Liputan Penyerahan DIPA 2011 Kanwil DJPBN Propinsi Papua dan Papua Barat
Papua-perbendaharaan.go.id - Propinsi Papua dan Papua Barat mendapatkan alokasi APBN 2011 sebesar 10,4 triliyun. Jumlah tersebut terdiri dari 7,4 triliyun untuk Papua dan 3 triliyun untuk Papua Barat. Demikian laporan yang disampaikan oleh Bjardianto Pudjiono, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua, Sahat M. T. Panggabean, Kepala Pengembangan Pegawai mewakili Direktur Jenderal Perbendaharaan saat menyerahkan DIPA 2011 di Jayapura, Kamis, 30 Desember 2010.  Penyerahan DIPA kepada Gubernur Papua dilakukan oleh Bjardianto Pudjiono, sementara Papua Barat oleh Sahat M. T. Panggabean.

Penyerahan DIPA 2011 lingkup Provinsi Papua diserahkan langsung oleh Gubernur Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. Bersamaan dengan di Papua, penyerahan DIPA 2011 lingkup Provinsi Papua Barat juga dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Barat di Hotel SwisBell Manokwari. Penyerahan DIPA di Manokwari diselenggarakan pada pagi hari, sedangkan di Jayapura pada siang harinya. Selanjutnya, penyerahan DIPA 2011 di seluruh Kabupaten/Kota (selain wilayah bayar KPPN Jayapura dan KPPN Manokwari) akan dilaksanakan serentak tanggal 31 Desember 2010 di KPPN setempat yang dirangkai dengan kegiatan Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan dan Pencairan APBN Tahun Anggaran 2011.

Dalam laporannya kepada gubernur, Bjardianto menjelaskan bahwa APBN 2011 menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja.

APBN 2011 menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja,” kata Bjardianto Pudjiono, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua. “Tujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas satuan kerja agar lebih fokus pada hasil yang akan dicapai,” lanjutnya.

Menyikapi dana sebesar 10,4 triliyun untuk kedua propinsi tersebut, Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua siap memberikan dukungannya.

“Efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran perlu terus menerus dimonitor dan dievaluasi dalam kerangka monev guna mencapai output dan outcome yang ditetapkan,” kata Bjardianto. “Oleh karena itu perlu dibentuk tim terpadu tingkat provinsi/kabupaten/kota yang terdiri dari unsur-unsur terkait untuk memberikan asistensi dan edukasi kepada para pengelola DIPA di daerah,” lanjut beliau.

“Jajaran Ditjen Perbendaharaan di Provinsi Papua dan di Provinsi Papua Barat senantiasa siap memberikan dukungan agar seluruh satuan kerja dapat melaksanakan anggaran yang tercantum dalam DIPA tepat waktu, berkualitas, berdisiplin, dan akuntabel,” tambah orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua ini.

“Hal tersebut penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan perluasan lapangan kerja bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat,” tambahnya lagi mengakhiri kata sambutannya.

Acara penyerahan DIPA di Jayapura dipimpin langsung oleh Gubernur Papua, Barnabas Suebu, sama halnya dengan acara yang diselenggarakan di Manokwari yang dipimpin oleh Gubernur Papua Barat, Abraham Oktavianus Atururi. Acara dihadiri oleh para Undangan yang terdiri dari Bupati, Walikota, dan Muspida Provinsi masing-masing, serta para KPA dalam wilayah kerja KPPN Jayapura dan KPPN Manokwari.

Beberapa KPA setempat menerima DIPA secara simbolis langsung dari Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat. Para KPA yang terpilih menerima DIPA Simbolis, mewakili masing-masing kewenangan dalam DIPA. Sedangkan DIPA 2011 yang tidak disampaikan secara simbolis, dibagikan langsung kepada para KPA seusai acara penyerahan DIPA 2011. Beberapa Bupati dan Walikota juga menerima secara simbolis Daftar Rekapitulasi DIPA 2011 yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota masing-masing. Hal ini dilakukan dalam upaya peningkatan peran Bupati/Walikota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran yang dialokasikan di masing-masing Kabupaten/Kota, khususnya Dana TP dan UB.

Penyerahan DIPA 2011 di Jayapura dirangkai dengan penyerahan secara simbolis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari Gubernur kepada para Kepala SKPD dalam rangka pelaksanaan APBD. Rangkaian acara penyerahan DIPA dan DPA ini menunjukkan adanya upaya pensinergian proses penganggaran APBD yang mengikuti pola APBN. Diharapkan sinergi ini berpengaruh positif pada proses percepatan penyerapan anggaran yang berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Daerah.

Oleh    : Adhitya Ramaputra - Kontributor Kanwil DJPBN Papua
Editor  : Bambang Kismanto

Liputan peluncuran layanan prima KPPN Bukittinggi
Bukittinggi, djpbn.kemenkeu.go.id – Satu lagi unit kerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan mengikrarkan tekad untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Ditandai dengan peluncuran “layanan prima”, Selasa tanggal 30 Nopember 2010, KPPN Bukittinggi telah siap melaksanakan SOP KPPN Percontohan.

Bertempat di lembah Singgalang dan disaksikan oleh jam gadang yang berdiri kokoh, KPPN Bukittinggi menggelorakan semangat reformasi birokrasi di jajarannya, sekaligus memperkenalkan website resmi KPPN Bukittinggi, www.kppnbukittinggi.net kepada seluruh tamu dan undangan. Dengan website tersebut diharapkan dapat mempermudah para stakeholder mendapatkan informasi seputar perkembangan terkini mengenai aplikasi baru, peraturan terbaru, monitoring penyelesaian SP2D dan informasi yang bermanfaat lainnya.

Peluncuran SOP KPPN Percontohan tersebut dihadiri oleh Setda Kota Bukittinggi mewakili Walikota,  unsur Muspida, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, para pimpinan perbankan  dan organisasi profesi / kemasyarakatan  serta hampir seluruh KPA dari 202 satker wilayah pembayaran KPPN Bukittinggi.

Peluncuran SOP KPPN Percontohan tersebut merupakan ungkapan tekad dari para pegawai KPPN Bukittinggi untuk melayani dengan sepenuh hati kepada 202 satker di 6 kabupaten/kota.

“Layanan Prima  dengan menerapkan SOP KPPN Percontohan ini adalah ungkapan tekad kami, seluruh pegawai KPPN Bukittinggi, untuk melayani satuan kerja yang berjumlah 202 satker yang tersebar di 6 kabupaten/kota,” ungkap Zulkarnaini YN dalam sambutannya.

Sebenarnya SOP tersebut telah diterapkan di KPPN Bukittinggi semenjak tahun 2008 yang lalu, namun baru diresmikan kali ini. Dengan diterapkannya SOP KPPN Percontohan tersebut, segenap pegawai KPPN Bukittinggi dituntut untuk memberikan layanan terbaik sesuai dengan mottonya yaitu pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan tanpa biaya serta dapat menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk membuktikan langkah tersebut KPPN Bukittinggi telah menandatangani Pakta Integritas antara KPPN dengan satker serta dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar yang disaksikan oleh Hery Rusli, Sekretaris Daerah  mewakili walikota Bukittinggi.

Dlam sambutannya, Mirza Effendi, Kasubag Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar, mewakili kepala kanwil, mengharapkan agar seluruh jajaran KPPN Bukittinggi tetap menjaga komitmen yang telah dijanjikan. Kepada para pimpinan satuan kerja yang dilayani dia juga meminta dukungan dengan tidak menggoda memberikan sesuatu hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh para pegawai KPPN Bukittinggi.

Sementara Walikota Bukittinggi dalam sambutannya yang disampaikan oleh Hery Rusli, Setda Bukittinggi mengucapkan selamat kepada KPPN Bukittinggi yang sudah menerapkan layanan prima dengan melaksanakan pola SOP KPPN Percontohan. Dia juga mengharapkan agar KPPN Bukittinggi terus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan, melayani seluruh kebutuhan satker dan apabila ada atker yang belum paham terhadap ketentuan yang terkait dengan proses pencairan dana, perencanaan kas, dan pembuatan LPJ, KPPN dengan ikhlas membantu dan melakukan pembinaan.



Oleh : kontributor KPPN Bukittinggi
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk yang kesekian kalinya, kembali mengadakan rapat koordinasi di Kolaka. Kolaka adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih tiga jam dari kota Kendari, dengan menggunakan alat transportasi darat. Bertempat di Hotel Indah Kolaka, rapat koordinasi yang dikomandani oleh Ade Rohman, Kepala Bagian Umum, dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Alfiah, beserta para Kepala Bidang, para Kepala KPPN,  Kepala Seksi  dan sebagian pegawai di lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Rakor yang diselenggarakan  mulai tanggal 19 s/d 21 November 2010 ini bertepatan dengan hari libur Sabtu dan Minggu, sehingga tidak mengganggu tugas rutin kantor.

Mengawali sambutannya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa rakor ini penting, yaitu dalam rangka menyamakan persepsi terhadap suatu permasalahan menyangkut tupoksi Kanwil dan KPPN, melaksanakan program yang memang harus dilakukan dan  untuk bersilaturahmi agar saling mengenal khususnya diantara pegawai dalam lingkup Kanwil DJPBN Prov. Sultra. Pada acara Pandangan Umum Kepala Kanwil mengingatkan kembali bahwa sejak lahirnya paket Undang-Undang keuangan Negara, tugas kita adalah  sebagai guru, sehingga setiap pegawai baik pada tingkat pejabat eselon maupun staf harus menguasai substansi dalam tiga undang-undang di bidang keuangan tersebut. Tiga Undang-Undang di bidang Keuangan Negara tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tanggung jawab penggunaan anggaran berada pada Kuasa Pengguna Anggaran. “Wajib pungut sekarang adalah satuan kerja, bukan kita lagi”, tegasnya. Mulai tahun anggaran 2011, SRAA tidak ada lagi, berganti dengan Daftar Nominatif Anggaran (DNA).  Proses penelaahan DIPA hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Beliau juga menyampaikan bahwa DIPA tahun 2011 akan diserahkan serempak kepada semua Gubernur oleh Presiden pada tanggal 28 Desember 2010. 

Beberapa hal yang  juga disampaikan beliau adalah mengenai tingkat kedisiplinan para pegawai.  Hal ini terkait dengan adanya PMK baru mengenai absensi pegawai yang akan berlaku mulai tahun 2011. Untuk permasalahan database GPP, KPPN diminta segera berkoordinasi dengan satker bersangkutan agar segera melengkapi kekurangan data dimaksud.  Dalam hal pemberian dispensasi  TUP beliau juga mewanti-wanti agar benar-benar selektif. “Jangan semua kemauan satker dipenuhi, harus dikonfirmasikan dengan KPPN”, demikian pesannya.

Kepala bidang, Kepala Bagian Umum dan Kepala KPPN memaparkan tugas dan permasalahan masing-masing. Ade Rohman, Kepala Bagian Umum mengambil critic point pada turunnya peringkat laporan keuangan Kanwil DJPBN Provinsi Sultra sebagai satker, yang sebelumnya mendapat predikat terbaik untuk Tingkat Kementerian Keuangan. “Perlu perbaikan dalam administrasi barang persediaan”,  ungkapnya. Patata, Kepala Bidang PA, menyoroti  i-monev agar dalam pelaksanaannya antara KPPN dan Kanwil dapat berkoordinasi dengan baik. Salah satu yang menjadi perhatian Kepala Bidang PP, Guruh Utomo, adalah permintaan penyediaan dana oleh KPPN kepada kantor Pusat agar benar-benar disesuaikan dengan data yang ada sehingga tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan dana.

Setelah menanggapi berbagai permasalahan yang dipaparkan oleh masing-masing Kepala Bidang dan Kepala KPPN, Kepala Kanwil menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi akhir tahun 2010. “Jangan sampai ada satker yang kelewat tidak tahu batas waktu yang telah ditentukan, sehingga mereka tidak bisa lagi mencairkan dananya”, demikian beliau mengingatkan.

Empat Komisi dibentuk untuk membahas permasalahan terkait dengan bidang tugasnya masing-masing. Komisi A membahas permasalahan Bagian Umum, Komisi B membahas permasalahan Bidang Pelaksanaan Anggaran, Komisi C membahas permasalahan Bidang Pembinaan Perbendaharaan dan Komisi D membahas permasalahan Bidang Akuntansi dan Pelaporan.  Pada akhir rapat, hasil pembahasan yang dilaksanakan oleh  masing-masing komisi dikompilasi oleh Tim Perumus untuk dijadikan kesepakatan bersama.

Di akhir kegiatan rakor, pada minggu keesokan harinya, Kepala KPPN Kolaka, Harlik Sucipto, selaku tuan rumah mengajak peserta rakor untuk menikmati indahnya panorama pantai Kajoangin, sekaligus menghilangkan kepenatan, setelah dua hari melaksanakan kegiatan rakor.

Kontributor: Teguh Setiawan dan Adnan Agung Nugraha - Kanwil DJPBN Prov. Sultra

Liputan Launching Layanan Unggulan Kanwil Propinsi Maluku Utara
Ternate, djpbn.kemenkeu.go.id - Di tengah kesibukannya untuk menyelesaikan DIPA Tahun Anggaran 2011, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Maluku Utara masih sempat me-launching layanan unggulan di hari-hari terakhir tahun 2011. Bertepatan dengan hari Ibu, tanggal 22 Desember 2010, launching tersebut dilaksanakan.Hadir dalam acara tersebut adalah jajaran Muspida Provinsi Malut, Asisten I Sekda Provinsi,Walikota Ternate, serta segenap UAPPAW.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Hendro Baskoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa reformasi birokrasi bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Sejalan dengan itu, Ditjen Perbendaharaan tidak henti-hentinya mengembangkan konsep layanan publik yang unggul.
“Kami menyebutnya dengan istilah Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan,” kata Hendro Baskoro dalam sambutannya. “Layanan unggulan ini adalah layanan kepada para pemangku kepentingan/stakeholders dengan konsep one stop service, dengan dukungan SDM yang berkualitas, bisnis proses yang sederhana serta memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat memberikan informasi secara real time dan terbangun single database serta mengedepankan layanan cepat, tepat, ramah dan tanpa biaya,” lanjut beliau. “Di samping itu, layanan unggulan ini dapat meminimallisir kontak pribadi dengan para stakeholders,” tambah Hendro Baskoro.

Sebagaimana sudah diberitakan, reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik di beberapa kanwil Ditjen Perbendaharaan, terutama setelah layanan unggulan diluncurkan secara resmi di 20 kanwil Ditjen Perbendaharaan tahap I dan dilanjutkan tahap II tanggal 4 Oktober lalu. ”Layanan unggulan ini merupakan komitmen pelayanan prima kepada stakeholders. Langkah tersebut diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap stigma layanan birokrasi pemerintah selama ini yang lamban, sulit dan berbelit-belit,” kata Hendro Baskoro lagi.

Di akhir sambutannya beliau menyampaikan bahwa Kanwil Ditjen PBN Provinsi Maluku Utara  telah mengesahkan DIPA tahun anggaran 2011 sebanyak 389 DIPA dengan jumlah pagu Rp. 2,4 trilyun. “Rencananya akan diserahkan kepada semua satker/KPA pada tanggal 30 Desember 2010 bertempat di aula Gubernur Provinsi Maluku Utara,” ungkap Pejabat yang memimpin dua kanwil ini, Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Maluku Utara melalui sambutan yang dibacakan oleh Asisten I Sekda Provinsi Maluku Utara, Hartoyo Kaliman, meyampaikan bahwa jajaran Pemda Provinsi Maluku Utara menyambut baik upaya perubahan sistem pelayanan di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam melayani mitra kerjanya. Dia menambahkan bahwa sistem pelayanan sekarang harus Customer Oriented yaitu mempermudah dan memperlancar para stakeholdres dalam mengurusi masalah keuangan Negara. “Ini adalah wujud nyata dari komitmen reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan Kementerian Keuangan pada umumnya serta ditjen perbendaharaan pada khususnya, intinya adalah peningkatan pelayanan pada masyarakat,” kata Hartoyo Kaliman lagi mewakili gubernur.

Dalam kesempatan itu juga Gubernur Maluku Utara menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan mempunyai peran strategis dalam membantu meningkatkan perekonomian di daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. “Mengenai laporan keuangan, untuk menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan, kami berharap Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat terus melakukan pembinaan pada satker,” ungkap Hartoyo menutup kata sambutan dari gubernur.

Sebagai tanda peresmian Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, dilakukan pengguntingan pita oleh asisten I Sekda Prov Maluku Utara. Hartoyo didampingi oleh jajaran Muspida Provinsi dan seluruh undangan yang hadir, selanjutnya meninjau Service Center.

Oleh : Heru Prabowo. dan Bambang Sadewo – kontributor Kanwil DJPBN Maluku Utara
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Kunjungan Kerja KPPN Rangkasbitung di Wilayah Kecamatan Bayah
Rangkasbitung, perbendaharaan.go.id – Untuk mempercepat realisasi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2010 secara efektif pada satuan-satuan kerja, KPPN Rangkasbitung melakukan kunjungan kerja selama dua hari, 27-28 nopember 2010. Kecamatan Bayah yang berlokasi di pantai laut selatan menjadi pilihannya. Salah satu kecamatan di Kabupaten Lebak ini adalah wilayah paling jauh dari KPPN Rangkasbitung. Kegiatan yang baru pertama kali ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan dan realisasi penyerapan APBN TA 2010 pada satker Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasha Ibtidaiyah Negeri di wilayah Kecamatan Bayah.

Sengaja memilih satker yang lokasinya paling jauh dari pusat pembayaran, mengingat selama ini banyak kendala yang dihadapi seperti jarak yang sangat jauh, + 162 km dari KPPN Rangkasbitung, masalah komunikasi di mana infrastruktur yang kurang mendukung dan jaringan listrik yang sering padam. Untuk meminimalisir hambatan atau kendala yang sering terjadi, perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi yang efektif antara KPPN dan satuan kerja sehingga mempercepat realisasi APBN sesuai ketentuan yang berlaku.
Perjalanan pelayanan dimulai pukul 9.00 pagi dengan menyisiri pantai selatan dan ditempuh dalam waktu lebih dari 3 jam. Sulit dan jauhnya perjalanan tidak menyurutkan semangat rombongan yang terdiri dari Kepala KPPN Rangkasbitung, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Seksi Pencairan Dana, Kepala Seksi Bank/Giro Pos dan para staf yang berjumlah 14 orang, untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin.

Setibanya di kantor MTsN Bayah dan melakukan ramah tamah sebentar, rombongan segera menuju ke penginapan di Villa Islamic Center yang berada di pinggir pantai untuk makan siang bersama. Setelah itu, rombongan menuju ke Gedung Islamic Center Bayah untuk melaksanakan acara sosialisasi pelaksanaan APBN. Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 ini, tidak hanya diikuti satuan-satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Rangkasbitung, namun juga oleh Madrasah-madrasah swasta yang berlokasi diwilayah kecamatan Bayah. Mereka bangga, tersanjung dan antusias mendapat kunjungan dari perwakilan Kementerian Keuangan Kabupaten Lebak. Banyaknya pertanyaan dari mereka seputar pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 dan proses pembayaran Tunjangan Profesi Guru, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan dana bantuan untuk kegiatan pendidikan di madrasah-madrasah.
Kepala KPPN Rangkasbitung dan Kepala Seksi Pencairan Dana yang bertindak sebagai narasumber, menjelaskan tentang kemajuan dibidang keuangan negara yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara no.1 Tahun 2004, pelaksanaan reformasi birokrasi dimana Kementerian Keuangan sebagai pilot project telah melaksanakan reformasi pelayanan sejak tahun 2007 dengan prinsip Akuntabilitas, Profesional dan zero cost, serta prinsip let’s the manager manage dimana wewenang ordonansering telah berpindah dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian/Lembaga Negara.

Meskipun banyak peserta yang masih ingin bertanya, namun mengingat padatnya acara dan singkatnya waktu kunjungan, maka menjelang maghrib, acara sosialisasi tersebut ditutup. Selanjutnya, rombongan menuju tempat penginapan untuk melaksanakan istirahat dan sholat. Kegiatan berlanjut dengan acara ramah tamah berupa karaoke bersama diiringi musik electone hingga pukul 9 malam. Kemudian dilaksanakan acara forum diskusi yang lebih memfokuskan pada langkah-langkah akhir Tahun  Anggaran 2010 dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi satker-satker wilayah kecamatan Bayah. Banyak kendala yang masih dihadapi satuan-satuan kerja seperti, ketidaksesuaian antara saldo UP/TUP antara karwas satker dengan karwas KPPN dimana penyebabnya adalah faktor teknis di Aplikasi SP2D KPPN, pembayaran Dana Bantuan Siswa Miskin yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing siswa masih dikenakan biaya dan saldo minimal oleh Bank BRI sehingga tidak sesuai ketentuan nilai nominal bantuan dan penyetoran penerimaan negara tidak bisa dilakukan di Bank BRI Unit yang sudah online. Oleh karena beberapa permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pada saat itu, maka berdasarkan kesepakatan bersama dengan satuan-satuan kerja, KPPN Rangkasbitung akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat ke Kantor Pusat DJPBN di Jakarta.

Sekitar pukul 12 malam, acara forum diskusi berakhir dan dilanjutkan dengan makan malam kemudian istirahat. Setelah berpamitan dengan beberapa satuan kerja, siang harinya rombongan KPPN Rangkasbitung dan Kementerian Agama Kabupaten Lebak berangkat pulang menuju kota Rangkasbitung. Kepala KPPN Rangkasbitung, Muliasyah, akan menjadikan kegiatan ini sebagai agenda triwulanan ke seluruh satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Rangkasbitung, sehingga pelaksanaan APBN akan berjalan efisien dan efektif sesuai Cash Forecasting yang disampaikan satker. Dengan kegiatan ini, Muliansyah berharap Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dapat tersusun dengan benar untuk mendukung LKPP mencapai status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan tidak terjadi penumpukan realisasi DIPA di akhir Tahun Anggaran.

Kontributor  : Chandra Julihandono SJ – KPPN Rangkasbitung
Editor         : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Persiapan Tutup Tahun Anggaran 2010 KPPN Serang
Serang, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Serang sebagai salah satu ujung tombak pelayanan pengelolaan keuangan di Provinsi Banten mengadakan tatap muka langsung dengan para pimpinan satuan kerja pada tanggal 23 Nopember 2010 di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten. Tatap muka tersebut digelar dalam rangka menyampaikan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh semua satuan kerja sebagai pengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Negara/Lembaga. Hadir dalam acara sosialisasi PER-44/PB/2010 tanggal 8 Nopember 2010 tersebut adalah satker di wilayah pembayaran KPPN Serang untuk dana-dana Pusat, Dekonsentrasi maupun Tugas Bantuan.

Mengawali materi sosialisasi, Suhardi B, Kepala KPPN Serang, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas peran aktif satker yang selama ini telah berkoordinasi sangat baik dengan KPPN Serang selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di wilayah pembayaran Kota Serang, Pandeglang dan Kota Cilegon.

“Hal ini tidak terlepas dari pemahaman dimana harus ada kesamaan visi dan misi antara satuan kerja sebagai pengguna anggaran yang bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran pada masing-masing satuan kerja, serta KPPN Serang selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah,” kata Suhardi B, Kepala KPPN Serang. “Dua peran ini tidak boleh bertolak belakang, sehingga pelaksanaan proses pencairan dana berjalan dengan baik, cepat, tepat dan  transparan,” lanjutnya.

Saat Akhir Tahun Anggaran adalah saat meningkatnya volume kerja di KPPN. Hal ini terjadi karena masih banyak satuan kerja yang belum merealisasikan dana anggaran DIPA nya masing-masing meskipun perencanaan kas dengan penerapan Peraturan Menkeu nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas telah di sosialisasikan sebelumnya. dan ini juga ditekankan kembali untuk menjadi perhatian satuan kerja di mana ada kewajiban untuk menyampaikan data perkiraan-perkiraan dana bulanan, mingguan dan harian kepada KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah. Sehingga dengan demikian KPPN dapat memastikan ketersediaan dana untuk membiayai seluruh kegiatan satker secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan yang sudah direncanakan tersebut.

Selanjutnya kepala kantor sekaligus sebagai narasumber menyampaikan materi Perdirjen nomor PER-44/PB/2010 tentang langkah-langkah dalam Menghadapi Tutup Tahun Anggaran 2010.

“Saya minta kedisiplinan satuan kerja untuk menyampaikan Surat Perintah Membayar UP/TUP/GUP/LS, NIHIL/gaji bulan Januari 2011 tepat waktu sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan ini,” kata Suhardi B. “Ketidakdisiplinan akan berakibat terhadap SPM satker itu sendiri sehingga tidak terealisasi dalam Tahun Anggaran 2010,” lanjutnya.

“Semua aturan yang telah ditetapkan hendaklah dipahami dengan sebaik-baiknya sebab dispensasi untuk perpanjangan waktu terakhir penyampaian SPM tidak diatur dalam peraturan ini,” kata Suhardi lagi. “Saya meminta kepada kita semua untuk tetap saling mendukung apa yang sudah menjadi komitmen bersama antara satuan kerja dengan KPPN Serang. Kita telah menandatangani Pakta Integritas untuk tidak akan pernah memberi apapun atas pelayanan yang diberikan oleh KPPN,” kata Kepala KPPN Serang lagi menutup uraiannya.

Oleh                : Yuharulia - Kontributor KPPN Serang
Editor              : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
perbendaharaan.go.id - Di tengah kesibukan dalam rangka menghadapi pelaksanaan tugas di akhir Tahun Anggaran (TA) 2010, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) pada tanggal 27 sampai dengan 28 November 2010 yang bertempat di Gedung Pertemuan Maharani, Gorontalo. Rakor tersebut diikuti oleh para pejabat Eselon III dan IV serta staf dalam lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Rakor tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi serta menjalin sinergi dan konsolidasi antar seluruh pemangku kepentingan di jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo beserta KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran 2010 dan menyambut tahun anggaran 2011. Dengan keinginan kuat untuk memperbaiki layanan publik yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, maka sasaran akhir kegiatan ini adalah peningkatan citra dan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tersurat dalam tema rakor yang diusung yaitu “Menjalin Sinergi di Akhir Tahun 2010 dan Menyambut Tahun 2011 sebagai Upaya Peningkatan Citra dan Kinerja Pelayanan Publik”.

Berbagai topik terbaru dipaparkan untuk meningkatkan pengetahuan para pegawai. Para pemateri yang terdiri dari para pejabat Eselon III memaparkan perkembangan terkini sesuai dengan bidang masing-masing. Beberapa topik baru yang menarik adalah mengenai perubahan format dan isi DIPA, integrated database dalam penyusunan DIPA, serta perubahan kegiatan penelaahan DIPA menjadi validasi DIPA. Perubahan ini tentu saja harus diikuti dengan kesiapan seluruh jajaran di Bidang Pelaksanaan Anggaran untuk menjalankan mekanisme baru dalam proses DIPA serta melakukan sosialisasi kepada seluruh satuan kerja.

Topik lainnya yang tidak kalah menarik adalah mengenai kiat-kiat dalam pelaporan keuangan. Hal ini cukup penting untuk dibahas mengingat kualitas LKPP pada lingkup Kanwil telah meningkat secara signifikan yang terwujud dengan keberhasilan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menembus peringkat 10 besar untuk LKPP tingkat Kanwil. Keberhasilan ini jangan sampai membuat terlena, tetapi justru menjadi pendorong untuk berprestasi lebih baik lagi.

Selain materi terkait tugas pokok, rakor juga diisi dengan materi hukum dan motivasi. Pemaparan materi hukum dibawakan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Herman A. Koedoeboen, SH., M.Si. Beliau menyampaikan tentang tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan upaya pemberantasannya. Sedangkan materi motivasi disampaikan oleh Abdurahman Bahmid, Lc, yang pemaparannya sangat berguna untuk memotivasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Dalam rangka membahas berbagai permasalahan yang dihadapi baik di KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa maupun Kanwil, dibentuk komisi-komisi yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kanwil. Komisi tersebut terdiri dari  : Komisi Umum dan Sumber Daya Manusia;  Komisi Pembinaan Perbendaharaan, TSA, dan Perencanaan Kas;  Komisi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Pencairan Dana, serta Komisi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Di setiap komisi, didiskusikan topik hangat dan permasalahan yang ditemui selama ini sesuai dengan pokok bahasan masing-masing terutama dalam menghadapi akhir TA 2010 dan persiapan menjelang awal TA 2011. Setiap pegawai berkesempatan untuk membagi pengetahuan dan pengalaman kerjanya sebagai upaya untuk mencari solusi terbaik. Hasil sidang di setiap komisi selanjutnya menjadi rekomendasi yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan langkah selanjutnya dan disampaikan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sebagai masukan.

Untuk meningkatkan sinergi antar pegawai dalam lingkup Kanwil, rangkaian acara rakor ditutup dengan kegiatan outbound yang diselenggarakan di kaki Bukit Bionga, Limboto. Kegiatan yang dipandu oleh para instruktur dari Adventure Club tersebut menambah keceriaan dan keakraban para pegawai baik dari Kanwil maupun KPPN di Provinsi Gorontalo. Berbagai wahana dan permainan baik yang bersifat low maupun high impact diikuti dengan suka cita oleh para pegawai. Hujan deras yang sempat mengguyur tidak menyurutkan semangat para peserta untuk terus melanjutkan acara outbound.

Dalam penutupan rakor, Yoyok Yulianto selaku Pjs Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo berharap agar kegiatan tersebut dapat lebih mempererat kebersamaan di antara para pegawai terutama dalam menghadapi akhir tahun dan dapat terus berlanjut. Selain itu, beliau juga berharap agar rekomendasi yang dihasilkan dalam rakor dapat membantu untuk menyukseskan pelaksanaan tugas akhir TA 2010 dan menyongsong TA 2011.

Oleh:  Nur Hidayat  dan Benny Septialdi (Kontributor Gorontalo)

Liputan rakorwil DJPBN Provinsi Bengkulu
Bengkulu, djpbn.kemenkeu.go.id – Antusiasme adalah segalanya. Dia harus kencang dan bergetar seperti senar gitar. Tidak berlebihan kiranya kalau ungkapan tokoh legendaris sepak bola dunia asal Brazil, Pele, itu digunakan untuk menggambarkan situasi psikologis para pegawai Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bengkulu saat ini. Bulan Desember adalah bulan penuh kesibukan bagi keluarga besar Ditjen Perbendaharaan. Tutup tahun anggaran menjadi penyebabnya. Kebiasaan ‘buruk’ para satuan kerja yang menumpuk permintaan pembayaaran di akhir tahun seringkali menguras tenaga dan emosi para pegawai. Namun semangat menyambut tutup tahun itu tetap ditunjukkan oleh para pegawai. Rapat koordinasi di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bengkulu yang menjadi bukti semangat itu.

Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan khusus untuk menghadapi ‘pesta’ akhir tahun ini. Penyamaan persepsi seputar permasalahan perbendaharaan negara dan pedoman teknis langkah – langkah akhir tahun anggaran menjadi agenda utamanya. Rapat yang diselenggarakan di Hotel Horizon, Bengkulu, tanggal 4-5 Desember 2010 itu mengambil “Dengan Rapat Koordinasi Kita Mantapkan dan Tingkatkan Profesionalitas Kinerja untuk Mewujudkan Pelayanan Unggulan yang Lebih Baik”.

Hadir dalam rapat adalah adalah para pejabat eselon tiga dan empat serta dan staf terkait pada unit kerja Ditjen Perbendaharaan lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu. Untuk efektifitas rakor, sebelumnya telah dihimpun daftar permasalahan yang selama ini terjadi baik di KPPN mapun kantor wilayah. Peserta dibagi dalam kelompok-kelompok komisi sesuai bidang kerja masing-masing. selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut dibahas oleh tim perumus.

Setelah bersidang selama dua hari, permasalahan dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, masalah yang perlu ditindaklanjuti oleh kantor pusat dan kedua, masalah regional yang cukup diselesaikan oleh kantor wilayah.

Para peserta sangat antusias mengikuti semua pembahasan baik saat di komisi maupun siding pleno. Semangat para pegawai semakin membara ketika Hasudungan Siregar, yang adalah Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu, dengan sangat antusias mengikuti dan terlibat secara langsung dalam perdebatan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang dilakukan tiap – tiap komisi dan tim perumus.

Disamping memberikan semangat secara langsung melalui keterlibatannya dalam setiap pembahasan dalam rakor, Hasudungan Siregar juga menyampaikan pesan-pesannya kepada para peserta.

“Sampaikan kepada semua mitra kerja bahwa kita sangat berterima kasih karena mitra kerja tidak memberi gratifikasi dalam bentuk apapun kepada kita,” kata Hasudungan Siregar. “Sampaikan juga kepada para satker bahwa kita akan melaporkan mereka jika mereka ingin memberikan sesuatu kepada petugas Ditjen Perbendaharaan,” tambahnya.

Pesan yang lebih dekat pada seruan anti korupsi itu mendapat sambutan sangat baik dari para peserta. Tepuk tangan yang membahana, memenuhi meeting room Hotel Horizon, menjadi tanda bahwa para peserta senang dan mendukung seruan pemimpinnya itu.

“Kami bertekad dan komitmen untuk terus menjalankan roda perubahan dan semangat reformasi birokrasi serta visi Ditjen Perbendaharaan,” kata Rudianto, ketua panitia rakor. “Kami sangat antusias menyambut seruan reformasi untuk menjadi pengelola keuangan negara yang profesional dan bertanggungjawab, agar terwujud bangsa yang mandiri dan sejahtera,” sambungnya.

“Rakor kali ini bukan hanya menghasilkan rekomendasi diatas kertas.Tetapi, ini adalah langkah awal dari kerja keras kami untuk menyukseskan tutup tahun anggaran 2010 dan mengawali tahun anggaran 2011,” tambah Rudianto bersemangat.

Kontributor : Arief Rochman dan Krisman Edward Sitohang - Kanwil DJPBN Prov. Bengkulu
Editor : Bambang Kismanto