Liputan sosialisasi penyusunan laporan keuangan KPPN Sekayu
Sekayu, djpbn.kemenkeu.go.id – Laporan keuangan bagi instansi pemerintah adalah layaknya rapor bagi siswa sekolah. Sebagaimana rapor untuk siswa sekolah, rapor merah tentu bukan hasil yang diharapkan oleh instansi pemerintah. Sebab itu adalah aib, sama dengan para siswa yang menganggap rapor merah adalah hal yang buruk yang mesti dihindari.

Agar terhindar dari hasil yang buruk tersebut, diperlukan peran aktif dan keseriusan satuan kerja dalam menyusun laporan keuangan masing-masing. Sebab, laporan keuangan mereka adalah salah satu unsure dari laporan keuangan pemerintah pusat atau yang sering disingkat LKPP. Jika laporan mereka merah, maka merah pula LKPP-nya.

Adalah cita-cita bersama antara Ditjen Perbendaharaan yang dalam hal ini KPPN dan satuan kerja untuk menjadikan LKPP beropini wajar tanpa pengecualian. Sebagai bentuk dukungan kepada satker dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, KPPN Sekayu mengadakan sosialisasi penyusunan laporan keuangan dan AFS, Rabu (30/11).

Sebanyak 64 orang kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dalam lingkup pembayaran KPPN  Sekayu hadir pada acara sosialisasi tersebut.

Kepala KPPN Sekayu, Raden Muhammad Adil, dalam sambutannya menghimbau menghimbau agar seluruh satuan kerja mampu menunjukkan semangat dalam menghadapi akhir tahun ini.

“Saya menghimbau agar seluruh satuan kerja menunjukkan semangatnya dalam menghadapi momentum tutup tahun anggaran 2011 ini,” kata Raden Muhammad Adil.

“Mengingat opini wajar tanpa pengecualian telah yang menjadi target pemerintah tahun ini. Tidak kalah penting dari itu, optimalisasi realisasi penyerapan dana diharapkan dapat terwujud,’ lanjutnya.

“Kami akan selalu memberikan dukungan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan,” ungkap Raden Muhammad Adil di hadapan para peserta sosialisasi.

Pada kesempatan sosialisasi tersebut, KPPN Sekayu juga memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan terbaik satu, dua dan tiga bagi satker yang telah menyampaikan dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas serta telah melakukan penyerapan dana dengan baik sesuai dengan target yang diharapkan. Dengan penghargaan tersebut diharapkan dapat memacu semangat satuan kerja untuk bekerja lebih baik di tahun 2012.

Selain bimbingan teknis penyusunan LKPP, pada acara tersebut ditekankan pula mengenai pentingnya perencanaan kas. Seperti yang telah disosialisasikan beberapa waktu yang lalu, pelaksanaan perencanaan kas akan mulai diterapkan secara penuh pada tahun 2012. Jika pada tahun 2011 sanksi bagi yang tidak melaksanakan perencanaan kas belum diterapkan sepenuhnya, maka pada tahun 2012 mendatang sanksi akan diberlakukan secara penuh. Sanksi berupa tidak diprosesnya SPM yang diajukan ke KPPN.

Kepala KPPN Sekayu, Raden Muhammad Adil, secara terbuka mempersilahkan satuan kerja untuk berkonsultasi sehubungan dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pelaksanaan perencanaan kas.

“Dengan sangat senang hati dan terbuka, kami, KPPN Sekayu, akan memberikan bimbingan tanpa biaya kepada Bapak Ibu,” pesan Muhammad Adil menutup sambutannya.

Oleh : Kontributor KPPN Sekayu
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan persiapan akhir tahun KPPN Serang
Serang, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Serang benar-benar mempersiapkan diri menghadapi ‘pesta’ akhir tahun ini. Untuk memantapkan kesiapannya, mereka menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tentang Langkah – Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011. Acara tersebut dilaksanakan selama tiga hari, hari pertama dan hari kedua dihadiri oleh semua kepala satuan kerja pengelola dana APBN baik untuk DIPA Pusat, DIPA Dekonsentrasi maupun DIPA Tugas Pembantuan dalam wilayah pembayaran KPPN Serang. Meraka berasal dari Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang.
Dalam sambutannya Kepala KPPN Serang Suhardi B. menyampaikan beberapa hal penting terkait pengaturan – pengaturan pelaksanaan pembayaran dana APBN khusus untuk Akhir Tutup Anggaran 2011.
“Diperlukan satu misi yang sama antara stakeholder dengan KPPN selaku Kuasa BUN di daerah, sehingga tidak terjadi penumpukan permintaan pembayaran di akhir tahun anggaran 2011,” kata Kepala KPPN Serang, Suhadi B.

“Dengan memperhatikan dan mematuhi rambu – rambu yang sudah ada maka pelaksanaan pembayaran akan berjalan dengan aman, lancar, transparan dan tentu saja tanpa biaya,” tambahnya.
Pada sesi pertemuan dengan jajaran Bank Persepsi / Pos Persepsi, BO I, BO II dan BO III ditekankan perlunya koordinasi dalam rangka implementasi nilai – nilai kementerian keuangan yakni sinergi.
“Karena kemitraan dengan perbankan sangat penting guna memperlancar penerimaan setoran negara dan pengeluaran keuangan negara,” kata kepala KPPN Serang di hadapan para pimpinan perbankan. “Sehingga akhir tahun anggaran 2011 perbankan dapat melaksanakan tugas kemitraan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 73/PB/2011 baik untuk jam pelayanan setoran penerimaan negara, pelimpahan penerimaan negara, penyampaian LHP ke KPPN, pembagian DBH PBB maupun pembayaran/transfer gaji para pegawai satker atas SP2D serta transfer dana SP2D non belanja pegawai kepada bendahara pengeluaran atau pihak ketiga,” katanya lagi.

Selanjutnya semua Kepala Seksi menyampaikan materi, khususnya pengeluaran negara disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Agus Supriyanto. Hal penting yang disampaikannya adalah perlunya kedisiplinan satker menyampaikan SPM tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Kepala Seksi Bank / Giro Pos, Sutyawan menyampaikan materi berkaitan dengan SP2D retur yang masih berada pada rekening “rr” BO I untuk segera di tanggapi oleh satker. Sebab tanggal 30 Desember 2011 semua dana SP2D retur akan disetor ke Rekening Kas Negara. khusus dengan perbankan disampaikan waktu pembukaan loket / pelimpahan dan penyampaian LHP ke KPPN sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Terakhir, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Johanis Mendila sebelum berangkat ketempat yang baru karena mutasi, menyampaikan materi Akuntansi dan Pelaporan khususnya batas terakhir rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN Serang selaku BUN di daerah. Di samping itu, disampaikan juga teknis pembuatan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dibuat satuan kerja benar, akurat dan akuntabel. Dengan demikian diharapkan LKPP 2011 satker di wilayah pembayaran KPPN Serang akan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Oleh : Bhakti ardi - KOntributor KPPN Serang
Editor : Bambang Kismanto

Liputan Rapat Koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel
Palembang, djpbn.kemenkeu.go.id - Dengan semangat menyukseskan pelaksanaan akhir tahun anggaran 2012 dan persiapan awal tahun anggaran 2012, jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel berupaya merapatkan barisan melalui Rapat Koordinasi Daerah Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Rakor dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember s.d. 2 Desember 2011 di Hotel Grand Zuri, Palembang. Rakor dihadiri seluruh pejabat eselon III dan IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel.

Satu hal penting dalam rakor tersebut adadalah penandatanganan piagam komitmen bersama internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan oleh segenap jajaran pejabat eselon III lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, yang dipimpin Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, R.Moch Atlap Noor Syamsoe. Sebelumnya, Nilai-nilai Kementerian Keuangan disosialisasikan oleh Kabag Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Sumsel, Bambang Mulyanto sesuai arahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel.

Penandatanganan piagam komitmen bersama tersebut dimaksudkan sebagai tanda bahwa segenap jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel bertekad untuk menginternalisasikan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Momen ini secara simbolis juga dimaksudkan untuk mengawali langkah-langkah lebih lanjut internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, baik yang nantinya diupayakan sendiri oleh Kanwil DJPBN Prov.Sumsel, atau yang merupakan bagian dari program kantor pusat Ditjen Perbendaharaan.

