Liputan Rapat Koordinasi Tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar
Singkawang, perbendaharaan.go.id - Dalam hal optimalisasi pelaksanaan APBN 2010 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar pada semester I telah mencapai target, dengan besaran nilai 40,80% dari yang direncanakan semula sebesar 27,70%.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalbar, Drs. Usman Pasaribu dalam pembukaan Rakoor, tanggal 6 Agustus 2010 di Pantai Pasir Panjang Singkawang Kalimantan Barat. Tema rakor kali ini adalah ”Meningkatkan Kualitas Kinerja Di Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan APBN 2010”.

Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa dalam rangka pembinaan kepada KPPN, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan telah mengeluarkan ketetapan mengenai Modul Pembinaan KPPN yang nantinya akan digunakan oleh Tim Kanwil untuk melakukan pembinaan pada KPPN dimana tim juga akan memberikan konsultasi, asistensi dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada KPPN.

Acara dilanjutkan dengan pembahasan permasalahan dari masing-masing bidang guna mencari solusi dan kebijakan. Untuk permasalahan yang tidak dapat diputuskan, peserta rakor bersepakat untuk meneruskan ke Kantor Pusat DJPBN guna mendapatkan penyelesaian. Masing-masing KPPN juga memberikan paparan dalam pelaksanaan tugasnya selama ini.

Rapat koordinasi kali ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon III, seluruh Pejabat Eselon IV pada Kanwil dan perwakilan Pejabat Eselon IV dari KPPN serta pelaksana Lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah peserta seluruhnya 72 orang. Dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 8 Agustus 2010. Demikian dikatakan oleh Ketua Panitia rapat koordinasi Muhammad Zen.

Walaupun kegiatan ini menguras fikiran dan stamina yang ada namun peserta tampak antusias mengikuti acara demi acara. Hal ini karena panitia tidak melupakan arti pentingnya akan kesehatan,  sehingga sebelum acara pembahasan pada tanggal 9 Agustus pada pagi hari dilakukan senam aerobic dengan instruktur senam berasal dari Singkawang.

Acara rakor ditutup pada pukul 17.00 WIB, dalam pidato penutupan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat berpesan bahwa perlunya ketelitian kita terhadap dokumen sumber yang diterima dari satker baik pada Kanwil maupun KPPN sehingga tidak terjadi salah langkah dalam pengambilan keputusan, pembinaan satker yang dilakukan oleh KPPN dan/atau Kanwil perlu ditingkatkan demi percepatan penyerapan dana APBN 2010 dan validitas data terhadap laporan yang disampaikan, Pemanfaatan Teknologi Informasi pada saat ini sangat dianjurkan terlebih mengingat begitu luasnya wilayah kerja Kanwil dan masih ada satker dan perbankan  yang berada dipelosok. Selain itu perlunya meningkatkan pemahaman peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga kualitas kinerja baik secara individual maupun organisasi dapat meningkat.

Beliau berharap hasil pembahasan dalam rapat koordinasi ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya serta diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di tempat tugas masing-masing, sehingga pelayanan terbaik yang terwujud dalam pelayanan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dapat kita berikan kepada seluruh stakeholder kita dan optimalisasi APBN 2010 berhasil dilaksanakan. Pesan beliau juga agar menyampaikan hasil rapat koordinasi ini kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.

Tak lupa dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan atas nama pribadi dan keluarga beliau memohon maaf yang sebesar-besarnya agar dalam menghadapi puasa Ramadhan nanti tidak menemui hambatan dan dapat berjumpa kembali pada Ramadhan yang akan datang, dan mendoakan semoga kita semua mendapat rahmat dan lindungan dari Yang Maha Kuasa.

Oleh : Muhammad Nur Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Barat. (edited by novri)

Liputan Diklat Fungsional Bendahara Pengeluaran Angkatan III  Tahun 2010 Di Ternate
Ternate, perbendaharaan.go.id - Sebanyak tiga puluh delapan peserta dari berbagai satuan kerja pada beberapa kementerian negara/lembaga yang berada di wilayah Provinsi Maluku Utara, mengikuti Diklat Fungsional Bendahara Pengeluaran Angkatan III, di KPPN Ternate, dimulai dari tanggal 26 Juli s.d. 7 Agustus 2010.

Didasari oleh adanya kebutuhan tenaga pengelola keuangan negara, khususnya Bendahara Pengeluaran yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik dalam melaksanakan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan DIPA satuan kerja bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Balai Diklat Keuangan Manado bekerja sama dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate melaksanakan Diklat Fungsional Bendahara Pengeluaran Angkatan III Tahun 2010.

Para pengajar berasal dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate.

Materi yang diterima oleh para peserta diklat antara lain (1) Pengujian dan Pembayaran Tagihan, (2) Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara, (3) Pengujian dan Pembayaran Tagihan, (4) Perpajakan Bendahara Pengeluaran, (5) Pengelolaan Uang Persediaan, (6) Pembukuan Bendahara Pengeluaran, (7) Etika Profesi PNS, (8) Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, (9) Ceramah Pemberantasan Korupsi dan Penyelesaia Kerugian Negara, dan (10) Ceramah Kebijakan APBN.

Rahadi, Kepala Balai Diklat Keuangan Manado, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara dan Kepala KPPN Ternate yang bersedia melaksanakan kerja sama di dalam penyelenggaraan diklat. Beliau berharap agar kerja sama serupa dapat dilaksanakan kembali pada masa-masa mendatang. Selain itu, Beliau juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi satuan-satuan kerja di Provinsi Maluku Utara, yang memberikan perhatian terhadap peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, terutama di bidang pengelolaan keuangan. Hal ini terlihat, sampai dengan hari pelaksanaan diklat masih terdapat satker-satker yang mendaftarkan diri untuk dapat mengirimkan pegawainya untuk dapat mengikuti diklat fungsional bendahara pengeluaran. Namun, karena alokasi jumlah peserta yang memang terbatas, maka permintaan tersebut masih belum bisa dipenuhi.

Sedangkan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Hendro Baskoro, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BDK Manado yang mempercayakan pelaksanaan Diklat Fungsional Bendahara Pengeluaran Angkatan III Tahun 2010 di Ternate. Selain itu, Beliau juga memberikan apresiasi kepada Kepala KPPN Ternate, I Nengah Gradug berserta staf, karena dengan waktu yang terbatas, dapat mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan diklat. Kepada para peserta diklat, beliau berharap agar pelaksanaan diklat ini dapat meningkatkan kompetensi para peserta dan sekembalinya ke instansi masing-masing dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di bidang pengelolaan keuangan negara khususnya mengenai tata cara pembukuan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

Selain itu, Hendro Baskoro juga berpesan agar para bendahara dan calon bendahara dapat menerapkan prinsip 5M sebagai tugas seorang bendahara pengeluaran, yaitu menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya dalam pelaksanaan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Beliau juga mengingatkan bahwa tanggungjawab seorang bendahara pengeluaran sangat berat karena itu harus bisa memegang amanah yang diberikan, karena bertanggungjawab secara pribadi atas uang yang dikelolanya serta melaksanakan kewajiban bendahara pengeluaran untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN.

Sebagai evaluasi, pada akhir kegiatan kepada para peserta diklat dilaksanakan ujian terhadap materi-materi yang telah diberikan oleh para pengajar selama dua hari.

Oleh : M Irfan Suryawardana, Kontributor Kanwil DJPBN Prov Malut

Serui, perbendaharaan.go.id - Kunjungan kerja ke KPPN Serui dilakukan dalam rangka Pelantikan/Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Eselon IV Lingkup KPPN Serui. Pelantikan yang bertempat di aula KPPN Serui berlangsung dari pukul 14.00 s.d. 15.00 WIT berlangsung secara khidmat, Selasa (20/7). Turut hadir dalam acara pelantikan sejumlah pejabat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, dan segenap keluarga besar pegawai KPPN Serui.

