Liputan perjalanan Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik KPPN Non Percontohan
Berbekal predikat sebagai pemenang kedua Kantor Pelayanan Percontohan Tipe B di lingkup Kementerian Keuangan tahun 2005 dan sebagai pemenang pertama dalam penilaian KPPN Percontohan di lingkungan DJPBN di tahun yang sama, KPPN Sumbawa Besar terus memacu diri memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder.

Mengolaborasikan tenaga senior yang berpengalaman dengan tenaga muda yang mumpuni di bidang Teknologi Informasi(TI), KPPN Sumbawa Besar tumbuh sebagai kantor pelayanan dengan tim yang sangat solid. Bukan tidak mungkin penghargaan bergengsi yang pernah dirainya, dapat mereka rengkuh kembali. Komposisi 6 pegawai muda dan 40 pegawai berpengelaman telah diramu dengan baik oleh Kepala Kantor.

Layout KPPN Sumbawa Besar mengadopsi bentuk pelayanan satu tempat sesuai dengan SOP KPPN Percontohan. Mereka telah menerapkannya semenjak 1 juni 2008. Untuk menghasilkan pelayanan yang mantap, tidak hanya penampilan  fisik yang diperbaiki, non fisik pun telah dibenahi. Diantara pembenahan non fisik itu adalah pemilihan motto kantor sebagai penyemangat para pegawai. “Kami mempunyai motto MANTAP,” tegas Slamet Parman, Kepala KPPN Sumbawa Besar, dengan nada semangat. “Mantap adalah singkatan dari MELAYANI, AMAN, NYAMAN,  TRANSPARAN,  AKUNTABEL  DAN  PROFESIONAL,“  tambahnya lagi saat memberikan kata sambutan dalam forum yang dihadiri oleh perwakilan dari stakeholder dan Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik KPPN Non Percontohan Tahun 2010.

Di dalam forum yang menyerupai acara dengar pendapat itu, beberapa perwakilan satuan kerja menyatakan puas atas pelayanan KPPN Sumbawa besar. Perwakilan dari sektor perbankan yang saat itu diwakili oleh Bank Mandiri Cabang Sumbawa Besar sebagai Bank Operasional I juga menyatakan hal serupa. “Kami puas atas pelayanan KPPN Sumbawa besar,” ungkapnya.

Mengenai penyerapan dana APBN, sampai dengan bulan Oktober 2010 KPPN Subawa Besar telah menyalurkan 45,34 %  dari nilai pagu total Rp. 566.736.254.100,-  yang dibebankan pada 71 DIPA satuan kerja. 

Dalam hal untuk menyempurnakan penyusunan LKPP, KPPN Sumbawa Besar memberikan kemudahan dalam rekonsiliasi. Satuan kerja dapat melakukan rekonsiliasi melalui email. Tentu ini menjadikan para bendahara satuan kerja seprti dimanjakan dan lebih efisien dalam bekerja. Apalagi bagi satuan kerja yang posisi geografisnya jauh dari KPPN Sumbawa Besar.

Untuk menyempurnakan pelayanannya, KPPN Sumbawa Besar membangun sebuah website resmi sebagai sarana penyebaran informasi bagi stakeholder.

Perjalanan Tim.

Tim penilai yang terdiri dari Kepala Bagian (Kabag)Administrasi Kepegawaian, Ludiro, Kabag Organisasi dan Tata Laksana, Didyk Choiroel serta Kasubdit Transformasi Proses Bisnis Internal (DTP) , Saiful Islam kali ini melakukan penilai kinerja di KPPN Sumbawa Besar.

Kedatangan tim tersebut ke Sumbawa Besar disambut cuaca yang cukup panas. Bulir-bulir keringat mulai menetes di kening sebagian anggota tim sesaat setelah mereka menjejakkan kaki di Bandara Selaparang, Mataram, NTB. Walaupun kabarnya beberapa hari sebelumnya, Mataram diguyur hujan besar tetapi cuaca hari itu gerah di luar ruangan.

Perjalanan tim tidak bisa langsung dilanjutkan menuju Pulau Sumbawa. Adalah sebuah kewajiban dan mengikuti tata krama bahwa tim harus menuju ke Kanwil Prov NTB terlebih dahulu. Keramahan dan kehangatan Kepala Kanwil NTB Abdul Rahman Ritonga, sangat terasa saat beliau menyambut rombongan tim penilai. Setelah beristirahat sejenak untuk menunaikan ibadah sholat serta bersilaturahim dengan staff Kanwil DJPBN Provinsi NTB, rombongan meluncur menuju KPPN Sumbawa Besar. Perjalanan lanjutan ini didampingi oleh staff Kanwil DJPBN Provinsi NTB. Rombongan diangkut dengan tiga unit mobil minibus.

Cukup menguras energy, perjalanan lanjutan ini. Selama kurang lebih 2 jam tubuh semua anggota tim penilai bergoyang di dalam mobil. Rute perjalanan yang berbukit-bukit dan berkelok, menjadikan tubuh dan kepala penumpang berlenggak-lenggok dengan sendirinya. Menjelang Magrib rombongan tiba di daerah Terara, suatu daerah penghasil tembakau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat.  Langit tampak gelap oleh mendung menandakan hujan segera turun. Dan, benar tak lama kemudian air mengguyur iring-iringan mobil pembawa tim penilai dari Kantor Pusat DJPBN. Suasana semakin gelap saat listrik di daerah itu padam.

“Di daerah ini masih sering terjadi pemadaman listrik bergilir,” ungkap salah seorang staff Kanwil DJPBN Provinsi NTB.

Setelah menempuh jarak sekitar 75 km iring-iringan mobil tim memasuki gapura Pelabuhan Kayangan. Sambil menunggu giliran mobilnya dimasukkan ke dalam kapal ferry, beberapa anggota tim beranjak keluar dari mobil untuk meregangkan otot.

Satu persatu mobil masuk dalam kapal ferry, KMP Dingkis. Butuh waktu sekitar 45 menit untuk memasukkan semua mobil ke dalam angkutan penyeberangan tersebut. Setelah semuanya beres, terdengar nahkoda kapal memberikan instruksi kepada seluruh awak kapal untuk melakukan persiapan pelayaran. Dan KMP Dingkis pun melaju sesaat setelah jangkar jangkar terlepas dari tambatannya.

Keadaan di dalam ferry cukup minimalis. Ruang penumpang sangat sederhana. Khas angkutan rakyat jelata. Sarana penyeberangan kelas ekonomi. Namun untuk mengakomodasi kaum berduit, KMP Dingkis menediakan pula ruang VIP, agar penumpang bisa lebih nyaman.  Arus laut saat itu cukup tenang. Semoa anggota rombongan tampak menikmati perjalanan laut ini. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam, akhirnya sampai di pelabuhan Pototano Sumbawa. Perjuangan belum selesai. Tujuan akhir, KPPN Sumbaw Besar masih harus ditempuh dengan perjalanan darat kurang lebih 2 jam lagi.

Pada perjalanan darat kali ini, para penumpang sangat menikmatinya. setidaknya, itulah yang dikesankan oleh mereka yang tampak tertidur pulas. Entah menikmati atau karena memang hari yang sudah sangat larut malam. Sekitar pukul 22.00 WITA, perjalan darat kedua dimulai tadi. Jalan menuju KPPN Sumbawa Besar tampak cukup halus.  Tampak beberapa ruas jalan sedang dilakukan perbaikan. Kiri kanan terlihat samar ladang savanna.

Sekitar pukul 00.00 WITA, tengah malam, Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik sampai di tujuan, KPPN Sumbawa Besar. Hampir semua bernafas lega.

Meski hari telah larut, namun sambutan hangat Kepala Kantor beserta beberapa staff KPPN Sumbawa Besar diberikan kepada tim penilai. Tak lupa, Kepala KPPN memperlihatkan kepada tim penilai, tempat yang akan dilangsungkannya acara esok hari, sebelum akhirnya tim menuju tempat peristirahatan.

Keesokan harinya, acara penilaiaan kinerja pelayanan publik KPPN non percontohan berlangsung. Pukul 09.00 WITA acara dibuka. Selama kurang lebih dua jam acar tersebut digelar. Tim penilai, para pegawai dan para stakholder mengikuti acara hingga selesai.

Sebelum melakukan perjalanan pulang menuju Mataram, tim menyempatkan untuk makan siang. Makanan khas Sumbawa seperti singang dan sepat tersaji di depan mata, menyebabkan perut tiba-tiba bergerak menandakan rasa lapar telah menguasainya. Beberapa anggota tim seperti sedang bernostalgia dengan kenangan lama, saat menyantap makanan khas Sumbawa ‘sabalong samalewa’. (bk/edit)

Oleh : Tino Adi Prabowo Redaksi Media Center Ditjen Perbendaharaan .

Liputan Bimtek dalam Rangka Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Perkiraan Penarikan Dana dan Perkiraan Penyetoran Dana oleh Satuan Kerja
Klaten, djpbn.kemenkeu.go.id – Seperti biasanya dalam mempersiapkan langkah – langkah akhir tahun anggaran dan untuk menyongsong tahun anggaran baru  yaitu Tahun Anggaran 2011, maka KPPN Klaten mengambil beberapa langkah strategis dengan memberikan pembinaan kepada seluruh satker di wilayah pembayarannya yang tersebar di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali berupa Bimbingan Teknis di Ruang Rapat KPPN Klaten dengan mengambil tema : “Penyusunan dan Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana dan Rencana Penyetoran Dana yang Handal dan Berdeviasi Rendah”.

Dengan jumlah peserta sebanyak 91 (sembilan puluh satu) satker maka diperlukan cara yang efektif  dan intens supaya tujuan dari bimtek tersebut dapat tercapai, yaitu dengan menghadirkan peserta yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran dengan alokasi setiap hari sebanyak 10 sampai dengan 12 satker, yang terbagi dalam dua gelombang yaitu Gelombang I tanggal 27 s/d 30 September 2010 dan Gelombang II tanggal 4 s/d 7 Oktober 2010.

Materi yang disampaikan adalah over view mengenai Perencanaan Kas, dilanjutkan dengan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) terbaru (status up-date tanggal 2 Juli 2010-red) yaitu penyederhanaan tampilan menjadi tiga menu saja : Setting, Data, dan Utility. Praktek mengoperasikan aplikasi dimaksud secara bertahap dibimbing langsung oleh petugas KPPN Klaten. Dimulai dari Instal Up-date Aplikasi, kesiapan data Soft Copy RKA K/L, proses penyusunan/ pengisian sampai dengan tahap akhir yaitu pengiriman data melalui submenu kirim data. Selanjutnya dijelaskan pula tentang kewajiban KPPN yang harus menyampaikan laporan tersebut ke Kantor Pusat melalui Aplikasi Forecasting KPPN (AFK).

Sinergi satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan KPPN selaku Kuasa BUN di daerah mutlak dibutuhkan, dengan penyusunan Perkiraan Penarikan Dana yang semakin tepat, satker dengan mudah merealisasikan belanja dengan time frame yang jelas, yang sekaligus sebagai pembelajaran penyelesaian kegiatan yang tertata rapi serta secara keseluruhan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan kearah yang lebih baik. Sedangkan bagi KPPN sendiri, data dengan tingkat deviasi yang rendah dapat diolah/ dikelola secara maksimal sebagai upaya untuk menjamin dengan pasti tersedianya dana tersebut dan kapan dana tersebut disediakan untuk dicairkan oleh satuan kerja.

“Siapa yang gagal merencanakan, maka dia sedang merencanakan kegagalan”. Kalimat bijak ini cukup menggambarkan arah yang diinginkan dalam perencaan kas. Dengan adanya perencaan kas yang baik, maka satuan kerja akan terbiasa menyelesaikan pekerjaan yang by planning bukan by doing apalagi by trying.  Perencanaan kas yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan kegiatan yang  baik pula, karena perencanaan kas dapat memberikan rambu-rambu/ arahan bagi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejauh mana hal tersebut dapat ber-deviasi terhadap pencapaian  tujuan yang telah ditetapkan. Tercapainya tujuan satuan kerja dalam kegiatannya akan memberikan andil positif bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional  secara  keseluruhan.


Kontributor: KPPN Klaten
Editor: Sugeng Wistriono – Media Center DJPBN

Banyuwangi.perbendaharaan.go.id – Perjalanan tahun 2010 hampir sampai di penghujungnya. Seperti yang sudah-sudah, setiap akhir tahun pasti terjadi penumpukan pengajuan SPM oleh satker. Sebagai langkah antisipasi, KPPN Banyuwangi mengadakan evaluasi/monitoring realisasi anggaran/DIPA satker dalam wilayah pembayarannya. Acara yang digelar pada tanggal 28 September 2010, di Aula KPPN Banyuwangi itu dihadiri oleh seluruh satker yang dilayani.

Dalam paparannya, Kepala KPPN Banyuwangi, Arief Rahman Hakim menjelaskan bahwa sampai dengan tanggal 27 September 2010 rata-rata realisasi satker di wialayah pembayarannya telah mencapai 65%. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan rata-rata realisasi tingkat nasional maupun tingkat Provinsi Jatim.

“Namun, demikian masih ada 4 satker masih dibawah 25 persen,” ungkap Arief Rahman Hakim. “Bahkan dua satker diantaranya belum mencapai 10 persen,” tambahnya.

Kepala KPPN Banyuwangi mengingatkan kepada pimpinan satker bahwa tingkat capaian realisasi tersebut dapat dijadikan sebagai indikator/ukuran untuk menilai produktivitas dan kinerja satker bersangkutan.

Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPB Prov Jatim, Mas Heru Prabowo, menyampaikan bahwa penyerapan anggaran yang rendah akan menimbulkan efek ganda. Rendahnya penyerapan anggaran/DIPA satker tidak hanya berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas satker bersangkutan, namun juga akan berpengaruh terhadap capaian target APBN secara keseluruhan.


“Untuk itu saya himbau kepada satker untuk segera mengambil langkah-langkah strategis agar realisasi tidak menumpuk di akhir tahun anggaran,” kata Mas Heru Prabowo dalam sambutannya mewakili Kepala Kanwil DJPBN Jawa Timur.

Selain evaluasi dan monitoring realisasi APBN oleh satuan kerja, dalam acara tersebut juga dilakukan diskusi dan dialog antara narasumber dengan peserta mengenai berbagai permasalahan penyerapan anggaran satker serta solusinya. Di sesi terakhir, Rusli, Kepala Seksi PA Kanwil DJPB Provinsi Jatim, menjelaskan peraturan yang terkait dengan pengajuan revisi DIPA yang biasanya ramai di akhir tahun dapat berjalan lancar. “Dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran 2010, kepada seluruh satker saya ingatkan agar segera membuat perkiraan penarikan dana untuk tiga bulan ke depan,” kata Arief Rahman Hakim dalam sambutan penutupannya.

Oleh : Kontributor KPPN Banyuwangi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Kunjungan Federal Treasury of Russia di Kanwil DJPBN Prov.Bali
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Dabro Pashalovat na Bali (Selamat datang di Bali). Kedatangan turis bule ke Bali merupakan hal yang biasa, namun kunjungan Tim Federal Treasury of Russia ke Kanwil DJPBN Provinsi Bali pada tanggal 30 September 2010 lalu, mempunyai makna tersediri bagi keluarga besar Kanwil DJPBN Provinsi Bali.  Apalagi ini adalah kunjungan untuk yang kedua kalinya. Maka jajaran Kanwil DJPBN Provinsi Bali berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut tamu spesial ini.  

Memasuki ruang lobi gedung Kanwil, Tim Federal Treasury of Russia  yang didampingi Direktur Tranformasi Perbendaharaan, Paruli Lubis, serta dua Kasubdit dari Direktorat Transformasi Perbendaharaan yaitu Saiful Islam dan Ali Hanafiah. Rombongan disambut dengan Tari Sekar Jagat yang dibawakan oleh empat penari wanita dengan diiringi gamelan khas Bali secara live. Penampilan berikutnya berupa dua buah lagu, yaitu Bunga Sandat yang bertema nasihat kepada wanita-wanita agar menyukai bunga sandat  yang semerbak harumnya dan lagu Desiran Angin  yang berkisah indahnya Lovina Beach di Singaraja, sebuah pantai yang menyimpan eksotika tersendiri, seolah tidak mau kalah dengan pamor Pantai Kuta yang lebih dikenal pencinta wisata.  Kedua buah lagu tersebut dibawakan oleh vocal group karyawati Kanwil. Sajian terakhir berupa Tari Oleg Tamulilingan, tarian ini bercerita tentang pasangan yang jatuh cinta.

Dalam sesi diskusi, Kepala Kanwil DJPBN Prov Bali, Ni Luh Putu Kumalawati yang didampingi jajaran pejabat Eselon III Kanwil DJPBN Provinsi Bali menyampaikan kebanggaannya atas kunjungan Tim Federal Treasury of Russia. Beliau berharap agar pertemuan ini dapat menjadi kesempatan berharga untuk saling belajar dan bertukar pengalaman sebagai upaya untuk meningkatkan treasury management masing-masing negara.

Pimpinan delegasi Rusia, Tarasov Matvey menyampaikan kebahagiaannya bisa hadir di Bali, sebagai salah satu tempat terkenal di seluruh dunia. Mereka disini bukan hanya sebagai turis sebagaimana biasanya  yang tidak pernah belajar, diskusi dan bertemu koleganya. Semoga kerja sama yang telah dirintis ini bisa terus dibina.  
Sebagai jalinan keakraban, Kakanwil DJPBN Prov Bali dan Tim Federal Treasury of Russia saling bertukar cendera mata.

Acara dilanjutkan dengan peninjauan ke ruang Layanan Unggulan Kanwil dan KPPN Denpasar yang berada dalam satu area Gedung Keuangan Negara (GKN) I. Di kedua tempat tersebut, Kakanwil DJPBN Prov Bali memaparkan bahwa Layanan Unggulan Kanwil dan KPPN Denpasar telah menerapkan Standart Operating Procedure  yang merefleksikan langkah-langkah terobosan dalam rangka reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan.

We hope that your stay in Bali will be enjoyable and you will get memorable time while enjoying this unique culture and beautiful landscape of Bali.

Oleh : Djoko Julianto  - Kontributor Denpasar

Liputan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada KPPN Non Percontohan Tahun 2010
Semangat memberikan pelayanan  terbaik ternyata tidak pernah mengenal usia. Dari ujung barat wilayah negeri, KPPN Meulaboh dengan mayoritas sumber daya manusia yang tidak lagi muda, tampil sebagai nominator Penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada KPPN Non Percontohan Tahun 2010.

“Dengan penilaian kali ini, semoga membuat kita lebih semangat lagi!”  Ujar Kepala KPPN Meulaboh, Suparno, dengan gayanya yang enerjik dihadapan Tim Penilaian Kinerja Pelayanan Publik KPPN Non Percontohan Tahun 2010, Jumat (1/10), di Aula KPPN Meulaboh.

Semangat teamwork yang dibangun  terpancar dari presentasi profil KPPN Meulaboh, yang disajikan langsung oleh Suparno.Memberdayakan potensi SDM yang ada, sebanyak 15 (71%) dari 21 jumlah pegawai KPPN Meulaboh berusia 46 tahun keatas. Kondisi tersebut tidak menyurutkan berbagai inovasi yang coba digagas dan direalisasikan dalam menyuguhkan atmosfir pelayanan prima bagi 165 satuan kerja yang harus dilayani.

Lebih mengagumkan, nahkoda dari seluruh awak KPPN Meulaboh, Suparno yang memimpin semangat pembangunan pelayanan prima, akan memasuki masa purna tugas. Dipenghujung masa kerjanya, beliau masih tetap semangat mengabdikan diri pada intitusi.

Dalam membangun transparansi pelayanan, KPPN Meulaboh bekerjasama dengan RRI melakukan siaran on air. Siaran tersebut membahas mekanisme pengelolaan keuangan (APBN) secara interaktif.  Para satuan kerja wilayah KPPN Meulaboh, antusias dengan berpartisipasi aktif dalam acara itu.

Saat Tim Penilai mencoba mengorek keterangan dari para Satker, tanggapan mengenai citra pelayanan KPPN Meulaboh secara positif diberikan. Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh Jaya mengatakan, “Saya berhubungan dengan KPPN dari tahun 1990, saya lihat sekarang sudah berubah 100%!” ujarnya disambut tepuk tangan oleh satuan kerja yang lain, seolah mengaminkan.

Cakupan wilayah kerja KPPN Meulaboh cukup luas, meliputi: Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Jaya, dan Kab. Simeuleu. Jumlah Pagu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sebesar Rp. 532.799.129.000,-, telah terserap sebanyak Rp. 282.651.866.739,- (53.05%) (s.d Agustus 2010, red).

Pelayanan berbasis Website dan SMS Center dikembangkan guna mendongkrak kinerja. Fitur yang tersedia diarahkan  untuk kemudahan satuan kerja dalam pengelolaan keuangan (APBN). Bangunan gedung yang didesain agar nyaman bagi stakeholder memberikan bukti orientasi pada pelayanan public. Semangat tinggi melengkapi profil dari KPPN Meulaboh.

Perjalanan Tim Penilai

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai memerlukan energi ekstra dalam penilaian kali ini. Selain jarak tempuh yang cukup jauh, medan yang dilalui sangat berat. Tsunami yang sempat menghancurkan seluruh wilayah Aceh, turut serta meratakan jalur infrastruktur Banda Aceh – Meulaboh. Rute Banda Aceh ke Meulaboh melalui pantai barat kini lebih panjang dibandingkan sebelum bencana. Menurut papan petunjuk jalan di dekat Lhok Nga, jarak antara Banda Aceh-Meulaboh tertulis 241,5 kilometer. Tetapi kenyataannya banyak jalur alternative tambahan yang dilalui, sehingga jarak Banda Aceh – Meulaboh setelah bencana sekitar 320 kilometer.

Tim penilai yang terdiri dari Kabbag Administrasi Kepegawaian, Ludiro, Kabbag Organisasi dan Tata Laksana, Didyk Choiroel, Kasubdit Pembinaan Kerja BLU, Catur Arianto Widodo, menuju Meulaboh didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NAD. Rombongan mulai menempuh perjalanan pada pukul 18.30 WIB dari Banda Aceh. Tim dibagi dalam dua mobil, yaitu Toyota Hilux dan Kijang Inova. Senja dilalui dengan menyisir pantai Lhoknga dalam keadaan gerimis. Kondisi jalan yang dilalui sepanjang 20km di daerah Lhoknga sangat baik, tidak banyak tikungan yang dilewati.

Beranjak dari Lhoknga, Tim Penilai mulai melintasi jalur Gunung Geurutee yang sangat sempit dan berkelok-kelok. Suasana hutan yang gelap di malam hari menjadi pemandangan sepanjang jalur tersebut.

Sampai di daerah Lamno, ketegangan mulai terasa. Jembatan didaerah tersebut belum selesai diperbaiki, sehingga rombongan Tim Penilai harus melewati rakit kayu melintasi sungai. Rakit kayu itu mengangkut dua mobil beserta seluruh penumpangnya. Tanpa dilengkapi alat keselamatan apapun, rakit dengan kekuatan mesin 4PK menyeberangi sungai. Keadaan serupa harus dialuli sebanyak dua kali.

Selanjutnya, rombongan Tim Penilai mulai menjajal jalan tanah yang belum selesai diberi aspal. Jalur tersebut merupakan pembangunan jalan baru pasca tsunami. Goncangan terasa cukup kuat, karena tak jarang roda mobil harus melalui jalan yang tidak rata bahkan berlubang.

Saat mobil berlari kencang, sering kali rombongan Tim Penilai harus tersentak oleh binatang ternak Sapi yang melintas liar dijalanan. Tentu, keadaan tersebut menambah berat resiko kecelakaan yang terjadi.

Pukul 02.00 WIB dini hari, rombongan Tim Penilai sampai di Meulaboh. Sebuah perjalanan panjang yang melelahkan pun dilalui dengan adrenalin yang tinggi. Tentunya akan menjadi pengalaman berharga bagi seluruh rombongan Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik pada KPPN Non Percontohan, yang hampir seluruhnya baru pertama kali mengunjungi Meulaboh.

Oleh : Novri H.S. Tanjung – Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rakor, Bimbtek, Dan Dialog Interaktif Mengenai Peraturan Perbendaharaan  Dan  Aplikasi Satker Pada Wilayah Kerja KPPN Parepare
Parepare, Perbendaharaan.go.id– Menjaga komitmen funggsi perbendaharaan sebagai pelayan sekaligus guru, mengilhami KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Parepare untuk membuka ruang komunikasi, koordinasi yang baik bagi seluruh Satuan Kerja (satker). Sebagaimana kegiatan rapat koordinasi, bimbingan teknis, dan dialog interaktif mengenai peraturan perbendaharaan dan aplikasi antara KPPN dengan satker, yang dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 September 2010, di Parepare.

Pada kesempatan kali ini, rapat koordinasi dan sosialisasi dikemas berbeda dengan acara  sebelumnya. Kali ini, rapat koordinasi dan sosialisasi lebih dititikberatkan pada dialog Interaktif dengan satuan kerja. Penyamaan persepsi, koordinasi, serta pemecahan masalah yang selama ini muncul menjadi subtansi utama acara.

“Kesempatan kali ini merupakan ajang evaluasi atas pemahaman satker dan review/penyegaran terhadap peraturan maupun aplikasi satker.” Imbuh Kepala KPPN Parepare, Teguh, dalam pengarahannya

Kegiatan  ini mengambil Tema Rapat Koordinasi , Bimbingan Teknis, dan Dialog Interaktif mengenai Peraturan – Peraturan Perbendaharaan  dan Aplikasi Satker. Hadir  sebagai peserta 139 Satuan Kerja wilayah kerja KPPN Parepare yang terdiri atas pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), didampingi oleh dua Operator Instansi tersebut. sehingga secara keseluruhan diikuti oleh  420 orang peserta.

Para peserta sangat antusias terhadap penyelenggaraan acara tersebut. Bahkan, Ruangan Aula yang telah disediakan oleh Panitia tidak mencukupi, karena satuan kerja yang datang rata-rata lebih dari dua orang setiap satker. Adapun teknis pelaksanaan acara dibagi dalam dua gelombang. Gelombang I tanggal 28 September 2010 dihadiri oleh Satuan Kerja yang berasal dari Kabupaten Barru, Enrekang, dan Pinrang. Sedangkan Gelombang II, tanggal 29 September 2010 dihadiri oleh Satuan Kerja yang berasal dari Kabupaten Sidrap dan Kota Parepare.

Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di lingkungan satuan kerja selama ini misalnya : masalah aplikasi GPP dan implikasinya, permasalahan  pengisian LPJ Bendahara, dan yang paling penting adalah masalah akurasi penyusunan perkiraan pencairan dan penyetoran dana serta permasalahan-permasalahan lain yang ada pada Satuan Kerja Kementerian Negara / Lembaga tersebut. Disamping itu juga satker dilatih guna pemantapan praktek untuk mengoperasikan Aplikasi AFS dan Peran, Pengisian LPJ maupun aplikasi GPP.

Pada kesempatan itu pula, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara Kuasa Pengguna Anggaran Satker Kementerian Negara / Lembaga dengan Kepala KPPN Parepare. Pada hari I , dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama ( Pakta Integritas ) secara simbolis antara Kepala KPPN dengan Perwakilan Satuan Kerja yang ada di Wilayah Kab. Barru, Kab. Enrekang, dan Kab. Pinran.  Pada Hari Ke II dilakukan hal yang sama, namun kali ini dilakukan Oleh Perwakilan Satuan Kerja yang ada di Wilayah Kab. Sidrap dan Kota Parepare,

Pakta Integritas tersebut memuat Empat Hal Penting yang menjadi Kesepakatan Bersama antara Satuan Kerja dengan KPPN antara lain : KPPN Parepare dalam Melayani Satuan Kerja berpedoman pada Standard Operating Procedure ( SOP ) KPPN Percontohan, Pelayanan kepada Satuan Kerja mitra KPPN Parepare dilakukan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, tanpa memungut biaya ( zero cost ) dan tidak menerima sesuatu imbalan berupa apapun, Satuan Kerja Mitra KPPN Parepare melakukan proses pencairan dana dengan benar dan cermat, serta Satuan Kerja  Mitra KPPN Parepare tidak akan memberi atau menjanjikan pegawai KPPN Parepare berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh KPPN Parepare.

Atas pelanggaran janji yang dinyatakan dalam Pakta Integritas tersebut, akan bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu pula, pada Kegiatan tersebut, KPPN Parepare juga memberikan Quisioner kepada Satuan Kerja mengenai Pelayanan saat Rekonsiliasi, Memasukkan SPM ke KPPN, dan Pelayanan Pemberian Informasi / Sosialisasi yang selama ini telah dilakukan, hasil dari Quisioner tersebut akan dibuatkan tabulasi guna mengukur tingkat Kepuasan Satker terhadap Pelayanan yang diberikan KPPN selama ini.

Selanjutnya, untuk tahun-tahun kedepan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Satuan Kerja semacam ini akan diselenggarakan secara berkala triwulanan karena Dialog Interaktif merupakan Wujud Nyata Jembatan Komunikasi Antara Satuan Kerja dengan KPPN. Sehingga dapat tercipta iklim komunikasi yang sehat diantara keduanya.

Dilaporkan Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare

Pada pertengahan dan akhir bulan September 2010, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah kehilangan beberapa putera-puteri terbaiknya. Mereka telah berpulang kembali menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Direktorat Jenderal Perbendaharaan pun kehilangan pegawai/ pejabat dan anggota keluarga yang dicintainya.

Pejabat/ pegawai yang meninggal dunia pada bulan September 2010 itu antara lain: 1) Sdr. Yudha Setyawan, pegawai KPPN Medan II, yang meninggal dunia pada tanggal 9 September 2010 karena kecelakaan lalu lintas di Purwakarta saat akan merayakan Idul Fitri 1431 H  di Kebumen; 2) Ibu Warsiati, Kasubbag Kepegawaian Kanwil DJPBN Prov. DI Yogyakarta, yang meninggal dunia karena sakit. Beliau dimakamkan di Purworejo; serta 3) Bapak Drs. Agus Nugroho, Kakanwil DJPBN Prov. Maluku yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 September 2010.

Sedangkan sanak/ keluarga Ditjen Perbendaharaan yang meninggal dunia adalah 1) Ibu mertua Bp. Drs. Hans Henry Hastowo, Kepala Bidang pada Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Utara, yang meninggal pada tanggal 25 September 2010, dan dimakamkan di Tebing Tinggi Sumatera Utara; serta 2) Ny. Berlliani, ibu kandung dari Kabag Umum Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Timur (Ibu R.  M.  Wiwieng Handayaningsih) yang meninggal di Jakarta pada tanggal 26 September 2010, dan di makamkan di Salatiga.

Bapak Drs. Agus Nugroho wafat pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta pada pukul 06.45 WIB, setelah sebelumnya menjalani perawatan di Ambon dan Jakarta.

Almarhum yang lahir di Cilacap pada tanggal 24 September 1953 itu  disemayamkan di rumah duka, Perumahan Griya KENCANA II Blok J no. 25, Cileduk,  Tanggerang, dan disholatkan di Masjid Al Muchsinin, selanjutnya dibawa ke Purwokerto untuk dimakamkan di pemakaman keluarga Kalibogor Purwokerto pada hari Minggu pukul 10.30 WIB.

Melepas jenazah dari rumah duka di Cileduk menuju ke Purwokerto adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Bapak Herry Purnomo, dan hadir pada saat pelepasan jenazah tersebut selain sanak saudara almarhum adalah Bapak Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, para Direktur pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, beberapa Kepala Kanwil DJPBN yang sedang berada di Jakarta, para pejabat eselon III dan staf, serta masyarakat di sekitar rumah duka. Untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan duka mendalam seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan, iring-iringan jenazah menuju Purwokerto yang menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam dikawal oleh beberapa staf Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sedangkan untuk pelepasan jenazah dan prosesi pemakaman di Purwokerto dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Bapak K. A. Badaruddin mewakili Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kanwil DJPB Prov Jawa Tengah Bapak Minto Widodo, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Yogyakarta Bapak Rudy Widodo, rekan-rekan KPPN Purwokerto, KPPN Cilacap, KPPN Banjar Negara, KPPN Purworedjo, dan KPPN Tegal, serta paguyuban para pensiunan Ditjen Anggaran/ Perbendaharaan yang berdomisili di Purwokerto di bawah koordinasi Bapak Drs.Tuswadi.

Karangan bunga duka cita yang diterima antara lain dari Menteri Keuangan RI, Wakil Menteri Keuangan RI, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Pengurus Dharma Wanita Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, dan para Kepala KPPN dari berbagai penjuru tanah air.

Kehadiran para pelayat dan banyaknya karangan bunga tersebut, menunjukkan betapa rasa kekeluargaan, kepedulian, dan kebersamaan dari para pejabat/      pegawai/ pensiunan di lingkup Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan masih patut dibanggakan dan perlu dipertahankan di masa-masa mendatang, sebagaimana arahan  Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan.      

Almarhum mulai bertugas di KPPN Purwokerto pada tahun 1975, kemudian dipromosikan sebagai Kepala Seksi pada KPPN Rantau Prapat, KTUA Medan II, Dit TUA, Dit PA, selanjutnya dipromosikan sebagai Kepala KPPN Muara Bungo, KPPN Kotabumi, Kepala Bidang pada Kanwil DJPBN Pangkal Pinang, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPBN Surabaya, Kepala KPPN Bogor, dan terakhir ditugaskan sebagai Kepala Kanwil DJPBN Prov, Gorontalo dan Kepala Kanwil DJPBN Prov. Maluku. Beliau adalah pejabat/ pegawai yang patut diteladani dan dibanggakan. Almarhum tekun dalam bekerja, bertanggung jawab, dan selalu siap ditempatkan di mana pun ditugaskan.

Sebagai sahabat dan rekan sekerja, marilah kita mendoakan agar arwah dari almarhum/ almarhumah dapat diterima dii sisi Allah SWT. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Akhirnya, rasa kekeluargaan, kepedulian, dan kebersamaan dari para pejabat/ pegawai Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia dapat terus terpupuk dan dipertahankan. Amin.

Liputan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada KPPN Non Percontohan Tahun 2010
Sintang, perbendaharaan.go.id - Tanggapan positif mengenai pelayanan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), saat ini tidak hanya didominasi oleh KPPN Percontohan. Pembenahan berbagai aspek pada KPPN non Percontohan, telah cukup mendongkrak kinerja KPPN di berbagai penjuru negeri.

Ketika perwakilan satker diminta menyampaikan keluhan dan kekurangan mengenai pelayanan KPPN Sintang oleh Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik dari Kantor Pusat, Pejabat Bandara Udara Susilo Kabupaten Sintang, menyampaikan,  “Kalau kami diminta mencari kelemahannya, sulit buat kami. Nanti kami menjadi fitnah!” Puji beliau dengan santai, dalam acara Penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada KPPN Non Percontohan Tahun 2010, Jumat (24/9), di aula KPPN Sintang.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Sintang, Heru Kutanto mempersentasikan profil KPPN Sintang. Selain penerapan SOP (Standard Operating Procedure)  KPPN Percontohan, pelayanan berbasis website menjadi layanan unggulan dari KPPN Sintang. Untuk itu, pelayanan yang lebih baik menjadi opini umum dari testimoni satker wilayah kerja KPPN Sintang. Mereka selama ini cukup puas dengan pelayanan yang disajikan.

Tim Penilai menempuh perjalanan darat yang cukup melelahkan, dengan waktu tempuh sembilan jam dari Pontianak menuju Sintang. Ditambah medan  perjalanan yang cukup berat, menyisir sungai Kapuas, Tim Penilai  memberikan apresiasi atas kondisi KPPN Sintang.

Gedung KPPN Sintang dengan model minimalis modern cukup terlihat megah diantara gedung-gedung pemerintahan disekitarnya. Dengan penerapan SOP KPPN Percontohan, KPPN Sintang tidak hanya berubah secara fisik, melainkan secara sistem prosedural telah berorientasi pada pelayanan publik.

KPPN Sintang merupakan salah satu dari sepuluh nominator KPPN Non Percontohan dengan pelayanan publik terbaik. Sebelumnya, seluruh KPPN non percontohan telah diseleksi administrasi secara berjenjang mulai dari Kanwil masing-masing.

Kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada KPPN Non Percontohan Tahun 2010 dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di Ditjen Perbendaharaan. Dimana, pada saat ini KPPN non Percontohan telah menerapkan SOP KPPN Percontohan.

Menurut Ketua Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik KPPN Non Percontohan Tahun 2010, Didyk Choiroel, kegiatan ini diadakan sebagai salah satu apresiasi dari upaya KPPN Non Percontohan dalam melakukan berbagai inovasi. Secara tidak langsung, kegiatan tersebut dapat membangun iklim kompetisi, sehingga akan terjadi persaingan positif diantara seluruh KPPN.

Sepuluh nominator KPPN Non Percontohan dengan pelayanan public terbaik yaitu, KPPN Meulaboh, KPPN Dumai, KPPN Klaten, KPPN Blitar, KPPN Sintang, KPPN Sampit, KPPN Sumbawa Besar, KPPN Atambua, KPPN Luwuk, dan KPPN Marisa.

Tim Penilai akan terjun bergiliran pada setiap KPPN untuk melakukan penilaian. Secara umum penilaian berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2010 tentang tata cara penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di lingkungan Kementerian Keuangan.  

Sepuluh KPPN nominator akan bersaing dalam memberikan layanan unggulan terbaiknya. Kriteria penilaian terdiri dari visi dan misi, sistem prosedur pelayanan,  sumber daya manusia,  sarana dan prasarana, serta kinerja pelayanan.

Oleh: Novri H.S. Tanjung – Media Center Ditjen Perbendaharaan