Laporan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id - Menuju LKPD yang WTP pada tahun 2011, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan berkerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur menghelat sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan mengambil tempat di Hotel Diamond Samarinda, acara yang dilaksanakan pada tanggal 24 - 27 Mei 2011 tersebut diikuti oleh 35 peserta dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, Abdullah Nanung, menegaskan bahwa pemerintah pusat telah melakukan beberapa langkah yang diperlukan dalam rangka mencapai LKPD yang WTP. Salah satunya yakni dengan memberikan bimbingan dan pembinaan agar mampu menumbuhkan optimisme seluruh pengelola keuangan negara, khususnya pemerintah daerah, bahwa penerapan akuntansi di pemerintahan adalah upaya terbaik dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel.

Selain itu, tambahnya, pemerintah pusat terus membangun sistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yakni dengan membangun infrastruktur yang diperlukan dalam implementasi akuntansi, termasuk melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan negara. “Dengan langkah-langkah yang dilakukan tersebut, LKPD tahun 2011 diharapkan dapat meraih predikat WTP,” harap Kakanwil.

Untuk diketahui bahwa hingga Juli 2010 tercatat 37 Pemerintah daerah yang mendapatkan opini disclaimer dan 22 Pemerintah Daerah berpredikat adverse. Hal ini tentu menjadi tantangan besar yang harus dihadapi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan dengan sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemda, maka target WTP untuk Laporan Keuangan tahun 2011 sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden akan mampu diraih. Arah pengelolaan keuangan negara menuju international best practices telah dimulai sejak diterbitkannya paket Perundang-undangan Keuangan Negara. Salah satu yang wajib dilakukan pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan peralihan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah melakukan pencatatan terhadap pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja secara akrual. Untuk melaksanakan perintah Undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan PP nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai jembatan penghubung antara pencatatan berbasis kas yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, menuju basis akrual sebagaimana diamanahkan Undang-undang. Namun sejak diterbitkannya PP nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti PP nomor 24 tahun 2005, maka seluruh pengakuan dan pengukuran pendapatan maupun belanja, secara bertahap dicatat secara akrual.

Secara substansi, SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah ditingkat daerah maupun pusat. Jika pada PP nomor 24 tahun 2005 berbasis kas menuju akrual atau yang lebih dikenal dengan cash towards accrual, maka dengan keluarnya PP nomor 71 tahun 2010, seluruh prinsip-prinsip akuntansi dalam SAP mengarah kepada akrual basis.

Setelah prosesi sambutan sekaligus arahan dari kakanwil, selanjutnya peserta mengikuti sesi materi yang disampaikan oleh nara sumber dari Kantor Pusat dan Kanwil. Selama sesi materi berlangsung, tidak jarang peserta menyela untuk memperdalam dan berdiskusi terhadap hal-hal yang disampaikan nara sumber. Melihat antusisme peserta, nara sumber yang pada awalnya hanya duduk berdiam diri, tertarik untuk bergerak berinteraksi dengan peserta. Banyak hal yang didiskusikan oleh peserta, termasuk terkait permasalahan-permasalahan teknis yang selama ini dihadapi Pemda.

Diakhir acara, seluruh peserta mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti sosialisasi SAP tahun 2011. Peserta maupun panitia, merasa sangat puas dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Di satau sisi peserta merasa dilayani dengan baik, sedangkan disislainnya panitia puas melihat antusisme peserta selama mengikuti kegiatan. Terlebih lagi, persepsi peserta terhadap pencatatan berbasis akrual yang diawal sesi sebagai suatu hal yang sulit dan menyulitkan, berubah menjadi hal yang mudah dan dapat diimplementasikan diinstitusinya. Dan pastinya semua pihak berharap, target LKPD yang WTP tahun 2011, khususnya untuk Provinsi Kalimantan Timur dapat tercapai.

Kontributor Kanwil Ditjen PBN Samarinda : Fajar Sidiq

Liputan pengambilan sumpah pegawai
Merauke, djpbn.kemenkeu.go.id –Jumat tanggal 10 Juni 2011 menjadi momentum bersejarah bagi beberapa pegawai KPPN Merauke. Di hadapan rohaniwan baik Islam maupun Kristen Portestan, mereka mengucapkan janji dan sumpah PNS.
Acara pengambilan sumpah/janji PNS yang dilaksanakan di aula KPPN Merauke itu diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kemudian  dengan membacakan nama-nama pegawai  yang akan di sumpah. Pengangkatan sumpah dipimpin langsung oleh  Kepala KPPN Merauke, Ander, diikuti oleh seluruh pegawai yang disumpah dan didampingi oleh dua orang rohaniwan dari Kementerian Agama Kabupaten Merauke, Sahbannur, rohaniwan bagi yang beragama Islam dan  Hendrik Belwawin, rohaniwan Kresten Protestan. Penandantangan  berita acara sumpah/janji disaksikan Arvis Ali Baso, Kepala Seksi Bendahara Umum dan Paulina Latupeirissa, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Secara simbolis penandatangan berita acara diwakili oleh dua orang pegawai yang telah disumpah yaitu satu orang dari agama Islam dan satu orang Kristen Protestan .

Dalam sambutannya Kepala KPPN Merauke, Ander, mengatakan bahwa semangat reformasi birokrasi telah membawa perubahan di lingkup Ditjen Perbendaharaan, perbaikan dan penyempurnaan senantiasa terus dilakukan demi tercapainya suatu pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satunya adalah penerapan SOP KPPN Percontohan. Peningkatan kinerja para pegawai selalu terus  ditingkatkan yang dikenal dengan istilah stick and carrot atau punishment and reward, sehingga tidak dapat dipungkiri reformasi identik dengan peningkatan remunerasi sebagai bentuk dari caroot, sedangkan  stick-nya adalah hukuman disiplin bagi  pegawai yang melakukan pelanggaran.

Arus kompleksitas perubahan dilingkungan Ditjen Perbendaharaan mendorong kita untuk melakukan suatu perubahan pada aspek pengelolaan keuangan dalam rangka proses transformasi, yang terencana untuk meminimalkan resiko, mendukung terciptanya proses transformasi yang lancar, serta menggunakan ukuran-ukuran kinerja yang realiabel, akurat dan diterima oleh semua stakeholders yang lebih di kenal dengan SPAN. Tahun 2010 laporan keuangan yang dikenal dengan LKPP mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion sedangkan laporan keuangan tingkat kementerian/lembaga mengalami peningkatan dengan opini WTP.

Masih dalam sambutannya, Ander mengatakan bahwa sumpah atau janji PNS bukan sebatas seremonial belaka. Ia mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu kesadaran para pegawai untuk memikul tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bersih dan bebas KKN. Beliau berharap agar seluruh pegawai KPPN Merauke dapat  terus memperkaya diri dengan kemampuan belajar terutama bidang teknologi informasi sebagai antisipasi perkembangan zaman yang semakin modern. Kinerja pegawai semakin ditingkatkan demi tujuan bersama membangun lembaga yang transparan dan terpercaya dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di lingkungan KPPN Merauke.

 

Oleh:  Salampessy M. Insan – kontributor KPPN Merauke
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Gugus Kendali Mutu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi bali

Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Hari libur tidak menghalangi kinerja pejabat dan pegawai Kanwil DJPBN Provinsi Bali, KPPN Denpasar, Singaraja, dan Amlapura untuk menghadiri Gugus Kendali Mutu (GKM) yang bertema Tata Cara Revisi DIPA TA 2011 - Pencairan Dana dan Service Exellence, Sabtu (28/5), di di aula basement Gedung Keuangan Negara I – Denpasar.

Para pejabat dan pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali hampir seluruhnya hadir. GKM tersebut bertujuan untuk mendiskusikan permasalahan yang sering mucul terutama yang dihadapi oleh para petugas Front Office (FO) baik di tiga KPPN yang berada dalam lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, maupun FO Layanan Unggulan Kanwil. Selain itu juga GKM kali ini diharapkan meningkatkan sinergitas dan merumuskan langkah untuk dipedomani bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada satuan kerja.

Mengawali acara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Ni Luh Putu Kumalawati menyampaikan arahan tentang pentingnya kesatuan informasi atas pertanyaan yang diajukan satker kepada KPPN dan Kanwil. Ni Luh Putu Kumalawati juga mengingatkan kepada KPPN tentang komitmen penyelesaian SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) selama satu jam harus benar-benar ditepati, bukan hanya slogan.  Untuk itu Kakanwil meminta agar dilakukan review atas pengembalian SPM (Surat Perintah Membayar) satker pada akhir hari kerja antara petugas FO, Customer Service (CS) dan Kepala Seksi Pencairan Dana. Sehingga ketika satker telah melakukan perbaikan tidak ada penolakan kembali akibat perbedaan pendapat antara petugas FO.

Materi pertama tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 2011 disampaikan oleh Kepala Bidang PA Asri Isbandiyah Hadi, dengan berpedoman pada Perdirjen 22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 2011. Dengan format DIPA 2011 yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, membawa konsekuensi pada perubahan aturan revisi DIPA baik kewenangan maupun ruang lingkupnya. Sehingga dibutuhkan kesamaan pandang terutama antara petugas FO dan CS KPPN dan Kanwil yang langsung berhadapan dengan satker dalam memberikan formulasi saran apakah DIPA satker yang bersangkutan perlu direvisi atau tidak.

Pemaparan berikutnya disampaikan oleh Kepala Seksi Bidang PP II - Made Panca, dengan materi Cash Forecasting. Satu hal yang mengemuka dari materi kedua ini adalah realita ketepatan cash forecasting satker yang masih perlu ditingkatkan. Dalam hal ini forum menyepakati untuk mengambil langkah-langkah positif dengan cara terus mensosialisasikan pentingnya cash forecashting dan memberikan reward bagi satker  yang berprestasi.

Sementara itu, acara diskusi dipandu oleh Plh. Kepala KPPN Denpasar – Gede Wisna. Tema utama sesi ini adalah mengenai penggunaan beberapa akun, seperti akun 511134, 521115,521213,512111,521411 dan 521219. Pilihan pada topik ini dilandasi pada kenyataan bahwa dominasi persoalan yang dihadapi di lapangan adalah tidak jauh dari penggunaan sebuah akun. “Masalahnya bukan pada satker, tapi kita harus tegas. Syaratnya, kita semua harus paham. Kalau gurunya belum pintar, bagaimana dengan muridnya?” demikian Gede Wisna memulai sesi ini. Dari eksplorasi masing-masing KPPN ditemui bahwa memang masih terdapat beberapa perbedaan penafsiran. Namun di akhir sesi bisa dicapai kesepakatan terhadap hal-hal tersebut.
Sampai penghujung acara, peserta GKM tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya karena disuguhi materi Service Exellence yang disampaikan secara atraktif oleh Kepala Bagian Umum Heru Pudyo Nugroho. Meski rata-rata peserta pernah mendapatkan pelatihan semacam ini, namun suasana masih terasa segar karena Heru bisa mendemonstrasikan berbagai contoh-contoh riil dan joke yang menghibur peserta.

Pada bagian penutup, Kepala Kanwil berpesan agar semua hasil yang diperoleh dari GKM ini bisa diaplikasikan dalam aktivitas kantor sehari-hari dalam rangka terus meningkatkan kualitas layanan kepada satker. 

Oleh : Heru Pudyo Nugroho,  Ardi Purwanto, Djoko Julianto – Kontributor Kanwil DJPBN Prov Bali

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Penyelenggaraan acara Penyerahan Penghargaan UAPPA-W dan UAKPA terbaik serta Pegawai dengan Kinerja Terbaik Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010, yang disampaikan langsung oleh Bapak Dirjen Perbendaharaan dengan didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta pada hari Selasa, 24 Mei 2011 di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka  memberikan apresiasi dan penghargaan serta wujud nyata perhatian yang serius dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta pada khususnya dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada umumnya atas keberhasilan usaha-usaha yang telah dijalankan dalam pelaksanaan tata kelola keuangan bagi seluruh Satuan Kerja selaku Unit  Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) yang merupakan mitra Kanwil, maupun selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sebagai mitra KPPN.

Di sisi lain dari lingkungan internal Kanwil dan KPPN sendiri, selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, setiap pegawai yang telah memberikan kontribusi, dedikasi dan loyalitas dalam rangka pelayanan kepada seluruh Satuan Kerja yang bebas biaya, bebas gratifikasi termasuk Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) sehingga mampu menghasilkan kinerja terbaik, juga diberikan apresiasi tersendiri.

Selain karena kerja keras yang ikhlas dan tiada kenal lelah, dari para pegawai, pengorbanan mereka baik dari segi tenaga, waktu dan pikiran  selaku ujung tombak pelayanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam jangka waktu setahun pada T.A 2010 memberikan kontribusi yang besar dan nyata dalam pencapaian prestasi yang diperoleh Ditjen Perbendaharaan.
Pemberian penghargaan pada para UAPPA-W dan UAKPA, juga tidak bisa dilepaskan dari komitmen, peran aktif dan langkah serta tindakan yang proaktif dari seluruh pimpinan Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang telah berhasil memimpin Satuan Kerja  sehingga mampu menuju pelaporan keuangan yang baik.

Di lain pihak bagi Unit Akuntansi yang belum mendapat penghargaan pada tahun ini, semoga pada tahun mendatang akan terangsang untuk memperbaiki tata kelola keuangannya. Walaupun tidak mempunyai nilai material, penghargaan ini merupakan suatu kebanggaan yang tidak dapat dibeli ataupun dinilai dalam bentuk uang dan tidak semua Satuan Kerja dapat memilikinya.
Bagi para pegawai yang telah membuktikan kinerjanya selama tahun 2010, agar senantiasa berjuang memberikan pelayanan sesuai SOP yang ada, tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, kegiatan penyerahan penghargaan kepada Satker, diharapkan menjadi momentum yang baik untuk sarana optimalisasi membangun pondasi sistem pelaporan keuangan melalui personil pengelola keuangan, organisasi pengelola keuangan, sistem pengelola keuangan, komitmen pimpinan, proses akuntansi, prosedur, database keuangan, pengawasan intern, dan tindaklanjut hasil pemeriksaan, serta pemecahan masalah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2011.

Selanjutnya rincian kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan penyerahan penghargaan UAPPA-W dan UAKPA terbaik serta Pegawai dengan Kinerja Terbaik Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :

1. Kegiatan pemilihan Satuan Kerja selaku UAPPA-W dan UAKPA terbaik serta Pegawai dengan Kinerja Terbaik Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta No. ST-63/WPB.12/BG.0101/2011 Tanggal 21 Maret 2011 oleh Tim Penilai UAPPA-W dan UAKPA serta Penilai Pegawai dengan Kinerja Terbaik dalam jangka waktu penilaian  selama satu tahun, dengan hasil peringkat I sampai dengan III.


2. Penilaian UAPPA-W sebagai mitra Kanwil dilaksanakan kepada seluruh UAPPA-W yang berjumlah 61, dengan kriteria dan indikator penilaian sebanyak 6 (enam) unsur yang meliputi Jumlah Satuan Kerja dalam Satu UAPPA-W, Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi,  Kecepatan Perbaikan terhadap Hasil Rekonsiliasi, Keakurasian Data Softcopy maupun Hardcopy Laporan Keuangan, Kevalidan dan Keandalan Isi Laporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kelengkapan Laporan Keuangan yang dikirimkan sesuai Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat beserta peraturan pelaksanaannya.


3. Penilaian UAKPA sebagai mitra KPPN dilaksanakan kepada seluruh UAKPA yang berjumlah masing-masing KPPN sebagai berikut : KKPN Jakarta I terdapat 415 Satker / UAKPA, KPPN Jakarta II terdapat 275 Satker / UAKPA, KPPN Jakarta III terdapat 307 Satker / UAKPA, KPPN Jakarta IV terdapat 331 Satker / UAKPA, KPPN Jakarta V terdapat 340 Satker / UAKPA dan KPPN Khusus Jakarta VI terdapat 291 Satker / UAKPA. Sehingga secara keseluruhan terdapat 1.959 Satker / UAKPA. Kriteria dan indikator yang digunakan sama dengan yang dilaksanakan terhadap UAPPA-W.


4. Penilaian pegawai berkinerja terbaik dilakukan pada masing-masing Kanwil dan KPPN dengan kriteria umum adalah pegawai yang telah bekerja terus menerus pada unit kerja yang sama minimal selama 3 (tiga) bulan. Kriteria dan Indikator yang digunakan dalam penilaian pegawai terdapat 8 ( delapan ) unsur, meliputi : Integritas, Profesional, Inovatif, Transparan, produktif, Orientasi Pelayanan Pelanggan, Kemampuan Adaptasi dan Kemampuan Bekerja dalam Tim.


5. Penilaian Pegawai dilaksanakan pada masing-masing Kanwil dan KPPN dengan rincian jumlah pegawai sebagai berikut : Kanwil sebanyak 195 pegawai, KPPN Jakarta I sebanyak 67 pegawai, KPPN Jakarta II sebanyak 66 pegawai, KPPN Jakarta III sebanyak 96 pegawai, KPPN Jakarta IV sebanyak 49 pegawai, KPPN Jakarta V sebanyak 91 pegawai dan KPPN Khusus Jakarta VI sebanyak 54 pegawai. Sehingga secara keseluruhan pegawai yang ada di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta yang diberikan penilaian berjumlah 618 pegawai.

Oleh: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta – Kementerian Keuangan RI

Liputan Kegiatan Olah Raga Bersama Tiga KPPN
Jember, djpbn.kemenkeu.go.id - Dengan semangat kebersamaan dan rasa persaudaraan yang kuat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) se-eks Karisidenan Besuki atau sering disebut daerah Tapal Kuda yaitu KPPN BBJ (Bondowoso, Banyuwangi dan Jember) mengadakan olah raga bersama, Sabtu (21/5), di KPPN Jember. Kegiatan itu dilakukan dalam upaya meningkatkan tali silaturahmi yang telah terjalin selama ini.

Olah raga yang di pertandingkan dalam acara ini adalah Volley Ball, Tenis Lapangan dan Tenis Meja, dimana semua cabang olah raga diikuti oleh pegawai ketiga KPPN tersebut. Kepala KPPN Jember dalam sambutannya menyambut baik acara ini dalam rangka lebih mempererat persaudaraan ketiga KPPN ini, dimana pada masa lalu pernah menjadi satu (bergabung) di Jember .

Demikian pula Kepala KPPN Bondowoso dan Banyuwangi minta untuk diagendakan secara rutin acara semacam ini. Karena hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-234/MK.01/2011 tentang Jam Krida Olah Raga. Ditengah-tengah acara diselingi orgen tunggal dan dimeriahkan dengan sumbangan suara oleh beberapa pegawai yang memiliki suara cukup bagus .

Meskipun tidak diambil juara atau pemenang, tetapi para pegawai ketiga KPPN sangat antusias dalam mengikuti seluruh pertandingan. Sebelum pertandingan Volley Ball dimulai, Kepala KPPN Jember didaulat untuk melakukan adu panco dengan Kepala KPPN Bondowoso, kedua kepala kantor ini mewakili generasinya yaitu tua dan muda, ternyata hasilnya seimbang. Jadi meskipun sudah tua apabila semangat tetap muda maka tidak akan kalah dengan generasi muda-muda. Itu pesan yang dapat diambil dari kegiatan ini. Semoga kedepan akan lebih semarak dan lebih ramai lagi acara Olah Raga bersama ini.

oleh: kontributor KPPN Jember

Liputan Bimtek Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Satker di wilayah kerja Kanwil DJPBN Provinsi Maluku
Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id- Sebagai langkah penyegaran kembali terhadap Bendahara Penerimaan/Pengeluaran khususnya di wilayah pembayaran KPPN Ambon, Kanwil DJPBN Provinsi Maluku menyelenggarakan Bimtek Penatausahaan dan Penyusunan LPJ (Laporan Pertanggung jawaban) Bendahara masing-masing Satker, Rabu (11/5), di Aula Kanwil DJPBN Prov Maluku.

Penyelenggaraan bimtek tersebut dilaksanakan dalam dua kelas, yaitu kelas pagi dan kelas siang/sore. Pembagian kelas dilakukan sehubungan jumlah satker yang diundang melebihi kapasitas ruangan yang tersedia. Dari 274 satker yang diundang,hadir sebanyak 212 satker atau 79 %. Sebelum bimtek dimulai, dilakukan pretest kepada seluruh bendahara yang hadir untuk mengetahui tingkat pemahaman awal masing-masing Bendahara atas ketentuan kebendaharawan yang ada.

Dwinanto selaku Plh Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan I dalam laporannya menyatakan  bahwa penyelenggaraan bimtek penatausahaan dan penyusunan LPJ Bendahara ini dianggap perlu dilaksanakan mengingat masih dijumpai  adanya  tingkat ketidakpatuhan penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dari beberapa satker yang cukup besar persentasenya. Hal ini terlihat dari data rata-rata per bulan sebesar 48 % dari 274 satker yang tidak/belum menyampaikan LPJ ke KPPN Ambon selama triwulan I TA 2011. Dengan diselenggarakan bimtek ini, maka diharapkan masing-masing Bendahara Penerimaan/Pengeluaran lebih dapat memahami kewajibannya dalam menatausahakan dan menyusun LPJ Bendahara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan No : PER-47/PB/2009 tanggal 10 Nopember 2009 khususnya  mengenai tata cara pembukuan Bendahara sehingga penyampaian LPJ ke KPPN Ambon dapat terpenuhi.

Selanjutnya dalam sambutan pembukaan acara tersebut, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Maluku Hendro Baskoro menjelaskan  bahwa secara fungsional Bendahara Penerimaan/Pengeluaran bertanggungjawab kepada KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara didaerah sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  Oleh karena itu penyelenggaraan bimtek saat ini sangat tepat dilaksanakan guna meningkatkan  kepatuhan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dalam penyampaian LPJ ke KPPN Ambon. Lebih lanjut Hendro mengingatkan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku  (Perdirjen No. PER-47/PB/2009) dinyatakan bahwa dalam hal bendahara belum menyampaikan LPJ atau tidak menyampaikan kembali LPJ yang ditolak KPPN (karena masih perlu perbaikan), maka KPPN dapat mengenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM-GUP/SPM-TUP yang diajukan Satker.

“Saya percaya dengan mengikuti secara seksama bimtek ini, diharapkan Saudara dapat memahami kewajiban Saudara dalam melaksanakan tugas kebendaharawanan khususnya dalam penyusunanan LPJ Bendahara sehingga dapat dihindari adanya sanksi oleh KPPN,” ujar Hendro lebih lanjut.

Adapun materi yang disampaikan  dalam bimtek ini meliputi  tatacara pembukuan Bendahara,pemeriksaan kas dan rekonsiliasi internal dengan laporan UAKPA, penyusunan/penyampaian  LPJ serta pelaksanaan verifikasi LPJ Bendahara. Dalam acara tersebut juga dilakukan sesi tanya jawab yang mendapat sambutan yang cukup baik dari seluruh peserta.

Di bagian akhir acara, seperti yang biasa dilakukan dalam setiap kegiatan bimtek/sosialisasi di Kanwil DjPBN  Provinsi Maluku disebarkan post test kepada semua peserta guna mengetahui umpan balik (feedback)  dari penyelenggaraan bimtek ini.



Kontributor : Achmadi, Kanwil DjPBN Prov Maluku.

Makassar, perbendaharaan.go.id -KPPN Makassar I mengadakan Grand Launching produk inovatifnya berupa  Layanan Optima  Mitra Prima, Senin (9/5), di Makasar.
Layanan Optima Mitra Prima adalah sebentuk apresiasi KPPN Makassar I  kepada para stakeholder yang berada dalam wilayah kerjanya, yang terbukti mampu menjawab tantangan untuk merealisasikan pencairan dananya dengan cepat, tepat dan efisien. Setiap akhir bulan, KPPN Makasar I  mengevaluasi lima Satuan Kerja (satker) yang menduduki peringkat teratas dalam hal presentase penyerapan dana dalam satu bulan (minimal 10%, diluar Belanja Pegawai), serta ketepatan waktu pengiriman dan akurasi data AFS (Aplikasi Forecasting Satker).

Satker-satker yang berprestasi tersebut ditetapkan menjadi  Mitra Prima KPPN Makassar I selama satu bulan berikutnya. Sebagai Mitra Prima, maka satker berhak atas reward berupa Privilege untuk mengakses Ultimate Service, layanan kelas satu, yaitu:

• Prioritas Utama layanan pencairan dana tanpa antrian
• Prioritas Utama untuk mendapatkan/memilih layanan Front Officer terbaik (Front Officer yang paling banyak dikunjungi Mitra Prima akan di tetapkan sebagai The Top Front Officer)
• Prioritas Utama layanan konsultasi tanpa antrian
• Prioritas Utama proses penyelesaian SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
• Prioritas Utama konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara
• Prioritas Utama layanan-layanan lainnya yang terkait dengan proses pencairan SP2D.

Peluncuran program lavanan inovatif ini merupakan apresiasiKPPN Makassar I kepada para mitranya, sekaligus bentuk komitmennya untuk mewujudkan akselerasi penyerapan dana tanpa meninggalkan prinsip-prinsip prudensial.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Makassar I, I Nengah Gradug menyampaikan penghargaan kepada lima stakeholder berprestasi terbaik agar selalu menjaga kinerjanya, karena stakeholder yang sudah ditetapkan menjadi Mitra Prima mempunyai kesempatan mendapatkan privilege yang lebih prestisius yang sedang disiapkan, yaitu Layanan Premium MITRA PLATINUM. Kelima stakeholder yang menerima penghargaan tersebut adalah :

• Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pangkep (018.08) (53%)
• Dinas Pertanian Kab. Gowa (018.08) (44%)
• Dinas Pertanian Kab. Gowa (018.03) (24%)
• Dinas Kehutanan Prop. Sulsel (029.03) (21%)
• Stasiun Meteorologi Maritim Paotere (075.01) (19%)

Motivasi juga diberikan kepada satker lainnya yang belum mendapatkan penghargaan untuk lebih bersemangat berkompetisi agar mendapatkan apresiasi yang sama.
Mengakhiri sambutan singkatnya, Kepala KPPN Makassar I menyitir motto Layanan Optima Mitra Prima, “Kami Mengerti Bagaimana Mengapresiasi Sebuah Prestasi”.

Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Pardiharto, yang juga menghadiri acara ini, berkenan membuka seremoni yang berlangsung semarak. Dalam pengarahan singkatnya, selain penghargaan kepada stakeholder, apresiasi juga disampaikan kepada KPPN Makassar I seperti pernyataannya berikut ini “Layanan ini adalah yang pertama kalinya di Indonesia, semoga dengan adanya layanan ini stakeholder terpacu untuk saling berkompetisi meningkatkan persentase penyerapan dana APBN sebagaimana digariskan oleh Presiden”.

Mengakhiri rangkaian acara, Kepala KPPN Makassar I dengan didampingi oleh Kakanwil Prov. Sulsel menyerahkan penghargaan kepada 5 satker yang terpilih sebagai Mitra Prima berupa Sertifikat dan Privilege Card.

Oleh: Tim kreatif kppn makassar I

Liputan acara pengambilan sumpah PNS
Tebing Tinggi, djpbn.kemenkeu.go.id – Pengambilan sumpah dan janji PNS merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang PNS. Aktivitas tersebut merupakan bagian dari pembinaan pegawai negeri sipil. Sebagaimana diatur di dalam undang-undang tentang kepegawaian.

Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-821/PB.1/2011 tentang Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil, telah dilakukan inventarisasi dan pemeriksaan dosir pegawai oleh petugas kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Umum KPPN Tebing Tinggi. Dari hasil inventarisasi terdapat dua orang pegawai yang belum mengucapkan sumpah/janji PNS..

Untuk merealisasikan surat tersebut, KPPN Tebing Tinggi melakukan pengambilan sumpah terhadap terhadap Fitri Mahyani pelaksana keuangan pada subbagian umum dan Chandra Julian petugas front office Selasa (26/4).

Pengambilan sumpah dan janji PNS dilakukan oleh Kepala KPPN Tebing Tinggi didampingi oleh dua orang saksi masing-masing Surtan, Kepala Seksi Bank/Giro Pos Said Sjafrizal, Kepala Subbagian Umum serta Tagor Mulia, S.Sos.I, rohaniawan dari Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi.
“Sebagai pegawai KPPN, saya mengingatkan saudara agar dapat konsisten memberikan pelayanan yang professional, cepat, tepat, dan akurat kepada semua stakeholders sebagai mitra kerja KPPN Tebing Tinggi,” kata Kepala KPPN Tebing Tinggi..

“Melaksanakan tugas sesuai standard operating procedure, memahami tugas-tugas dengan cepat dan sigap, secara konsisten dan berkelanjutan, melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang efektif dan efisien serta mematuhi kode etik dan disiplin pegawai merupakan kewajiban semua pegawai negeri sipil,” lanjut beliau.

Kepala KPPN Tebing Tinggi juga mengingatkan agar senantiasa menambah ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara formal dan non formal terlebih untuk menghadapi SPAN yang akan dilaksanakan tahun 2012. Diharapkan kepada kedua PNS agar tetap memelihara kerja sama yang erat dan bersinergi dengan pegawai yang lain. Pesan ini tidak hanya disampaikan kepada kedua PNS tetapi juga kepada semua pegawai yang menghadiri acara pengambilan sumpah/janji PNS.

Oleh : Kontributor KPPN Tebing Tinggi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan