Merauke, perbendaharaan.go.id – Perencanaan merupakan suatu strategi manajemen kas yang dilaksanakan Bendahara Umum Negara guna memastikan negara selalu memiliki kas yang cukup. Namun masih banyak satuan kerja yang belum memahaminya. Indikasinya, dari tahun ke tahun, penyerapan anggaran selalu menumpuk di akhir tahun. Fenomena ini tentu tidak sejalan dengan semangat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas. Oleh karenanya, KPPN Merauke merasa perlu untuk melakukan sosialisasi kepada satker-satker yang dilayaninya. “Dengan sosialisasi ini, diharapkan satker dapat memahami manajemen kas dengan baik,” kata Puji Ardi Susatyo Achmadi, Kepala KPPN Merauke. “Agar mereka mengetahui berapa dana yang akan dibelanjakan dan mengetahui sisa lebih dana yang direncanakan,” lanjutnya di hadapan peserta sosialisasi Perencanaan Kas 21 – 21 April 2010 di Aula KPPN Merauke.

Perencanaan kas sudah dimulai sejak tahun 2006 dengan nama Cash Forecasting. Setiap Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikannya kepada KPPN. Penyampaian Cash Forecasting ini dilakukan pada minggu pertama sebelum bulan berkenaan. Untuk memudahkan satuan kerja dalam merencanakan penarikan dana, Ditjen Perbendaharaan meluncurkan aplikasi perencanaan kas yang diberi nama Aplikasi PERAN, medio tahun 2008.

Sosialisasi yang dilaksanakan tanggal 21 dan 22 April 2010 di Aula KPPN Merauke ini diikuti oleh 80 satker termasuk satker perangkat daerah. Kegiatan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dihadiri 40 satker  dengan kode kewenangan Kantor Daerah (KD) dan Kantor Pusat (KP). Tahap kedua  diikuti 40 satker dengan kode kewenangnan Dana Dekonsentrasi (DK), Tugas Perbantuan (TP) dan Kantor Urusan Bersama (BUK). Pembagian tersebut bertujuan agar acara dapat berjalan efektif.

Dalam paparannya, Puji Ardi SA mengatakan bahwa Menteri Kuangan dalam hal ini bertindak sebagai CFO (CHIEF  FINANCIAL  OFFICER) yang berfungsi sebagai  kasir, pengawasan dan regulator pengelolaan keuangan negara serta fund managemen pemerintah. Sedangan Kementerian/Lembaga sebagai COO ( CHIEF OPERATIONAL OFFICER) berfungsi sebagai penguji atas pembebanan tagihan serta pemberi perintah membayar.

Sementara itu Drs. Suwito Edy Purnomo, sebagai nara sumber kedua, menjelaskan bagaimana manajemen kas yang baik. “Manajemen kas yang baik tidak mungkin ada tanpa perencanaan kas yang baik,” paparnya. “Perencanaan kas yang baik meliputi investasi atas idle cash dan operasional pemerintah,” lanjutnya.

Terakhir, para peserta diberi penjelasan mengenai tata cara menjalankan aplikasi. Sesi ini diadakan untuk memastikan bahwa tidak ada satuan kerja yang tidak menyerahkan laporan PERAN dengan alasan tidak dapat mengoperasikannya. Demonstrasi aplikasi  dipandu oleh instruktur dari Seksi Perbendaharaan.

Guna menyempurnakan pelayanannya, KPPN Merauke menyosialisasikan sms center. Sms center ini berfungsi sebagai tempat pengaduan, layanan berita/informasi tentang hasil kerja KPPN Merauke serta keperluan dinas lainya tentang pengelolaan keuangan negara yang dibutuhkan oleh satuan kerja.

Oleh : Salampessy Merauke – KPPN Merauke dan Bambang Kismanto (Editor)-Perbendaharaan Media Center/Bagian PengembanganPegawai

Liputan Hari Kartini di KPPN Semarang II
Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id – Sumringah dan semarak. Begitu suasana pagi hari, 21 April 2010, di KPPN Semarang II. Di hari kelahiran Pahlawan Nasional Raden Ajeng Kartini itu, para pegawai mengenakan pakaian adat Jawa dalam melayani stakeholder. KPPN Semarang II memanfaatkan momentum hari Kartini sebagai suntikan semangat meneruskan reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan, sebagaimana semangat R.A. Kartini mengangkat harkat dan martabat wanita Indonesia.

Surprise di hari spesial
Rutinitas pelayanan tanpa ada inovasi akan terasa biasa-biasa saja. Berangkat dari pemikiran itulah, ide ini muncul. Di hari kelahiran pejuang emansipasi ini, KPPN Semarang II memberikan surprise kepada para tamu. Bendahara satuan kerja disuguhi makanan ringan dengan alunan lagu-lagu Jawa yang mendayu. Senyuman manis menyapa setiap tamu, menjadikan wajah-wajah petugas front office tampak lebih cantik. Khusus hari ini para ‘Kartini’ mengisi posisi front liner baik sebagai customer service maupun petugas front office. Sementara para pegawai pria terlihat gagah dan menawan dengan pakaian basofi dilengkapi kain batik emas dan peci hitam. Benar-benar surprise bagi para tamu pada hari itu.

Mengikuti semangat Kartini muda
Melalui pikiran majunya, Kartini muda mendobrak adat dan kebiasaan, memperjuangkan harkat dan martabat wanita. Lewat surat-suratnya kepada teman-temannya di negeri  Belanda, terungkap betapa tinggi semangat R.A. Kartini dalam memperjuangkan kesamaan derajat, kesamaan hak dan otonomi kaumnya. Di masanya, status sosial, pendidikan dan hukum kaum hawa berada di titik paling bawah. Surat-surat itu dikumpulkan dan dibukukan oleh Mr.J.H.Abendanon dengan judul Door Duisternis tot Licht yang lebih di kenal masyarakat,  Habis Gelap Terbitlah Terang.  Hal tersebut mengilhami jajaran KPPN Semarang II untuk terus memiliki semangat serta tekad yang kuat dalam melanjutkan program reformasi birokrasi yang digulirkan di Kementerian Keuangan.

Sebagai gerbong pertama pada tahun 2007 di Ditjen Perbendaharan yang melaksanakan reformasi birokrasi, kesinambungan pelayanan prima merupakan hal yang selalu dipelihara dan ditingkatkan. Hal ini penting agar setiap stakeholder mendapatkan kepuasan dengan layanan terbaik. Dengan perubahan mindset seluruh pegawai, kini tidak ada lagi birokrasi yang berbelit. Sesuai dengan janji layanan KPPN Semarang II yaitu memberikan pelayanan terbaik, cepat, tepat dan transparan tanpa biaya serta bebas dari praktek gratifikasi dan korupsi.

Usia muda kantor percontohan, KPPN Semarang II sama seperti Kartini muda, mempunyai semangat dan berjuang terus meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada semua stakeholder. Tetap berada di barisan terdepan dalam program reformasi birokrasi Kementerian Keuangan.

Kuatnya tuntutan masyarakat di era reformasi, memaksa instansi-insatansi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Semangat Kartini menjadi jiwa segenap karyawan KPPN Semarang II untuk terus menjadi yang terbaik. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana fungsi Bendahara Umum Negara di daerah yang profesional, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan prima.

Kontributor : Ari Bustami, Agus Rosidi (KPPN Semarang II) dan Bambang Kismanto (Media Center Perbendaharaan/Bagian Pengembangan Pegawai)

Liputan Kegiatan Kemitraan KPPN Jember
Jember, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Jember bekerjasama dengan PT Askes (Persero) Cabang Jember mengemas kegiatan kemitraan pada tanggal 8 dan 9 April 2010. Mengusung thema yang sangat membumi "Indahnya Kebersamaan Menjalin Kemitraan", rangkaian acara terdiri dari medical check up untuk pegawai peserta Askes, Sosialisasi Promotif dari PT Askes dan diakhiri dengan Senam Sehat bersama 150 peserta yang adalah mitra kerja dari berbagai satuan kerja vertikal wilayah pembayaran KPPN Jember. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka membina hubungan kemasyarakatan demi terjalin interaksi antar individu mitra kerja, menjalin kebersamaan serta memberikan dampak yang bermanfaat antara KPPN dan stakeholder.

Kegiatan Senam Sehat bersama PT Askes (Persero) Cabang Jember diawali dengan sambutan dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Eddy Subiantoro . Dalam sambutannya beliau sangat mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai media yang menunjukan kesetaraan antar satuan kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Menumbuhkan budaya "Sehat" baik secara fisik maupun mental. Sejalan dengan jargon "Didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat". Beliau berharap dengan kegiatan yang menyehatkan tubuh ini dapat membawa KPPN dan mitranya menjadi lebih berjiwa kuat menghadapi berbagai tantangan kedepan dengan tetap bertekad merubah paraparadigma pelayanan menjadi pelayanan yang bebas pungutan dan berorientasi kepada pelanggan/stakeholders.

Kepala Cabang PT Askes (Persero) Jember, Indah, sangat antusias dengan kegiatan bersama ini, dalam sambutannya beliau menyatakan kegiatan ini sekaligus sebagai media promotif bagi PT Askes (Persero) untuk menjelaskan pentingnya kesehatan bagi para peserta Askes dan bagaimana peserta bisa mendapatkan layanan kesehatan yang mudah dan murah.
Acara yang diliput oleh Radio Republik Indonesia Jember berlangsung sangat meriah , dilengkapi dengan pemeriksaan kesehatan gula darah acak , test tekanan darah (tensi) dan konsultasi kesehatan dari Jember Medical Centre membuat peserta makin antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

RRI Jember dalam wawancaranya dengan Kepala KPPN, Adnan Wimbyarto, menanyakan perihal seberapa besar animo dari mitra kerja dalam kegiatan ini dan apa yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut. Kepala KPPN memberikan tanggapan bahwa animonya bagus dan tujuannya adalah sebagai media informasi tentang berbagai perubahan yang telah dilakukan oleh KPPN Jember dalam reformasi birokrasi serta meminimalkan kesenjangan antara KPPN dan mitra kerja. Untuk membuatnya beda maka kegiatan ini dikemas dalam bentuk kegiatan senam bersama.

Pembagian berbagai doorprize dari PT Askes (Persero) Cabang Jember bagi peserta Senam Sehat menjadi puncak acara dan closing yang sangat dinanti oleh para peserta senam.

Demikianlah kelelahan terbayarkan dengan senyum puas para peserta. Acara diakhiri dengan harapan bahwa jalinan kebersamaan ini akan terbawa dalam sinergi pelaksanaan tugas KPPN Jember mewujudkan pelayanan terbaiknya bagi stakeholder dalam mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Oleh : Kontributor Jember

Liputan Deklarasi Penerapan SOP Percontohan Pada KPPN Tahuna
Tahuna, djpbn.kemenkeu.go.id - Sebagai salah satu ujung tombak Ditjen Perbendaharaan, KPPN Tahuna, terus memperbaiki kualitas pelayanan kepada satuan kerja. Hal ini sesuai dengan semangat reformasi birokrasi pengelolaan keuangan negara yang sesuai prinsip-prinsip good governance. Dimulai dari perubahan mindset para pegawai untuk tidak menerima gratifikasi, penyempurnaan sarana dan prasarana, hingga sosialisasi kepada para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian service excellence. Berbagai keterbatasan yang melekat pada wilayah paling utara Indonesia tidak menyurutkan langkah jajaran KPPN Tahuna untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan tanpa biaya kepada satuan kerja. Ruang pelayanan ‘disulap' menjadi representatif untuk diberlakukannya one stop service.

KPPN Tahuna, selasa (30/3), mendeklarasikan penerapan Standard Operating Procedure (SOP) KPPN Percontohan. Acara dilangsungkan di halaman KPPN Tahuna, walaupun sebenarnya SOP tersebut telah dilaksanakan sejak awal tahun 2009. Hadir pada acara tersebut, Kepala Kantor Wilayah XXVII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Manado, Drs. Hasudungan Siregar, Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Sangihe, para pejabat Unsur Muspida, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tahuna, Pimpinan Bank/Pos, Kuasa Pengguna Anggaran, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi, dan wartawan/pers.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Tahuna, Agus Imam Subegjo, S.E., M.Si. mengatakan, "Acara deklarasi Penerapan SOP KPPN Percontohan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan unggulan yang dilakukan KPPN Tahuna yaitu, one stop service dan percepatan penyelesaian SPM, serta adanya perubahan paradigma pelayanan menjadi pelayanan yang bebas pungutan dan berorientasi kepada pelanggan/stakeholders."

Pada kesempatan kedua Kepala Kantor Wilayah XXVII Ditjen Perbendaharaan Manado dalam sambutannya mengatakan dua hal dalam pendeklarasian SOP KPPN Percontohan ini. Pertama, beliau memohon kepada para kepala satker/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun atas pelayanan yang diberikan oleh KPPN Tahuna. Kedua, beliau mengatakan bahwa antara KPPN dengan satker mitra kerja harus setara, artinya pihak satker juga diharapkan meningkatkan kemampuan SDM dan sarana penunjang yang dimilikinya, sebab kalau ini tidak diimbangi, pelayanan prima yang diharapkan dari KPPN Tahuna tidak akan dapat terwujudkan.

Acara dilanjutkan dengan pemutaran video profil KPPN Tahuna dan Penerapan SOP Percontohan pada KPPN Tahuna.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Ferdinand Wenas, SH, MS, MM, memberikan apresiasi terhadap terobosan yang dilakukan pihak KPPN Tahuna. Beliau mengatakan, pendeklarasian SOP KPPN Percontohan ini sangat monumental karena KPPN Tahuna merupakan perintis dalam peningkatan pelayanan publik bagi semua instansi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan diharapkan hubungan kerja antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan KPPN Tahuna lebih bersinergi.

Acara diakhiri dengan pembacaan do'a dan demontrasi penerapan SOP KPPN Percontohan di KPPN Tahuna serta ramah-tamah.

Selain pendeklarasian SOP KPPN Percontohan, pada tanggal 30 s.d. 31 Maret 2010 juga diadakan acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Satker Lingkup KPPN Tahuna. Di hari pertama dilakukan sosialisasi Aplikasi SPM dan Aplikasi SAKPA, di hari kedua dilakukan sosialisasi Perencanaan Kas, LPJ Bendahara dan Aplikasi GPP Satker serta diadakan post-test untuk mengukur sejauh mana kemampuan satker dalam memahami materi sosialisasi.

Kontributor : Agus Setiawan (KPPN Tahuna) dan Bambang Kismanto (editor) - Bagian Pengembangan Pegawai

Liputan Kegiatan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
Palu, perbendaharaan.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Bjardianto Pudjiono menyampaikan Pokok-Pokok Kebijakan dalam Pengelolaan Keuangan Negara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Musrenbang dilaksanakan dalam rangka merumuskan arah dan prioritas pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yang menjadi moderator, meminta agar materi ini disampaikan pada hari pertama agar menjadi perhatian, serta dicermati dengan baik oleh seluruh peserta Musrenbang.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Musrenbang tingkat Kota dan Kabupaten se-Sulawesi Tengah. Hasil Musrenbang akan dibawa untuk disinergikan dan didiskusikan lebih lanjut dalam Musrenbang Tingkat Nasional yang nantinya akan menjadi dasar Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.

Dalam Musrenbang ini diangkat tema, "Pembangunan Berdimensi Kewilayahan dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan". Tema ini sejalan dengan visi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu "Menjadi Pengelola Perbendaharaan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel dalam proses mewujudkan masyarakat yang Adil dan Sejahtera di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah". Peserta Musrenbang adalah Gubernur, Bupati, Walikota, Anggota DPRD, Para Kepala Bappeda, Para Kepala SKPD di Provinsi Sulawesi Tengah, Sekjen Kementerian Pertanian, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perwakilan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, dan Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum. Partisipasi Ditjen Perbendaharaan dalam kegiatan ini adalah untuk mensinergikan peran bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam optimalisasi pelaksanaan anggaran agar dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bjardianto, mengulas beberapa hal terkait pengelolaan keuangan negara. Pembahasan awal dibuka dengan Penyegaran Peserta Musrenbang tentang Pokok-Pokok Reformasi Manajemen Keuangan Negara setelah berlakunya Paket Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara. Perubahan paradigma dari pelaksana administrasi keuangan menjadi pengelola keuangan, prinsip let the managers manage dan prinsip check and balances dalam pengelolaan keuangan negara, memperbarui pandangan para peserta Musrenbang khususnya dalam mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Bjardianto juga menekankan pentingnya perencanaan kegiatan dan perencanaan penarikan dana bagi setiap satuan kerja untuk memastikan tercapainya output dan target secara tepat waktu, tepat sasaran dan mendapat dukungan anggaran yang memadai. Para peserta juga diajak untuk bersama-sama berkomitmen dalam menjalankan reformasi birokrasi di instansi masing-masing untuk mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mencapai visi dan misi masing-masing instansi. Terakhir, Bjardianto menghimbau kepada seluruh peserta Musrenbang dan masyarakat secara luas agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun atas pelayanan yang diberikan KPPN atau Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

