Liputan sosialisasi Perdirjean Perbendaharaan nomor PER-65/PB/2010
Sumbawa Besar, djpbn.kemenkeu.go.id – “Kita masih mempunyai sisa waktu kurang lebih 2 bulan lagi untuk menyerap anggaran dari DIPA satker Bapak dan Ibu sekalian,” kata Plh. Kepala KPPN Sumbawa Besar, Endang Hendra. “Jangan sampai terjadi penumpukan pengajuan SPM seperti tahun-tahun sebelumnya,” lanjut Endang saat membuka acara sosialisasi Perdirjen nomor PER-65/PB/2010, Selasa (25/10).

Acara sosialisasi perdirjen yang diselenggarakan di Hotel Sernu Sumbawa Besar tersebut dihadiri oleh sekita 120 orang peserta yang terdiri dari kuasa pengguna anggaran, bendahara dan operator SAKPA satuan kerja. Di samping acara sosialisasi perdirjen, kepada para peserta diberikan pelatihan SAKPA dan sosialisasi SPAN.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Sumbawa Besar, Soepriono, menekankan pentingnya posisi SAK UAKPA dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat kementerian/lembaga. “Dibutuhkan keseriusan dan kesungguhan dari para penanggung jawab dan petugas SAI satker lingkup pembayaran KPPN Sumbawa Besar dalam mengusung target opini wajar tanpa pengecualian (WTP-red) atas laporan keuangan,” kata Soepriono. Sementara itu Kepala Seksi Bank/Giro Pos KPPN Sumbawa Besar, Heru Wahyono, memaparkan permasalahan masih sering terjadinya kesalahan nomor rekening pada SPM.

“Jangan biarkan proses pencairan dana dari SP2D yang diterbitkan KPPN terlambat diterima oleh yang bersangkutan,” kata  Heru Wahyono. “Para KPA dan bendahara harus memastikan nama dan nomor rekening yang menjadi lampiran SPM adalah rekening aktif dan betul. Mengingat dana retur yang terhimpun di BO I (Bank Mandiri) saat ini cukup besar disebabkan rekening penerima pasif dan salah nama dan nomor rekening,” lanjutnya.

”Dengan dana retur yang semakin besar, bukan hanya menghambat pemanfaatan dana tersebut oleh yang bersangkutan tapi juga dana retur tersebut menjadi dana mengganggur atau tidak produktif di rekening penampungan retur BO I,” tambahnya.

Di samping mendengarkan pemaparan peraturan tersebut, para peserta juga mengikuti pelatihan SAKPA dan sosialisasi SPAN dan aplikasi SAKTI. Pelatihan SAKPA dipandu oleh penyuluh perbendaharaan KPPN Sumbawa Besar, Agus Iman Santoso. Sementara sosialisasi SPAN dan aplikasi SAKTI disampaikan oleh Duta SPAN Unit KPPN Sumbawa Besar, Endang Hendar.

Sosialisasi SPAN dan aplikasi SAKTI tersebut bertujuan memberikan gambaran kepada para satker tentang sistem perbendaharaan dan anggaran negara serta aplikasi instansi yang akan digunakan oleh para satker. Efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara merupakan tujuan pertama dari SPAN. Penyempurnaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi keuangan negara yang terintegrasi, tersedianya informasi yang komprehensif dan tepat waktu serta memudahkan dalam pengambilan keputusan adalah beberapa tujuan berikutnya dari SPAN. Dalam kaitannya dengan implementasi SPAN untuk satker  juga disediakan sebuah Aplikasi SAKTI untuk mengintegrasikan semua database dalam rangka pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara.

“Bapak dan Ibu saat ini agak repot mengingat sedemikian beraneka ragam aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan di kantor masing-masing. Ke depan, semua aplikasi tersebut akan digabung menjadi satu aplikasi yaitu aplikasi SAKTI. Saat ini masih dalam tahap pengembangan dan rencananya akan diujicobakan pada tahun depan,” kata Endang Hendar.

Agus Iman Santoso –kontributor  KPPN Sumbawa Besar, Editor : Bambang Kismanto

Liputan   Sosialisasi   Percepatan Penyerapan Anggaran  TA 2011
Jogjakarta, perbendaharaan.go.id - Sampai dengan akhir triwulan III TA 2011  Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mencatat jumlah realisasi anggaran sebesar Rp 3.794,47 atau 53,35% dari pagu senilai Rp 7.112,6 yang tersebar di 44 Kementerian/Lembaga. Jumlah realisasi anggaran itu masih lebih tinggi dari penyerapan tingkat nasional yang sampai dengan triwulan kegita mencapai 47,29%.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Hendro Baskoro dalam kegiatan Sosialisasi Percepatan Penyerapan Anggaran TA 2011, Rabu (12/10), di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Acara dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dilingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu wilayah pembayaran KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates.

Lebih Lanjut Hendro Baskoro menjelaskan bahwa realisasi anggaran setiap tahun menjadi issue yang menarik perhatian berbagai pihak. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena realisasi anggaran berkaitan dengan fungsi APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan yang semakin merata, dan stabilitas ekonomi.

Lambatnya penyerapan anggaran sudah tentu akan mempengaruhi pelaksanaan program pemerintah dalam kebijakan alokasi anggaran yang diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), dan mengurangi kemiskinan (pro poor), serta mendukung pembangunan daerah.

Pada kesempatan itu juga Hendro Baskoro mengingatkan kepada semua Kuasa Pengguna Anggaran, terutama satker yang sampai dengan triwulan III ini penyerapannya masih rendah (dibawah rata-rata nasional), agar melakukan evaluasi dan segera mengambil langkah-langkah untuk  mempercepat proses penyerapan.

Komitmen Kanwil dan KPPN siap untuk bekerja sama dan melakukan pendampingan terhadap satker yang mempunyai masalah, sehingga diharapkan sampai dengan akhir tahun nanti tingkat penyerapan rata-rata bisa diatas 90%.
Sebelum acara sosialisasi dimulai terlebih dahulu dilakukan pemberian piagam penghargaan kepada satker yang sampai dengan akhir triwulan III mempunyai realisasi yang cukup tinggi, yaitu :
Peringkat 3 (tiga) terbaik penyerapan anggaran untuk kategori DIPA KD:

• Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Wonosari (91,9%);
• Direktorat Binmas POLDA D.I. Yogyakarta (86,8%);
• Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman (86,7%).

Peringkat 3 (tiga) terbaik penyerapan anggaran untuk kategori DIPA TP :

• Dinas Sosial Provinsi DIY (96,5%);
• Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kulon Progo (94,5%);
• Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Gunung Kidul (93,3%).

Peringkat 3 (tiga) terbaik penyerapan anggaran untuk kategori DIPA KP :

• Pembangunan Infra Struktur Pedesaan Kab. Sleman (99,8%);
• Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta (86,2%);
• Pangkalan Udara (LANUD) Adi Sutjipto Yogyakarta (81,3%).

Peringkat 3 (tiga) terbaik penyerapan anggaran untuk kategori DIPA DK :

• Dinas Pariwisata Provinsi D.I.Yogyakarta (97,2%);
• Kantor Arsip Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta (90,3%);
• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi D.I. Yogyakarta (84,2%).

Peringkat 3 (tiga) terbaik penyerapan anggaran untuk kategori DIPA UB :

• Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Gunung Kidul  (98,5%);
• Balai Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan  dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo (96,2%);
• Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul (81,3%).

Pemberian penghargaan tersebut sebagai apresiasi kepada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah melakukan penyerapan anggaran yang cukup tinggi dan memberikan motivasi kepada satuan kerja yang sampai dengan triwulan ketiga ini masih mempunyai tingkat penyerapan anggaran yang rendah, sehingga diharapkan dapat mendorong percepatan penyerapan pada triwulan yang terakhir, yang pada akhirnya target penyerapan akhir tahun anggaran bisa diatas 90%.


Oleh : Kontributor Kantor Wilayah Provinsi Yogyakarta.

Liputan pembekalan duta SAI KPPN Tarakan

Tarakan, djpbn.kemenkeu.go.id - Letak  antor satuan kerja (satker) yang terpisahkan oleh lautan dari KPPN seringkali menjadi kendala tersendiri untuk melakukan rekonsiliasi. Tidak mengherankan jika kemudian banyak satker yang tidak bisa melakukan rekonsiliasi secara rutin dan tepat waktu. Untuk mengatasi kendala komunikasi dan koordinasi  dengan satuan kerja seperti itu KPPN Tarakan mengangkat petugas satker Badan Pusat Statistik  Kabupaten Malinau, MAN Tanjung Palas Kab. Bulungan dan KPU Kabupaten Tanatidung sebagai duta SAI.

Ketiga satker tersebut dipilih karena prestasinya dalam hal rekonsiliasi. Ketiganya menempati urutan tiga terbaik dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban dan rekonsiliasi. Mereka bertugas membantu satuan kerja yang lainnya yang satu pulau dalam menyusun laporan dan melakukan rekonsiliasi.

Untuk memenuhi kebutuhan standar bagi duta SAI, KPPN Tarakan menyelenggarakan bimbingan teknik kepada para petugas dari ketiga satker tersebut. Secara intensif mereka diberi bimbingan tentang  meng-install aplikasi SAKPA, meng-update Aplikasi,  trouble shoulting, dan teknik menyusun LPJ yang  benar. Disamping materi di atas terhadap peserta juga sosialisasi tentang administrasi dan pelaporan SKPA serta overview  program SPAN termasuk Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Seluruh petugas duta SAI hadir dalam pelatihan yang dilaksanakan tanggal 8 Oktober 2011 di Aula KPP Tarakan tersebut.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Tarakan, Hartana,   yang didampingi kepala seksi verifikasi dan akuntansi, Dewa Putu Suartha, berharap pelatihan tersebut dapat memberikan bekl yang cukup bagi mitrakerjanya itu. Dia juga mengharapkan duta SAI dapat membantu KPPN dalam berperan sebagai guru bagi satker dengan membantu menjelaskan dan membimbing teman-teman satker lain baik rekonsiliasi, penyusunan LPJ maupun pengiriman data via email,  dan terus melakukan koordinasi  baik dengan satker yang ada pada wilayahnya maupun dengan pihak KPPN Tarakan.

Oleh : Dewa Putu Suartha – KontributorKPPN Tarakan, Editor : Bambang Kismanto

Liputan Rapat Koordinasi Bank Indonesia, KPPN Samarinda, Kanwil DJPB Prov Kaltim, Bank Operasional Persepsi dan Pos.
Samarinda,perbendaharaan.go.id. “ Serahkan semua pekerjaan pada ahlinya,” demikian diungkapkan oleh Pimpinan Bank Indonesia Samarinda Androecia Darwis dalam membuka acara Rapat Koordinasi antara Bank Indonesia Samarinda, KPPN Samarinda, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Kalimantan Timur, Bank-Bank Persepsi ,Bank Operasional III, dan Kantor Pos,  dalam lingkup wilayah keja KPPN Samarinda, Senin (4/10), di Aula Bank Indonesia Samarinda. Acara ini digagas oleh Bank Indonesia Samarinda bekerja sama dengan  KPPN Samarinda.

Rapat Koordinasi ini membahas beberapa hal yang menyangkut penerimaan dan pelimpahan Negara, diantaranya adalah reversal, BI RTGS ( Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, suatu sistem transfer dana elektronik –red. ), pengelolaan Kas, perjanjian jasa pelayanan perbankan, dan pelimpahan penerimaan negara. Bagi KPPN Samarinda, pertemuan ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya di wilayah pembayaran Kota Bontang pada tanggal  22 dan 23 September 2011.

Acara Rapat Koordinasi ini dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama merupakan pengantar dari  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Abdullah Nanung. Dalam pengantarnya, Kepala Kanwil menyampaikan bahwa pengeloaan kas merupakan amanat dari Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam kesempatan ini beliau juga menyampaikan bahwa diperlukan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kas.

Sesi kedua adalah pemaparan materi terkait penerimaan negara. Materi pertama tentang refresh tugas-tugas bank persepsi dan pos yang disampaikan oleh Kepala KPPN Samarinda Widoyoko Sapto Putro. Materi kedua tentang BI RTGS yang disampaikan oleh Kasi Layanan Nasabah dan Penyelenggaraan Kliring BI Samarinda Slamet Sudiarto dan  Materi terakhir tentang  tata cara pembukuan reversal, perjanjian jasa pelayanan perbankan, dan pelimpahan penerimaan negara yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bank/Pos KPPN Samarinda Nazuar.

Sesi ketiga adalah sesi tanya jawab. Peserta rapat rata-rata menanyakan tentang teknis-teknis pelaksaan pelimpahan negara dan BI RTGS. Antusiasme peserta dalam sesi ini sangat tinggi dilihat dari banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan.

Kesan peserta ( Bank-Bank Persepsi dan Giro Pos red. ) sangat baik terhadap acara ini. Seperti yang diungkapkan Dini dari BPD Kaltim Cabang Bontang  “ Saya sangat senang karena selama ini komunikasi kita ( BI,Bank, Pos dan KPPN red.) bisa lebih baik lagi terutama dalam konsultasi apalagi mereka sangat open “. Senada dengan Dini, Vivi dari Bank Mandiri Cabang Bontang “ Saya rasa cukup baik ya karena kita lebih ngerti proses-prosesnya dan  alur-alurnya”.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan ketaatan bank persepsi terhadap jam-jam pelimpahan sehingga tidak terjadi keterlambatan pelimpahan penerimaan negara.

Oleh: Vina Eriyandi – Kontributor KPPN Samarinda

Liputan GKM SPAN di KPPN Malang
Malang, perbendaharaan.go.id – “KPPN Malang: Luar biasa…”, Siap berubah: bisa…bisa…bisa…yes…” itulah sepenggal yel-yel yang diteriakkan oleh pegawai KPPN Malang dalam acara Gugus Kendali Mutu (GKM) SPAN,  di aula KPPN Malang, Jumat (7/10).  Acara dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Malang, Teguh Dwi Nugroho. Hadir pada acara tersebut Kasubdit Transformasi Proses Bisnis Internal, Saiful Islam, beserta Tim Proses Bisnis Manajemen Pembayaran. Kedatangan tim ini selain memenuhi undangan Kepala KPPN Malang juga dalam rangka pelaksanaan site visit penyempurnaan proses bisnis manajemen pembayaran.

Sebelum GKM dimulai, tim manajemen pembayaran mengadakan diskusi dan wawancara kepada pegawai front office dan Kepala Seksi Pencairan Dana. Kendala-kendala yang dihadapi KPPN dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari khususnya mengenai satker Badan Layanan Umum, serta pelaksanaan pembayaran dana Bantuan Luar Negeri dengan mekanisme reksus (rekening Khusus) menjadi topik diskusi. Hal itu dilakukan bertujuan agar Tim dapat menghimpun hal-hal yang belum terakomodir dalam rangka penyempurnaan proses bisnis terutama di dalam manajemen pembayaran.

Dalam pembukaannya Teguh Dwi Nugroho mengatakan bahwa SPAN ini diibaratkan sebuah pesawat yang akan landing, supaya landing-nya itu bisa smooth tanpa goncangan, diperlukan sebuah sosialisasi yang intens. Untuk itulah GKM SPAN dilaksanakan, tegasnya. Setelah pembukaan, materi overview dan perkembangan SPAN secara umum disampaikan oleh Saiful Islam. Saiful berpesan kepada seluruh pegawai agar tidak perlu takut dan khawatir terhadap Implementasi SPAN, karena semua pegawai rencananya akan di training, baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung, tujuannya agar semua pegawai bisa saling menggantikan.

Materi manajemen pembayaran disampaikan oleh Rahadian Setyo Noegroho didampingi oleh Dicky Zakhria Iman. Dalam penyampaian materi ini dijelaskan perkembangan perubahan manajemen pembayaran dalam SPAN, yang meliputi, penyempurnaan koneksiktas antara satker dan KPPN, Penyempurnaan proses bisnis pembayaran, penerapan jatuh tempo tagihan, penyempurnaan pola koneksitas antara manajemen pembayaran  dengan perbankan, less paper workflow manajemen pembayaran.  

Di akhir sesi acara dilakukan penyerahan souvenir kenang-kenangan dari Kasubdit Transformasi Proses Bisnis Internal kepada Kepala KPPN Malang. Diharapkan dengan adanya GKM ini bisa menambah semangat optimisme menghadapi Implementasi SPAN serta meningkatkan pengetahun pegawai khususnya mengenai manajemen pembayaran.


Oleh: Fajar Wahyu Dani, DSK Jawa Timur

Liputan Rapat Koordinasi Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh kembali menggelar Rapat Koordinasi Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh pada tanggal 16 sampai dengan 18 September 2011, di Hotel The Pade, Aceh Besar. Dengan semangat menuntaskan tahun anggaran 2011,  rakor kali ini mengusung tema “Satukan Langkah Untuk Percepatan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 dan Peningkatan Kualitas Layanan Kepada Stake Holders”.

Rakor diikuti oleh para pejabat eselon III dan IV dari seluruh KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Berbagai permasalahan dan program kerja dibahas oleh para peserta, sehingga menghasilkan rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti khususnya oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan pada umumnya.

Sesuai dengan tradisi Provinsi Aceh “Pemulia Jamee Adat Geutanyo” yang mempunyai arti “Memuliakan Tamu Adalah Adat Kita” Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Agus Santoso menyambut kedatangan peserta rapat koordinasi. Dalam kata sambutannya, Agus mengatakan bahwa kita dituntut untuk siap dalam mengahadapi perubahan dan mendukung implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Selain itu, Agus juga menghimbau agar kita lebih memperhatikan capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Kanwil dan KPPN yang masih berwarna merah.

Dalam rapat koordinasi tersebut turut hadir Kepala PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Banda Aceh selaku mitra kerja Bank Operasional I dan  Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Banda Aceh. Dalam sambutannya Kepala PT. Bank Mandiri Cabang Banda Aceh menyampaikan informasi kepada peserta rapat koordinasi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bank Mandiri sebagai mitra kerja KPPN, yaitu masih terdapat Satuan Kerja yang memiliki rekening pasif, kemudian banyak ditemukan kesalahan

nomor dan nama rekening penerima yang mengakibatkan semakin banyak SP2D yang diretur ke KPPN.

Rapat koordinasi lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, dibagi menjadi 4 (empat) komisi. Komisi A membahas menganai evaluasi kinerja pelaksanaan Bagian Umum dan Persiapan Akhir TA 2011. Komisi B membahas mengenai evaluasi kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Persiapan Akhir TA 2011. Komisi C membahas mengenai evaluasi kinerja Pembinaan Perbendaharaan dan Persiapan Akhir TA 2011. Terakhir, Komisi D membahas mengenai evaluasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan dan Persiapan Akhir TA 2011

Dalam rapat koordinasi tersebut juga diberikan piagam dan hadiah terhadap KPPN yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan hasil pembinaan tahap I oleh Tim Terpadu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh pada periode November 2010 sampai dengan April 2011. Penghargaan peringkat pertama diraih oleh KPPN Takengon dan peringkat kedua diraih oleh KPPN Langsa.

Dalam kesempatan tersebut perwakilan KPPN Banda Aceh dan KPPN Lhokseumawe diberikan kesempatan untuk mempresentasikan inovasi/produk kreativitasnya. KPPN Banda Aceh mempresentasikan  aplikasi/program pemantauan rekonsiliasi SP2D oleh Dony Maha Putra. Sedangkan KPPN Lhokseumawe mempresentasikan Aplikasi Pembukuan Bendahara Sederhana (SIBUNDA HANA) oleh Arsyal.

Seluruh peserta Rakor mengharapkan setelah berakhirnya kegiatan rapat koordinasi ini,  seluruh jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh senantiasa selalu bekerja sama dan saling berbagi pengetahuan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Selain itu, dengan diberikannya pengharagaan kepada KPPN dengan kinerja terbaik, semoga dapat memacu KPPN lainnya untuk terus meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh: Sachrul Damhudi dan Yasmi (Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)

Pare pare, djpbn.kemenkeu.go.id – Gugus kendali mutu (GKM) merupakan suatu sarana guna membahas berbagai masalah yang timbul baik dalam pelaksanaan pekerjaan rutin maupun membahas hal-hal baru yang muncul. GKM juga bisa digunakan sebagai sosialisasi ataupun penyampaian berbagai informasi dan peraturan-peraturan baru. Di Parepare, SPAN pun disosialisasi pada GKM ini, Selasa, 27 September 2011.

GKM SPAN ini baru kami adakan karena adanya kesibukan rutinitas, jadi baru bisa dilaksanakan sekarang,” ungkap Duta SPAN Unit KPPN Parepare, Imam Syaroni. Selanjutnya, dalam kesempatan pertama, Kepala KPPN, Mattaro Nurdin Arta, menerangkan materi service excellent. Materi service excellent ini sangat penting untuk diberikan kepada pegawai karena merupakan dasar atau  software dalam melayani stakeholders dengan baik.

“Servis excellent itu software dalam kita melayani stakeholders,” kata Mattaro Nurdin Arta. Setelah pemaparan service excelent dari kepala KPPN selama 30 menit, acara dilanjutkan dengan pemaparan overview SPAN kepada seluruh staff KPPN Parepare. Imam yang juga duta SPAN unit KPPN mengatakan dalam paparanya DSU menjelaskan bahwa kunci sukses menghadapi perubahan adalah kemampuan bertransisi.

“Kunci sukses menghadapi perubahan adalah kemampuan bertransisi,” kata Imam Syahroni.Ia juga menjelaskan gambaran umum SPAN, teknologi informasi yang berkaitan dengan SPAN, dan sekilas perubahan business process. Di samping itu dijelaskan pentingnya melakukan persiapan untuk menghadapi pelaksanaan SPAN oleh seluruh pegawai.

“Yang terpenting adalah menekankan kepada pegawai tentang pentingnya kesiapan untuk menerima perubahan,” tambah Syahroni saat memaparkan materi overview SPAN. Ia juga mengajak untuk optimis akan keberhasilan kesiapan perubahan mindset pegawai untuk menerima perubahan ke arah yang lebih baik yaitu implementasi SPAN.

Oleh: Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare, Editor : Bambang Kismanto

Liputan sosialisasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai standar akuntansi pemerintah
Painan, djpbn.kemenkeu.go.id - Tuntutan akan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) menjadikan seluruh unit instansi pemerintahan harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP). Untuk mencapai hal tersebut, KPPN Painan mengadakan kegiatan bertajuk ‘Sosialisasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Menuju LKPP yang Akurat dan Tepat Waktu’. Kegiatan tersebut  yang diikuti oleh seluruh satuan kerja (satker) wilayah pembayaran KPPN Painan.

 Penyusunan LKPP tidak terlepas dari peranan penting yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja pemerintah dalam mengelola dana pemerintah pusat. Konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan dilakukan dari level yang paling bawah, yakni satuan kerja, dan berlanjut secara berjenjang melalui kantor wilayah, eselon I, hingga ke kantor pusat dan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan bendahara umum negara yang khusus dijalankan oleh Kementerian Keuangan.

KPPN Painan, sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan ruang lingkup kerja 54 satuan kerja dan 68 DIPA, mempunyai tanggung jawab membina seluruh satuan kerja tersebut dalam rangka pencapaian opini LKPP yang lebih baik lagi. Oleh karena itulah, pada tanggal 28-29 September 2011 yang lalu, KPPN Painan mengadakan acara sosialisasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP) menuju LKPP yang akurat dan tepat waktu.

Acara ini merupakan kegiatan yang memang sudah direncanakan oleh KPPN Painan pada tahun 2011 ini. Sosialisasi berlangsung selama dua hari dengan peserta yang berbeda di ruang aula KPPN Painan. Pada hari Rabu, 28 September 2011, sosialisasi diikuti oleh 23 satker dari unit selain Kementerian Agama (dihadiri 38 orang peserta) dan pada hari Kamis, 29 September 2011, diikuti oleh 34 satker (dihadiri 51 orang peserta) dari satker Kementerian Agama. Dari dua hari pelaksanaan kegiatan ini memang belum seluruh satuan kerja yang ada di ruang lingkup KPPN Painan dapat menghadirinya, terdapat 4 satker yang berhalangan hadir. Bagi satker yang tidak hadir, dapat sewaktu-waktu konsultasi bimbingan teknis kepada customer service KPPN Painan.

Sosialisasi ini dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama merupakan pembukaan dan Pandangan Umum Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang diisi pengisi acara Hendi Mulya, plh. Kepala KPPN Painan dan Totok Iman Santoso, Kasubbag Umum KPPN Painan. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi kedua berupa materi pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga (PER-65/PB/2010) serta diskusi tanya jawab dengan narasumber Mukhlis dari Kanwil DJPBN Provinsi Sumbar dan moderator Mardani. Pada sesi ketiga, materi evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi dan laporan pertanggung jawaban bendahara serta diskusi tanya jawab disampaikan oleh narasumber Hendi Mulya dan moderator Mardani.

Sesi materi yang lebih teknis, yakni aplikasi SPM 2011 dan SAKPA 2011, disampaikan pada sesi terakhir setelah istirahat siang. Pada sesi ini, satker diajarkan kembali mengenai penggunaan aplikasi perbendaharaan dalam proses penyusunan laporan keuangan oleh Yudi Subiantoro dan Werdha Candratrilaksita. Sesi ini juga memberikan pengarahan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan dan sering menjadi kesalahan satker dalam melakukan pengoperasian aplikasi perbendaharaan tersebut.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi, satker yang ada pada ruang lingkup KPPN Painan dapat memahami bagaimana proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntasi pemerintah. Apabila sudah terpenuhi standar ini, maka tentunya hal ini akan memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan kualitas LKPP.

Oleh : Anas Isnaeni – kontributor KPPN Painan, Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan