Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua
Serui, perbendaharaan.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono, tiba di Bandara Soejarwo Condronegoro Serui, di suasana pagi yang masih berkabut, Sabtu 26 Juni 2010. Kunjungan tersebut dalam rangka kunjungan kerja di KPPN Serui. Bjardianto Pudjiono datang bersama rombongan diantaranya, Kepala Bidang Aklap, Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan dan beberapa staff Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Rombongan disambut oleh Kepala KPPN Serui, Didik Muryadi, beserta para pegawai. Rombongan kemudian menuju ke KPPN Serui untuk melaksanakan acara inti.

Kunjungan kerja Kepala Kanwil bertujuan untuk mensosialisasikan Penerapan System Operating Procedure (SOP) KPPN percontohan pada KPPN Serui terkait rencana KPPN Serui yang akan diikutkan lomba Penilaian KPPN Non Percontohan Tingkat Nasional. Dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil menyampaikan arahan berupa perlunya penyempurnaan Lay Out di Front Office untuk mengoptimalkan pelayanan kepada satker. Kemudian Beliau juga menegasakan larangan bagi pegawai KPPN untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari satker atas pelayanan yang diberikan (larangan gratifikasi).

Selain acara sosialisasi, Beliau beserta rombongan juga menyempatkan diri meninjau bangunan gedung dan lingkungan KPPN Serui yang rusak akibat gempa. Setelah meninjau gedung KPPN, rombongan meluncur ke kompleks rumah dinas KPPN dan meninjau tingkat kerusakan beberapa rumah dinas yang ada.

Di penghujung acara, Kepala Kanwil memberikan santunan untuk meringankan beban fisik maupun psikologis para pegawai KPPN Serui. Beliau juga memberi nasehat agar para pegawai KPPN Serui tetap bekerja dengan baik pasca gempa yang sempat membuat trauma sebagian pegawai KPPN Serui.

Dengan adanya kunjungan kerja tersebut diharapkan bisa menambah pemahaman dan meningkatkan motivasi para pegawai untuk bekerja lebih baik dalam mengimplementasikan SOP KPPN percontohan dan bisa mempercepat pemulihan kondisi psikis para pegawai pasca tragedi gempa Serui.

Oleh : Kontributor KPPN Serui

Liputan Pertemuan Kanwil Ditjen PBN Provinsi Maluku Utara dan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan dengan Kantor-kantor Cabang Perbankan di Wilayah Provinsi Maluku Utara
Ternate, perbendaharaan.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara dan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan menggandeng Perbankan di Wilayah Provinsi Maluku Utara membentuk Forum Komunikasi Keuangan dan Perbankan (FKKP) di Wilayah Maluku Utara. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengamanan dan ketertiban penerimaan negara.

Belajar atas kasus pemalsuan bukti  penyetoran pajak yang ditemukan di Surabaya beberapa waktu lalu,  Kanwil Ditjen PBN Provinsi Maluku Utara telah menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh pimpinan kantor vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan Prov. Malut (Pajak,Bea Cukai dan DJKN) serta pimpinan semua kantor-kantor Cabang Perbankan ( Bank Indonesia, Bank-Bank Pemerintah & Swasta) termasuk Kantor Pos pada tanggal 6 Mei 2010.

Dalam pertemuan tersebut Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi  Maluku Utara, Hendro Baskoro menyampaikan arahannya bahwa dalam rangka meningkatkan pengamanan dan ketertiban penerimaan negara, maka dipandang perlu untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dilingkungan instansi Kementerian Keuangan dan Perbankan, sekaligus sebagai langkah monitoring dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan Perdirjen Perbendaharaan No.Per-30/PB/2009 tanggal 30 Juni 2009  dan Kontrak Jasa Layanan Perbankan  sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi antara Dirjen Perbendaharaan dengan masing-masing Direktur Utama Bank-Bank Pemerintah/Swasta yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2009.

Lebih lanjut beliau menjelaskan mengenai mekanisme penerimaan negara melalui bank-bank persepsi/kantor pos untuk selanjutnya dilimpahkan ke Bank Indonesia Cabang Ternate, sehingga diharapkan tidak terjadinya keterlambatan pelimpahan penerimaan negara  yang pada akhirnya dapat mengakibatkan timbulnya sanksi berupa denda keterlambatan. Hal tersebut perlu  disampaikan mengingat secara geografis Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan sehingga masalah komunikasi dan transportasi menjadi hambatan utama yang sering dijumpai apalagi ditambah dengan adanya pemadaman listrik yang sering terjadi di hampir semua kota dan kabupaten di wilayah Maluku Utara. Oleh karena itu kepada semua pimpinan bank-bank persepsi/kantor pos diminta untuk selalu sering melakukan koordinasi dengan pihak Bank Indonesia Cabang Ternate.  

Disamping itu, diingatkan juga kepada masing-masing pimpinan bank persepsi dan kantor pos diminta agar para petugasnya yang berada di loket penerimaan negara untuk selalu meningkatkan ketelitian, ketertiban dan kebenaran pengisian atas surat-surat setoran ( SSP,SSBP,SSBP maupun SSPCP) dan menyampaikan speciment tanda tangan para petugasnya kepada KPPN di wilayah kerjanya termasuk apabila terjadi pergantian petugas loket penerimaan.

Terhadap minimnya penyediaan surat-surat setoran tersebut pada masing-masing bank persepsi/kantor pos persepsi, diminta agar masing-masing  bank-bank persepsi/kantor pos melakukan koordinasi dengan KPP untuk blanko SSP dan dengan   KPPN untuk blanko SSBP atau SSPB serta KPBC untuk blanko SSPCP.

Hendro Baskoro juga menginstruksikan kepada semua KPPN di wilayah kerjanya agar selalu sering  menyampaikan informasi kepada semua bank-bank persepsi/kantor pos  mengenai ketentuan di bidang penerimaan negara khususnya kelengkapan dan kebenaran dalam pengisian surat-surat setoran, seperti pengisian K/L, jenis penerimaan,akun, nama petugas penerima dan sebagainya. Dengan demikian, dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain kelengkapan dan kebenaran pengisian surat-surat  setoran  tersebut  yang harus diperhatikan, beliau juga mengingatkan akan perlunya pengamanan data base di masing-masing bank/pos persepsi, di KPPN maupun di instansi-instansi  Kementerian Keuangan  terkait (DJP,DJBC maupun DJKN).

Selanjutnya dalam pertemuan tersebut juga disampaikan informasi oleh Kepala KPP Ternate maupun beberapa pimpinan cabang bank pemerintah/swasta/kantor pos di Ternate  mengenai  hambatan di sejumlah daerah kabupaten-kabupaten yang belum tersedia Bank Pemerintah/Swasta selaku bank persepsi maupun kantor pos persepsi  sehingga masih dijumpai para wajib pajak/wajib setor/wajib bayar  melakukan penyetoran di kota Ternate yang notabene harus ditempuh dalam waktu 8 sampai 10 jam perjalanan darat/laut. Terhadap hal itu, Hendro Bakoro telah menanggapinya dan  akan menjadi perhatian dan masukan untuk diteruskan ke Kantor Pusat Ditjen PBN.

Akhirnya dalam pertemuan tersebut disepakati bersama bahwa dalam pertemuan berikutnya diagendakan untuk membentuk  Forum Komunikasi Keuangan dan Perbankan (FKKP) di wilayah provinsi Maluku Utara dengan mengundang BPK Perwakilan Provinsi Malut, yang nantinya FKKP secara periodik akan  melakukan koordinasi,  monitoring dan evaluasi di bidang keuangan dan perbankan sehingga diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan keuangan dan perbankan di wilayah provinsi Malut serta  masing-masing pihak yang berkepentingan dapat memahami akan tugas-tugasnya dalam rangka peningkatan pengamanan dan ketertiban penerimaan negara.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara.

Liputan Raker KPPN Manado Dengan Bank/Pos Persepsi
Manado, perbendaharaan.go.id - KPPN Manado untuk pertama kalinya menggelar rapat kerja dengan mitra kerja bank/pos persepsi, Kamis, (17/6). Bertempat di Gedung Keuangan Negara Manado lantai 1 itu, tepat pukul 09.00 WITA Rapat Kerja dimulai.

Pada kesempatan pertama, Kepala KPPN Manado, Irwan Tjan melaporkan  bahwa acara ini sangat penting  dilaksanakan, mengingat  selain fungsi pelaksanaan anggaran melalui penerbitan SP2D oleh KPPN, Penerimaan melalui Bank/Pos persepsi juga harus diadministrasikan dengan sebaik-baiknya.

Aturan main pun sudah disepakati dalam perjanjian jasa pelayanan perbankan/pos persepsi yang menjadi salah satu materi rapat kerja ini.  Irwan Tjan melaporkan bahwa tujuan Raker ini adalah untuk memberikan gambaran teknis pelaksanaan TSA Penerimaan Negara kepada Bank-Bank Persepsi dan menyamakan persepsi terhadap Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Bank Persepsi, untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan, keterlambatan pelimpahan dan keterlambatan penyampaian laporan harian. Acara ini dihadiri 14 Bank Persepsi dan Kantor Pos, yang diwakili oleh kepala seksi/supervisor dan operator yang menangani langsung penerimaan Negara pada bank/pos persepsi.

Acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Manado, Iskandar, yang baru bulan Juni ini mulai bertugas di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Manado, menggantikan Hasudungan Siregar. Dalam sambutannya disampaikan bahwa forum koordinasi ini sangat penting dimana penerimaan Negara dilakukan oleh sektor perbankan yang memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengkoleksi penerimaan Negara. Bapak Iskandar menambahkan bahwa jika penerimaan Negara berjalan dengan baik maka penyelenggaraan Negara akan berjalan dengan baik pula. Beliau berpesan agar koordinasi antara KPPN dengan bank/pos persepsi semakin diperkuat.

Materi rapat kerja ini meliputi Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan/Pos sebagai Bank/Pos Persepsi, Modul Penerimaan Negara (MPN) dan Mekanisme Treasury Singgle Account  (TSA) Penerimaan dan Sistem Pelaporan Bank/Pos Persepsi ke KPPN.

Tampil sebagai penyaji pertama Kepala Seksi Bank dan Giro Pos, Joko Supriyanto menyampaikan materi Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan. Joko mengungkapkan bahwa selama ini masih terdapat kendala dalam pelaporan Bank/Pos ke KPPN dalam hal kelengkapan dokumen maupun ketepatan waktu, dan juga beberapa bank terpaksa dikenakan denda karena terlambat melimpahkan penerimaan Negara ke Bank Indonesia. Hal ini terjadi antara lain karena Kantor Cabang Bank/Pos belum sepenuhnya mengetahui kewajiban yang  tertuang dalam Naskah perjanjian tersebut. Dalam acara tersebut dibagikan buku naskah perjanjian kepada masing-masing bank/pos persepsi mitra kerja KPPN Manado beserta peraturan terkait operasional penerimaan negara dalam bentuk CD.

Pada sesi pertama ini Joko memaparkan secara detil hak dan Kewajiban Bank/Pos Persepsi. Kewajiban Bank/Pos Persepsi antara lain membuka loket pada jam buka kas dan melaporkan LHP ke KPPN selambat-lambatnya jam 9.00 hari kerja berikutnya. Sesuai dengan laporan monitoring oleh Kanwil DJPBN Manado terdapat beberapa bank yang menutup loket sebelum jam 15.00. Setelah raker ini KPPN Manado mengharapkan kewajiban yang sudah tertuang dalam perjanjian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar penerimaan Negara dapat ditingkatkan.

Terkait dengan MPN dan TSA Penerimaan pada sesi 2 dipaparkan  oleh Kartono dan M. Ricky, yang menyampaikan bahwa sahnya penerimaan negara saat ini adalah ditandai dengan validasi penerimaan Negara dengan adanya Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank/Pos (NTB/NTP). Saat ini masih terdapat Bank BPD yang merekam penerimaan dari Pemda secara kolektif, sehinga NTPN dan NTB tidak tergambar dalam    SSP. Hal ini merugikan Bank dan Wajib Pajak. Bank rugi karena tidak mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan jumlah SSP yang diterima, sedangkan WP kesulitan membuktikan pajak yang disetor ke KPP yang meminta NTB dan NTPN. KPPN sendiri telah melakukan pendekatan secara persuasif kepada pimpinan bank yang bersangkutan untuk meningkatkan pelayanan penerimaan negara ini dengan cara merekam penerimaan per lembar setoran, namun pihak bank masih memiliki beberapa kendala.

