Liputan Peresmian Kantor Layanan Filial KPPN Meulaboh di Sinabang Kabupaten Simeleu
Simeuleu, djpbn.kemenkeu.go.id - Wakil Bupati Kabupaten Simeuleu, Drs. M. Yunan T, meresmikan Kantor Layanan Filial KPPN Meulaboh di Sinabang Kabupaten Simeleu, Rabu (30/11). Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simeleu, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Kapolres, Danlanal, Wakil dari Kodim dan para Kuasa pengguna Anggaran di wilayah Kabupaten Simeleu.

Besarnya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeleu menyambut kehadiran layanan filial ini, dibuktikan dengan melakukan penundaan terhadap Rapat Paripurna DPRD untuk membahas beberapa Qanun yang sebelumnya telah dijadwalkan pada saat bersaamaan.

Dalam sambutannya Wakil Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yang telah menetapkan Kantor Layanan Filial KPPN Meulaboh di Sinabang sebagai salah satu dari lima kantor layanan filial yang ditetapkan di Indonesia. Selanjutnya atas nama Pemerintah Kabupaten Simeulue, menyambut gembira kahadiran kantor layanan filial ini, karena selain mempermudah Satuan Kerja dalam proses pencairan dana APBN, lebih efisien dari segi  pembiayaan, juga dapat mempercepat realisasi APBN dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Simeleu, serta meningkatkan kualitas dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah.

Acara diawali dengan laporan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh. Dalam laporannya Ahmad Yusuf menyampaikan Layanan Filial KPPN Meulaboh di Sinabang telah mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli 2011, dengan jam layanan mengikuti jam kerja pada KPPN induk mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan tanggal layanan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 pada setiap bulannya.

Jumlah satker yang dilayani  sebanyak 27 unit kerja  atau 33 DIPA, dengan jumlah SPM yang diajukan sampai saat ini adalah 705 SPM senilai Rp2.885.857.352,-. Sedangkan nilai SP2D yang diterbitkan sebesar Rp2.396.899.524,-

Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kanwil Ditjen  Perbendaharaan Provinsi Aceh. Dalam sambutannya, Achmad Saefudin telah memberikan gambaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan mewujudkan Pemerintahan yang Good Governance serta peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah membentuk KPPN Percontohan yang pada saat ini telah berjumlah 42  unit, menerapkan SOP KPPN Percontohan pada seluruh KPPN Non Percontohan di seluruh Indonesia, membentuk Layanan Unggulan pada seluruh Kantor Wilayah dan yang terbaru adalah membentuk layanan bergerak berupa KPPN Mobile, juga layanan filial KPPN di berbagai daerah di seluruh Indonesia, khususnya daerah yang sulit transportasinya.

“Kita patut berbangga bahwa di Provinsi Aceh sebelumnya telah memiliki layanan fililal sebagai pelopor dibentuknya layanan filial yakni Layanan Filial KPPN Banda Aceh yang terletak di kota Sabang.” Ujar Achmad Saefudin

Achmad Saefudin  berpesan khusus kepada para pejabat/pegawai KPPN Meulaboh yang ditugaskan pada  layanan filial di Sinabang, agar dapat melakukan tugas-tugas pelayanan kepada Masyarakat Kabupaten Seimelue dengan cepat, tepat akurat dan akuntabel serta tanpa biaya, selalu mematuhi SOP dan memperhatikan peraturan yang berlaku namun tetap tetap ramah dan prudent,sehingga pelaksanaan pencairan dana APBN di Kabupaten Siemeleu dapat berjalan baik lancar dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Acara ditutup dengan pengguntingan pita oleh Wakil Bupati Kabupaten Simeulue dilanjutkan dengan peninjauan layanan penerbitan SP2D untuk Satuan Kerja Polres Simeleu dan diakhiri dengan ramah tamah dan makan siang bersama.

Ketua DPRD Kabupaten Simeleu setelah meninjau ruangan kerja dan proses penerbitan SP2D yang cukup cepat, telah memberikan komentar bahwa terobosan yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mewujudkan Good Governance, dengan membentuk layanan

Filial yang mengedepankan percepatan, transparansi, akuntablitas dan tanpa biaya dalam pemberian layanan ini, patut ditiru dan akan dibicarakan dengan pihak eksekutif untuk dapat diterapkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeleu.

