Liputan Sosialisasi PMK 170/PMK.05/2010 di KPPN Pacitan
Pacitan, perbendaharaan.go.id – Seluruh komponen terkait penyerapan anggaran (APBN) duduk bersama dalam acara Sosialisasi PMK 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN pada Satuan Kerja  dan Sosialisasi Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur, Rabu (13/10) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pacitan.

“Penyerapan anggaran yang lancar, proporsional dan tidak tersendat menjadi salah satu prasyarat lancarnya proses pembangunan. Kenyataan yang terjadi selama ini penyerapan anggaran masih tersendat dan menumpuk di akhir tahun dengan volume yang cukup besar. Padahal proses pencairan dana melalui SP2D di KPPN sudah didukung dengan waktu yang cepat hanya 1 (satu) jam sudah selesai”. Demikian salah satu poin penting yang disampaikan oleh kepala KPPN Pacitan, Bayu Andy Prasetya, S.E.,M.Si. dihadapan para pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Ketua Asosiasi Pengusaha, dan Irwasda Kabupaten Pacitan.

Acara sosialisasi dimulai dengan menyinggung mengenai isu terbaru mengenai adanya percaloan anggaran yang menjadi salah satu headline surat kabar nasional. Bayu mengingatkan kepada semua pihak untuk berhati-hati dan jangan langsung percaya apabila ada oknum pejabat/pegawai khususnya dari Kementrian Keuangan yang mengaku dapat mengurus turunnya anggaran. Dijelaskan pula proses turunnya anggaran dari mulai pagu indikatif, penyusunan RKAKL (Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga), penetapan pagu definitif, penyesuaian RKAKL sesuai pagu definitif sampai dengan terbitnya DIPA  (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Sedangkan terkait dengan dana perimbangan, Danan Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sudah ada formulanya untuk menghitung sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. ”Jadi untuk mendapat anggaran tidak perlu melalui ”calo”, susunlah perencanaan yang baik sesuai apa yang dibutuhkan  dan ikuti prosedur yang ada”, lanjut Bayu.

Acara sosialisasi dilanjutkan  dengan pemaparan materi layanan unggulan yang telah di-launching oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur. Hal tersebut perlu disampaikan mengingat peran penting Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang berhubungan erat dengan pelayanan kepada satker. Layanan yang berhubungan dengan satker antara lain proses pembahasan DIPA, Revisi DIPA, Persetujuan TUP, dan rekonsiliati tingkat wilayah. “Kanwil Ditjen Perbendaharaan menerapkan one stop service untuk setiap layanan yang dilakukan dan semuanya gratis tanpa dipungut biaya”, demikian ditambahkan oleh Kepala KPPN Pacitan.

Lambatnya penyerapan anggaran menjadi perhatian serius karena selama ini yang menjadi sasaran selalu Kemeterian Keuangan. Dengan terbitnya PMK 170/PMK.05/2010,  KPA/PPK dan PP SPM dapat dikenakan denda maupun sanksi apabila melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan memperlambat proses pembayaran yang diajukan oleh pihak yang berhak. “Hampir setiap kontrak hanya mengatur sanksi bagi kontraktor/rekanan apabila melakukan keterlambatan, jarang yang mengatur apabila pengguna barang/jasa melakukan keterlambatan pembayaran dikenakan denda”  demikian disampaikan oleh Bayu Andy Prasetya sambil mencontohkan bahwa Kontrak Rehabilitasi Gedung baru KPPN Pacitan telah mencantumkan klausul bahwa pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) /Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPPN Pacitan dapat dikenakan denda apabila melakukan keterlambatan dalam pembayaran.

Kepada  Ketua Asosiasi Pengusaha, Bayu menegaskan untuk segera mengajukan tagihan ketika hak tagih sudah timbul. “Ketika kontrak sudah ditandatangani dan disepakati adanya uang muka kerja, maka segeralah mengajukan uang muka. Dan ketika prestasi pekerjaan telah memenuhi pembayaran termin, segeralah mengajukan tagihan, jangan ditunda-tunda”, demikian pengarahan dari Bayu.

“Pejabat Pembuat Komitmen juga harus proaktif  segera  menyurati rekanan untuk segera mengajukan tagihan apabila prestasi pekerjaan telah memenuhi pembayaran termin” demikian lanjut Bayu.

Bayu meminta kepada Irwasda Kabupaten Pacitan  untuk ikut membantu mengawasi pelaksanaan PMK 170/PMK.05/2010 terutama terhadap SKPD yang mengelola dana APBN. Sedangkan untuk satuan kerja vertikal  pengawasan dilakukan oleh masing-masing Inspektorat Jenderalnya.

Pada sesi selanjutnya disampaikan secara detail teknis PMK 170/PMK.05/2010 oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Lilik Pranawa S.Sos. Dengan penuh semangat walaupun pada akhir bulan Oktober ini memasuki masa pensiun, Lilik Pranawa menyampaikan secara detil pengaturan dari awal timbulnya tagihan kepada pihak KPA/PPK sampai menjadi SPM. Batas waktu yang ditetapkan dalam PMK menjadi hal baru bagi satker karena selama ini proses dari SPP menjadi SPM tidak pernah diatur batas waktunya. “Surat Perintah Membayar (SPM) setelah ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja harus disampaikan ke KPPN. Setelah sosialisasi ini KPPN akan mulai menguji ketepatan waktu penyampaian SPM yang disampaikan oleh satker. Demikian juga penerbitan SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah persetujuan TUP diterima ” paparan Lilik Pranawa. 

Sosialisasi diwarnai dengan diskusi interaktif dari peserta terkait penerapan batas waktu dan pelaksanaan sanksi ketidakpatuhan pada batas waktu dalam PMK tersebut. KPA/PPK dan Pejabat Pembuat SPM serta pihak Asosiasi menyambut baik sosialisasi ini karena dengan PMK ini maka semua pihak dalam kontrak maupun perjanjian PBJ mendapatkan hak dan kewajiban yang setara sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Berdasarkan pengalaman pembangunan gedung,  KPPN Pacitan juga terbuka untuk konsultasi tanpa biaya mengenai proses penghapusan Barang Milik Negara dan proses pengadaan barang/jasa.

Sebelum acara ditutup, Bayu selaku Kepala  KPPN Pacitan mengharapkan semua pihak untuk bersinergi. Peraturan yang baik  tidak dapat berjalan dengan baik apabila unit pelaksananya berjalan sendiri-sendiri dan tidak patuh terhadap ketentuan tersebut. Bayu juga mengingatkan bahwa semua pengelola anggaran (KPA, PPK, Pejabat Penandatangan SPM dan semua pihak) sebagai patriot bangsa yang mengemban tugas untuk mengelola uang rakyat  dengan baik dan benar.

Kontibutor KPPN Pacitan.

Liputan Sosialisasi (PMK) nomor 170/PMK.05/2010 di KPPN Jember
Jember, perbendaharaan.go.id - Menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja (Satker), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  (KPPN) Jember menyelenggarakan sosialisasi bagi Satuan Kerja  (Satker) tentang PMK ini. Dalam kesempatan tersebut, diadakan pula sosialisasi mengenai aplikasi perencanan kas untuk satker dengan mengenalkan aplikasi terbaru serta penyerapan dana  dan retur yang dilaksanakan pada hari Kamis (7/10) di aula KPPN Jember.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Jember, Adnan Wimbyarto. Dalam pengarahannya Adnan memaparkan latar belakang ditetapkannya PMK ini. Ketika konsep pelayanan prima diterapkan di  KPPN, proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diselesaikan hanya dalam hitungan satu jam, tuntutan akurasi dan kecepatan semakin di pertajam lagi bukan hanya di KPPN saja tetapi di Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu mulai dari dibuatnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sehingga menjadi Surat Perintah Membayar (SPM) juga diatur waktunya. Berangkat dari hal itulah, maka ditetapkanlah PMK No 170/PMK.05/2010 ini. Dengan berlakunya PMK ini, tanggung jawab penyelesaian pembayaran kepada penerima hak menjadi tanggung jawab bersama KPPN dan Satker.

Hadir dalam kegiatan tersebut  65 Satker yang berada di dalam wilayah kerja KPPN Jember, dari 68 satker seluruhnya. Tiga Satker  lainnya yang merupakan Satker yang baru saja menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak hadir pada kesempatan ini. Pemaparan materi dan interaksi antara narasumber dengan peserta ternyata cukup semarak terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Dengan diselenggarakannya sosialisasi PMK ini, diharapkan tidak ada lagi tagihan pihak ketiga yang terlambat diterbitkan SPM-nya. Selanjutnya diharapkan agar pihak ketiga atau pihak yang berhak menerima pembayaran dari dana APBN akan memperoleh kepastian tentang pencairan dana dan tidak perlu menunggu lama karena sudah ada kepastian hukum.

Oleh: Kontributor KPPN Jember

Catatan perjalanan Tim Penilai Kinerja KPPN Non Percontohan ke KPPN Atambua (bagian 1)
Atambua, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Atambua pantas dipilih bersama sepuluh KPPN lainnya untuk mewakili KPPN-KPPN Non Percontohan. Meski letaknya sangat jauh dari ibu kota negara, di perbatasan dengan Timor Leste, reformasi birokrasi yang digalakkan Ditjen Perbendaharaan dilakukan secara baik oleh mereka.

“Kami telah melakukan monitoring terhadap seluruh KPPN di NTT ini, sebulan sekali kami melakukannya. Dan hasilnya, KPPN Atambua menduduki peringkat nomor satu” kata Pardiharto, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi NTT saat mendamping Tim Penilai melakukan penilaian kinerja di KPPN Atambua, Jum’at, 15 Oktober 2010.“Meski letaknya sangat jauh dari Jakarta, di paling selatan Indonesia, di perbatasan, reformasi telah dijalankan di KPPN ini” tambah Kepala Kanwil mengapresiasi langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh KPPN Atambua.