Semua topik mendapat sambutan yang antusias dari seluruh peserta. Kepala Bappeda Provinsi menyatakan akan berkoordinasi lebih lanjut dalam upaya peningkatan pemahaman atas pengelolaan keuangan negara dan reformasi birokrasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah bagi seluruh SKPD di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Musrenbang ditutup oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dengan membawa harapan bahwa sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat mewujudkan pembangunan ekonomi dan manusia di Provinsi Sulawesi Tengah yang optimal dan berkelanjutan.

Oleh : Budiman - Kontributor Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Tengah.

Lahat, perbendaharaan.go.id - Pelayanan serba lambat, berbelit-belit, tidak ada kepastian, tidak transparan dan bahkan cenderung untuk meminta imbalan, dipastikan akan cek out dari KPPN Lahat. Kepastian itu didapatkan setelah KPPN Lahat me-launching standard operating procedure (SOP) KPPN Percontohan, Selasa, 23 Maret 2010 lalu. "Selama ini pelayanan di KPPN terkesan serba lambat, berbelit-belit, tidak ada kepastian, tidak transparan dan bahkan cenderung untuk meminta imbalan," kata Seto Utarko, Kepala Kanwil VI Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Selatan saat meresmikan pelaksanaan SOP KPPN Lahat beberapa waktu yang lalu. "Dengan SOP KPPN Percontohan ini, yang seperti itu akan segera hilang dan berganti dengan layanan yang cepat, akurat, sederhana, tranparan dan bebas pungutan," lanjut beliau.

Secara de facto, sejak awal tahun 2009 KPPN Lahat telah menerapkan Standard Operating Prosedure sebagaimana KPPN percontohan. Namun oleh karena lay out gedung kantor yang ada tidak mendukung sebagaimana kantor pelayanan percontohan, perubahan itu tidak terlalu diketahui oleh banyak pihak. Tahun anggaran 2009 KPPN Lahat mulai berbenah diri dengan melakukan rehabilitasi besar gedung kantornya dan menata ruangan sedemikian rupa agar nyaman dan lebih modern.

Acara peresmian ini dihadiri oleh seluruh satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Lahat yaitu Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam, bank/pos mitra kerja, Sekda/Kepala Dinas/Badan/Asisten beserta Muspida Kab. Lahat serta asosiasi, Gapensi/Gapeknas/Gapekindo/dll. Acara launching ini dilakukan di gedung KPPN Lahat sekaligus peresmian gedung dengan lay out baru KPPN Lahat. Gedung baru ini menjadi pembeda KPPN Lahat dengan KPPN-KPPN lain di bawah Kantor Wilayah VI Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Selatan. "KPPN-KPPN di bawah Kanwil VI Provinsi Sumatera Selatan, selain KPPN Palembang baru KPPN Lahat inilah yang lay out ruang pelayanannya memenuhi Standard Operating Procedure Kantor Pelayanan Percontohan, hal ini tentunya agar diikuti pula oleh KPPN-KPPN lain di Baturaja, Sekayu dan Lubuk Linggau," harap Seto Utarko. Di samping launching dan peresmian gedung baru, acara ini juga mengagendakan penandatanganan pakta integritas antara KPPN dengan satker yang ada di wilayah kerjanya.

Dengan diterapkannya SOP KPPN Percontohan ini, pelayanan kepada stakeholders dilakukan di satu tempat pelayanan atau one stop service. Pengajuan SPM maupun rekonsiliasi dana satker cukup dilakukan di front office, petugas pengantar SPM menunggu sebentar untuk mendapatkan kepastian apakah SPM-nya bisa diterbitkan SP2D atau tidak. "Dengan bisnis proses baru yang sederhana ini, dan dengan memanfaatkan teknologi informasi, SP2D dapat diterbitkan kurang dari 1 (satu) jam," Ismed Saputra, Kepala KPPN Lahat dalam laporannya di hadapan Kepala Kanwil VI Ditjen Perbendaharaan Sumatera Selatan dan para tamu undangan. "Di samping itu kami memberikan informasi secara real time, transparan dan akuntabel melalui layar monitor," lanjut orang nomor satu di KPPN Lahat ini. "Kami juga tidak menerima atau meminta upeti kepada satuan kerja sebagai imbalan jasa dalam memproses SP2D yang cepat diselesaikan tersebut," tambahnya mantap.