Kedepan semoga pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipelopori oleh Kementerian Keuangan dapat menular dan diterapkan pada seluruh unit kerja pemerintah baik pada Pemerintahan Pusat maupun pada Pemerintahan Daerah.          

Oleh : Sachrul Damhudi dan Yasmi (Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)

Liputan persiapan menghadapi akhir tahun KPPN Rangkasbitung
Rangkasbitung, perbendaharan.go.id – KPPN Rangkasbitung bersemangat menghadapi akhir tahun 2011. Hal tersebut terlihat dari usaha mereka menguatkan tim untuk menghadapi ‘pesta’ tahunan itu. Adalah rapat kerja dan kegiatan team building yang menjadi sarana memompa semangat kerja pegawai. Rapat kerja yang diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 27 nopember 2011 diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Rangkasbitung dan pejabat Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten.

Acara raker mengambil tema “Sinergikan Peran Demi Kesempurnaan Pelayanan Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011 dengan Menjunjung Tinggi Integritas dan Profesionalisme”. Kegiatan tersebut bertujuan melakukan evaluasi serta menyatukan tekad untuk meningkatkan kerja sama dan pelayanan dari masing-masing seksi di KPPN dan bidang di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten.

Adapun materi yang dibahas pada hari pertama adalah meliputi peran KPPN dalam rangka percepatan realisasi anggaran dan percepatan pengesahan DIPA 2012. Sebagai narasumber materi ini adalah Budiarto Widodo dari Bidang Pelaksanaan Anggaran. Materi kedua adalah pengamanan database pada server KPPN yang disampaikan Kepala Sub Bagian Dukungan Teknis, Ricardo Hutapea. Materi ketiga yaitu retur SP2D disampakan Supiyono dari Bidang Pembinaan Perbendaharaan I. Terakhir evaluasi LKPP kuasa BUN KPPN Untung Setya Nugraha dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Rapat kerja berlangsung cukup interaktif. Terjadi komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta dari KPPN Rangkasbitung. Diskusi paling hangat adalah saat membahas langkah-langkah yang harus diambil agar tidak terjadi penumpukan pengajuan SPM di akhir tahun 2011 serta langkah-langkah pengamanan database server menjelang akhir tahun anggaran 2011.

Pada sabtu malam, dilangsungkan acara ramah-tamah yaitu masing-masing peserta dan narasumber menyanyikan lagu dengan diiringi musik organ tunggal. Kemudian acara dilanjutkan dengan bermain sepak bola dengan bola api khas budaya debus Banten sebagai bolanya. Acara sepak bola api berlangsung cukup meriah dan lama sehingga menjadi tontonan penghuni lain hotel Mambruk Anyer.  

Hari kedua diisi dengan kegiatan team building berupa permainan yang diikuti seluruh peserta dan narasumber. Acara ini bertujuan meningkatkan semangat dan team work untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari, terlebih menjelang akhir tahun anggaran 2011. Team building tersebut berupa permainan kuda buta, volly balon, nguras laut, tarik tambang, dan tabung bocor. Kegiatan ini berlangsung hingga siang hari.

“Jadikan kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi dan memupuk semangat kekeluargaan di antara para pegawai untuk peningkatan performa yang baru dalam menyambut akhir tahun anggaran 2011,“ pesan Kepala KPPN Rangkasbitung, Muliasyah saat menutup acara.

Oleh : Chandra Julihandono SJ - kontributor KPPN Rangkasbitung
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi dan Pelaksanaan SKP II di KPPN Ketapang
Ketapang, djpbn.kemenkeu.go.id – ”Saya minta seluruh pegawai KPPN Ketapang ikut mendukung dan menyukseskan SKP tahap dua dan implementasi SPAN,” kata kepala KPPN Ketapang, Nurhidayat saat membuka acara sosialisasi dan pelaksanaan survei kesiapan perubahan di aula KPPN Ketapang. ”Partisipasi Saudara terhadap survei ini sangat penting sebagai masukan untuk pengembangan program-program SPAN ke depan. Jawablah pertanyaan survei secara terbuka,” lanjutnya.

