Jakarta, 20 Oktober 2022 – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan terus bertransformasi menuju world class treasurer. Untuk mewujudkan pengelolaan kas yang semakin modern, profesional, efisien, dan optimal, DJPb telah melakukan serangkaian transformasi termasuk melalui pembangunansistem penerimaan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan praktik terbaik (best practices) di dunia.

Transformasi treasury Indonesia dilakukan salah satunya melalui kolaborasi. Hari ini, DJPb menandatangani perjanjian kerja sama dengan sejumlah mitra strategis, antara lain dengan 10 BPD sebagai counterparty reverse repo Kemenkeu yang diharapkan menjadi solusi dalam menghadapi tren kebijakan pengetatan likuiditas. Selain itu ditandatangani pula perjanjian kerja sama DJPb dengan DOKU sebagai penyedia jasa Payment Gateway platform Digipay yang diharapkan menjadi success factor dalam digitalisasi proses bisnis pembayaran APBN. Berikutnya adalah dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Bank Operasional APBN untuk dapat mendorong perkembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

“DJPb terus berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan APBN, sehingga berbagai inovasi dalam rangka pelaksanaan APBN baik dalam hal cara pembayaran maupun pengelolaan dana APBN terus ditingkatkan agar makin memudahkan dari segi belanja hingga laporan pertanggungjawabannya. Belanja pemerintah merupakan suatu game changer bagi pemulihan ekonomi Indonesia yang terhantam secara global dan menghadapi berbagai tantangan yang luar biasa. Kelancaran belanja juga makin meningkatkan akselerasi dan kualitas spending pemerintah sehingga berbagai sasaran output dan outcome dapat tercapai dengan baik. Dana yang dikelola dalam jumlah besar ini tentu memerlukan keterlibatan peran perbankan dalam penyaluran dana kepada beneficiary,” ungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam kegiatan
tersebut.

Seiring pesatnya perkembangan produk keuangan syariah di masyarakat, DJPb juga menggandeng BSI sebagai penyediaan saluran pembayaran syariah dalam pengelolaan APBN. Kesadaran untuk memakai produk keuangan syariah terus meningkat di tengah masyarakat. Berdasarkan statistik perbankan syariah OJK tercatat dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh seluruh bank syariah di Indonesia pada bulan Juni 2022 sebesar Rp555 triliun, naik 33,4 persen dari Rp416 triliun pada periode Desember 2019 (masa sebelum pandemi Covid-19). Hal ini mencerminkan potensi masa depan cerah perekonomian syariah yang harus terus didukung oleh semua pihak termasuk DJPb.

Ekonomi digital yang tengah berkembang pesat pun memberikan dorongan bagi potensi pengembangan platform digital untuk mendukung kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, sejak tahun 2019 pemerintah mengembangkan marketplace sendiri yang diberi nama Digipay sebagai platform belanja barang/jasa pemerintah. Kehadiran fintech seperti DOKU dalam ekosistem Digipay diharapkan dapat mengakselerasi perkembangannya. Keberadaan payment gateway dari DOKU akan sangat membantu interoperability antar-payment system sehingga dapat menghubungkan Digipay dengan berbagai bank di Indonesia, tidak hanya dengan bank-bank Himbara. Dengan begitu, pada akhirnya konsumen akan menikmati kemudahan proses transaksi.

***

Narahubung Media:

Unduh (PDF) SP- 06/DJPb/2022 Optimalkan Belanja APBN, DJPb Bekerja Sama dengan BSI, DOKU, dan 10 BPD

Jakarta, 13 Oktober 2022 – Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bloomberg Indonesia menyelenggarakan sosialisasi Pendalaman Pasar Reverse Repo Pemerintah. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari seluruh Bank Umum Konvensional dan Bank Pembangunan Daerah yang ada di Indonesia.

Transaksi reverse repo pemerintah adalah transaksi beli dengan janji untuk membeli kembali surat berharga negara pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, dalam hal ini pemerintah dan bank umum yang telah menjadi mitra (counterpart) transaksi reverse repo pemerintah. Tujuannya adalah untuk menurunkan cost of fund melalui optimalisasi kas pada instrumen yang aman. Selain optimalisasi, reverse repo pemerintah diharapkan dapat memperdalam pasar sekunder SBN domestik. Menggunakan SBN sebagai collateral, reverse repo pemerintah mampu menjadi salah satu solusi bagi dunia perbankan dalam pemenuhan likuiditas dampak dari fenomena pengetatan likuiditas global yang diikuti dengan naiknya Giro Wajib Minimum perbankan nasional. Hadirnya reverse repo pemerintah mampu mengubah SBN yang dipegang oleh institusi perbankan menjadi lebih likuid.

