Liputan Penyerahan DIPA 2011 Kanwil DJPBN Propinsi Papua dan Papua Barat
Papua-perbendaharaan.go.id - Propinsi Papua dan Papua Barat mendapatkan alokasi APBN 2011 sebesar 10,4 triliyun. Jumlah tersebut terdiri dari 7,4 triliyun untuk Papua dan 3 triliyun untuk Papua Barat. Demikian laporan yang disampaikan oleh Bjardianto Pudjiono, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua, Sahat M. T. Panggabean, Kepala Pengembangan Pegawai mewakili Direktur Jenderal Perbendaharaan saat menyerahkan DIPA 2011 di Jayapura, Kamis, 30 Desember 2010. Penyerahan DIPA kepada Gubernur Papua dilakukan oleh Bjardianto Pudjiono, sementara Papua Barat oleh Sahat M. T. Panggabean.
Penyerahan DIPA 2011 lingkup Provinsi Papua diserahkan langsung oleh Gubernur Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. Bersamaan dengan di Papua, penyerahan DIPA 2011 lingkup Provinsi Papua Barat juga dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Barat di Hotel SwisBell Manokwari. Penyerahan DIPA di Manokwari diselenggarakan pada pagi hari, sedangkan di Jayapura pada siang harinya. Selanjutnya, penyerahan DIPA 2011 di seluruh Kabupaten/Kota (selain wilayah bayar KPPN Jayapura dan KPPN Manokwari) akan dilaksanakan serentak tanggal 31 Desember 2010 di KPPN setempat yang dirangkai dengan kegiatan Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan dan Pencairan APBN Tahun Anggaran 2011.
Dalam laporannya kepada gubernur, Bjardianto menjelaskan bahwa APBN 2011 menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja.
APBN 2011 menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja,” kata Bjardianto Pudjiono, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua. “Tujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas satuan kerja agar lebih fokus pada hasil yang akan dicapai,” lanjutnya.
Menyikapi dana sebesar 10,4 triliyun untuk kedua propinsi tersebut, Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua siap memberikan dukungannya.
“Efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran perlu terus menerus dimonitor dan dievaluasi dalam kerangka monev guna mencapai output dan outcome yang ditetapkan,” kata Bjardianto. “Oleh karena itu perlu dibentuk tim terpadu tingkat provinsi/kabupaten/kota yang terdiri dari unsur-unsur terkait untuk memberikan asistensi dan edukasi kepada para pengelola DIPA di daerah,” lanjut beliau.
“Jajaran Ditjen Perbendaharaan di Provinsi Papua dan di Provinsi Papua Barat senantiasa siap memberikan dukungan agar seluruh satuan kerja dapat melaksanakan anggaran yang tercantum dalam DIPA tepat waktu, berkualitas, berdisiplin, dan akuntabel,” tambah orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua ini.
“Hal tersebut penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan perluasan lapangan kerja bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat,” tambahnya lagi mengakhiri kata sambutannya.
Acara penyerahan DIPA di Jayapura dipimpin langsung oleh Gubernur Papua, Barnabas Suebu, sama halnya dengan acara yang diselenggarakan di Manokwari yang dipimpin oleh Gubernur Papua Barat, Abraham Oktavianus Atururi. Acara dihadiri oleh para Undangan yang terdiri dari Bupati, Walikota, dan Muspida Provinsi masing-masing, serta para KPA dalam wilayah kerja KPPN Jayapura dan KPPN Manokwari.
Beberapa KPA setempat menerima DIPA secara simbolis langsung dari Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat. Para KPA yang terpilih menerima DIPA Simbolis, mewakili masing-masing kewenangan dalam DIPA. Sedangkan DIPA 2011 yang tidak disampaikan secara simbolis, dibagikan langsung kepada para KPA seusai acara penyerahan DIPA 2011. Beberapa Bupati dan Walikota juga menerima secara simbolis Daftar Rekapitulasi DIPA 2011 yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota masing-masing. Hal ini dilakukan dalam upaya peningkatan peran Bupati/Walikota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran yang dialokasikan di masing-masing Kabupaten/Kota, khususnya Dana TP dan UB.
Penyerahan DIPA 2011 di Jayapura dirangkai dengan penyerahan secara simbolis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari Gubernur kepada para Kepala SKPD dalam rangka pelaksanaan APBD. Rangkaian acara penyerahan DIPA dan DPA ini menunjukkan adanya upaya pensinergian proses penganggaran APBD yang mengikuti pola APBN. Diharapkan sinergi ini berpengaruh positif pada proses percepatan penyerapan anggaran yang berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Daerah.
Oleh : Adhitya Ramaputra - Kontributor Kanwil DJPBN Papua
Editor : Bambang Kismanto