Peresmian secara simbolis dilakukan dengan pengguntingan pita oleh Sekretaris Daerah Kab. Lahat, Ir. H. Eddy Chairil Ichwan, MM dan dilanjutkan dengan melihat bagian dalam gedung kantor yang telah direhab. Eddy Chairil Ichwan didamping Seto Utarko dan Ismed Saputra menyaksikan uji coba pemrosesan SPM menjadi SP2D.

Dalam uji coba pencairan SP2D belanja barang operasional satuan kerja BPS Muara Enim diperlukan waktu penyelesaian 15 menit lebih 25 detik terhitung mulai Surat Perintah Membayar diterima dalam kondisi lengkap di front office sampai dengan SP2D beserta Daftar Penguji/Pengantar SP2D siap dikirim ke Bank Operasional. Hasil uji coba penerbitan SP2D di bawah satu jam tersebut menjawab permasalahan pelayanan KPPN yang lamban dan berbelit-belit selama ini. Antusiasme dan dukungan terpancar dari wajah para undangan dari satuan kerja yang hadir.

Semoga dengan launcing SOP KPPN Percontohan ini menjadi momentum reformasi pelayanan publik oleh KPPN Lahat di Bumi Seganti Setungguan, sebutan untuk Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Reformasi yang merupakan never ending process dan terus dilakukan oleh keluarga besar Ditjen Perbendaharaan demi menghilangkan stigma negatif yang selama ini melekat pada KPPN.

Oleh: Agus M & Agung K.A  (kontributor KPPN Lahat) & Bambang Kismanto (Pegawai Bagian Pengembangan).

Liputan Acara Sosialisasi Perencanaan Kas dan Peluncuran Penerapan SOP KPPN Percontohan di KPPN Rengat

Ke Penyengat berlayar melepas dahaga
Kota Tembilahan pelabuhan nan sentausa
Semoga KPPN Rengat makin berjaya
Atas dukungan satkernya nan bersahaja

Rengat, perbedaharaan.go.id - Sebait pantun di atas mengakhiri sambutan Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Riau yang dibacakan Pj. Kepala Bidang PP, Catur A. Widodo, sekaligus menandai pembukaan acara "Sosialisasi Perencanaan Kas dan Peluncuran Penerapan SOP KPPN Percontohan" tanggal 17 s.d. 18 Maret 2010 di KPPN Rengat.

Acara ini terasa istemewa di tengah kebersahajaan Gedung Dang Purnama tempat acara berlangsung, karena tekad meluncurkan layanan prima tumbuh dari para pegawai di bawah meskipun tanpa kepemimpinan seorang kepala kantor definitif.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Riau yang diwakili Pj. Kepala Bidang PP secara khusus menyampaikan penghargaan kepada semua satker atas dukungannya terhadap kinerja KPPN Rengat. "Kami atas nama seluruh jajaran Kanwil DJPBN Provinsi Riau menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para satker karena kinerja penyerapan dan akuntabilitas anggaran yang semakin membaik di tahun 2009, " ungkapnya.

Selama tahun 2009 dari total pagu belanja sebesar Rp413,8 milyar terserap sebesar Rp398,9 milyar atau 96%. Sementara akuntabilitas anggaran yang ditunjukkan kinerja rekonsiliasi dan pengiriman laporan keuangan yang tepat waktu mencapai 94%. "Kami berharap kerjasama yang baik ini dapat terus ditingkatkan," pungkas Catur A. Widodo.

Selanjutnya, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Riau dalam sambutan tertulisnya menegaskan kembali komitmen seluruh jajaran untuk terus memperbaiki tata kelola layanan kepada stakeholders melalui prinsip 5 C, yaitu cepat, cermat, cekatan, cerdas, dan citra yang positif, sebagai bagian reformasi birokrasi yang dijalankan DJPBN. Harapannya, perbaikan layanan ini mampu memberikan kontribusi besar dalam menunjang kelancaran pembangunan nasional melalui layanan pencairan dana APBN, penatausahaan penerimaan negara, serta penyusunan laporan keuangan kepada stakeholders.

Pada kesempatan tersebut, tak lupa diperkenalkan juga penetapan Kanwil DJPBN Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-46/PB/2010 tanggal 23 Februari 2010 sebagai salah satu pilot project Kanwil Unggulan. "Seluruh layanan yang ada meliputi pengesahan DIPA/revisi DIPA, dispensasi anggaran, dan rekonsiliasi tingkat wilayah nantinya dapat dipastikan lebih cepat, akuntabel, dan tanpa biaya dengan penyelesaian yang lebih transparan," dijelaskan Catur A. Widodo.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan/pakta integritas antara satker dengan KPPN untuk tidak memberikan imbalan berupa apapun atas layanan yang diberikan KPPN. Dari pihak satker diwakili oleh Kapolres Indragiri Hulu, Kajari Rengat, Kepala Kantor Kementerian Agama Indragiri Hulu, dan Kepala BPS Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan pihak KPPN diwakili Pjs. KPPN Rengat, Supratman.

Sementara itu, dalam sambutannya Asisten III Bidang Ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. H. Jalnon Effendi, mewakili Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyambut baik acara sosialisasi dan peluncuran penerapan SOP KPPN Percontohan ini. "Kami sangat mendukung upaya reformasi birokrasi seperti ini, untuk menghapus stigma pelayanan publik selama ini yaitu kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat, " katanya.
Dalam laporan sebelumnya, Supratman, menyatakan bahwa launching ini sebagai tindak lanjut dari surat Dirjen Perbendaharaan tanggal 22 Februari 2010 Nomor: S-1028/PB/2010 tentang Tindak Lanjut Program Pemberantasan Mafia Birokrasi. "Sebetulnya KPPN Rengat telah memulai menggunakan SOP KPPN Percontohan sejak tahun 2009 untuk mewujudkan layanan yang cepat, tepat, dan tanpa biaya," katanya.

Secara keseluruhan acara "Sosialisasi Perencanaan Kas dan Peluncuran Penerapan SOP KPPN Percontohan" yang berlangsung selama 2 (dua) hari berjalan dengan lancar. Di hari pertama dilakukan sosialisasi Perencanaan Kas, LPJ Bendahara, dan Akuntansi Berbasis Akrual yang dibawakan oleh Tim Kanwil. Di hari kedua satker diperkenalkan dengan layanan SMS Center dan website KPPN Rengat serta diadakan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman satker atas materi sosialisasi. Peningkatan pemahaman tertinggi dicapai oleh satker Madrasah Tsanawiyah Negeri Tembilahan dan kepadanya diberikan hadiah sebagai penghargaan.

Demikianlah, tekad untuk mewujudkan layanan prima yang tumbuh dari kesadaran para pegawai di KPPN Rengat.

Kontributor: Tim Dokumentasi Kanwil DJPBN Provinsi Riau.

Gorontalo,perbendaharaan.go.id - Kualitas dan ketepatan waktu penyampaian LK adalah salah satu syarat mendapatkan predikat laporan keuangan kementerian/lembaga Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu tersebut, Kanwil DJPBN Gorontalo memberikan penghargaan kepada Satker Instansi Vertikal dan SKPD penerima dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan.

"Penghargaan ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita sekalian untuk bekerja lebih baik lagi dan khusus segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo, kedepan terkandung amanah untuk mempertahankan prestasi ini," kata David Akib Bobihoe, Bupati Gorontalo, saat menerima penghargaan sebagai Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas pembantuan terbaik Semester II TA 2009 se-Provinsi Gorontalo. Penyerahan secara langsung dilakukan oleh Drs. Agus Nugroho, Kepala Kanwil XXVI DJPB Gorontalo. Sementara itu predikat UAPPA-W terbaik Instansi Vertikal disabet Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. "Selamat kepada Pemda Kabupaten Gorontalo dan BPS Propinsi Gorontalo atas keberhasilan ini," kata Drs. Agus Nugroho. "Kualitas dan ketepatan waktu penyampaian LK akan sangat menentukan opini laporan keuangan kementerian/lembaga. Apakah wajar tanpa pengecualian ataukah disclimer," lanjut beliau.

Penghargaan diberikan saat Rapat Koordinasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat UAPPA-W se-Provinsi Gorontalo. Acara yang digelar pada tanggal 30 Maret 2010 dan bertempat di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo itu dihadiri 250 peserta, terdiri dari Bupati Gorontalo, Sekda Kab.Gorontalo, Sekda Kab.Boalemo, Kepala BPKAD se-Provinsi Gorontalo, Kepala Satuan Kerja Instansi Vertikal serta SKPD pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan se-Provinsi Gorontalo.

Pada kesempatan yang sama, Agus Nugroho menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor Kep-46/PB/2010 tanggal 23 Februari 2010, Kanwil XXVI Ditjen Perbendaharaan Gorontalo telah ditetapkan sebagai salah satu Kanwil dengan layanan unggulan. "Kanwil Ditjen Perbendaharaan Gorontalo kini telah menjadi kanwil dengan layanan unggulan," terangnya. "Unggulan itu terletak pada: Pertama, pelayanan satu tempat (One Stop Service) di Front Office.Kedua, adanya kepastian waktu layanan, Syarat Layanan dan Biaya Layanan yang
nol rupiah. Ketiga, bisnis proses yang sederhana sesuai SOP yang ditetapkan. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi seperti LAN, Web Service, SMS center, CCTV dan Website serta E-Mail. Kelima, informasi secara real time penyelesaian produk layanan pada scrolling text di layar LCD-TV. Keenam, transparan dan akuntabel diterakan dalam papan peraga atau banner baik persyaratan, norma waktu, jam kerja maupun penegasan tanpa biaya, juga melalui leaflet dan brosur. Dan ketujuh, layout front office yang dibangun dengan desain meminimalisasi kontak antara petugas kanwil dengan petugas satker," jelas orang nomor satu di Kanwil XXVI Ditjen Perbendaharaan Gorontalo ini.

Petugas kanwil perbendaharaan dan satker tidak lagi ada ‘kontak fisik' untuk menghindari terjadinya ‘transaksi' suap atau gratifikasi. SOP dibuat sesederhana mungkin untuk menunjang pelayanan cepat, tepat dan akurat. Persyaratan layanan diperjelas agar satker mengetahui dengan transparan. Petugas front office diseleksi dan memperoleh pelatihan di bidang perilaku (soft skill) dari provider sehingga dapat melayani satker dengan baik. Dan untuk menyempurnakan pelayanan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo memaksimalkan penggunaan teknologi informasi antara lain dengan membangun website kanwil (http:gorontalo.perbendaharan.go.id), rekonsiliasi laporan keuangan dengan e-mail (e-rekon, dengan alamat Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.), SMS center (08114306100), CCTV di setiap ruangan, web service untuk memunculkan scrolling text status penyelesaian produk layanan serta menggunakan LAN (Local Area Network) untuk menghubungkan front office, middle office dan back office.

Untuk memberikan konsultasi atau pelatihan kepada satker di bidang revisi DIPA, TUP, pencairan dana, akuntansi dan pelaporan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Gorontalo juga telah mempunyai Treasury Learning Centre (TLC). Di tempat inilah para tutor dari kanwil akan membantu satker semaksimal mungkin sehingga mereka dapat melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana APBN dengan baik, tanpa dipungut biaya apapun.

Untuk menjadi yang terbaik dalam penyampaian laporan keuangan, satker instansi vertikal harus memenuhi kreteria, beban kerja dinilai 10%, kualitas laporan keuangan 60% dan ketepatan waktu mendapatkan porsi 30%. Sementara untuk instansi pengelola Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan harus memenuhi kreteria, beban tugas 10%, kualitas laporan keuangan 40%, penyampaian laporan keuangan tingkat koordinator 25%, ketepatan waktu 20% serta letak geografis 5%, sebagaimana disampaikan oleh Edward U.P. Nainggolan, AK, M.AK, Kepala Bidang Aklap dalam laporannya dihadapan Kepala Kanwil dan seluruh peserta.

Acara penyampaian penghargaan terhadap penyusun laporan keuangan terbaik ini adalah kali kedua selama dua tahun terakhir. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Gorontalo menjadikan event tersebut sebagai agenda tahunan. Diharapkan seluruh UAPPA-W instansi vertikal maupun instansi pengelola dana dekonsentrasi/tugas pembantuan se-Provinsi Gorontalo dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu, yang akan berdampak secara langsung dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Oleh: Yovi Candra, Kanwil Gorontalo dan Bambang Kismanto, Bagian Pengembangan