Liputan kunjungan Direktur Jenderal Perbendaharaan di Medan Sumatera Utara
Medan, djpbn.kemenkeu.go.id - Rendahnya penyerapan anggaran semester I tahun anggaran 2011 khususnya untuk anggaran belanja barang dan belanja modal menjadi permasalahan besar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tercatat hingga bulan Juni 2011 realisasi baru mencapai 31,6% dari pagu anggaran 1.209 trilyun rupiah. Angka penyerapan tersebut didominasi oleh  pembayaran belanja pegawai, tunggakan hutang dan  belanja subsidi. Sedangkan realisasi belanja barang dan belanja modal jauh dibawah presentasi realisasi untuk periode yang sama pada tahun lalu.  Menyadari fenomena tersebut, Dirjen Perbendaharaan mengunjungi daerah-daerah, termasuk Medan, Sumatera Utara untuk menyelesaikan permasalah tersebut sekaligus membuka acara sosialisasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), reward and punishment, dan percepatan penyerapan anggaran tahun 2011, Kamis (23/6) di Medan Sumatera Utara.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto, didampingi Direktur Pelaksanaan Anggaran, Tri Buwono Tunggal , Direktur Sistem Penganggaran DJA, Rakhmat , dan Direktur Sistem Perbendaharaan, Abdurrahman Ritonga. Sebagai peserta sosialisasi ini adalah Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya dan para kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) satuan kerja di wilayah kerja Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Utara. Sekitar seribu undangan memenuhi Ballroom Hotel JW Marriot Medan mengikuti sosialisasi tersebut.

Melalui sambutannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Sprijanto, menekankan untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terkait peraturan-peraturan yang berkenaan  dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Beliau menyatakan bahwa dengan terbitnya PP Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), pelaksanaan reformasi perencanaan dan penganggaran yang dibangun saat ini menjadi lebih terarah dan lebih sesuai dengan kondisi sekarang. Di sisi lain, revisi anggaran oleh K/L diharapkan mampu mendorong efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

Orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan itu menjelaskan bahwa  reward akan diberikan kepada kementerian atau lembaga yang mampu mengoptimalkan APBN tahun lalu.Sementara, masih kata beliau, punishment berupa pemotongan pagu belanja akan dikenakan pada kementerian atau lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja pada tahun sebelumnya. Dalam rangka mendukung percepatan penyerapan anggaran, beliau juga menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan telah membangun sistem monitoring dan evaluasi (Monev) penyerapan anggaran untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam penyerapan anggaran dan merumuskan solusi serta tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan tersebut.

Dalam kesempatan ini, Agus Suprijanto juga menyempatkan diri untuk mengunjungi dan berbincang-bincang dengan pegawai kantor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, KPPN Medan I dan Medan II.

“Bersiap-siaplah untuk pelaksanaan SPAN,” ujarnya dalam kesempatan bertatap muka dengan para pegawai. Kehadiran Direktur Jenderal, tentu saja memberi semangat bagi seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.

Oleh : Ma’ruf – kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan sosialisasi Monev Penyerapan Anggaran KPPN Parepare
Parepare, djpbn.kemenkeu.go.id – Sebanyak 250 petugas dari 138 satuan kerja hadiri acara dalam acara Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Semester I Tahun 2011 oleh KPPN Parepare, Kamis (14/7).
Acara yang bertempat di aula KPPN Parepare ini diselenggarakan  bekerjasama antara KPPN Parepare  dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sulawesi Selatan. Sosialisasi ini adalah salah satu bentuk upaya percepatan penyerapan anggaran oleh satuan kerja agar optimal dan efektif.

“Kinerja kementerian negara dan lembaga juga dinilai dari (tingkat-red) penyerapan APBN yang mereka lakukan,” kata Mattaro Nurdin Arta, Kepala KPPN Parepare. “APBN merupakan salah satu stimulus ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” lanjunya. “Oleh karena itu segera realisasikan anggaran Bapak  dan Ibu guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi mikro dan pertumbuhan ekonomi makro di negeri ini,” tambahnya lagi saat membuka acara sosialisasi.

Dalam kesempatan itu, KPPN Parepare menayangkan 10 besar satker yang penyerapan anggarannya paling tinggi. Kepala KPPN yang baru sebulan menjabat di Parepare itu memberikan apresiasi positif kepada mereka. Di samping itu kepala KPPN juga menyampaikan bahwa bagi satuan kerja tingkat penyerapan anggarannya rendah akan mendapatkan peringatan.

Menurut narasumber dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Husni, aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan salah satu aplikasi yang sangat membantu tugas KPPN. Ia berfungsi untuk memonitor jumlah dan prosentase penyerapan satker. Di samping itu aplikasi monev menjadi sumber data dalam yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh pimpinan Ditjen Perbendaharaan dalam memberikan solusi atas masalah yang dihadapi satker.

Di sampaing acara sosialisasi aplikasi monev, Mattaro Nurdin Arta juga memperkenalkan inovasi layanan KPPN Parepare berupa ‘Clinic Perbendaharaan’.

 “Clinic Perbendaharaan nanti akan dibentuk dan diisi oleh ‘dokter-dokter’ yang handal dari staf KPPN Parepare,” kata Kepala KPPN Parepare. “Mereka akan membedah semua permasalahan perbendaharaan untuk mendapatkan solusi yang terbaik dan memuaskan bagi satker,” tambahnya.

Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan rakor KPPN Wamena
Wamena, djpbn.kemenkeu.go.id –Penyerapan anggaran adalah salah satu persoalan yang cukup krusial dalam pengelolaan APBN. Ia menjadi tolok ukur kinerja instansi pemerintah. Sebagai kuasa bendahara umum Negara di daerah, KPPN mempunyai tugas menyukseskan pengelolaan APBN tersebut. Salah satu upayanya adalah mendorong percepatan penyerapan anggaran bagi satuan kerja yang ada di wilayah pembayarannya. Karenanya, KPPN Wamena menyelenggarakan rapat koordinasi dengan para pimpinan satuan kerja, Selasa, 5 Juli 2011.

Hadir dalam acara tersebut adalah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono dan tim monitoring dan evaluasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Hadir sebagai peserta adalah sekretaris daerah dari delapan kabupaten dan kepala KPA yang tingkat penyerapannya di bawah 40%.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, melalui sambutannya menjelaskan latar belakang diadakannya rapat koordinasi tersebut. Di antaranya adalah masih belum tercapainya target  penyerapan anggaran dari target nasional yang ditetapkan sebesar 40%. 

“Secara makro ekonomi penyerapan DIPA berarti menambah jumlah uang beredar di daerah bersangkutan. (Penyerapan anggaran - red) untuk kegiatan yang bersifat konstruksi fisik berarti penyerapan tenaga kerja atau mengurangi pengangguran,” kata Bjardianto. “Diharapkan dengan meningkatnya perputaran uang daerah mampu mendorong pertumbuhan sektor riil,” lanjutnya.

Hal yang tak kalah penting lainnya menurut beliau adalah program-program sektoral seperti pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan kesehatan. Semakin cepat program tersebut terealisir semakin cepat pula masyarakat menikmati manfaat output maupun outcome program berkenaan. Dari segi penatausahaan dokumen, percepatan penyerapan anggaran berarti mengurangi penumpukan tagihan kepada negara pada akhir tahun. Dari sisi pengelolaan kas umum Negara, dengan penyerapan yang merata dan tidak menumpuk di akhir tahun maka membuat arus kas keluar dibanding arus kas masuk menjadi stabil sehingga mempermudah pengelolaan keuangan di tingkat pusat.   

"Kalo ada masalah mekanisme pencairan dana baik dari sisi peraturan maupun aplikasi silahkan hubungi KPPN, kami akan bantu sepenuhnya, "pesan orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua itu kepada peserta. “KPPN Wamena siap membantu, tanpa dipungut biaya,” lanjutnya. 

Sementara itu Kepala Bidang Pelaksana Anggaran, Teddy, memberikan analisa mengenai penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat penyerapan anggaran. Disampaikan pula bahwa sekda memiliki peran yang krusial dalam rangka percepatan penyerapan anggaran. Dikatakan bahwa satker yang penyerapannya rendah pada umumnya adalah satker dengan kewenangan TP maupun UB.  Kepala KPPN Wamena, Budi Utomo dalam paparannya juga menyampaikan hasil analisa terhadap kuisioner yang telah dikumpulkan dari satker. Berdasarkan kelompok permasalahan, masalah penganggaran merupakan permasalahan yang paling banyak dihadapi oleh responden dengan tingkat prosentase 32,59% diikuti dengan masalah pengelola keuangan yang mencapai 27,78%. Sedangkan berdasarkan rincian permasalahan yang terdiri dari 137 permasalahan, kurang memadainya jumlah panitia pengadaan yang bersertifikat merupakan masalah utama dengan prosentase pemilih 59,26%, urutan selanjutnya adalah masalah penyusunan pagu yang terlalu rendah dan tidak sesuai harga pasar sebanyak 44,44%  dan Kondisi geografis dimana mayoritas daerah di Papua harus ditempuh dengan transportasi udara sebesar  44,44 %. 2011.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang dipimpin langsung oleh Kakanwil Papua, disepakati untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan pemda yang dalam hal ini diwakili oleh sekda, terkait dengan rendahnya realisasi DIPA Satker dengan kode kewenangan UB dan TP. Selain itu, ada beberapa permasalahan yang akan diteruskan ke pusat, baik kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, maupun kementerian terkait. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adanya dana DIPA yang masih diblokir dari pusat ataupun yang ditunda pencairannya, masalah dana pendamping dari pemda pada program PNPM Mandiri, dan standar biaya umum yang tidak memadai dengan tingkat harga di wilayah pegunungan tengah Papua. Pertanyaan maupun usulan yang muncul pada sesi ini tentunya akan menjadi masukan yang penting bagi Ditjen Perbendaharaan, baik dari tingkat KPPN Wamena sampai dengan tingkat pusat dalam mencari solusi terkait dengan percepatan penyerapan anggaran.  

Pada kesempatan ini Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua juga menyampaikan informasi penting mengenai PMK Nomor 38/PMK.02/2011 yang berisi tentang hasil optimalisasi belanja dan penerapan reward and punishment. Dimana reward akan diberikan pada satker yang realisasi penyerapan anggaran tergolong tinggi dengan tambahan alokasi anggaran pada tahun mendatang, prioritas dalam pendanaan atas inisiatif baru, dan bermacam keuntungan lain yang bisa diperoleh. Adapun punishment yang diberikan adalah pengurangan alokasi anggaran tahun mendatang. 

Oleh : Yosi Rizal – Kontributor KPPN Wamena
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan workshop penyusunan LPJ bendahara oleh KPPN Bojonegoro
Bojonegoro, djpbn.kemenkeu.go.id – Bertanggung jawab, adalah dua kata yang sering bikin perasaan diliputi rasa takut. Apalagi dikaitkan dengan aktivitas keuangan Negara, benar-benar membuat jantung berdegup keras jika datang petugas pemeriksa keuangan. Namun, jika semuanya dikerjakan sesuai aturan yang benar dan pembukuan yang rapi serta sesuai standar akuntansi pemerintah, maka rasa takut dan jantung yang berdegup keras itu tidak akan muncul.

KPPN, sebagai kuasa bendahara umum negara di daerah, berkewajiban untuk menyelamatkan keuangan negara termasuk mengupayakan status wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah pusat. Oleh karenanya, Senin sampai Rabu, 20 – 22 Juni 2011, KPPN Bojonegoro mengadakan workshop penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara bagi satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro. Satuan kerja yang berada di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan tersebut masing-masing mengirim dua orang utusan yang terdiri atas bendahara dan operator.

Mengingat daya tampung ruang  aula KPPN Bojonegoro sangat terbatas, pelaksanaan workshop di bagi menjadi tiga kelas. Kelas dibagi berdasarkan berdasarkan kesamaan permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja. Pada hari pertama acara dihadiri oleh seratus persen peserta atau 22 satuan kerja. Hari kedua dihadiri oleh 20 satuan kerja dari 22 undangan yang dikirimkan. Sementara hari ketiga kembali dihadiri oleh seratus persen peserta.

“Rekonsiliasi yang telah dilakukan awal waktu maupun pengiriman LPJ bendahara, yang secara langsung memberikan kontribusi positif dalam penyusunan LKPP, sehingga BPK memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” kata kepala KPPN Bojonegoro dalam sambutannya. “Untuk memperoleh prestasi WDP tersebut bukanlah hal yang mudah, harus disertai dengan perjuangan yang berat,” lanjutnya. “Kami berharap pada tahun mendatang produk LKPP bisa lebih ditingkatkan status penilaianya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” tambahnya lagi.

Kepala KPPN Bojonegoro mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan status opini dari WDP menjadi WTP bukanlah mustahil, syaratnya mau berusaha keras, diantaranya adalah penyusunan LPJ bendahara dengan akurat dan tepat waktu. Untuk menjamin akurasi data perlu dilakukan rekonsiliasi internal sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN.

Menurut paparan Kepala KPPN Bojonegoro disebutkan bahwa tingkat akurasi laporan pertanggungjawaban bendahara satker yang disampaikan kepada KPPN Bojonegoro baru mencapai 60 %. Sebuah capaian yang perlu segera diperbaiki dan dicari akar permasalahan serta solusinya. Oleh karena itu kepala KPPN menyarankan agar dibuatkan sarana untuk mempermudah bendahara membukukan semua transaksi keuangannya sehingga penyusunan laporan pertanggungjawanan bendahara lebih akurat.

Acara workshop dipandu oleh team yang terdiri dari Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Supriyati, Siti Khunainah Hidayati, Gobel Astra Yudha, Sri Murti dan Dwi Ratnasari.

Dalam pemaparan materi,  team memberi saran kepada para peserta untuk memanfaatkan software aplikasi excel produk dari microsoft untuk mempermudah  proses penyusunan LPJ bendahara dengan pertimbangan bahwa aplikasi excel adalah produk aplikasi yang sudah sangat populer dan banyak digunakan untuk menyusun laporan dalam bentuk worksheet  ataupun grafik.

Oleh : Ari – Kontributor KPPN Bojonegoro
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan pelaksanaan layanan filial KPPN Tanjungpinang
Tanjungpinang, djpbn.kemenkeu.go.id – Layanan filial KPPN adalah satuan tugas yang melaksanakan kegiatan front office KPPN dan ditempatkan pada wilayah kerja KPPN dengan kriteria tertentu. Tujuan kebijakan ini adalah dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada mitra kerja. Layanan filial KPPN merupakan program unggulan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perbendaharaan negara di daerah terpencil yang jauh dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor kEP-41/PB/2011, KPPN Tanjungpinang ditetapkan sebagai KPPN yang menerapkan layanan filial KPPN di wilayah pulau Natuna yang berlokasi di Ranai. Pulau Natuna merupakan pulau paling utara di selat Karimata, disebelah utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan pulau Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau, dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Pulau Natuna juga berada pada jalur pelayaran internasional dan terkenal sebagai penghasil minyak bumi dan Gas.

Layanan filial KPPN Tanjungpinang di Ranai secara resmi beroperasi mulai hari Jumat, 1 Juli 2011 jam 07.30 WIB. Walaupun seremonial pembukaan layanan belum bisa dilaksanakan karena lokasi yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana serta jadwal persiapan yang singkat, pelayanan tetap dilaksanakan untuk memudahkan satuan kerja di pulau Natuna saat berhubungan dengan KPPN.

Salah satu alasan pulau Natuna dipilih dalam program layanan filial ini karena jarak yang jauh dari KPPN Tanjungpinang dan moda transportasi yang terbatas. Pembentukan layanan filial KPPN Tanjungpinang di pulau Natuna diawali dengan adanya tim dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau guna mengkaji layanan filial KPPN.

Dari sudut pandang satuan kerja, adanya layanan filial KPPN ini akan meningkatkan efisiensi baik waktu dan biaya karena biasanya satuan kerja mengajukan SPM dan rekonsiliasi laporan keuangan harus ke KPPN Tanjungpinang yang ditempuh dengan pesawat dengan harga tiket relatif mahal dan sedikitnya jadwal penerbangan sedangkan kalau ditempuh dengan kapal laut bisa memakan waktu 2 hari 1 malam.

Oleh : Imaddudin – Kontributor KPPN Tanjungpinang
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Ditjen Perbendaharaan Terbaru di KPPN Ambon
Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id – Tiada yang abadi kecuali ketidakabadian itu sendiri, begitu pula dengan regulasi-regulasi yang telah dihasilkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran yang mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Untuk itu, KPPN Ambon menyelenggarakan Sosialisasi peraturan-peraturan perbendaharaan terbaru kepada para Satuan Kerja (satker), Sabtu (18/6), di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan sinergi dan penyamaan persepsi untuk mewujudkan mekanisme saling uji (check and balance) antara Kuasa BUN didaerah dengan para stakeholders. Sebanyak 230 dari 270 satker yang diundang hadir dalam acara tersebut. Djemi Yohanes Rogi, Kepala KPPN Ambon dalam laporannya menyampaikan bahwa dengan diselenggarakannya sosialisasi ini, diharapkan akan berdampak pada kelancaran proses pencairan dana pada KPPN Ambon dan percepatan penyerapan anggaran serta peningkatan kualitas LKPP Kementerian Negara/Lembaga. Pada kesempatan tersebut, Djemi juga menyampaikan tentang operasional layanan filial KPPN Ambon di Namlea yang bertujuan untuk semakin mendekatkan layanan kepada mitra kerja di Pulau Buru dan rencana pemberian layanan khusus kepada para satker yang dinilai berprestasi dengan kriteria-kriteria tertentu.

Kemudian dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Hendro Baskoro menyampaikan hal-hal penting terkait dengan pelaksanaan sosialisasi antara lain: pertama, perlunya penerapan pola pemisahan kewenangan pengelolaan keuangan negara yang harus dilakukan secara konsisten. Kedua, menjamin terselenggaranya saling uji (check and balance) diantaranya dengan upaya penyempurnaan ketentuan dan juknis pelaksanaan anggaran, sehingga tercipta kesamaan persepsi dan peningkatan pemahaman. Ketiga, upaya peningkatan daya serap anggaran dan peningkatan koordinasi dengan satker dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran. Keempat, peningkatan layanan front office KPPN dengan adanya jaminan kepastian, seperti penolakan SPM dilakukan secara tertulis dan meminimalisir pengaduan satker. Kelima, layanan khusus KPPN sebagai bentuk reward kepada satker yang berprestasi dengan melakukan penilaian ketepatan dan kebenaran penyampaian laporan perencanaan kas, LPJ Bendahara Pengeluaran, rekonsiliasi dan penyerapan anggaran. Selanjutnya Hendro Baskoro mengharapkan, hendaknya kegiatan semacam ini agar dilakukan secara periodik pada masa-masa mendatang sehingga akan terus tercipta penyamaan pemahaman antara KPPN Ambon dengan para mitra kerjanya.

Selanjutnya sosialisasi dibagi dalam tiga sesi. Untuk sesi pertama diisi dengan materi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibawakan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana I, Joko Maryono, dipandu oleh Kepala KPPN Ambon Djemi Yohanes Rogi. Selanjutnya pada sesi kedua, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Ferdinand Andries membawakan materi tentang Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, kemudian sesi penutup diisi dengan penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-41/PB/2011 Tentang Penetapan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yang Menerapkan Layanan Filial oleh Kepala Subbagian Umum, Agus Hamzah. Para peserta terlihat antusias dalam menyimak materi, sehingga pada sesi tanya jawab terjadi dialog antara peserta dengan narasumber. Pada umumnya peserta menanyakan tentang perubahan-perubahan yang signifikan dalam PER-11/PB/2011 terkait dengan mekanisme Uang Persediaan terbaru dan sistem akuntansi berbasis akrual yang sudah harus diterapkan oleh para satker.

Oleh: Abd. Gafur – Kontributor KPPN Ambon

Liputan peluncuran Kartu KPPN Jambi Prioritas Rekonsiliasi
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – Semangat untuk menjadikan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) berstatus wajar tanpa pengecualian (WTP) terus digalakkan. KPPN Jambi, sebagai Kuasa BUN di daerah, ikut merasa bertanggung jawab atas hal tersebut. Untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut, KPPN Jambi meluncurkan kartu KPPN Jambi Prioritas bersamaan dengan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA.2011, tanggal 21 dan 22 Juni 2011 di aula KPPN Jambi.

Kartu KPPN Jambi Prioritas Rekonsiliasi diberikan kepada satker yang memiliki kinerja paling cepat melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan untuk periode Januari s.d. Mei 2011 yaitu Pengadilan Agama Muara Bulian, Pengadilan Agama Muara Bulian, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Berdasar penelitian terhadap pelaksanaan rekonsiliasi dari Bulan Januari s.d. Mei 2011, keenam satker tersebut sangat konsisten melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan pada hari pertama . Catatan penting lainnya adalah Satker Pengadilan Agama Muara Bulian dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi adalah termasuk dalam 12 satker terbaik yang memperoleh KPPN Jambi Award 2010 dalam kategori rekonsiliasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan . Sebelum dilakukan penyerahan Kartu KPPN Jambi Prioritas dilakukan dialog dengan petugas akuntansi dimaksud tentang kiat-kiat yang dilakukan sehingga selalu dapat melakukan rekonsiliasi pada hari pertama rekon dengan konsisten . Pak Budi dari Pengadilan Agama Muara Bulian mengungkapkan bahwa dia selalu datang pagi-pagi pada hari pertama rekonsiliasi untuk menghindari antrian. Untuk dapat melakukan rekon hari pertama, dia melakukan persiapan tiga hari sebelumnya dari mulai input dokumen sumber sampai rekon internal UAKPA dan UAKPB. Dukungan dari pimpinan juga memberikan motivasi tersendiri. Imbuh beliu penuh semangat.

Pemegang kartu KPPN JAMBI PRIORITAS Rekonsiliasi tersebut mendapat manfaat bebas antrian rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan, Prioritas utama rekonsiliasi via email, bebas antrian penyampaian LPJ Bendahara, dan prioritas utama konsultasi rekonsiliasi dan laporan keuangan.

Satker pemegang kartu dapat mempertahankannya selama mungkin namun apabila ada satker lain yang lebih berprestasi dari 6 pemegang kartu tersebut maka kartu tersebut akan berpindah ke satker lain. Satker yang memegang 6 kartu tersebut sampai akhir tahun akan dinobatkan sebagai satker dengan kinerja terbaik dalam rekonsiliasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan pada KPPN Jambi Award 2011. Kiranya kobaran api semangat enam satker pemegang KPPN Jambi Prioritas tersebut dapat membakar semangat 300 satker dalam wilayah pembayaran KPPN Jambi untuk berlomba-lomba untuk terdepan dalam rekonsiliasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Sebelum menyerahkan kartu tersebut, Kasi Vera mewakili kepala KPPN Jambi menyampaikan,” Bapak / ibu sekalian akan menjadi saksi apakah sampai akhir tahun 2011 ke-6 satker tersebut dapat mempertahankannya atau berpindah tangan ke satker lain”.

Di samping kartu prioritas rekonsiliasi ada juga Kartu KPPN JAMBI PRIORITAS Pencairan Dana. Bagi pemegang kartu tersebut akan mendapatkan manfaat bebas antrian pengajuan SPM Gaji, bebas antrian pengajuan SPM Non Belanja Pegawai, bebas antrian pengajuan AFS,dan bebas antrian memperoleh layanan CSO. Kartu berlaku selama satu bulan, setelah itu akan dipilih kembali berdasarkan prestasi setiap satuan kerja dalam pencairan dana.

Dengan dikeluarkannya 2 produk Kartu KPPN JAMBI PRIORITAS tersebut, diharapkan dapat lebih memacu satker meraih prestasi lebih baik dalam pencairan dana dan rekonsiliasi.

Sementara itu saat membuka bimbingan teknis Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA.2011, Pjs. Kepala KPPN Jambi, Armizali, menyampaikan bahwa acara bimtek tersebut digelar untuk menjamin kesiapan satker dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Negara. Diharapkan kegiatan ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan LKKL dan LKPP yang WTP.

“Keberhasilan satker menyusun laporan keuangan yang akurat akan membantu KPPN meningkatkan kualitas LKPP KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah. Harapan kita bersama tahun anggaran 2011 semua kementerian dan lembaga mendapat opini WTP dari BPK,“ kata beliu.



Oleh: Nugroho ­- Kontributor KPPN Jambi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Perdirjen 65/PB/2010 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Lembaga dan Aplikasi AFS di KPPN Mamuju
Mamuju, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Mamuju menggelar Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 65/PB/2010 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Lembaga dan Aplikasi Forecasting Satker 2011, kamis (30/6), di Hotel Srikandi, Mamuju. Kegiatan tersebut dilangsungkan guna meningkatkan prosentasi realisasi APBN dan memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada stakeholder.

Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Mamuju. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Mamuju, Yoise Tandapai,SE,MM. mengucapkan terima kasih kepada seluruh satuan kerja karena berkat kerjasamanya KPPN Mamuju pada bulan Oktober 2011 akan menjadi KPPN Percontohan bersama dengan 4 KPPN lainya. Beliau juga mendorong satker agar meningkatkan presentasi realisasi pencairan dana yang sampai semester I ini belum mencapai 50 %. Berkaitan dengan realisasi anggaran, KPPN Mamuju mengedarkan kuisioner Penyerapan Anggaran Triwulan II kepada seluruh peserta. Kuisioner ini akan menjadi dasar bagi KPPN Mamuju untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh satker sekaligus untuk mengetahui hambatan satker dalam pencairan dana.

Menyinggung tentang pelayanan KPPN Mamuju, Kepala Kantor juga menginformasikan bahwa KPPN Mamuju akan memberikan reward kepada satuan kerja yang menduduki 5 besar terbaik dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan memberikan pelayanan prioritas, bebas dari antrian, cepat, dan tepat dalam mengurus segala administrasi keuangan satuan kerja. Dengan slogan “Mau Maju bersama KPPN Mamuju” Kepala KPPN membuka dengan resmi sosialisasi Perdirjen 65/PB/2010 dan Aplikasi AFS 2011.

Sosialisasi ini dimoderatori oleh Sugeng Prastowo,SE . Sebagai Narasumber adalah Yogi Bekti Swasana ,SH.MH untuk materi Perdirjend 65/PB/2010 sedangkan untuk Aplikasi Forecasting Satker dipercayakan kepada Haerul Anam dan Sapto Dwi Nurdianto,SE. Dalam pemaparannya, narasumber selain memberikan informasi  cara penyusunan Laporan Keuangan dan cara pembuatan Rencana Kas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada peserta agar selalu tanggap terhadap segala perubahan yang saat ini sedang berlangsung di tubuh Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya ikut mensukseskan program SPAN.

Selama mengikuti acara ini satuan kerja sangat antusias terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Salah satu pertanyaan yang  mendapat sambutan meriah adalah berkaitan dengan pencairan gaji 13 yang memang menjadi informasi yang sangat ditunggu oleh sebagian peserta. Hal lain yang cukup banyak mendapat perhatian adalah penyusunan AFS 2011, sebagai aplikasi yang relatif baru, narasumber dapat dengan baik memberikan informasi dan cara penyusunan AFS yang tepat dan benar.

Acara ini ditutup tepat pukul 16.00 WITA oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Sugeng Prastowo,SE. Sebelum mengakhiri acara, Kepala Seksi Verifikasi mengingatkan seluruh peserta untuk segera menyusun Laporan Keuangan Semester I .

Oleh: Yogi Bekti Swasana - Kontributor KPPN Mamuju