Menggunakan platform AUPD Bloomberg, transaksi reverse repo pemerintah dilakukan secara elektronik dengan mekanisme lelang. Melalui platform ini, transaksi reverse repo dapat dilakukan secara efisien, akuntabel, dan menjaga fairness. Seluruh bank umum konvensional, dapat menjadi peserta lelang reverse repo pemerintah dan memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan likuiditas dari pemerintah.

“Instrumen reverse repo ini memberikan keamanan di sisi Pemerintah karena adanya underlying/jaminan transaksi berupa surat berharga dan dari sisi Bank akan memberikan opsi pemenuhan kebutuhan likuiditasnya dengan tingkat suku bunga yang kompetitif dengan menjaminkan surat berharganya ke Pemerintah. Selain itu, transaksi reverse repo ini juga merupakan bagian dari proses pendalaman pasar reverse repo Indonesia yang walaupun sudah didukung oleh Bank Indonesia sejak 2016 tetapi belum terlalu diminati, hanya beberapa bank saja yang aktif bertransaksi reverse repo,” ungkap Direktur PKN Noor Faisal Achmad.

Melalui sosialisasi ini, Ditjen Perbendaharaan mengharapkan agar seluruh bank konvensional lebih memahami mengenai reverse repo sehingga dapat menjadi counterpart reverse repo pemerintah dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap lelang reverse repo yang diselenggarakan.

***

 Narahubung Media:

Unduh (PDF) SP- 05/DJPb/2022 Sosialisasi Pendalaman Pasar Reverse Repo Pemerintah

Jakarta, 22 September 2022 - Untuk menguatkan kembali komitmen mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui pertanggungjawaban APBN/APBD, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 dengan tema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Acara ini dihadiri oleh para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, akademisi, dan pimpinan institusi terkait. Tujuan penyelenggaraan Rakernas antara lain untuk meningkatkan awareness atas pentingnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pada masing-masing entitas pelaporan, juga untuk mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, Rakernas diadakan untuk menjaga komitmen dan kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional serta memberikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Melalui sambutannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bagaimana tantangan yang bersumber dari kondisi pandemi Covid-19 dan dinamika perekonomian global yang sedang dihadapi oleh negara kita. Pilihan arah kebijakan fiskal pemerintah lebih diprioritaskan kepada upaya untuk melindungi keselamatan rakyat serta menjaga dan memulihkan perekonomian. Pilihan tersebut kemudian diterjemahkan dalam instrumen APBN yang harus bekerja luar biasa berat untuk menangani krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi. APBN didesain untuk dapat fleksibel dalam merespons tantangan multidimensi yang sangat dinamis dan sulit diprediksi. Kebijakan countercyclical APBN dalam bentuk pelebaran defisit di atas maksimum 3 persen dari Produk Domestik Bruto, adalah langkah strategis dan efektif untuk melindungi rakyat dan perekonomian Indonesia.

Dalam dua tahun terakhir kita menghadapi tantangan Covid-19 yang sangat tidak biasa. Kita tetap menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara baik APBN maupun APBD dalam situasi yang sangat extraordinary ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, dalam memimpin Kementerian Negara dan Lembaga serta daerah tetap mengedepankan juga aspek akuntabilitas penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab meskipun tantangannya sangat-sangat luar biasa. Banyak sekali perubahan dalam anggaran yang harus dilakukan, harus cepat dan responsif terhadap situasi yang dihadapi, sekaligus tetap akuntabel, itu adalah sebuah kombinasi yang tidak mudah,” jelas Menkeu.

Selanjutnya, Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan terus berupaya meningkatkan kualitas belanja atau mengutamakan belanja prioritas dalam rangka pelayanan publik dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan mengingatkan bahwa dalam setiap rupiah penggunaan uang rakyat tidak hanya dapat terukur dari sisi capaian output, tetapi juga outcome serta manfaat yang dihasilkan harus benar-benar untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Apresiasi juga diberikan Menkeu atas terjaganya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021. Terjaganya kualitas laporan pertanggungjawaban APBN dan APBD membuktikan komitmen dan keseriusan para Menteri/Pimpinan Lembaga dan para Kepala Daerah serta seluruh pengelola keuangan negara dan pengelola keuangan daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik meskipun dihadapkan pada tekanan akibat masih berlangsungnya pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2021.

Terjaganya dan terus meningkatnya kualitas laporan keuangan tidak saja menggambarkan keberhasilan seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah selaku auditee, tetapi juga merupakan keberhasilan bagi auditor BPK yang telah memberikan berbagai rekomendasi konstruktif dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya. Sinergi dan komunikasi yang baik yang sudah terbangun selama ini antara auditee dan auditor dapat secara nyata mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah yang makin akuntabel menuju percepatan pulih dan bangkitnya negeri ini.

Pada Rakernas ini, Menteri Keuangan mewakili Pemerintah menyerahkan penghargaan secara langsung kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kategori raihan Opini WTP minimal 15 kali dan 10 kali berturut-turut. Menteri Keuangan juga menyampaikan apresiasi bagi seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih Opini WTP minimal 5 kali berturut-turut dan atas Laporan Keuangan Tahun 2021. Opini WTP atas Laporan Keuangan menjadi salah satu indikator penting pengelolaan keuangan negara yang baik, sehingga dapat mendukung tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Tentu kita berharap tidak hanya sekadar status hasil audit BPK yang WTP, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana APBN dan APBD benar-benar bermanfaat sebagai instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia,” tegas Menkeu.

Dengan pelaksanaan Rakernas ini, Pemerintah mengharapkan terwujudnya komitmen dan semangat bersama yang terbangun untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang makin sehat. Pengelolaan keuangan yang sehat akan mendorong Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dalam mencapai tujuan bernegara.
***

Narahubung Media:

Unduh (PDF) SP- 130/KLI/2022 Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2022, Upaya Jaga Akuntabilitas Keuangan Negara agar Bangsa Pulih Lebih Cepat. 

Jakarta, 26 Juli 2022 – Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Hadiyanto, dan President of Korea SMEs and Startups Agency (KOSME), Kim Hakdo, hari ini menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama terkait Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Jakarta, 28 Juni 2022 – Sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022, Pemerintah akan memberikan Gaji Ketiga Belas tahun 2022 sebagai wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, bertepatan dengan mulainya tahun ajaran baru, pemberian Gaji Ketiga Belas juga ditujukan untuk membantu pendanaan pendidikan. Walaupun kondisi penanganan pandemi Covid-19 sudah mulai membaik, tetapi situasi perekonomian global masih dibayangi dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, kebijakan pemberian Gaji Ketiga Belas akan disesuaikan dengan kondisi tersebut.

Jakarta, 31 Maret 2022 -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili Pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Rabu, 30 Maret 2022. Penyerahan tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat BPK, diikuti dengan Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2021. Pada kesempatan ini Menkeu didampingi sejumlah Menteri dan Pimpinan Lembaga sebagai perwakilan institusi Pemerintah Pusat, sebagai wujud komitmen kuat untuk terus memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. LKPP Tahun 2021 diterima secara langsung oleh Ketua dan Anggota BPK untuk selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan atas LKPP tersebut.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, LKPP Tahun 2021 yang diserahkan terdiri atas tujuh komponen, yaitu (1) Laporan Realisasi APBN; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Laporan Arus Kas; (4) Laporan Operasional; (5) Neraca; (6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Di samping itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dalam LKPP Tahun 2021 juga dilaporkan atau dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN).

“APBN hadir dan bekerja keras untuk melindungi rakyat dari ancaman jiwa akibat pandemi, menjaga masyarakat dari penurunan kesejahteraan akibat kehilangan pekerjaan, melindungi dan memulihkan dunia usaha terutama usaha kecil menengah, serta melindungi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. APBN menjadi responsif, fleksibel dalam menghadapi tantangan yang genting dan rumit, tetapi tetap harus pruden untuk menjaga keberlangsungan jangka menengah,” jelas Menkeu.

Menkeu juga menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas LKPP setiap tahun. Komitmen tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah yang telah ditempuh selama tahun 2021, antara lain: (i) menyempurnakan tata kelola, peraturan, dan kebijakan di bidang keuangan negara, (ii) menyempurnakan kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan regulasi sesuai rekomendasi BPK, (iii) melakukan pembinaan kepada seluruh kementerian negara/lembaga sehingga dapat meminimalkan temuan berulang, (iv) serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan memonitor penyelesaiannya agar berjalan secara komprehensif dan efektif.

Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada BPK atas lima kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP secara berturut-turut atau sejak LKPP Tahun 2016 sampai LKPP Tahun 2020 yang menjadi LKPP pertama yang disusun atas pelaksanaan pengelolaan APBN pada masa pandemi. Menkeu juga menegaskan bahwa diperlukan kerja sama dan partisipasi seluruh instansi pemerintah dan dukungan penuh dari BPK, agar Opini WTP atas LKPP dapat tetap dipertahankan.

Meskipun begitu, opini WTP bukanlah tujuan akhir. Tujuannya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Adapun APBN atau keuangan negara menjadi instrumennya.

