Liputan Rapat Koordinasi Penyelesaian/Pertanggungjawaban TUP Akhir TA 2011 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id -  “Fenomena pengajuan TUP di akhir tahun anggaran, seperti orang makan sahur  menjelang imsak, kurang 5 menit harus habis satu atau dua piring nasi, sehingga terburu-buru dan tentu tidak sehat,” demikian diibaratkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro yang disambut dengan gelak tawa dari para peserta  Rapat Koordinasi Penyelesaian/Pertanggung-jawaban TUP akhir tahun anggaran 2011, Rabu (21/12), di ruang rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh 45 undangan terdiri dari satker yang mengajukan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada akhir November s.d. tanggal 12 Desember 2011. Lebih lanjut Hendro Baskoro  mempertanyakan “ Apa iya satu kantor sanggup menghabiskan lebih dari 6 miliar rupiah dalam waktu tinggal 20 hari untuk kegiatan-kegiatan yang relatif banyak dan kompleks?”.

Total TUP yang diberikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY sebesar Rp 62.054.091.740,-. Jumlah uang sebesar  ini hanya dapat  digunakan sampai dengan akhir tahun 2011.  Sisa TUP yang  tidak digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat tanggal 30 Desember 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (GUP) diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 5 Januari 2012. Mengingat jumlah dan batasan waktu inilah yang melatarbelakangi diselenggarakannya acara rapat koordinasi. Adapun tujuan rakor ini adalah untuk pengamanan pengeluaran Negara khususnya TUP akhir tahun agar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, benar, tepat waktu, tepat jumlah dan akuntabel. Selain itu, diharapkan dengan pertemuan ini ada pemahaman yang sama dari para satker tentang hakekat TUP yaitu bahwa TUP adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang nyata dan mendesak. Bukan asal dana bisa ditarik dan tidak hangus, penggunaannya baru dipikirkan kemudian.

Dalam sambutan pembukaan yang dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang Pengelolaan Keuangan Satker tersebut, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY mengharapkan agar di tahun anggaran 2012 bisa lebih baik dari tahun anggaran 2011, khususnya penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun, bahkan kalau bisa pada triwulan I minimal 20% belanja barang sudah terserap. Lebih jauh Hendro Baskoro berpesan agar KPA/PPK menyusun jadual kegiatan dan  penarikan dana dalam satu tahun anggaran dan apabila ada penyesuaian agar direvisi atau diupdate, juga meluruskan pemahaman tentang petugas yang seharusnya berhubungan dengan KPPN adalah PP-SPM atau stafnya bukan Bendahara Pengeluaran.

Pemaparan kedua disampaikan oleh Kabid Pembinaan Perbendaharaan I, Sri Nuryati tentang “PMK 170/PMK.05/2010 dan PER-11/PB/2011”. Dalam paparannya, Sri Nuryati menegaskan kembali tentang batasan waktu yang harus dipatuhi oleh setiap pengelola keuangan satker baik itu PPK, Bendahara, maupun  PP-SPM, sampai dengan sanksi apabila hal tersebut dilanggar.

Sri Nuryati meyakinkan kepada para peserta bahwa dengan penerapan PMK 170/PMK.05/2010 secara konsekuen akan mempercepat proses penyerapan anggaran pada masing-masing satker. Narasumber menyampaikan beberapa tips agar pertanggungjawaban TUP akhir tahun berjalan dengan baik. Tips pertama : GUP diajukan secara bertahap, yang sudah selesai agar langsung diajukan ke KPPN, tidak menunggu selesai semuanya. Tips kedua : Pada tanggal 29 Desember 2011 agar meneliti saldo TUP, dikonfirmasi/direkon dengan KPPN dan disetor ke Kas Negara. Tips ketiga adalah jaga kesehatan, karena dengan badan dan jiwa yang sehat, tugas atau pekerjaan seberat apapun dapat diselesaikan dengan benar, cermat dan akuntabel.

Acara yang dimoderatori  oleh Arief Rokhman ini berlanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Tercatat 8 peserta  meluncurkan pertanyaan dan tanggapan seputar pengelolaan keuangan satker. Pada rapat kali ini juga diperoleh informasi positif tentang kesiapan satker untuk menyampaikan pertanggungjawaban TUP masing-masing sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan demikian diharapkan ketentuan dalam PER-73/PB/2011 tentang Langkah-langkah menghadapi akhir tahun  anggaran 2011 berjalan dengan aman dan sukses.

