Jakarta, 5 November 2021 - Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto, menyatakan bahwa sistem Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) merupakan sistem yang andal, hal ini dikarenakan system pembayaran digital ini merubah tradisi dari penggunaan kertas ke full elektronik. Kepercayaan pada keandalan, keamanan, dan tanggungjawab para pemilik system yang terinterkoneksi harus tinggi di mata pengguna.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara soft launcing PPP di Jakarta pada Jumat (5/11) sebagai rangkaian kegiatan Trustsury Festival yang menyajikan rangkaian inovasi dan terobosan Ditjen Perbendaharaan sejak 2015 hingga 2021.

“PPP membuka peluang bagi kami dan mitra untuk melakukan penertiban data pelanggan milik pemerintah. Data ini selanjutnya dapat dianalisis untuk berbagai hal strategis untuk kepentingan bersama, terutama mengurangi laporan menumpuk. Laporan tetap ada, namun sistem yang menyediakan, sehingga tidak perlu sumber daya khusus untuk hal tersebut,” tegas Hadiyanto.

PPP merupakan salah satu bentuk modernisasi sistem di Kemenkeu sekaligus merupakan keberlanjutan pengembangan SAKTI. Dirjen Perbendaharaan menyoroti agenda full implementasi SAKTI kepada seluruh satker di Indonesia yang diharapkan dapat dilakukan operasional untuk APBN 2022.

“Aplikasi ini penting dan memiliki potensi besar karena menyatukan semua aplikasi keuangan di satker. Untuk menunjang transaksi full elektronik yang terpercaya, aman, andal, dan bertanggungjawab, SAKTI perlu dirangkai dengan berbagai sistem elektroik lainnya dalam kerangka PPP,” ungkap Hadiyanto.

PPP merupakan integrasi/interkoneksi sistem antara Core System dengan Sistem Pendukung, Sistem Mitra, dan Sistem Monitoring dengan tujuan agar pembayaran dapat dilakukan secara elektronik dan diakses oleh pejabat yang berwenang dari berbagai device, sehingga bisa mempermudah transaksi belanja negara.

Dalam testimoni yang disampaikan pada saat Launching PPP, perwakilan jajaran direksi PT.PLN dan PT Telkom Indonesia (Tbk) memberikan Apresiasi pelaksanaan Soft Launching PPP karena menjadi salah satu wujud sinergi antara Kementerian Keuangan dan BUMN dalam meningkatkan Layanan Publik, Saat ini sistem di Telkom dan PLN telah terinterkoneksi dengan SAKTI di Kementerian Keuangan. PPP akan bermanfaat bagi Telkom khususnya untuk konsolidasi tagihan  dan mendapatkan kepastian pembayaran sehingga sangat membantu cash flow Perusahaan.

Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 204/PMK.05/2020 dan saat ini telah memasuki piloting tahap I dari III untuk pembayaran gaji dan belanja operasional. Kepesertaan piloting fase I dari IV terdiri atas 218 satker lingkup Kemenkeu. Untuk belanja operasional, kerjasama dilakukan dengan PT Telkom dan PT PLN dan transaksi belanja operasional telah dimulai sejak Agustus 2021.

Siaran Pers terkait Peluncuran Platform Pembayaran Pemerintah dapat diunduh <<di sini>>

Jakarta, 31 Maret 2021 – Hari ini, Menteri Keuangan bersama beberapa Menteri/Pimpinan Lembaga, mewakili Pemerintah Pusat, menyampaikan secara formal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang diterima oleh Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota BPK. Penyerahan LKPP Tahun 2020 secara formal dilakukan bersamaan dengan Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2020. Sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam masa pandemi, kedua kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual, dengan tanpa mengurangi makna dan substansi kegiatan.

Penyerahan LKPP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2020 termasuk pelaksanaan Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PC- PEN) dalam TA 2020. Setelah LKPP dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah akan menyampaikan LKPP kepada DPR dalam bentuk RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau 30 Juni 2021.

LKPP Tahun 2020 terdiri dari tujuh komponen, yaitu (1) Laporan Realisasi APBN; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Laporan Arus Kas; (4) Laporan Operasional; (5) Neraca; (6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Di samping itu, sesuai amanat Perppu 1 tahun 2020, LKPP Tahun 2020 juga mengungkapkan informasi mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Pada tahun 2020, Pandemi Covid-19 menjadi isu utama karena dampaknya yang luar biasa. Tidak hanya menyerang sektor kesehatan dan aktivitas perekonomian, namun juga menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan berpotensi merusak stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah di seluruh negara dunia, merespon kondisi tersebut dengan mengambil berbagai kebijakan extraordinary di antaranya dengan memberikan stimulus bagi perekonomian maupun bagi sektor keuangan. Dalam merespons kejadian tak terduga (unprecedented) tersebut, seluruh kebijakan yang diambil pemerintah diarahkan untuk menangani sektor kesehatan yang secara langsung akan berdampak pula pada pulihnya perekonomian nasional masing - masing negara.

Di awal pandemi, pemerintah Indonesia juga sempat dihadapkan pada dilema pengambilan keputusan karena tingginya ketidakpastian, minimnya data historis, dan tuntutan kecepatan, fleksibilitas, dan sikap responsif atas setiap kebijakan yang diambil serta terhadap dampaknya di lapangan. Namun demikian, pemerintah akhirnya bertindak cepat dengan menjalankan Program PC-PEN, yang didukung dengan regulasi, sinergi antar instansi pemerintahan serta dukungan pengawasan dan penegakan hukum dari instansi yang berwenang.

Di antara dukungan regulasi yang ditetapkan Pemerintah adalah penerbitan Perppu 1 Tahun 2020 yang ditetapkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020. Perppu 1 Tahun 2020 ini menjadi landasan utama berbagai fleksibilitas untuk pendanaan Program PC-PEN, seperti pelebaran defisit di atas tiga persen, kerja sama pendanaan antara otoritas fiskal dan moneter, serta perubahan postur APBN yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah. Terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini, terbukti dapat memberikan hasil yang signifikan dalam menyukseskan pendanaan Program PC-PEN. Perppu 1 Tahun 2020 menjadi pilihan taktis konstitusional dan sebagai landasan atas langkah extraordinary dalam merespon kejadian dan kondisi yang memang sungguh luar biasa

Seluruh kebijakan yang diambil secara cepat terkait Program PC-PEN tersebut dilaksanakan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan efektifitas dari implementasi kebijakan. Untuk itu Pemerintah secara cepat dan berkala melakukan monitoring dan evaluasi atas setiap kebijakan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan apabila kebijakan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Seluruh kegiatan dalam menjalankan kebijakan Program PC-PEN selama tahun 2020 dilaksanakan bersama kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lainnya, yang juga penting dan tetap harus berjalan.

Menteri Keuangan mewakili Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pemberian Opini WTP atas LKPP empat kali secara berturut-turut atau sejak LKPP Tahun 2016. LKPP dengan kualitas Opini WTP menjadi sebuah keharusan bagi Pemerintah, untuk sebuah komitmen akuntabilitas atas pengelolaan APBN. Pemerintah berharap adanya kerja sama dan partisipasi seluruh instansi Pemerintah serta dukungan penuh BPK, sehingga Opini WTP dapat tetap dipertahankan, dan peran Pemerintah serta BPK dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dapat tetap terlaksana dengan baik.

Narahubung Media:

Rahayu Puspasari
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan

) 021 3846663
* Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Jakarta, 19 Maret 2021 – Badan Layanan Umum (BLU) merupakan agensifikasi dari Kementerian/Lembaga, yang dibentuk dalam rangka meningkatkan layanan. BLU sebagai agen pemerintah diharapkan mampu meningkatkan dan mempertajam perannya dalam percepatan layanan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip dasar BLU adalah dalam rangka mendapatkan value for money untuk dapat lebih mandiri, sebagaimana prinsip dasar keberadaan suatu agency. Melalui kemandirian, BLU berperan penting diantaranya melalui penanganan bidang kesehatan, dukungan untuk bidang pendidikan, serta bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan usaha ultra mikro. Kemampuan menjalankan aktivitas bisnis yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, serta tetap akuntabel membuat BLU mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat.

Peran BLU perlu terus dikuatkan untuk menjadi pionir reformasi pelayanan publik yang memiliki karakter modern dengan nuansa customer dan outcome oriented dan mampu menciptakan multiplier effect untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. BLU harus mempunyai strategi inovasi dan transformasi leadership. “Kemeterian Keuangan akan terus mengawal BLU-BLU ini sehingga mereka menjadi sebuah agency, lembaga yang betul-betul bisa menjaga, menjalankan tujuannya pelayanan masyarakat namun dengan tata kelola dan manajemen yang makin baik,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi (Rakor) BLU yang dilakukan secara daring.

Menkeu menyampaikan apresiasi kepada BLU yang tetap mampu memberikan layanan terbaiknya meskipun pandemi masih berlangsung. Ditegaskan oleh Menkeu, tahun 2020 telah memberikan banyak pelajaran dalam hal penyediaan layanan publik, mengingat BLU terus dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaiknya dengan mengutamakan pelayanan yang affordable, available, dan sustainable di tengah sejumlah keterbatasan.

Sebagai agen pemerintah dalam penyediaan layanan publik yang tidak mengutamakan keuntungan, BLU turut berkontribusi di masa pandemi ini. BLU rumpun kesehatan, dalam hal ini Rumah Sakit (RS) BLU menangani 34 juta pasien selama tahun 2020, dan 75 RS BLU menjadi RS Rujukan Penanganan Pasien Covid-19.

Di bidang Usaha Masyarakat, BLU turut hadir memberikan dukungan bantuan permodalan kepada 3.406.629 debitur usaha ultra mikro melalui BLU Pusat Investasi Pemerintah/PIP, 1.085.713 debitur Koperasi dan UMKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir/LPDB, 28.263 kelompok tani hutan melalui Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan/P3H, dan 16.991 debitur usaha kelautan/perikanan melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan/LPMUKP yang telah merasakan manfaatnya sejak pembentukannya hingga tahun 2020.

Kementerian terkait selaku pembina teknis maupun Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan selaku pembina keuangan senantiasa melakukan pemantauan dan penilaian kinerja BLU. Untuk memastikan hal tersebut, dan sebagai komitmen pimpinan BLU melaksanakan layanan dengan baik, diperlukan adanya kontrak yang setiap tahunnya dituangkan dalam Key Performance Indikator (KPI) masing-masing BLU. Kegiatan penandatanganan kontrak tersebut juga dilaksanakan dalam rangkaian acara Rakor yang bertema “BLU Berstrategi, Pulihkan Ekonomi” ini.

Dalam Rakornas tersebut hadir pula Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin selaku pimpinan dari Kementerian pembina teknis BLU. Melalui arahannya, Mendikbud menyampaikan pesan tentang pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh BLU Pendidikan untuk menghadapi pandemi di masa new normal. Mendikbud juga memberikan informasi terkait terobosan dan arah kebijakan di bidang pendidikan dalam mencapai target nasional, link and match dengan industri, menciptakan inovasi, penggunaan teknologi, mengakselerasi kampus merdeka, juga untuk menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing. Terobosan-terobosan tersebut diharapkan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Hingga saat ini terdapat 101 BLU Rumpun Pendidikan di Indonesia. Jumlahnya hanya 1,78% dari jumlah PTN di Indonesia, tetapi kontribusinya cukup signifikan dengan mampu menampung 18,9% mahasiswa dari seluruh PTN. Berbagai strategi juga terus dilakukan untuk tetap meningkatkan kegiatan pendidikan meskipun menghadapi Covid-19, yaitu pelaksanaan kuliah secara daring, pemberian bantuan pulsa, perpanjangan masa studi, relaksasi tarif, serta pembuatan penunjang alat kesehatan. “Dan yang lebih penting, kita perlu terus menjaga dan meningkatkan kolaborasi yang telah terjalin. Karena hanya dengan gotong royong, hanya dengan membangun ekosistem pendidikan yang baik, marilah kita bisa bersama-sama memajukan Indonesia,” ungkap Nadiem.

Adapun BLU Rumpun Kesehatan mempunyai peran yang sangat vital dalam penanganan pandemi karena hampir semua RS BLU menjadi Rumah Sakit rujukan Covid-19. RS BLU juga menjadi focal point dalam feeding informasi untuk pengambilan kebijakan yang harus cepat dan tepat untuk seluruh RS Indonesia dalam masa pandemi.

Pandemi memberikan pelajaran berharga bahwa perlu peningkatan sinergi antar-BLU Rumpun Kesehatan, juga sinergi antar K/L serta dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan RSUD. Perlu strategi yang tepat dalam menghadapi new normal ini. Tidak hanya strategi untuk bertahan, tetapi lebih kepada strategi yang extraordinary serta dapat mengambil peluang yang muncul setelah pandemi. Lebih utama lagi strategi tersebut dapat ikut mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga tidak hanya mempercepat pemulihan ekonomi, tetapi juga bisa membawa level ekonomi Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.

“Empat hal yang saya minta ke semua BLU: (1) saya mau rumah sakit kita itu menjadi center of exellence. Harus menjadi center of exellence bukan hanya di Indonesia kalau bisa di Asia malah kalau bisa di dunia. (2) Harus menjadi rumah sakit berbasis riset. (3) Rumah sakit pemerintah harus berkerjasama dengan institusi pendidikan. (4) Harus mengampu rumah sakit di wilayah,” jelas Menkes pada Rakor yang diikuti oleh para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian Keuangan sebagai Pembina Keuangan, para pejabat Kementerian Teknis sebagai Pembina Teknis Layanan BLU dan para pemimpin BLU serta Dewan Pengawas BLU ini.

Melalui Rapat Koordinasi BLU tahun 2021 ini, diharapkan tercipta sinergi antar BLU sebagai salah satu strategi untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan. Momentum Rakor ini diharapkan menjadi awal yang baik dalam rangka mengokohkan peran BLU dalam pemulihan ekonomi melalui peningkatan layanan dan sinergi dengan stakeholders.

Narahubung Media:

Rahayu Puspasari
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan

) 021 3846663
* Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Jakarta, 22 September 2020 – Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 melalui tayangan video conference. Sejalan dengan isu yang relevan saat ini, Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 mengusung tema Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Saat ini, Indonesia dan seluruh negara di dunia sedang menghadapi tantangan besar untuk memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). “Program penanganan Covid dan pemulihan ekonomi adalah program yang luar biasa penting, didesain dalam suasana kegentingan yang memaksa. Emergency atau urgency menjadi sangat penting. Bapak Presiden menekankan kecepatan menjadi sesuatu yang sangat penting namun pada saat yang sama ditekankan bahwa kecepatan tidak boleh mengompromikan akuntabilitas transparansi dan pengelolaan yang baik,” ujar Menkeu.

Dalam situasi darurat khususnya terkait dengan pandemi Covid-19, terdapat banyak transaksi Pemerintah yang pelaksanaannya memerlukan penanganan sangat cepat, mendesak, dan masif. Hal ini tentunya harus diikuti penguatan tata kelola yang baik. Prinsip kehati-hatian, akuntabilitas dan transparansi mutlak tetap harus dijaga, sehingga setiap transaksi keuangan negara dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan demikian, capaian opini atau kualitas laporan keuangan dapat dipertahankan dan terus dapat ditingkatkan.

Melalui kegiatan ini Pemerintah juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terbaik. “Saya sangat menghargai, dengan makin meningkatnya jumlah Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah yang berhasil mendapatkan opini tertinggi dari BPK yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian. Saya juga berharap bahwa capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, dan juga merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola di semua Kementerian dan Lembaga maupun Pemerintah Daerah,” ungkap Menkeu.

Selain itu, Menteri Keuangan juga mengapresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga atas kinerja dalam mengelola BMN. “Saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga atas kinerja terbaiknya di dalam mengelola barang milik negara ini. Kita Kementerian/Lembaga Negara akan diharapkan terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan barang milik negara,”  jelas Menkeu.

Menkeu juga menambahkan penatausahaan BMN merupakan sikap yang tidak terpisah dari rasa mengelola keuangan negara. “Dengan kondisi saat ini, peran nyata Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah adalah sangat penting dan kita harus mengupayakan agar BMN tidak menjadi sia-sia atau tidak bermanfaat. Dalam kondisi penanganan Covid saat ini kita melihat banyak Barang Milik Negara yang bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang isolasi atau bahkan fasilitas observasi dan perawatan seperti yang dilakukan di Pulau Galang, Wisma Atlet dan Asrama Haji Pondok Gede,” terang Menkeu.

Kegiatan Rakernas juga diisi dengan talkshow yang menghadirkan beberapa narasumber dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Pemerintah Daerah. Talkshow tersebut diharapkan dapat menambah wawasan sekaligus memotivasi para peserta khususnya pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dan Kepala Daerah untuk senantiasa mengedepankan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di masa darurat penanganan pandemi Covid-19 dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.

Selain talkshow, sebagai rangkaian kegiatan Rakernas juga diadakan sesi webinar dan coaching clinic secara daring. Webinar yang mengangkat tema “Generasi Keren Peduli APBN” dan menghadirkan ekonom muda, akademisi muda, serta aktivis Kemenkeu Muda ini akan memperkenalkan dan menanamkan kesadaran bagi kaum milenial akan pentingnya pengelolaan keuangan negara, sehingga generasi muda siap mengawal APBN dan menjadi agen penerus pencapaian cita-cita bangsa.

Sedangkan untuk sesi coaching clinic, disediakan beberapa meeting room dengan tema yang berbeda dan berjalan secara paralel, meliputi layanan konsultasi bidang: (i) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan narasumber dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, (ii) Akuntansi BMN/BMD dengan narasumber dari Ditjen Kekayaan Negara, serta (iii) Perimbangan Keuangan dengan narasumber dari Ditjen Perimbangan Keuangan.

Melalui rangkaian kegiatan Rakernas ini diharapkan dapat dicapai sebuah komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat menjadi modal yang sangat berharga bagi sinergi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan seluruh entitas Pemerintah dapat tetap terjaga, terus memperoleh opini WTP, dan berdampak nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, adil dan makmur, sebagaimana yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. 

_____________________________

Rahayu Puspasari
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

Download Siaran Pers_Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020