***

Download

Jakarta, 30 Maret 2022 – Kebijakan fiskal pemerintah di tahun 2022 masih berfokus pada penuntasan penanganan pandemi sekaligus pemulihan ekonomi, serta reformasi struktural untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Badan Layanan Umum (BLU) sebagai instansi pemerintah yang diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk peningkatan layanan, berperan penting sebagai enabler dan katalisator dalam pencapaian tujuan tersebut. Dalam rangka membangun komitmen bersama untuk bergerak ke arah yang sama dalam pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi fundamental guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi BLU 2022 secara virtual dengan serangkaian acara di dalamnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai Pembina Pengelolaan Keuangan BLU memberikan arahannya dan apresiasinya kepada para pengelola BLU. “Saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pengurus BLU, terutama yang selama pandemi ada di garis depan. Terima kasih anda semua terus menjaga BLU dan melayani masyarakat. Terima kasih juga kepada seluruh pengurus BLU yang menjaga sisi keuangan dan tata kelola, menjadi center of excellent yang bisa menciptakan confidence dan kebanggaan masyarakat Indonesia, terhadap cara mengurus negara ini. Ini akan menjadi salah satu sumber harapan, terutama generasi muda, untuk bisa terus menghargai Republik Indonesia, negaranya sendiri,” ungkap Menkeu.

Rapat Koordinasi BLU dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto. Dalam pembukaannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan melaporkan bahwa pada tahun 2021, BLU telah berhasil menjalankan peran vitalnya dalam mendukung penanganan pandemi, membantu menjaga ketahanan fiskal APBN serta menjaga affordability dan sustainability layanan yang diberikan. Sebagai contoh, BLU rumah sakit menjadi garda depan penanganan Covid-19 dengan menjadi RS Rujukan Covid-19 dan berhasil melayani masyarakat bahkan di masa puncak gelombang kedua penyebaran Covid-19. Selain itu, BLU Pendidikan melakukan berbagai macam inovasi dan modernisasi layanan teknis pembelajaran serta relaksasi biaya. BLU lainnya antara lain membangun jaringan komunikasi dan data melalui Palapa Ring, mendukung energi terbarukan melalui program biodiesel, membantu dan memperluas akses pembiayaan UMKM, serta menyalurkan pendanaan Proyek Strategis Nasional. Selain itu, BLU berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan fiskal dengan keberhasilannya dalam mencapai PNBP sebesar Rp126,02 triliun atau tumbuh sebesar 80,85% (yoy).

Sebagai bagian dari rangkaian acara ini, diselenggarakan pula Penandatangan Kontrak Kinerja Tahun 2022 antara Pemimpin BLU dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. Penandatangan Kontrak Kinerja ini dilakukan secara simbolis oleh dua belas pemimpin BLU yang mewakili setiap bidang layanan BLU yaitu RSPAD Gatot Subroto, RS Bhayangkara Raden Said Sukanto, RSUP H. Adam Malik, Balai Kesehatan Penerbangan, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Politeknik Penerbangan Jayapura, Politeknik Kesehatan Surakarta, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi.

“Saya senang tadi melihat kontrak kinerja, tidak hanya menyangkut bidang keuangan namun juga dari sisi berbagai perbaikan tata kelola, dan pada ujungnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Mengapa kita perlu untuk terus meningkatkan kinerja, transparansi, akuntabilitas dan tata kelola BLU? Karena seperti saya sampaikan tadi, pekerjaan rumah kita masih banyak. Pada sisi human capital atau kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting menentukan kemampuan kita, untuk bisa memperbaiki apa yang kita sebut kualitas sumber daya manusia,” kata Menkeu.

Dalam Rapat Koordinasi BLU ini, Menkeu juga meluncurkan buku “Bunga Rampai Badan Layanan Umum: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi”, sebagai media edukasi kepada masyarakat atas keberadaan dan peran BLU serta rujukan mengenai konsep BLU. Selain itu, berlangsung pula sharing session “Transformasi Layanan BLU” dengan narasumber Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi dan Direktur Teknologi Informasi PT Bank Mandiri Timothy Utama. Kedua narasumber menyampaikan pengalaman mulai dari penyusunan strategi hingga implementasi digitalisasi layanan yang organisasinya lakukan. Instansi yang bergerak dalam bidang pelayanan kepada masyarakat memiliki downside risk, berupa transformasi layanan berbasis IT, yang apabila tidak dilakukan dapat mengakibatkan hilangnya pelanggan.

Dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum Tahun 2022 ini, diharapkan BLU dapat meningkatkan kualitas dan kontinuitas pelayanannya yang dapat diakses dan terjangkau. Pemimpin BLU juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi, baik antar BLU, pembina teknis maupun pembina keuangan, untuk mencapai target KPI yang telah ditandatangani. Terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah agar sinergi pembinaan BLU antara pembina keuangan dan pembina teknis dapat terus ditingkatkan sehingga kontribusi BLU dalam pemulihan ekonomi nasional semakin berdampak nyata.

***

Rahayu Puspasari
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

Download