Oleh : Arief Rokhman - Kontributor  Kanwil Ditjen Perbendaharaan D.I Yogyakarta

Liputan Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dilingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi  Bali
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Meskipun hujan deras mengguyur kota Denpasar, namun tidak menyurutkan langkah para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali untuk datang mengikuti acara Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dilingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali, Sabtu (17/12), di Kompleks Gedung Keuangan Negara I Denpasar.

Kegiatan internalisasi nilai-nilai Kemenkeu diawali para peserta dengan senam bersama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali. Senam terpaksa dilaksanakan dalam aula mengingat hujan mengguyur Kota Denpasar.

Selepas senam pagi, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali didampingi oleh para Kepala Bidang menjamu para pegawai untuk sarapan pagi bersama. Hal yang menarik terjadi ketika para pejabat kanwil waktu itu berperan sebagai petugas yang menyiapkan dan melayani sarapan masing-masing pegawai. Dalam kesempatan ini disiapkan lima macam menu sarapan yakni Bubur Ayam, Lontong Sayur, Siomai, Nasi Kuning dan Soto Ayam lengkap dengan beberapa macam minuman ringan pelepas dahaga. Suasana kebersamaan, keakraban, dan  kekeluargaan terjalin antara atasan dan bawahan pada saat itu. Hal ini mencerminkan bagaimana seharusnya pelayanan prima dilaksanakan dimana pimpinan pun seyogyanya bisa melayani bawahannya.

Selesai menikmati sarapan pagi bersama, para peserta yang terbagi dalam lima kelompok yang melambangkan Nilai-Nilai Kemenkeu kembali memasuki aula dengan membawa simbol nilai-nilai Ditjen Perbendaharaan lama, lengkap dengan gerakan-gerakan dinamis dengan yel-yel pembangkit semangat, serta diiringi lagu pilihan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya, dilakukan penyerahan nilai-nilai lama oleh para pejabat eselon III kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali. Melengkapi penyerahan nilai-nilai lama, penandatanganan komitmen dilakukan.

Acara dilanjutkan dengan penampilan masing-masing kelompok yang menggambarkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Secara bergantian tiap-tiap kelompok mempertontonkan beragam performance yang melambangkan penjabaran dari pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

Pada kesempatan tersebut, ddilakukan juga acara Sosialisasi SPAN oleh Duta SPAN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Bali. Duta SPAN mengingatkan roadmap dari transformasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sudah akan memasuki tahapan implementasi sehingga diingatkan agar tiap-tiap pegawai untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa cepat beradaptasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT, Information & Communications Technology) yang kemudian diharapkan bisa berpartisipasi aktif dalam mensukseskan proses Transformasi IT di lingkup Kementerian Keuangan.

“Sekarang pilihan ada pada masing-masing pegawai apakah ikut berpatisipasi dalam “angin perubahan” di lingkup Kementerian Keuangan atau tetap menjadi pegawai biasa-biasa saja. Kalau ingin berubah marilah kita secara bersama-sama dalam melaksanakan tugas pekerjaan kita sehari-hari mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan” demikian pernyataan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali dalam sambutannya.

Oleh:  Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi  Bali

Liputan Acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2012 oleh Gubernur Provinsi Bali
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Gubernur Provinsi Bali Made Mangku Pastika menyerahkan 502 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2012 senilai Rp6.79 triliun kepada para kuasa pengguna anggaran (KPA) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Jumat (23/12), di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Provinsi Bali. Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Bupati dan Walikota se-Provinsi Bali serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Instansi Vertikal, serta undangan lainnya.

Sebanyak 502 DIPA diserahkan Gubernur Bali pada masing-masing KPA sebagai tindak lanjut penyerahan DIPA oleh Presiden beberapa waktu lalu. DIPA  Kantor Pusat yang berlokasi di daerah dan Instansi Vertikal Kementerin/Lembaga di daerah berjumlah 354 DIPA dengan nilai sebesar Rp6.12 trriliun. DIPA Tugas Pembantuan untuk SKPD di Provinsi/Kabupaten/Kota berjumlah 67 DIPA dengan nilai sebesar Rp173 miliar. DIPA Dekonsentrasi untuk SKPD Provinsi berjumlah 67 DIPA dengan nilai sebesar Rp432 miliar. DIPA Urusan Bersama untuk SKPD Kabupaten/Kota berjumlah 14 DIPA dengan nilai sebesar Rp67 miliar. Selain itu, Provinsi Bali juga menerima Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp7,14 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Ni Luh Putu Kumalawati, dalam laporannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para Kuasa Pengguna Anggaran beserta jajarannya, atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan selama proses penyusunan dan pengesahan DIPA hingga dokumen anggaran yang sangat penting artinya bagi kegiatan pemerintahan ini dapat diserahkan tepat waktu sesuai rencana.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan DIPA secara simbolik oleh Gubernur Provinsi Bali kepada para kepala daerah lingkup Provinsi Bali. Selain itu, Gubernur Bali menyerahkan DIPA secara simbolik kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Kepala Pengadilan Tinggi Denpasar, Kepala Rorena Polda Bali, Rektor Universitas Udayana, Pangdam Udayana, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Denpasar, Kepala Kanwil Ditjen Pajak, Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.

Gubernur Provinsi Bali,  sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dalam arahannya menyampaikan bahwa nominal uang yang termuat dalam DIPA dan akan dibelanjakan tersebut  merupakan amanah rakyat yang harus dijaga dengan segenap hati dan penuh tanggung jawab. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Provinsi Bali mengharapkan agar anggaran yang disediakan dapat diserap dengan baik melalui belanja yang efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan kualitas penyerapan dan pencapaian tujuan pada anggaran tahun depan, Made Mangku Pastika mengingatkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk segera manfaatkan anggaran secara efektif dan efisien  sesuai dengan rencana dan prioritas program yang telah ditetapkan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh rakyat, menyusun rencana penyerapan dana (disbursement plan) dan rencana pengadaan barang dan jasa (procurement plan) yang baik dan sistematis agar pengeluaran tidak menumpuk di akhir tahun, memedomani dengan seksama peraturan pengadaan barang dan jasa dan menyusun procurement plan sesuai rencana kegiatan yang telah dibuat serta mengoptimalkan penggunaan e-procurement agar pengadaan barang dan jasa dapat dimulai pada awal tahun anggaran, berkonsultansi dengan jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam penyusunan disbursement plan  dan procurement plan yang akan dipergunakan sebagai alat bagi satuan kerja dalam melakukan monitoring penyerapan dana, dan  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan melalui pola participative development sehingga rakyat dapat lebih merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kesuksesan program-program pembangunan.

Selain itu, Gubernur Provinsi Bali juga mengingatkan agar Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Implementasi rencana kegiatan akan memastikan pelaksanaan kegiatan dapat dimulai secepat mungkin. Hal itu memiliki dampak ekonomi atas belanja pemerintah daerah mendorong geliat perekonomian di daerah sejak awal tahun anggaran. segera melakukan pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium guru serta dana BOS kepada sekolah-sekolah setelah menerima transfer dari Pemerintah Pusat agar pendidikan dapat berjalan dengan baik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan memastikan program-program yang disusun dapat berjalan dengan transparan dan bersih sehingga rakyat melihat dengan jelas apa yang kita lakukan.

Secara khusus kepada Para Bupati/Walikota beserta jajarannya,  Gubernur Provinsi Bali menyampaikan agar menciptakan iklim investasi yang kondusif dan hilangkan hal-hal yang berpotensi menghambat investasi di daerah. Terakhir, Gubernur Provinsi Bali menekankan bahwa koordinasi antar kepala daerah dan instansi vertikal pemerintah pusat di daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan di Provinsi Bali. Dengan koordinasi, saling tumpang tindih kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Bali dapat dihindarkan, sehingga kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Bali,  dapat tercipta.

Oleh: I Gusti Bagus Sidikarya dan Samsul Huda - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali

Liputan Sosialisasi Proses Bisnis dalam SPAN di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menunjukkan dukungan dan komitmen terhadap implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Dalam rangka meningkatkan pemahaman secara komprehensif, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Sosialisasi SPAN. Penyelenggaran sosialisasi bertempat di Swiss-Bel Hotel Kendari tanggal 12 s.d.13 Desember 2011 dengan menitikberatkan topik pada “Proses Bisnis dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)”. Acara sosialisasi ini berlangsung pada malam hari pukul 19.00 WITA. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan yang semakin meningkat dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2011.

Acara sosialisasi ini sangat istimewa, karena jika sebelumnya hanya dilakukan oleh Duta SPAN Unit, kali ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara mengundang Tim dari Direktorat Transformasi Perbendaharaan (DTP). Dalam sosialisasi ini juga, selain mengundang semua jajaran pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari, juga diundang beberapa Kuasa Pengguna Anggaran Satker lingkup kerja KPPN Kendari.

Acara sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bilmar Parhusip. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil menyampaikan bahwa acara sosialisasi kali ini merupakan sosialisasi keempat yang telah dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPPN Kendari. Kepala Kanwil juga berpesan kepada peserta untuk berpartisipasi secara aktif karena acara ini merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk memperoleh informasi sekaligus memberikan pertanyaan langsung kepada “ahli”-nya.

Pada sesi kedua, Ketua Tim dari Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Saiful Islam, memaparkan perkembangan terbaru mengenai SPAN. Beliau menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu Tim SPAN telah melakukan pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diwakili oleh Auditor Utama III, untuk menginformasikan bahwa Ditjen Perbendaharaan, DJA dan PUSINTEK sedang mengembangkan suatu sistem yang akan bersinggungan dengan Auditing. Diharapkan di kemudian hari akan ada konektifitas antara SPAN dengan sistem e-audit yang sedang dikembangkan oleh BPK, dalam rangka meningkatkan pengelolaan Keuangan Negara terutama dari sisi auditing secara elektronik. Selain itu Saiful Islam juga menjelaskan bagaimana SPAN akan dapat mengakomodir ide-ide penganggaran berbasis kinerja (performance base budgeting) serta pencatatan akuntansi dengan basis akrual. Pada kesempatan ini juga disampaikan bahwa jadwal roll out SPAN yang akan dimundurkan dikarenakan jadwal pelaksanaan User Acceptance Test (UAT) dengan pihak bussines owner yang mundur.

Di hari kedua, Tim dari DTP, Bungkus Sasongko, memaparkan materi mengenai manajemen DIPA. Bungkus Sasongko menjelaskan bahwa dengan SPAN akan dilakukan penyempurnaan proses bisnis DIPA antara lain proses pengesahan DIPA, revisi DIPA, Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Dana, Vote on Account, Cash Limits, Carryforward serta Pelaporan Keuangan dan Kinerja. Pada kesempatan ini dijelaskan mengenai proses alur data RKA-KL dari database hyperion DJA kemudian dilakukan import data pada database oracle DJPBN untuk dilakukan jurnal apropiation dan proses allotment yang selanjutnya di validasi menjadi DIPA. Selain itu dengan implementasi SPAN, Halaman III DIPA akan dijaga keakurasiannya karena merupakan Annual Financial Plan (AFP) awal dalam rangka menjamin ketersediaan kas dan pengaturan penempatan cadangan kas oleh Bendahara Umum Negara (BUN) disamping juga sebagai rencana penarikan dana oleh Satker.

Pada sesi kedua, dipaparkan perubahan mekanisme pembayaran dalam rangka implementasi SPAN yang dibawakan oleh Tim dari DTP, Jatmiko. Dalam pemaparan ini dijelaskan mengenai integrasi proses bisnis dan database antara Satker dan KPPN, perubahan pola koneksitas antara Satker dan KPPN, perubahan proses bisnis pembayaran antara lain dengan pembangunan data supplier dan pencatatan komitmen serta pengiriman Resume Tagihan dan SPM, perubahan koneksitas antara manajemen pembayaran dengan manajemen kas melalui penerapan jatuh tempo tagihan, dan Less Paper Workflow dalam penerapan SPAN nantinya. Jatmiko juga menjelaskan komitmen SPAN yang tidak akan mengurangi kualitas pelayanan dari segi waktu, akurasi, biaya dan volume, dimana Satker tetap mendapatkan kepastian terkait SPM yang diajukan dalam bentuk Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT) yang akan diterbitkan kurang dari 1 jam, yang kemudian akan diterbitkan SP2D kepada Bank  sesuai dengan jatuh tempo tagihan yang telah ditetapkan oleh Satker.