Hari yang panjang dan melelahkan mengawali perjalanan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono, dalam kunjungan kerja ke KPPN Serui. Kunjungan ke KPPN Serui diawali dari Jakarta selepas beliau melakukan Rapat Dinas di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, pada malam hari tanggal 19 Juli 2010 menggunakan pesawat Garuda jenis Boeing 737-800 dan mendarat di Bandara Internasional Frans Kaisiepo Biak tepat pukul 07.45 WIT tanggal 20 Juli 2010. Setelah beristirahat selama kurang lebih 15 menit, Kepala Kanwil bersama Kepala Bagian Umum, Bartolomeus Sato, melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat Susi Air menuju Serui dengan waktu tempuh yang dijadwalkan memakan waktu sekitar 20 menit ternyata molor hingga hampir 1 jam. Pesawat mungil berkapasitas 12 orang tersebut berputar-putar di udara dikarenakan cuaca buruk yang menyebabkan pilot tidak berani melakukan pendaratan di Serui dan memutuskan untuk kembali ke Biak. Tetapi cuaca memang sulit ditebak. Dalam perjalanan menuju Biak cuaca berangsur-angsur membaik dan pilot memutuskan untuk memutar arah lagi menuju ke Serui dan akhirnya pesawat berhasil mendarat dengan selamat di Bandara Soejarwo Condronegoro Serui pada pukul 09.30 WIT.

Kunjungan Kepala Kanwil ke Serui ini merupakan kunjungan yang kedua yang dilakukannya selama tahun 2010. Sebelumnya pada akhir Juni yang lalu, beliau berkunjung ke KPPN Serui pasca tragedi gempa bumi. Nampaknya medan yang berat dan transportasi yang sulit untuk menjangkau Serui tidak menyurutkan semangat beliau dalam melakukan kunjungan dan pembinaan terhadap kantor yang menjadi wilayah kerjanya.

Dalam arahannya selepas acara pelantikan, Kepala Kanwil menyampaikan apresiasi atas persiapan KPPN Serui yang akan diikutkan lomba kantor Unggulan tingkat nasional. Beliau bepesan agar KPPN terus melakukan inovasi dalam upaya penerapan SOP KPPN Percontohan. Selain itu beliau juga memberiakn arahan agar KPPN mengambil langkah-langkah strategis agar realisasi penyerapan anggaran bisa lebih ditingkatkan mengingat sampai dengan semester I Tahun Anggaran 2010 realisasi yang terjadi belum mencapai angka ideal yaitu 60% dari jumlah keseluruhan DIPA yang dikelola. Hal ini penting dilakukan agar realisasi anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Setelah acara pelantikan selesai dilakukan, Kepala Kanwil bersama rombongan pegawai KPPN Serui menyempatkan diri mengunjungi Pantai Aromarea untuk sedikit refreshing melepas lelah. Selama perjalanan menuju pantai, masih bisa dijumpai jejak-jejak gempa bumi yang melanda Serui beberapa waktu yang lalu. Di sebelah kiri dan kanan jalan banyak sekali terdapat reruntuhan tebing yang longsor dan beberapa ruas jalan yang amblas. Hal ini membuat perjalanan rombongan menjadi sedikit menegangkan, terutama para pegawai KPPN Serui yang masih belum sepenuhnya pulih dari trauma gempa. Akhirnya di senja hari yang cerah, rombongan tiba di Aromarea. Di pantai yang masih perawan dan pemandangan yang begitu indah, momen yang langka ini diabadikan dalam bingkai-bingkai foto yang bisa dijadikan kenangan.

Akhirnya, keesokan harinya tanggal 21 Juli 2010 Kepala Kanwil dan pejabat dari kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi papua meninggalkan Serui untuk melanjutkan rangkaian tugas Pelantikan yang akan dilakukan di beberapa KPPN lain di wilayah Papua.

Oleh : Kontributor KPPN Serui

Liputan Sosialisasi Pelaksanaan Pembayaran Gaji Melalui Rekening Para Pegawai dan Kewajiban Pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Aplikasi GPP Tahun 2010
Samarinda, perbendaharaan.go.id - Penuh semangat dan kebersamaan, itulah suasana yang tampak saat dilaksanakannya Sosialisasi Pelaksanaan Pembayaran Gaji Melalui Rekening Para Pegawai dan Kewajiban Pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Aplikasi GPP Tahun 2010 yang telah dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 21 dan 22 Juli 2010 bertempat di Aula KPPN Samarinda.

Acara dihadiri para Pejabat Penandatangan SPM dan Operator Pelaksana Belanja Pegawai Gaji dari 129 Satuan Kerja Pusat dalam wilayah pembayaran KPPN Samarinda yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara.

Penyaji materi dalam sosialisasi ini adalah Agung Taruno dan Nanang Abdul Razak, dari KPP Pratama Samarinda, yang menyampaikan pentingnya seorang pegawai memiliki NPWP, apalagi nantinya bila dikaitkan dengan penerapan tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP serta ditambahkan juga mengenai mekanisme pembuatan NPWP di KPP Pratama Samarinda.

Sebelumnya, Kepala KPPN Samarinda Suhardi B menyampaikan bahwa pelaksanaan pembayaran belanja pegawai gaji secara langsung (LS) kepada para pegawai merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Perdirjen Perbendaharaan Negara Nomor Per-37/PB/2009 tanggal 12 Agustus 2009 pasal 11 serta Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3874/PB/2010 tanggal 8 Juni 2010.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dari data yang ada, untuk SPM Pembayaran Gaji bulan Agustus 2010 dari 123 Satuan Kerja Pusat hanya 3 Satuan Kerja yang masih meminta dispensasi dibayarkan melalui rekening Bendahara Pengeluaran dikarenakan lokasi Satuan Kerja tersebut jauh dari bank pemerintah. Namun, dispensasi tersebut bersifat sementara, pada akhirnya pembayaran tetap harus ke rekening para pegawai, sebab apabila terjadi kehilangan, kecurian atau sebab-sebab lain maka kuasa PA Satuan Kerja bertanggung jawab sepenuhnya atas gaji pegawai yang hilang tersebut .

Dalam kesempatan yang sama menutup materinya Kepala KPPN Samarinda mengucapkan terima kasih kepada para peserta sebagai wakil dari Satuan Kerja yang telah mendukung sistem pelayanan di KPPN Samarinda dengan bersama-sama tetap berkomitmen melaksanakan fakta Integritas yang sudah disepakati antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kepala KPPN, begitupun sebaliknya dengan komitmen semua pegawai KPPN Samarinda untuk tetap melaksanakan pelayanan kepada Satuan Kerja dengan penuh tanggung jawab, transfaran, tanpa membedakan Satuan Kerja dan semua pelayanan tanpa biaya serta dilaksanakan dengan Sistem One Stop Service pada Front Office. Semua ini bertujuan mendukung reformasi birokrasi yang telah berjalan dengan baik.

Terkait aplikasi GPP Tahun 2010 update tanggal 24 Juli 2010, disampaikan oleh Miftah Nasution dan Suwatno dari Tim Aplikasi KPPN Samarinda. Melihat respon peserta, terlihat bahwa peranan KPPN sangatlah diharapkan oleh Satuan Kerja begitu pula sebaliknya KPPN sebagai Mitra Kerja Satker mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan pembayaran belanja pegawai melalui aplikasi GPP terbaru sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan di Satuan Kerja yang akhirnya akan memperlancar proses pencairan dana melalui SPM yang diterima.

Sosialisasi diakhiri dengan materi Mekanisme Penyelesaian SP2D yang di Retur (dikembalikan) oleh Bank Operasional I, disampaikan oleh Kepala Seksi Bank/Pos Nazuar. Terkait seringnya terjadi retur SP2D dari Bank Operasional I karena kesalahan nama dan atau nomor rekening penerima, diminta kepada Satuan Kerja (Pejabat Penanda Tangan SPM) untuk menguji kebenaran nama dan nomor rekening penerima pada SPM, lampiran ataupun ADK nya agar SP2D yang diterbitkan KPPN segera dapat dicairkan kepada penerima.

Melihat antusiasme peserta yang nampak dari beragamnya pertanyaan yang diajukan , semoga sosialisasi ini menambah pemahaman baru dan semakin meningkatkan kinerja pencairan dana pada KPPN Samarinda.

Oleh : Kontributor KPPN Samarinda

Banjarmasin, perbendaharaan.go.id – Pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan tidak memberikna dampak negatif bagi kesinambungan proses reformasi birokrasi di tingkat KPPN. Semangat untuk memberikan pelayanan prima, sebagaimana janji reformasi, terus terjaga. KPPN Banjarmasin, ingin membuktikan janjinya. Pelatihan Service Excellence pun dilaksanakan. Pelatihan tersebut dilaksanakan di Gedung Mandiri Center Banjarmasin, Minggu, 25 Juli 2010. 

“Seiring berjalannya waktu dan dengan dukungan dari semua pihak, maka upaya yang terus-menerus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan mulai mendapat apresiasi,” kata Nurhidayat, Kepala Sub Bagian Umum KPPN Banjarmasin, Pjs. Kepala KPPN Banjarmasin, saat memulai sambutannya di hadapan para peserta pelatihan. “Salah satu buktinya adalah bahwa di tahun 2010 ini KPPN Banjarmasin berh

asil masuk 6 besar KPPN Percontohan atau sebagai Juara Harapan III Penilaian Kinerja Pelayanan Publik KPPN Percontohan. Sebelumnya di tahun 2009, LKPP kita untuk periode tahun 2008 dinyatakan menempati Peringkat I. Nah dengan prestasi yang kita capai apakah sudah pantas kita berpuas diri?” lanjut Nurhidayat. “Jawabannya tentu saja Belum pantas,” kata pengganti sementara Kepala KPPN Banjarmasin ini. Saat pelatihan dilakukan, Kepala KPPN Banjarmasin tengah mengikuti Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Laboran Keuangan Pemerintah di Jakarta. 

Pelatihan service excellence ini merupakan respon pisitif atas kompetisi antar KPPN Percontohan dalam melayani masyarakat yang mulai dijadikan tradisi oleh Ditjen Perbendaharaan. “Kalau kita melihat saingan di tahun 2010 ini jelas lebih berat karena semua telah

 berbenah diri,” lanjut Nurhidayat. “Untuk berpuas diri, rasanya terlalu dini karena dengan predikat Juara Harapan III ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kita masih perlu kita tingkatkan,” paparnya lagi.

Pelayanan yang cepat, akurat, transparan dan tanpa biaya belum cukup untuk dikatakan sebagai pelayanan yang prima. Sebab yang dihadapi adalam sesama manusia yang memiliki hati dan perasaan. Sementara kebutuhan mereka tidak hanya sekedar kebutuhan formal dalam pekerjaan, ada kebutuhan informal yang dipenuhi oleh KPPN, Kebutuhan informal itu adalah kepuasan atas sikap para pegawai. “Sikap, tutur kata dan perhatian yang baik kepada tamu yang kita layani merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu pelayanan prima,” kata Nurhidayat lagi. “Untuk itulah Pendidikan dan Pelatihan Service Excellence ini kita selenggarakan agar kita memahami bagaimana cara bersikap, bertutur kata dan memberikan perhatian kepada tamu yang kita layani,” lanjutnya mengakhiri kata sambutannya.

Pelatihan Service Excellence diikuti oleh seluruh pegawai KPPN dan beberapa orang pegawai Kanwil DJPBN Propinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut dipandu oleh Ridwan, Vice President Kanwil IX PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Banjarmasin, sebagai instruktur.

Oleh : Kontributor KPPN Banjarmasin
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Launching Penerapan SOP KPPN Percontohan pada KPPN Solok
Solok, perbendaharaan.go.id - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok turut menuntaskan program reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan. KPPN Solok secara resmi menerapkan Standard Operating Procedures (SOP) KPPN Percontohan, Kamis(29/7).

Acara yang diresmikan oleh Bupati Solok yang diwakili Wakil Bupati Solok, Desra Ediwan. Selain itu, hadir pula Muspida Kabupaten Solok, Kepala Bagian Umum Kanwil Dijen Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat, Mirza Efendi, seluruh satuan kerja (satker), pimpinan Bank/Pos dan pensiunan KPPN Solok. Kegiatan berlangsung penuh makna. Peresmian ditandai dengan penekanan sirene dan pelepasan selubung kain penutup oleh Wakil Bupati Solok,Desra Ediwan, dilanjutkan dengan penandatangan Pakta Integritas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Solok Ismaun Kanering, SH dan Kepala KPPN Solok. Pengguntingan pita dilakukan oleh Mirza Efendi didampingi oleh Wakil Bupati, Ketua pimpinan Bank/Pos dan unsur muspida untuk melakukan peninjauan penerbitan SP2D.

"20 menit 8 SP2D", itulah hasil dari peninjauan dan peragaraan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada acara Launching Penerapan SOP Percontohan pada KPPN Solok. Hasil tersebut mendapatkan applause dari semua peserta Launching baik yang menyaksikan langsung maupun yang menyaksikan lewat layar LCD yang di pasang di teras KPPN Solok. Perbaikan pelayanan pada KPPN Solok dengan diterapkannya SOP KPPN Percontohan adalah penyelesaian SP2D Non Belanja Pegawai. "sekarang cukup satu jam sejak Surat perintah Membayar (SPM) diterima secara benar dan lengkap persyaratannya serta langsung ditangani petugas front office, bahkan seperti yang kita lihat bersama, ternyata dalam jangka waktu 20 menit berhasil diterbitkan 8 SP2D dan langsung dapat diambil satker yang bersangkutan" jelas Drs. Ferdinan Kepala KPPN Solok.

Menurut Drs. Ferdinan, penerapan SOP KPPN Percontohan merupakan upaya mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan dan tanpa biaya. Sementara Kepala Bagian Umum Kanwil Dijen Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat, Mirza Efendi mengarakan "dengan penerapan SOP ini akan mengubah imej yang melekat selama ini yaitu pelayanan birokrasi yang lembat, berbelit-belit, tidak transparan menjadi pelayanan cepat, akurat, transparan serta bebas pungutan". Kakanwil juga meminta seluruh jajaran KPPN Solok senantiasa menjaga dan melaksanakan komitmen pelayanan prima yang telah dijanjikan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Wakil Bupati Solok dalam sambutannya mengingatkan penerapan SOP ini tidak mungkin dilaksanakan oleh KPPN sendiri tanpa adanya dukungan dari seluruh mitra kerja. Selain itu, beliau juga mengharapkan agar KPPN Solok dengan ikhlas dapat membantu dan memberikan pelayanan kepada satker terutama dalam rangka penerapan ketentuan tentang mekanisme pencairan dana APBN.

Sebenarnya penerapan SOP KPPN Percontohan sudah dilakukan sejak Maret 2009, akan tetapi penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan baik dari layout kantor, aplikasi dan mindset pegawai KPPN serta menunggu waktu yang tepat, maka pelaksanaan launching baru dilaksanakan 29 Juli 2010.

Untuk meningkatkan pelayanan KPPN Solok, satker dapat memanfaatkan website www.kppnsolok.net yang berisi informasi, aplikasi dan peraturan yang terbaru yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh satker untuk memperoleh informasi dan konsultasi secara langsung tanpa harus terkendala dengan jarak. Selain itu layanan SMS Center di 081266341391 dapat dimanfaatkan untuk pengiriman Data Perencanaan Kas setiap satker. Drs. Ferdinan juga menghimbau, apabila terjadi pelayanan kurang baik bahkan sampai ada pungli silakan mengirim email ke Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., selain itu ada kotak saran KPPN Solok da bisa menelepon ke 0755-21632 agar dapat ditindaklanjuti secara langsung.

Pada akhirnya, Reformasi Birokrasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah dimulai dari "kota bareh". KPPN Solok adalah KPPN Non Percontohan pertama di Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat yang mengadakan Launching ini, tapi tugas kita belum selesai, ke depan masih banyak tantangan. Launching ini bukan hanya acara seremonial, harus kita buktikan bahwa kita sudah berubah, bukan Layout kantor saja yang berubah tapi mindset kita untuk senantiasa berdedikasi memberikan pelayanan prima yang cepat, tepat, akurat, transparan dan tanpa biaya, harus benar-benar kita buktikan seperti motto KPPN Solok "berdedikasi tinggi dalam melayani"

Oleh : Kontributor KPPN Solok

Laporan Launching SOP KPPN Percontohan di KPPN Nunukan
Nunukan, perbendaharaan.go.id – Laju kereta reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan terus berjalan menyusuri seluruh jalurnya sampai ke pelosok nusantara, tak terkecuali di ”bumi penekindi debaya” Kabupaten Nunukan yang merupakan gerbang perbatasan paling utara Kalimantan Timur. KPPN Nunukan, salah satu ujung tombak pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tak mau ketinggalan untuk ikut serta mengawal perjalanan reformasi birokrasi ini. Hal itu dibuktikan dengan adanya Launching Penerapan SOP KPPN Percontohan, Selasa, 20 Juli 2010.

Penerapan SOP KPPN Percontohan pada KPPN Nunukan, diharapkan dapat menghapus stigma negatif pelayanan pemerintah, berbelit-belit, korupsi, kolusi dan stigma negatif lainnya. Demikian yang disampaikan Kepala KPPN Nunukan dalam sambutannya. Beliau juga mengingatkan bahwa upaya KPPN Nunukan untuk mengawal suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan membutuhkan peran dan dukungan yang positif dari semua pihak.

Sementara itu Abdullah Nanung, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Timur, dalam sambutannya menekankan agar launching ini dijadikan kesempatan bagi KPPN Nunukan untuk membuktikan diri sebagai pelayan publik yang prima, tidak kalah dengan KPPN Percontohan. Lebih jauh Kepala Kanwil juga menyampaikan bahwa reformasi birokrasi yang dilaksanakan bukan sekedar perubahan terhadap sistem organisasi dan ketatalaksanaan (business process) yang didukung penguasaan iptek saja, namun yang lebih penting adalah perubahan mindset dan paradigma SDM yang profesional dan bertanggung jawab. Beliau juga menghimbau kepada para Satuan Kerja untuk tidak lagi memberikan imbalan dalam bentuk apapun terkait dengan pelayanan yang diberikan KPPN dan tidak perlu takut untuk melaporkan oknum pegawai KPPN yang melakukan pungli dan tindakan sejenis lainnya. Demikian juga dengan pelayanan yang diberikan KPPN, agar para Satuan Kerja tidak segan-segan memberikan kritik dan pengaduan melalui fasilitas yang telah disediakan apabila merasa tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya dari KPPN Nunukan.

Acara Launching Penerapan SOP KPPN Percontohan pada KPPN Nunukan juga turut dihadiri oleh Bupati Nunukan yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi, Taufikurrahman. Dalam sambutannya Bupati Nunukan menyatakan dukungan dan menyambut baik langkah yang dilakukan KPPN Nunukan dalam upaya menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan prima. Beliau juga mengharapkan agar Penerapan SOP KPPN Percontohan pada KPPN Nunukan dapat dijadikan model dan menjadi inspirasi bagi Satuan Kerja di Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan good and clean governance melalui pelayanan publik.

Sebagai bukti kesungguhan KPPN dan Satuan Kerja dalam mendukung reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, telah ditandatangani pakta integritas secara simbolis antara Kepala KPPN dengan Kepala Satuan Kerja yang diwakili oleh Bandar Udara Nunukan dan Pengadilan Negeri Nunukan. Penandatanganan pakta integritas tersebut mengandung tanggung jawab moral kepada publik yang harus dibuktikan melalui prestasi kinerja aparaturnya. Pada kesempatan itu pula dilakukan simulasi penyelesaian SP2D untuk SPM-LSbelanja non belanja pegawai yang jangka waktu penyelesainnya 1 jam. Sesuai dengan janji layanan KPPN Nunukan yang cepat, tepat, akurat dan tanpa biaya, ternyata SP2D yang batas penyelesainnya 1 jam dapat diselesaikan hanya dalam waktu 10 menit saja setelah SPM yang diajukan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.

Launching Penerapan SOP KPPN Percontohan pada KPPN Nunukan, memberikan suntikan semangat baru bagi para pegawai untuk tetap konsisten dan sejalan dengan motto KPPN Nunukan ”bersatu bersama menuju pelayanan prima”.

Tak perlu diragukan lagi,laju kereta reformasi birokrasi harus tetap berjalan mulus, menggilas setiap aral yang melanggar portal-nya, mempersilahkan turun bagi penumpangnya yang tidak satu tujuan dan jika perlu melempar keluar dengan paksa para penyusup dan penumpang gelap kereta reformasi birokrasi.

Kontributor: KPPN Nunukan
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Persiapan Launching Kanwil Layanan Unggulan Propinsi Papua
Jayapura, perbendaharaa.go.id – Kata-kata di-wash beberapa minggu ini akrab terdengar di kalangan pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua. Bjardianto Pudjiono, sang nahkoda, melakukan penyempurnaan terhadap lay out dan meja front office kanwil yang terletak di lantai 3 Gedung Keuangan Negara Jayapura, tempat melaksanakan layanan unggulan.

Meja-meja komputer di gudang yang sudah tidak dipakai, ditunjang oleh tukang kayu yang mumpuni, kepala Kanwil berkreasi menciptakan ruangan front office yang lebih luas. Pelayanan rekonsiliasi SAI, Revisi DIPA maupun permintaaan Dispensasi TUP dan Mata Anggaran dipusatkan di ruangan ini.

Penyempurnan ini dilakukan dalam rangka penerapan layanan unggulan yang akan di launching pada bulan Agustus/September 2010. Kepiawaian Bjardianto Pudjiono dalam mendesain ruangan, front office kini sangat membanggakan bagi seluruh pegawai. Seluruh karyawan merasakan kenyamanan dalam bekerja. Ruangan dilengkapi C dan komputer yang memadai serta terintegrasi jaringan, menimbulkan kesan ’wah’ bagi pegawai. Lebih istimewa lagi, front office dibuat dengan memanfaatkan barang/meja bekas yang diperbaiki. Meja-meja itu di-wash menjadi seperti marmer.

Penyempurnaan front office ini hanya memakan waktu kurang lebih dua minggu sejak Pak Anto, demikian panggilan akrab untuk Bjardianto Pudjiono, menjabat sebagai kepala kanwil di Papua. front office yang sekarang ini menjadi lebih luas dari sebelumnya. Penambahan berasal dari ruang Bidang Pembinaan Perbendaharaan yang dipindahkan ke dekat ruangan Bidang Pembinaan Anggaran (PA). Bidang Pembinaan Perbendaharaan menempati ruang Bidang PA yang terdiri dari PA I dan PA II. Hasil pemindahan ini berdampak ruangan front office menjadi lebih luas dari sebelumnya.

Disisi lain Pak Anto, juga selalu memotivasi para pegawai kanwil dalam melayani teman-teman dari satker dengan motto 3S, yaitu Senyum, Sapa dan Selesai. Kepala kanwil juga menekankan peran pegawai Ditjen Perbendaharaan agar dapat menjadi guru dan pelayan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kata di-wash sendiri berawal dari suatu malam, saat Bjardoanto Pudjiono menengok tukang kayu yang sedang mengerjakan front office untuk layanan unggulan. Si tukang kayu setelah merapikan bagian atas meja front office, kemudian mengecat permukaan meja tersebut dengan cat warna kuning, kemudian dicat ulang kembali dengan cat warna coklat dan setelah itu disemprot dengan bensin, setelah itu diambil sebuah tas plastik kresek yang digengamnya erat, kemudian di usap-usap ke permukaan meja yang masih basah tersebut, nampak mudah pengerjaannya dan setelah menunggu kurang lebih dua jam, jadilah meja front office dengan permukaan seperti marmer. Beberapa pegawai yang ikut melihat pekerjaan pada malam itu terkesima dengan hasil pekerjaan si tukang kayu tersebut dan meluncurlah penjelasan pembuatan ’marmer’ tadi oleh si tukang kayu maupun Pak Anto, bahwa pekerjaan tadi disebut di-wash. Sejak saat itulah para pegawai kanwil mengetahui bahwa meja yang seperti marmer itu pengerjaannya disebut dengan di-wash.

Kontributor : Suroso - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan