LIPUTAN ACARA SOSIALISASI KANWIL DJPBN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kendari, perbendaharaan.go.id - Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan perbendaharaan yang handal pada setiap satuan kerja (satker) mitra kerjanya, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara kembali melaksanakan kegiatan yang melibatkan unsur satker. Pelaksanaan kegiatan yang berupa acara sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Kamis (23/9), bertempat di Hotel Athaya Kendari.

Tema sosialisasi yang diusung kali ini adalah ”Mewujudkan Pelaksanaan Perbendaharaan yang Handal bagi Satuan Kerja Lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara”. Acara ini dihadiri oleh para pejabat KPA/PPK dari 176 satker mitra kerja Kanwil, khususnya satker-satker lingkup KPPN Kendari sebagai KPPN Pembayar yang meliputi 6 Kabupaten, yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe dan Kota Kendari.

Acara sosialisasi ini juga merupakan kelanjutan rangkaian acara sosialisasi sebelumnya yang telah diaksanakan oleh Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tenggara pada satker-satker lingkup KPPN Raha, KPPN Bau-Bau, dan KPPN Kolaka di setiap kota tersebut.

Kepala Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pejabat Sementara Kakanwil, Denny F. Singawiria, menjelaskan bahwa proses pengelolaan APBN yang transparan dan akuntabel dapat dicapai melalui proses pengelolaan keuangan yang handal. Untuk mencapai tingkat kehandalan yang memadai tersebut, diperlukan sedikitnya 3 elemen penting, yaitu peningkatan kapasitas personil (sumber daya manusia), kerja sama antar lini pemerintahan, serta komitmen pimpinan di setiap Kementerian/Lembaga terhadap pengelolaan keuangan negara. ”Untuk itu, melalui acara sosialisasi secara terpadu ini, ketiga elemen dimaksud diharapkan dapat terlaksana sebagai bagian dari pembinaan atas pelaksanaan perbendaharaan yang baik serta proses peningkatan peran serta satker dalam pengelolaan keuangan negara,” papar Denny.

Lebih lanjut disampaikan pula bahwa hingga bulan Agustus 2010, masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan perbendaharaan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. ”Penyerapan dana yang masih  tergolong rendah untuk periode yang telah memasuki triwulan ketiga ini mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaannya,” ujar Denny, ”dan seringnya revisi DIPA serta kurangnya kelengkapan persyaratan pengajuan TUP sehingga petugas satker berulang-ulang datang ke Kanwil DJPBN menunjukkan lemahnya tingkat ketepatan perencanaan dan tingkat pemahaman satker terhadap pelaksanaan perbendaharaan.” Demikian pula yang terkait dengan pelaporan keuangan tingkat wilayah, seperti rendahnya tingkat kepatuhan rekonsiliasi data serta ketidaklengkapan komponen Laporan Keuangan K/L (LKKL) tingkat wilayah yang diterima merupakan masalah yang perlu dibenahi.

Acara sosialisasi tersebut dibagi menjadi 3 sesi, di mana pemateri/narasumber pada setiap sesi tersebut adalah masing-masing Kepala Bidang lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencakup Bidang Pelaksanaan Anggaran, Bidang Pembinaan Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Acara yang dilaksanakan selama satu hari tersebut diikuti peserta dengan antusias, terbukti dengan banyaknya peserta yang menggunakan kesempatan untuk bertanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berkompeten terkait permasalahan teknis yang sering dijumpai satker dalam hal pengelolaan APBN.

Setelah berakhirnya sesi materi, panitia menyelenggarakan post-test yang diikuti oleh seluruh peserta. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta terhadap materi-materi yang telah diberikan. Untuk memotivasi dan juga sebagai bentuk apresiasi terhadap para peserta sosialisasi, panitia memberikan kenang-kenangan kepada tiga peserta yang memperoleh nilai post-test terbaik, yaitu Yusran Yunus dari Polres Konawe Selatan sebagai peserta dengan nilai terbaik pertama, Heni Hadi Purwanto dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai terbaik kedua, dan Abdul Razak dari Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara sebagai terbaik ketiga.

Diharapkan acara sosialisasi terpadu ini dapat memberikan manfaat bagi para satker mitra kerja maupun bagi segenap komponen lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pelaksanaan perbendaharaan yang handal sehingga dapat tercapai outcome berupa pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

 Oleh: Andi Permadi – Kontributor Kanwil DJPBN Prov Sultra

Kendari, perbendaharaan.go.id – Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan satu terobosan baru di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Salah satu unit eselon II DJPBN ini melakukan pemeringkatan atas Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) melalui penilaian beberapa unsur terkait laporan keuangan. Ini adalah salah satu upaya memotivasi para pengelola keuangan tingkat satuan kerja (satker) di Provinsi Sulawesi Tenggara agar meningkatkan kepeduliannya dalam menyajikan laporan keuangan secara tertib, tepat waktu, dan berkualitas. Acara pengumuman peringkat penilaian dan penghargaan di lakukan pada hari Jum’t (13/8) di Ruangan Aula Kanwil DPBN Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebanyak 24 pimpinan satker hadir pada acara tersebut. mengawali sesi pembukaan acara tersebut. Dalam sambutannya sambutan, Kepala Kanwil DJPBN Sulawesi Tenggara, Teddy Rukmantara, menjelaskan bahwa penilaian laporan keuangan UAPPA-W ini dilakukan sebagai bagian dari usaha memberikan bimbingan dan motivasi kepada seluruh satuan kerja agar dapat menyajikan laporan keuangannya secara tertib, tepat waktu dan berkualitas.

”Sesungguhnya laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) dan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang berkualitas sangat bergantung dari peran serta satker dalam memperbaiki laporan keuangannya,” kata Teddy Rukmantara dalam sambutannya membuka acara tersebut. ”LKPP merupakan konsolidasi LKKL dan laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) dimana penyusunannya dilakukan secara berjenjang dari tingkat satker, timgkat wilayah, tingkat eselon I sampai dengan tingkat kementerian negara/lembaga,” lanjutnya.

”Kegiatan penilaian ini akan terus dilakukan untuk semester yang akan datang. Kepada para satker yang berhasil mendapatkan penilaian terbaik agar terus mempertahankan kualitas laporan keuangannya. Sedang kepada satker yang lain agar terus memperbaiki kualitas laporan keuangannya sehingga dapat bersaing dengan yang sudah baik”, ungkap Teddy Rukmantara lagi.

Penilaian laporan keuangan dimaksud dilakukan atas lima unsur, yaitu ketepatan waktu, kelengkapan laporan, akurasi data dan pengungkapan, estetika/keindahan, serta jumlah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang dikelola. Selanjutnya, terhadap 128 laporan keuangan UAPPA-W yang telah dilakukan penilaian disusun peringkatnya sehingga diperoleh lima satker yang memperoleh nilai terbaik.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para satker yang memperoleh peringkat lima terbaik diberikan Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Piagam Penghargaan diberikan kepada: Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Peringkat Pertama, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Peringkat Kedua dan berturut-turut BPKP Sulawesi Tenggara, Badan Pengawas Obat dan Makanan Kendari, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai peringkat ketiga, keempat dan kelima.

Di akhir acara, Kepala Biro Perencanaan dan Pembangunan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Rachman, menyampaikan kesannya kepada para hadirin bahwa penilaian ini sangat baik bagi setiap satker karena dapat mendukung satker untuk mencapai target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) khususnya bagi LKKL dan secara umum bagi LKPP di tahun 2011.

Kontributor: Adnan Agung Nugraha – Kanwil DJPBN Prov. Sultra
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rakor Tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua
Jayapura, perbendaharaan.go.id – Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan sangat bergantung pada tingkat kinerja baik individu maupun kelompok. Menyadari hal tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor). Acara digelar pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2010 di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura.

Dalam sambutan pada acara rakor tersebut, Kepala Kanwil Prov. Papua, Bjardianto Pudjiono, menyampaikan bahwa tujuan rakor adalah untuk meningkatkan koordinasi, baik internal maupun eksternal. “Peningkatan kinerja baik berupa kinerja layanan, dalam hal ini service exellent  maupun tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dalam bentuk peningkatan hasil kinerja, menyamakan persepsi terhadap ketentuan perundangan serta mencari solusi terhadap permasalahan yang  dihadapi oleh Kanwil dan KPPN dalam melaksanakan tupoksinya,” lanjut beliau saat membuka acara rakor.

Rapat koordinasi diikuti oleh Kepala Kanwil, Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang, seluruh Kepala Seksi/Kasubag serta sembilan orang  pegawai pelaksana Kanwil. Sedang dari KPPN hadir seluruh Kepala KPPN ditambah masing-masing Kepala Seksi Vera. Jumlah  keseluruhan peserta 48 orang.

Dalam rakor di bahas antara lain perlunya monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran satuan kerja oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-23/PB/2010 tanggal 28 Juli 2010. Disamping itu dibahas pula mengenai penerapan sanksi kepada satker oleh KPPN yang tidak melakukan rekonsiliasi BMN dengan KPKNL, serta tindak lanjut penerapan SOP percontohan di seluruh KPPN non percontohan  lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua.

Terkait dengan penerapan SOP percontohan, seluruh Kepala KPPN non percontohan kompak  mengatakan bahwa mereka sudah menerapkan SOP percontohan di kantornya masing-masing. Penerapan SOP tersebut dibareng dengan perubahan tata ruang dan perubahan mindset melalui upaya-upaya pembinaan sebagaimana tergambar melalui film pendek yang ditayangkan dalam rakor.

Secara teknis rapat dilakukan melalui sidang-sidang komisi. Ada beberapa rekomendasi dari komisi-komisi tersebut, diantaranya terkait dengan peningkatan pelaksanaan tupoksi baik untuk Kanwil maupun KPPN. Sebagai contoh bagaimana kiat-kiat KPPN Sorong, yang notabene KPPN di wilayah timur Indonesia, berhasil menembus peringkat 20 besar untuk penilaian LKPP Kuasa BUN KPPN. Kemudian perlunya dibuat pemeringkatan ketaatan KPPN setiap bulan oleh Bidang Pelaksanaan Anggaran dalam menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja. Serta perlunya diberikan sosialisasi ulang kepada satker mengenai penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 62/PB/2009.

Dalam rakor tersebut juga memunculkan hal baru, yaitu dibentuknya kelompok diskusi untuk para pejabat lingkup Kanwil Ditjen Propinsi Papua dengan menggunakan fasilitas internet Google group di alamat http://groups.google.co.id/group/kanwil-djpbn-jayapura.  Grup tersebut dijadikan sarana untuk mendiskusikan permasalahan terkait pelaksanaan tupoksi dan kinerja layanan (service excellent) secara informal.

Di akhir acara rakor, pada hari Jum’at sore tanggal 20 Agustus 2010 tepat pukul 16.30 WIT, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua, meluncurkan Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua. Soft launchingini merupakan wujud nyata dari reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua.

“Dengan layanan unggulan tersebut, kami ingin meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, kepadaBapak-ibu sekalian,” ungkap Bjardianto Pujdiono saat menutup acara soft launcing yang dihadiri para undangan dari beberapa perwakilan satuan kerja. Sebagai pamungkas, seluruh hadirin, baik peserta rakor maupun tamu undangan melakukan buka puasa bersama.

Oleh : Suroso  –  Kontributor Kanwil DJPBN Propinsi Papua
Editor  : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rakor dan teambuilding KPPN Rangkasbitung
Rangkasbitung, pebendaharaan.go.id – Kesuksesan untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan tidak hanya diperlukan pegawai yang pandai dan terampil saja. Kerja sama dan kekompakan antar pegawai menjadi energi yang sangat menentukan dalam meraih sukses itu. Menyadari hal ini, KPPN Rangkasbitung, berupaya menumbuhkan rasa kerjasama dan kekompakan melalui outbond yang diadakan di Lembang Asri Hotel, Bandung.

“Kegiatan Rapat Kerja dan Team Building ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi kinerja selama semester I Tahun 2010, menyamakan persepsi antara KPPN Rangkasbitung dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten, meningkatkan kerjasama serta kekompakan para pegawai KPPN Rangkasbitung untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedepannya,” kata Fahma Sari Fatma, Kepala KPPN Rangkasbitung dalam sambutannya.

Kegiatan yang diadakan di Lembang Asri Hotel, Bandung  tanggal 6-8 Agustus 2010 tersebut diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Rangkasbitung. Disamping itu diundang juga Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten, Kepala Bagian Umum dan para Kepala Bidang Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten. Namun karena berhalangan hadir, Kepala Kanwil dan Kepala Bagian Umum diwakili oleh Sofyan, kasi Duktek, Kabid Aklap diwakili oleh Reni, Kasi verifikasi bidang Aklap, Kabid PA diwakili oleh Darmawangsyah, Kasi PA 1a, dan kabid Pembinaan Perbendaharaan diwakili oleh Suma Wijaya, Kasi PP2a dan Mandar Trisno. Kegiatan ini merupakan agenda rutin KPPN Rangkasbitung tiap semester yang dimulai sejak tahun 2009.

Rapat yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan KPPN tersebut mendapat apresiasi positif dari Kepala Kanwil DJPBN Propinsi Banten. “Bapak Kakanwil menyampaikan apresiasi positif atas kegiatan ini,” kata Sofyan, Kepala Seksi Dutek yang mewakili Kepala Kanwil DJPBN Propinsi Banten. “KPPN sebagai ujung tombak Kuasa BUN di daerah merupakan kepanjangan tangan Menteri Keuangan di bidang Perbendaharaan. Oleh karena itu, KPPN harus dapat memberikan pelayanan prima se-optimal mungkin,” sambungnya.  ”Jadikan rapat ini sebagai ajang untuk dapat bekerja professional, kreatif dan inovatif sehingga KPPN Rangkasbitung dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang,” tambahnya lagi di hadapan para peserta.

Selama tiga hari, peserta rapat membahas empat bidang tugas, yaitu bagian umum, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang pencairan dana, serta  bidang bendahara umum negara. Pembahasan dalam empat bidang tugas itu masing-masing dipandu oleh narasumber dari pejabat-pejabat Kanwil DJPBN Propinisi  Banten. Sofyan, Kepalas Seksi Dutek, untuk tugas bagian umum, Reni, Kasi verifikasi bidang Aklap, untuk tugas akuntansi dan laporan,   Darmawangsyah, Kepala Seksi PA 1a, untuk tugas pencairan dana, serta Suma Wijaya, Kepala Seksi PP2a, sebagai narasumber untuk tugas-tugas bendahara umum negara.

Sementara outbond, sebagai rangkaian kegiatan yang tak terpisahkan dari acara rakor, diselenggarakan di Kampung Robinhood. Diantara permainan di dalam outbond tersebut adalah flying fox, wall climbing serta mini ATV. Kegiatan ini diikuti hampir semua peserta. Pada malam harinya, acara dilanjutkan dengan kegiatan team building (outbond) berupa permainan paint ball (simulasi perang). Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan melatih kerjasama, kekompakan, strategi atau taktik, kreatifitas dan konsentrasi dalam menghadapi tugas pokok Ditjen Perbendaharaan yang semakin berat di masa mendatang.

Kontributor : Chandra Julihandono SJ – KPPN Rangkasbitung
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rapat Koordinasi Tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar
Singkawang, perbendaharaan.go.id - Dalam hal optimalisasi pelaksanaan APBN 2010 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar pada semester I telah mencapai target, dengan besaran nilai 40,80% dari yang direncanakan semula sebesar 27,70%.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalbar, Drs. Usman Pasaribu dalam pembukaan Rakoor, tanggal 6 Agustus 2010 di Pantai Pasir Panjang Singkawang Kalimantan Barat. Tema rakor kali ini adalah ”Meningkatkan Kualitas Kinerja Di Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan APBN 2010”.

Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa dalam rangka pembinaan kepada KPPN, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan telah mengeluarkan ketetapan mengenai Modul Pembinaan KPPN yang nantinya akan digunakan oleh Tim Kanwil untuk melakukan pembinaan pada KPPN dimana tim juga akan memberikan konsultasi, asistensi dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada KPPN.

Acara dilanjutkan dengan pembahasan permasalahan dari masing-masing bidang guna mencari solusi dan kebijakan. Untuk permasalahan yang tidak dapat diputuskan, peserta rakor bersepakat untuk meneruskan ke Kantor Pusat DJPBN guna mendapatkan penyelesaian. Masing-masing KPPN juga memberikan paparan dalam pelaksanaan tugasnya selama ini.

Rapat koordinasi kali ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon III, seluruh Pejabat Eselon IV pada Kanwil dan perwakilan Pejabat Eselon IV dari KPPN serta pelaksana Lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah peserta seluruhnya 72 orang. Dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 8 Agustus 2010. Demikian dikatakan oleh Ketua Panitia rapat koordinasi Muhammad Zen.

Walaupun kegiatan ini menguras fikiran dan stamina yang ada namun peserta tampak antusias mengikuti acara demi acara. Hal ini karena panitia tidak melupakan arti pentingnya akan kesehatan,  sehingga sebelum acara pembahasan pada tanggal 9 Agustus pada pagi hari dilakukan senam aerobic dengan instruktur senam berasal dari Singkawang.

Acara rakor ditutup pada pukul 17.00 WIB, dalam pidato penutupan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat berpesan bahwa perlunya ketelitian kita terhadap dokumen sumber yang diterima dari satker baik pada Kanwil maupun KPPN sehingga tidak terjadi salah langkah dalam pengambilan keputusan, pembinaan satker yang dilakukan oleh KPPN dan/atau Kanwil perlu ditingkatkan demi percepatan penyerapan dana APBN 2010 dan validitas data terhadap laporan yang disampaikan, Pemanfaatan Teknologi Informasi pada saat ini sangat dianjurkan terlebih mengingat begitu luasnya wilayah kerja Kanwil dan masih ada satker dan perbankan  yang berada dipelosok. Selain itu perlunya meningkatkan pemahaman peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga kualitas kinerja baik secara individual maupun organisasi dapat meningkat.

Beliau berharap hasil pembahasan dalam rapat koordinasi ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya serta diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di tempat tugas masing-masing, sehingga pelayanan terbaik yang terwujud dalam pelayanan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dapat kita berikan kepada seluruh stakeholder kita dan optimalisasi APBN 2010 berhasil dilaksanakan. Pesan beliau juga agar menyampaikan hasil rapat koordinasi ini kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.

Tak lupa dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan atas nama pribadi dan keluarga beliau memohon maaf yang sebesar-besarnya agar dalam menghadapi puasa Ramadhan nanti tidak menemui hambatan dan dapat berjumpa kembali pada Ramadhan yang akan datang, dan mendoakan semoga kita semua mendapat rahmat dan lindungan dari Yang Maha Kuasa.

Oleh : Muhammad Nur Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Barat. (edited by novri)

Liputan Diklat Fungsional Bendahara Pengeluaran Angkatan III  Tahun 2010 Di Ternate
Ternate, perbendaharaan.go.id - Sebanyak tiga puluh delapan peserta dari berbagai satuan kerja pada beberapa kementerian negara/lembaga yang berada di wilayah Provinsi Maluku Utara, mengikuti Diklat Fungsional Bendahara Pengeluaran Angkatan III, di KPPN Ternate, dimulai dari tanggal 26 Juli s.d. 7 Agustus 2010.

Didasari oleh adanya kebutuhan tenaga pengelola keuangan negara, khususnya Bendahara Pengeluaran yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik dalam melaksanakan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan DIPA satuan kerja bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Balai Diklat Keuangan Manado bekerja sama dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate melaksanakan Diklat Fungsional Bendahara Pengeluaran Angkatan III Tahun 2010.

Para pengajar berasal dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate.

Materi yang diterima oleh para peserta diklat antara lain (1) Pengujian dan Pembayaran Tagihan, (2) Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara, (3) Pengujian dan Pembayaran Tagihan, (4) Perpajakan Bendahara Pengeluaran, (5) Pengelolaan Uang Persediaan, (6) Pembukuan Bendahara Pengeluaran, (7) Etika Profesi PNS, (8) Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, (9) Ceramah Pemberantasan Korupsi dan Penyelesaia Kerugian Negara, dan (10) Ceramah Kebijakan APBN.

Rahadi, Kepala Balai Diklat Keuangan Manado, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara dan Kepala KPPN Ternate yang bersedia melaksanakan kerja sama di dalam penyelenggaraan diklat. Beliau berharap agar kerja sama serupa dapat dilaksanakan kembali pada masa-masa mendatang. Selain itu, Beliau juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi satuan-satuan kerja di Provinsi Maluku Utara, yang memberikan perhatian terhadap peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, terutama di bidang pengelolaan keuangan. Hal ini terlihat, sampai dengan hari pelaksanaan diklat masih terdapat satker-satker yang mendaftarkan diri untuk dapat mengirimkan pegawainya untuk dapat mengikuti diklat fungsional bendahara pengeluaran. Namun, karena alokasi jumlah peserta yang memang terbatas, maka permintaan tersebut masih belum bisa dipenuhi.

Sedangkan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Hendro Baskoro, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BDK Manado yang mempercayakan pelaksanaan Diklat Fungsional Bendahara Pengeluaran Angkatan III Tahun 2010 di Ternate. Selain itu, Beliau juga memberikan apresiasi kepada Kepala KPPN Ternate, I Nengah Gradug berserta staf, karena dengan waktu yang terbatas, dapat mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan diklat. Kepada para peserta diklat, beliau berharap agar pelaksanaan diklat ini dapat meningkatkan kompetensi para peserta dan sekembalinya ke instansi masing-masing dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di bidang pengelolaan keuangan negara khususnya mengenai tata cara pembukuan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

Selain itu, Hendro Baskoro juga berpesan agar para bendahara dan calon bendahara dapat menerapkan prinsip 5M sebagai tugas seorang bendahara pengeluaran, yaitu menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya dalam pelaksanaan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Beliau juga mengingatkan bahwa tanggungjawab seorang bendahara pengeluaran sangat berat karena itu harus bisa memegang amanah yang diberikan, karena bertanggungjawab secara pribadi atas uang yang dikelolanya serta melaksanakan kewajiban bendahara pengeluaran untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN.

Sebagai evaluasi, pada akhir kegiatan kepada para peserta diklat dilaksanakan ujian terhadap materi-materi yang telah diberikan oleh para pengajar selama dua hari.

Oleh : M Irfan Suryawardana, Kontributor Kanwil DJPBN Prov Malut

Serui, perbendaharaan.go.id - Kunjungan kerja ke KPPN Serui dilakukan dalam rangka Pelantikan/Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Eselon IV Lingkup KPPN Serui. Pelantikan yang bertempat di aula KPPN Serui berlangsung dari pukul 14.00 s.d. 15.00 WIT berlangsung secara khidmat, Selasa (20/7). Turut hadir dalam acara pelantikan sejumlah pejabat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, dan segenap keluarga besar pegawai KPPN Serui.

Hari yang panjang dan melelahkan mengawali perjalanan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono, dalam kunjungan kerja ke KPPN Serui. Kunjungan ke KPPN Serui diawali dari Jakarta selepas beliau melakukan Rapat Dinas di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, pada malam hari tanggal 19 Juli 2010 menggunakan pesawat Garuda jenis Boeing 737-800 dan mendarat di Bandara Internasional Frans Kaisiepo Biak tepat pukul 07.45 WIT tanggal 20 Juli 2010. Setelah beristirahat selama kurang lebih 15 menit, Kepala Kanwil bersama Kepala Bagian Umum, Bartolomeus Sato, melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat Susi Air menuju Serui dengan waktu tempuh yang dijadwalkan memakan waktu sekitar 20 menit ternyata molor hingga hampir 1 jam. Pesawat mungil berkapasitas 12 orang tersebut berputar-putar di udara dikarenakan cuaca buruk yang menyebabkan pilot tidak berani melakukan pendaratan di Serui dan memutuskan untuk kembali ke Biak. Tetapi cuaca memang sulit ditebak. Dalam perjalanan menuju Biak cuaca berangsur-angsur membaik dan pilot memutuskan untuk memutar arah lagi menuju ke Serui dan akhirnya pesawat berhasil mendarat dengan selamat di Bandara Soejarwo Condronegoro Serui pada pukul 09.30 WIT.

Kunjungan Kepala Kanwil ke Serui ini merupakan kunjungan yang kedua yang dilakukannya selama tahun 2010. Sebelumnya pada akhir Juni yang lalu, beliau berkunjung ke KPPN Serui pasca tragedi gempa bumi. Nampaknya medan yang berat dan transportasi yang sulit untuk menjangkau Serui tidak menyurutkan semangat beliau dalam melakukan kunjungan dan pembinaan terhadap kantor yang menjadi wilayah kerjanya.

Dalam arahannya selepas acara pelantikan, Kepala Kanwil menyampaikan apresiasi atas persiapan KPPN Serui yang akan diikutkan lomba kantor Unggulan tingkat nasional. Beliau bepesan agar KPPN terus melakukan inovasi dalam upaya penerapan SOP KPPN Percontohan. Selain itu beliau juga memberiakn arahan agar KPPN mengambil langkah-langkah strategis agar realisasi penyerapan anggaran bisa lebih ditingkatkan mengingat sampai dengan semester I Tahun Anggaran 2010 realisasi yang terjadi belum mencapai angka ideal yaitu 60% dari jumlah keseluruhan DIPA yang dikelola. Hal ini penting dilakukan agar realisasi anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Setelah acara pelantikan selesai dilakukan, Kepala Kanwil bersama rombongan pegawai KPPN Serui menyempatkan diri mengunjungi Pantai Aromarea untuk sedikit refreshing melepas lelah. Selama perjalanan menuju pantai, masih bisa dijumpai jejak-jejak gempa bumi yang melanda Serui beberapa waktu yang lalu. Di sebelah kiri dan kanan jalan banyak sekali terdapat reruntuhan tebing yang longsor dan beberapa ruas jalan yang amblas. Hal ini membuat perjalanan rombongan menjadi sedikit menegangkan, terutama para pegawai KPPN Serui yang masih belum sepenuhnya pulih dari trauma gempa. Akhirnya di senja hari yang cerah, rombongan tiba di Aromarea. Di pantai yang masih perawan dan pemandangan yang begitu indah, momen yang langka ini diabadikan dalam bingkai-bingkai foto yang bisa dijadikan kenangan.

Akhirnya, keesokan harinya tanggal 21 Juli 2010 Kepala Kanwil dan pejabat dari kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi papua meninggalkan Serui untuk melanjutkan rangkaian tugas Pelantikan yang akan dilakukan di beberapa KPPN lain di wilayah Papua.

Oleh : Kontributor KPPN Serui

Liputan Sosialisasi Pelaksanaan Pembayaran Gaji Melalui Rekening Para Pegawai dan Kewajiban Pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Aplikasi GPP Tahun 2010
Samarinda, perbendaharaan.go.id - Penuh semangat dan kebersamaan, itulah suasana yang tampak saat dilaksanakannya Sosialisasi Pelaksanaan Pembayaran Gaji Melalui Rekening Para Pegawai dan Kewajiban Pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Aplikasi GPP Tahun 2010 yang telah dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 21 dan 22 Juli 2010 bertempat di Aula KPPN Samarinda.

Acara dihadiri para Pejabat Penandatangan SPM dan Operator Pelaksana Belanja Pegawai Gaji dari 129 Satuan Kerja Pusat dalam wilayah pembayaran KPPN Samarinda yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara.

Penyaji materi dalam sosialisasi ini adalah Agung Taruno dan Nanang Abdul Razak, dari KPP Pratama Samarinda, yang menyampaikan pentingnya seorang pegawai memiliki NPWP, apalagi nantinya bila dikaitkan dengan penerapan tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP serta ditambahkan juga mengenai mekanisme pembuatan NPWP di KPP Pratama Samarinda.

Sebelumnya, Kepala KPPN Samarinda Suhardi B menyampaikan bahwa pelaksanaan pembayaran belanja pegawai gaji secara langsung (LS) kepada para pegawai merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Perdirjen Perbendaharaan Negara Nomor Per-37/PB/2009 tanggal 12 Agustus 2009 pasal 11 serta Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3874/PB/2010 tanggal 8 Juni 2010.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dari data yang ada, untuk SPM Pembayaran Gaji bulan Agustus 2010 dari 123 Satuan Kerja Pusat hanya 3 Satuan Kerja yang masih meminta dispensasi dibayarkan melalui rekening Bendahara Pengeluaran dikarenakan lokasi Satuan Kerja tersebut jauh dari bank pemerintah. Namun, dispensasi tersebut bersifat sementara, pada akhirnya pembayaran tetap harus ke rekening para pegawai, sebab apabila terjadi kehilangan, kecurian atau sebab-sebab lain maka kuasa PA Satuan Kerja bertanggung jawab sepenuhnya atas gaji pegawai yang hilang tersebut .

Dalam kesempatan yang sama menutup materinya Kepala KPPN Samarinda mengucapkan terima kasih kepada para peserta sebagai wakil dari Satuan Kerja yang telah mendukung sistem pelayanan di KPPN Samarinda dengan bersama-sama tetap berkomitmen melaksanakan fakta Integritas yang sudah disepakati antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kepala KPPN, begitupun sebaliknya dengan komitmen semua pegawai KPPN Samarinda untuk tetap melaksanakan pelayanan kepada Satuan Kerja dengan penuh tanggung jawab, transfaran, tanpa membedakan Satuan Kerja dan semua pelayanan tanpa biaya serta dilaksanakan dengan Sistem One Stop Service pada Front Office. Semua ini bertujuan mendukung reformasi birokrasi yang telah berjalan dengan baik.

Terkait aplikasi GPP Tahun 2010 update tanggal 24 Juli 2010, disampaikan oleh Miftah Nasution dan Suwatno dari Tim Aplikasi KPPN Samarinda. Melihat respon peserta, terlihat bahwa peranan KPPN sangatlah diharapkan oleh Satuan Kerja begitu pula sebaliknya KPPN sebagai Mitra Kerja Satker mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan pembayaran belanja pegawai melalui aplikasi GPP terbaru sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan di Satuan Kerja yang akhirnya akan memperlancar proses pencairan dana melalui SPM yang diterima.

Sosialisasi diakhiri dengan materi Mekanisme Penyelesaian SP2D yang di Retur (dikembalikan) oleh Bank Operasional I, disampaikan oleh Kepala Seksi Bank/Pos Nazuar. Terkait seringnya terjadi retur SP2D dari Bank Operasional I karena kesalahan nama dan atau nomor rekening penerima, diminta kepada Satuan Kerja (Pejabat Penanda Tangan SPM) untuk menguji kebenaran nama dan nomor rekening penerima pada SPM, lampiran ataupun ADK nya agar SP2D yang diterbitkan KPPN segera dapat dicairkan kepada penerima.

Melihat antusiasme peserta yang nampak dari beragamnya pertanyaan yang diajukan , semoga sosialisasi ini menambah pemahaman baru dan semakin meningkatkan kinerja pencairan dana pada KPPN Samarinda.

Oleh : Kontributor KPPN Samarinda