Sebagai kesimpulan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara selaku moderator menyampaikan antara lain SPAN akan memfasilitasi keterkaitan erat antara penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran untuk mencapai kinerja; manajemen DIPA akan mampu meningkatkan disiplin fiskal seperti anggaran pendapatan yang akan dicantumkan dalam DIPA dan dari sisi anggaran belanja mengakibatkan kepatuhan dalam penganggaran dan pencairan anggaran menjadi jelas; manajemen komitmen dan manajemen pembayaran pada SPAN akan mendorong manajemen kas yang lebih baik melalui TSA dan AFS yang dapat meminimalisir idle cash; SPAN dapat mempercepat eksekusi program dan kegiatan melalui penyerapan anggaran yang efektif dan efisien; terkait dengan proses bisnis yang berubah drastis maka diperlukan perubahan mindset di semua level pegawai DJPBN; dan perlunya menumbuhkan sikap optimisme bahwa dengan implikasi penerapan SPAN, setiap pekerjaan akan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti jaringan, IT dan kondisi bekerja yang lebih nyaman.

Pada akhir acara Tim dari DTP menyerahkan tanda mata kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan peserta yang paling aktif dalam memberikan pertanyaan seputar materi yang disampaikan. Seluruh peserta sosialisasi terlibat aktif dalam diskusi di masing-masing sesi. Antusiasme diperlihatkan oleh para peserta, karena dengan sosialisasi inilah mereka dapat mengetahui gambaran proses bisnis yang akan mereka terapkan mulai tahun anggaran 2012.

Oleh: Hendry Wibowo dan Andi Permadi – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Liputan Rapat Koordinasi Teknis Pengamanan Penerimaan Negara Akhir TA 2011 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Satu rupiah pun penerimaan negara jangan sampai terlewat, harus tepat dilimpahkan, tidak boleh kurang atau lebih”. Demikian disampaikan  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Yogyakarta Hendro Baskoro dalam sambutan pembukaan acara Rapat Koordinasi Teknis Pengamanan Penerimaan Negara akhir tahun anggaran 2011, di ruang rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Rabu (14/12). Rapat diikuti oleh 45 undangan yang terdiri dari Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Bank Indonesia dan Bank/Pos Persepsi di wilayah D.I. Yogyakarta.Lebih lanjut dikemukakan oleh Hendro Baskoro bahwa APBN 2011 dari sisi penerimaan berjumlah sekitar Rp 1.300 triliun, terdiri dari Rp 900 triliun penerimaan pajak dan Rp 300 triliun penerimaan non pajak. Penerimaan Negara tersebut harus tercapai sampai dengan akhir tahun anggaran 2011. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan penerimaan Negara antara lain melalui penyampaian surat edaran kepada Bank/Pos Persepsi dan sosialisasi oleh KPPN serta penyelenggaraan rakortek ini. Menurutnya juga, masih sering terjadi miskomunikasi antara petugas yang menerima setoran pajak atau non pajak dengan petugas yang melimpahkan di pihak perbankan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian yang serius bagi petugas bank agar dalam melakukan pelimpahan harus tepat jumlah, baik jumlah transaksi maupun nilai uangnya.

Hendro Baskoro kemudian mengingatkan bahwa di akhir tahun anggaran, khususnya tanggal 21 s.d. 30 Desember 2011 jumlah setoran diperkirakan meningkat empat kali dari hari biasanya, sehingga perlu ketelitian yang lebih dan perlunya diwaspadai adanya oknum yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pemalsuan pajak. Pada kesempatan ini Kepala Kanwil juga menghimbau pada Bank/Pos Persepsi untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan antrian dengan melakukan penambahan jumlah petugas dan koordinasi dengan Bank/Pos Persepsi lainnya. Dengan langkah-langkah yang demikian diharapkan bukan hanya target penerimaan negara yang terlampaui tetapi juga kualitas pelayanan kepada para wajib pajak/wajib bayar/ wajib setor dapat ditingkatkan.

Sebelumnya, acara diawali penyampaian laporan oleh Ketua Panitia, Sunarto.  Dalam laporannya disampaikan bahwa pada rakortek kali ini yang diprakarsai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta,  telah mengundang  sebanyak 40 instansi  yang terdiri dari Kanwil Ditjen Pajak, KPP, KPBC, Bank Indonesia dan Bank/Pos Persepsi di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta.

Selanjutnya rakortek diisi acara inti yaitu pemaparan dari Kabid Pembinaan Perbendaharaan I,  Sri Nuryati tentang “Pengamanan Penerimaan Negara”, paparaan dari Bank Indonesia, Tatag Eko Wibowo tentang “Mekanisme Kliring dan Setoran RTGS” ,  sedangkan dari Kanwil Ditjen Pajak M. Rifki Rachman menyampaikan materi tentang “Mekanisme Penerimaan Pajak dan Pengisian SSP”

Dalam paparannya, Sri Nuryati menegaskan kembali kewajiban dan larangan Bank/Pos Persepsi sesuai dengan kontrak kerja dan ketentuan penerimaan Negara di akhir tahun anggaran 2011 ini sebagaimana diatur dalam PER-73/PB/2011 dan SE-51/PB/2011. Dari Bank Indonesia menegaskan kembali pengaturan jadwal kliring dan mekanisme setoran RTGS dimana pada tanggal 21 s.d. 30 Desember 2011 Bank Indonesia melaksanakan lembur khusus guna mengantisipasi tutup tahun anggaran.

Selanjutnya dari Kanwil Pajak menyampaikan bahwa dari Rp 1,7 triliun target pajak Provinsi D.I. Yoagyakarta pada tahun 2011 diperkirakan Rp 300 milyar akan dibayarkan pada pertengahan bulan Desember sampai dengan akhir tahun ini. Disampaikan juga tentang kesiapan jajaran pajak untuk mengamankan dan membantu kemudahan bagi wajib pajak dalam penyetoran pajak di Bank/Pos Persepsi dengan menyediakan petunjuk pengisian yang jelas dan mudah di Bank/Pos Persepsi tersebut. Pada bagian akhir rakortek diisi dengan  diskusi dan sharing pengalaman dalam menghadapi akhir tahun anggaran di bidang penerimaan. Acara berlangsung sampai dengan pukul 12.00 dan ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rapat Koordinasi teknis kali ini juga menjadi semacam embrio terbentuknya Forum Komunikasi Keuangan dan Perbankan di wilayah D.I. Yogyakarta pada tahun 2012 yang akan dilaksanakan secara periodik.

Oleh : Arief Rokhman - Kontributor Kanwil  Yogyakarta

Liputan Sosialisasi dan bimtek aplikasi SAKPA.
Tanjungbalai, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam Laporan Realisasi Anggaran LKPP Kuasa BUN Daerah KPPN Tanjungbalai bulan Nopember 2011, terlihat penyerapan anggaran satker yang masih relatif rendah terutama realisasi belanja modal. Disamping itu, masih perlunya peningkatan pemahaman pejabat perbendaharaan satker atas laporan keuangan maka KPPN Tanjungbalai menyelenggarakan acara sosialisasi  dan bimtek aplikasi SAKPA pada tanggal 13 dan 14 Desember 2011. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah optimalisasi penerimaan dan pengeluaran negara tahun anggaran 2011.

Kepala KPPN Tanjungbalai, Rudolf Manurung, yang baru bertugas sejak bulan Nopember 2011, membuka acara sosialisasi dengan perkenalan dan memberikan semangat kepada satker untuk bekerja keras mengoptimalkan realisasi penyerapan anggaran tahun 2011 dalam minggu-minggu terakhir pelaksanaan anggaran T.A. 2011. “KPPN dan satker akan sama-sama bekerja keras dalam akhir tahun anggaran ini, jika ada kesulitan dalam pelaksanaan anggaran jangan ragu-ragu datang ke KPPN, akan kita layani dengan memberikan solusi sesuai ketentuan perundang-undangan” tambah Rudolf Manurung.