Sesi terakhir dipaparkan pelaporan Bank/pos persepsi ke KPPN oleh Sri Haryadi dan Surohman. Pada sesi ini disampaikan evaluasi ketepatan waktu pelaporan. Dari 15 bank/pos persepsi, BRI Tondano yang sering terlambat menyampaikan laporan, hal ini dikarenakan Jarak Tondano ke Manado perlu waktu kurang lebih 1 jam. Dari kelengkapan berkas laporan rata-rata Bank/Pos persepsi tidak menyampaikan nota debet/kredit dan rekening koran harian, padahal diwajibkan sesuai dengan perjanjian.

Rapat kerja  diwarnai dengan diskusi interaktif dengan seluruh peserta terkait dengan operasional bank/pos persepsi, berkaitan dengan pelayanan, imbalan jasa dan pengembalian kelebihan pelimpahan dari KPPN, apalagi saat dilakukan  evaluasi pelayanan selama ini. 

KPPN Manado berencana acara rapat kerja tahunan bidang penerimaan ini akan dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan bank/pos persepsi, Kantor pelayanan Pajak, Bea Cukai, KPKNL dan Satker yang mempunyai PNBP cukup besar. 

Acara ditutup Kasi Bank dan Giro Pos mewakili kepala KPPN pukul 12.30, dengan harapan rapat kerja ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak dan kerjasama semakin meningkat sebagaimana prinsip orang Manado, yaitu “torang samua basudara”.

Oleh : Kontributor Manado (Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.).

Liputan GKM (Gugus Kendali Mutu) KPPN Pangkalan Bun
Pangkalan Bun, perbendaharaan.go.id - Merubah mindset memang tidak mudah. Hal itu diakui oleh Kepala Bank Mandiri Cabang Pangkalan Bun, Antonius Rudy, ketika menjadi Narasumber GKM KPPN Pangkalan Bun dengan tema ‘Service Excelent’. “Bank Mandiri merupakan merger empat bank pemerintah dengan mindset lama” kata Pak Anton, sapaan akrabnya. “Membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk internalisasi nilai-nilai secara continue agar mampu mengubah sikap dan perilaku karyawan Bank Mandiri” kata Pak Anton menceritakan pengalamannya,  “Sikap dan perilaku itulah yang membentuk citra positif di mata customer” tambahnya di acara yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 19 Juni 2010 di Aula Hotel Mahkota Pangkalan Bun.

Meskipun telah berhasil menjadi Best Bank Service Excelent tahun 2007, 2008, dan 2009, akan tetapi service excelent Bank Mandiri masih terus berproses, “Service Excelent tidaklah stagnan, harus ada imbal balik dari customer” ujar Pak Anton, “Kritik dan saran dari customer sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar menjadi lebih baik lagi” jelasnya.

Sementara itu sebagai Narasumber kedua, Service Quality Officer Bank Mandiri Area Palangka Raya, Rahayu Prawesti, menjelaskan baboon standar pelayanan Bank Mandiri, mulai dari cara bersikap ketika melayani customer, menanggapi keluhan, standar berpakaian karyawan,  dan tidak ketinggalan menjelaskan senyum khas Bank Mandiri yakni senyum dua dua tujuh (dua centi ke kiri, dua centi ke kanan, dan tujuh detik lamanya). Di samping itu, perempuan muda yang biasa disapa Mba Hesti ini menekekankan bahwa untuk mendapatkan kepuasan customer pelayanan itu harus bagus dan cepat, “Tidak boleh hanya salah satunya, bagus tapi lama atau cepat tapi tidak bagus” ungkapnya.

Service Endurance atau ketahanan pelayanan adalah sikap mental yang harus dimiliki oleh karyawan yang ditugaskan di frotliner. “Meski kita telah melayani customer seharian, meski kita telah banyak menjelaskan complain yang diajukan, apabila masih ada customer yang datang maka kita harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik” cetus Mba Hesti memotivasi seluruh pegawai KPPN Pangkalan Bun.

Pada sesi tanya jawab, Arif Bakhri, Kepala Seksi Vera KPPN Pangkalan Bun,  mengungkapkan bahwa hambatan bagi KPPN untuk meningkatkan pelayanan adalah tidak adanya persaingan, bagus atau tidak pelayanan KPPN, bendahara satker tetap akan datang ke KPPN untuk mengajukan SPM, operator SAKPA juga tetap datang tiap bulan untuk rekonsiliasi laporan keuangan satker. Menanggapi pertanyaan tersebut Pak Anton mengatakan bahwa kita harus membuang hal-hal yang membuat kita tidak mau merubah mindset. Sedangkan Mba Hesti mengutip kata bijak “Customer datang bukan untuk menginterupsi pekerjaan kita, tapi merekalah yang memberi pekerjaan pada kita” kutipnya menganalogikan.

Menjawab pertanyaan dari Alexander Budi, Kepala Seksi Perbendaharaan, yang menanyakan cara menghadapi customer yang complain dengan emosi, Anton memberikan tips sebagai berikut : pertama; anggap dia marah ke perusahaan, bukan ke kita, kedua; mendengarkan keluhannya sampai selesai, ketiga; berempati dan mengambil simpati dengan tetap bersikap sebaik mungkin.

“Peraturan dan pelayanan harus seimbang” tegas Anton ketika menanggapi pertanyaan mana yang lebih didahulukan diantara keduanya. Pelayanan yang memuaskan tidak boleh mengabaikan peraturan yang berlaku, begitu pula sebaliknya ketika menjalankan peraturan kita tidak boleh meniadakan kesan pelayanan yang memuaskan. Kuncinya adalah komunikasi yaitu dengan penyampaian yang jelas dan ramah agar ketentuan yang kita pegang diterima dengan baik oleh customer.

Menutup GKM, Kepala KPPN Pangkalan Bun, Pak Dwinanto berharap agar seluruh pegawai dapat mengambil manfaat dari GKM tersebut dengan meningkatkan pelayanan  KPPN Pangkalan Bun. Pak Dwinanto juga berpesan “Jangan jadikan pelayanan prima sebagai kewajiban, tetapi jadikan sebagai kebutuhan” pungkasnya.

Oleh : Muchammad Nuh - Kontributor KPPN Pangkalan Bun

Launching Penerapan SOP KPPN Percontohan pada KPPN Tarakan
Tarakan, perbendaharaan.go.id - Image yang melekat selama ini tentang birokrasi adalah pelayanan yang lambat, berbelit, tidak transparan bahkan adanya pungutan tidak resmi. Opini yang selama ini terbentuk dalam pemberitaan-pemberitaan di media massa terkadang menampilkan berita kurang berimbang. Namun, hal tersebut tidak akan mempengaruhi jalannya proses reformasi birokrasi pada jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pelayanan yang cepat dan akurat, sederhana dan transparan serta tanpa pungutan, dalam rangka mendorong terciptanya tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) terus dilakukan. Pada tanggal 15 Juni 2010 telah dilakukan Launching Penerapan SOP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan pada KPPN Tarakan. Acara dilaksanakan di Gedung KPPN Tarakan, ditandai dengan penekanan tombol sirene bersama oleh Walikota Tarakan, Udin Hianggio, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, Abdulah Nanung, dan Kepala KPPN Tarakan, Anwar.

Hadir pada acara launching tersebut Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua DPRD Tarakan, Ketua Gapensi/Kadin, para Pimpinan Bank/Pos Mitra Kerja KPPN Tarakan serta para stakeholder/Kuasa Pengguna Anggaran diwilayah pembayaran KPPN Tarakan. Dalam acara tersebut diperkenalkan lebih jauh lagi mengenai SOP KPPN Percontohan pada KPPN Tarakan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, Abdulah Nanung, menegaskan bahwa kebijakan pembentukan KPPN Percontohan merupakan bukti keseriusan Pemerintah khususnya Departemen Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan langkah nyata dalam melakukan reformasi birokrasi dan mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, akuntabel dan bersih.
"Sasarannya adalah mengubah pelayanan bentuk konvensional menjadi pelayanan prima (excellent service) yaitu percepatan proses pencairan dana dari SPM (Surat Perintah Membayar) menjadi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang semula prosesnya memakan waktu 1 hari, kini cukup menunggu 1 (satu) jam saja", demikian Ujar Abdulah Nanung.

KPPN Tarakan juga menyederhanakan bussines process berupa pelayanan satu pintu (one stop service) yang ditunjang oleh perangkat IT yang terkoneksi dan terintegrasi pada setiap proses pencairan dana atau penyelesaian SP2D. Hal ini jelas akan berimbas pada percepatan penyerapan APBN, sehingga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Tarakan akan meningkat. Aspek lainnya yang hendak dicapai adalah terbangunnya budaya layanan kerja yang cepat, tepat, akurat dan transparan serta dilandasi integritas moral yang mulia, bersih, dan ramah pada setiap aparatur negara di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dengan launching KPPN Tarakan dalam menerapkan SOP KPPN Percontohan, diharapkan akan menjadi langkah nyata untuk pelayanan publik prima sesuai dengan motto KPPN Tarakan “PELAYANAN PRIMA ADALAH TUJUAN UTAMA KAMI”

Oleh : Kontributor Tarakan

Gorontalo, perbendaharaan.go.id - Terobosan dan inovasi terus diupayakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, menuju target opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Tahun 2011. Target tersebut didasari kontrak kinerja para menteri/pimpinan lembaga dengan Presiden.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo berusaha melakukan sinergi dengan satuan kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Gorontalo, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan membentuk Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 138/13/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W) Sektor Pertanian di Provinsi Gorontalo. Sosialisasi SK tersebut dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan instansi vertikal dan SKPD pengelola Dana Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan sektor pertanian dilakukan pada tanggal 16 Juni 2010 di Aula KPPN Gotontalo.

Pembentukan Sekretariat UAPPA/B-W yang berlokasi di BPTP Gorontalo dimaksudkan untuk mengkordinasi, monitoring dan mencari solusi atas implementasi Sistem Akuntansi Instansi, sehingga laporan keuangan keuangan seluruh instansi vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna dana dekonsentrasi/tugas pembantuan Kementerian Pertanian se-Provinsi Gorontalo berkualitas dan disampaikan ke eselon-1 Kementerian Pertanian dengan tepat waktu.

Pada acara sosialisasi tersebut, Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo memberikan sambutan yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum sebagai Pjs. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Drs. Ari Iman Sugoro, menekankan agar Kementerian Pertanian dan SKPD menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan. Beliau menghimbau agar satker meningkatkan kualitas laporan keungannya karena laporan keuangan satker tersebut pada akhirnya mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang akan diserahkan Pemrintah kepada DPR.

Sosialisasi dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Drs. Idris Rahim, M.M., yang dihadiri seluruh Kepala Dinas/Badan/Satker dan 80 (delapan puluh) petugas SAI pengelola dana dekonsentrasi/tugas pembantuan Kementerian Pertanian se-Provinsi Gorontalo. Dalam sambutannya Drs. Idris Rahim MM menyampaikan bahwa dana APBN untuk pemerintah daerah se-Provinsi Gorontalo sangat besar jumlahnya dan berperan penting dalam mendorong pembangunan di Provinsi Gorontalo, oleh sebab itu dana terseut harus digunakan dengan efektif, efisien, transparan dan bertanggungtjawab sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai. Dana APBN merupakan dana rakyat, oleh sebab itu penggunaan dana tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui laporan keuangan.

Pembentukan Sekretariat UAPPA/B-W ini merupakan salah satu langkah strategis untuk lebih mempercepat penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Seluruh Instansi vertikal pertanian dan SKPD pengguna anggaran Kementerian Pertanian benar-benar dapat berperan aktif dan memanfaatkan Sekretariat UAPPA-W ini untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Edward U.P Nainggolan, Ak, M.Ak, menyampaikan materi mekanisme penyusunan, penyampaian dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan. Edward menyampaikan bahwa hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA. 2009 oleh Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari LKPP periode tahun anggaran 2004 sampai dengan 2008. Beliau memberikan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyusun laporan yang berkualitas yaitu melakukan analisis atas data input, proses akuntansi yang baik dan benar serta melakukan analisis atas output laporan sebelum dikirim ke unit akuntansi yang lebih tinggi. Beliau juga menekankan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo akan terus mendorong dan membantu satker untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu, memberikan penghargaan (reward) setiap tahun bagi satker atau pemerintah daerah yang Laporan Keuangannya baik dan sekaligus juga akan memberikan sanksi bagi satker yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 19/PB/2008. Kanwil Ditjen Perbendaharaan siap melayani satker untuk membenahi laporan keuangannya dengan cepat, tepat dan tanpa biaya.

Di sesi akhir sosialisasi Kepala Bidang Akuntansi Biro Perlengkapan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Drs. Syafrudin menyampaikan secara detil beberapa kelemahan terhadap pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2009 yang telah diperiksa BPK, diantaranya banyak SKPD pengguna dana dekonsenterasi/tugas pembantuan belum menyetorkan Uang Persedian tepat waktu serta terdapatnya Barang Milik Negara yang belum dibukukan dengan benar. Oleh sebab itu beliau menghimbau agar SKPD pengguna dana dekonsentrasi/tugas pembantuan lebih memperhatikan hal tersebut dan senantiasa berkoordinasi dengan Kanwil XXVI DJPBN Gorontalo dalam impelementasi Sistem akuntansi Instansi terutama jika terdapat permasalahan akuntansi dan pelaporan.


Oleh : Yovi Candra - Kontributor Gorontalo

Liputan Launching Website Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara
Ternate, pebendaharaan.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara meluncurkan website resmi www.kanwildjpbn-malut.net, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010. Website ini bertujuan untuk mendukung layanan unggulan yaitu untuk menyediakan layanan, informasi, monitoring dan sarana komunikasi efektif bagi stakeholders.

Dalam acara peluncurannya, hadir mitra kerja/UAPPA-W di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara beserta Kepala KPPN Ternate. Dalam sambutannya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Ternate, Hendro Baskoro memaparkan tentang layanan unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang akan segera diterapkan. Beliau juga menjelaskan tentang layout, fasilitas, prosedur, waktu penyelesaian, service excellent dan janji layanan unggulan.

Seluruh mitra kerja diharapkan bisa membantu untuk mewujudkan layanan yang bebas gratifikasi. Untuk mendukung semua itu kehadiran website Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Ternate mempunyai peranan yang cukup penting sebagai sarana komunikasi dan informasi yang dibutuhkan semua stakeholders.

Selanjutnya, Kepala Bidang AKLAP, Andri Ristanto, menyampaikan pemaparan tentang tentang tujuan dari website, konsep website dan fitur-fitur yang ada di website. Konsep dari website ini adalah pemberian layanan dan informasi yang efektif dan efisien kepada satuan kerja mitra kerja. Hal ini mengingat kondisi geografis Propinsi Maluku Utara yang berupa kepulauan, mitra kerja  di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Ternate tentu sangat membutuhkan sarana layanan, informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien baik berupa rekonsiliasi secara elektronik (e-rekon), konsultasi, penyampaian informasi maupun untuk mengunduh (download)  peraturan dan aplikasi terbaru.

Dengan demikian diharapkan website ini mampu mendukung layanan unggulan yang segera akan diterapkan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara

Pekalongan, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk kali kedua, KPPN Pekalongan mengadakan up-grade bagi pegawainya berupa kajian motivasi dan semangat kerja pada tanggal 03 Juni 2010.

KPPN Pekalongan yang sejak 25 November 2009 telah mendeklarasikan penerapan SOP (Standar Operating Procedure) KPPN Percontohan yang juga ditandai adanya Pakta Integritas, berupaya, senantiasa mengembangkan kompetensi para pegawainya dalam segala aspek. Untuk itu, narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini merupakan seorang dokter spesialis kejiwaan yang bertujuan memberikan pencerahan dan penyegaran dalam rangka menunjang kinerja.

Dengan dikomandani Kepala KPPN Pekalongan, I.Suyatno, Up-grade ini sendiri merupakan hal rutin yang selalu dilaksanakan setiap akhir bulan berupa siraman ruhani pembinaan mental (bintal).

Adalah dr. Woroasih dari Rumah Sakit Jiwa dr.Amino Gondo Hutomo Semarang menyampaikan materi berupa seluk beluk tentang stress, faktor pemacu dan pemicu stress, dampak stress, upaya pengendalian stress sebagai kawan dan bukan sebagai lawan, dan sebagainya. Manajemen stress akan mempengaruhi kinerja seorang pegawai, mengingat reformasi birokrasi dengan mind set yang baru, otomatis sumber daya manusia yang ada di dalamnya pun harus beradaptasi atas perubahan yang terjadi sehingga dapat mengubah persepsi (pola pikir) dan akhirnya berpengaruh pada kualitas pelayanan terhadap para customers, seperti satuan kerja, mitra bank, dan sebagainya pemangku kepentingan. Kajian motivasi ini sangat bermanfaat bagi perbaikan dan penyegaran kinerja. Kami berharap semoga keberlangsungan reformasi di kota batik tetap eksis sebagaimana motto kami KPPN Pekalongan, layanan pasti.. sepenuh hati..

*) BATIK (Birokrasi – Aman – Tanpa biaya pelayanannya – Inisiatif – Komunikatif)
Oleh : Kontributor KPPN Pekalongan