Liputan Grand Launching Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim
Samarinda, perbendaharaan.go.id - Sejak digulirkannya reformasi birokrasi di kementerian keuangan, Ditjen Perbendaharaan seolah tiada henti melakukan inovasi-inovasi di segala bidang terutama di bidang pelayanan. Layanan Unggulan Kanwil adalah salah satu inovasi terbaru yang diciptakan yang dilandasi semangat pengabdian untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi bangsa dan negara.  

Ditetapkannya Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu dari 20 Kanwil yang menjadi pilot project layanan unggulan adalah merupakan suatu kehormatan dan amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berbagai pembenahan telah dilakukan secara komprehensif terutama yang menyangkut aspek-aspek pelayanan, antara lain meliputi kesiapan pusat layanan, SDM, aplikasi layanan unggulan, hardware dan jaringan.   

Sebagai bentuk pengukuhan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan menetapkan tanggal 6 Mei 2010  sebagai grand launching layanan unggulan Kanwil. Bagi Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Kaltim sebenarnya upaya melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan jauh-jauh hari sebelum ditetapkan sebagai kanwil layanan unggulan. Namun demikian, grand launching kanwil layanan unggulan adalah merupakan penegasan dan cara untuk memproklamirkan diri sebagai kanwil yang memiliki layanan yang prima dan lebih baik dari sebelumnya.  Kanwil dengan konsep layanan unggulan diwujudkan dalam kecepatan, kepastian, transparan, kesederhanaan bisnis proses, dan tanpa biaya dalam layanan terkait dengan perbendaharaan negara adalah merupakan janji layanan yang diberikan kepada stakeholder.

Grand Launching Layanan Unggulan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur, para Kepala Kanwil lingkup Kementerian Keuangan, para Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, unsur Muspida Provinsi Kalimantan Timur, pihak Perbankan Pemerintah, dan para Kuasa Pengguna Anggaran/Satker lingkup Provinsi Kalimantan Timur.

Bertempat di Aula Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, tepat pada tanggal 6 Mei 2010, acara grand launching kanwil layanan unggulan diawali dengan pembukaan dan pembacaan sambutan Menteri Keuangan yang dibacakan oleh Pjs. Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Timur, Wiwieng Handayaningsih, dalam sambutannya Menteri Keuangan mengajak segenap jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk terus mengawal reformasi birokrasi dan melakukan inovasi-inovasi baru dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan dari Gubernur Kalimantan Timur, H. Awang Farouk Ishak. Dalam sambutannya, Gubernur sangat mengapresiasi Kementerian Keuangan dalam melakukan reformasi birokrasi terutama dalam inovasi-inovasi di bidang pelayanan , “reformasi birokrasi kementerian keuangan telah  on the right track dan menjadi teladan bagi instansi lain”, tegasnya.

Selepas memberikan sambutannya, tepat pukul 11.30 WITA  Gubernur Kalimantan Timur meresmikan Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Timur sebagai kanwil layanan unggulan yang ditandai dengan pemencetan tombol peresmian.
Pada kesempatan itu pula, Gubernur yang didampingi oleh Pjs. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim beserta para tamu undangan berkenan untuk melakukan peninjauan langsung ke Pusat Layanan Kanwil.  Beliau menyempatkan diri untuk mengisi buku tamu di pusat layanan yang berbasis elektronik, serta berdialog dengan petugas front office. Beliau sangat terkesan dengan kebersihan,  bisnis proses serta sarana dan prasarana yang ada di pusat layanan kanwil, dan beliau sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan peran serta Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Kaltim beserta jajarannya dalam  pembangunan wilayah Kalimantan Timur.  

Selepas peninjauan pusat layanan, acara grand launching kanwil layanan unggulan pada Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Timur berakhir dan ditutup dengan acara ramah tamah dan makan siang bersama Gubernur beserta para tamu undangan, dan para pegawai Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Timur. Semoga perubahan-perubahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selalu mendapat ridho Tuhan YME.