Para peserta sosialisasi yang berasal dari 77 satker dan 8 bank di wilayah kerja KPPN Tanjungbalai tampak antusias menyimak materi yang disampaikan narasumber. Mereka berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab. Tema sosialisasi hari pertama adalah “Penyusunan LKPP T.A. 2011 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran T.A. 2012”, dipandu oleh Moderator Abdul Wahid. Kepala KPPN Tanjungbalai dalam sesi pertama menyampaikan hal-hal penting yang harus dipersiapkan oleh satker dalam rangka pelaksanaan anggaran T.A. 2012, sehingga penyerapan anggaran tahun depan diharapkan akan lebih proporsional dan lebih baik. Sesi berikutnya, Penyusunan LKPP T.A. 2011 dipaparkan oleh Kepala Seksi Vera, Wahyu Widhianto, menguraikan perlunya pemahaman terhadap laporan keuangan oleh pejabat perbendaharaan di setiap satker. Rekonsiliasi pada awal bulan, penyampaian LPJ Bendahara, dan penihilan saldo UP akhir tahun, serta pelaksanaan akuntansi akrual juga menjadi bahasan pada sesi kedua. Mengakhiri acara hari pertama, salah seorang pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Muhammad Farid, memberikan bimbingan teknis Aplikasi SAKPA versi terbaru.

Pada hari kedua, Kepala Kantor menyampaikan evaluasi permasalahan penyerapan dana dan pelaksanaan anggaran tahun 2011 agar untuk tahun 2012 hal-hal yang menjadi kendala dalam penyerapan dana dan pelaksanaan anggaran tidak berulang. Antusiasme para peserta tidak berkurang meskipun sebagian satker harus menempuh perjalanan sekitar 2 jam menuju tempat sosialisasi. Pujo Priyatno sebagai moderator memandu acara dengan dua narasumber. Walaupun tema sosialisasi tidak terkait dengan SPAN, namun dengan tujuan memperkenalkan SPAN dan SAKTI kepada mitra kerja KPPN, maka logo SPAN sengaja ditampilkan di samping logo Kementerian Keuangan. Para narasumber juga tidak ketinggalan mengulas sekilas tentang SPAN dan SAKTI, terutama oleh Kepala Seksi Bank/Giro Pos yang sekaligus merupakan Duta SPAN Unit (DSU) KPPN Tanjungbalai, M. Sholeh. Kepala Seksi Bank/Giro Pos juga memaparkan tentang Reversal Penerimaan Negara dan Retur SP2D.

Sesi terakhir dari rangkaian materi sosialisasi disampaikan oleh Henry Nainggolan selaku Kepala Seksi Pencairan Dana I. Materi yang dipaparkan mengenai perencanaan kas untuk tahun 2012, khususnya terkait persiapan implementasi perencanaan kas satuan kerja mulai awal tahun 2012 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8327/PB/2011 tanggal 7 September 2011.

Oleh : Kontributor KPPN Tanjungbalai

Liputan Sosialisasi Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011 KPPN Samarinda di Bontang, Samarinda dan Tenggarong
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id - Mewujudkan nilai-nilai Kementrian Keuangan, KPPN Samarinda bersinergi dengan KPP, Bank/ Pos persepsi dan Satuan Kerja (satker) yang ada di wilayah kerjanya. Ini terlihat dari penyelenggaraan sosialisasi langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun 2011 yang diselenggarakan di tiga kota terpisah yaitu Bontang, Samarinda dan Tenggarong.

Penyelenggaraan sosialisasi dimulai dari Bontang pada Selasa (15/11) yang diikuti oleh satker yang berlokasi disekitar Kota Bontang dan Kab. Kutai Timur. Kemudian dilanjutkan di Samarinda yang diselenggarakan di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Timur pada Rabu  dan Kamis (16-17/11) yang diikuti oleh satker yang berlokasi di dalam Kota Samarinda dan Kab. Kutai Barat. Terakhir dilaksanakan di Tenggarong pada Jumat (18/11) yang diikuti oleh satker yang berlokasi di wilayah Kab. Kutai Kartanegara.

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini adalah pemaparan PMK 170/PMK.05/2010 tentang penyelesaian tagihan atas beban APBN oleh Kepala KPPN Widoyoko Sapto Putro, dilanjutkan dengan  PER-73/PB/2011 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun 2011 dari segi pengeluaran negara oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Hari Sriwidodo dan dari segi penerimaan negara oleh Kepala Seksi Bank/Pos Nazuar.

Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan stiker batas waktu pelayanan bank kepada seluruh Bank/Persepsi. Acara terakhir adalah penyampaian materi tentang perpajakan yang disampaikan oleh perwakilan dari KPP.

Dalam Acara sosialisasi ini di launcing Buku Panduan Pengelolaan Perbendaharaan Negara dan Langkah-Langkah dalam Menghadapai Akhir Tahun Anggaran 2011 yang disusun oleh tim kreatif KPPN Samarinda. Buku panduan ini berisi tentang pertanyaan yang sering diajukan oleh satker kepada CSO (Customer Service Officer) disertai dengan penyelesaiaannya, penjelasan PER-73/PB/2011 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun 2011 dan materi lainnya. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman satker dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan.

Sosialisasi dilaksanakan pada tiga kota terpisah dimaksudkan untuk menjangkau satker-satker yang letaknya jauh dari KPPN Samarinda. Selama penyelenggaraan terdapat peningkatan tingkat kehadiran satker pada tiga tempat ini. Semoga hal ini menjadi pertanda bahwa akhir tahun anggaran 2011 akan dilewati dengan lancar.

Oleh : Vina Eriyandi, kontributor KPPN Samarinda

Liputan Sosialisasi Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011
Merauke, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Merauke menggelar Sosialisasi Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011, SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), serta Aplikasi Tingkat Satker, 21 dan 22 November 2011, di KPPN Merauke. Dalam acara tersebut, KPPN Merauke mengundang seluruh satuan kerja (satker) di wilayah kerjanya.

KPPN Merauke melayani 90 Satuan Kerja yang terdapat dalam 4 kabupaten (Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappi) ini membagi peserta kedalam dua kelompok. Kelompok Pertama dilaksanakan pada hari Senin, 21 November 2011, dihadiri oleh 44 satker. Sedangkan kelompok kedua dilaksanakan pada hari Selasa, 22 November 2011, dihadiri oleh 46 satker. Rangkaian acara sosialisasi ini diadakan sebagai upaya penyamaan persepsi antara KPPN dan Satker dalam menghadapi akhir tahun Anggaran 2011, sosialisasi penerapan basis akrual dalam pelaporan keuangan, sosialisasi SPAN, serta bimbingan aplikasi Simak BMN.

Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia yang dilaporkan oleh Arvis Ali Baso yang kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dari Ander selaku Kepala KPPN Merauke. Materi yang disampaikan untuk menghadapi akhir tahun anggaran 2011 antara lain diambil dari perdirjen nomor 73/PB/2011 dan Perdirjen 74/PB/2011 tentang retur SP2D ini disampaikan langsung oleh Kepala KPPN Merauke. Dalam sambutannya, Ander menyampaikan perlunya persamaan persepsi dalam menerapkan aturan yang ada, dan dalam rangka koordinasi serta menjalin silaturahmi. Peserta tampak antusias mendengarkan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun ini.

Sesi selanjutnya materi disampaikan oleh Paulina Latupeirissa dan Ma’ruf Hidayat dari seksi verifikasi dan akuntansi mengenai rekonsiliasi, LPJ Bendahara, serta penerapan berbasis akrual. Sebelum istirahat siang, disampaikan sosialisasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)kepada peserta mengenai sistem baru yang akan segera dilaksanakan itu. Perkenalan mengenai SPAN ini disampaikan oleh Aris Januardi sebagai duta SPAN KPPN Merauke sebelumnya,  meskipun saat ini telah mendapat tempat tugas barunya dikarenakan mutasi pegawai. Sesi terakhir, bimbingan teknis aplikasi Simak BMN materi disampaikan oleh  Insan Salampessy.

Dengan diadakannya sosialisasi ini, diharapkan stakeholder di lingkungan kerja KPPN Merauke dapat menutup tahun anggaran 2011 tanpa masalah yang berarti dan dengan harapan realisasi anggaran yang telah terserap sesuai dengan sasaran dan program yang ingin dicapai.

Kontributor: Aris Januardi, Ildafri, Tim KPPN Merauke