Kegiatan sosialisasi survei tersebut dilaksanakan di aula KPPN pada Kamis, 1 Desember 2011. Seluruh pegawai hadir pada acara tersebut dipimpin langsung oleh kepala KPPN Ketapang, Nurhidayat.

Siapkan diri Anda untuk mengikuti survei kesiapan perubahan,” pesannya kepada para pegawai. ”Songsong perubahan!” pekiknya diikuti oleh semua yang hadir.

Survei kesiapan perubahan tahap kedua merupakan kelanjutan survei kesiapan perubahan tahap satu yang hasilnya masih belum sesuai yang diharapkan.

”Hasil survei tahap satu masih belum sesuai harapan,” kata duta SPAN unit (DSU) KPPN Ketapang, Yohanes D. Atmojo, saat menyampaikan sosialisasi survey.

Duta SPAN unit KPPN Ketapang menjelaskan teknis pelaksanaan survei termasuk jadual pelaksanaan pada masing-masing seksi agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas KPPN. Survei kesiapan perubahan sendiri dilakukan secara online.

Kesiapan KPPN Ketapang untuk berubah dan mendukung implementasi SPAN terlihat pada spanduk yang dibentangkan di ruangan aula tersebut. “Siapkan diri Anda untuk mengikuti survey kesiapan perubahan,” bunyi spanduk itu.

Pelaksanaan survey kesiapan perubahan sukses dilakukan. Seluruh pegawai aktif KPPN Ketapang yang berjumlah 20 orang telah ikut berpartisipasi sebagai responden dalam pelaksanaan SKP II dengan mengisi kuesioner secara on-line. Survei dilaksanakan sesuai jadual, mulai tanggal 2 s.d. 7 Desember 2011. Satu orang pegawai yang masih mengikuti tugas belajar telah diinformasikan untuk ikut pula kegiatan survei di tempat terdekat.

Oleh : Yohanes D. Atmojo – Kontributor KPPN Ketapang
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaraan

Liputan Launching Layanan Filial KPPN Buntok di Muara Teweh
Muara Teweh, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan perbendaharaan di daerah yang jauh dari pelayanan KPPN induknya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan  launching Layanan Filial KPPN Buntok di Muara Teweh, Rabu (30/11). Acara dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Djoko Wihantoro. Acara ini dihadiri oleh para Kepala Satuan Kerja yang dilayani oleh layanan filial serta Wakil Bupati Murung Raya Drs H Nuryakin, dan Wakil Bupati Barito Utara, Oemar Zaki Hebanoeddin.

Acara ini dibuka dengan tarian daerah untuk  penyambutan tamu oleh pemuda setempat. Pada awal acara disampaikan Laporan Kepala KPPN Buntok, Tri Ananto Putra, atas kesiapan layanan filial KPPN Buntok di Muara Teweh. “Dengan adanya layanan ini, satuan kerja yang berada pada wilayah yang cukup jauh dari Buntok seperti Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara, tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan pelayanan dari KPPN”.
Pada launching layanan filial ini disampaikan juga sambutan satuan kerja yang diwakili oleh Ketua Pengadilan Agama. Ketua Pengadilan Agama menyambut baik kehadiran layanan filial yang telah beroperasi  sejak bulan juli 2011 ini. “Layanan filial ini membuat kami lebih dekat dengan  Kementerian Keuangan, dan bisa lebih cepat lagi menerima pembayaran”,  ujarnya.

Kedua wakil bupati yang hadir pada saat itu juga menyampaikan sambutannya dan harapannya atas dibukanya pelayanan filial KPPN Buntok di Muara Teweh. Wakil Bupati Murung Raya menyampaikan harapannya bahwa suatu saat akan dibuat juga layanan filial di Murung Raya. “layanan filial di Muara Teweh ini sangat membantu pak, tetapi jika boleh kami berharap ada layanan serupa di Murung Raya, atau kalau perlu KPPN Definitif di Muara Teweh dan Layanan Filial di Murung Raya” demikian ucapnya, diikuti oleh tepuk tangan dari para tamu yang hadir

Sedangkan Wakil Bupati Barito Utara menyampaikan bahwa pihak pemerintah daerah siap memberikan dukungan dan rekomendasi yang dibutuhkan jika suatu saat layanan filial ini akan dibuatkan menjadi KPPN sendiri.  “Pak Djoko, dengan ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah Barito Utara siap memberikan dukungan sepenuhnya jika memang suatu saat nanti layanan filial ini dapat didefinitifkan di Muara Teweh.” ucapnya.

Djoko Wihantoro pada sambutannya  menyampaikan beberapa poin penting diantaranya adalah tujuan layanan filial sebagai sarana semakin mendekatkan pelayanan publik dalam hal ini pelayanan perbendaharaan kepada para stakeholdernya, dan komitmen Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk terus menerus melakukan inovasi yang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan itu pula Djoko Wihantoro menyampaikan posisi realisasi anggaran pada triwulan III dan menyampaikan kepada kedua wakil bupati yang hadir  untuk mengingatkan para dinas-dinas untuk dapat secepatnya merealisasikan anggaran demi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Djoko Wihantoro juga menyampaikan tentang komitmen pemerintah untuk dapat menyampaikan DIPA tepat pada waktunya yaitu pada tanggal 20 Desember 2011. “Penyampaian DIPA akan dilaksanakan di jakarta secara simbolis oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono kepada para Menteri dan Gubernur. Dan oleh karena itu sangat penting untuk para Kepala satuan Kerja untuk dapat bekerja sama dengan baik dalam proses validasi DIPA yang akan berlangsung pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya” jelasnya. Lanjutnya lagi bahwa penyampaian DIPA yang lebih cepat diharapkan dapat mempercepat proses realisasi dan penyerapan anggaran pada awal tahun anggaran.

Pada akhir sambutannya Djoko Wihantoro berpesan agar layanan filial ini dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para satuan kerja dan mengoptimalkan sarana pengiriman data melalui internet terutama pada proses rekonsiliasi laporan keuangan. “Bapak Ibu Sekalian, Layanan Filial ini sudah dilengkapi dengan prasarana IT yang mendukung, sehingga kami harap Bapak-Ibu dapat terlebih dahulu mengirimkan data rekonsiliasi melalui email sebelum datang ke kantor kami, supaya nanti tidak jauh-jauh datang ternyata datanya masih salah.”

Acara ini ditutup dengan pengguntingan pita yang dilakukan oleh Wakil Bupati Barito Utara dan Wakil Bupati Murung Raya, dilanjutkan dengan pemberian penjelasan umum tentang layanan dan standard operating procedure yang digunakan pada layanan filial oleh Kepala KPPN Buntok.

Oleh: Eko Sumando – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan  Prov. Kalimantan Tengah

Liputan Penutupan Pelatihan Aplikasi Perkantoran 2011 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Jogjakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Pengetahuan dalam bidang IT (informasi teknologi, red) mutlak diperlukan dalam pelaksanana pekerjaan sehari-hari,” demikian disampaikan  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Hendro Baskoro dalam acara penutupan pelatihan aplikasi perkantoran 2011, Kamis (8/12), di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Hendro Baskoro melanjutkan bahwa pelatihan aplikasi perkantoran ini merupakan program dari Bagian Pengembangan Pegawai Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang IT khususnya Aplikasi Perkantoran yang terdiri dari Windows, Microsoft Word dan Microsoft Excel.  Hendro Baskoro juga berpesan agar para pegawai Kanwil Ditjen  Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta  selalu mengembangkan diri khususnya terkait dengan implementasi SPAN pada tahun 2012 mendatang.

Sebelumnya acara diawali dengan laporan Ketua Pelaksana Kegiatan, Arief Rokhman.  Dalam laporannya disampaikan pelatihan diikuti oleh 60 peserta yang terbagi dalam 9 kelas dengan materi yang diajarkan antara lain ; Windows 7, Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007 dan pengenalan internet.