Oleh : Meda Febriana A – Kontributor Samarinda

Palembang, perbendaharaan.go.id, Reformasi di tubuh Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus melaju. Setelah sukses mereformasi KPPN dengan KPPN Percontohannya, kini giliran intansi yang lebih tinggi menjadi sasarannya. Setelah Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI diresmikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan tidak mau ketinggalan. Layanan Unggulan pada kanwil ini diluncurkan tanggal 6 Mei 2010  dengan ditandai Pemukulan Gong oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili  oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Acara Grand Launching Layanan Unggulan diawali dengan membacakan sambutan tertulis Menteri Keuangan RI oleh Drs. Seto Utarko. M.Si, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel. Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili  oleh Sekretaris Daerah mengatakan bahwa dirinya menyambut baik atas peluncuran layanan unggulan ini. “Kami menyambut baik layanan unggulan yang dulakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumsel ini,” ungkapnya. Layanan unggulan Kanwil DJPBN Propinsi Sumatera Selatan berupa Penelaahan dan Pengesahan DIPA; Pengesahan revisi DIPA; Penerbitan Surat Persetujuan/Dispensasi Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Rekonsiliasi laporan SAI dengan SAU dengan Dedikasi: Cepat, Tepat Transparan dan Tanpa Biaya.

Sementara itu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Selatan berpesan agar kepada KPA dalam proses pencairan dana APBN disesuaikan dengan perencanaan. “Agar tidak terjadi penumpukan pada akhir tahun anggaran,” pesannya.  “Di samping itu, saya menghimbau supaya KPA melakukan pertanggungjawaban dengan baik dan tepat waktu dana APBN. Termasuk di dalamnya membuat Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi Laporan SAI dengan SAU dalam mendukung penyusuanan  LKPP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” lanjut beliau.

Hadir dalam acara tersebut yakni dari Bank Indonesia Cabang Palembang, Bank Mandiri. Bank BNI , Bank BRI dan Bank Sumsel Babel. Ketua Bappeda Prov.Sumsel, Pemkot Palembang, Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen KN, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai,Kanwil Dep. Agama, Kanwil Depkum & HAM, KODAM II/Swj/ Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, RRI dan  PT. TASPEN Palembang beserta undangan lainnya termasuk media massa cetak dan elektronik. Pada acara ini juga diadakan penanda tanganan Pakta Integritas secara simbolis antara Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel dengan 5 (lima) orang perwakilan yang hadir yaitu: Kepala BPKP Perwakilan Palembang, Kakanwil Dep. Agama Prov.Sumsel, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kakanwil Depkum & HAM serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  Sumsel. Pakta Integritas ini merupakan ikrar bersama untuk mengurangi praktek KKN serta juga dipahami sebagai niat kita bersama untuk turut serta melaksanakan semangat Reformasi Birokrasi guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Writen by Drs.Seto Utarko. M.Si – Kanwil Ditjen PBN Prov. Sumatera Selatan
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan/Bagian Pengembangan Pegawai

Liputan Grand Launching Layanan Unggulan Kanwil Ditjen PBN Prov. Jawa Timur
Surabaya, perbendaharaan.go.id - Sebagai wujud nyata dari komitmen Ditjen Perbendaharaan untuk tidak pernah berhenti berbenah diri dan terus melakukan inovasi dalam rangka melaksanakan Program Reformasi Birokrasi, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan Grand Launching Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan bertempat di lobby Gedung Keuangan Negara (GKN) I Surabaya. Kegiatan ini merupakan peresmian beroperasinya Layanan Unggulan Kanwil  yang secara serentak diselenggarakan di 20 Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pilot project Implementasi Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Peluncuran Layanan Unggulan  ini dihadiri oleh lebih dari 100 orang tamu undangan antara lain Perwakilan DPRD Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Bank Indonesia Surabaya, Kepala Biro Keuangan Pemprov Jawa Timur yang mewakili Gubernur Jawa Timur, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Kepala Bidang Keuangan Polda Jawa Timur yang mewakili Kapolda Jawa Timur, beberapa Pejabat dari Kantor Wilayah di lingkup Departemen Keuangan yang berkedudukan di Surabaya, beberapa pejabat Bank Operasional, serta perwakilan Satuan Kerja (Satker) yang berkedudukan di Surabaya.

