruh Satuan Kerja wilayah pembayaran KPPN Kendari di Ruang Lakidende, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Untuk lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 516 DIPA diserahkan kepada masing-masing KPA oleh Kanwil, KPPN Bau Bau, KPPN Raha dan KPPN Kolaka dengan perincian: DIPA Kantor Pusat yang berlokasi di daerah dan Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga di daerah berjumlah 339 DIPA dengan nilai sebesar Rp 3,257 triliun, DIPA Tugas Pembantuan untuk SKPD di Provinsi/Kabupaten/Kota berjumlah 100 DIPA dengan nilai sebesar Rp 477 miliar, DIPA Dekonsentrasi untuk SKPD Provinsi berjumlah 63 DIPA dengan nilai sebesar Rp 441 miliar, dan DIPA Urusan Bersama untuk SKPD Kabupaten/Kota berjumlah 14 DIPA dengan nilai sebesar Rp 277 miliar.

Oleh: Hendry Wibowo dan Andi Permadi, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Liputan penyerahan DIPA KPPN Sekayu
Sekayu, djpbn.kemenkeu.go.id – Satuan kerja se-wilayah KPPN Sekayu mendapat ‘jatah’ DIPA sebesar lebih dari 342 milyar rupiah untuk 130 satuan kerja. Penyerahan DIPA dilakukan di aula KPPN Sekayu tanggal 23 Desember 2011. Para kuasa pengguna anggaran dari satker lingkup kabupaten Banyuasin hadir pada acara tersebut.

Kepala KPPN Sekayu, Raden Muhammad Adil,  dalam kata sambutannya kembali  menyampaikan komitmen KPPN Sekayu untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada satker. Ia juga mengajak para KPA untuk menyongsong tahun anggaran baru tahun 2012 dengan semangat baru serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya.

“Agar tujuan APBN untuk menyejahterakan rakyat dapat tercapai,” ungkapnya di hadapan para kuasa pengguna anggaran.

Menandai segera dimulainya tahun anggaran 2012, secara simbolis kepala kantor menyerahkan DIPA TA 2012 kepada KPA di Wilayah  Kabupaten Banyuasin sekaligus juga melakukan penyematan PIN SPAN secara simbolis kepada KPA Kemenag Banyuasin, KPU dan SPPN Sembawa sebagai upaya memperkenalkan SPAN kepada satker mitra kerja KPPN Sekayu.

Pada pukul 14.00 WIB di hari yang sama, bertempat di auditorium Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala KPPN Sekayu melanjutkan rangkaian acara penyerahan DIPA 2012 kepada Bupati Musi Banyuasian untuk diserahkan kepada KPA satker di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Acara ini merupakan kerja bareng antara KPPN Sekayu dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Hadir dalam acara tersebut adalah Bupati Musi Banyuasin, Pahri Azhari, unsur muspida, anggota DPRD , kepala satker dan SKPD di Lingkungan  Pemkab Musi Banyuasin.  Acara yang diawali dengan lagu mars Kabupaten Muba yang dinyanyikan oleh seluruh undangan,  dilanjutkan dengan laporan Kepala KPPN Sekayu yang antara lain menyampaikan bahwa penyerahan DIPA di daerah merupakan rangkaian kegiatan setelah penyerahan DIPA di Jakarta yang dilakukan presiden beberapa waktu sebelumnya. Disampaikan pula bahwa untuk Kabupaten Musi Banyuasin DIPA yang diserahkan berjumlah 33 DIPA dengan nilai Rp144.003.739.000,- yang meliputi DIPA TP sebanyak 8 DIPA dengan nilai Rp7.367.125.000,-, DIPA KP sebanyak 1 DIPA dengan nilai Rp12.386.000.000,-, Instansi vetikal K/L sebanyak 23 DIPA dengan nilai Rp94.703.054.000,- dan DIPA UB sebanyak 1 DIPA dengan nilai Rp9.547.560.000,-.

Selain itu beliau juga menyebutkan  bahwa KPPN sekayu siap berkoordinasi dengan dengan pemda dan KPA  terkait percepatan pencairan dana APBN TA 2012.

“Kami siap membantu jika ditemui permasalahan dalam pencairan dana APBN tahun anggaran 2012 yang akan datang. Tidak akan ada KPPN pungutan dan gratifikasi untuk itu,” tandas Raden Muhammad Adil  disambut tepuk tangan hadirin.

Sementara itu dalam pidatonya, bupati menyambut baik upaya-upaya yang telah dilakukan KPPN Sekayu. Ia juga berkomitmen untuk mendorong penyerapan dana APBN secara optimal demi peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya di Kabaputen Musi Banyuasin. Dalam kata sambutannya beliau menekankan kepada seluruh jajarannya agar bekerja maksimal terutama dalam penyerapan APBN di daerahnya sehingga proyek-proyek dapat dilaksanakan dengan lancar.  