Penilaian kinerja itu sendiri adalah ajang pembuktian reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. “Penilaian ini adalah sebagai ajang pembuktian reformasi birokrasi, khususnya di KPPN Atambua,” kata Pardiharto, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. “Reformasi Birokrasi digulirkan dalam rangka peningkatan pelayanan dan penghilangan korupsi dan kolusi,” sambungnya.

Kompak,ramah dan bersemangat adalah kesan pertama yang berikan oleh warga, khususnya para pegawai KPPN Atambua kepada Tim Penilai Kinerja KPPN Non Percontohan.  Kedatangan tim yang diketuai oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Didyk Choiroel, itu disambut oleh seluruh pegawai KPPN Atambua. Tidak hanya para pegawai, seluruh Kepala KPPN dan pejabat eselon III di wilayah Kanwil DJPBN Provinsi NTT pun tampak menyambut tamu dari kantor pusat JPBN tersebut. Tarian Likurai, tari adat Kabupaten Belu melengkapi keramahan sambutan mereka. Dominasi warna merah yang ditampilkan menambah suasana penyambutan terasa sangat spesial  bagi tim penilai saat menginjakkan kaki di kota perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste itu.

Suasana yang tampak kompak tersebut tidak terlepas dari gaya kepemimpinan Pardiharto, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi NTT yang egaliter. “Menjadi pemimpin sekarang ini harus berbeda dengan jaman dulu. Kalau jaman dulu, yang bisa menemui kepala kantor itu ya harus kepala subbag umum atau kepala seksi, pelaksana tidak,” kata Pardiharto di saat santai setelah acara sidang pleno penilaian KPPN Atambua. “Kalau sekarang tidak seperti itu. Kita semua sama. Semua pegawai boleh memberikan usul, ide-ide atau apa saja untuk kemajuan organisasi kita. Saya sering berkomunikasi dengan mereka (para pegawai di lingkungan Kanwil DJPBN Provinsi NTT-red), silakan dipikirkan, ada ide apa, atau apapun. Saya selalu mengirimkan sms kepada mereka. Jadi kita bisa kompak dan tetap bersemangat,” lanjutnya mengomentari suasana kompak yang ditampilkan para pegawainya saat menyambut tim penilai dari kantor pusat.

Kesan kekompakan dan bersemangat tidak hanya ditunjukkan oleh para punggawa KPPN Atambua, tetapi oleh satker-satker yang menjadi mitra pelayanan KPPN perbatasan itu.Ruangan aula yang digunakan untuk sidang pleno penilaian kinerja KPPN Atambua penuh sesak oleh perwakilan para satker. Bahkan beberapa di atara mereka tidak kebagian tempat di dalam ruangan. Tetapi tetap mengikuti jalannya sidang, di depan pintu masuk aula.“KPPN Atambua sekarang sudah terlalu bagus” kata bendahara Bandara Haliwen, Atambua saat menyampaikan kesannya terhadap pelayanan yang diberikan KPPN Atambua. “kami selalu diajak berkoordinasi untuk kelancaran pekerjaan kami. Jadi selama ini kami tidak ada komplain,” katanya lagi.

Semangat patriotik tergambar sangat jelas dari pemilihan warna serba merah yang mendominasi  hampir semua bagian kantor. Mulai dari kostum penari Likurai hingga warna aula yang digunakan untuk sidang pleno penilaian kinerja KPPN. Suasana ‘batin’ ini memberikan kesan kepada siapa saja, bahwa Atambua adalah bagian dari NKRI. Seperti ingin menyampaikan pesan bahwa ada rasa khawatir, ada trauma sejarah dengan lepasnya Timor Timur dari NKRI. Perasaan yang jarang terjadi di daerah lain.

Senada dengan bandara Heliwen Atambua, Bendahara PA Atambua mengatakan “ Kami telah mendapatkan pelayanan yang sangat memuaskan. Jadi kami tidak pernah melakukan komplain. Kami selalu diajak berkoordinasi, baik melalui sms, telepon maupun website ” tambahnya.

Gaya kepemimpinan yang egaliter yang diperankan Pardiharto, rupanya menurun kepada Kepala KPPN Atambua, Sukemi Mumpuni. “Sebagai pemimpin, kita tidak bisa mengesampingkan faktor-faktor kamanusian pegawai,” ungkapnya di sela-sela pemamaparan kinerja kantornya di hadapan tim penilai. “Saya melakukan menajemen partisipasif terhadap bawahan, faktor human itu juga dikedepankan, disamping saya harus terbuka. Kalau saya melarang suap terhadap bawahan, sementara saya sendiri menerima suap, ya tidak akan berhasil reformasi ini,”  kata Sukemi lagi.

Dari paparan yang disampaikan, KPPN Atambua mendapat apresiasi yang sangat positif dari para peserta sidang yang terdiri dari tim penilai, satuan kerja, bank operasional, kantor pos dan tentu saja para pegawai KPPN Atambua. Beberapa kali presentasi yang disampaikan oleh Sukemi Mumpuni itu mendapatkan tepuk tangan dari para peserta.

“Kami sangat puas oleh pelayanan yang diberikan oleh KPPN Atambua. Pelayanannya sangat cepat, tidak hanya penyelesaiannya saja, tetapi informasi bahwa SP2D kami sudah selesai juga sangat cepat. Kami selalu mendapat sms kalau SP2D sudah selesai, padahal kami baru saja keluar meninggalkan KPPN untuk urusan lain sebentar” kata bendahara Kandepag Kabupaten Belu disambut tepuk tangan meriah dari para peserta sidang pleno.

Pernyataan itu diamini oleh Petrus Bere, Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, bahwa KPPN Atambua layak dijadikan percontohan.

“KPPN Atambua sangat bagus pelayanannya, cepat dan tanpa biaya,” kata  Petrus Bere saat memberikan sambutan pada acara siding pleno penilaian kinerja KPPN Atambua. “Sangat tepat jika KPPN Atambua menjadi percontohan. Jika Belu baik, maka Indonesia juga baik, sebab Belu adalah terasnya Indonesia, yang dilihat pertama oleh luar negeri,” sambungnya. “Kami siap melaksanakan reformasi, Kabupaten Belu juga siap melaksanakan reformasi seperti yang dilakukan KPPN. Kabupaten Belu terbelakang di NKRI tetapi terdepan di negeri tetangga, Timur Leste,” ungkapnya bersemangat.

Oleh       : Bambang Kismanto – Media Center perbendaharaan

Laporan perjalanan survey kepuasan pegawai di KPPN Waingapu
Waingapu, perbendaharaan.go.id, Itulah salah satu ucapan yang saya dengar dari kepala KPPN Waingapu, Soda Yakobus, saat saya melaksanakan tugas ke KPPN Waingapu dalam rangka Survey Kepuasan Pegawai pada tanggal 6 Oktober 2010.

“Memang banyak sekali perubahan yang telah terjadi pada Ditjen Perbendaharaan termasuk juga KPPN Waingapu, kami sangat mendukungnya dan selalu berusaha untuk lebih baik dan menjadi yang terbaik” sambung Soda Yakobus yang biasa dipanggil “Pak Jack”.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Reformasi Birokrasi telah bergulir dengan pembentukan KPPN Percontohan pada Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Waingapu telah melaksanakan SOP Percontohan sejak Agustus 2009. Namun sebelumnya, karena  keterbatasan sarana dan prasarana, maka pola percontohan dikombinasikan dengan konsep lama, dalam hal ini yang berkaitan dengan tata ruang gedung KPPN.

Pernyataan Pak Jack tersebut diamini oleh Sekretaris Kabupaten Sumba Barat, Drs. Muhu, pada suatu acara Rekonsiliasi Data IWP dengan PT. Askes yang berlangsung pada tanggal 7 Oktober 2010. Muhu menyampaikan bahwa sejak digulirkannya Reformasi Birokrasi tahun 2007 terasa sekali perubahannya. “Komunikasi lebih mudah, pelayanan lebih baik, dan tidak berbelit-belit,” ungkapnya.

Untuk menjawab rasa keingintahuan saya tentang sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai oleh KPPN Waingapu, saya juga menyempatkan berbincang - bincang dengan Agus Nelapaotu, Pegawai dari Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Timur, yang sedang berada di Front Office KPPN Waingapu. Agus mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh KPPN Waingapu sudah banyak kemajuan dan sangat memuaskan. “Setiap Pencairan Dana ataupun Pelaporan yang kita ajukan selalu dilayani dengan baik dan tidak berbelit-belit,” kata Agus. “Penyelesaian SPM cukup 1 jam apabila semua persyaratan terpenuhi,” sambungnya.

SEMANGAT MELAKSANAKAN TUPOKSI BERPAYUNG REFORMASI BIROKRASI

Memasuki KPPN Waingapu, saya tidak melihat sebagaimana kantor lainnya. Ruang kerja para pegawai adalah aula. Namun demikian, suasana kebersamaan, kekeluargaan dan semangat melayani tergambar pada gerak badan dan raut wajah para pegawai. Pelayanan maksimal mereka berikan kepada satker. Saat memasuki waktu absen, ada beberapa satker yang dating, namun mereka tetap menyambut dan melayaninya dengan ramah.

Gedung KPPN Waingapu sedang direnovasi. Mereka memanfaatkan ruang aula untuk dijadikan sebagai ruang pelayanan dan penyelesaian pekerjaan sehari-hari. Ruangan berukuran kurang lebih 30 x 10 meter tersebut ditempati oleh semua seksi. Mereka hanya dipisahkan oleh pembatas sepantasnya. Front Office, Rekonsiliasi dan pengambilan SP2D berada di tengah ruangan yang langsung berhadapan dengan pintu masuk.

Dengan wilayah pembayaran sebanyak empat kabupaten: 1) Kabupaten Sumba Barat, 2) Kabupaten Sumba Tengah, 3) Kabupaten Sumba Timur dan 4) Kabupaten Sumba Barat Daya, tercatat kurang lebih 100 satker yang mencairkan dana di KPPN Waingapu, ini merupakan KPPN di daerah yang lumayan banyak satker untuk di layani.

Waingapu sendiri merupakan kota yang berada di Kabupaten Sumba Timur, (Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur) dapat ditempuh dengan jalur udara setiap hari, mulai dari Jakarta dengan transit di Kupang lalu berlanjut ke Waingapu, dan Surabaya langsung ke Waingapu dengan transit di Denpasar. Sementara untuk dari wilayah Indonesia Timur lewat Makassar dan transit di Kupang terlebih dahulu.

Pegawai KPPN Waingapu berjumlah 22 orang, dengan komposisi pegawai dari daerah sekitar sekitar 70% dan sisanya adalah pendatang. Untuk ukuran KPPN bertipe A2 jumlah pegawai tersebut hampir mendekati ideal. Dengan semboyan PASTI (Profesional, Akuntabel, Smile, Terpercaya, Inovatif), seluruh pegawai KPPN Waingapu selalu siap untuk mensukseskan Reformasi Birokrasi di wilayah pulau paling selatan Indonesia ini. (Bk/edit)

Oleh : Sugeng Wistriono Media Center DJPBN

Liputan perjalanan Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik KPPN Non Percontohan
Berbekal predikat sebagai pemenang kedua Kantor Pelayanan Percontohan Tipe B di lingkup Kementerian Keuangan tahun 2005 dan sebagai pemenang pertama dalam penilaian KPPN Percontohan di lingkungan DJPBN di tahun yang sama, KPPN Sumbawa Besar terus memacu diri memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder.

Mengolaborasikan tenaga senior yang berpengalaman dengan tenaga muda yang mumpuni di bidang Teknologi Informasi(TI), KPPN Sumbawa Besar tumbuh sebagai kantor pelayanan dengan tim yang sangat solid. Bukan tidak mungkin penghargaan bergengsi yang pernah dirainya, dapat mereka rengkuh kembali. Komposisi 6 pegawai muda dan 40 pegawai berpengelaman telah diramu dengan baik oleh Kepala Kantor.

Layout KPPN Sumbawa Besar mengadopsi bentuk pelayanan satu tempat sesuai dengan SOP KPPN Percontohan. Mereka telah menerapkannya semenjak 1 juni 2008. Untuk menghasilkan pelayanan yang mantap, tidak hanya penampilan  fisik yang diperbaiki, non fisik pun telah dibenahi. Diantara pembenahan non fisik itu adalah pemilihan motto kantor sebagai penyemangat para pegawai. “Kami mempunyai motto MANTAP,” tegas Slamet Parman, Kepala KPPN Sumbawa Besar, dengan nada semangat. “Mantap adalah singkatan dari MELAYANI, AMAN, NYAMAN,  TRANSPARAN,  AKUNTABEL  DAN  PROFESIONAL,“  tambahnya lagi saat memberikan kata sambutan dalam forum yang dihadiri oleh perwakilan dari stakeholder dan Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik KPPN Non Percontohan Tahun 2010.

Di dalam forum yang menyerupai acara dengar pendapat itu, beberapa perwakilan satuan kerja menyatakan puas atas pelayanan KPPN Sumbawa besar. Perwakilan dari sektor perbankan yang saat itu diwakili oleh Bank Mandiri Cabang Sumbawa Besar sebagai Bank Operasional I juga menyatakan hal serupa. “Kami puas atas pelayanan KPPN Sumbawa besar,” ungkapnya.

Mengenai penyerapan dana APBN, sampai dengan bulan Oktober 2010 KPPN Subawa Besar telah menyalurkan 45,34 %  dari nilai pagu total Rp. 566.736.254.100,-  yang dibebankan pada 71 DIPA satuan kerja. 

Dalam hal untuk menyempurnakan penyusunan LKPP, KPPN Sumbawa Besar memberikan kemudahan dalam rekonsiliasi. Satuan kerja dapat melakukan rekonsiliasi melalui email. Tentu ini menjadikan para bendahara satuan kerja seprti dimanjakan dan lebih efisien dalam bekerja. Apalagi bagi satuan kerja yang posisi geografisnya jauh dari KPPN Sumbawa Besar.

Untuk menyempurnakan pelayanannya, KPPN Sumbawa Besar membangun sebuah website resmi sebagai sarana penyebaran informasi bagi stakeholder.

Perjalanan Tim.

Tim penilai yang terdiri dari Kepala Bagian (Kabag)Administrasi Kepegawaian, Ludiro, Kabag Organisasi dan Tata Laksana, Didyk Choiroel serta Kasubdit Transformasi Proses Bisnis Internal (DTP) , Saiful Islam kali ini melakukan penilai kinerja di KPPN Sumbawa Besar.