Dalam acara yang berlangsung sederhana namun khidmat ini, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, S. Bambang Suroso menyampaikan sambutan Menteri Keuangan dalam acara Peresmian Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan sebagai  pengelola APBN mempunyai peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kondisi perekonomian negara. Dengan demikian peningkatan kinerja yang disertai perubahan mindset adalah mutlak bagi seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan. Sasaran peningkatan kinerja tersebut adalah terwujudnya kehandalan sistem administrasi  pendapatan negara,   kelancaran penyaluran dana APBN yang didukung terlaksananya  cash management yang optimal, serta  diperolehnya laporan keuangan pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Lebih lanjut Menteri Keuangan dalam sambutannya menegaskan agar seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan senantiasa melakukan perubahan mindset dalam memberikan layanan, melaksanakan fungsi pembinaan Satker guna meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan negara, mengidentifikasi masalah yang dihadapi satker dalam percepatan realisasi APBN dan memberikan solusinya, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN. Satker juga diminta oleh Menteri Keangan untuk tidak memberikan imbalan apapun atas layanan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, meningkatkan kapasitas SDM dengan memahami dan mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara, dan meningkatkan koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara termasuk upaya peningkatan SDM.

Setelah penyampaian sambutan Menteri Keuangan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, acara dilanjutkan dengan penyampaian sambutan Gubernur Provinsi Jawa Timur yang disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan Pemprov Jawa Timur. Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur sebagai wakil Satker turut menyampaikan sambutan pada kesempatan tersebut. Selanjutnya Kepala Bidang Keuangan Polda Jatim yang mewakili Kapolda Jawa Timur juga menyampaikan beberapa patah kata guna memberikan apreasiasi atas Layanan Unggulan ini.

Acara dilanjutkan dengan penekanan tombol secara bersama-sama oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Bank Indonesia Surabaya, Perwakilan DPRD Provinsi Jawa Timur, Kepala Biro Keuangan Pemprov Jawa Timur dan Kepala Bidang Keuangan Polda Jawa Timur sebagai simbol diresmikannya Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan peninjauan Pusat Layanan Kanwil Jawa Timur yang terletak di lantai 2 GKN I Surabaya. Pengguntingan pita di pintu Pusat Layanan dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Kemudian tamu undangan yang didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur disambut oleh Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan, Trisnohadi yang menjelaskan fitur-fitur Layanan Unggulan Kanwil yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi antara lain monitoring elektronik pelaksanaan layanan yang disajikan melalui TV Plasma. Acara ditutup dengan ramah tamah antara segenap tamu undangan dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yang didampingi beberapa Pejabat Eselon III di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini bertujuan untuk menunjang percepatan realisasi APBN dan peningkatan kualitas laporan keuangan pada kementerian/lembaga (K/L). Kriteria Layanan Unggulan tersebut adalah kepastian, kecepatan, serta bebas pungutan. Sedangkan ruang lingkup Layanan Unggulan ini meliputi penelaahan dan penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pengesahan revisi DIPA, penerbitan surat persetujuan/dispensasi tambahan uang persediaan (TUP), serta rekonsiliasi data  laporan pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Tingkat Wilayah K/L  dengan Sistem Akuntansi Umum (SAU) Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Oleh : Kontributor Surabaya

Wamena, perbendaharaan.go,id – Keluarga besar Ditjen Perbendaharaan benar-benar memahami pentingnya manajemen kas untuk pengelolaan APBN. Hal ini tercermin dari kegiatan sosialisasi manajemen kas yang hampir serempak dilaksanakan oleh KPPN-KPPN di berbagai daerah. Tidak ketinggalan, KPPN Wamena.

“Selama ini pengelolaan kas pemerintah tidak didasarkan pada perencanaan kas yang baik,” kata Safri Darwis, saat membuka acara Sosialisasi Manajemen Kas, di Aula KPPN Wamena. “Akibatnya, terdapat dana pemerintah yang idle di bank umum demi menjamin tersedianya dana saat satker mengajukan penarikan,” lanjutnya di hadapan, Selasa, 13 April 2010. “Sementara itu pada saat yang sama pemerintah membutuhkan dana pembiayaan yang cukup besar untuk menutup defisit APBN,” terang Kepala Bidang PP Kanwil DJPBN Propinsi Papuan ini lebih lanjut.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan satker memahami perlunya perencanaan penarikan dana, baik bulanan, minggunan maupun harian.  Sehingga pemerintah dapat menyediakan dana yang cukup untuk keperluan satker. KPPN Wamena selama ini telah melakukan pembinaan satker secara rutin. “Mulai tahun 2010 ini mengalami perubahan format,” kata Junaedi, Kepala KPPN Wamena. “Untuk kegiatan yang bersifat penyampaian materi kebijakan, dilaksanakan dengan cara sosialisasi, sedang yang bersifat teknis melalui bimbingan teknis (bimtek),” lanjutnya. “Peserta untuk sosialisasi adalah para KPA dan bendahara, sementara untuk bimtek, ditujukan kepada operator yang menangani masalah keuangan,” terangnya lagi. Khusus untuk bimtek peserta dikelompokkan lagi berdasarkan maping/pemetaan kemampuan satker, agar proses pembelajaran bisa berjalan efektif and terjalin interaktif.