Penyerahan DIPA dilakukan secara simbolis dari  Kepala KPPN kepada Bupati Musi Banyuasin yang dilanjutkan dengan penyerahan DIPA secara simbolis pula dari Bupati Musi Banyuasin kepada KPA  di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Oleh : - Kontributor KPPN Sekayu, Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan penyerahan DIPA tahun 2012 KPPN Rengat
Rengat, djpbn.kemenkeu.go.id – Jum’at, 23 Desember 2011 bertempat di Gedung Sejuta Sungkai Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, DIPA tahun 2012 diserahkan kepada seratus orang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Indragiri Hulu, Harman Harmaini, didampingi oleh Kepala KPPN Rengat, Edy Dafianus. Dipilihnya Gedung Sejuta Sungkai tidak lepas dari nilai sejarah yang melekat di dalamnya. Sejuta Sungkai yang memiliki makna sejuta pohon Sungkai merupakan gedung yang didirikan sebagai simbol pelaksanaan penanaman sejuta pohon Sungkai di kota Rengat. Dengan memaknai sejarah tersebut, penyerahan DIPA 2012 di Gedung Sejuta Sungkai dimaksudkan agar dana APBN yang dikelola Satuan Kerja di wilayah pembayaran KPPN Rengat dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Rengat, Edy Dafianus menegaskan bahwa percepatan penyerahan DIPA 2012 dimaksudkan agar kegiatan di kementerian/lembaga dapat segera dilaksanakan. Satker diharapkan dapat menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran 2012 sehingga tidak ada lagi penumpukan penarikan dana di akhir tahun anggaran.

“KPPN Rengat siap untuk bekerjasama dengan para Kuasa Pengguna Anggaran dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pencairan DIPA Tahun Anggaran 2012,” tutup Edy Dafianus disambut tepuk tangan para hadirin.

Senada dengan Kepala KPPN Rengat, Harman Harmaini yang mewakili bupati Indragiri Hulu juga menggarisbawahi masih rendahnya daya serap anggaran di wilayah kerja KPPN Rengat yang hanya mencapai 52,89% per Triwulan III tahun anggaran 2011. Lonjakan realisasi di akhir tahun anggaran ini dirasa sangat tidak sehat.

“Untuk meningkatkan kualitas penyerapan dan pencapaian tujuan ada sepuluh langkah yang harus ditempuh, yaitu : Pertama, manfaatkan anggaran secara efektif dan efisien. Kedua,. Menyusun rencana penyerapan dana dan rencana pengadaan barang/jasa secara baik dan sistematis. Ketiga memedomani peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa. Keempat, jajaran KPPN siap membantu proses penyerapan dana. Kelima, tingkatkan partisipasi masyarakat. Keenam, utamakan penggunaan produk dalam negeri. Ketujuh, mencipttakan iklim investasi yang kondusif. Kedelapan, implementasikan rencana kegiatan dan laksanakan secepat mungkin.  Kesembilan, segera laksanakan pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, dan dana BOS. Dan yang kesepuluh adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” papar Harman Harmaini.

Oleh : Nuryanto - Kontributor KPPN Rengat

Liputan Penyerahan DIPA T.A. 2012 di KPPN Fakfak
Fakfak, djpbn.kemenkeu.go.id - Kendati kota Fakfak di guyur hujan, hal itu tidak menunda pelaksanaan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran (T.A.) 2012, Kamis (22/12), di gedung serba guna lantai 5 hotel Gran Papua Fakfak. KPPN Fakfak menyerahkan DIPA T.A. 2012 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup Pembayaran KPPN Fakfak. Kegiatan dihadiri oleh hampir seluruh undangan.

Hadir dalam acara penyerahan DIPA kali ini Bupati Fakfak Bapak Muhammad Uswanas, MSi, para Muspida, Kepala Dinas, Pimpinan Perbankan dan Kuasa Pengguna Anggaran. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan sambutan Kepala KPPN Fakfak, Aprijon.

Dalam sambutannya Aprijon menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat agar Pemda mendukung percepatan penyerapan anggaran dan melakukan perencanaan anggaran yang baik. Satuan Kerja (satker) juga diminta mendukung upaya Kementerian Keuangan yang telah optimal dalam menerbitkan DIPA agar bisa diikuti satker dengan melakukan penyerapan dana yang terencana tidak menumpuk diakhir tahun anggaran. Diakhir sambutan ia sampaikan kesiapan KPPN Fakfak memberikan pelayanan terbaik kepada semua Satker dalam pencairan anggaran dan ia sampaikan pula ucapan terimakasih mewakili segenap jajaran Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan atas kerjasama semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan dokumen DIPA TA 2012.

Sementara itu Muhammad Uswanas selaku Bupati Fakfak dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian Pemerintah yang telah menaikkan alokasi dana DIPA untuk wilayah pembayaran KPPN Fakfak sebesar 66% meningkat dibanding alokasi dana DIPA diawal tahun anggaran 2011. Disamping itu ia berpesan agar Kuasa pengguna Anggaran Satker melakukan koordinasi dengan Pemda agar kegiatan tidak duplikasi, mekanisme tender bisa lebih transparan dan memberikan laporan berkala atas pelaksanaan kegiatan belanja modal sebagai bentuk sinkronisasi dan sinergi antara pendanaan APBN dan APBD.

DIPA tahun anggaran 2012 yang dibayar melalui KPPN Fakfak berjumlah 55 DIPA. Satu DIPA diantaranya masih berstatus DIPA Sementara. DIPA Sementara artinya halaman putih DIPA belum ditandatangani oleh KPA sehingga DIPA tersebut belum bisa diacairkan dananya, kecuali untuk pembayaran pada jenis Belanja Pegawai saja. Sementara jumlah DIPA TA lalu hanya 53 DIPA, berarti terjadi peningkatan jumlah dokumen sebanyak 2 DIPA. Total alokasi dana DIPA tahun anggaran 2012 berjumlah Rp 489.095.312.000,-, meningkat Rp 164.412.796.000,- dari dana DIPA TA 2011 yang berjumlah Rp 324.682.516.000,-. Kendati demikian tidak tertutup kemungkinan akan ada tambahan nilai anggaran dari DIPA yang bakal terbit saat tahun anggaran berjalan, seperti kemungkinan terbitnya DIPA Bencana Alam, DIPA Subsidi dan Transfer, serta DIPA lain-lain yang belum terbit di awal Tahun Anggaran.

DIPA baru tersebut diatas dilihat dari kode kewenangannya terdiri dari 4 jenis yaitu Kantor Pusat (KP) ada 2 DIPA, Kantor Daerah (KD) 43 DIPA, Tugas Pembantuan (TP) 8 DIPA, dan Urusan Bersama (UB) 2 DIPA. Dilihat dari jumlah DIPA per Kabupaten, Fakfak memperoleh 38 DIPA (69,09%) sementara Kaimana hanya 17 DIPA (30,91%). Penyerahan DIPA kali ini dilakukan secara simbolis kepada 10 satker mewakili kriteria keragaman kode kewenangan dan wilayah.

Momen penyerahan DIPA tahun ini terasa lain, ini disebabkan untuk kali kedua Dokumen DIPA diterbitkan/diserahterimakan sebelum tanggal awal tahun anggaran berjalan atau sebelum 1 Januari 2012, di mana pada tahun lalu DIPA diserahkan tanggal 30 Desember 2010 dan pada tahun ini DIPA diserahkan pada tanggal 22 Desember 2011. Selain itu juga tahun ini merupakan tahun kedua diterapkannya Penganggaran Berbasis Kinerja dengan tujuan pencapaian kinerja yang jelas yaitu Output dan Outcome. Output merupakan hasil pencapaian suatu kegiatan pada Satuan Kerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan, sedang Outcome merupakan hasil pencapaian Program pada Unit Organisasi Kementerian/Lembaga yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Acara Penyerahan DIPA TA 2012 ditutup dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri diikuti doa serta acara ramah tamah sambil menikmati konsumsi yang disediakan panitia. Acara diiringi alunan musik organ dari protokoler Pemda Fakfak.

Oleh: Aprijon – Kontributor KPPN Fakfak

Liputan Penyerahan DIPA Tahun 2012 di KPPN Merauke
Merauke, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala KPPN Merauke, Ander menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2012 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berada diwilayah pembayaran KPPN Merauke, Kamis (22/12) di aula KPPN Merauke. Hadir para KPA dari empat Kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mappi.

Dalam sambutannya, Ander mengatakan bahwa dengan diserahkannya DIPA di bulan Desember ini, diharapkan agar satuan kerja lebih banyak waktu untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatannya di tahun 2012 nanti. Dengan demikian, penyerapan dana dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah di programkan, karena DIPA 2012 juga telah memuat rencana kinerja yang akan dicapai beserta biaya yang dibutuhkan untuk pencapaiannya. Melalui akurasi rencana kinerja yang baik, permasalahan klasik dimana penyerapan anggaran menumpuk di Akhir tahun atau bulan Desember dapat dihindarkan.

Pada penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2012 ini diwilayah pembayaran KPPN Merauke sebanyak 105 DIPA dengan total pagu Rp. 1.503.248.430.000,-. Jumlah tersebut mengalami peningkatan baik dari segi pagu dana maupun jumlah DIPA dari tahun 2011. Sebelum ditutup dengan doa, diserahkan DIPA secara simbolis.

Nampak di aula KPPN Merauke dipenuhi undangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satker,walaupun dari empat Kabupaten tidak dapat dihadiri langsung oleh Bupati namun ada yang mewakilinya. Pada umumnya KPA menyambut baik dengan penyerahan DIPA bulan Desember ini dan memuat rencana kinerja. Setelah acara penyerahan DIPA selesai dilaksanakan, acara dilanjutkan dengan ramah tamah. Terlihat keakraban antara undangan yang hadir sebagai wujud hubungan yang terjalin baik dan sinergis serta mitra kerja yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas. Dengan penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2012 ini, sebagai dasar untuk memulai program pembangunan yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment dan pada gilirannya pemerataan pembangunan akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di Papua Selatan.

Oleh: Kontributor Tim KPPN Merauke