Liputan Training Service Excellence Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali
Denpasar, perbendaharaan.go.id - Perwujudan layanan prima dalam sektor pelayanan publik senantiasa dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Untuk itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali bekerja sama dengan Bank Mandiri menyelenggarakan acara Training Service Excellence bagi para pegawaianya. Acara dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 Juli 2010, di aula Basement Gedung Keuangan Negara I – Denpasar.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali,  Ni Luh Putu Kumalawati  menyampaikan bahwa  inti reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, transparan, akuntabel dan  bebas dari segala pungutan. Tuntutan publik atas fungsi kita sebagai pelayan masyarakat  harus cepat kita wujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terus menerus.  Untuk itu, seluruh pegawai harus diberikan bekal tentang pengetahuan dan teknis pelayanan yang baik, misalnya bagaimana tata krama ketika menjawab telepon, menyambut tamu dan lain-lain. Sehingga melalui kegiatan training service excellence ini, layanan unggulan yang baru kita launching dapat memberikan kepuasan bagi para stakeholders.

Jiantok Hardjiman, Group Head Institusional Banking Bank Mandiri kemudian memaparkan, “Jangan mengharap orang lain akan berubah sebelum diri kita terlebih dahulu telah berubah.” Penggalan sambutan tersebut dapat diartikan bahwa jangan mengharap perubahan banyak dari satker sebelum institusi kita telah melakukan perubahan terlebih dahulu. Tingkat kepuasan orang lain tak akan kita dapatkan sebelum kita memberikan pelayanan  yang baik kepada mereka. Hal tersebut harus dimulai dari interaksi internal kantor yaitu kesungguhan untuk memberikanpelayanan excellence kepada rekan sejawat dengan dilandasi keikhlasan untuk membantu orang lain.  Karena hanya dengan ketulusan, seseorang akan mampu tersenyum. Oh ya, tentunya senyum dengan rumus 2-2-7-7, dua senti ke kanan dan kiri, tunjukkan tujuh gigi anda dan tahan selama tujuh detik.

Materi pertama training ini tentang Service Quality. Untuk mendapatkan kepuasan customer,  pelayanan yang diberikan tidak hanya berhenti pada level expected atau standart, melainkan juga harus selalu ditingkatkan step by step sampai pada level unbelieveble. Konsistensi menjaga kualitas pelayanan ini akan menentukan eksistensi dan kesuksesan organisasi dalam jangka panjang. Materi kedua yang disampaikan tentang ciri khas/keunikan masing-masing kantor dalam memberikan pelayanan kepada para customer yang membedakan organisasi lainnya. Sudahkan Ditjen Perbendaharaan memiliki trademark tersendiri? Sesi selanjutnya berupa motivasi agar setiap orang dalam organisasi harus fokus pada layanan prima yang tidak hanya dilakukan oleh para frontliners saja, namun tanpa kecuali bagi seluruh jajaran pimpinan dari top manager hingga pimpinan di unit kerja terkecil. Suasana training tampak lebih gayeng dan lebih mirip panggung “Kanwil Idol” karena ada sesi role play yaitu semua peserta maju ke depan untuk mempraktekkan bagaimana cara menerima tamu dan menerima dan mengangkat telepon. Mungkin karena demam panggung sehingga banyak peserta yang harus mengulang dua sampai tiga kali.

Oleh : Sugeng Hermanto dan Djoko Julianto - Kontributor Kanwil Prov. Bali

Jayapura, perbendaharaan.go.id - Bjardianto Pudjiono, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua menyambut kedatangan Komisi XI DPR-RI. Rombongan yang dipimpin Ir. H.I Emir Moeis M.Sc tersebut mengadakan Kunjungan Kerja ke Tanah Papua selama empat hari mulai dari tanggal 23 Juni sampai dengan 27 Juli 2010. Ketua Komisi XI DPR-RI didampingi Wakil Ketua I Melchias Markus Mekeng,  Wakil Ketua II  Achsanul Qosasi dan Wakil Ketua III DR. Mohammad Shohibul Iman dan dua puluh anggota Komisi IX bertemu dengan jajaran Pimpinan Kantor Vertikal Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai serta Ditjen Kekayaan Negara.

Kedatangan rombongan anggota dewan tersebut bertujuan untuk melakukan rapat kerja dengan jajara Kementerian Keuangan di daerah. Hadir dalam rapat tersebut adalah, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Bjardianto Pudjiono,Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Propinsi Papua Singal Sihombing, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Propinsi Papua dan Maluku Azhar Rasyidi serta dari Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Propinsi Papua dan Maluku diwakili oleh Kasiamen Purba selaku Kepada Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara Propinsi Papua yang saat itu berhalangan hadir.

Rapat Kerja antara  Komisi XI DPR-RI dengan Jajaran Pimpinan Kantor Vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Papua dilakukan di aula Gedung Kantor Wilayah Pajak Propinsi Papua dan Maluku dengan di iringi oleh suara gemiricik suara kolam air yang ada persis ditengah aula. Rapat kerja dimulai dengan kata sambutan yang dibawakan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Bjardianto Pudjiono yang mewakili jajaran pimpinan kantor vertikal  Kementerian Keuangan di Provinsi Papua, kemudian Ketua Komisi XI DPR-RI Ir.H.I Emir Moeis M.Sc mewakili anggota rombongan Komisi XI DPR-RI juga membacakan pidato kata sambutan sebagai bentuk resmi dimulainya rapat kerja

Tiap kantor wilayah Kementerian Keuangan di Provinsi Papua menyampaikan presentsi mengenai tupoksi masing-masing. Kesempatan pertama diberikan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Propinsi Papua dan Maluku Singal Sihombing mengenai target Penerimaan Negara dari perpajakan untuk wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat termasuk mengenai sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi

Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Propinsi Papua Azhar Rasyidi melakukan presentasi mengenai target Penerimaan Negara dari Bea dan Cukai  untuk wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat termasuk mengenai sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi

Kemudian giliran Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Bjardianto Pudjiono melakukan presentasi mengenai penyerapan dan realisasi APBN tahun 2009 untuk wilayah Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat termasuk faktor-faktor yang memperlancar dan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyerapan anggaran tersebut

Terakhir, Kepada Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara Propinsi Papua Kasiamen Purba yang melakukan presentasi mengenai sampai sejauh mana proses penertiban dan penilaian Aset/Kekayaan Negara yang ada di wilayah Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat

Sesi kedua rapat kerja dimulai dengan pendalaman serta sesi pertanyaan yang dilakukan anggota Komisi XI DPR-RI atas materi-materi presentasi setiap Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat, dimana para anggota Komisi XI DPR-RI menyoroti mengenai perkembangan kemajuan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh setiap Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat, penyerapan APBN 2009 dan 2010 di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat, proses sertifikasi Aset/Kekayaan Negara yang mengalami kendala di lapangan serta pencairan dana OTSUS tahun 2010 tahap II yang belum diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Rapat kerja berjalan dengan intens dan dinamis, karena menariknya topik-topik bahasan sampai tidak terasa waktu di Aula Gedung Kantor Wilayah Kanwil Pajak sudah menunjukkan pukul 16.00 WIT yang berarti melampaui waktu menurut jadwal acara yang diberikan oleh Protokoler DPR-RI. Penutupan rapat Kerja yang dilakukan oleh Ketua Komisi XI DPR-RI Ir.H.I Emir Moeis M.Sc dan selanjutnya dilakukan pertukaran Cinderamata antara  Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Bjardianto Pudjiono dengan Ketua Komisi XI DPR-RI Emir Moeis kemudian dilanjutkan dengan  sesi foto bersama antara rombongan Komisi XI DPR-RI dengan jajaran pimpinan Kantor Vertikal Kementerian Keuangan di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat.

Akhirnya tepat pukul 16.30 WIT,para  rombongan Komisi XI DPR-RI meninggalkan Gedung Kantor Wilayah Pajak Propinsi Papua untuk melanjutkan agenda kerja berikutnya yaitu Rapat Kerja dengan Kalangan Perbankan di Propinsi Papua

Oleh : Adhitya Ramaputra – Kanwil DJPBN Prov. Papua

Liputan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Baru KPPN Pacitan
Pacitan, perbendaharaan.go.id – Secara simbolis pembangunan gedung baru KPPN Pacitan dimulai dengan peletakan batu pertama, Rabu (30/6). Dengan demikian, image kantor pemerintah selama ini yang terkesan formal, kaku, tidak nyaman, kurang rapi, konvensional dan cenderung terkesan angker bagi pihak lain dalam beberapa bulan kedepan akan tergantikan.

Prosesi tersebut dilaksanakan dengan nuansa yang sederhana  oleh beberapa Pejabat yang hadir, dimulai dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Popinsi Jatim mewakili Dirjen Perbendaharaan, dilanjutkan oleh Sekretaris Daerah Kab. Pacitan mewakili Bupati Pacitan, Kepala Kejari Pacitan mewakili unsur Muspida, Drs. H. Munir mewakili tokoh masyarakat Kabupaten Pacitan, serta oleh Kepala KPPN Pacitan sendiri. Acara dilanjutkan dengan melihat maket dan layout tiga dimensi gedung yang akan dibangun dan diakhiri doa bersama yang dipimpin oleh Drs. H. Munir. Antusiasme dan dukungan terpancar dari wajah para undangan dan dari satuan kerja yang hadir.

Gedung baru yang berdesain modern tersebut merupakan salah satu wujud komitmen pelayanan maksimal kepada stakeholders. “ Selama ini image yang ada di masyarakat bahwa gedung maupun kantor pemerintahan terkesan angker, tidak transparan, membuat orang enggan untuk memasukinya, “ kata Bayu Andy Prasetya, Kepala KPPN Pacitan saat memberikan sambutannya. “ Dengan adanya pembangunan gedung baru tersebut yang didesain untuk semua pihak dapat melakukan pengawasan akan menghilangkan anggapan tersebut,” lanjut beliau.

Gedung baru tersebut akan menggantikan bangunan lama yang telah berusia lebih dari seperempat abad. Secara fisik Gedung KPPN Pacitan telah dibangun sejak tahun 1983 atau kurang lebih telah berusia 27 tahun. Kenyamanan pelayanan yang diberikan masih belum dapat dilakukan dengan maksimal.

Acara simbolis tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim, S. Bambang Suroso, Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, Pimpinan Muspida Kabupaten Pacitan, Pimpinan bank mitra kerja KPPN, para Kepala Kantor Instansi Vertikal, para Kepala Dinas satker SKPD TP,  perwakilan Asosiasi Jasa Konstruksi, perwakilan dari tokoh masyarakat setempat, serta seluruh pegawai KPPN Pacitan.

Gedung baru yang akan berdiri nantinya berkonsep modern minimalis dengan menerapkan azas transparansi untuk semua pihak. Layout bangunan memungkinkan semua pihak dapat saling memantau. Tipikal gedung KPPN Pacitan dirancang dengan model bangunan minimalis modern namun kokoh, dengan didominasi kaca tembus pandang yang dapat dilihat tidak hanya antar pegawai didalam, tetapi juga masyarakat maupun pihak-pihak luar sebagai simbol sekaligus wujud tranprans.

“Sejak gerbong reformasi birokrasi bergerak, yang dipelopori oleh Kementerian Keuangan, pelayanan yang dilakukan oleh seluruh level Ditjen Perbendaharaan gratis alias tanpa biaya” kata S.Bambang Suroso. Reformasi birokrasi mensyaratkan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanannya. “Dengan berdirinya Gedung KPPN Pacitan yang baru nantinya merupakan wujud serius dalam memaksimalkan pelayanan dan diharapkan praktik-praktik negatif tidak terjadi lagi” harap beliau. Sekretaris Daerah Kab Pacitan, Mulyono menyambut baik renovasi Gedung KPPN Pacitan tersebut. “Harapan kami semoga pembangunan/renovasi ini menghasilkan sebuah gedung KPPN Pacitan yang kokoh, meningkatkan citra layanan dan bisa menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Pacitan” pungkasnya.

Berdirinya bangunan KPPN Pacitan yang baru dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan fasilitas layanan oleh KPPN Pacitan kepada masyarakat Kab. Pacitan. Pembangunan dilakukan sebagai  wujud atas tuntutan reformasi birokrasi yang sedang bergulir. “Renovasi yang dilakukan bukan semata-mata untuk bermegah-megahan atau bermewah-mewahan di tengah-tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya stabil ini” ujar Bayu Andy Prasetya dalam pidatonya. “ Sebuah layanan prima (service excellence) ternyata tidak cukup hanya dengan semangat serta aspek mental aparat semata. Aspek tangible atau fisik  tempat pelayanan itu dilaksanakan, ternyata telah menjadi sebuah keniscayaan yang harus selaras dengan kebutuhan atas layanan prima tersebut “ lanjut beliau.

”Model gedung bangunan mencerminkan sebuah transparansi layanan sebuah institusi dibawah Kementerian Keuangan, dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  Gedung yang dirancang dengan tipikal dan bentuk yang jauh dari kesan ‘angkernya’ birokrasi, melainkan sangat ‘transparan’ dan meminimalisir peluang tindak-tindak negatif  aspek birokrasi yang selama ini menjadi citra buruk birokrasi di Indonesia”, demikian beliau menutup pidatonya.

Harapan yang mengiringi peletakan batu pertama ini adalah tercipta sebuah gedung reformasi birokrasi di Kabupaten Pacitan ’Kota 1001 Goa’, dalam hal ini Gedung KPPN Pacitan, yang menampilkan wajah sejuk dan bersahabat serta transparan jauh dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lebih jauh daripada itu, seluruh pegawai yang berada di dalamnya kelak juga akan tetap menampilkan birokrasi yang bersahabat, ramah, transparan serta memberikan kepuasan bagi seluruh stakeholder yang dilayani.

Foto selengkapnya dapat dilihat disini

Oleh : Kontributor KPPN Pacitan

Liputan Rapat Gabungan KPPN Merauke Bersama Bank/Pos Persepsi Selaku Mitra Kerja KPPN
Merauke, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Merauke untuk pertama kalinya di tahun 2010 menggelar acara Rapat Gabungan dengan mitra kerja bank/pos persepsi, pada hari Rabu (30/6), di ruang rapat Kepala KPPN Merauke.

Rapat digelar guna meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelimpahan dana yang tepat waktu, sebagaimana diatur dengan Perdirjen No. 59 Tahun 2007 dan  Perdirjen No. 14 Tahun 2010. Dalam kesempatan pertama, Pjs. Kepala KPPN Merauke, Paulina Latupeirissa menyampaikan  bahwa acara rapat gabungan ini dilaksanakan guna menyamakan persepsi antara KPPN dengan pihak Bank/Pos Persepsi selaku mitra kerja KPPN tentang pelimpahan dana yang dilakukan selama ini, mengingat masih ditemukan beberapa bank/pos persepsi yang terlambat melakukan pelimpahan dana.

Paulina Latupeirissa menambahkan bahwa sesuai dengan  Kontrak Jasa Pelayanan Perbankan/Pos sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi, juga sebagai BO I Mitra Kerja KPPN yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2009 dan berlaku sejak 1 Januari 2010 s.d. 31 Desember 2012, harus kita junjung tinggi. Sampai dengan saat ini masih ditemui beberapa Bank/Pos Persepsi dan BO I belum memahami dengan baik hak dan kewajibannya, pihak bank selain fungsi sebagai pelaksanaan anggaran melalui penerbitan SP2D oleh KPPN, dan penerimaan melalui Bank/Pos persepsi juga harus diadministrasikan dengan sebaik-baiknya demi terlaksananya kesepakatan kontrak kerja yang telah ditandatangi bersama untuk mencapai tujuan dimaksud.

Acara rapat gabungan ini sengaja dilakukan guna mengulas kembali tentang  pelaksanaan TSA Penerimaan Negara kepada Bank-Bank Persepsi dan menyamakan persepsi terhadap Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Bank Persepsi, untuk menghindari adanya kesalahan dan  keterlambatan pelimpahan serta keterlambatan dalam penyampaian laporan harian sebagaimana pula telah dilakukan oleh Pimpinan di tingkat Pusat maupun di Provinsi seluruh Indonesia. Acara ini dihadiri oleh 5 Bank Persepsi dan 1 Kantor Pos Persepsi.

Acara kemudian dilanjutkan oleh Pjs Kepala Seksi Bendahara Umum KPPN Merauke, Sanyoto Danang Prabowo, beliau mengungkapkan bahwa selama ini masih terdapat kendala dalam pelaporan Bank/Pos ke KPPN dalam hal kelengkapan dokumen maupun ketepatan waktu. Bahkan, beberapa bank terpaksa dikenakan denda dikarenakan terlambat melakukan pelimpahkan penerimaan Negara ke Bank Indonesia. Hal ini terjadi antara lain karena Kantor Cabang Bank/Pos belum sepenuhnya mengetahui kewajiban yang  tertuang dalam Naskah perjanjian tersebut, sehingga acara rapat gabungan ini dilakukan guna menyamakan persepsi, tentang kewajiban Bank/Pos Persepsi. Kewajiban tersebut antara lain membuka loket pada jam buka kas dan melaporkan LHP ke KPPN tepat waktu, serta menutup loket sebelum jam 15.00. dan melakukan pelimpahan pada hari itu juga. Rapat gabungan dilakukan oleh KPPN Merauke selaku inisiator, pelaksanaan rapat gabungan mewujudkan apa yang tertuang didalam peraturan dimaksud demi terlaksananya TSA dengan baik, sehingga pihak Bank/Pos Persepsi dapat melakukan  kewajibannya yang sebagaimana tertuang dalam perjanjian, agar penerimaan Negara dapat ditingkatkan.

Sahnya suatu penerimaan negara ditandai dengan validasi penerimaan Negara dengan adanya Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank/Pos (NTB/NTP), sehinga NTPN dan NTB dapat tergambar dalam    SSP sehingga tidak menyulitkan WP  untuk membuktikan pajak yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana petugas pajak selalu menanyakan nomor NTB dan no. NTPN dan diharapakan agar pihak Bank/Pos Persepsi pada saat melakukan pelimpahan supaya mencantumkan uraian nama bank pada kolom keterangan RTGS guna memudahkan pihak KPPN Jayapura selaku KPPN Induk KBI dalam mengidentifikasi pelimpahan dimaksud.

Sesi terakhir rapat gabungan KPPN Merauke dengan Bank/Pos Persepsi selaku mitra kerja  diwarnai dengan diskusi interaktif, berkaitan dengan pelayanan,  imbalan jasa dan pengembalian kelebihan pelimpahan dari KPPN. Selanjutnya, acara ditutup oleh  Pjs. Kepala KPPN Merauke, pada pukul 11.30, dengan harapan rapat gabungan kali ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak dan kerjasama semakin ditingkatkan sebagaimana Motto Kabupaten Merauke yaitu Izakod Bekai Izakod Kai  “Satu Hati Satu Tujuan”.

*) Izakod Bekai Izakod Kai adalah Satu Hati Satu Tujuan

Oleh : Salampessy M. Insan – Kontributor KPPN Merauke

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua
Serui, perbendaharaan.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono, tiba di Bandara Soejarwo Condronegoro Serui, di suasana pagi yang masih berkabut, Sabtu 26 Juni 2010. Kunjungan tersebut dalam rangka kunjungan kerja di KPPN Serui. Bjardianto Pudjiono datang bersama rombongan diantaranya, Kepala Bidang Aklap, Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan dan beberapa staff Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Rombongan disambut oleh Kepala KPPN Serui, Didik Muryadi, beserta para pegawai. Rombongan kemudian menuju ke KPPN Serui untuk melaksanakan acara inti.

Kunjungan kerja Kepala Kanwil bertujuan untuk mensosialisasikan Penerapan System Operating Procedure (SOP) KPPN percontohan pada KPPN Serui terkait rencana KPPN Serui yang akan diikutkan lomba Penilaian KPPN Non Percontohan Tingkat Nasional. Dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil menyampaikan arahan berupa perlunya penyempurnaan Lay Out di Front Office untuk mengoptimalkan pelayanan kepada satker. Kemudian Beliau juga menegasakan larangan bagi pegawai KPPN untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari satker atas pelayanan yang diberikan (larangan gratifikasi).

Selain acara sosialisasi, Beliau beserta rombongan juga menyempatkan diri meninjau bangunan gedung dan lingkungan KPPN Serui yang rusak akibat gempa. Setelah meninjau gedung KPPN, rombongan meluncur ke kompleks rumah dinas KPPN dan meninjau tingkat kerusakan beberapa rumah dinas yang ada.

Di penghujung acara, Kepala Kanwil memberikan santunan untuk meringankan beban fisik maupun psikologis para pegawai KPPN Serui. Beliau juga memberi nasehat agar para pegawai KPPN Serui tetap bekerja dengan baik pasca gempa yang sempat membuat trauma sebagian pegawai KPPN Serui.

Dengan adanya kunjungan kerja tersebut diharapkan bisa menambah pemahaman dan meningkatkan motivasi para pegawai untuk bekerja lebih baik dalam mengimplementasikan SOP KPPN percontohan dan bisa mempercepat pemulihan kondisi psikis para pegawai pasca tragedi gempa Serui.

Oleh : Kontributor KPPN Serui

Liputan Pertemuan Kanwil Ditjen PBN Provinsi Maluku Utara dan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan dengan Kantor-kantor Cabang Perbankan di Wilayah Provinsi Maluku Utara
Ternate, perbendaharaan.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara dan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan menggandeng Perbankan di Wilayah Provinsi Maluku Utara membentuk Forum Komunikasi Keuangan dan Perbankan (FKKP) di Wilayah Maluku Utara. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengamanan dan ketertiban penerimaan negara.

Belajar atas kasus pemalsuan bukti  penyetoran pajak yang ditemukan di Surabaya beberapa waktu lalu,  Kanwil Ditjen PBN Provinsi Maluku Utara telah menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh pimpinan kantor vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan Prov. Malut (Pajak,Bea Cukai dan DJKN) serta pimpinan semua kantor-kantor Cabang Perbankan ( Bank Indonesia, Bank-Bank Pemerintah & Swasta) termasuk Kantor Pos pada tanggal 6 Mei 2010.

Dalam pertemuan tersebut Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi  Maluku Utara, Hendro Baskoro menyampaikan arahannya bahwa dalam rangka meningkatkan pengamanan dan ketertiban penerimaan negara, maka dipandang perlu untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dilingkungan instansi Kementerian Keuangan dan Perbankan, sekaligus sebagai langkah monitoring dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan Perdirjen Perbendaharaan No.Per-30/PB/2009 tanggal 30 Juni 2009  dan Kontrak Jasa Layanan Perbankan  sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi antara Dirjen Perbendaharaan dengan masing-masing Direktur Utama Bank-Bank Pemerintah/Swasta yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2009.

Lebih lanjut beliau menjelaskan mengenai mekanisme penerimaan negara melalui bank-bank persepsi/kantor pos untuk selanjutnya dilimpahkan ke Bank Indonesia Cabang Ternate, sehingga diharapkan tidak terjadinya keterlambatan pelimpahan penerimaan negara  yang pada akhirnya dapat mengakibatkan timbulnya sanksi berupa denda keterlambatan. Hal tersebut perlu  disampaikan mengingat secara geografis Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan sehingga masalah komunikasi dan transportasi menjadi hambatan utama yang sering dijumpai apalagi ditambah dengan adanya pemadaman listrik yang sering terjadi di hampir semua kota dan kabupaten di wilayah Maluku Utara. Oleh karena itu kepada semua pimpinan bank-bank persepsi/kantor pos diminta untuk selalu sering melakukan koordinasi dengan pihak Bank Indonesia Cabang Ternate.  

Disamping itu, diingatkan juga kepada masing-masing pimpinan bank persepsi dan kantor pos diminta agar para petugasnya yang berada di loket penerimaan negara untuk selalu meningkatkan ketelitian, ketertiban dan kebenaran pengisian atas surat-surat setoran ( SSP,SSBP,SSBP maupun SSPCP) dan menyampaikan speciment tanda tangan para petugasnya kepada KPPN di wilayah kerjanya termasuk apabila terjadi pergantian petugas loket penerimaan.

Terhadap minimnya penyediaan surat-surat setoran tersebut pada masing-masing bank persepsi/kantor pos persepsi, diminta agar masing-masing  bank-bank persepsi/kantor pos melakukan koordinasi dengan KPP untuk blanko SSP dan dengan   KPPN untuk blanko SSBP atau SSPB serta KPBC untuk blanko SSPCP.

Hendro Baskoro juga menginstruksikan kepada semua KPPN di wilayah kerjanya agar selalu sering  menyampaikan informasi kepada semua bank-bank persepsi/kantor pos  mengenai ketentuan di bidang penerimaan negara khususnya kelengkapan dan kebenaran dalam pengisian surat-surat setoran, seperti pengisian K/L, jenis penerimaan,akun, nama petugas penerima dan sebagainya. Dengan demikian, dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain kelengkapan dan kebenaran pengisian surat-surat  setoran  tersebut  yang harus diperhatikan, beliau juga mengingatkan akan perlunya pengamanan data base di masing-masing bank/pos persepsi, di KPPN maupun di instansi-instansi  Kementerian Keuangan  terkait (DJP,DJBC maupun DJKN).

Selanjutnya dalam pertemuan tersebut juga disampaikan informasi oleh Kepala KPP Ternate maupun beberapa pimpinan cabang bank pemerintah/swasta/kantor pos di Ternate  mengenai  hambatan di sejumlah daerah kabupaten-kabupaten yang belum tersedia Bank Pemerintah/Swasta selaku bank persepsi maupun kantor pos persepsi  sehingga masih dijumpai para wajib pajak/wajib setor/wajib bayar  melakukan penyetoran di kota Ternate yang notabene harus ditempuh dalam waktu 8 sampai 10 jam perjalanan darat/laut. Terhadap hal itu, Hendro Bakoro telah menanggapinya dan  akan menjadi perhatian dan masukan untuk diteruskan ke Kantor Pusat Ditjen PBN.

Akhirnya dalam pertemuan tersebut disepakati bersama bahwa dalam pertemuan berikutnya diagendakan untuk membentuk  Forum Komunikasi Keuangan dan Perbankan (FKKP) di wilayah provinsi Maluku Utara dengan mengundang BPK Perwakilan Provinsi Malut, yang nantinya FKKP secara periodik akan  melakukan koordinasi,  monitoring dan evaluasi di bidang keuangan dan perbankan sehingga diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan keuangan dan perbankan di wilayah provinsi Malut serta  masing-masing pihak yang berkepentingan dapat memahami akan tugas-tugasnya dalam rangka peningkatan pengamanan dan ketertiban penerimaan negara.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara.

Liputan Raker KPPN Manado Dengan Bank/Pos Persepsi
Manado, perbendaharaan.go.id - KPPN Manado untuk pertama kalinya menggelar rapat kerja dengan mitra kerja bank/pos persepsi, Kamis, (17/6). Bertempat di Gedung Keuangan Negara Manado lantai 1 itu, tepat pukul 09.00 WITA Rapat Kerja dimulai.

Pada kesempatan pertama, Kepala KPPN Manado, Irwan Tjan melaporkan  bahwa acara ini sangat penting  dilaksanakan, mengingat  selain fungsi pelaksanaan anggaran melalui penerbitan SP2D oleh KPPN, Penerimaan melalui Bank/Pos persepsi juga harus diadministrasikan dengan sebaik-baiknya.

Aturan main pun sudah disepakati dalam perjanjian jasa pelayanan perbankan/pos persepsi yang menjadi salah satu materi rapat kerja ini.  Irwan Tjan melaporkan bahwa tujuan Raker ini adalah untuk memberikan gambaran teknis pelaksanaan TSA Penerimaan Negara kepada Bank-Bank Persepsi dan menyamakan persepsi terhadap Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Bank Persepsi, untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan, keterlambatan pelimpahan dan keterlambatan penyampaian laporan harian. Acara ini dihadiri 14 Bank Persepsi dan Kantor Pos, yang diwakili oleh kepala seksi/supervisor dan operator yang menangani langsung penerimaan Negara pada bank/pos persepsi.

Acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Manado, Iskandar, yang baru bulan Juni ini mulai bertugas di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Manado, menggantikan Hasudungan Siregar. Dalam sambutannya disampaikan bahwa forum koordinasi ini sangat penting dimana penerimaan Negara dilakukan oleh sektor perbankan yang memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengkoleksi penerimaan Negara. Bapak Iskandar menambahkan bahwa jika penerimaan Negara berjalan dengan baik maka penyelenggaraan Negara akan berjalan dengan baik pula. Beliau berpesan agar koordinasi antara KPPN dengan bank/pos persepsi semakin diperkuat.

Materi rapat kerja ini meliputi Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan/Pos sebagai Bank/Pos Persepsi, Modul Penerimaan Negara (MPN) dan Mekanisme Treasury Singgle Account  (TSA) Penerimaan dan Sistem Pelaporan Bank/Pos Persepsi ke KPPN.

Tampil sebagai penyaji pertama Kepala Seksi Bank dan Giro Pos, Joko Supriyanto menyampaikan materi Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan. Joko mengungkapkan bahwa selama ini masih terdapat kendala dalam pelaporan Bank/Pos ke KPPN dalam hal kelengkapan dokumen maupun ketepatan waktu, dan juga beberapa bank terpaksa dikenakan denda karena terlambat melimpahkan penerimaan Negara ke Bank Indonesia. Hal ini terjadi antara lain karena Kantor Cabang Bank/Pos belum sepenuhnya mengetahui kewajiban yang  tertuang dalam Naskah perjanjian tersebut. Dalam acara tersebut dibagikan buku naskah perjanjian kepada masing-masing bank/pos persepsi mitra kerja KPPN Manado beserta peraturan terkait operasional penerimaan negara dalam bentuk CD.

Pada sesi pertama ini Joko memaparkan secara detil hak dan Kewajiban Bank/Pos Persepsi. Kewajiban Bank/Pos Persepsi antara lain membuka loket pada jam buka kas dan melaporkan LHP ke KPPN selambat-lambatnya jam 9.00 hari kerja berikutnya. Sesuai dengan laporan monitoring oleh Kanwil DJPBN Manado terdapat beberapa bank yang menutup loket sebelum jam 15.00. Setelah raker ini KPPN Manado mengharapkan kewajiban yang sudah tertuang dalam perjanjian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar penerimaan Negara dapat ditingkatkan.

Terkait dengan MPN dan TSA Penerimaan pada sesi 2 dipaparkan  oleh Kartono dan M. Ricky, yang menyampaikan bahwa sahnya penerimaan negara saat ini adalah ditandai dengan validasi penerimaan Negara dengan adanya Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank/Pos (NTB/NTP). Saat ini masih terdapat Bank BPD yang merekam penerimaan dari Pemda secara kolektif, sehinga NTPN dan NTB tidak tergambar dalam    SSP. Hal ini merugikan Bank dan Wajib Pajak. Bank rugi karena tidak mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan jumlah SSP yang diterima, sedangkan WP kesulitan membuktikan pajak yang disetor ke KPP yang meminta NTB dan NTPN. KPPN sendiri telah melakukan pendekatan secara persuasif kepada pimpinan bank yang bersangkutan untuk meningkatkan pelayanan penerimaan negara ini dengan cara merekam penerimaan per lembar setoran, namun pihak bank masih memiliki beberapa kendala.

Sesi terakhir dipaparkan pelaporan Bank/pos persepsi ke KPPN oleh Sri Haryadi dan Surohman. Pada sesi ini disampaikan evaluasi ketepatan waktu pelaporan. Dari 15 bank/pos persepsi, BRI Tondano yang sering terlambat menyampaikan laporan, hal ini dikarenakan Jarak Tondano ke Manado perlu waktu kurang lebih 1 jam. Dari kelengkapan berkas laporan rata-rata Bank/Pos persepsi tidak menyampaikan nota debet/kredit dan rekening koran harian, padahal diwajibkan sesuai dengan perjanjian.

Rapat kerja  diwarnai dengan diskusi interaktif dengan seluruh peserta terkait dengan operasional bank/pos persepsi, berkaitan dengan pelayanan, imbalan jasa dan pengembalian kelebihan pelimpahan dari KPPN, apalagi saat dilakukan  evaluasi pelayanan selama ini. 

KPPN Manado berencana acara rapat kerja tahunan bidang penerimaan ini akan dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan bank/pos persepsi, Kantor pelayanan Pajak, Bea Cukai, KPKNL dan Satker yang mempunyai PNBP cukup besar. 

Acara ditutup Kasi Bank dan Giro Pos mewakili kepala KPPN pukul 12.30, dengan harapan rapat kerja ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak dan kerjasama semakin meningkat sebagaimana prinsip orang Manado, yaitu “torang samua basudara”.

Oleh : Kontributor Manado (Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.).

Liputan GKM (Gugus Kendali Mutu) KPPN Pangkalan Bun
Pangkalan Bun, perbendaharaan.go.id - Merubah mindset memang tidak mudah. Hal itu diakui oleh Kepala Bank Mandiri Cabang Pangkalan Bun, Antonius Rudy, ketika menjadi Narasumber GKM KPPN Pangkalan Bun dengan tema ‘Service Excelent’. “Bank Mandiri merupakan merger empat bank pemerintah dengan mindset lama” kata Pak Anton, sapaan akrabnya. “Membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk internalisasi nilai-nilai secara continue agar mampu mengubah sikap dan perilaku karyawan Bank Mandiri” kata Pak Anton menceritakan pengalamannya,  “Sikap dan perilaku itulah yang membentuk citra positif di mata customer” tambahnya di acara yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 19 Juni 2010 di Aula Hotel Mahkota Pangkalan Bun.

Meskipun telah berhasil menjadi Best Bank Service Excelent tahun 2007, 2008, dan 2009, akan tetapi service excelent Bank Mandiri masih terus berproses, “Service Excelent tidaklah stagnan, harus ada imbal balik dari customer” ujar Pak Anton, “Kritik dan saran dari customer sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar menjadi lebih baik lagi” jelasnya.

Sementara itu sebagai Narasumber kedua, Service Quality Officer Bank Mandiri Area Palangka Raya, Rahayu Prawesti, menjelaskan baboon standar pelayanan Bank Mandiri, mulai dari cara bersikap ketika melayani customer, menanggapi keluhan, standar berpakaian karyawan,  dan tidak ketinggalan menjelaskan senyum khas Bank Mandiri yakni senyum dua dua tujuh (dua centi ke kiri, dua centi ke kanan, dan tujuh detik lamanya). Di samping itu, perempuan muda yang biasa disapa Mba Hesti ini menekekankan bahwa untuk mendapatkan kepuasan customer pelayanan itu harus bagus dan cepat, “Tidak boleh hanya salah satunya, bagus tapi lama atau cepat tapi tidak bagus” ungkapnya.

Service Endurance atau ketahanan pelayanan adalah sikap mental yang harus dimiliki oleh karyawan yang ditugaskan di frotliner. “Meski kita telah melayani customer seharian, meski kita telah banyak menjelaskan complain yang diajukan, apabila masih ada customer yang datang maka kita harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik” cetus Mba Hesti memotivasi seluruh pegawai KPPN Pangkalan Bun.

Pada sesi tanya jawab, Arif Bakhri, Kepala Seksi Vera KPPN Pangkalan Bun,  mengungkapkan bahwa hambatan bagi KPPN untuk meningkatkan pelayanan adalah tidak adanya persaingan, bagus atau tidak pelayanan KPPN, bendahara satker tetap akan datang ke KPPN untuk mengajukan SPM, operator SAKPA juga tetap datang tiap bulan untuk rekonsiliasi laporan keuangan satker. Menanggapi pertanyaan tersebut Pak Anton mengatakan bahwa kita harus membuang hal-hal yang membuat kita tidak mau merubah mindset. Sedangkan Mba Hesti mengutip kata bijak “Customer datang bukan untuk menginterupsi pekerjaan kita, tapi merekalah yang memberi pekerjaan pada kita” kutipnya menganalogikan.

Menjawab pertanyaan dari Alexander Budi, Kepala Seksi Perbendaharaan, yang menanyakan cara menghadapi customer yang complain dengan emosi, Anton memberikan tips sebagai berikut : pertama; anggap dia marah ke perusahaan, bukan ke kita, kedua; mendengarkan keluhannya sampai selesai, ketiga; berempati dan mengambil simpati dengan tetap bersikap sebaik mungkin.

“Peraturan dan pelayanan harus seimbang” tegas Anton ketika menanggapi pertanyaan mana yang lebih didahulukan diantara keduanya. Pelayanan yang memuaskan tidak boleh mengabaikan peraturan yang berlaku, begitu pula sebaliknya ketika menjalankan peraturan kita tidak boleh meniadakan kesan pelayanan yang memuaskan. Kuncinya adalah komunikasi yaitu dengan penyampaian yang jelas dan ramah agar ketentuan yang kita pegang diterima dengan baik oleh customer.

Menutup GKM, Kepala KPPN Pangkalan Bun, Pak Dwinanto berharap agar seluruh pegawai dapat mengambil manfaat dari GKM tersebut dengan meningkatkan pelayanan  KPPN Pangkalan Bun. Pak Dwinanto juga berpesan “Jangan jadikan pelayanan prima sebagai kewajiban, tetapi jadikan sebagai kebutuhan” pungkasnya.

Oleh : Muchammad Nuh - Kontributor KPPN Pangkalan Bun