Di samping sosialisasi manajemen kas, para peserta diberikan pemahaman tentang mekanisme pencairan SP2D. Dikemas dengan format workshop. Pemahaman mengenai hal ini penting untuk meminimalkan pengembalian SP2D dari bank karena kesalahan administrasi yang dilakukan oleh satuan kerja. Sebagai nara sumber hadir seluruh pimpinan bank yang ada di Wamena, yaitu Bank Mandiri, BRI dan Bank Papua.

Materi yang disosialisasikan adalah: PMK 192/PMK.05/2009, Perdirjen-66/PB/2005, SAKPA2010, Bagan Akun Standar (BAS), GPP2010 dan Mekanisme Pencairan SP2D pada Bank Mitra Kerja KPPN Wamena. Acara yang digelar mulai pukul 09.00 sampai 17.00 itu berjalan lancar. Hampir seluruh peserta tetap bersemangat dan antusias mengikuti acara dari awal hingga  akhir.

Oleh: Kontributor KPPN Wamena
Editor: Bambang Kismanto – Perbendaharaan Media Center/Bagian pengembangan Pegawai

Merauke, perbendaharaan.go.id – Perencanaan merupakan suatu strategi manajemen kas yang dilaksanakan Bendahara Umum Negara guna memastikan negara selalu memiliki kas yang cukup. Namun masih banyak satuan kerja yang belum memahaminya. Indikasinya, dari tahun ke tahun, penyerapan anggaran selalu menumpuk di akhir tahun. Fenomena ini tentu tidak sejalan dengan semangat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas. Oleh karenanya, KPPN Merauke merasa perlu untuk melakukan sosialisasi kepada satker-satker yang dilayaninya. “Dengan sosialisasi ini, diharapkan satker dapat memahami manajemen kas dengan baik,” kata Puji Ardi Susatyo Achmadi, Kepala KPPN Merauke. “Agar mereka mengetahui berapa dana yang akan dibelanjakan dan mengetahui sisa lebih dana yang direncanakan,” lanjutnya di hadapan peserta sosialisasi Perencanaan Kas 21 – 21 April 2010 di Aula KPPN Merauke.

Perencanaan kas sudah dimulai sejak tahun 2006 dengan nama Cash Forecasting. Setiap Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikannya kepada KPPN. Penyampaian Cash Forecasting ini dilakukan pada minggu pertama sebelum bulan berkenaan. Untuk memudahkan satuan kerja dalam merencanakan penarikan dana, Ditjen Perbendaharaan meluncurkan aplikasi perencanaan kas yang diberi nama Aplikasi PERAN, medio tahun 2008.

Sosialisasi yang dilaksanakan tanggal 21 dan 22 April 2010 di Aula KPPN Merauke ini diikuti oleh 80 satker termasuk satker perangkat daerah. Kegiatan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dihadiri 40 satker  dengan kode kewenangan Kantor Daerah (KD) dan Kantor Pusat (KP). Tahap kedua  diikuti 40 satker dengan kode kewenangnan Dana Dekonsentrasi (DK), Tugas Perbantuan (TP) dan Kantor Urusan Bersama (BUK). Pembagian tersebut bertujuan agar acara dapat berjalan efektif.

Dalam paparannya, Puji Ardi SA mengatakan bahwa Menteri Kuangan dalam hal ini bertindak sebagai CFO (CHIEF  FINANCIAL  OFFICER) yang berfungsi sebagai  kasir, pengawasan dan regulator pengelolaan keuangan negara serta fund managemen pemerintah. Sedangan Kementerian/Lembaga sebagai COO ( CHIEF OPERATIONAL OFFICER) berfungsi sebagai penguji atas pembebanan tagihan serta pemberi perintah membayar.

Sementara itu Drs. Suwito Edy Purnomo, sebagai nara sumber kedua, menjelaskan bagaimana manajemen kas yang baik. “Manajemen kas yang baik tidak mungkin ada tanpa perencanaan kas yang baik,” paparnya. “Perencanaan kas yang baik meliputi investasi atas idle cash dan operasional pemerintah,” lanjutnya.

Terakhir, para peserta diberi penjelasan mengenai tata cara menjalankan aplikasi. Sesi ini diadakan untuk memastikan bahwa tidak ada satuan kerja yang tidak menyerahkan laporan PERAN dengan alasan tidak dapat mengoperasikannya. Demonstrasi aplikasi  dipandu oleh instruktur dari Seksi Perbendaharaan.

Guna menyempurnakan pelayanannya, KPPN Merauke menyosialisasikan sms center. Sms center ini berfungsi sebagai tempat pengaduan, layanan berita/informasi tentang hasil kerja KPPN Merauke serta keperluan dinas lainya tentang pengelolaan keuangan negara yang dibutuhkan oleh satuan kerja.

Oleh : Salampessy Merauke – KPPN Merauke dan Bambang Kismanto (Editor)-Perbendaharaan Media Center/Bagian PengembanganPegawai

Liputan Hari Kartini di KPPN Semarang II
Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id – Sumringah dan semarak. Begitu suasana pagi hari, 21 April 2010, di KPPN Semarang II. Di hari kelahiran Pahlawan Nasional Raden Ajeng Kartini itu, para pegawai mengenakan pakaian adat Jawa dalam melayani stakeholder. KPPN Semarang II memanfaatkan momentum hari Kartini sebagai suntikan semangat meneruskan reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan, sebagaimana semangat R.A. Kartini mengangkat harkat dan martabat wanita Indonesia.

Surprise di hari spesial
Rutinitas pelayanan tanpa ada inovasi akan terasa biasa-biasa saja. Berangkat dari pemikiran itulah, ide ini muncul. Di hari kelahiran pejuang emansipasi ini, KPPN Semarang II memberikan surprise kepada para tamu. Bendahara satuan kerja disuguhi makanan ringan dengan alunan lagu-lagu Jawa yang mendayu. Senyuman manis menyapa setiap tamu, menjadikan wajah-wajah petugas front office tampak lebih cantik. Khusus hari ini para ‘Kartini’ mengisi posisi front liner baik sebagai customer service maupun petugas front office. Sementara para pegawai pria terlihat gagah dan menawan dengan pakaian basofi dilengkapi kain batik emas dan peci hitam. Benar-benar surprise bagi para tamu pada hari itu.

Mengikuti semangat Kartini muda
Melalui pikiran majunya, Kartini muda mendobrak adat dan kebiasaan, memperjuangkan harkat dan martabat wanita. Lewat surat-suratnya kepada teman-temannya di negeri  Belanda, terungkap betapa tinggi semangat R.A. Kartini dalam memperjuangkan kesamaan derajat, kesamaan hak dan otonomi kaumnya. Di masanya, status sosial, pendidikan dan hukum kaum hawa berada di titik paling bawah. Surat-surat itu dikumpulkan dan dibukukan oleh Mr.J.H.Abendanon dengan judul Door Duisternis tot Licht yang lebih di kenal masyarakat,  Habis Gelap Terbitlah Terang.  Hal tersebut mengilhami jajaran KPPN Semarang II untuk terus memiliki semangat serta tekad yang kuat dalam melanjutkan program reformasi birokrasi yang digulirkan di Kementerian Keuangan.

Sebagai gerbong pertama pada tahun 2007 di Ditjen Perbendaharan yang melaksanakan reformasi birokrasi, kesinambungan pelayanan prima merupakan hal yang selalu dipelihara dan ditingkatkan. Hal ini penting agar setiap stakeholder mendapatkan kepuasan dengan layanan terbaik. Dengan perubahan mindset seluruh pegawai, kini tidak ada lagi birokrasi yang berbelit. Sesuai dengan janji layanan KPPN Semarang II yaitu memberikan pelayanan terbaik, cepat, tepat dan transparan tanpa biaya serta bebas dari praktek gratifikasi dan korupsi.

Usia muda kantor percontohan, KPPN Semarang II sama seperti Kartini muda, mempunyai semangat dan berjuang terus meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada semua stakeholder. Tetap berada di barisan terdepan dalam program reformasi birokrasi Kementerian Keuangan.

Kuatnya tuntutan masyarakat di era reformasi, memaksa instansi-insatansi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Semangat Kartini menjadi jiwa segenap karyawan KPPN Semarang II untuk terus menjadi yang terbaik. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana fungsi Bendahara Umum Negara di daerah yang profesional, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan prima.

Kontributor : Ari Bustami, Agus Rosidi (KPPN Semarang II) dan Bambang Kismanto (Media Center Perbendaharaan/Bagian Pengembangan Pegawai)

Liputan Kegiatan Kemitraan KPPN Jember
Jember, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Jember bekerjasama dengan PT Askes (Persero) Cabang Jember mengemas kegiatan kemitraan pada tanggal 8 dan 9 April 2010. Mengusung thema yang sangat membumi "Indahnya Kebersamaan Menjalin Kemitraan", rangkaian acara terdiri dari medical check up untuk pegawai peserta Askes, Sosialisasi Promotif dari PT Askes dan diakhiri dengan Senam Sehat bersama 150 peserta yang adalah mitra kerja dari berbagai satuan kerja vertikal wilayah pembayaran KPPN Jember. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka membina hubungan kemasyarakatan demi terjalin interaksi antar individu mitra kerja, menjalin kebersamaan serta memberikan dampak yang bermanfaat antara KPPN dan stakeholder.

Kegiatan Senam Sehat bersama PT Askes (Persero) Cabang Jember diawali dengan sambutan dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Eddy Subiantoro . Dalam sambutannya beliau sangat mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai media yang menunjukan kesetaraan antar satuan kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Menumbuhkan budaya "Sehat" baik secara fisik maupun mental. Sejalan dengan jargon "Didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat". Beliau berharap dengan kegiatan yang menyehatkan tubuh ini dapat membawa KPPN dan mitranya menjadi lebih berjiwa kuat menghadapi berbagai tantangan kedepan dengan tetap bertekad merubah paraparadigma pelayanan menjadi pelayanan yang bebas pungutan dan berorientasi kepada pelanggan/stakeholders.

Kepala Cabang PT Askes (Persero) Jember, Indah, sangat antusias dengan kegiatan bersama ini, dalam sambutannya beliau menyatakan kegiatan ini sekaligus sebagai media promotif bagi PT Askes (Persero) untuk menjelaskan pentingnya kesehatan bagi para peserta Askes dan bagaimana peserta bisa mendapatkan layanan kesehatan yang mudah dan murah.
Acara yang diliput oleh Radio Republik Indonesia Jember berlangsung sangat meriah , dilengkapi dengan pemeriksaan kesehatan gula darah acak , test tekanan darah (tensi) dan konsultasi kesehatan dari Jember Medical Centre membuat peserta makin antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

RRI Jember dalam wawancaranya dengan Kepala KPPN, Adnan Wimbyarto, menanyakan perihal seberapa besar animo dari mitra kerja dalam kegiatan ini dan apa yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut. Kepala KPPN memberikan tanggapan bahwa animonya bagus dan tujuannya adalah sebagai media informasi tentang berbagai perubahan yang telah dilakukan oleh KPPN Jember dalam reformasi birokrasi serta meminimalkan kesenjangan antara KPPN dan mitra kerja. Untuk membuatnya beda maka kegiatan ini dikemas dalam bentuk kegiatan senam bersama.

Pembagian berbagai doorprize dari PT Askes (Persero) Cabang Jember bagi peserta Senam Sehat menjadi puncak acara dan closing yang sangat dinanti oleh para peserta senam.

Demikianlah kelelahan terbayarkan dengan senyum puas para peserta. Acara diakhiri dengan harapan bahwa jalinan kebersamaan ini akan terbawa dalam sinergi pelaksanaan tugas KPPN Jember mewujudkan pelayanan terbaiknya bagi stakeholder dalam mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Oleh : Kontributor Jember

Liputan Deklarasi Penerapan SOP Percontohan Pada KPPN Tahuna
Tahuna, djpbn.kemenkeu.go.id - Sebagai salah satu ujung tombak Ditjen Perbendaharaan, KPPN Tahuna, terus memperbaiki kualitas pelayanan kepada satuan kerja. Hal ini sesuai dengan semangat reformasi birokrasi pengelolaan keuangan negara yang sesuai prinsip-prinsip good governance. Dimulai dari perubahan mindset para pegawai untuk tidak menerima gratifikasi, penyempurnaan sarana dan prasarana, hingga sosialisasi kepada para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian service excellence. Berbagai keterbatasan yang melekat pada wilayah paling utara Indonesia tidak menyurutkan langkah jajaran KPPN Tahuna untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan tanpa biaya kepada satuan kerja. Ruang pelayanan ‘disulap' menjadi representatif untuk diberlakukannya one stop service.

KPPN Tahuna, selasa (30/3), mendeklarasikan penerapan Standard Operating Procedure (SOP) KPPN Percontohan. Acara dilangsungkan di halaman KPPN Tahuna, walaupun sebenarnya SOP tersebut telah dilaksanakan sejak awal tahun 2009. Hadir pada acara tersebut, Kepala Kantor Wilayah XXVII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Manado, Drs. Hasudungan Siregar, Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Sangihe, para pejabat Unsur Muspida, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tahuna, Pimpinan Bank/Pos, Kuasa Pengguna Anggaran, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi, dan wartawan/pers.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Tahuna, Agus Imam Subegjo, S.E., M.Si. mengatakan, "Acara deklarasi Penerapan SOP KPPN Percontohan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan unggulan yang dilakukan KPPN Tahuna yaitu, one stop service dan percepatan penyelesaian SPM, serta adanya perubahan paradigma pelayanan menjadi pelayanan yang bebas pungutan dan berorientasi kepada pelanggan/stakeholders."

Pada kesempatan kedua Kepala Kantor Wilayah XXVII Ditjen Perbendaharaan Manado dalam sambutannya mengatakan dua hal dalam pendeklarasian SOP KPPN Percontohan ini. Pertama, beliau memohon kepada para kepala satker/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun atas pelayanan yang diberikan oleh KPPN Tahuna. Kedua, beliau mengatakan bahwa antara KPPN dengan satker mitra kerja harus setara, artinya pihak satker juga diharapkan meningkatkan kemampuan SDM dan sarana penunjang yang dimilikinya, sebab kalau ini tidak diimbangi, pelayanan prima yang diharapkan dari KPPN Tahuna tidak akan dapat terwujudkan.

Acara dilanjutkan dengan pemutaran video profil KPPN Tahuna dan Penerapan SOP Percontohan pada KPPN Tahuna.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Ferdinand Wenas, SH, MS, MM, memberikan apresiasi terhadap terobosan yang dilakukan pihak KPPN Tahuna. Beliau mengatakan, pendeklarasian SOP KPPN Percontohan ini sangat monumental karena KPPN Tahuna merupakan perintis dalam peningkatan pelayanan publik bagi semua instansi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan diharapkan hubungan kerja antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan KPPN Tahuna lebih bersinergi.

Acara diakhiri dengan pembacaan do'a dan demontrasi penerapan SOP KPPN Percontohan di KPPN Tahuna serta ramah-tamah.

Selain pendeklarasian SOP KPPN Percontohan, pada tanggal 30 s.d. 31 Maret 2010 juga diadakan acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Satker Lingkup KPPN Tahuna. Di hari pertama dilakukan sosialisasi Aplikasi SPM dan Aplikasi SAKPA, di hari kedua dilakukan sosialisasi Perencanaan Kas, LPJ Bendahara dan Aplikasi GPP Satker serta diadakan post-test untuk mengukur sejauh mana kemampuan satker dalam memahami materi sosialisasi.

Kontributor : Agus Setiawan (KPPN Tahuna) dan Bambang Kismanto (editor) - Bagian Pengembangan Pegawai