Kedatangan tim tersebut ke Sumbawa Besar disambut cuaca yang cukup panas. Bulir-bulir keringat mulai menetes di kening sebagian anggota tim sesaat setelah mereka menjejakkan kaki di Bandara Selaparang, Mataram, NTB. Walaupun kabarnya beberapa hari sebelumnya, Mataram diguyur hujan besar tetapi cuaca hari itu gerah di luar ruangan.

Perjalanan tim tidak bisa langsung dilanjutkan menuju Pulau Sumbawa. Adalah sebuah kewajiban dan mengikuti tata krama bahwa tim harus menuju ke Kanwil Prov NTB terlebih dahulu. Keramahan dan kehangatan Kepala Kanwil NTB Abdul Rahman Ritonga, sangat terasa saat beliau menyambut rombongan tim penilai. Setelah beristirahat sejenak untuk menunaikan ibadah sholat serta bersilaturahim dengan staff Kanwil DJPBN Provinsi NTB, rombongan meluncur menuju KPPN Sumbawa Besar. Perjalanan lanjutan ini didampingi oleh staff Kanwil DJPBN Provinsi NTB. Rombongan diangkut dengan tiga unit mobil minibus.

Cukup menguras energy, perjalanan lanjutan ini. Selama kurang lebih 2 jam tubuh semua anggota tim penilai bergoyang di dalam mobil. Rute perjalanan yang berbukit-bukit dan berkelok, menjadikan tubuh dan kepala penumpang berlenggak-lenggok dengan sendirinya. Menjelang Magrib rombongan tiba di daerah Terara, suatu daerah penghasil tembakau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat.  Langit tampak gelap oleh mendung menandakan hujan segera turun. Dan, benar tak lama kemudian air mengguyur iring-iringan mobil pembawa tim penilai dari Kantor Pusat DJPBN. Suasana semakin gelap saat listrik di daerah itu padam.

“Di daerah ini masih sering terjadi pemadaman listrik bergilir,” ungkap salah seorang staff Kanwil DJPBN Provinsi NTB.

Setelah menempuh jarak sekitar 75 km iring-iringan mobil tim memasuki gapura Pelabuhan Kayangan. Sambil menunggu giliran mobilnya dimasukkan ke dalam kapal ferry, beberapa anggota tim beranjak keluar dari mobil untuk meregangkan otot.

Satu persatu mobil masuk dalam kapal ferry, KMP Dingkis. Butuh waktu sekitar 45 menit untuk memasukkan semua mobil ke dalam angkutan penyeberangan tersebut. Setelah semuanya beres, terdengar nahkoda kapal memberikan instruksi kepada seluruh awak kapal untuk melakukan persiapan pelayaran. Dan KMP Dingkis pun melaju sesaat setelah jangkar jangkar terlepas dari tambatannya.

Keadaan di dalam ferry cukup minimalis. Ruang penumpang sangat sederhana. Khas angkutan rakyat jelata. Sarana penyeberangan kelas ekonomi. Namun untuk mengakomodasi kaum berduit, KMP Dingkis menediakan pula ruang VIP, agar penumpang bisa lebih nyaman.  Arus laut saat itu cukup tenang. Semoa anggota rombongan tampak menikmati perjalanan laut ini. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam, akhirnya sampai di pelabuhan Pototano Sumbawa. Perjuangan belum selesai. Tujuan akhir, KPPN Sumbaw Besar masih harus ditempuh dengan perjalanan darat kurang lebih 2 jam lagi.

Pada perjalanan darat kali ini, para penumpang sangat menikmatinya. setidaknya, itulah yang dikesankan oleh mereka yang tampak tertidur pulas. Entah menikmati atau karena memang hari yang sudah sangat larut malam. Sekitar pukul 22.00 WITA, perjalan darat kedua dimulai tadi. Jalan menuju KPPN Sumbawa Besar tampak cukup halus.  Tampak beberapa ruas jalan sedang dilakukan perbaikan. Kiri kanan terlihat samar ladang savanna.

Sekitar pukul 00.00 WITA, tengah malam, Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik sampai di tujuan, KPPN Sumbawa Besar. Hampir semua bernafas lega.

Meski hari telah larut, namun sambutan hangat Kepala Kantor beserta beberapa staff KPPN Sumbawa Besar diberikan kepada tim penilai. Tak lupa, Kepala KPPN memperlihatkan kepada tim penilai, tempat yang akan dilangsungkannya acara esok hari, sebelum akhirnya tim menuju tempat peristirahatan.

Keesokan harinya, acara penilaiaan kinerja pelayanan publik KPPN non percontohan berlangsung. Pukul 09.00 WITA acara dibuka. Selama kurang lebih dua jam acar tersebut digelar. Tim penilai, para pegawai dan para stakholder mengikuti acara hingga selesai.

Sebelum melakukan perjalanan pulang menuju Mataram, tim menyempatkan untuk makan siang. Makanan khas Sumbawa seperti singang dan sepat tersaji di depan mata, menyebabkan perut tiba-tiba bergerak menandakan rasa lapar telah menguasainya. Beberapa anggota tim seperti sedang bernostalgia dengan kenangan lama, saat menyantap makanan khas Sumbawa ‘sabalong samalewa’. (bk/edit)

Oleh : Tino Adi Prabowo Redaksi Media Center Ditjen Perbendaharaan .

Liputan Bimtek dalam Rangka Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Perkiraan Penarikan Dana dan Perkiraan Penyetoran Dana oleh Satuan Kerja
Klaten, djpbn.kemenkeu.go.id – Seperti biasanya dalam mempersiapkan langkah – langkah akhir tahun anggaran dan untuk menyongsong tahun anggaran baru  yaitu Tahun Anggaran 2011, maka KPPN Klaten mengambil beberapa langkah strategis dengan memberikan pembinaan kepada seluruh satker di wilayah pembayarannya yang tersebar di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali berupa Bimbingan Teknis di Ruang Rapat KPPN Klaten dengan mengambil tema : “Penyusunan dan Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana dan Rencana Penyetoran Dana yang Handal dan Berdeviasi Rendah”.

Dengan jumlah peserta sebanyak 91 (sembilan puluh satu) satker maka diperlukan cara yang efektif  dan intens supaya tujuan dari bimtek tersebut dapat tercapai, yaitu dengan menghadirkan peserta yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran dengan alokasi setiap hari sebanyak 10 sampai dengan 12 satker, yang terbagi dalam dua gelombang yaitu Gelombang I tanggal 27 s/d 30 September 2010 dan Gelombang II tanggal 4 s/d 7 Oktober 2010.

Materi yang disampaikan adalah over view mengenai Perencanaan Kas, dilanjutkan dengan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) terbaru (status up-date tanggal 2 Juli 2010-red) yaitu penyederhanaan tampilan menjadi tiga menu saja : Setting, Data, dan Utility. Praktek mengoperasikan aplikasi dimaksud secara bertahap dibimbing langsung oleh petugas KPPN Klaten. Dimulai dari Instal Up-date Aplikasi, kesiapan data Soft Copy RKA K/L, proses penyusunan/ pengisian sampai dengan tahap akhir yaitu pengiriman data melalui submenu kirim data. Selanjutnya dijelaskan pula tentang kewajiban KPPN yang harus menyampaikan laporan tersebut ke Kantor Pusat melalui Aplikasi Forecasting KPPN (AFK).

Sinergi satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan KPPN selaku Kuasa BUN di daerah mutlak dibutuhkan, dengan penyusunan Perkiraan Penarikan Dana yang semakin tepat, satker dengan mudah merealisasikan belanja dengan time frame yang jelas, yang sekaligus sebagai pembelajaran penyelesaian kegiatan yang tertata rapi serta secara keseluruhan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan kearah yang lebih baik. Sedangkan bagi KPPN sendiri, data dengan tingkat deviasi yang rendah dapat diolah/ dikelola secara maksimal sebagai upaya untuk menjamin dengan pasti tersedianya dana tersebut dan kapan dana tersebut disediakan untuk dicairkan oleh satuan kerja.

“Siapa yang gagal merencanakan, maka dia sedang merencanakan kegagalan”. Kalimat bijak ini cukup menggambarkan arah yang diinginkan dalam perencaan kas. Dengan adanya perencaan kas yang baik, maka satuan kerja akan terbiasa menyelesaikan pekerjaan yang by planning bukan by doing apalagi by trying.  Perencanaan kas yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan kegiatan yang  baik pula, karena perencanaan kas dapat memberikan rambu-rambu/ arahan bagi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejauh mana hal tersebut dapat ber-deviasi terhadap pencapaian  tujuan yang telah ditetapkan. Tercapainya tujuan satuan kerja dalam kegiatannya akan memberikan andil positif bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional  secara  keseluruhan.


Kontributor: KPPN Klaten
Editor: Sugeng Wistriono – Media Center DJPBN

Banyuwangi.perbendaharaan.go.id – Perjalanan tahun 2010 hampir sampai di penghujungnya. Seperti yang sudah-sudah, setiap akhir tahun pasti terjadi penumpukan pengajuan SPM oleh satker. Sebagai langkah antisipasi, KPPN Banyuwangi mengadakan evaluasi/monitoring realisasi anggaran/DIPA satker dalam wilayah pembayarannya. Acara yang digelar pada tanggal 28 September 2010, di Aula KPPN Banyuwangi itu dihadiri oleh seluruh satker yang dilayani.

Dalam paparannya, Kepala KPPN Banyuwangi, Arief Rahman Hakim menjelaskan bahwa sampai dengan tanggal 27 September 2010 rata-rata realisasi satker di wialayah pembayarannya telah mencapai 65%. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan rata-rata realisasi tingkat nasional maupun tingkat Provinsi Jatim.

“Namun, demikian masih ada 4 satker masih dibawah 25 persen,” ungkap Arief Rahman Hakim. “Bahkan dua satker diantaranya belum mencapai 10 persen,” tambahnya.

Kepala KPPN Banyuwangi mengingatkan kepada pimpinan satker bahwa tingkat capaian realisasi tersebut dapat dijadikan sebagai indikator/ukuran untuk menilai produktivitas dan kinerja satker bersangkutan.

Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPB Prov Jatim, Mas Heru Prabowo, menyampaikan bahwa penyerapan anggaran yang rendah akan menimbulkan efek ganda. Rendahnya penyerapan anggaran/DIPA satker tidak hanya berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas satker bersangkutan, namun juga akan berpengaruh terhadap capaian target APBN secara keseluruhan.


“Untuk itu saya himbau kepada satker untuk segera mengambil langkah-langkah strategis agar realisasi tidak menumpuk di akhir tahun anggaran,” kata Mas Heru Prabowo dalam sambutannya mewakili Kepala Kanwil DJPBN Jawa Timur.

Selain evaluasi dan monitoring realisasi APBN oleh satuan kerja, dalam acara tersebut juga dilakukan diskusi dan dialog antara narasumber dengan peserta mengenai berbagai permasalahan penyerapan anggaran satker serta solusinya. Di sesi terakhir, Rusli, Kepala Seksi PA Kanwil DJPB Provinsi Jatim, menjelaskan peraturan yang terkait dengan pengajuan revisi DIPA yang biasanya ramai di akhir tahun dapat berjalan lancar. “Dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran 2010, kepada seluruh satker saya ingatkan agar segera membuat perkiraan penarikan dana untuk tiga bulan ke depan,” kata Arief Rahman Hakim dalam sambutan penutupannya.

Oleh : Kontributor KPPN Banyuwangi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Kunjungan Federal Treasury of Russia di Kanwil DJPBN Prov.Bali
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Dabro Pashalovat na Bali (Selamat datang di Bali). Kedatangan turis bule ke Bali merupakan hal yang biasa, namun kunjungan Tim Federal Treasury of Russia ke Kanwil DJPBN Provinsi Bali pada tanggal 30 September 2010 lalu, mempunyai makna tersediri bagi keluarga besar Kanwil DJPBN Provinsi Bali.  Apalagi ini adalah kunjungan untuk yang kedua kalinya. Maka jajaran Kanwil DJPBN Provinsi Bali berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut tamu spesial ini.  

Memasuki ruang lobi gedung Kanwil, Tim Federal Treasury of Russia  yang didampingi Direktur Tranformasi Perbendaharaan, Paruli Lubis, serta dua Kasubdit dari Direktorat Transformasi Perbendaharaan yaitu Saiful Islam dan Ali Hanafiah. Rombongan disambut dengan Tari Sekar Jagat yang dibawakan oleh empat penari wanita dengan diiringi gamelan khas Bali secara live. Penampilan berikutnya berupa dua buah lagu, yaitu Bunga Sandat yang bertema nasihat kepada wanita-wanita agar menyukai bunga sandat  yang semerbak harumnya dan lagu Desiran Angin  yang berkisah indahnya Lovina Beach di Singaraja, sebuah pantai yang menyimpan eksotika tersendiri, seolah tidak mau kalah dengan pamor Pantai Kuta yang lebih dikenal pencinta wisata.  Kedua buah lagu tersebut dibawakan oleh vocal group karyawati Kanwil. Sajian terakhir berupa Tari Oleg Tamulilingan, tarian ini bercerita tentang pasangan yang jatuh cinta.

Dalam sesi diskusi, Kepala Kanwil DJPBN Prov Bali, Ni Luh Putu Kumalawati yang didampingi jajaran pejabat Eselon III Kanwil DJPBN Provinsi Bali menyampaikan kebanggaannya atas kunjungan Tim Federal Treasury of Russia. Beliau berharap agar pertemuan ini dapat menjadi kesempatan berharga untuk saling belajar dan bertukar pengalaman sebagai upaya untuk meningkatkan treasury management masing-masing negara.

Pimpinan delegasi Rusia, Tarasov Matvey menyampaikan kebahagiaannya bisa hadir di Bali, sebagai salah satu tempat terkenal di seluruh dunia. Mereka disini bukan hanya sebagai turis sebagaimana biasanya  yang tidak pernah belajar, diskusi dan bertemu koleganya. Semoga kerja sama yang telah dirintis ini bisa terus dibina.  
Sebagai jalinan keakraban, Kakanwil DJPBN Prov Bali dan Tim Federal Treasury of Russia saling bertukar cendera mata.

Acara dilanjutkan dengan peninjauan ke ruang Layanan Unggulan Kanwil dan KPPN Denpasar yang berada dalam satu area Gedung Keuangan Negara (GKN) I. Di kedua tempat tersebut, Kakanwil DJPBN Prov Bali memaparkan bahwa Layanan Unggulan Kanwil dan KPPN Denpasar telah menerapkan Standart Operating Procedure  yang merefleksikan langkah-langkah terobosan dalam rangka reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan.

We hope that your stay in Bali will be enjoyable and you will get memorable time while enjoying this unique culture and beautiful landscape of Bali.

Oleh : Djoko Julianto  - Kontributor Denpasar