Liputan Sosialisasi SPAN 2011
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Dengan SPAN banyak hal bisa diselesaikan” itulah jargon yang diusung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Hendro Baskoro dalam melakukan kegiatan Sosialisasi SPAN sepanjang tahun 2011. Banyak kegiatan telah dilaksanakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta dalam rangka persiapan implementasi SPAN, baik melalui Survey Kesiapan Perubahan (SKP), Gugus Kendali Mutu (GKM), maupun Sosialisasi. Dalam berbagai kegiatan tersebut, Hendro Baskoro selalu menekankan agar seluruh pegawai serius untuk mengikuti perkembangan SPAN sehingga kapanpun SPAN diimplementasikan jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta selalu siap untuk memantapkan langkah menuju implementasi SPAN.

Tak henti-hentinya Duta SPAN Unit dengan penuh semangat memberikan penjelasan dan pemahaman tentang SPAN melalui media sosialisasi. Sosialisasi pun digelar secara marathon dari tanggal 13 & 20 September, 11 & 12 Oktober, serta 29 & 30 November 2011 dengan materi Overview SPAN, Aplikasi SAKTI, Infrastuktur SPAN, dan Strategi Masa Transisi SPAN. Tak kalah pentingnya, di penghujung akhir tahun 2011, tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011, untuk me-refresh materi SPAN yang telah disosialisasikan oleh Duta SPAN Unit, kegiatan sosialisasi SPAN kali ini dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu Kuis SPAN dipadukan dengan outbound.

Disaat orang lain masih bersantai menikmati kelengangan Minggu pagi, tepatnya pukul 06.00 WIB, rombongan outbound sudah berangkat dari kantor menuju Magelang. Kegiatan outbound dimulai sekitar pukul 08.00 sd 12.00 WIB diawali dengan Ice Breaking Games untuk mencairkan suasana peserta, dilanjutkan dengan berbagai permainan lain, seperti : Go For It, Laser Trap, Tong Bolong, Marbel Run, yang bersifat membangun komunikasi, strategi, komitmen, dan kebersamaan dalam mencapai keberhasilan dan kesuksesan.

Walaupun terik matahari cukup menyengat di daerah Magelang, namun para pegawai tetap semangat sehingga capai dan lelah pun tak dirasa lagi, yang ada hanya bahu membahu menyelesaikan setiap tugas/game yang diberikan. Itulah Semangat SPAN!! Setelah berbenah diri dan ishoma, untuk menyegarkan ingatan pegawai tentang SPAN dilanjutkan dengan Kuis SPAN, berbagai hadiah pun melayang kepada pegawai yang bisa menjawab kuis. “Ternyata belajar SPAN ga perlu SPANeng” komentar salah seorang peserta.

Acara ditutup tepat pukul 14.00 WIB oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta ditandai dengan penyematan PIN SPAN sebagai tanda kesiapan seluruh jajaran pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta dalam menyambut implementasi SPAN. Dalam kesempatan ini pula, Kepala Kanwil berharap agar kebugaran hari ini dapat menjadi penambah semangat pegawai menyongsong implementasi SPAN 2012. “SPAN Siapa Takut, SPAN Maju Terus, Ayo Sukseskan SPAN…” . Salam Perubahan dari Kanwil Jogja.

Oleh : Tjahjo Purnomo, kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta

Liputan Penyerahan DIPA 2012 di Papua dan Papua Barat
Papua, djpbn.kemenkeu.go.id –Gubernur Papua menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2012 kepada Bupati/Walikota dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup wilayah pembayaran KPPN Jayapura, Kamis (22/12), di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur Papua.

Disaat bersamaan, bertempat di Swisbell hotel Manokwari, diselenggarakan penyerahan DIPA 2012 dari Gubernur Papua Barat kepada Bupati/Walikota se-Papua Barat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup wilayah pembayaran KPPN Manokwari. Sedangkan DIPA 2012 untuk wilayah bayar selain KPPN Jayapura dan KPPN Manokwari, pada hari yang sama juga diserahkan oleh Kepala KPPN dengan dihadiri para Bupati dan KPA dalam wilayah pembayaran KPPN bersangkutan. Acara penyerahan DIPA di daerah merupakan rangkaian acara penyerahan DIPA 2012 tingkat nasional yang telah diselenggarakan di Istana Negara Jakarta pada tanggal 20 Desember 2011.

DIPA 2012 merupakan produk dari rangkaian proses penganggaran APBN yang telah melalui proses pembahasan di DPR RI dan penelaahan antara Kementerian Negara/Lembaga dengan Kementerian Keuangan RI. Sebagai dokumen pencairan APBN di daerah, DIPA disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua selaku otorisator yang mengesahkan dokumen pencairan APBN tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono melaporkan kepada Gubernur Papua bahwa jumlah DIPA 2012 lingkup Provinsi Papua yang diselesaikan yaitu 693 DIPA dengan jumlah Rp9.111.609.085.000,-. Selain alokasi tersebut. alokasi APBN 2012 berupa Dana Transfer untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Papua sejumlah Rp24.191.667.110.800,- dengan rincian DBH Pajak Rp1.368.436.448.532,-, DBH SDA Rp771.424.409.268,-, DAU Rp15.062.396.245.000,-, DAK Rp2.002.611.760.000,-, Dana Otsus Rp3.833.402.135.000,-, Dana Tambahan Infrastruktur Rp571.428.571.000,-, Dana Penyesuaian Rp581.967.542.000,-. Total APBN yang dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Papua Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp33.303.276.195.800,-.

Sementara itu di Manokwari Papua Barat, Kepala Bagian Umum, Bartolomeus Sato yang mewakili Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua melaporkan jumlah DIPA 2012 lingkup Provinsi Papua Barat berjumlah 398 DIPA dengan jumlah pagu Rp4.298.044.661.000,-. Selain itu juga dilaporkan alokasi APBN 2012 berupa Dana Transfer untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Papua Barat sejumlah Rp. 9.257.378.806.609,- dengan rincian DBH Rp1.054.348.219.597,-, DBH SDA Rp 9.361.178.012,-, DAU Rp5.300.671.054.000,-, DAK Rp605.129.070.000,-, Dana Otsus Rp1.642.886.629.000,-, Dana Tambahan Infrastruktur  Rp428.571.429.000,- dan Dana Penyesuaian Rp216.411.227.000,-. Sehingga, pada awal Tahun Anggaran 2012, total APBN yang dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota se-Papua Barat sebesar Rp13.555.423.467.609,-.

Dalam laporannya kepada Gubernur Papua, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Bjardianto Pudjiono juga memaparkan bahwa penyerahan sebelum awal tahun anggaran bukan tradisi tahunan, tetapi merupakan komitmen Kementerian Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat pada waktunya. Dengan demikian, seluruh instansi pemerintah dapat segera mengeksekusi rencana-rencana yang sudah ditetapkan sesuai fungsinya masing-masing. Sehingga, program pembangunan nasional yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment dapat segera dilaksanakan dan masyarakat dapat secepatnya merasakan manfaat pembangunan. APBN tahun 2012 disusun dengan memperhatikan perkembangan ekonomi makro terkini dan prospeknya ke depan.  Beberapa asumsi yang sudah disepakati adalah pertumbuhan ekonomi diharapkan sebesar 6,7%, inflasi sebesar 5,3 persen, dan Nilai tukar Rupiah diasumsikan sebesar Rp8.800,- per US Dollar. Pada tahun depan ditetapkan tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan sebesar 6,0%. Target Lifting minyak sebesar 950 ribu barel per hari, dan tingkat  harga minyak diperkirakan 90,0 US Dollar per barel.

Bjardianto, memaparkan pula beberapa penyebab rendahnya penyerapan anggaran tahun berjalan 2011 yaitu kelemahan perencanaan kegiatan, kelemahan pelaksanaan kegiatan, kelemahan di bidang pengadaan barang dan jasa, kelemahan regulasi, dan ketidak lengkapan regulasi dan prosedur.

Sementara itu dalam sambutannya Pj. Gubernur Papua, H. Syamsul Arief Rivai menegaskan kembali beberapa arahan Presiden SBY, diantaranya agar Satker yang menerima DIPA segera mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan DIPA sejak awal tahun anggaran dan tidak menumpuk penyerapan anggaran di akhir tahun anggaran, sehingga DIPA bisa memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan memberikan stimulan bagi pertumbuhan ekonomi daerah setempat.



Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua

Liputan penyerahan DIPA taun anggaran 2012 KPPN Tebing Tinggi
Tebing Tinggi, djpbn.kemenkeu.go.id – Rangkaian pelaksanaan anggaran tahun 2012 di KPPN Tebing Tinggi telah dimulai. Penyerahan DIPA 2012 sebagai langkah awal pelaksanaan anggaran 2012 telah dilaksanakan hari Selasa, 27 Desember 2011 di Balai Kartini Kota Tebing Tinggi.

Acara diawali dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Tiamsah dari Pemko Tebing Tinggi, dan dilanjutkan dengan dengan pembacaan do’a oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi, Hasful Huznain. Hadir pada acara tersebut adalah utusan Bupati Serdang Bedagai dan Bupati Deli Serdang termasuk Wakil Walikota Tebing Tinggi, Irham Taufik.

Kepala KPPN Tebing Tinggi, Makhruddin Ginting S, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah lanjutan dari penyerahan DIPA oleh Presiden RI di Istana Negara pada tanggal 20 Desember 2011 dan penyerahan DIPA oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 23 Desember 2011 di Medan. Secara simbolis DIPA TA 2012 diserahkan oleh Walikota Tebing TInggi kepada KPA lingkup pembayaran KPPN Tebing Tinggi. Adapun jumlah DIPA TA 2012 yang diterima sebanyak 91 DIPA untuk 69 satuan kerja dengan nilai sebesar Rp. 499.557.966.000,-.

Sebelum mengahiri kata sambutannya, Kepala KPPN Tebing Tinggi  menghimbau kepada semua KPA yang hadir agar tetap konsisten mendukung reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN Tebing Tinggi. Sesuai dengan fakta integritas yang telah ditandatangani bersama oleh semua KPA dengan Kepala KPPN Tebing Tinggi, ditegaskan kembali agar tidak memberikan imbalan berupa apapun kepada petugas layanan KPPN Tebing Tinggi. Ia menegaskan bahwa seluruh pegawai KPPN Tebing Tinggi senang jika pelayanan yang diberikan KPPN membuat petugas satker menjadi nyaman.

“Sesuai dengan semboyan kami,  ‘senang tak terbilang, sejuta rasa sukacita jika pelayanan memuaskan’,” kata Kepala KPPN Tebing Tinggi menukil semboyan kantornya.  “Layanan kami transparan, tepat waktu, pasti dan tanpa biaya,” lanjutnya.

Usai penyerahan DIPA TA.2012 secara simbolis kepada 15 orang KPA, Walikota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan, menyampaikan sambutan sebagai apresiasi atas penyelesaian dan penyerahan DIPA TA 2012 yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2011. Ia mengingatkan semua KPA agar segera mengeksekusi rencana-rencana kegiatan yang sudah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2012 tanpa menunda-nunda pelaksanaannya sampai mendekati akhir tahun 2012.

Segera gulirkan dana belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial yang dampaknya langsung dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga daya beli masyarakat meningkat yang pada akhirnya dana APBN dapat berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat melalui program yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment. Dalam kesempatan tersebut, walikota mengingatkan pula agar semua satker termasuk SKPD agar segera menyetorkan semua pajak baik PPN dan PPh atas kegiatan yang dilakukan baik dananya bersumber dari APBN maupun dari APBD.

Pada sesi terakhir, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi mewakili Kepala KPPN menghimbau kepada semua KPA agar memperhatikan hal-hal terkait DIPA TA.2012, antara lain : 1) melakukan pencocokan data DIPA TA 2012 dengan RAK-KL satker, 2) mencocokkan kesesuaian antara akun pada DIPA dengan Bagan Akun Standar, 3) pembukaan rekening baru bagi satker yang memiliki lebih dari satu DIPA. Jika terdapat ketidak sesuaian antara akun dalam DIPA dengan BAS, satker dapat segera mempersiapkan pengajuan revisi DIPA. Hal ini penting agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan anggaran.

Semua satker agar melaksanakan rekonsiliasi LK tahunan  satker dengan tepat waktu, termasuk  penyampaian LPJ bendahara penerimaan dan LPJ bendahara pengeluaran. KPPN Tebing Tinggi siap membantu para pengelola perbendaharaan satker dalam rangka terpenuhinya LK Satker yang akurat, transparan, dan tepat waktu mendukung terwujudnya LK-KL dan LKPP tahun 2011 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Oleh: Makhruddin Ginting S - Kontributor KPPN Tebing Tinggi, Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan penyerahan DIPA 2012 KPPN Tapaktuan
Tapaktuan, djpbn.kemenkeu.go.id Pada Jumat (23/12) yang lalu bertempat di aula BKPP Kabupaten Aceh Selatan berlangsung acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2012 kepada Kuasa Pengguna Anggaran lingkup KPPN Tapaktuan yang membawahi 3 kabupaten dan 1 kota. Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Aceh Singkil, Walikota Subulussalam, Wakil Bupati Aceh Barat Daya, dan Kepala DPKKD Aceh Selatan. Hadirnya para Kepala Daerah dipandang perlu dalam rangka penyampaian informasi yang berkaitan dengan APBN untuk daerah mereka yang mendapatkan Tugas Pembantuan (TP) atau Urusan Bersama (UB) termasuk di dalamnya dana kepada satuan kerja vertikal. “Semoga tidak terjadi penganggaran ganda pada APBN dan APBD untuk program yang sama di suatu SKPD.” tutur Azwar, Kepala KPPN Tapaktuan.

Kepala KPPN yang baru menjabat selama sebulan itu juga menawarkan forum diskusi dengan pemerintah daerah tentang pengelolaan Keuangan jika dibutuhkan. “Jika Bapak-bapak butuh informasi, tidak perlu jauh-jauh datang ke jakarta, lebih efisien,” tambahnya, disambut dengan tepuk tangan para hadirin. Kepala Daerah memiliki kepentingan dalam dana APBN yang ditetapkan setiap tahunnya. Selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengucur ke Kas Daerah, pemerintah daerah juga berhak atas dana APBN yang berkaitan dengan TP/UB untuk daerahnya termasuk juga dana APBN yang sifatnya dialirkan kepada satuan kerja vertikal. Lain daripada itu, kepala KPPN yang pernah menjabat sebagai Kepala Seksi di Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPBN itu juga ingin mempererat kerja sama dan silaturahmi dengan pemerintah daerah lingkup KPPN Tapaktuan.

Acara yang dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB, terpaksa dimulai 20 menit kemudian mengingat para undangan sebagian besar belum hadir. Hal ini disebabkan acara dimulai usai shalat Jumat. Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa agar prosesi penyerahan DIPA berjalan lancar, setelah itu pemaparan Laporan KPPN Tapaktuan. Dalam paparannya, Azwar mengemukakan asumsi-asumsi ekonomi makro dalam penganggaran APBN 2012, selain itu juga ditambahkan beberapa faktor yang menghambat penyerapan anggaran selama ini. Acara pun dilanjutkan dengan penyerahan DIPA secara simbolik kepada empat kepala daerah yang menghadiri acara tersebut. Meski sempat diguyur hujan, acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2012 di KPPN Tapaktuan berjalan lancar.

137 DIPA dibagikan kepada satuan kerja pada hari itu dengan total dana sebesar Rp430.798.875,-, dengan rincian untuk Kabupaten Aceh Selatan mendapat dana sebesar Rp218.977.036.000,-, Kabupaten Aceh Singkil Rp96.176.313.000,-, Kabupaten Aceh Barat Daya Rp84.741.813.000,-, dan Kota Subulussalam sebesar Rp30.445.635.000,-. Dengan telah dibagikannya DIPA 2012 kepada satuan kerja, diharapkan perencanaan penarikan dan penyerapan anggaran dapat berjalan maksimal.

oleh: Gigih Alfrian - kontributor KPPN Tapaktuan

Konsolidasi KPPN Tegal Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011
Liputan Sosialisasi Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun 2011 di KPPN Tegal
Tegal, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Kas Posisi (LKP), KPPN Tegal mengadakan rangkaian sosialisasi langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran, Selasa (13/12), di KPPN Tegal. Perlunya pemahaman dan penyamaan persepsi pada Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi Mitra kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan kontrak kerja, KPPN Tegal merasa perlu menggelar sosialisasi tersebut.

Materi sosialisasi meliputi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-73/PB/2011 tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor : SE-51/PB/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2011. Hadir sebagai peserta perwakilan dari 18 Bank, 1 Pos mitra kerja KPPN Tegal.

Kepala KPPN Tegal Mirza Effendi dalam sambutannya menyampaikan bahwa perlu adanya koordinasi antara KPPN dengan Bank/Pos mitra kerja dalam memastikan pelaksanaan Penerimaan Negara pada akhir tahun anggaran dapat dilaksanakan sesuai batas waktu yang telah ditentukan dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2011.

Materi Pertama yang mengambil Tema Pentingnya Sinergi KPPN dengan Bank/Pos dalam Rangka Pelaksanaan menghadapi akhir tahun anggaran 2011 dipandu oleh Agus Effendi, Kepala Seksi Bank/Giro Pos. Agus Effendi menyampaikan hal-hal penting menyangkut penegasan kembali penentuan batas waktu bagi Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dalam rangka Penerimaan Negara di akhir tahun. Serlain itu juga, penentuan batas waktu bagi Bank Persepsi PBB dan BO III PBB dalam rangka Penerimaan PBB dan Pembagian PBB, ketepatan jam buka maupun tutup loket Penerimaan, penyampaian LHP, serta hak dan kewajiban-kewajiban Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dari batas waktu Pelimpahan Penerimaan Negara.

Materi kedua yang langsung dipimpin Kepala Kantor KPPN Tegal, mengenai Kepatuhan Bank Persepsi dan Bank Operasional serta pentingnya peran tugas dan fungsi Bank Mitra Kerja KPPN. Mirza Effendi juga menyampaikan ihwal kelancaran pelaksanaan APBN sebagai stimulus fiskal. Mirza Effendi selanjutnya mengevaluasi kepatuhan Bank Persepsi dan Bank Operasional, juga menyampaikan perkembangan/estimasi sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2011 sertaLaporan Realisasi Penerimaan Bank/Pos Persepsi sampai bulan Nopember 2011.

Sosialisasi ditutup dengan sesi tanya jawab . Antusias dari para Peserta sangat tinggi dengan dibuktikan banyaknya pertanyaan/saran dan tanggapan. Dari hasil Pretest dan Posttest yang signifikan. Sosialisasi ini diharapkan akan memperlancar tugas tugas Seksi Bank/Giro Pos.
Kontributor : purkppn tegal

Liputan Penyerahan DIPA 2012 di KPPN Batam
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Batam menyerahkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2012 kepada satuan kerja wilayah pembayaran Batam dan Karimun yang menjadi mitra kerja KPPN Batam, Jum’at (23/12). Penyerahan DIPA tahun ini, diserahkan bersama di kantor Walikota Batam.

Penyerahan DIPA dilakukan simbolis oleh Walikota Batam, Ahmad Dahlan kepada Polresta Barelang, Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam, Imigrasi Batam, Badan Pemeriksa Keuangan serta Dinas Kelautan dan perikanan Batam. Selain itu, KPPN Batam juga memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tanjungbatu untuk laporan keuangan terbaik.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan DIPA yang diterima Batam lebih banyak untuk instansi vertikal. Keberadaan instansi vertikal, sebut Dahlan sangat penting untuk mendukung pembangunan Batam.

Kepala KPPN Batam, Fauzi Syamsuri mengatakan dana DIPA tersebut dialokasikan kepada Satuan Kerja Pemerintah Pusat, instansi vertikal pemerintah pusat di daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dana dekonsentrasi, tugas pembanntuan, Urusan Bersama serta Dana Bagi Hasil (DBH).

“Penyerahan DIPA secara nasional telah dilaksanakan di Istana Negara, Selasa (20/12) lalu oleh Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono. Masing-masing Kabupaten/Kota dilakukan pada Kamis-Jum’at (22-23/12),” katanya.

Menurut Kepala KPPN Batam Fauzi Syamsuri, DIPA tahun anggaran 2012 yang akan disalurkan melalui KPPN Batam adalah 118 DIPA, dengan jumlah pagu sebesar Rp926,84 miliar. Rinciannya, untuk Batam 85 DIPA dengan nilai pagu Rp711,66 miliar dan untuk Karimun 33 DIPA dengan nilai pagu Rp215,18 milyar. “Hal ini belum termasuk DIPA DBH PBB perkotaan dan pedesaan yang penyalurannya juga dilakukan melalui KPPN Batam,” paparnya.

Pada tahun anggaran 2011, total pagu APBN yang disalurkan melalui KPPN Batam untuk satuan kerja Batam dan Karimun sebesar Rp865,22 miliar. Persentase penyerapan sampai 21 Desember 2011 adalah belanja pegawai sebesar Rp292,94 miliar (99,47 persen), belanja barang Rp235,86 miliar (73,01 persen), belanja modal Rp176,38 miliar (80,96 persen) dan belanja bantuan sosial sebesar Rp28,52 miliar (95,68 persen). Sementara penyaluran DBH PBB perkotaan dan pedesaan untuk Batam Rp41,23 miliar dan untuk Karimun Rp9,97 miliar.

Fauzi menuturkan, tidak optimalnya penyerapan APBN cukup memprihatinkan. Hal ini bukan hanya terjadi di Batam, namun juga secara nasional. Selain itu, pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun juga menjadi persoalan tersendiri. “Satuan Kerja berbondong-bondong mencairkan dana pada akhir tahun, sehingga petugas KPPN dan satuan kerja harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan tagihan ke Negara yang harus segera dibayar,” sebut Fauzi.

Fauzi berharap Kuasa Pengguna Anggaran yang memperoleh alokasi dana pada APBN 2012 dapat meningkatkan percepatan penyerapan dan kualitas penyerapan anggaran yang telah dialokasikan. “Diharapkan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Batam dan Karimun dan dapat menjadi pendorong perekonomian daerah serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” imbuhnya.

Disarikan dari berbagai sumber.

Bandar Lampung, djpbn.kemenkeu.go.id – Penyerapan anggaran yang tidak optimal dan pola penyerapan anggaran yang cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran selalu berulang tiap tahun. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, selain telah mulai menerapkan reward and punishment, yaitu memberikan penghargaan bagi instansi yang mempunyai kinerja keuangan yang baik dan memberi sanksi bagi yang kinerja keuangannya tidak baik sejak tahun anggaran 2011, Kementerian Keuangan juga berkomitmen untuk menerbitkan dan menyerahkan DIPA sebelum tahun anggaran dimulai.

DIPA adalah dokumen anggaran yang sangat penting bagi kegiatan pemerintahan. Penyerahan DIPA tahun anggaran 2012 di akhir tahun 2011 ini dilakukan untuk mendorong Kementerian/Lembaga sesegera mungkin melaksanakan kegiatan tepat waktu di tahun anggaran 2012. Satker juga dapat memulai proses pengadaan barang dan jasa pada akhir tahun 2011 dan dapat segera melakukan perikatan kontrak di awal tahun anggaran 2012, sehingga program pembangunan nasional yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment dapat segera dilaksanakan dan masyarakat dapat secepatnya merasakan manfaat pembangunan.

Proses penyelesaian dan pengesahan DIPA di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung yang dimulai tanggal 1 s.d. 3 Desember 2011, merupakan bagian dari tahap akhir seluruh proses penyusunan APBN yang sekaligus adalah tahap awal pelaksanaan anggaran. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, menyerahkan DIPA TA 2012 kepada para Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 22 Desember 2011 di Balai Keratun Provinsi Lampung. Di tahun 2012 ini, Provinsi Lampung mendapat dana APBN sebesar 18,33 trilyun rupiah, dari total belanja negara 1.435,4 triyun rupiah yang ditetapkan dalam APBN TA 2012, atau meningkat sebesar 19,85% dibanding dana yang diterima pada tahun anggaran 2011. Dana tersebut meliputi dana dalam DIPA Satker Kantor Pusat, DIPA Satker Kantor Daerah, DIPA Satker Dekonsentrasi, DIPA Satker Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan Dana Penyesuaian, terdiri atas 695 DIPA yang diberikan kepada .... Satker.

Dalam laporannya kepada Gubernur Lampung, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Abdul Gofar, menyampaikan beberapa faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun, yaitu :
1. Lemahnya perencanaan kegiatan, dimana Satker kurang siap dalam menyusun rencana anggaran, sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian dan revisi dokumen anggaran dalam pelaksanaannya.
2. Lemahnya pelaksanaan kegiatan akibat keterlambatan penetapan pejabat perbendaharaan, khususnya pada kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sehingga kegiatan tertunda.
3. Kelemahan di bidang pengadaan (procurement) karena kehati-hatian dalam proses pengadaan barang/jasa, serta kurangnya penguasaan peraturan pengadaan barang dan jasa oleh pejabat Satker.
4. Kelemahan di bidang regulasi, terutama dalam pengaturan pengadaan barang/jasa dan aturan inter-departemen untuk pengadaan tanah/lahan.
5. Ketidaklengkapan regulasi dan prosedur pada penyaluran dana BOS dimana regulasi tidak segera disiapkan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.

Untuk menghindari terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut di masa datang, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, meminta dukungan dan kerjasama kepada semua pihak terkait agar penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2012 lebih baik lagi. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan juga mengucapkan terima kasih kepada para Kuasa Pengguna Anggaran beserta jajarannya atas kerja keras dan dedikasinya selama proses penyusunan dan pengesahan DIPA sehingga DIPA dapat diserahkan tepat waktu sesuai rencana.

Selain itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung juga menginformasikan bahwa saat ini sedang dilakukan penyusunan peraturan presiden mengenai road map rencana pengalihan kegiatan dari dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Dana Alokasi khusus, agar penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berjalan lebih baik.

“Semoga keberhasilan percepatan penyelesaian dan penyerahan DIPA TA 2012 ini merupakan awal yang baik bagi pelaksanaan APBN TA 2012, karena kita dapat segera memulai langkah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan melaksanakan tugas pemerintah dalam pelayanan publik dan pembangunan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung siap untuk bekerja sama dengan para Kuasa Pengguna Anggaran dalam menunjang kelancaran pelaksanaan DIPA TA 2012,” kata Abdul Gofar saat menutup laporannya.

Oleh: Puji Astutik – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Lampung
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Penyerahan DIPA TA 2012 di KPPN Bau-bau.
Bau-bau, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala KPPN Bau-bau Rustam Akmal berharap pelaksanaan anggaran tahun 2012 dapat dimanfaatkan bagi kemajuan pembangunan di wilayah Pulau Buton dan sekitarnya (Sulawesi Tenggara), serta memberi pengaruh yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Rustam Akmal dalam acara Penyerahan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2012, Kamis (22/12), di Aula Hotel Mira Kota Bau-Bau.
Penyerahan DIPA TA 2012 kali ini dibarengi dengan Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan No. 47/PB/2009 tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dikaitkan dengan Penyelesaian UP pada akhir tahun anggaran.

Acara pada hari itu dihadiri 90% Satuan Kerja yang diwakili oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Petugas Operator Sistem Aplikasi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Acara dipandu oleh Bandung Sapardi.

Pada sesi berikutnya disampaikan paparan Perdirjen No. 47/PB/2011 oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Erwin Budi Setiawan, sebagai langkah pembinaan dan sosialisasi kepada setiap Bendahara Satker dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Kegiatan sosialisasi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi Satuan Kerja dalam menyampaikan LPJ Bendahara ini. Dalam paparannya, Erwin Budi menjelaskan adanya kewajiban setiap Bendahara Satuan Kerja untuk menyusun pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara atas uang yang dikelolanya. Berdasarkan data di KPPN Bau-Bau, LPJ Bendahara yang disampaikan masih belum sempurna sehingga diharapkan dengan acara sosialisasi tersebut setiap Bendahara Satuan Kerja dapat menyampaikan LPJ-nya secara akurat dan tepat waktu.

Acara dilanjutkan dengan Penyerahan DIPA. Dalam sambutannya Rustam Akmal menyampaikan agar anggaran yang telah disediakan dapat diserap dengan baik melalui belanja yang efektif dan efisien guna mendukung upaya Pemerintah dalam mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang diharapkan. Selanjutnya penyerahan DIPA TA 2012 secara langsung dilaksanakan dengan penandatangan surat pengantar (SP) DIPA yang akan diserahkan antara Kepala KPPN Bau-Bau selaku Kuasa BUN dengan pihak Satker yang diwakili oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Pasarwajo, Bapak La Ode Ganisi, S.H.

Kontributor : Erwin Budi Setiawan