Liputan aktivitas akhir tahun 2010 di KPPN Banjarmasin
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id – Tidak ada yang berubah di akhir tahun anggaran tahun ini di KPPN Banjarmasin dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hari Senin, 20 Desember 2010 adalah hari terakhir penerimaan SPM-LS. Ruang lobby KPPN, tempat para bendahara satker menunggu antrian, penuh sesak. Meja-meja baik di front office maupun midle office penuh oleh tumpukan berkas SPM. Ada 1.951 lembar SPM-LS diterima KPPN Banjarmasin di hari itu.

Tidak ingin mengecewakan para bendahara satker, KPPN Banjarmasin telah mempersiapkan sarana pendukung pencairan dana jauh-jauh hari sebelumnya. Sebagaimana yang dilakukan menjelang batas akhir penyampaian SPM-GUP dan SPM-UP, berbagai persiapan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah SPM-LS kali ini. Ruang tunggu tamu,tempat parkir kendaraan tamu,hingga penyiapan ruangan tempat satker yang perlu memperbaiki SPM-nya.

”Mohon perhatian, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena kami akan melayani sampai jam berapapun. Usahakan agar SPM yang diajukan tidak ada yang salah, karena akan menghambat penerbitan SP2D,” kata Kepala KPPN Banjarmasin menyambut para bendahar satker yang saat itu memenuhi ruang tunggu KPPN.

Loket pelayanan yang dibuka lebih awal tidak pernah kosong. Tamu dari satker, silih berganti menyerahkan SPM. Para petugas dengan cekatan dan ramah melayani tamu satu per satu. Kepala Seksi Pencairan Dana I sesekali terlihat terjun langsung mengarahkan teman-teman di front office. Sementara kepala kantor mengawasi melalui monitor CCTV dan sesekali menyambangi di ruang tunggu.    

Menjelang pukul 18.00 WITA, guratan kelelahan mulai nampak di wajah para petugas FO yang sejak pagi dituntut memberikan pelayanan cepat namun teliti. Suasana ’batin’ para pegawai tersebut rupanya disadari oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banjarmasin, ElinSumarlina. Tanpa diduga oleh para pegawai, orang nomor satu di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Selatan itu menyambangi KPPN.

Wanita berjilbab itu mengamati langsung situasi di ruang tunggu dan memperhatikan beberapa orang yang sedang asyik memperbaiki SPM di meja yang telah disediakan. Setelah  berbincang sejenak dengan Kepala KPPN Banjarmasin dan beberapa staf, beliau masuk ke front dan middle office.  Sapaan lembut dari ibu yang dikenal ramah namun tegas ini menjadi pemacu semangat. ”Tolong perhatikan kesehatan teman-teman. Kalau ada masalah segera bicarakan,” kata beliau kepada Kepala KPPN Banjarmasin sambil berpamitan bertepatan dengan berkumandangnya azan maghrib.

Pukul 23.00 WITA, separoh dari kursi di ruang tunggu masih terisi tamu. Sementara petugas bergantian mandi, sholat dan makan. Setelah tidak ada lagi tamu yang menunggu, baru diketahui jumlah SPM yang masuk adalah 1.951 

Oleh            : Nur Hidayat - Kontributor KPPN Banjarmasin
Editor            : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan 

 Liputan Penyerahan DIPA TA 2011 di KPPN Tual
Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Sebuah langkah maju untuk menyongsong Tahun Anggaran baru telah dilakukan oleh KPPN Tual. Percepatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 untuk satuan kerja dalam lingkup pembayaran KPPN Tual, bisa dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan, Kamis (30/12) di Aula KPPN Tual. Wakil Bupati Maluku Tenggara melakukan langsung penyerahan DIPA kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja lingkup pembayaran KPPN Tual.

Tahun Anggaran 2011, KPPN Tual mengelola anggaran APBN sebesar Rp394.449.521.000,-. Jika dibandingkan dengan APBN Tahun 2010, dengan nilai sebesar Rp311.032.540.000, terjadi kenaikan sebesar Rp83.416.981.000 atau 27%. Sebuah kenaikan yang sangat signifikan yang diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di wilayah pembayaran KPPN Tual yang meliputi 2 kabupaten dan 1 kota. APBN yang dikelola KPPN Tual pada tahun 2011 terdiri dari DIPA Kantor Daerah Rp. 355.872.520.000 , DIPA Kantor Pusat Rp. 2.455.000.000, DIPA Tugas Pembantuan Rp. 10.663.501.000, DIPA Urusan Bersama Rp. 25.458.500.000.

Dengan diserahkannya DIPA lebih awal diharapkan dapat meningkatkan penyerapan anggaran di tahun 2011. Rendahnya penyerapan anggaran selama ini dikarenakan kecenderungan satker masih memiliki pandangan yang sama, yaitu melakukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran, sehingga di setiap akhir tahun anggaran selalu terjadi penumpukan realisasi anggaran. Fenomena seperti ini berpotensi mengakibatkan pencairan dana hanya untuk menghabiskan anggaran tanpa melihat hasil dari penggunaan anggaran tersebut, sehingga di tahun 2011 ini diharapkan satker dapat membuat perencanaan penarikan dana (cash forecasting) dengan baik.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Tual, Eriswan berpesan kepada semua satker untuk dapat segera melakukan pencairan dana. “Kepada satker yang mempunyai alokasi Belanja Modal agar segera melakukan proses pelelangan lebih awal. Dengan cara seperti itu, pada saat tahun anggaran baru dimulai kita dapat mengadakan perikatan/ menandatangani kontrak dan pelaksanaanya. Saya juga berharap agar satker berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN Pada Satuan Kerja. Peraturan tersebut akan menjadi acuan time frame bagi setiap satker dalam pelaksanaan anggaran”, pesan Eriswan.

Sementara itu Wakil Bupati Maluku Tenggara, Yunus Serang dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya serta rasa bangganya terhadap KPPN Tual. “ Saya mewakili Bupati Maluku Tenggara merasa bangga atas dilaksanakannya acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2011 ini, saya juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan KPPN Tual selama ini, khususnya pelayanan kepada satker-satker di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga dengan diserahkannya DIPA tahun 2011 ini dapat segera digunakan untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara”, ujar beliau.

Dalam pelaksanaan DIPA tahun 2011 terjadi proses bisnis yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, dimana pemerintah sudah berkomitmen untuk menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) yang lebih berorientasi pada output dan outcome hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan tugas-tugas Kementerian/Lembaga dapat lebih fokus pada visi dan misi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Oleh : Eko Saputro – KPPN Tual

Liputan Penyerahan DIPA 2011 dan KPPN Award 2010 di KPPN Jember
Jember, djpbn.kemenkeu.go.id - Sekretaris Daerah Kabupaten Jember dan Lumajang secara simbolis menyerahkan Dafatar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2011 kepada Satuan Kerja (satker) di Wilayah Pembayaran KPPN Jember, Kamis (30/12) di Aula KPPN Jember.

Sebanyak 81 DIPA untuk 68 satker diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran dari masing-masing satker. Total dana APBN yang akan disalurkan melalui DIPA 2011 mencapai nilai Rp945.149.007.000,-. Acara dimulai pada pukul 11.00 WIB, didahului dengan ramah-tamah, makan siang bersama, serta diselingi hiburan musik. Tamu undangan sangat antusias untuk menunggu detik-detik diserahkannya DIPA tahun anggaran 2011.

Sambutan Kepala Kantor KPPN Jember Adnan Wimbyarto mengawali acara. Adnan menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Sekretaris Daerah Kab. Jember dan Lumajang, selaku perwakilan Pemerintah Daerah dalam menyerahkan DIPA 2011. Selain itu Adnan memberikan apresiasi kepada para Kuasa Pengguna Anggaran beserta jajarannya, baik yang berada pada satuan kerja pusat maupun daerah atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan selama proses penyusunan dan pengesahan DIPA, hingga dokumen anggaran yang sangat penting artinya bagi kegiatan pemerintahan kita ini dapat diserahkan tepat waktu sesuai rencana.

Pada tahun 2011 ini, prinsip-prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) mulai dilaksanakan. PBK dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Satuan Kerja agar lebih fokus pada hasil-hasil yang akan dicapai. Pencapaian hasil-hasil tersebut telah terinci berupa output dan outcome.

Selain itu, penyerahan DIPA dilakukan lebih awal daripada tahun lalu. Hal itu diharapkan agar satker dapat lebih cepat untuk merealisasikan anggarannya, sehingga tidak menumpuk diakhir tahun anggaran.

Semoga keberhasilan percepatan penyelesaian dan penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2011 ini merupakan awal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2011, karena seluruh satker dapat segera memulai langkah pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan dalam melaksanakan tugas Pemerintah dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kab. Jember juga menyampaikan bahwa APBD pun mengalami hal yang sama, dimana pada akhir tahun anggaran penyerapan anggaran oleh SKPD baru direalisasikan. Pada triwulan pertama yang diserap hanya pagu untuk pembayaran gaji pegawai saja.

Selain acara penyerahan DIPA 2011, KPPN Jember juga memberikan apresiasi kepada satker dan Bank/Pos Persepsi yang menurut penilaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku mendapatkan skor tertinggi. MTsN Sumberbaru Kab. Jember mendapatkan penilaian terbaik pertama diikuti oleh Kejaksaan Negeri Lumajang dan Balai Taman Nasional Meru Betiri. Sedangkan untuk kategori Bank/Pos Persepsi yang mendapatkan penilaian terbaik pertama yaitu BRI Lumajang diikuti Bank Jatim Cabang Lumajang dan terakhir Kantor Pos Jember. Seluruh rangkaian acara diliput oleh media massa setempat.

Oleh: Kontributor Jember.

Acara penyerahan DIPA tahun anggaran 2011 dilaksanakan oleh KPPN Tolitoli pada tanggal 30 Desember 2010 di Hotel Bumi Harapan, TolitolI. Penyerahan DIPA 2011 ini dilakukan lebih awal, yaitu sebelum memasuki tahun 2011 dengan harapan agar dapat menjamin  pelaksanaan kegiatan para Satuan Kerja (satker) mulai pada awal-awal tahun anggaran 2011.

Penyerahan DIPA tahun anggaran 2011 dilakukan langsung oleh Kepala KPPN Tolitoli Sujadi, S.H. kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam wilayah pelayanan KPPN Tolitoli. Dalam sambutannya Sujadi menyampaikan bahwa DIPA 2011 diserahkan sebelum memasuki tahun 2011, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagai suatu langkah lebih maju dibanding tahun anggaran sebelumnya. Di samping itu, beliau menegaskan bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan, setiap satuan kerja agar memperhatikan perencanaan kas sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas. Dikemukakannya, bahwa dengan melakukan perencanaan kas yang baik, maka satker akan dapat memastikan ketersediaan dana guna memenuhi atas kewajiban negara, mengoptimalkan kelebihan kas atau menutupi kekurangan kas dengan efisien, dan  memperoleh dana senilai perkiraan/ sesuai waktu pelaksanaan kegiatan.

Dalam acara tersebut disampaikan pula beberapa peraturan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Syamsuddin Talib, antara lain Peraturan Menteri keuangan nomor PMK-192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas dan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN pada Satuan Kerja. Penyampaian peraturan tersebut adalah simbol bahwa KPPN Tolitoli akan lebih mempersiapkan diri dalam memahami peraturan-peraturan terkait dengan pencairan dana APBN untuk membantu satuan kerja.

Dapat disampaikan pula di sini, jumlah dan pagu DIPA 2011 yang  diserahkan  untuk dua kabupaten di wilayah pelayanan KPPN Tolitoli adalah sebagai berikut:

Jika dibandingkan dengan DIPA 2010 dapat terlihat sebagaimana berikut:

Undangan yang hadir dalam acara Penyerahan DIPA 2011 adalah para kepala dinas, Kapolres, serta para Kepala Satuan Kerja di lingkup Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol.

Oleh : (Syamsuddin Talib)

Laporan Kunjungan Menteri Keuangan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi jawa Timur
Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id – Akhir tahun anggaran adalah saat yang sangat krusial bagi para pegawai Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan. Volume kerja yang meningkat tajam sering menyebabkan emosi para pegawai menjadi labil. Kondisi mental yang tentu saja akan mempengaruhi kinerja para pegawai. Hal ini rupanya disadari oleh pemimipinnya. Di tengah kesibukannya, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, menyempatkan diri mengunjungi Kantor Perwakilan Kementerian keuangan Propinsi jawa Timur.

Kunjungan yang sangat membahagiakan para pegawai sekaligus menjadi penyemangat dalam menghadapi akhir tahun anggaran, meskipun tidak semua pegawai bisa bertatap muka dengan orang nomor satu di Kemenkeu tersebut. Hadir dalam acara tatap muka dengan Menteri Keuangan  adalah para pejabat eselon 2 dan 3 dari seluruh Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan. Pertemuan dilakukan di Gedung Keuangan Jawa Timur, tanggal 14 Desember 2010.

Pria yang dikenal sebagai bankir profesional ini, menjabat tangan beberapa hadirin sembari menanyakan kantor asal saat memasuki ruang pertemuan. Beliau juga sempat memberi komentar ketika berjabat tangan dengan salah satu hadirin yang mengambil posisi meja bundar, tidak bergabung dengan komunitasnya.

“Siapa namamu?” tanya beliau.

 “Taukhid, dari Perbendaharaan Pak”. Jawab orang yang dtanya.

Bapak Menteri tersenyum seraya berucap “Bagus...!”.  Dialog singkat tersebut mengandung pesan mendalam bahwa beliau tidak menginginkan segmentasi eselon 1 walaupun memang senyatanya berasal dari eselon 1 yang berbeda pada Kementerian Keuangan.

Acara formal namun terkesan santai oleh hantaran Dawam dan Tika yang luwes sebagai MC. Alunan musik keroncong dengan vokalis yang kebetulan bernama sama dengan Menkeu, menjadikan suasana semakin tampak akrab.

Banyak hal menjadi perhatian Menteri Keuangan. Beliau mengamanatkan agar seluruh jajarannya tidak memperhatikan segmentasi eselon.

“Masing-masing mempunyai tujuan yang sama sebagai Pengelola Keuangan Negara yang akuntabel, bermartabat dan terpercaya, selalu memegang teguh visi,” kata Agus Martowardojo.

“Untuk menjadi seperti itu memang mudah dibicarakan tapi tidak mudah dijalankan. Namun dengan memegang teguh karakter pegawai, yaitu kejujuran, integritas, disiplin, teamwork dan kemauan belajar tentu akan menunjukkan hasil yang signifikan. Karena pada hakikatnya keterampilan saja tidak cukup tanpa softskill ,” kata penerima anugerah Leadership Achievement Award tahun 2006 dari The Asian Banker ini.

Menteri Keuangan mengapresiasi kerja keras jajaran Kementerian Keuangan. Beliau juga menyampaikan rasa terimakasih dan bangganya atas keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih. Khususnya terhadap capaian Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mendapatkan penghargaan dari KPK atas pencapaian indeks PIAK tertinggi. Beliau juga tak lupa menyampaikan salam buat keluarga di rumah atas semua dukungan morilnya.

Selain apresiasi, beliau juga memaparkan hal-hal yang harus menjadi perhatian bersama yang harus diperbaiki. Antara lain penyerapan anggaran, pengelolaan pengeluaran negara secara tertib, peningkatan penerimaan negara dan penertiban pengelolaan aset negara.

“Penyerapan anggaran akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sekalipun peran pemerintah dalam hal tersebut hanya 9 persen, namun diharapkan dapat terealisasi 100% sehingga mampu menggerakkan perekonomian. Dan bagaimana hal tersebut bisa tercapai bila alokasi anggaran lebih banyak untuk anggaran yang mengikat sehingga sisa untuk pembangunan/investasi menjadi sangat sedikit,” jelasnya.

Menurut Menteri Keuangan, penerimaan negara harus ditingkatkan dengan memperbaiki tax ratio, pembangunan internal control dan melakukan hal-hal yang lebih strategis seperti pembangunan internal control, unit quality insurance dan melakukan examinasi.  Disisi pengeluaran , lakukan perbaikan pada cash management, penyelesaian  DIPA yang lebih baik agar pengeluaran menjadi lebih tertib.

Sementara itu untuk elaksanaan APBN di pemerintahan daerah beliau menyarankan kepada jajaran Kementerian Keuangan agar menjaga komunikasi dan membantu agar mereka mampu menyusun APBD yang tepat waktu dan lebih baik.

“Perhatikan satker di pemda, apakah sudah melakukan kewajiban perpajakan dengan benar. Pantau kesiapan dalam menerima pengalihan BPHTB pada tahun 2011. Karena kondisi saat ini baru 40 pemda yang telah selesai menyusun perdanya. Koordinasikan itu antar eselon 1 di wilayah masing-masing,” pessan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Selanjutnya, menutup arahannya, beliau meminta seluruh agar jajaran Kementerian Keuangan siap atas dicanangkannya program transformasi kelembagaan pada tahun 2011 – 2014.

Oleh : Kontributor KPPN Blitar
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan bimtek penyusunan LKPP KPPN Jambi
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – Tekad KPPN Jambi mewujudkan LKPP yang lebih baik patut diacungi jempol. Sadar akan keterbatasan pemahaman dan pengetahuan dari para satuan kerja dalam hal penyusunan LKPP, KPPN Jambi mengadakan bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat  tahun 2010 tingkat Kuasa BUN. Acara berlangsung selama 5 hari dari tanggal 21 s.d. 28 Desember 2010 ini,  diikuti oleh 262 satker  yang terbagi dalam 5 gelombang.  Setiap gelombang diikuti 52 satker yang terdiri dari bendahara pengeluaran dan petugas SAKPA masing masing. Materi yang disampaikan meliputi dari tiga materi pokok yaitu  Rekonsiliasi Barang Milik Negara ,  Tata cara Penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual, dan penyusunan  laporan keuangan Semester II 2010.

”Kita menyadari bahwa upaya perbaikan terhadap kualitas LKPP memerlukan upaya yang maksimal dari berbagai pemangku kepentingan . Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian, red) atas LKPP 2009 memang menunjukan adanya peningkatan terhadap kualitas. Namun, di samping itu juga  menyiratkan  adanya transaksi-transaksi dalam pengelolaan keuangan yang masih memerlukan pembenahan. Penyusunan laporan keuangan harus  sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah” kata Arief Rahman Hakim, Kepala KPPN Jambi,  saat membuka acara bimtek yang bertempat di aula KPPN Jambi.

Perbaikan  terhadap data Barang Milik Negara yang merupakan salah satu permasalahan dalam LKPP yang perlu mendapat perhatian serius. Mulai dari permasalahan yang muncul karena adanya update Aplikasi SAKPA bulan November. Begitu pula permasalaah pada aplikasi Vera awal Desember terkait perbaikan file kiriman  transaksi BMN aplikasi SAKPA ke Aplikasi Vera. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari LKPP dan LKKL sehingga perlu tekad bersama untuk menyelesaikannya.

Hal penting lainnya yang disampaikan adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh satker dalam penyusunan laporan keuangan semester II tahun 2010  sehingga   hasil yang dicapai semakin baik .

Keinginan dan tekad sangat kuat untuk mengikuti seluruh rangkaian acara tumbuh pada diri seluruh peserta. Meski  dengan sarana dan prasarana yang masih terbatas, mereka tetap semangat dari pagi hingga sore. Kondisi aula yang sempit   tidak menyurutkan minatnya.

Beberapa satker juga menyampaikan rasa trima kasihnya atas terselenggarakannya  acara bimtek tersebut. Dengan mengikuti acara tersebut satker menjadi lebih mantap lagi  dalam  mempersiapkan dan menyusun laporan keuangan semester II.

Oleh      : Arief Rahman Hakim - kontributor KPPN Jambi
Editor    : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan dari KPPN Merauke
Merauke.perbendaharaan.go.id -  Mejelang akhir tahun anggaran 2010 ruang Front Office KPPN banyak didatangi oleh satuan kerja dan Bank/Pos Persepsi selaku mitra kerja KPPN. Kedatangan para mitra kerja kali ini tidak seperti biasanya. Para bendahara satker dan petugas bank/pos persepsi menghampiri petugas-petugas  KPPN untuk mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih oleh kantor pusat Ditjen Perbendaharaan  beupa PIAK dari KPK. Kejadian ini sangat langka dan baru terjadi  di ujung tahun anggaran 2010. Para petugas KPPN yang di front office merasa bangga dan senang atas apa yang disampaikan oleh satker maupun bank/pos persepsi. Dengan senyum yang manis dan ramah, petugas front office menyambut ucapan selamat dari satker dan bak/pos persepsi dengan ucapan kalimat terima kasih.

“Semuah ini berkat kerja samadan dukungan  yang baik dari pace dan mace untuk terus mendukung kami,” kata salah satu petugas front office, seperti hendak mewakili yang lainnya.

Dengan kejadian ini, Kepala KPPN Merauke, Ander, melalui Kasubbag Umum, Junaidi, mengumpulkan seluruh pegawai KPPN Merauke pada tanggal 8 Desember 2010 di ruang sub bagian umum.

Dalam arahannya, Kepala KPPN menyampaikan bahwa kerja keras yang dilakukan selama ini telah menuai hasilnya. Untuk itu dia mengajak para pegawaianya agar senantiasa terus menerus membangun image KPPN Merauke yang lebih baik lagi.

Meski KPPN di kepulauan paling timur Republik Indonesia ini belum dinobatkan  sebagai KPPN Percontohan, para pegawai tetap tidak berkecil hati. Semangat yang tinggi dan komitmen menjadi modal para pegawai untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, sederhana dan tanpa pungutan. Penyederhanaan bussines process berupa pelayanan satu pintu (one stop service) dengan ditunjang oleh perangkat IT yang terkoneksi dan terintegrasi pada setiap proses pencairan dana atau penyelesaian SP2D, mendorong terciptanya tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance).

Ucapan selamat dari para pimpinan satker dan bank/pos persepsi baik yang di ucapkan secara langsung maupun lewat SMS Center KPPN Merauke, dijawab dengan bentangan spanduk yang berisi kalimat “PACE MACE TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN DAN KERJA SAMANYA SEHINGGA DITJEN PERBENDAHARAAN DINOBATKAN SEBAGAI DESIMINASI PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI OLEH KPK”.

Bukan hanya spanduk, ucapan selamat juga diumumkan lewat Radio Republik Indonesia Merauke agar para satuan kerja yang berada di luar Kab. Merauke seperti Kab. Asmat, Kab. Boven Digoel dan Kab. Mapi yang jauh dari jangkauan komunikasi dapat mendengarkan ucapan terimakasih dari KPPN kepada satker. Siaran tersebut mengudara selama tiga hari  dari tanggal 16 s/d 18 Desember 2010, pukul 06.30 dan pukul 18.30 WIT setelah warta berita pagi dan sore.

Oleh : Salampessy M. Insan – kontributor KPPN Merauke
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Lingkup Wilayah Pembayaran KPPN Parepare.
Parepare, perbendaharaan.go.id – Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup Wilayah Pembayaran KPPN Parepare hadir dalam Kegiatan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2011, Rabu (29/12) di Aula KPPN Parepare.

Selain penyerahan DIPA TA 2011, dilakukan pula penandatanganan pakta integritas. Pakta Integritas Internal dilakukan antara Kepala KPPN dengan Staff, sedangkan penandatanganan Pakta Integritas Eksternal dilakukan antara Kepala KPPN dan Kuasa Pengguna Anggaran yang isinya antara lain: Pelayanan yang Zero Cost, Larangan Pemberian / Menerima Gratifikasi, pelayanan Cepat , tepat dan transparan, system pelayanan yang tidak per departemental. Seluruh rangkaian acara diliput secara langsung oleh media lokal setempat.

Disamping itu, di tahun 2011 KPPN Parepare akan mengelola Dana DIPA dari 148 satuan kerja Kementerian Negara / Lembaga yang tersebar di lima Kabupaten / Kotamadya. Jumlah total pagu mencapai Rp776.414.214.000,-.

Nilai pagu tersebut masing-masing Kota Pare-pare sebesar Rp315.967.074.000,-, Kabupaten Pinrang sebesar Rp119.992.186.000,-, Kabupaten Barru sebesar Rp146.010.865.000,-, Kabupaten Sidrap sebesar Rp96.948.728.000,-, dan Kabupaten Enrekang sebesar Rp 97.495.361.000,-.

Pada sambutannya, Kepala KPPN Parepare, Teguh Dwi Nugroho menjelaskan bahwa KPPN Parepare dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa memerlukan kerjasama dan dorongan dari Para Satker Kementerian Negara / Lembaga demi Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang baik untuk mewujudkan  Good Governance dan Clean Governance.

Acara Penyerahan DIPA 2011 ini memang berbeda dengan sebelumnya karena acara tersebut diselenggarakan pada sore hari dikarenakan Menunggu Acara Ceremonial Penyerahan DIPA 2011 yang dilaksanakan Gubernur Sulawesi Selatan di Toraja pada hari yang sama, serta dilaksanakan di Bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan, “hal ini kami lakukan diakhir desember agar para Satker dapat segera merealisasikan DIPA yang telah disusun oleh satker tersebut”.

Dalam kesempatan itu juga Teguh Dwi Nugroho, memberikan Pengarahan Singkat  Mengenai Tatacara Penyampaian SPM dan Pengambilan SP2D Tahun 2011, “Ada Beberapa hal yang menyebabkan Ketidaksiapan satker dalam mencairkan dana, hal tersebut terindikasi oleh beberapa factor diantaranya Keterlambatan Penyusunan Pejabat Pengelola Keuangan, Keterlambatan Pengadaan Barang / Jasa, dan adanya Kegiatan / DIPA yang masih perlu direvisi”, tegas Teguh

Teguh melanjutkan, “Beberapa Evaluasi  masalah yang terkait dengan Pencairan Dana selama ini terjadi di KPPN Parepare diantaranya Specimen tandatangan Satuan Kerja  tidak sesuai dengan yang dikirim di KPPN, Hardcopy beda dengan SPM, Pagu Dana Satker DIPA minus, Kurangnya data pendukung, dan juga Dokumen SPM dengan data pendukung tidak sama.”

Kemudian Acara dilanjutkan oleh Penandatanganan Pakta Integritas yang secara simbolis diwakili oleh KPA Pengadilan Negeri Parepare, KPA Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Barru, KPA Kejaksaan Negeri Enrekang, KPA Rutan Sidrap, serta KPA Polres Pinrang.   Kemudian diikuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker yang lainnya, selanjutnya Penyerahan DIPA TA 2011 Satuan Kerja Kementerian Negara / Lembaga Lingkup Wilayah Bayar Parepare menutup serangkaian acara dari tersebut.

“KPPN Parepare akan senantiasa Mendampingi Satuan Kerja dalam Proses Pencairan Dana , hal tersebut diwujudkan dengan adanya MINI TLC sebagai sarana belajar satker dan Website KPPN Parepare sebagai sarana media informasi maupun monitoring Penyelesaian SP2D Satker,” Teguh mengingatkan kembali saat hendak mengakhiri pengarahannya. (is)