Pelatihan dilaksanakan dari tanggal 18 Oktober sampai dengan 1 Desember 2011 bertempat di ruang rapat Bidang PP yang dimulai pagi hingga sore. Materi disampaikan oleh tiga orang narasumber yang secara bergantian di setiap sesinya.

Sebagai evaluasi juga telah dilaksanakan ujian tertulis pada tanggal 30 November dan 1 Desember 2011. Pada pelatihan ini, sebanyak 56 orang dinyatakan lulus (nilai akhir minimal 65), sebanyak 3 orang tidak lulus dan 1 orang tidak menyelesaikan kegiatan karena alih tugas. Peserta yang lulus diberikan sertifikat.

Pada acara penutupan ini dilakukan penyerahan Serifikat dan Piagam Penghargaan kepada Peserta Terbaik dan Peserta Favorit. Adapun untuk Peserta terbaik diraih oleh :

1. Wantirah dari Bidang PP II sebagai Peserta terbaik I
2. Florentina Padisah dari Bidang PP II, sebagai Peserta terbaik II
3. Panca Siwi Ratna dari Bagian Umum sebagai Peserta terbaik III.

Sedangkan Peserta Favorit diraih oleh:

1. B.S Purwiyanti dari Bidang PP I sebagai Peserta Favorit I
2. Suhadi dari Bagian Umum sebagai Peserta Favorit II

Melihat tingginya animo dari peserta, pelatihan-pelatihan seperti ini diharapkan diadakan tiap tahun untuk meningkatkan kemampuan di bidang IT bagi para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov D.I Yogyakarta.

Oleh : Arief Rokhman Kontributor Kanwil Yogyakarta

Liputan Peresmian Layanan KPPN Mamuju sebagai KPPN Percontohan
Mamuju, djpbn.kemenkeu.go.id - Itulah motto KPPN Mamuju pada puncak acara peresmian KPPN Mamuju sebagai KPPN Percontohan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2011. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas  (para stakeholder) bahwa KPPN Mamuju berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dalam upaya ikut serta mewujudkan tata kelola pemerintah baik.

Kegiatan ini diikuti oleh semua satuan kerja dalam wilayah tugas KPPN Mamuju (berjumlah 174 satker), para mitra kerja dari perbankan dan kantor pos, Kepala Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamuju,  asosiasi jasa konstruksi, dan para awak media massa. Acara dibuka oleh dengan penyampaian laporan oleh Kepala KPPN Mamuju Nanang Maharani. Nanang menyatakan bahwa tujuan KPPN Mamuju sebagai KPPN Percontohan adalah terciptanya derajat pelayanan yang berkualitas, yaitu cepat, tepat, akurat, transparan, dan akuntabel, serta tanpa biaya, dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dalam mendukung kelancaran pencairan dana APBN, ketepatan dan keakuratan data penatausahaan penerimaan/ pengeluaran negara sehingga lebih memantapkan salah satu peran APBN sebagai stimulus fiskal untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional. Di samping itu, mempercepat penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban APBN. 

Dalam kesempatan yang sama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel dan Sulbar yang diwakili oleh Kepala Bidang PP Marni Misnur yakin bahwa setelah menjadi KPPN Percontohan, KPPN Mamuju akan menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan. Pada akhir sambutannya ia menghimbau kepada para pengelola anggaran negara agar segera merealisasikan dana APBN.

Tak ketinggalan dalam kesempatan lain Bupati Kabupaten Mamuju dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat memberikan apresiasi mengenai perubahan KPPN Mamuju menjadi KPPN Percontohan dengan mottonya: “Untuk Anda Kami Ada, No fee, No Cost”.

Rizki Wahyuni dan Ridha Fithri Fathonah (kontributor KPPN Mamuju)

Liputan pelaksanaan Validasi dan Pengesahan DIPA 2012 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
Surabaya – perbendaharaan.go.id, Pelaksanaan validasi dan penyelesaian pengesahan DIPA 2012 saat ini terbilang istimewa karena dengan waktu yang singkat Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan harus dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat pada waktunya. Pada jadwal sebelumnya, DIPA yang disahkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan harusnya diterima Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan paling lambat pada tanggal 10 Desember 2011, dimajukan menjadi tanggal 5 Desember 2011.
.
Perubahan jadwal ini disikapi dengan bijak oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur dengan semangat untuk bekerja baik dan optimal yaitu segera merapatkan barisan jajaran di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur untuk mempersiapkan diri mengantisipasi perubahan jadwal tersebut. Pekerjaan pertama yang dilakukan adalah mengundang satuan kerja di wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim, mempersiapkan ruangan serta sarana dan prasarana yang diperlukan. .
.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah kerja meliputi 38 kabupaten/kota, membawahi 15 KPPN dan menangani lebih kurang 1711 DIPA. Dengan begitu banyaknya DIPA yang harus divalidasi dan disahkan serta waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan DIPA dimaksud yang sangat singkat mengakibatkan terjadinya penumpukan satuan kerja yang harus mengantri pada hari ketiga kegiatan validasi dan pengesahan DIPA TA 2012. .
.
Dengan penumpukan antrian satuan kerja pada hari ketiga kegiatan validasi dan pengesahan DIPA TA 2012 ini dan mendekati batas waktu penyelesaian validasi dan pengesahan DIPA TA 2012, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan secara optimal, yaitu dengan penyediaan loket Penerimaan Validasi DIPA sebanyak 16 loket sehingga pelayanan kepada satuan kerja akan semakin cepat dan tidak perlu mengantri terlalu lama. Selain itu tim validasi dan pengesahan DIPA TA 2012 juga bekerja lembur hingga bermalam agar dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. .
.
Selain itu, dilakukan pula pemasangan spanduk/banner anti gratifikasi di belakang kursi petugas front office. Hal itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pelayanan tanpa pungutan atau zero cost tetap dilaksanakan oleh para petugas. Para tamu dari satuan kerja tidak bias lagi mencoba-coba memberikan gratifikasi kepada para pegawai yang bertugas sebagai tim validasi dan pengesahan DIPA TA 2012. .
.
Oleh : Indra K Dewanti dan Yusfie A. P – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur
Editor : Bambang Kismanto

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Pemberian layanan prima kepada publik merupakan suatu keharusan dalam rangka pelaksanaan  good government. Kualitas layanan publik yang diberikan oleh institusi pemerintah memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal itulah yang mendorong Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan melaksanakan reformasi birokrasi di bidang Keuangan Negara yang mengedepankan profesionalisme dan merubah mindset pegawai dalam rangka peningkatan kinerja dan layanan.

Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah dibentuknya KPPN Percontohan yang dilakukan secara bertahap. Berkaitan dengan hal tersebut pada tanggal 30 November 2011 bertempat di aula KPPN Jakarta V telah dilaksanakan acara peresmian KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta V sebagai KPPN Percontohan. Adalah Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-91/PB/2011 tentang Penetapan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan Tahap V di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan yang menjadi dasar penetapan kedua KPPN tersebut.

Hadir dalam acara tersebut seluruh adalah pejabat lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, unsur muspida di wilayah Jakarta, satuan kerja dan bank operasional mitra kerja KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta V.

Peresmian KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta V sebagai KPPN percontohan ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Hasudungan Siregar. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta V selaku KPPN Percontohan tidak memungut biaya atas layanan yang diberikan kepada satker.

“Saya sangat mengharapkan dukungan dan kerja sama dari seluruh mitra kerja, sehingga pelayanan prima yang menjadi komitmen KPPN Percontohan dapat terwujud,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di hadapan para tamu undangan.

Dengan motto pelayanan cepat, tepat, transparan, akuntabel dan tidak dipungut biaya layanan prima KPPN Percontohan dilakukan dengan pelayanan satu atap (one stop service), proses bisnis yang sederhana, pemanfaatan teknologi informasi, memberi informasi secara real time, transparan, dan akuntabel serta didukung SDM yang diseleksi secara ketat. Perubahan yang cukup signifikan adalah pelayanan dalam penyelesaian SPM non gaji menjadi SP2D yang selama ini diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja, pada KPPN Percontohan cukup diselesaikan maksimal dalam waktu 1 (satu) jam sejak SPM diterima secara lengkap dan memenuhi syarat.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta V
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan