- Regional
- Dilihat: 6199
HIGH SECURE DENGAN IQ (INTEGRATED QUEUING)
HIGH SECURE DENGAN IQ (INTEGRATED QUEUING)
Makasar, perbendaharaan.go.id - Satu lagi inovasi baru lahir dari tangan-tangan terampil pegawai Ditjen Perbendaharaan dan telah diterapkan dan dilaksanakan pada KPPN Percontohan Makassar I. Aplikasi antrian yang diberi nama “IQ”, singkatan dari Integrated Queuing atau Antrian Terintegrasi ini adalah sistem aplikasi antrian yang telah terintegrasi dengan database SP2D.
Menurut Wiyono, ketua tim IT KPPN Makassar, aplikasi ini sebenarnya lahir karena keterpaksaan. “Pada waktu itu ruang tunggu KPPN Makassar I direnovasi yang mengakibatkan mesin antrian lama dibongkar. Setelah renovasi selesai saya diperintahkan oleh Ibu Kepala KPPN Makassar I untuk merakit kembali mesin antrian tersebut. Tetapi mungkin karena rumit dan saya tidak tahu cara memperbaikinya, maka terpaksa saya usulkan kepada beliau agar mesin antrian diganti saja” katanya menerangkan.
Akhirnya Kepala KPPN Makasar I menyetujui usulan tersebut dan disepakati Tim IT yang terdiri dari Wiyono, Saefuddin, dan Aditya Nugraha diberikan waktu satu minggu untuk menyelesaikan aplikasi antrian tersebut, dengan pertimbangan agar tidak mengganggu pelayanan KPPN Makassar I. Alhamdulillah setelah bekerja keras selama seminggu, tim IT dapat menyelesaikan aplikasi sesuai batas waktu yang telah disepakati dan oleh tim, aplikasi antrian tersebut diberi nama aplikasi ”IQ”, singkatan dari Integrated Queuing.
CARA KERJA APLIKASI ”IQ’
Menurut Wiyono, cara kerja aplikasi ”IQ” tergolong sederhana dan tidak rumit. ”Tidak akan membuat orang jadi sakit pelupa berat dan harus berobat ke luar negeri,” katanya bergurau. Pertama-tama setiap satker diwajibkan menyampaikan blanko specimen tanda tangan dan blanko permintaan pembuatan ID Card yang telah dilengkapi dengan foto bendahara/pengantar SPM. Selanjutnya blanko specimen discan dan masing-masing bendahara/pengantar SPM dibuatkan ID card yang dilengkapi dengan barcode.
Langkah berikutnya adalah memasang satu komputer antrian yang telah diinstall aplikasi ”IQ” dan dilengkapi dengan barcode scanner dan printer di dekat pintu masuk ruang tunggu. Cara kerjanya, untuk mendapatkan nomor antrian, setiap bendahara/pengantar SPM harus men-scan Id card di depan scanner barcode pada komputer antrian. Selanjutnya aplikasi ”IQ” akan memverifikasi kode yang terdapat pada ID Card. Jika ID card telah terdaftar di database, maka printer akan mencetak nomor antrian dan data akan disimpan di database.
Selanjutnya di loket Front Office (FO) yang juga telah diinstall aplikasi ”IQ”, ketika petugas FO menekan tombol antrian selanjutnya, maka aplikasi akan menampilkan specimen dan foto pemegang ID Card di komputer FO, selain itu pengeras suara dan layar LCD akan menginformasikan nomor antrian dan loket yang harus dituju. Dengan demikian petugas FO dapat memeriksa bendahra/pengantar SPM dengan foto yang ada di specimen.
Salah satu kelebihan dari aplikasi ”IQ” adalah dapat mencegah pengantar SPM mengambil nomor antrian lebih dari satu nomor untuk masing-masing jenis loket, sehingga bisa mencegah pengantar SPM memilih loket ”favoritnya”.
Selain itu, Aplikasi IQ dapat terintegrasi dengan seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk mencegah satker yang terkena sanksi SP2LK mengajukan SPM. Mekanismenya adalah Seksi Vera menginput data satker yang terkena sanksi SP2LK melalui aplikasi ”IQ”. Selanjutnya ketika FO memanggil antrian, aplikasi akan memverifikasi kode yang tedapat pada ID Card berdasarkan input SP2LK dari Seksi Vera. Jika satker tersebut termasuk satker yang diinput oleh Seksi Vera, maka aplikasi akan mengingatkan petugas FO bahwa satker tersebut terkena sanksi SP2LK dan dapat menolak SPM-nya.
Dengan adanya aplikasi IQ, KPPN dapat memfilter orang-orang yang telah terdaftar pada database saja yang dapat mengambil nomor antrian, sehingga resiko terhadap penyalahgunaan SPM dapat dikurangi.
Tim IT KPPN Makassar I (Ketua : Wiyono, Anggota : Saefuddin, Aditya Nugraha)











Doa dan foto bersama di halaman kantor menjadi awal dari kegiatan sebelum berangkat. Rombongan dibawa dengan tiga bus dan beberapa kendaraan pribadi. Setibanya dilokasi acara dipandu oleh tim pemandu outbond. Semuanya terlibat dalam kegiatan ini mulai anak-anak hingga orang tua. Ibu-ibu yang sedang hamil pun tidak mau kalah. Meskipun tidak semua kegiatan bisa mereka ikuti.

dibangun dalam kegiatan outbond di Pegunungan Kopeng, Magelang. Pelatihan ini diharapkan pula mampu meningkatkan soft skill dan pengembangan sumber daya manusia/pegawai KPPN Klaten disamping sebagai sarana refreshing disela-sela kesibukan kantor.
Dalam paparannya, Haryanto, mengatakan bahwa kunci untuk mencapai service excellence pada sebuah institusi adalah pertama, adanya komitmen kualitas layanan pada semua lini (top-down and bottom up), kedua, adanya keterlibatan semua pihak dalam proses melayani, ketiga, adanya keseimbangan dalam memberikan layanan, adanya konsistensi atau pemeliharaan atas hasil layanan baik yang telah dicapai. Disamping itu, sikap egaliter atau kesetaraan juga sangat diperlukan untuk memberikan efek positif dan rasa saling menghargai. Dengan sikap itu jalinan komunikasi akan terbangun dengan penuh rasa empati yang rasional, obyektif namun tetap ada jarak dan semua pihak tetap dapat berpikir jernih.
Sosialisasi ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala KPPN Serui dan Kuasa Pengguna Anggaran. Pakta Integritas berisi pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran untuk mendukung reformasi birokrasi (Ditjen Perbendaharaan) Kementerian Keuangan, dengan tidak memberikan atau menjanjikan memberikan imbalan/upeti/sejenisnya berupa apapun secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat/pegawai KPPN Serui atas layanan yang diberikan dan/atau pelaksanaan tugas KPPN Serui. Dengan ditandatanganinya Pakta Integritas, diharapkan akan terwujud pelayanan yang bersih, berwibawa, serta bebas korupsi sehingga akan meningkatkan citra di masyarakat atas institusi KPPN pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.
Grand Launching Layanan Unggulan yang dilaksanakan serentak di 20 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan RI yang telah dirintis sejak tahun 2007. Dalam sambutan Menteri Keuangan yang dibacakannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, menerangkan bahwa konsep unggulan tersebut diharapkan memberikan kontribusi signifikan untuk mengubah persepsi masyarakat selama ini terhadap stigma birokrasi pemerintah yang lamban, berbelit-belit, tidak ada unsur kepastian, bahkan masih mengenakan pungutan . Persepsi kedepan, dengan layanan unggulan ini adalah layanan yang cepat, sederhana, menjamin adanya kepastian, serta bebas pungutan. Peresmian ini menjadi bukti bahwa jajaran kementerian keuangan tidak pernah berhenti berbenah diri, terus melakukan inovasi dalam rangka mensukseskan reformasi birokrasi. 

