SOSIALISASI PENYUSUNAN DAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPPAW – KD/KP VERTIKAL TAHUN ANGGARAN 2011 DI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Pada penghujung triwulan I TA 2011, Bidang Aklap Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali mengadakan Sosialisasi Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Vertikal (UAPPAW-KD/KP), Kamis (31/4), di Aula basement Gedung Keuangan Negara I Denpasar.

Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Heru Pudyo Nugroho selaku ketua panitia melaporkan, bahwa sosialisasi tersebut bertemakan ”Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tingkat Wilayah secara Akurat dan Tepat Waktu sebagai Perwujudan Langkah-Langkah Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian“.Acara dihadiri oleh para penanggung jawab dan operator UAPPAW  Vertikal Kementerian Negara/Lembaga atau yang mempunyai kode/jenis kewenangan Kantor Daerah (KD) dan Kantor Pusat (KP) yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali.

Heru juga menyampaikan bahwa tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan terbaru berkaitan dengan kebijakan teknis dan aplikasi penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tingkat wilayah. Selain itu juga, Sosialisai kali ini diadakan untuk meningkatkan koordinasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan UAPPAW KD/KP dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2011.

Sementara itu dalam pengarahannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Ni Luh Putu Kumalawati menyampaikan bahwasannya seiring berjalannya reformasi birokrasi, Ditjen Perbendaharaan melalui komitmen dan kesungguhan jajaran pimpinan dan staf selalu melakukan perubahan pemberian layanan publik kearah yang lebih baik. Hal ini terlihat dengan dibentuknya KPPN Percontohan dan Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai perwujudan terciptanya layanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan bebas dari segala pungutan.

Ni Luh Putu Kumalawati juga mengatakan bahwa atas  perbaikan pelayanan publik yang terus dilakukan tersebut, Ditjen Perbendaharaan telah mendapatkan penghargaan tertinggi dalam hal Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Tahun 2010 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehubungan dengan hal tersebut Ni Luh Putu memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh mitra kerja Satker Kementerian Negara/Lembaga khususnya lingkup wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali atas kerja sama, dukungan dan kontribusinya dengan harapan kerja sama dan dukungan semua pihak dalam pemberantasan korupsi dan gratifikasi ini dapat terus ditingkatkan, sehingga tidak akan ada lagi istilah pemberi dan penerima gratifikasi.   

Untuk lebih meningkatkan motivasi para UAPPAW dalam hal penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat wilayah, Ni Luh Putu Kumalawati mengucapkan selamat dan memberikan piagam penghargaan kepada UAPPAW Badan Meteorologi dan Geofisika Denpasar, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, dan Kanwil Departemen Agama Provinsi Bali yang telah berhasil memperoleh peringkat terbaik dalam hal akurasi, ketepatan, dan kelengkapan penyampaian dan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat wilayah selama Tahun Anggaran 2010.

Memasuki sesi pertama, materi dipaparkan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Lili Khamiliyah. Dengan gaya bahasa lugas yang dilatarbelakangi pengetahuan dan pengalaman di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Lili secara gamblang menyampaikan perubahan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Perubahan tersebut berkaitan dengan adanya pemberlakuan sistem penganggaran kinerja dan sebagai implementasi basis akrual dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pada sesi kedua, materi disampaikan oleh Hariyanto, Kepala Seksi Pelaporan Keuangan mengenai perubahan-perubahan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Hal ini terkait dengan terbitnya Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengganti atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008. Hariyanto menekankan bahwa perubahan yang terjadi terkait dengan dasar hukum penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Struktur Organisasi Sistem Akuntansi Instansi, jadwal penyampaian laporan keuangan serta lampiran-lampiran yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Sedangkan pada sesi aplikasi dimulai dengan instalasi dan update aplikasi SAKPA2011, SAPPAW 2011 yang disampaikan oleh Tim Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil Ditjen PBN Provinsi Bali yang dipimpin oleh Anwar Sanusi, Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Pada akhir sosialisasi diberikan simulasi pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan antara data Sistem Akuntansi Instansi (UAPPAW) dengan data Sistem Akuntansi Umum (SAU) menggunakan aplikasi Aklap 2011.  Sesi simulasi ini dipandu oleh Tim Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang dipimpin oleh Fakhruddin selaku Kepala Seksi Pengolahan Data Akuntansi.

Pada penghujung acara, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan berharap agar dengan sosialisasi ini satuan kerja (UAPPAW) dapat lebih memahami langkah-langkah apa saja yang perlu dipersiapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tingkat wilayah Tahun Anggaran 2011. Selain itu juga berharap agar terjalin komunikasi dua arah yang efektif antara satuan kerja dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sehingga bisa bersama-sama memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat wilayah sebagai perwujudan langkah nyata menuju pencapaian LKPP Tahun Anggaran 2011 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Oleh: Hariyanto dan Djoko Julianto – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali

Liputan rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalsel
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id - Jelajah sungai dengan rakit bambu (rafting) menjadi penggambaran nyata wujud kebersamaan dalam melalui berbagai rintangan. Perasaan itulah yang diperoleh saat acara jelajah sungai menyusuri  sungai Barabai, Barabai Kalimantan Selatan, Minggu (27/3). Membutuhkan waktu kurang lebih tiga setengah jam untuk menjelajahi sungai  yang menjadi urat nadi kehidupan penduduk Barabai yang juga penghubung antara Pagat dan Barabai itu. Dengan medan yang berliku dan penuh dengan rumpun bambu menjadi tantangan berat perjalanan 10 rakit dengan 6 orang penumpang itu.

Jelajah sungai  merupakan bagian dari kegiatan “Team Building” dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan tanggal 25 s.d. 27 Maret 2010 di Kota Tanjung.

“Dengan kebersamaan kita dapat mengatasi rintangan dan tantangan dalam menyelesaikan pekerjaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholder,” kata Elin Sumarlina, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel saat membuka kegiatanTeam Building.

Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Selatan tersebut mengambil tema,  “Dengan Semangat Kebersamaan Kita Berikan Pelayanan Yang Terbaik di Tahun 2011”.

Rapat dibuka oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan yang  menyampaikan hasil rampimnas kementerian keuangan yang menekankan peningkatan mutu dalam berbagai bidang seperti sumber daya manusia, teknologi informasi, peraturan dan laporan keuangan. Selain itu ditegaskan pula mengenai pentingnya koordinasi antar instansi di bawah kementerian keuangan.

Setelah pembukaan. Acara dilanjutkan dengan pembahasan 47 permasalahan yang berasal dari kantor wilayah dan KPPN yang dikelompokkan menjadi masalah bagian umum, pelaksanaan anggaran, pembinaan perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan melalui  sidang komisi dan sidang pleno. Dari 47 permasalahan yang dibahas diperoleh hasil 19 permasalahan dapat diselesaikan di tingkat wilayah dan 28 permasalahan perlu ditindaklanjuti oleh kantor pusat.

Oleh : Sudarmanto dan Nuryanto  - Kontributor Kanwil DJPBN Kalsel
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran dan Aplikasi RKAK/L –DIPA TA 2011 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
Ambon, perbendaharaan go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Maluku secara serentak telah melaksanakan sosialisasi tata cara revisi anggaran dan aplikasi RKAK/L (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga) - DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran (TA) 2011, 23 s.d. 31 Maret 2011, di empat tempat sekaligus, Ambon, Masohi, Tual, dan Saumlaki. Kegiatan itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan pembekalan dengan materi yang sama kepada seluruh pejabat Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada pertengahan bulan Maret 2011 di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Pelaksanaan Sosialisasi di KPPN Ambon.

Pelaksanaan sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran dan Aplikasi RKAK/L-DIPA TA 2011 oleh KPPN Ambon, mengambil tempat di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, 23 dan 24 Maret 2011. Sebanyak 251 satuan kerja (satker) hadir sebagai peserta. Setiap Satker menugaskan dua orang yaitu seorang pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan seorang operator.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Maluku Hendro Baskoro menegaskan bahwa sebagai wujud keseriusan pemerintah, DIPA untuk TA 2011 telah diserahkan kepada semua satker sebelum tahun anggaran berjalan, dengan maksud agar seluruh satker pada awal tahun anggaran 2011 sudah dapat memulai seluruh kegiatannya sebagaimana yang direncanakan dalam RKAK/L atau DIPA masing-masing satker. Namun dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya, terkadang tidak sejalan dengan rencana yang tertuang dalam RKAK/L atau DIPA. Untuk itu, diperlukan penyesuaian atau perubahan rincian anggaran. Perubahan rincian anggaran inilah yang biasa disebut dengan revisi anggaran. Setelah cukup lama ditunggu-tunggu oleh seluruh satker didaerah, akhirnya petunjuk tentang Tata Cara Revisi Anggaran untuk TA 2011 telah diterbitkan dan diatur dalam Permenkeu Nomor 49/PMK.02/2011, kemudian akan dipertegas kembali dengan Perdirjen Perbendaharaan tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 2011, yang sampai saat dilaksanakan sosialisasi ini belum diterbitkan.

Hendro Baskoro meminta penyamaan persepsi atas petunjuk teknis tersebut, sehingga para hadirin dapat menyimak seluruh materi sosialisasi, khususnya pemahaman mengenai revisi anggaran, terlebih lagi materi mengenai batas-batas kewenangan KPA didalam melakukan revisi POK/RKAKL yang tidak mengakibatkan revisi DIPA.

Hendro Baskoro juga mengingatkan bahwa walaupun tidak mengakibatkan revisi DIPA, namun KPA berkewajiban untuk menyampaikan ADK ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, berhubung telah berfungsinya Database bersama antara Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran (DJA).

Sedangkan materi sosialisasi mengenai ruang lingkup, batasan, kewenangan serta proses bisnis revisi anggaran disampaikan oleh masing-masing Kepala Seksi pada Bidang Pelaksanaan Anggaran, Amin Latarissa dan Spankye Letlora mewakili Kepala Bidang PA yang saat ini sedang mengikuti Diklatpim III di Magelang. Selanjutnya pada bagian akhir acara tersebut juga disampaikan bimtek aplikasi revisi RKAK/L-DIPA TA 2011 kepada masing-masing operator satker yang dipandu oleh Bandung Sapardi.

Pelaksanaan Sosialisasi di KPPN Masohi.

Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran di wilayah pembayaran KPPN Masohi dilaksanakan, Rabu (23/3, di Aula Kantor Agama Kab Maluku Tengah). Sosialisasi tersebut dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyerapan anggaran Triwulan I TA 2011 yang disampaikan oleh Kasi Pencairan Dana Proksrein D. Hetharia. Sebanyak 83 satker hadir dalam kegiatan itu. Masing-masing satker menugaskan KPA/PPK dan seorang operator. Sedangkan materi sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran disampaikan oleh Kasi PA Kanwil DJPBN Prov Maluku Diasz Samuel Benoni dan Aplikasi RKAK/L-DIPA TA 2011 oleh Yeams Silooy .

Pelaksanaan Sosialisasi di KPPN Tual

KPPN Tual menggelar Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran, Senin (28/3), di Aula KPPN Tual. Acara dihadiri 73 satker yang masing-masing satker menugaskan KPA/PPK, seorang operator dan seorang Bendahara Pengeluaran. Acara dibuka oleh Plh. Kepala KPPN Tual Sherly L.J Pattinaja mewakili Kepala KPPN yang sedang mengikuti Diklatpim III di Magelang. Sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, disampaikan pula sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan No.Per-11/PB/2011 , bimtek aplikasi SAKPA dan BMN 2011 dan aplikasi SPM 2011 serta GPP yang disampaikan oleh Kasi Pencairan Dana Djon A. Lasut dan Kasi Vera Aan Rudiawan. Selanjutnya materi sosialisasi revisi anggaran disampaikan oleh Kasi PA Kanwil DJPBN Prov Maluku Amin Latarissa dan bimtek aplikasi RKAK/L-DIPA oleh Bandung Sapardi.

Pelaksanaan Sosialisasi di KPPN Saumlaki.

Agak berbeda dengan tempat lainnya, pelaksanaan Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran yang diselenggarakan KPPN Saumlaki, Kamis (31/3) di Aula KPPN Saumlaki bersamaan dengan kegiatan “KPPN Saumlaki Award “ kepada satker terbaik dalam melaksanakan percepatan anggaran dan penyampaian laporan SAI untuk TA 2010.

Kepala KPPN Saumlaki Sugiyana menyerahkan penghargaan I kepada BPS Kab Maluku Tenggara Barat (MTB), penghargaan II kepada Polres MTB, sedangkan penghargaan III kepada Pengadilan Negeri Saumlaki. Dalam sambutannya, Sugiyana menegaskan bahwa pemberian Award kepada satker yang terpilih tersebut sebagai wujud apresiasi KPPN Saumlaki. Harapan dari kegiatan ini dapat memicu semangat terhadap satker lainnya untuk terus meningkatkan daya serap anggaran.

Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran TA 2011 dihadiri 53 satker. Masing-masing satker menugaskan KPA/PPK dan seorang operator. Acara dibuka oleh Kepala KPPN Saumlaki Sugiyana. Sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, disosialisasikan Perdirjen Perbendaharaan No.Per-11/PB/2011, Identifikasi masalah serta upaya percepatan penyerapan anggaran oleh Kasi Pencairan Dana Sabandar Markus. Sedangkan aplikasi Aplikasi Forecasting Satker (AFS) 2011 oleh Edy Suwignyo. Selanjutnya materi sosialisasi revisi anggaran TA 2011 disampaikan Kasi Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku Leonard Tuhuteru dan bimtek aplikasi RKAK/L-DIPA dipandu oleh Molle Irenne.

Oleh: Ahmadi – Kontributor Kanwil DJPBN Prov Maluku.

Pasuruan, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar menggelar kegiatan Workshop Manajemen Keuangan Publik Tahun Anggaran 2011, 1 s.d. 3 April 2011, di Pasuruan.  Gagasan kegiatan bermula dari aspirasi para pengelola keuangan satuan kerja wilayah KPPN Blitar yang mengharapkan  media pemersatu mereka untuk menjadi pengelola keuangan yang baik. Kegiatan tersebut  mengusung tema sentral “Melalui Konsolidasi dan Sinergi Pejabat Perbendaharaan Kita Wujudkan Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Negara”.

Antusiasme peserta untuk ikut serta dalam kegiatan ini cukup besar. Oleh karena itu, panitia yang terdiri dari seluruh awak KPPN Blitar yang dinahkodai  Kepala KPPN Blitar, Lydia Kurniawati begitu semangat mempersiapkan even ini, yang memang ditetapkan menjadi kegiatan tahunan KPPN Blitar.

Sebanyak 217 peserta hadir mengikuti acara ini. Jumlah peserta tersebut dibagi dalam kelas manajerial dan operasional. Kelas manajerial  diikuti 71 peserta, dengan jabatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Sementara itu, kelas operasional diikuti oleh  146 peserta yang terdiri dari para bendahara pengeluaran dan operator aplikasi.

Workshop dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Sugianto.  Beliau menyampaikan arahan  agar  kesempatan yang baik  ini bisa dimanfaatkan oleh para satker  untuk meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, menurut Sugianto kegiatan ini penting dilakukan bagi KPPN Blitar untuk mampu menunjukkan layanan sebagai guru, serta mampu mengupdate pemahaman satker tentang hal-hal baru seperti perpajakan dan pengadaan  barang dan jasa.

Materi acara workshop, dibagi atas tiga bagian. Bagian pertama  sosialisasi dan diskusi Perpajakan serta Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Bagian kedua, Panel diskusi yang disesuikan Budget Cycle yaitu mulai Perencanaan Anggaran dan Perencanaan Kas, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, kemuadian  diakhiri dengan sesi Aplikasi . Pada Bagian ketiga,  kegiatan Outdoor-Indoor Training Motivation untuk membentuk spirit profesionalisme dari peserta.

Sosialisasi diisi oleh para narasumber yang kompeten dibidangnya antara lain Ade Indrawan dan Eko Budi Raharjo dari KPP Pratama Blitar untuk perpajakan, Muji Santosa dari LKPP Bapenas Jakarta untuk sosialisasi Perpres 54 /2010.   Narasumber  dari DJA Jakarta, dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran – Ditejn Perbendaharaan Jakarta, serta dari Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim berkolaborasi tentang Proses Bisnis RKAKL-DIPA dipandu moderator  Didyk Choiroel.  

Dilanjutkan dengan diskusi bagaimana  menyusun perencanaan kas yang baik  dengan dimoderatori  Kepala Bidang PP Kanwil DJPBN Jatim, Taukhid dengan menggandeng narasumber pakar  perencanaan kas dari Dit. PKN DJPBN didampingi  M. Fajar Yulianto dari Seksi Pembinaan Perbendaharaan Kanwil DJPBN Jatim.  Materi Pelaksanaan Anggaran dengan narasumber Taukhid , Kepala Bidang PP Kanwil DJPBN Provinsi Jatim dibawakan dengan mengetengahkan perubahan mindset dalam pelaksanaan anggaran, dimoderatori Mochtar Hariadi, Kepala KPPN Kediri.

Sesi materi tekhnis ditutup dengan membagi dalam dua kelas. Kelas manajerial mengutamakan bagaimana melakukan analisa terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh staf pengelola. Sesi manajerial ini disampaikan oleh narasumber dari  Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) dengan moderator Didyk Choiroel. Sedangkan kelas operasional subtansi materi diisi dengan cara menyusun laporan keuangan yang  disampaikan narasumber kolaborasi  narasumber  antara  Direktorat  APK  dan Didik Susilo dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim, dengan moderator Soemarsono , Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Blitar.

Kelas Operasional malam itu ditutup dengan materi Aplikasi yang lebih difokuskan untuk Aplikasi Revisi DIPA 2011 dan Aplikasi Forecasting Satker. Sesi ini dipandu oleh Tim Aplikasi KPPN Blitar , Gunanto, M Nurhidayat, Yudi Santosa  dan Hari Muji Wahono, dibantu dengan Rusli dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim

Dalam setiap sesi, antusiasme peserta ditunjukkan dengan animo dalam mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber. Namun karena padatnya jadwal dan terbatasnya waktu sesi diskusi  harus menyisakan pertanyaan peserta yang kemudian hanya bisa disampaikan secara tertulis dan tidak bisa langsung diberikan jawaban.

Dalam out door event, yang bertajuk fun games the corps of professionalism , seluruh peserta dan panitia membaur, bergembira ria, mengikuti berbagai aktivitas dan permainan motivasi, di pool side dan di green field hotel. Kegiatan yang dilakukan adalah flyingfox, ber-geblak ria, bermain menara air , blind voley dan games lainnya. Peserta menggunakan t-shirt biru laut yang bertuliskan “unity for professionality”, melumerkan dinding-dinding kekakuan dan menyatukan  semangat kebersamaan untuk berbuat lebih baik dan lebih profesional dalam  mengelola uang negara.

Akhir acara dikemas dengan santai, diawali dengan membacakan komitmen motivasi “Yes We Can!”, dengan dengan lantang. Selanjutnya, dilakukan penandatanganan prasasti komitmen oleh  masing-masing kelompok dan ditutup dengan doa bersama.
Sebelum mengakhiri seluruh kegiatan, Kepala KPPN Blitar  mengapresiasi  satuan kerja dengan kategori Rekonsiliasi Paling Tepat Waktu, Satker yang disiplin dalam menyampaikan  Rencana Kas, dan Satker dengan Realisasi Triwulan  I tertinggi.  Diberikan penghargaan pula untuk peserta paling tinggi nilainya dalam Pre-Test dan Post-Test.

Syair lagu “Kemesraan” dan “Kapan-Kapan”  menutup rangkaian acara dibarengi dengan jabatan tangan dan pelukan antar peserta dan panitia menambah haru , terasa berat menjalani keharusan untuk mengakhiri acara.   “Persahabatan bukanlah hitungan untung dan rugi , tetapi adalah pilihan untuk menjadi bagian dari seseorang. Itulah yang kini diaplikasikan KPPN Blitar dengan satuan kerja , yang kini menjadi bagian yang tak tergantikan “  demikian  Ary Eka Saputra dari Polres Blitar menuliskan dalam lembar testimoninya.  Komentar lain peserta “ Asyik Menyenangkan, Materi cukup representatif “ atau komentar “Unity for all” “Unity For Miracle” “Unbelieveable, Amazing and Dream Come True”.

Liputan acara sosialisasi peraturan dan bimtek aplikasi satker KPPN Muara Bungo
Muara Bungo, djpbn.kemenkeu.go.id – Peraturan dibuat untuk dijalankan. Agar bisa menjalankan peraturan diperlukan pemahaman. Berawal dari pemahaman itu KPPN Muara Bungo menyelenggarakan kegiatan sosialisasi PER-66/PB/2005 dan aplikasi satuan kerja Kamis, 31 Maret 2011.

“Pelayanan satu pintu dan ruangan front office yang dibuat nyaman adalah sebagian kecil dari usaha kami untuk memperbaiki pelayanan,” kata Amin Zuhri, Kepala KPPN Muara Bungo mengawali sambutannya. “Namun tidak kalah penting adalah kemampuan satuan kerja memahami peraturan perbendaharaan dan aplikasi satuan kerja,” lanjutnya.  “Untuk itulah diadakan sosialisai dan bimtek ini,” tambahnya lagi.
Amin Zuhri menegaskan kembali bahwa pelayanan di KPPN diberikan cuma-cuma alias tanpa biaya.

“Jangan coba-coba menggoda pegawai atau pejabat kami ke arah perbuatan yang tidak baik itu,” pesan orang nomor satu di KPPN Muara Bungo itu di hadapan para peserta.

Kepala KPPN Muara Bungo berharap setelah sosialisasi dan bimtek tersebut tidak ada lagi satuan kerja yang mengalami kesulitan secara teknis. Dia juga mengharapkan bahwa penyerapan angaran dan penyampaian pelaporan keuangan ke KPPN lebih baik lagi.

Peraturan  Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor  11 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan  Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disampaikan Kepala Seksi Pencairan Dana Eko Budi Irianto. Sementara itu bimtek aplikasi satuan kerja dan AFS disampaikan oleh Moh. Jaya Makmuri Rozik, supervisor KPPN Muara Bungo. Dan terakhir, aplikasi SAKPA disampaikan oleh Edwar, staf dari seksi verifikasi dan akuntansi.

Oleh : Totok Sunarya – Kontributor KPPN Muara Bungo
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan sosialisasi perdirjen dan bimtek aplikasi 2011 KPPN Tual
Tual, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN bertanggung jawab untuk meningkatkan penyerapan APBN serta berperan sebagai pelayan dan guru bagi satuan kerja. Untuk merealisasikan tanggung jawab tersebut, KPPN Tual menggelar acara sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-11/PB/2011, Senin (28/3). Peraturan yang mengatur tentang perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tersebut disosialisasikan bersamaan dengan penyelenggaraan bimtek aplikasi SAKPA, BMN dan SPM 2011. Selain itu diadakan juga sosialisasi tata cara revisi DIPA 2011 dan aplikasi RKA/KL yang dibawakan oleh petugas dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.
Hadir pada acara itu adalah kuasa pengguna anggaran, bendahara, dan operator satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Tual.

“Sosialisasi ini dilakukan untuk menciptakan sinergi dan memberikan persepsi yang sama antara satker dan KPPN Tual. Serta untuk meningkatkan penyerapan APBN, khususnya belanja modal dan belanja bantuan sosial di wilayah pembayaran KPPN Tual yang masih rendah,” kata Plh. Kepala KPPN Tual, Sherly Pattinaja saat membuka acara.

“Bimtek Aplikasi kali ini diharapkan dapat menjadi problem solving atas permasalahan-permasalahan teknis yang kerap dihadapi satker atas -aplikasi yang terus berkembang,” lanjut beliau.  
Perdirjen Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga oleh Kepala Seksi Bank/Giro Pos, Aan Rudiawan yang juga Pjs. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

“Dalam menyusun laporan keuangan yang direkonsiliasi setiap bulannya dengan KPPN, satker harus melakukan rekonsiliasi internal dokumen sumber terlebih dahulu untuk memastikan data BMN dari UAKPB sudah tersaji dalam neraca UAKPA dengan benar. Sehingga saat dilakukan rekonsiliasi laporan keuangan dari tingkat UAKPA sampai tingkat UAPA tidak terdapat masalah,” jelas Aan Rudiawan.
Sementara itu Kepala Seksi Pencairan Dana, Djon Lasut, memaparkan PER-11/PB/2011. Dalam kesempatan tersebut Djon Lasut mengingatkan para bendahara bahwa pengajuan gaji April 2011 sudah menggunakan besaran gaji pokok yang baru.

“Gaji bulan April 2011 sudah menggunakan gaji pokok baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 dan sudah dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-9/PB/2011. Bagi satker yang telah mengajukan SPM gaji untuk bulan April 2011 dengan menggunakan gaji pokok yang lama maka bulan Mei 2011 harus sudah menggunakan besaran gaji pokok yang baru,” pesan Djon Lasut.
Pada acara bimtek aplikasi SAKPA, BMN, dan aplikasi SPM 2011 disampaikan secara bergantian oleh beberapa staf KPPN Tual. Bimtek aplikasi dimulai dari proses instalasi, penjelasan tiap menu hingga cara mengatasi permasalahanyang sering terjadi. Tak lupa pula dijelaskan tambahan menu atau perubahan-perubahan yang terjadi antara aplikasi 2010 dengan aplikasi 2011.

Terakhir adalah Sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA 2011 dan Aplikasi RKA/KL yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran B, Amin Latarissa dan Bandung Sapardi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Sosialisasi perdirjen dan bimtek aplikasi tersebut diharapkan dapat menyamakan persepsi dan semangat dalam memahami peraturan serta dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya. Pada akhirnya diharapkan dapat menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu. Sehingga LKPP dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat tercapai.

Oleh : Kontributor KPPN Tual
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Grand Launching “Buku Pintar Perbendaharaan” oleh KPPN Pacitan
Pacitan, perbendaharaan.go.id - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pacitan berinovasi dengan menerbitkan sebuah buku saku. Buku tersebut memuat panduan praktis perbendaharaan negara bagi para pengelola perbendaharaan atau stakeholder yang menjadi objek pelayanan KPPN. Buku itu diberi judul “Buku Pintar Perbendaharaan”.

Grand Launching Buku Pintar Perbendaharaan dilakukan di Aula KPPN Pacitan, Kamis (31/3). Sebanyak  58 orang peserta yang sebagian besar terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran satuan kerja hadir dalam acara tersebut.

Kepala KPPN Pacitan, Bayu Andy Prasetya, S.E.,M.Si., sebagai penggagas awal terbitnya Buku Pintar Perbendaharaan tersebut, dalam sambutannya mengatakan bahwa upaya KPPN Pacitan menerbitkan buku pintar ini adalah sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab oleh pihak yang memainkan peran penting sebagai pelayan sekaligus guru di bidang perbendaharaan negara.  Banyak peraturan di bidang keuangan dan perbendaharaan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan maupun Ditjen Perbendaharaan, namun sangat sedikit pengelola perbendaharaan  yang benar-benar mumpuni dalam penguasaan peraturan-peraturan tersebut.  Dengan buku pintar tersebut, lanjut Bayu, diharapkan para petugas satuan kerja yang terlibat dalam pengelolaan keuangan atau perbendaharaan dapat memahami secara praktis dan sederhana namun efektif. 

“Buku pintar ini diraharapkan membantu petugas satker dalam memahami peraturan perbendaharaan yang berlaku tanpa harus membuka semua peraturan itu sendiri, karena termuat dalam satu buku kecil yang sederhana namun lengkap”, tandas Bayu.  “Substansi buku pintar ini juga telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru sehingga sesuai dengan perkembangan ketentuan itu sendiri.  Namun demikian tetap dimungkinkan adanya revisi mengingat ketentuan selalu bisa berubah ataupun melengkapi ketentuan lama”,  pungkasnya.

Dalam acara Grand Launching Buku Pintar Perbendaharaan tersebut, peserta  juga diingatkan kembali beberapa ketentuan pelaksanaan perbendaharaan sebagai refresh  atau penyegaran aturan-aturan yang ada pada buku pintar tersebut  agar para petugas satuan kerja semakin memahami tugas dan kewajibannya sebagai pengelola perbendaharaan.   Dalam kesempatan itu, disampaikan pula Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN. 

Penyerapan anggaran hingga akhir triwulan I tahun 2011 yang tergolong masih rendah juga tak urung menjadi perhatian dan topik khusus dalam diskusi interaktif disela-sela acara sosialisasi.  Diskusi interaktif berlangsung hangat dan hidup. Beberapa wakil dari satuan kerja yang hadir menyampaikan berbagai hal yang melatarbelakangi  hambatan penyerapan anggaran  satuan kerja dan dicatat sebagai sebuah informasi penting bagi KPPN Pacitan.

Di akhir acara, dilaksanakan penyerahan Buku Pintar Perbendaharaan kepada perwakilan satuan kerja, dimana tiap-tiap satuan kerja mendapatkan dua buah buku sebagai pedoman praktis yang mudah untuk dibawa.  Buku pintar tersebut diberikan kepada seluruh satuan kerja di wilayah kerja KPPN Pacitan secara gratis, sebagai bentuk komitmen KPPN Pacitan untuk melayani dan mencerdaskan stakeholder. 

Kontributor KPPN Pacitan

Liputan Sosialisasi Peraturan-peraturan Terbaru mengenai Pelaksanaan Anggaran di KPPN Manado
Manado, djpbn.kemenkeu.go.id - Penyerapan anggaran yang seimbang sejak awal tahun sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Penyerapan anggaran akan berjalan baik apabila proses pencairan APBN di KPPN berjalan lancar. Proses pencaian dana pada KPPN akan lancar apabila satker selaku mitra kerja memiliki pemahaman yang sama dengan KPPN atas peraturan-peraturan terkait pelaksanaan anggaran.

Sehubungan dengan itu, pada 29 Maret 2011 KPPN Manado menyelenggaran sosialiasi peraturan-peraturan terbaru mengenai pelaksanaan anggaran, di antaranya Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor Per-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sosialisasi mengundang seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup pembayaran KPPN Manado. Kegiatan yang berlangsung satu hari itu dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara Iskandar. Dalam sambutannya Iskandar menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan sangat mendukung program percepatan penyerapan anggaran, di antaranya melalui penyederhanaan persyaratan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN. Proses penerbitan SP2D yang dulu sampai dua hari menjadi satu jam saja. Iskandar juga mengharapkan agar seluruh satuan kerja sebagai subjek utama penyerapan anggaran mampu lebih cepat untuk merealisasikan anggaran yang sudah dialokasikan. Dengan begitu, penumpukan realisasi anggaran menjelang akhir tahun anggaran tidak terjadi lagi. Pada kesempatan itu Iskandar menyampaian penghargaan kepada sepuluh satker terbaik dalam penyampaian Laporan Keuangan tingkat satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Manado tahun 2010.

Selanjutnya, Kepala KPPN Manado sekaligus Ketua Tim Penilai Penyampaian Laporan Keuangan Irwan Tjan dalam sambutannya mengatakan bahwa penilaian dilakukan terhadap 278 satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Manado tahun anggaran 2010. Kriteria penilaian meliputi kualitas, ketepatan waktu, kelengkapan data, volume kerja, dan partisispasi satker dalam penyusunan laporan keuangan. Sesuai dengan komitmen KPPN Manado untuk terus mengawal reformasi keuangan dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government, Kepala KPPN Manado selalu mengingatkan kepada seluruh satuan kerja mengenai paradigma KPPN tersebut. Irwan menegaskan bahwa pegawai dan pejabat KPPN Manado tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pelaksanaan tupoksi KPPN. Irwan meminta dukungan para KPA agar mengawasi  segenap pengelola keuangan untuk mensukseskan tekad tersebut. Apabila ada indikasi penyelewengan, dihimbau untuk dapat segera menyampaikan kepada KPPN Manado, salah satunya melalui SMS Center 0431 910 8999.

Pengadilan Negeri Tondano berhasil mempertahankan prestasi sebagai satker peringkat pertama, seperti yang diraihnya pada tahun 2009. Berikut ini berturut-turut peraih peringkat dua sampai dengan lima: Denma Polda Sulut, Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado, Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sulut, dan Bidku Polda Sulut. Melalui ajang penilaian tersebut, diharapkan satuan kerja dapat termotivasi untuk meningkatan kualitas laporan keuangannya. Kualitas Laporan Keuangan diawali dengan pelaksanaan rekonsiliasi dan laporan keuangan satker kepada KPPN.

Pada materi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga sesuai Perdirjen no. Per-65/PB/2010, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi mengatakan bahwa perlu adanya keselarasan antara proses pencairan anggaran dan penyampaian laporan keuangan. Dukungan pimpinan, katanya, sangat berperan dalam proses penyerapan anggaran dan penyusunan laporan keuangan. Melalui komunikasi yang baik, KPPN dapat mengingatkan KPA untuk segera melakukan penyerapan anggaran dan menyusun laporan laporan. KPA dapat menggerakkan para pengelola keuangan satuan kerja untuk melaksanakan proses pencairan dana dan penyusunan laporan keuangan secara kredibel. Materi sosialisasi lainnya disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, yakni mengenai Perdirjen no. Per-57/PB/2010 dan Perdirjen no. Per-11/PB/2011.

Kontributor KPPN Manado : Budi Lesmana