Liputan workshop  akuntansi dan pelaporan keuangan KPPN Jambi
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sepertinya telah menjadi harga mati bagi KPPN Jambi. Beberapa kali KPPN itu melakukan koordinasi dengan satuan kerja untuk meraih opini laporan keuangan pemerintah ang WTP. Bertempat  di aula, KPPN Jambi mengundang bendahara pengeluaran dan petugas SAKPA dari 85 satker. Mereka yang terdiri dari satker UAPPA-W, satker terbaik dalam rekonsiliasi  dari masing-masing kementerian / lembaga dan satker yang  masih  sering terlambat rekon dari masing-masing kementerian/lembaga. Acara diselenggarakan  pada tanggal 10 Nopember 2011.

Rakor dengan tajuk workshop akuntansi dan pelaporan  keuangan itu digelar menindaklanjuti rakor Bidang Aklap 2011 di Jakarta dan Diseminasi  Pelaporan Keuangan  di Medan dengan fokus agar temuan berulang BPK   tidak terjadi lagi pada tahun anggaran 2011. Perhatian kepada satker yg bertindak sebagai UAPPA-W diberikan mengingat peran sentral mereka dalam menggabungkan laporan keuangan dan mengantisipasi agar UAKPA tidak mengirim data yang berbeda antara yang dikirim ke KPPN dan ke UAPPA-W. Satker terbaik dalam rekonsiliasi diundang agar terus menjadi teladan bagi satker  lainnya dalam kementeian / lembaga yang sama. Satker yang terlambat rekon diundang sebagai bentuk perhatian khusus dari KPPN Jambi agar lebih meningkatkan kinerja rekonnya di bulan-bulan mendatang.  Pada akhirnya tujuan yang ingin dicapai adalah mengejar target tingkat partisipasi rekon dengan satker hingga mencapai  angka  sebagaimana tertuang dalam kontrak kinerja kemenkeu four.  

Dalam sambutannya Kepala KPPN Jambi, Arief Rahman Hakim, menyampaikan  bahwa KPPN  Jambi  dari waktu ke waktu senantiasa berusaha meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat . 

“Untuk mencapai WTP perlu strategi  yang terarah dan terukur,” kata Arief Rahman Hakim mengawali kata sambutannya.

“Sesuai  tema yang diambil “satukan langkah dan tekad menuju  laporan keuangan yang WTP” artinya  langkah stategis yang diambil KPPN  dalam  penyusunan LKPP  harus senantiasa maju bersama-sama  satker. Satker tidak boleh ketinggalan mengikuti dinamika dan perkembangan yang terjadi terkait penyusunan laporan keuangan. Dengan selalu mendapat up-date materi  akuntansi dan pelaporan keuangan dari KPPN diharapkan   satker mendapat ilmu  akuntansi  dan pelaporan keuangan  serta bisa langsung diterapkan ,” terang Kepala KPPN Painan.

“Pentingnya Pembekalan pemahaman mengenai aturan-aturan akuntansi dan pelaporan keuangan  serta keseragaman dalam penerapannya agar dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas. LKPP  dan LKKL adalah  wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN yang dari tahun ke tahun telah mendorong para pengelola keuangan untuk bertransparansi dan berakuntabilias dengan lebih baik serta mendukung upaya terciptanya clean government. Kita harus konsisten melakukan perbaikan-perbaikan untuk selalu meningkatkan kualitas  laporan keuangan pemerintah sehingga pada akhirnya dapat menyajikan seluruh informasi keuangan yang relevan, andal dan dapat dipahami serta memperoleh opini audit terbaik yaitu WTP,” lanjutnya.

Acara  terbagi dalam beberapa sesi  membahas banyak materi terkait Bagan Akun Standar, Langkah Akhir Tahun 2011 Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Penyelesaian UP 2011, Hibah Langsung dalam bentuk uang, Analisis Laporan Keuangan Tingkat Satker dan Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual.  

Menutup rangkaian acara Kasi Vera menyampaikan “Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa memberi banyak manfaat  bagi  orang lain, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.  Pengelola keuangan adalah wadah bagi Bapak Ibu sekalian untuk memberi manfaat bagi rekan kerja, instansi dan kementerian masing-masing . Jadikan  itu sebagai  motivasi untuk memberikan  yang terbaik  bagi satker  dan kementerian tempat Bapak Ibu bekerja. Khususnya lewat momen penyusunan laporan keuangan tahun 2011  berikan yang terbaik  sehingga dapat mencapai Laporan Keuangan yang WTP,” pesan Kepala Seksi Vera, Nugroho.

Oleh : Nugroho – Kontributor  KPPN Jambi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan sosialisasi langkah-langkah menghadapi akhir tahun dan bimtek penyusunan DIPA KPPN Sekayu
Sekayu, djpbn.kemenkeu.go.id – Akhir tahun sudah di depan mata. Suasana ‘pesta’ pun sudah mulai terasa. Agar tidak gagap menghadapinya, agar satuan kerja lebih memahami situasi dan siap menghadapi ‘pesta’ tersebut bersama KPPN, sosialisasi langkah-langkah menghadapi akhir tahun pun digelar. Seperti tahun-tahun sebelumnya, KPPN Sekayu tahun ini menyelenggarakan sosialisasi tersebut. Bertempat di aula KPPN, acara sosialisasi dilaksanakan hari Selasa (22/11).

Acara sosialisasi dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan bimtek penyusunan DIPA tahun anggaran 2012.  Sebanyak 64 kuasa pengguna anggaran dan bendahara diundang. Mereka berasal dari satuan-satuan kerja yang tersebar di wilayah  Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Acara sosialisasi secara resmi dibuka oleh Kepala KPPN Sekayu Bapak Raden Muhammad Adil tepat pada pukul 08.30 WIB. Dalam arahannya, Beliau

“Saya tekankan agar Bapak dan Ibu dapat lebih memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2011,” kata Kepala KPPN Sekayu, Raden Muhammad Adil saat membuka acara sosialisasi dan bimtek.

“Hal itu (memahami dan mematuhi peraturan – red) demi menghindari terjadinya kesalahan yang selama ini sering terjadi. Antara lain keterlambatan dalam pengajuan SPM yang berakibat terhambatnya penyerapan dana APBN bagi satker yang bersangkutan,” lanjutnya.

Selain itu orang nomor satu di KPPN Sekayu tersebut juga menghimbau agar setoran sisa UP/TUP yang tidak dipertanggungjawabkan agar dilakukan paling lambat tanggal 30 Desember 2011 sehingga tercatat sebagai setoran UP/TUP tahun anggaran berjalan.

Untuk permasalaham-permasalahan yang terkait penyerapan anggaran, Raden Muhammad Adil menghimbau agar para bendahara tidak sungkan-sungkan untuk bertanya kepada para pegawai KPPN.

“KPPN Sekayu selalu siap untuk membantu,” kata Raden Muhammad Adil di hadapan para peserta sosialisasi langkah-langkah menghadapi akhir tahun dan bimtek penyusunan DIPA.

Acara diisi dengan materi teknis penyusunan DIPA tahun anggaran 2012.  Hadir sebagai narasumber adalah Wilson Silaban dan Ali Akhmad dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel. Sementara sosialisasi mengenai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2011 disampaikan oleh Agus Salim, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Andiani Lativa, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Sekayu. Tepat pukul 14.00 WIB acara  ditutup oleh Nuryasin, Kasubbag Umum KPPN Sekayu, yang adalah ketua panitia acara sosialisasi tersebut.

Antuasiasme  Satker dalam mengikuti sosialisasi ini sangat tinggi, hal ini terlihat dari penuh sesaknya ruang aula KPPN Sekayu oleh para Kuasa Pengguna Anggaran Satker di Wilayah Kerja KPPN Sekayu. Mereka mengikuti sosialisasi dari awal sampai akhir dan tidak sedikit dari mereka yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan berbagai ragamnya. Semoga semangat yang ditunjukkan oleh para satker ini dapat menjadi modal bagi KPPN Sekayu untuk semakin lebih baik lagi menjalankan perannya sebagai kuasa bendahara umum negara dalam menghadapi akhir tahun 2011 serta menyongsong tahun anggaran baru 2012.

Oleh : Jaka Trisna – Kontributor KPPN Sekayu
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan rakorwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung
Bandar Lampung, djpbn.kemenkeu.go.id – Akhir tahun anggaran adalah masa-masa kritis dalam pelaksanaan tugas di Ditjen Perbendaharaan. Volume pekerjaan yang tinggi di semua unit kerja membutuhkan kesamaan persepsi dalam melihat suatu masalah. Untuk menghindari perbedaan pengambilan kebijakan pada masa krtitis tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung melaksanakan rapat koordinasi lingkup kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung di Hotel Marbella, Anyer, Provinsi Banten tanggal 18 – 20 Nopember 2011.

Dalam rapat koordinasi yang bertema “Peningkatan Integritas, Profesionalisme, Sinergi, dan Penyamaan Persepsi Guna Mewujudkan Layanan yang Berkualitas kepada Stakeholder” ini dihimpun, disusun sesuai prioritas, dan didiskusikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi unit kerja dalam lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, baik permasalahan di Bidang-bidang maupun di KPPN, untuk mencari penyelesaikan atau solusi-solusi yang konkrit guna meningkatkan kinerja. Diharapkan hasil rumusan pemecahan masalah dan solusi atas permasalahan yang ada hasil rapat koordinasi ini menjadi pemahaman yang sama untuk semua unit kerja dalam menyikapi peraturan, sehingga kebijakan yang diambil oleh unit kerja di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan juga sama.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Abdul Gofar, menekankan agar semua unit kerja di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung meningkatkan kinerja yang saat ini belum mencapai kinerja maksimal. Selain itu, Kakanwil juga menegaskan tiga hal yang harus dilakukan agar di masa datang, kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan kepada stakeholder Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung lebih baik. Ketiga hal tersebut adalah (1) Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang berkualitas, yang mempunyai kompetensi sama atau lebih daripada yang dibutuhkan, (2) Modernisasi system, penggunaan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas, dan (3) Akuntabilitas seluruh hasil pekerjaan yang dilaksanakan semua unit kerja di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung.

Dengan tingginya volume pengajuan pencairan dana pada akhir Nopember sampai dengan bulan Desember 2011, Kepala Kanwil mengingatkan agar KPPN jangan grusa-grusu, ingin pekerjaan segera selesai dengan mengabaikan keabsahan dokumen-dokumen pendukung pencairan dana, dan agar tetap menjaga akuntabilitas hasil pekerjaan.

Dalam acara yang diikuti semua bagian dari unit kerja di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung ini, diharapkan juga agar KPPN betul-betul memperhatikan masalah pencairan dana di unit kerjanya masing-masing dengan melakukan pendampingan dan bimbingan kepada satker-satker yang mempunyai kendala dalam pencairan dana. Karena penyerapan anggaran, walaupun bukan merupakan tanggung jawab Ditjen Perbendaharaan, menjadi salah satu IKU Ditjen Perbendaharaan.

“Kunci dalam menghadapi tugas berat di akhir tahun adalah solid, tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang beda prinsip atau pertentangan,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Abdul Gofar, kepada para peserta rapat. “Sehingga dihasilkan sinergi yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder,” lanjutnya menutup kata sambutannya.

Oleh : Puji Astutik – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Langkah-langkah dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011 dan Penghargaan Satuan Kerja Terbaik 2011 di KPPN Pontianak
Pontianak, djpbn.kemenkeu.go.id - Memperoleh pelayanan hingga akhir tahun tanpa perlu mengambil nomor antrian merupakan penghargaan yang diberikan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak kepada enam satuan kerja terbaik Tahun Anggaran 2011. Penghargaan tersebut di serahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Barat, Teddy Rukmantara didampingi Kepala KPPN Pontianak, Ade Rohman di sela-sela acara Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2011 di Aula Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi kalimantan Barat, Senin (14/11).

Ditbinmas Polda Kalimantan Barat, Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Kalimantan Barat dan Universitas Tanjung Pura meraih penghargaan sebagai satuan kerja terbaik pertama, kedua dan ketiga dalam kategori  pencairan dana APBN Tahun Anggaran 2011. Ketiganya telah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal akurasi dan kelengkapan persyaratan pengajuan SPM, akurasi rencana penarikan dana melalui aplikasi Forecasting satker/AFS tahun 2011, tingkat penyerapan DIPA  Tahun Anggaran 2011 serta responsibilitas Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen terhadap permasalahan pencairan dana.

Sementara itu, bagi satuan kerja terbaik yang memenuhi kriteria dalam kepatuhan waktu dan akurasi penyampaian rekonsiliasi SAKPA serta Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Bulanan diberikan penghargaan sebagai satker terbaik dalam hal Akuntansi dan Pelaporan Tahun Anggaran 2011. Ketiga satker tersebut adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Biro Logistik Polda Kalimantan Barat, dan Politeknik Kesehatan Pontianak.

Penghargaan tersebut merupakan bukti komitmen KPPN Pontianak untuk selalu menghadirkan inovasi dan pelayanan yang terbaik bagi mitra kerjanya. Menurut Ade Rohman, Kepala KPPN Pontianak, penghargaan seperti ini akan terus diadakan agar mampu memotivasi satuan kerja lain untuk memberikan kinerja terbaiknya karena semua pihak harus selalu bersinergi dalam mengemban tugas sebagai pelayan masyarakat.

Dalam acara yang berlangsung dalam dua angkatan tersebut, para peserta disuguhi materi secara simultan tentang percepatan realisasi anggaran, langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2011, serta tata cara penyelesaian dan penatausahaan ralat atas Surat Perintah Pencairan Dana. “Realisasi anggaran yang cepat dan tepat diharapkan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi negara maupun di daerah”, kata Kepala KPPN Pontianak saat menyampaikan materi tentang percepatan realisasi anggaran. Lebih lanjut Ade Rohman, menghimbau supaya satuan kerja mulai mempersiapkan rencana penarikan dana untuk Tahun Anggaran 2012 dan menunjuk pejabat pengelola keuangannya. Seperti diketahui bersama penyerapan anggaran selalu menumpuk di akhir tahun anggaran, hal ini menunjukkan kurang/tidak bekerjanya mekanisme perencanaan kas yang baik pada sebagian besar satuan kerja.

Oleh : kontributor kantor wilayah provinsi kalimantan barat

Liputan Pelatihan Aplikasi Perkantoran di KPPN Bogor.
Bogor, djpbn.kemenkeu.go.id – akhir pecan yang sejatinya menjadi waktu keluarga, tidak menyurutkan para pegawai KPPN Bogor untuk melaksanakan pelatihan Aplikasi Perkantoran,  di ruang rapat KPPN Bogor.

Ruang rapat itu disulap menjadi laboratorium komputer yang sangat nyaman dengan suasana tenang dan sejuk. Setiap pegawai berhadapan langsung dengan satu komputer untuk mempraktekkan segala materi yang diberikan oleh para trainer. Trainer sendiri berasal dari pegawai KPPN Bogor yang ditunjuk oleh kepala KPPN, yaitu, Slamet Hidayat, Mujiati dan Syukron Al Ma’nun. Mereka dianggap cukup mampu untuk mentransfer ilmu aplikasi perkantoran kepada pegawai lainnya.

Pelatihan aplikasi perkantoran ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu yang terbagi menjadi 4 angkatan yang masing-masing angkatan diikuti oleh 13 s.d 14 pegawai. Seluruh pegawai diikutsertakan dalam pelatihan ini karena kepala KPPN Bogor menghendaki agar semua pegawainya memiliki kemampuan yang sama dalam penguasaan aplikasi perkantoran kelak, apalagi menjelang beredarnya kabar bahwa KPPN Bogor akan menjadi KPPN percontohan di tahun 2012 dan dalam rangka mempersiapkan SPAN yang sebentar lagi akan di implementasikan.

Hari Sabtu dan Minggu dipergunakan dengan berbagai pertimbangan yang cukup berat, dikarenakan jumlah peserta yang banyak, otomatis membutuhkan peralatan komputer sebanyak peserta itu sendiri, sementara komputer-komputer tersebut dipakai sehari-harinya untuk bekerja. Jadi tidak mungkin jika komputer itu harus ditarik pada hari kerja untuk pelatihan tersebut. Sabtu Minggu juga merupakan hari libur yang merupakan hari untuk keluarga. Namun segalanya ternyata jauh dari perkiraan. Hal itu terpancar dari semangat dan antusiasme para peserta pelatihan. Mereka seakan tidak mau ketinggalan atas materi-materi yang diberikan, mereka dengan tepat waktu datang kemudian tekun mengikuti setiap langkah-langkah petunjuk yang diberikan trainer dalam menyelesaikan suatu tugas praktek. Begitu juga seusai pelatihan, peserta dengan giatnya mempraktekkan kembali setiap materi yang diberikan baik sepulang pelatihan dirumah masing-masing maupan di kantor pada saat bekerja. Tak jarang para pegawai pun sering bertanya kepada trainer bila menemukan suatu permasalahan.

Materi Pelatihan Pertama dimulai dengan materi Windows 7 yang diikuti oleh setiap angkatan secara simultan. Hari Sabtu dan minggu sampai dengan akhir bulan Nopember 2011 akan menjadi hari yang melelahkan sekaligus berarti untuk perkembangan ilmu komputer para pegawai KPPN Bogor. “Tetap semangat kan Ibu/Bapak sampe akhir Materi…?” Trainer Slamet Hidayat menyemangati, “Pasti semangat pak..” timpal para peserta.

Oleh : Slamet Hidayat - Kontributor KPPN Bogor

Liputan Rakorwil Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng dan D.I Yogyakarta
Solo, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah bersinergi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Kedua Kanwil tersebut  implementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil)  bersama pada tanggal 11 s.d 13 November  2011, di Solo. Rakorwil kali ini mengusung tema tema “Wujudkan Nilai-nilai Kementerian Keuangan Melalui Peningkatan Pelayanan Dan Akuntabilitas Keuangan Serta Kualitas LKPP”

Secara resmi acara dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. Jawa Tengah, Minto Widodo. Dalam sambutannya, Minto Widodo mengajak untuk mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan bukan hanya pada tahapan mengetahui dan memahami saja, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan keseharian, baik di tempat kerja maupun dalam pergaulan di masyarakat. Minto Widodo menambahkan, dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2011, Kepala KPPN beserta jajarannya agar menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada Standard Operating Procedure (SOP) dan menciptakan konsistensi dalam memberikan pelayanan, terutama petugas front office. Kemudian, Minto Widodo juga meminta kepada jajarannya agar memastikan penyusunan laporan keuangan di tingkat Satuan Kerja dilakukan dengan baik dan benar sesuai prinsip dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dengan harapan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  atas hasil penilaian LKPP tahun 2011 oleh BPK akan dapat diraih.

Memasuki sesi pertama, Kepala KPPN Semarang II Dedi Sopandi memaparkan dua aspek utama penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada KPPN Tahun 2011, yaitu aspek Kinerja Pelayanan Publik dengan bobot 60% dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan bobot 40%. Pemaparan materi disajikan terkait tema, “Upaya Meraih Unit Pelayanan Publik Terbaik”. Lebih lanjut Dedi Sopandi menjelaskan poin-poin penilaian Kinerja Pelayanan Publik secara detail, termasuk inovasi unggulan yang selama ini dilakukan KPPN Semarang II. Dinahkodai oleh Kepala Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. D.I Yogyakarta, Hendro Baskoro, acara mengalir santai namun mengena. Paparan kedua oleh Kepala Bidang AKLAP Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. D.I Yogyakarta, Haris Budi Susila, mengusung tema “Meraih Penilaian Terbaik LKPP Tingkat Kuasa BUN”. Haris mengungkapkan strategi dan kunci sukses meraih predikat terbaik dan peringkat teratas  LKPP tingkat Kuasa BUN selama tiga tahun berturut-turut. Strategi dimaksud yaitu, Kualitas laporan ; Partisipasi yaitu semua kendala yang terjadi di lapangan baik yang terkait dengan peraturan maupun aplikasi disampaikan melalui surat ke Kantor Pusat dan diupload ke helpdesk ; Ketepatan waktu ; Beban kerja. Strategi yang diprioritaskan adalah kualitas LKPP dimana poin ini sangat tergantung pada kualitas data KPPN. Guna mengawal data KPPN tersebut dilakukan validasi harian, setidak-tidaknya meliputi akurasi data transaksi non anggaran: (1) Penerimaan dan pengeluaran kiriman uang dalam rangka TSA; (2) Penerimaan dan pengeluaran pemindahbukuan intern KPPN; (3) Kas di Bendahara Pengeluaran ; (4) Transaksi Transito. Haris menekankan bahwa dedikasi dan etos kerja tidak bergantung pada usia, tercermin dari prosentase pegawai Bidang Aklap Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta yang 80% lebih berusia lebih dari 45 tahun. Yang penting adalah keyakinan, komitmen dan semangat kebersamaan, dukungan penuh dan apresiasi dari pimpinan, serta inovasi tiada henti.

Sesi kedua dengan moderator Kepala KPPN Purwokerto, Heri Sunarjo. Mengarahkan materi paparan pertama diisi oleh Kepala Bidang PA Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. Jawa Tengah, Nuryanto. Paparan  berjudul “Penyusunan dan Pengesahan DIPA TA 2012” dibawakan secara ringkas dan runtut, diantaranya mengenai proses bisnis penyusunan DIPA TA 2012. Ada yang berbeda antara DIPA TA 2011 dengan DIPA TA 2012 terkait dengan perubahan format DIPA dan DNA . Pungkasan acara hari pertama diisi paparan ”Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011” oleh Kepala KPPN Yogyakarta. Penjelasan Perdirjen Nomor 73/PB/2011 sebagai pedoman langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran diulas secara gamblang.

Hari kedua dilanjutkan dengan penyegaran dan ice breaking masing-masing peserta melalui kegiatan senam pagi dan outbound. Suasana semakin mencair manakala eksibisi olahraga berupa voli pasir, tenis lapangan dan futsal pasir antar peserta dua Kanwil digelar. Malamnya merupakan malam apresiasi seni yang menampilkan para peserta membawakan lagu andalannya, diselingi dengan drama, persembahan para pegawai Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. Jawa Tengah. Sebelum ditutup kedua Kepala Kanwil saling bertukar vandel sebagai cindera mata.

Akhirnya Rakorwil ditutup oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro. Hendro mengungkapkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan rapat koordinasi wilayah kali ini tidak terlepas dari kerja keras panitia gabungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Apresiasi dan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan para peserta Rakorwil. Harapannya di masa yang akan datang, semoga kegiatan yang sejenis dapat diselenggarakan lagi guna membangun kerjasama yang lebih erat, berkolaborasi dan melakukan komunikasi yang intens untuk mencari solusi terbaik guna peningkatan kinerja sesuai tema rakorwil kali ini yaitu “Wujudkan Nilai-nilai Kementerian Keuangan Melalui Peningkatan Pelayanan dan Akuntabilitas Keuangan serta Kualitas LKPP”.

Oleh: Heni Roviani – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta

Liputan rakor lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta tahun 2011
Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Akhir tahun anggaran selalu mendapat perhatian khusus oleh keluarga besar Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Volume pekerjaan yang selalu meningkat hingga empat kali lipat dari hari-hari biasa menjadi penyebabnya. Menyambut akhir tahun yang telah di depan mata tersebut, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan rapat koordinasi antara dengan para pimpinan KPPN di wilayahnya. Acara digelar di Cisarua, Kabupaten Bogor, 21 s.d 23 Oktober 2011. Rapat Koordinasi merupakan salah satu agenda rutin Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan setahun sekali.

Rapat koordinasi yang mengambil tema “Kita Satukan Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Guna Mewujudkan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran yang Efrektif, Efisien dan Akuntabel”. Rakor tersebut bertujuan menyatukan pandangan dan pemahaman, sehingga pelaksanaan anggaran tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan misi Ditjen Perbendaharaan yaitu mampu menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif, dapat mewujudkan pengelolaan kas yang efisien, berhasil mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat, tersedianya dukungan teknis perbendaharaan yang handal dan terintegrasi, serta dapat memberdayakan seluruh sumber daya organisasi secara optimal.

Mengawali acara Rapat Koordinasi, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan  Provinsi DKI Jakarta, Hasudungan Siregar dalam sambutannya menyampaikan, bahwa  akhir tahun anggaran 2011 sudah semakin dekat, sehingga perlu perhatian serius dari seluruh pejabat/pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Beberapa point penting yang ditekankan kepada para pejabat dan pegawai KPPN antara lain, perlunya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, mengingat adanya peningkatan volume pekerjaan yang cukup signifikan pada akhir tahun anggaran. Orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta itu juga menginstruksikan kepada seluruh kepala subbagian umum KPPN untuk memastikan ketersediaan sarana listrik dalam pelaksanaan penyelesaian SP2D, segera mengatisipasi kekurangan ATK supplies komputer, serta peningkatan pengamanan database KPPN. Terkait dengan layanan yang diberikan oleh petugas front office, perlu adanya peningkatan pelayanan terutama dalam hal pemahaman terhadap peraturan, sehingga diharapkan pada tahun 2012 tidak ada lagi keluhan dari satker atau mitra kerja mengenai perbedaan persepsi antar petugas paling depan di KPPN tersebut.

Selanjutnya kepala kanwil dalam penyampaian pesannya kepada para pejabat dan pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, para kepala bidang diminta segera membentuk tim-tim terkait pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya, terkait pelaksanaan tugas pada akhir tahun anggaran seperti tim monev bank perspsi, tim LKPP dan tim validasi dan pengesahan DIPA.

Rapat Koordinasi Kanwil Diten Perbendaharaan Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dihadiri oleh pejabat eselon II, seluruh pejabat eselon III, seluruh pejabat eselon IV serta beberapa pelaksana dalam lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Selain sebagai sarana untuk sharing session, juga merupakan ajang silaturahmi dan penyegaran di sela-sela aktivitas dan tuntutan pekerjaan yang kian padat.                                                                         

Oleh    : Teguh Prasetyo – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Editor : Bambang Kismanto

Liputan Upacara Peringatan Hari Oeang Ke-65 di Samarinda
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk kesekian kalinya KPPN Samarinda didaulat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Peringatan Hari Oeang Ke-65 pada Senin (31/10). Upacara dihadiri oleh segenap jajaran pejabat dan pegawai dari tujuh kantor kementerian keuangan di wilayah Samarinda. Bertindak selaku pembina upacara adalah Kepala Kanwil XIII Ditjen Kekayaan Negara Samarinda, Sapto Mintarto.

Dalam amanatnya, pembina upacara menyampaikan amanat Menteri Keuangan yaitu mengajak untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara guna mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi kesejahteraan rakyat. Selain itu juga mengajak untuk mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam kehidupan sehari-hari.

Penganugeraahan Satyalencana Karya Satya kepada pegawai yang telah menunjukkan kesetian dalam bertugas kepada empat puluh empat pegawai yang penyerahannnya dilakukan secara simbolis kepada lima orang pegawai dari masing-masing unit eselon I di Samarinda oleh pembina upacara.

Sesaat setelah upacara selesai, dilakukan kegiatan penghijauan oleh pejabat dari masing-masing kantor di halaman KPPN Samarinda. Penghijauan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan.

Upacara yang berlangsung kurang lebih satu setengah jam ini berlangsung khidmat di tengah cuaca yang cukup hangat. Selamat Hari Oeang Ke-65 semoga Kementerian Keuangan tetap jaya.


Oleh: Vina Eriyandi – Kontributor KPPN Samrinda