Liputan penyerahan DIPA Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id – Bergemuruh! Itulah yang terjadi di Pendopo Lamin Etam, Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Suara riuh dan tepuk tangan mewarnai penyerahan DIPA Provinsi Kalimantan Timur oleh Gubernur Awang Faroek Ishak kepada perwakilan satker.
Acara yang dihelat tanggal 29 Desember 2010 tersebut, dihadiri 600 lebih peserta yang berasal dari jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, seluruh satuan kerja dan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya.

Dalam laporannya, Kakanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Timur Abdullah Nanung menyampaikan bahwa percepatan penyerahan DIPA TA 2011 dilakukan sebagai salah satu upaya Ditjen Perbendaharaan untuk mendorong Kementerian/Lembaga dapat secepatnya menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. ”Acara penyerahan DIPA TA 2011 kali ini agak istimewa karena diselenggarakan pada akhir 2010. Berbeda dengan penyerahan DIPA tahun-tahun sebelumnya yang diselenggarakan setiap awal tahun. Hal ini menjadi bukti konkret dari Ditjen Perbendaharaan dalam mendorong Kementerian/Lembaga (satker,red) untuk secepatnya melaksanakan kegiatan di TA 2011,” ucap beliau. Bahkan, lanjutnya, satker sudah dapat memulai proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang dan jasa pada tahun 2010, sehingga pada awal TA 2011 sudah dapat dilaksanakan perikatan kontraknya.

Selain itu, Kakanwil tidak lupa mengingatkan satuan kerja bahwa pada TA 2011 ini, telah mulai diterapkan Penganggaran Berbasis Kinerja. Tujuan yang ingin diraih tidak lain agar, seluruh satker dapat fokus mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan.

Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras jajaran Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelesaikan proses pengesahan DIPA. ”Saya memberikan penghargaan yang tulus kepada Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya yang telah mengambil inisiatif dalam rangka percepatan penerbitan DIPA TA 2011,” terangnya. Lebih lanjut, Gubernur memuji kesuksesan ini sebagai buah dari proses reformasi birokrasi yang telah berjalan dengan baik di Kementerian keuangan.

Gubernur juga mengingatkan seluruh satker agar menyusun kegiatan yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment. Beliau berharap, jajaran Ditjen Perbendaharaan terus membantu membina para satker agar mampu menerapkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur secara simbolis menyerahkan DIPA TA 2011 kepada 10 (sepuluh) satker yang memiliki pagu DIPA terbesar dari masing-masing unit, diantaranya Universitas Mulawarman, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pekerjaaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kutai Timur dan Poltabes Samarinda. Dengan disaksikan oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Timur, penyerahan DIPA tersebut berjalan cukup khidmat. Akhirnya semua berharap, dengan percepatan penyerahan DIPA TA 2011, seluruh kegiatan pemerintah dapat berjalan secepatnya dan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Timur. Acara yang dimulai pukul 09.00 WITA dan berakhir Pukul 13.00 WITA tersebut diakhiri dengan senyum sumringah seluruh satker sambil menggenggam setumpuk DIPA di tangannya . Selamat bekerja!

Kontributor Kanwil Prov. Kalimantan Timur : Fajar Sidik

Liputan Penyerahan DIPA di kota 1001 Goa
Pacitan, djpbn.kemenkeu.go.id - Tahun ini KPPN Pacitan melakukan penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kepada para KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tidak seperti biasanya. Disamping waktu penyerahannya dilakukan di akhir tahun sebelum tahun anggaran dimulai –dimana sebelumnya DIPA diserahkan pada awal tahun berjalan– untuk pertama kalinya DIPA pada lingkup Kabupaten Pacitan diserahkan oleh Bupati Pacitan Bapak H. Gepeng Sudibjo di Pendopo Kabupaten Pacitan.

Kepala KPPN Pacitan, Bayu Andy Prasetya dalam sambutannya menuturkan, “Penyerahan DIPA di akhir tahun ini dimaksudkan agar sejak hari pertama tahun anggaran 2011, seluruh satuan kerja dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Penyerahan DIPA ini merupakan wujud keseriusan dari Kementerian Keuangan dan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan yang merata dan berkeadilan.  Kami mengharapkan  agar semua Kuasa Pengguna Anggaran dapat melaksanakan program kerja dan mengelola anggaran tahun 2011 dengan lebih akuntabel, profesional, proporsional, transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil (output dan outcome).”

Selain itu disampaikan pula evaluasi pencairan dana di tahun 2010, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011, penerapan Pengganggaran Berbasis Kinerja (PBK), pengalihan sebagian sumber penerimaan perpajakan pusat ke daerah, pesan dan harapan dari Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono saat penyerahan DIPA tanggal 28 Desember 2010 di Istana Negara, serta langkah-langkah yang harus segera dilaksanakan oleh KPA setelah menerima DIPA 2011.

Selain waktu dan cara penyerahan DIPA yang berbeda dari kebiasaan tahun-tahun sebelumnya, masih ada keistimewaan lain dalam acara penyerahan DIPA kali ini. Seluruh KPA yang mewakili Satuan Kerjanya dapat hadir untuk menerima DIPA. Selain itu dihadiri pula oleh perwakilan dari Asisten/ Staf Ahli/ Kepala Dinas/ Kepala Bagian lingkup Kabupaten Pacitan, Rektor Perguruan Tinggi Swasta lingkup Kabupaten Pacitan, para ketua Asosiasi Pengusaha di Kabupaten Pacitan dan Pimpinan Perbankan mitra KPPN Pacitan.

Dalam kesempatan tersebut, 36 DIPA yang diberikan untuk 28 satuan kerja;  yakni 26 DIPA satuan kerja/ instansi vertikal Kementerian/ lembaga di daerah, 9 DIPA bagi SKPD penerima dana Tugas Pembantuan, dan 1 DIPA bagi SKPD penerima dana Urusan Bersama. Total dana DIPA untuk Kabupaten Pacitan sebesar Rp136.955.124.000,-

Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Bupati Pacitan yang perpesan agar di tahun anggaran baru ini, elemen terkait dapat meningkatkan kinerja dan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Pacitan khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

Acara penyerahan DIPA, disertai penandatanganan Pakta integritas antara Kepala KPPN Pacitan dengan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran dan delapan Ketua Asosiasi dilingkup Kabupaten Pacitan. Penandatanganan Pakta Integritas tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa tidak ada dana yang diminta dengan alasan untuk KPPN karena KPPN Pacitan akan terus berkomitmen mengawal reformasi birokrasi dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya yang ramah, transparan, cepat, tepat dan tanpa biaya (zero cost).

Disamping itu juga  dilakukan penyerahan Buku PMK No170/PMK.05/2010 kepada seluruh KPA dan Inspektur Wilayah Kabupaten Pacitan sebagai pedoman agar penyerapan anggaran lebih cepat dan lebih proporsional serta Inspektorat Wilayah Kabupaten Pacitan dapat menangani penyelesaian tagihan terhadap SKPP yang mengelola dana APBN.

Acara diakhiri dengan pembacaan doa oleh Bapak Nur Cholis dengan mengharap agar dalam membangun bangsa dan melanjutkan cita-cita para pahlawan bangsa ini selalu dilimpahkan barokah dan hidayah oleh-Nya.

Oleh : Maya dan Reyan – Kontributor Pacitan

Biak, djpbn.kemenkeu.go.id - Pelaksanakan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 wilayah KPPN Biak, untuk kali pertama dihadiri oleh Bupati Kabupaten Biak Numfor dan Bupati Kabupaten Supiori. penyerahan DIPA dilaksanakan di Aula Gedung Sasana Krida Kantor Bupati Kabupaten Biak Numfor, Jumat (31/12).

DIPA Tahun 2011 tersebut diserahkan kepada 42 Kuasa Pengguna Anggaran dengan jumlah 58 DIPA, yang terdiri dari 6 DIPA Kantor Pusat, 42 DIPA Kantor Daerah, 8 DIPA Tugas Pembantuan, dan 2 DIPA Urusan Bersama, dengan total pagu DIPA sebesar Rp. 406.283.354.000

Acara diawali dengan pembacaan do’a oleh Ust. Muhammad Panji dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor. Kemudian, dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Biak, Patar Situmorang, SE, MM.
Sementara itu, usai memberikan sambutannya, Bupati Kabupaten Biak Numfor Melianus Maryen, S.Sos, MM, melakukan penyerahan DIPA 2011 secara simbolis kepada tiga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di wilayah kerja KPPN Biak, disaksikan oleh Bupati Supiori Bapak Ir Helly Weror, M.Si. Ketiga KPA tersebut berasal dari satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Biak- Numfor, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Biak.

Untuk satuan kerja lainnya DIPA Tahun 2011 diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Biak yang dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala KPPN Biak dengan Kuasa Pengguna Anggara satuan kerja di wilayah pembayarannya.
KPPN Biak berharap seluruh pihak terkait dapat menjaga dan mengawal momentum percepatan penyerahan DIPA 2011 dengan tekad dan semangat perubahan. Selain itu, KPPN dan satuan kerja diharap dapat bersinergi dalam mendukung dengan sepenuh hati pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja.

Oleh Dmash2000

Liputan Penyerahan DIPA TA.2011 di Provinsi Maluku
Maluku, djpbn.kemenkeu.go.id - Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah sejak hari pertama tahun anggaran 2011, penyerahan DIPA TA 2011 dilaksanakan diakhir Tahun Anggaran 2010 yang semula selalu dilaksanakan pada awal tahun anggaran berjalan. Demikian laporan yang disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Hendro Baskoro pada acara Penyerahan DIPA Tahun 2011 di lantai 7 Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Kamis (30/12), yang diliput juga oleh media cetak dan elektronik.

Alokasi APBN 2011 untuk Provinsi Maluku sebesar 4.3 T yang terdiri dari 26 DIPA Kantor Pusat, 74 DIPA Tugas Pembantuan, 64 DIPA Dekonsentrasi, 9 DIPA Urusan Bersama dan 309 DIPA Kantor Daerah.

Hendro Baskoro melanjutkan, “Kerja keras dan hasil pencapaian atas kinerja Kementerian Negara/Lembaga akan menjadi tolok ukur dalam pengalokasian anggaran tahun berikutnya. Hal ini akan mendorong terwujudnya kinerja Kementerian Negara/Lembaga yang lebih fokus pada program dan kegiatan prioritas pemerintah dan penunjang lainnya yang terlaksana secara efektif dan efisien. Untuk mengawasi tingkat pencapaian sasaran tersebut maka diperlukan suatu sistem monitoring dan evaluasi anggaran yang lebih efektif untuk mencapai output dan outcome yang ditetapkan” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Provinsi Maluku, Albert Karel Ralahalo dalam sambutannya berpesan agar satuan kerja dapat menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan baik, dengan mengubah mind set pelaksanaan anggaran dari input base menjadi output base. Selain perubahan mindset, dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja. “Satuan kerja dituntut untuk tidak lagi melaksanakan anggarannya sesuai business as usual, namun harus lebih inovatif, kreatif dan penuh inisiatif sehingga mampu mencapai target kinerja dengan penggunaan anggaran sehemat mungkin. Penghematan belanja kementerian/lembaga ini sangat krusial mengingat pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional mengalami keterbatasan, antara lain keterbatasan sumber dana. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang baik ini, saya sampaikan agar alokasi dana yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga target kinerja masing-masing satuan kerja dapat dicapai secara efektif dan efisien”. tambahnya.

Beberapa Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah pembayaran KPPN Ambon menerima secara simbolis DIPA T.A. 2011 dari Gubernur Provinsi Maluku. Sepuluh Kuasa Pengguna Anggaran yang terpilih menerima DIPA secara simbolis yaitu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Tinggi Ambon, Pengadilan Tinggi Ambon, Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Universitas Pattimura, Polda Maluku, Kodam XVI Pattimura, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.

”Saya mengajak para Kuasa Pengguna Anggaran dan siapapun yang berhubungan dengan keuangan negara agar dapat menjaga amanah dalam mengelola keuangan negara dan harus dapat bekerja dengan cepat, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap segala permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan masyarakat Maluku yang mandiri dan sejahtera ” demikian Gubernur Provinsi Maluku mengakhiri sambutannya.

Selanjutnya penyerahan DIPA 2011 di kantor-kantor lainnya dalam wilayah pembayaran KPPN Masohi, KPPN Tual dan KPPN Saumlaki dilaksanakan secara serentak pada tanggal 30 Desember 2010 pukul 15.00 WIT oleh masing-masing Kepala KPPN bersangkutan.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen PBN Prov. Maluku

Liputan aktivitas akhir tahun 2010 di KPPN Banjarmasin
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id – Tidak ada yang berubah di akhir tahun anggaran tahun ini di KPPN Banjarmasin dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hari Senin, 20 Desember 2010 adalah hari terakhir penerimaan SPM-LS. Ruang lobby KPPN, tempat para bendahara satker menunggu antrian, penuh sesak. Meja-meja baik di front office maupun midle office penuh oleh tumpukan berkas SPM. Ada 1.951 lembar SPM-LS diterima KPPN Banjarmasin di hari itu.

Tidak ingin mengecewakan para bendahara satker, KPPN Banjarmasin telah mempersiapkan sarana pendukung pencairan dana jauh-jauh hari sebelumnya. Sebagaimana yang dilakukan menjelang batas akhir penyampaian SPM-GUP dan SPM-UP, berbagai persiapan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah SPM-LS kali ini. Ruang tunggu tamu,tempat parkir kendaraan tamu,hingga penyiapan ruangan tempat satker yang perlu memperbaiki SPM-nya.

”Mohon perhatian, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena kami akan melayani sampai jam berapapun. Usahakan agar SPM yang diajukan tidak ada yang salah, karena akan menghambat penerbitan SP2D,” kata Kepala KPPN Banjarmasin menyambut para bendahar satker yang saat itu memenuhi ruang tunggu KPPN.

Loket pelayanan yang dibuka lebih awal tidak pernah kosong. Tamu dari satker, silih berganti menyerahkan SPM. Para petugas dengan cekatan dan ramah melayani tamu satu per satu. Kepala Seksi Pencairan Dana I sesekali terlihat terjun langsung mengarahkan teman-teman di front office. Sementara kepala kantor mengawasi melalui monitor CCTV dan sesekali menyambangi di ruang tunggu.    

Menjelang pukul 18.00 WITA, guratan kelelahan mulai nampak di wajah para petugas FO yang sejak pagi dituntut memberikan pelayanan cepat namun teliti. Suasana ’batin’ para pegawai tersebut rupanya disadari oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banjarmasin, ElinSumarlina. Tanpa diduga oleh para pegawai, orang nomor satu di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Selatan itu menyambangi KPPN.

Wanita berjilbab itu mengamati langsung situasi di ruang tunggu dan memperhatikan beberapa orang yang sedang asyik memperbaiki SPM di meja yang telah disediakan. Setelah  berbincang sejenak dengan Kepala KPPN Banjarmasin dan beberapa staf, beliau masuk ke front dan middle office.  Sapaan lembut dari ibu yang dikenal ramah namun tegas ini menjadi pemacu semangat. ”Tolong perhatikan kesehatan teman-teman. Kalau ada masalah segera bicarakan,” kata beliau kepada Kepala KPPN Banjarmasin sambil berpamitan bertepatan dengan berkumandangnya azan maghrib.

Pukul 23.00 WITA, separoh dari kursi di ruang tunggu masih terisi tamu. Sementara petugas bergantian mandi, sholat dan makan. Setelah tidak ada lagi tamu yang menunggu, baru diketahui jumlah SPM yang masuk adalah 1.951 

Oleh            : Nur Hidayat - Kontributor KPPN Banjarmasin
Editor            : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan 

 Liputan Penyerahan DIPA TA 2011 di KPPN Tual
Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Sebuah langkah maju untuk menyongsong Tahun Anggaran baru telah dilakukan oleh KPPN Tual. Percepatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 untuk satuan kerja dalam lingkup pembayaran KPPN Tual, bisa dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan, Kamis (30/12) di Aula KPPN Tual. Wakil Bupati Maluku Tenggara melakukan langsung penyerahan DIPA kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja lingkup pembayaran KPPN Tual.

Tahun Anggaran 2011, KPPN Tual mengelola anggaran APBN sebesar Rp394.449.521.000,-. Jika dibandingkan dengan APBN Tahun 2010, dengan nilai sebesar Rp311.032.540.000, terjadi kenaikan sebesar Rp83.416.981.000 atau 27%. Sebuah kenaikan yang sangat signifikan yang diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di wilayah pembayaran KPPN Tual yang meliputi 2 kabupaten dan 1 kota. APBN yang dikelola KPPN Tual pada tahun 2011 terdiri dari DIPA Kantor Daerah Rp. 355.872.520.000 , DIPA Kantor Pusat Rp. 2.455.000.000, DIPA Tugas Pembantuan Rp. 10.663.501.000, DIPA Urusan Bersama Rp. 25.458.500.000.

Dengan diserahkannya DIPA lebih awal diharapkan dapat meningkatkan penyerapan anggaran di tahun 2011. Rendahnya penyerapan anggaran selama ini dikarenakan kecenderungan satker masih memiliki pandangan yang sama, yaitu melakukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran, sehingga di setiap akhir tahun anggaran selalu terjadi penumpukan realisasi anggaran. Fenomena seperti ini berpotensi mengakibatkan pencairan dana hanya untuk menghabiskan anggaran tanpa melihat hasil dari penggunaan anggaran tersebut, sehingga di tahun 2011 ini diharapkan satker dapat membuat perencanaan penarikan dana (cash forecasting) dengan baik.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Tual, Eriswan berpesan kepada semua satker untuk dapat segera melakukan pencairan dana. “Kepada satker yang mempunyai alokasi Belanja Modal agar segera melakukan proses pelelangan lebih awal. Dengan cara seperti itu, pada saat tahun anggaran baru dimulai kita dapat mengadakan perikatan/ menandatangani kontrak dan pelaksanaanya. Saya juga berharap agar satker berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN Pada Satuan Kerja. Peraturan tersebut akan menjadi acuan time frame bagi setiap satker dalam pelaksanaan anggaran”, pesan Eriswan.

Sementara itu Wakil Bupati Maluku Tenggara, Yunus Serang dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya serta rasa bangganya terhadap KPPN Tual. “ Saya mewakili Bupati Maluku Tenggara merasa bangga atas dilaksanakannya acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2011 ini, saya juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan KPPN Tual selama ini, khususnya pelayanan kepada satker-satker di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga dengan diserahkannya DIPA tahun 2011 ini dapat segera digunakan untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara”, ujar beliau.

Dalam pelaksanaan DIPA tahun 2011 terjadi proses bisnis yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, dimana pemerintah sudah berkomitmen untuk menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) yang lebih berorientasi pada output dan outcome hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan tugas-tugas Kementerian/Lembaga dapat lebih fokus pada visi dan misi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Oleh : Eko Saputro – KPPN Tual

Liputan Penyerahan DIPA 2011 dan KPPN Award 2010 di KPPN Jember
Jember, djpbn.kemenkeu.go.id - Sekretaris Daerah Kabupaten Jember dan Lumajang secara simbolis menyerahkan Dafatar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2011 kepada Satuan Kerja (satker) di Wilayah Pembayaran KPPN Jember, Kamis (30/12) di Aula KPPN Jember.

Sebanyak 81 DIPA untuk 68 satker diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran dari masing-masing satker. Total dana APBN yang akan disalurkan melalui DIPA 2011 mencapai nilai Rp945.149.007.000,-. Acara dimulai pada pukul 11.00 WIB, didahului dengan ramah-tamah, makan siang bersama, serta diselingi hiburan musik. Tamu undangan sangat antusias untuk menunggu detik-detik diserahkannya DIPA tahun anggaran 2011.

Sambutan Kepala Kantor KPPN Jember Adnan Wimbyarto mengawali acara. Adnan menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Sekretaris Daerah Kab. Jember dan Lumajang, selaku perwakilan Pemerintah Daerah dalam menyerahkan DIPA 2011. Selain itu Adnan memberikan apresiasi kepada para Kuasa Pengguna Anggaran beserta jajarannya, baik yang berada pada satuan kerja pusat maupun daerah atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan selama proses penyusunan dan pengesahan DIPA, hingga dokumen anggaran yang sangat penting artinya bagi kegiatan pemerintahan kita ini dapat diserahkan tepat waktu sesuai rencana.

Pada tahun 2011 ini, prinsip-prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) mulai dilaksanakan. PBK dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Satuan Kerja agar lebih fokus pada hasil-hasil yang akan dicapai. Pencapaian hasil-hasil tersebut telah terinci berupa output dan outcome.

Selain itu, penyerahan DIPA dilakukan lebih awal daripada tahun lalu. Hal itu diharapkan agar satker dapat lebih cepat untuk merealisasikan anggarannya, sehingga tidak menumpuk diakhir tahun anggaran.

Semoga keberhasilan percepatan penyelesaian dan penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2011 ini merupakan awal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2011, karena seluruh satker dapat segera memulai langkah pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan dalam melaksanakan tugas Pemerintah dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kab. Jember juga menyampaikan bahwa APBD pun mengalami hal yang sama, dimana pada akhir tahun anggaran penyerapan anggaran oleh SKPD baru direalisasikan. Pada triwulan pertama yang diserap hanya pagu untuk pembayaran gaji pegawai saja.

Selain acara penyerahan DIPA 2011, KPPN Jember juga memberikan apresiasi kepada satker dan Bank/Pos Persepsi yang menurut penilaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku mendapatkan skor tertinggi. MTsN Sumberbaru Kab. Jember mendapatkan penilaian terbaik pertama diikuti oleh Kejaksaan Negeri Lumajang dan Balai Taman Nasional Meru Betiri. Sedangkan untuk kategori Bank/Pos Persepsi yang mendapatkan penilaian terbaik pertama yaitu BRI Lumajang diikuti Bank Jatim Cabang Lumajang dan terakhir Kantor Pos Jember. Seluruh rangkaian acara diliput oleh media massa setempat.

Oleh: Kontributor Jember.

Acara penyerahan DIPA tahun anggaran 2011 dilaksanakan oleh KPPN Tolitoli pada tanggal 30 Desember 2010 di Hotel Bumi Harapan, TolitolI. Penyerahan DIPA 2011 ini dilakukan lebih awal, yaitu sebelum memasuki tahun 2011 dengan harapan agar dapat menjamin  pelaksanaan kegiatan para Satuan Kerja (satker) mulai pada awal-awal tahun anggaran 2011.

Penyerahan DIPA tahun anggaran 2011 dilakukan langsung oleh Kepala KPPN Tolitoli Sujadi, S.H. kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam wilayah pelayanan KPPN Tolitoli. Dalam sambutannya Sujadi menyampaikan bahwa DIPA 2011 diserahkan sebelum memasuki tahun 2011, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagai suatu langkah lebih maju dibanding tahun anggaran sebelumnya. Di samping itu, beliau menegaskan bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan, setiap satuan kerja agar memperhatikan perencanaan kas sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas. Dikemukakannya, bahwa dengan melakukan perencanaan kas yang baik, maka satker akan dapat memastikan ketersediaan dana guna memenuhi atas kewajiban negara, mengoptimalkan kelebihan kas atau menutupi kekurangan kas dengan efisien, dan  memperoleh dana senilai perkiraan/ sesuai waktu pelaksanaan kegiatan.

Dalam acara tersebut disampaikan pula beberapa peraturan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Syamsuddin Talib, antara lain Peraturan Menteri keuangan nomor PMK-192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas dan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN pada Satuan Kerja. Penyampaian peraturan tersebut adalah simbol bahwa KPPN Tolitoli akan lebih mempersiapkan diri dalam memahami peraturan-peraturan terkait dengan pencairan dana APBN untuk membantu satuan kerja.

Dapat disampaikan pula di sini, jumlah dan pagu DIPA 2011 yang  diserahkan  untuk dua kabupaten di wilayah pelayanan KPPN Tolitoli adalah sebagai berikut:

Jika dibandingkan dengan DIPA 2010 dapat terlihat sebagaimana berikut:

Undangan yang hadir dalam acara Penyerahan DIPA 2011 adalah para kepala dinas, Kapolres, serta para Kepala Satuan Kerja di lingkup Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol.

Oleh : (Syamsuddin Talib)