Selain itu, sesuai dengan tema rakor yaitu “Koordinasi dan penyamaan persepsi dalam rangka menghadapi akhir TA.2011 dan awal TA.2012”, rakor kali ini juga menghasilkan beberapa solusi dan kesepakatan bersama atas sejumlah permasalahan yang dihadapi di lapangan terkait pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi). Di samping itu, dirumuskan pula beberapa usulan atas sejumlah kebijakan, baik Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan maupun institusi lain.

Hasil rakor bersifat teknis disempurnakan dengan isi arahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel. R.Moch Atlap Noor Syamsoe kembali menguingatkan pesan-pesan Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam rapimnas beberapa saat yang lalu. Selain itu, R.Moch Atlap Noor Syamsoe menekankan sejumlah hal seperti, koordinasi dan keharmonisan instansi serta penciptaan iklim kerja yang kondusif, semangat dan etos kerja, termasuk komitmen terhadap kelanjutan reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN, terakhir semangat terus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja selaku pengemban tugas perbendaharaan.

Keseluruhan rangkaian acara rakor ditutup dengan silaturahmi antara seluruh peserta rakor, bertepatan dengan baru bergabungnya sejumlah pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik ke dalam jajaran keluarga besar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel.

Oleh: Purwo Widiarto – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel

Liputan Peresmian KPPN Percontohan Manokwari
Manokwari, djpbn.kemenkeu.go.id -Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Papua dan Papua Barat Bjardianto Pudjiono meresmikan KPPN Percontohan Manokwari, Rabu (30/11), di KPPN Manokwari. Acara dihadiri oleh Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Asisten Daerah II Pemerintah Propinsi Papua Barat, Ketua DPRD Manokwari, Komandan Distrik Militer Manokwari, Kapolres Manokwari, Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Kepala Fasarkhan TNI AL Manokwari, Tokoh Masyarakat dan KPA pada wilayah pembayaran KPPN Manokwari.

Hujan rintik-rintik tidak menyurutkan semangat para pegawai KPPN Manokwari dalam mensukseskan acara peresmian KPPN Manokwari sebagai KPPN Percontohan. Rombongan Kepala Kanwil Propinsi Papua dan Papua Barat beserta Asisten II Daerah Propinsi Papua Barat tiba di KPPN Manokwari disambut dengan tarian daerah papua yang dibawakan oleh beberapa penari lokal. Dengan diiringi musik daerah dan tari-tarian, Kepala Kanwil dan rombongan diantar ke tempat duduk yang telah disediakan.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Manokwari Anonom CF Sitinjak menyampaikan bahwa penetapan KPPN Manokwari sebagai salah satu KPPN Percontohan merupakan tantangan tersendiri untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan merupakan komitmen bagi keluarga besar KPPN Manokwari dalam mendukung reformasi birokrasi di Kementrian Keuangan. Pembentukan KPPN Percontohan Manokwari diharapkan dapat menghapus stigma negatif birokrasi pemerintah yang berbelit-belit, tidak transparan, tidak professional, dan stigma negatif lain. Anonom CF Sitinjak juga menyampaikan bahwa KPPN Manokwari dalam memberikan pelayanannya berpegang teguh pada semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan mencapai tujuan, yang dimanifestasikan dalam perilaku “melayani, bukan dilayani”, “mendorong, bukan menghambat”, “mempermudah, bukan mempersulit”, “sederhana, bukan berbelit-belit”, “terbuka untuk setiap orang, bukan segelintir orang”.

Selanjutnya Kepala Kanwil Propinsi Papua dan Papua Barat dalam sambutannya menyampaikan bahwa tekad jajaran Ditjen Perbendaharaan dalam memberikan layanan terbaik terkristalisasi dalam bentuk Pakta Integritas Anti Gratifikasi dan Komitmen Layanan Prima. Dalam kesempatan yang sama, Bjardianto Pudjiono juga menjelaskan tentang layanan unggulan pada KPPN Percontohan antara lain tentang penyelesaian SPM menjadi SP2D yang hanya membutuhkan waktu 1 jam sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar serta layanan rekonsiliasi secara elektronik. Pada akhir sambutannya, Bjardianto Pudjiono berharap agar KPPN Percontohan Manokwari dapat bermanfaat secara optimal kepada seluruh mitra kerja maupun pada pertumbuhan ekonomi setempat.

KPPN Percontohan Manokwari diharapkan dapat menjadi role model bagi instansi pelayanan publik di Propinsi Papua Barat untuk benar-benar menjadi contoh penegakan martabat aparat pemerintah yang bersih dan professional, demikian disampaikan oleh Asisten II Daerah  Propinsi Papua Barat mewakili Gubernur Papua Barat.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan pemukulan tifa (alat musik pukul khas Papua, red) oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua dan Papua Barat yang menandakan bahwa KPPN Manokwari telah secara resmi menjadi KPPN Percontohan. Secara simbolis, Asisten Daerah II Pemerintah Propinsi Papua Barat menyematkan Pin kepada Kepla KPPN Manokwari, yang diikuti oleh seluruh pegawai dan tamu undangan. Pin tersebut mencerminkan slogan KPPN Percontohan Manokwari, yaitu Senyum, Sapa, Selesai. Selanjutnya dilakukan pengguntingan pita oleh Asisten II Daerah Provinsi Papua Barat.

Pada akhir acara, Anonom CF Sitinjak mengajak tamu undangan untuk menyaksikan secara langsung proses pelayanan mulai dari penerimaan SPM sampai menjadi SP2D. Sebagai contoh diambil data SPM dari Balai Penelitian Kehutanan Manokwari. Dalam waktu 35 menit, lembar ke-2 SP2D dapat diserahkan kepada satker Balai Penelitian Kehutanan Manokwari.

Oleh: Kontributor KPPN Percontohan Manokwari

Liputan Rapat Koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
Palangka Raya, djpbn.kemenkeu.go.id - Pada tanggal 25 – 27 November 2011 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Koordinasi di Hotel Rungan Sari, Subud, Palangka Raya. Rakor ini diikuti oleh seluruh pejabat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Tengah, KPPN Palangka Raya, KPPN Sampit, KPPN Buntok dan KPPN Pangkalan Bun.

Rapat Koordinasi tahun ini mengusung tema “Satukan Tekad, Satukan Langkah, Wujudkan Sinergi dan Profesionalisme menuju Pengelolaan Keuangan Negara yang Efektif, Efisien dan Akuntabel”. Rakor ini dititikberatkan pada misi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional dan menyamakan gerak langkah tata kerja, seluruh pegawai di unit-unit kerja lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah.

Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Djoko Wihantoro. Dalam sambutannya, Djoko Wihantoro menyampaikan bahwa organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah organisasi dinamis yang terus menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan saat ini dan di masa yang akan datang. Djoko Wihantoro juga menyatakan pentingnya implementasi nilai-nilai kementerian keuangan dalam menghadapi pelaksanaan tugas keseharian di kanwil dan KPPN untuk mendukung terciptanya budaya kerja yang prima di setiap unit kerja.

Pada rapat koordinasi ini juga ditekankan kesamaan persepsi dan alur pemecahan masalah pada KPPN agar satuan kerja mendapatkan informasi dan pelayanan yang baik. Materi Rakor ini dikelompokkan menjadi empat kelompok pelaksanaan tupoksi Ditjen Perbendaharaan di tingkat wilayah, yaitu: Pelaksanaan anggaran; Pembinaan/pelaksanaan tugas kebendaharaan umum negara; Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah pusat; dan pelaksanaan tugas bagian/subbagian umum meliputi penanganan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha/rumah tangga, dan dukungan teknis.

Pada bagian pertama dibahas tugas Bagian Umum meliputi perlunya ketertiban pelabelan inventaris kantor pada tiap unit kerja dan kebutuhan untuk merehabilitasi jaringan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan demi peningkatan kualitas koneksi. Pada bagian kedua dibahas tugas Pelaksanaan Anggaran meliputi, pembagian tugas dan koordinasi intensif antara bidang PA dan Bagian Umum demi proses percepatan validasi DIPA. Adanya komunikasi intensif antara KPPN dan Bidang Pelaksanaan Anggaran dalam mempercepat dan mengatasi jika terjadi perbedaan data pagu DIPA antara Kanwil dan KPPN dan persiapan beberapa rekomendasi Bidang PA kepada Kantor Pusat DJPBN mengenai percepatan revisi DIPA, penggunaan aplikasi DIPA dan penyampaian DIPA kepada satker.

Pada bagian ketiga dibahas tugas Akuntansi dan Pelaporan meliputi peningkatan mutu penyusunan LKPP oleh KPPN dengan adanya keseragaman yang merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-36/PB/2009 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-35/PB/2011, kewajiban KPPN untuk mengingatkan satker untuk menyetor sisa UP sebelum akhir tahun anggaran, serta persiapan rekomendasi bidang Aklap kepada Kantor Pusat DJPBN terkait penyempurnaan menu rekonsiliasi neraca pada aplikasi.

Pada bagian keempat dibahas tugas pembinaan perbendaharan meliputi pelaksanaan pembuatan Laporan Bulanan Penilaian Akurasi Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN (AFK) untuk dapat menggunakan format sesuai Perdirjen, kewajiban KPPN untuk memberikan sanksi/teguran terhadap satker yang terlambat mempertanggungjawabkan TUP. Pada bagian kelima dibahas tugas yang dihadapi KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharan antara lain perlunya rekomendasi kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan mengenai peraturan/landasan hukum yang mewajibkan satker untuk melakukan validasi/konsolidasi rekening dengan perbankan untuk mengurangi jumlah retur SP2D, kemudian usulan/rekomendasi mengenai dispensasi khusus kepada satuan kerja pada layanan filial dalam hal tenggang waktu penyampaian data AFS yang disebabkan keadaan jaringan internet yang kurang memadai.

Rapat koordinasi kali ini selain sebagai sarana diskusi sekaligus menjadi ajang perkenalan bagi para pejabat yang baru saja dilantik. Selanjutnya rapat koordinasi ditutup langsung oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada penutupan rapat koordinasi tersebut Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Tengah menekankan pentingnya komunikasi antar KPPN dan Kanwil terkait implementasi hasil rapat koordinasi tersebut.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalteng

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon III dan Eselon IV  serta Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id  – Dalam rangka menyukseskan Akhir Tahun Anggaran 2011, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Rapat Koordinasi lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyelenggaraan Rakor bertempat di Swiss-Bel Hotel Kendari tanggal 23 s.d. 24 November 2011. Rakor kali ini bertema “Dengan Penyelenggaraan Rakor Tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Kita Tingkatkan Pelayanan dan Penyamaan Persepsi Dalam Menyongsong Pelaksanaan Akhir TA 2011 dan Penyusunan DIPA TA 2012”.

Acara Rakor kali ini terbilang istimewa, karena didahului oleh Acara Pelantikan para pejabat baru Eselon III dan Eselon IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pelantikan dilakukan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Bilmar Parhusip, pada tanggal 23 November 2011 pukul 10.00 WITA bertempat di Ruang Rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulaewesi Tenggara. Dalam acara tersebut dilantik tiga pejabat Eselon III dan sebelas pejabat Eselon IV baru lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya  Bilmar Parhusip mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk menerapkan Nilai-nilai Kementerian Keuangan, serta mengajak seluruh pejabat dan pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk langsung “tancap gas” dalam bekerja mengingat saat ini merupakan masa-masa yang krusial dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2011.

Setelah acara pelantikan selesai, para peserta rakor yang terdiri dari seluruh Kepala Bidang/Kepala Bagian Umum dan Kepala Seksi pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, para Kepala KPPN dan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara baik pejabat lama ataupun yang baru dilantik, serta beberapa operator/pelaksana Kanwil maupun KPPN  menuju ke tempat pelaksanaan Rakor.

Acara Rakor dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil menegaskan agar para Kepala Bidang/Bagian Umum serta para Kepala KPPN untuk melakukan konsolidasi dan kesepahaman bagi seluruh jajarannya dalam rangka menyiapkan dan melakukan langkah-langkah strategis untuk menghadapi akhir Tahun Anggaran (TA) 2011 dan Penyusunan DIPA TA 2012. Pada kesempatan itu juga Kepala Kanwil menyampaikan hasil Rapat Pimpinan Nasional Ditjen Perbendaharaan di Hotel Hyatt Yogjakarta tanggal 3 s.d. 6 November 2011 yang meliputi isu-isu stategis Ditjen Perbendaharaan, kebijakan fiscal pemerintah dan tantangan menghadapi krisis global, langkah-langkah akhir tahun, stategi percepatan penyerapan anggaran serta strategi transisi SPAN.

Pada hari kedua, kegiatan dipimpin oleh Kepala Kanwil, dengan moderator Kepala Bagian Umum Patata,  dilakukan pemaparan dan diskusi mengenai permasalahan yang terjadi di Kanwil maupun KPPN oleh para Kepala Bidang / Bagian yang terkait dengan permasalahan tersebut.  Pada sesi pertama  Kepala Bagian Umum memaparkan masalah Kepegawaian dan Keuangan, antara lain terkait dengan Aplikasi SILPA dan SILK. Sedangkan Kepala Bidang PA Imam Subagyo, memaparkan permasalahan Revisi DIPA terkait Daftar Revisi Anggaran APBN-P serta Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran. Selanjutnya Kepala Bidang PP Guruh Utomo, memaparkan permasalahan Dispensasi TUP, Retur SP2D dan permasalahan lainnya terkait BO I. Kemudian Kepala Bidang Aklap yang baru dilantik, Djemi Yohanes Rogi, memaparkan permasalahan pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAPPA-W, Transaksi Kiriman Uang yang masih terdapat selisih serta permasalahan terkait Data Harian kiriman dari KPPN (Seksi Vera).

Dalam Rakor kali ini juga ditegaskan kembali dukungan dan komitmen seluruh jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap implementasi SPAN. Kepala Kanwil memberikan kesempatan kepada DSU dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Kuscahya Wicaksana dan DSU dari KPPN Kendari Ansyari Nurdin, untuk memaparkan perkembangan informasi terbaru mengenai SPAN. Pada kesempatan ini Kepala Kanwil mendorong Kepala KPPN untuk memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada para pegawai untuk menyukseskan implementasi SPAN di masing-masing kantor serta selalu meng-improve kemampuan terkait roll out  implementasi SPAN untuk lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara  pada bulan Juli 2012.

Sesi selanjutnya dipaparkan “Trik Meraih Penilaian Terbaik LKPP Tingkat Kuasa BUN” yang dibawakan  oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Kendari, M. Nurul Hidayatullah. Dalam pemaparan ini dijelaskan mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi penilaian LKPP meliputi kualitas laporan, partisipasi, ketepatan waktu,  dan beban kerja. Dijelaskan pula strategi yang harus dilakukan untuk mendapatkan penilaian LKPP yang terbaik.

Sebelum acara Rakor ditutup secara resmi, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menjelaskan mengenai Standar Kompetensi Jabatan yang harus dimiliki oleh setiap jajaran pegawai Ditjen Perbendaharaan baik tingkat pelaksana maupun tingkat Eselon. Hal ini dimaksudkan agar setiap pegawai dapat memahami tugas, fungsi dan kedudukannya dalam mengemban jabatan yang disandangnya.

Oleh : Hendry Wibowo dan Andi Permadi – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tenggara

Liputan Pisah Sambut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Banda Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id – Setelah sekian lama menjabat sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Agus Santoso mendapat penugasan baru sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Posisi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh digantikan oleh Achmad Saefudin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Setfitjen Perbendaharaan.

Acara  pisah sambut pun digelar oleh keluarga besar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Acara dihadiri oleh para kepala KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dan para pejabat dan pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Kamis (10/11) di ruang rapat Kanwil.

Moment tersebut dikemas secara sederhana namun apik.  Penayangan rekam jejak kepemimpinan Agus Santoso selama bertugas di Banda Aceh berupa slide foto-foto karikatur menjadi kenangan tersendiri bagi para pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Dalam penampilan slide foto-foto tersebut juga diiringi cerita yang menggambarkan foto yang ditampilkan yang disampaikan secara menarik oleh Rosian Darmawan. Pada setiap slide yang ditampilkan diiringi pula  musik yang berbeda dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga suasana semakin meriah dengan tepuk tangan para pegawai.

Acara dilanjutkan dengan penandatangan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Penyerahan Memori Jabatan oleh Agus Santoso kepada Achmad Saefudin dengan disaksikan oleh Bapak Isrin, Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Pada session berikutnya, yaitu penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan karyawan-karyawati Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh yang disampaikan oleh Zainal.

Penyampaian kesan dan pesan berikutnya oleh Bapak Muksin, Kepala KPPN Lhokseumawe yang mewakili karyawan dan karyawati KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Terakhir, Agus Santoso dalam sambutannya berpesan kepada seluruh pegawai agar yang baik-baik selama kepemimpinan beliau terus dipertahankan, salah satunya adalah mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai selama ini, yaitu sebagai Kanwil yang telah meraih juara pertama pembinaan KPPN periode pertama tahun 2011 seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Bapak Achmad Saefudin sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh yang baru, juga memperkenalkan diri seraya memohon izin untuk memimpin Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dan bersama-sama melaksanakan tugas demi mencapai tujuan organisasi.

“Kamoe sampaikan Seulamat Tinggai keu Bapak Agus Santoso dan Seulamat Troh Teuka ue Banda Aceh keu Bapak Achmad Saefudin Kamoe Harap Droeneuh Meutamah Sukses Sabee,.. Amiin”

Oleh: Sachrul Damhudi dan Yasmi (Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)

Painan, djpbn.kemenkeu.go.id  – Nilai-nilai Kementerian Keuangan sudah dicetuskan oleh Menteri Keuangan beserta jajaran eselon I dan II pada akhir bulan Juli 2011 yang lalu. Agar nilai-nilai ini dapat dipahami baik oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan, termasuk para pegawai KPPN Painan, maka Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat mengadakan internalisasi nilai-nilai Kemenkeu di ruang Aula KPPN Painan pada hari Rabu, 16 November 2011.

Nilai-nilai Kementerian Keuangan merupakan hasil peleburan dan kesepakatan dari seluruh nilai-nilai yang diterapkan masing-masing unit eselon I Kementerian Keuangan. Sebelumnya memang tiap unit memiliki nilai-nilai sendiri, termasuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). DJPB memiliki 5 nilai utama budaya organisasi yang disingkat dengan akronim PRODIPA (Profesional, Disiplin, Inovatif, Pelayanan Prima, dan Akuntabel) beserta shared value mampu dan terpercaya. Nilai PRODIPA ini kemudian dilebur dengan nilai-nilai unit eselon I lainnya dan muncullah nilai-nilai Kementerian Keuangan pada saat lokakarya para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 28 Juli 2011 lalu.

Hasil dari lokakarya nilai-nilai Kementerian Keuangan ini merumuskan 5 nilai dan 10 perilaku utama Kementerian Keuangan. Lima nilai tersebut adalah Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Sedangkan untuk 10 perilaku utama, terdapat  bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya; menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela; mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas; bekerja dengan hati; memiliki sangka baik, saling percaya dan    menghormati; menemukan dan melaksanakan solusi terbaik; melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; bersikap proaktif dan cepat  tanggap; melakukan perbaikan terus menerus; dan mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Nilai-nilai Kementerian Keuangan ini tak hanya berhenti pada tahapan pencetusannya saja. Akan tetapi, perlu tindak lanjut dengan diinternalisasikan nilai-nilai ini kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan agar dapat dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam pekerjaan keseharian. Menteri Keuangan sebagai pelopor dan inisiator dari gagasan nilai-nilai Kementerian Keuangan ini pun menghimbau kepada seluruh jajaran pejabat eselon I dan II agar menginternalisasikan nilai-nilai ini pada unit kerja masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya.

Memperhatikan himbauan Menteri Keuangan tentang hal ini, Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sumatera Barat. Zamhari, mengadakan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk para pejabat dan pegawai KPPN Painan pada hari Rabu (16/11) bertempat di ruang aula KPPN Painan dengan dimoderatori oleh Kepala KPPN Painan, Kukuh Setiawan.

Kedatangan Kakanwil di KPPN Painan ini selain dalam rangka internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan juga sekaligus untuk memberikan pengarahan pada sosialisasi langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2011 yang diadakan pada keesokan harinya.

Pada acara internalisasi nilai-nilai Kemenkeu tersebut, Kakanwil menyatakan KPPN Painan sebagai KPPN giliran terakhir di Provinsi Sumatera Barat untuk internalisasi ini. Bagi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, himbauan dari Menteri Keuangan untuk menginternalisasi nilai-nilai kemenkeu ini harus dilaksanakan hingga ke seluruh unit yang menjadi tanggung jawab beliau.  Sehingga beliau merasa perlu untuk menyempatkan diri mengunjungi KPPN Painan dalam rangka internalisasi nilai ini.

Oleh : Nazh –kontributor KPPN Painan
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan