Liputan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada KPPN Non Percontohan Tahun 2010
Semangat memberikan pelayanan  terbaik ternyata tidak pernah mengenal usia. Dari ujung barat wilayah negeri, KPPN Meulaboh dengan mayoritas sumber daya manusia yang tidak lagi muda, tampil sebagai nominator Penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada KPPN Non Percontohan Tahun 2010.

“Dengan penilaian kali ini, semoga membuat kita lebih semangat lagi!”  Ujar Kepala KPPN Meulaboh, Suparno, dengan gayanya yang enerjik dihadapan Tim Penilaian Kinerja Pelayanan Publik KPPN Non Percontohan Tahun 2010, Jumat (1/10), di Aula KPPN Meulaboh.

Semangat teamwork yang dibangun  terpancar dari presentasi profil KPPN Meulaboh, yang disajikan langsung oleh Suparno.Memberdayakan potensi SDM yang ada, sebanyak 15 (71%) dari 21 jumlah pegawai KPPN Meulaboh berusia 46 tahun keatas. Kondisi tersebut tidak menyurutkan berbagai inovasi yang coba digagas dan direalisasikan dalam menyuguhkan atmosfir pelayanan prima bagi 165 satuan kerja yang harus dilayani.

Lebih mengagumkan, nahkoda dari seluruh awak KPPN Meulaboh, Suparno yang memimpin semangat pembangunan pelayanan prima, akan memasuki masa purna tugas. Dipenghujung masa kerjanya, beliau masih tetap semangat mengabdikan diri pada intitusi.

Dalam membangun transparansi pelayanan, KPPN Meulaboh bekerjasama dengan RRI melakukan siaran on air. Siaran tersebut membahas mekanisme pengelolaan keuangan (APBN) secara interaktif.  Para satuan kerja wilayah KPPN Meulaboh, antusias dengan berpartisipasi aktif dalam acara itu.

Saat Tim Penilai mencoba mengorek keterangan dari para Satker, tanggapan mengenai citra pelayanan KPPN Meulaboh secara positif diberikan. Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh Jaya mengatakan, “Saya berhubungan dengan KPPN dari tahun 1990, saya lihat sekarang sudah berubah 100%!” ujarnya disambut tepuk tangan oleh satuan kerja yang lain, seolah mengaminkan.

Cakupan wilayah kerja KPPN Meulaboh cukup luas, meliputi: Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Jaya, dan Kab. Simeuleu. Jumlah Pagu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sebesar Rp. 532.799.129.000,-, telah terserap sebanyak Rp. 282.651.866.739,- (53.05%) (s.d Agustus 2010, red).

Pelayanan berbasis Website dan SMS Center dikembangkan guna mendongkrak kinerja. Fitur yang tersedia diarahkan  untuk kemudahan satuan kerja dalam pengelolaan keuangan (APBN). Bangunan gedung yang didesain agar nyaman bagi stakeholder memberikan bukti orientasi pada pelayanan public. Semangat tinggi melengkapi profil dari KPPN Meulaboh.

Perjalanan Tim Penilai

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai memerlukan energi ekstra dalam penilaian kali ini. Selain jarak tempuh yang cukup jauh, medan yang dilalui sangat berat. Tsunami yang sempat menghancurkan seluruh wilayah Aceh, turut serta meratakan jalur infrastruktur Banda Aceh – Meulaboh. Rute Banda Aceh ke Meulaboh melalui pantai barat kini lebih panjang dibandingkan sebelum bencana. Menurut papan petunjuk jalan di dekat Lhok Nga, jarak antara Banda Aceh-Meulaboh tertulis 241,5 kilometer. Tetapi kenyataannya banyak jalur alternative tambahan yang dilalui, sehingga jarak Banda Aceh – Meulaboh setelah bencana sekitar 320 kilometer.

Tim penilai yang terdiri dari Kabbag Administrasi Kepegawaian, Ludiro, Kabbag Organisasi dan Tata Laksana, Didyk Choiroel, Kasubdit Pembinaan Kerja BLU, Catur Arianto Widodo, menuju Meulaboh didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NAD. Rombongan mulai menempuh perjalanan pada pukul 18.30 WIB dari Banda Aceh. Tim dibagi dalam dua mobil, yaitu Toyota Hilux dan Kijang Inova. Senja dilalui dengan menyisir pantai Lhoknga dalam keadaan gerimis. Kondisi jalan yang dilalui sepanjang 20km di daerah Lhoknga sangat baik, tidak banyak tikungan yang dilewati.

Beranjak dari Lhoknga, Tim Penilai mulai melintasi jalur Gunung Geurutee yang sangat sempit dan berkelok-kelok. Suasana hutan yang gelap di malam hari menjadi pemandangan sepanjang jalur tersebut.

Sampai di daerah Lamno, ketegangan mulai terasa. Jembatan didaerah tersebut belum selesai diperbaiki, sehingga rombongan Tim Penilai harus melewati rakit kayu melintasi sungai. Rakit kayu itu mengangkut dua mobil beserta seluruh penumpangnya. Tanpa dilengkapi alat keselamatan apapun, rakit dengan kekuatan mesin 4PK menyeberangi sungai. Keadaan serupa harus dialuli sebanyak dua kali.

Selanjutnya, rombongan Tim Penilai mulai menjajal jalan tanah yang belum selesai diberi aspal. Jalur tersebut merupakan pembangunan jalan baru pasca tsunami. Goncangan terasa cukup kuat, karena tak jarang roda mobil harus melalui jalan yang tidak rata bahkan berlubang.

Saat mobil berlari kencang, sering kali rombongan Tim Penilai harus tersentak oleh binatang ternak Sapi yang melintas liar dijalanan. Tentu, keadaan tersebut menambah berat resiko kecelakaan yang terjadi.

Pukul 02.00 WIB dini hari, rombongan Tim Penilai sampai di Meulaboh. Sebuah perjalanan panjang yang melelahkan pun dilalui dengan adrenalin yang tinggi. Tentunya akan menjadi pengalaman berharga bagi seluruh rombongan Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik pada KPPN Non Percontohan, yang hampir seluruhnya baru pertama kali mengunjungi Meulaboh.

Oleh : Novri H.S. Tanjung – Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rakor, Bimbtek, Dan Dialog Interaktif Mengenai Peraturan Perbendaharaan  Dan  Aplikasi Satker Pada Wilayah Kerja KPPN Parepare
Parepare, Perbendaharaan.go.id– Menjaga komitmen funggsi perbendaharaan sebagai pelayan sekaligus guru, mengilhami KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Parepare untuk membuka ruang komunikasi, koordinasi yang baik bagi seluruh Satuan Kerja (satker). Sebagaimana kegiatan rapat koordinasi, bimbingan teknis, dan dialog interaktif mengenai peraturan perbendaharaan dan aplikasi antara KPPN dengan satker, yang dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 September 2010, di Parepare.

Pada kesempatan kali ini, rapat koordinasi dan sosialisasi dikemas berbeda dengan acara  sebelumnya. Kali ini, rapat koordinasi dan sosialisasi lebih dititikberatkan pada dialog Interaktif dengan satuan kerja. Penyamaan persepsi, koordinasi, serta pemecahan masalah yang selama ini muncul menjadi subtansi utama acara.

“Kesempatan kali ini merupakan ajang evaluasi atas pemahaman satker dan review/penyegaran terhadap peraturan maupun aplikasi satker.” Imbuh Kepala KPPN Parepare, Teguh, dalam pengarahannya

Kegiatan  ini mengambil Tema Rapat Koordinasi , Bimbingan Teknis, dan Dialog Interaktif mengenai Peraturan – Peraturan Perbendaharaan  dan Aplikasi Satker. Hadir  sebagai peserta 139 Satuan Kerja wilayah kerja KPPN Parepare yang terdiri atas pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), didampingi oleh dua Operator Instansi tersebut. sehingga secara keseluruhan diikuti oleh  420 orang peserta.

Para peserta sangat antusias terhadap penyelenggaraan acara tersebut. Bahkan, Ruangan Aula yang telah disediakan oleh Panitia tidak mencukupi, karena satuan kerja yang datang rata-rata lebih dari dua orang setiap satker. Adapun teknis pelaksanaan acara dibagi dalam dua gelombang. Gelombang I tanggal 28 September 2010 dihadiri oleh Satuan Kerja yang berasal dari Kabupaten Barru, Enrekang, dan Pinrang. Sedangkan Gelombang II, tanggal 29 September 2010 dihadiri oleh Satuan Kerja yang berasal dari Kabupaten Sidrap dan Kota Parepare.

Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di lingkungan satuan kerja selama ini misalnya : masalah aplikasi GPP dan implikasinya, permasalahan  pengisian LPJ Bendahara, dan yang paling penting adalah masalah akurasi penyusunan perkiraan pencairan dan penyetoran dana serta permasalahan-permasalahan lain yang ada pada Satuan Kerja Kementerian Negara / Lembaga tersebut. Disamping itu juga satker dilatih guna pemantapan praktek untuk mengoperasikan Aplikasi AFS dan Peran, Pengisian LPJ maupun aplikasi GPP.

Pada kesempatan itu pula, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara Kuasa Pengguna Anggaran Satker Kementerian Negara / Lembaga dengan Kepala KPPN Parepare. Pada hari I , dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama ( Pakta Integritas ) secara simbolis antara Kepala KPPN dengan Perwakilan Satuan Kerja yang ada di Wilayah Kab. Barru, Kab. Enrekang, dan Kab. Pinran.  Pada Hari Ke II dilakukan hal yang sama, namun kali ini dilakukan Oleh Perwakilan Satuan Kerja yang ada di Wilayah Kab. Sidrap dan Kota Parepare,

Pakta Integritas tersebut memuat Empat Hal Penting yang menjadi Kesepakatan Bersama antara Satuan Kerja dengan KPPN antara lain : KPPN Parepare dalam Melayani Satuan Kerja berpedoman pada Standard Operating Procedure ( SOP ) KPPN Percontohan, Pelayanan kepada Satuan Kerja mitra KPPN Parepare dilakukan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, tanpa memungut biaya ( zero cost ) dan tidak menerima sesuatu imbalan berupa apapun, Satuan Kerja Mitra KPPN Parepare melakukan proses pencairan dana dengan benar dan cermat, serta Satuan Kerja  Mitra KPPN Parepare tidak akan memberi atau menjanjikan pegawai KPPN Parepare berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh KPPN Parepare.

Atas pelanggaran janji yang dinyatakan dalam Pakta Integritas tersebut, akan bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu pula, pada Kegiatan tersebut, KPPN Parepare juga memberikan Quisioner kepada Satuan Kerja mengenai Pelayanan saat Rekonsiliasi, Memasukkan SPM ke KPPN, dan Pelayanan Pemberian Informasi / Sosialisasi yang selama ini telah dilakukan, hasil dari Quisioner tersebut akan dibuatkan tabulasi guna mengukur tingkat Kepuasan Satker terhadap Pelayanan yang diberikan KPPN selama ini.

Selanjutnya, untuk tahun-tahun kedepan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Satuan Kerja semacam ini akan diselenggarakan secara berkala triwulanan karena Dialog Interaktif merupakan Wujud Nyata Jembatan Komunikasi Antara Satuan Kerja dengan KPPN. Sehingga dapat tercipta iklim komunikasi yang sehat diantara keduanya.

Dilaporkan Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare

Pada pertengahan dan akhir bulan September 2010, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah kehilangan beberapa putera-puteri terbaiknya. Mereka telah berpulang kembali menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Direktorat Jenderal Perbendaharaan pun kehilangan pegawai/ pejabat dan anggota keluarga yang dicintainya.

Pejabat/ pegawai yang meninggal dunia pada bulan September 2010 itu antara lain: 1) Sdr. Yudha Setyawan, pegawai KPPN Medan II, yang meninggal dunia pada tanggal 9 September 2010 karena kecelakaan lalu lintas di Purwakarta saat akan merayakan Idul Fitri 1431 H  di Kebumen; 2) Ibu Warsiati, Kasubbag Kepegawaian Kanwil DJPBN Prov. DI Yogyakarta, yang meninggal dunia karena sakit. Beliau dimakamkan di Purworejo; serta 3) Bapak Drs. Agus Nugroho, Kakanwil DJPBN Prov. Maluku yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 September 2010.

Sedangkan sanak/ keluarga Ditjen Perbendaharaan yang meninggal dunia adalah 1) Ibu mertua Bp. Drs. Hans Henry Hastowo, Kepala Bidang pada Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Utara, yang meninggal pada tanggal 25 September 2010, dan dimakamkan di Tebing Tinggi Sumatera Utara; serta 2) Ny. Berlliani, ibu kandung dari Kabag Umum Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Timur (Ibu R.  M.  Wiwieng Handayaningsih) yang meninggal di Jakarta pada tanggal 26 September 2010, dan di makamkan di Salatiga.

Bapak Drs. Agus Nugroho wafat pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta pada pukul 06.45 WIB, setelah sebelumnya menjalani perawatan di Ambon dan Jakarta.

Almarhum yang lahir di Cilacap pada tanggal 24 September 1953 itu  disemayamkan di rumah duka, Perumahan Griya KENCANA II Blok J no. 25, Cileduk,  Tanggerang, dan disholatkan di Masjid Al Muchsinin, selanjutnya dibawa ke Purwokerto untuk dimakamkan di pemakaman keluarga Kalibogor Purwokerto pada hari Minggu pukul 10.30 WIB.

Melepas jenazah dari rumah duka di Cileduk menuju ke Purwokerto adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Bapak Herry Purnomo, dan hadir pada saat pelepasan jenazah tersebut selain sanak saudara almarhum adalah Bapak Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, para Direktur pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, beberapa Kepala Kanwil DJPBN yang sedang berada di Jakarta, para pejabat eselon III dan staf, serta masyarakat di sekitar rumah duka. Untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan duka mendalam seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan, iring-iringan jenazah menuju Purwokerto yang menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam dikawal oleh beberapa staf Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sedangkan untuk pelepasan jenazah dan prosesi pemakaman di Purwokerto dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Bapak K. A. Badaruddin mewakili Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kanwil DJPB Prov Jawa Tengah Bapak Minto Widodo, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Yogyakarta Bapak Rudy Widodo, rekan-rekan KPPN Purwokerto, KPPN Cilacap, KPPN Banjar Negara, KPPN Purworedjo, dan KPPN Tegal, serta paguyuban para pensiunan Ditjen Anggaran/ Perbendaharaan yang berdomisili di Purwokerto di bawah koordinasi Bapak Drs.Tuswadi.

Karangan bunga duka cita yang diterima antara lain dari Menteri Keuangan RI, Wakil Menteri Keuangan RI, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Pengurus Dharma Wanita Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, dan para Kepala KPPN dari berbagai penjuru tanah air.

Kehadiran para pelayat dan banyaknya karangan bunga tersebut, menunjukkan betapa rasa kekeluargaan, kepedulian, dan kebersamaan dari para pejabat/      pegawai/ pensiunan di lingkup Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan masih patut dibanggakan dan perlu dipertahankan di masa-masa mendatang, sebagaimana arahan  Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan.      

Almarhum mulai bertugas di KPPN Purwokerto pada tahun 1975, kemudian dipromosikan sebagai Kepala Seksi pada KPPN Rantau Prapat, KTUA Medan II, Dit TUA, Dit PA, selanjutnya dipromosikan sebagai Kepala KPPN Muara Bungo, KPPN Kotabumi, Kepala Bidang pada Kanwil DJPBN Pangkal Pinang, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPBN Surabaya, Kepala KPPN Bogor, dan terakhir ditugaskan sebagai Kepala Kanwil DJPBN Prov, Gorontalo dan Kepala Kanwil DJPBN Prov. Maluku. Beliau adalah pejabat/ pegawai yang patut diteladani dan dibanggakan. Almarhum tekun dalam bekerja, bertanggung jawab, dan selalu siap ditempatkan di mana pun ditugaskan.

Sebagai sahabat dan rekan sekerja, marilah kita mendoakan agar arwah dari almarhum/ almarhumah dapat diterima dii sisi Allah SWT. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Akhirnya, rasa kekeluargaan, kepedulian, dan kebersamaan dari para pejabat/ pegawai Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia dapat terus terpupuk dan dipertahankan. Amin.

Liputan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada KPPN Non Percontohan Tahun 2010
Sintang, perbendaharaan.go.id - Tanggapan positif mengenai pelayanan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), saat ini tidak hanya didominasi oleh KPPN Percontohan. Pembenahan berbagai aspek pada KPPN non Percontohan, telah cukup mendongkrak kinerja KPPN di berbagai penjuru negeri.

Ketika perwakilan satker diminta menyampaikan keluhan dan kekurangan mengenai pelayanan KPPN Sintang oleh Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik dari Kantor Pusat, Pejabat Bandara Udara Susilo Kabupaten Sintang, menyampaikan,  “Kalau kami diminta mencari kelemahannya, sulit buat kami. Nanti kami menjadi fitnah!” Puji beliau dengan santai, dalam acara Penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada KPPN Non Percontohan Tahun 2010, Jumat (24/9), di aula KPPN Sintang.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Sintang, Heru Kutanto mempersentasikan profil KPPN Sintang. Selain penerapan SOP (Standard Operating Procedure)  KPPN Percontohan, pelayanan berbasis website menjadi layanan unggulan dari KPPN Sintang. Untuk itu, pelayanan yang lebih baik menjadi opini umum dari testimoni satker wilayah kerja KPPN Sintang. Mereka selama ini cukup puas dengan pelayanan yang disajikan.

Tim Penilai menempuh perjalanan darat yang cukup melelahkan, dengan waktu tempuh sembilan jam dari Pontianak menuju Sintang. Ditambah medan  perjalanan yang cukup berat, menyisir sungai Kapuas, Tim Penilai  memberikan apresiasi atas kondisi KPPN Sintang.

Gedung KPPN Sintang dengan model minimalis modern cukup terlihat megah diantara gedung-gedung pemerintahan disekitarnya. Dengan penerapan SOP KPPN Percontohan, KPPN Sintang tidak hanya berubah secara fisik, melainkan secara sistem prosedural telah berorientasi pada pelayanan publik.

KPPN Sintang merupakan salah satu dari sepuluh nominator KPPN Non Percontohan dengan pelayanan publik terbaik. Sebelumnya, seluruh KPPN non percontohan telah diseleksi administrasi secara berjenjang mulai dari Kanwil masing-masing.

Kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada KPPN Non Percontohan Tahun 2010 dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di Ditjen Perbendaharaan. Dimana, pada saat ini KPPN non Percontohan telah menerapkan SOP KPPN Percontohan.

Menurut Ketua Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik KPPN Non Percontohan Tahun 2010, Didyk Choiroel, kegiatan ini diadakan sebagai salah satu apresiasi dari upaya KPPN Non Percontohan dalam melakukan berbagai inovasi. Secara tidak langsung, kegiatan tersebut dapat membangun iklim kompetisi, sehingga akan terjadi persaingan positif diantara seluruh KPPN.

Sepuluh nominator KPPN Non Percontohan dengan pelayanan public terbaik yaitu, KPPN Meulaboh, KPPN Dumai, KPPN Klaten, KPPN Blitar, KPPN Sintang, KPPN Sampit, KPPN Sumbawa Besar, KPPN Atambua, KPPN Luwuk, dan KPPN Marisa.

Tim Penilai akan terjun bergiliran pada setiap KPPN untuk melakukan penilaian. Secara umum penilaian berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2010 tentang tata cara penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di lingkungan Kementerian Keuangan.  

Sepuluh KPPN nominator akan bersaing dalam memberikan layanan unggulan terbaiknya. Kriteria penilaian terdiri dari visi dan misi, sistem prosedur pelayanan,  sumber daya manusia,  sarana dan prasarana, serta kinerja pelayanan.

Oleh: Novri H.S. Tanjung – Media Center Ditjen Perbendaharaan

LIPUTAN ACARA SOSIALISASI KANWIL DJPBN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kendari, perbendaharaan.go.id - Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan perbendaharaan yang handal pada setiap satuan kerja (satker) mitra kerjanya, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara kembali melaksanakan kegiatan yang melibatkan unsur satker. Pelaksanaan kegiatan yang berupa acara sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Kamis (23/9), bertempat di Hotel Athaya Kendari.

Tema sosialisasi yang diusung kali ini adalah ”Mewujudkan Pelaksanaan Perbendaharaan yang Handal bagi Satuan Kerja Lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara”. Acara ini dihadiri oleh para pejabat KPA/PPK dari 176 satker mitra kerja Kanwil, khususnya satker-satker lingkup KPPN Kendari sebagai KPPN Pembayar yang meliputi 6 Kabupaten, yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe dan Kota Kendari.

Acara sosialisasi ini juga merupakan kelanjutan rangkaian acara sosialisasi sebelumnya yang telah diaksanakan oleh Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tenggara pada satker-satker lingkup KPPN Raha, KPPN Bau-Bau, dan KPPN Kolaka di setiap kota tersebut.

Kepala Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pejabat Sementara Kakanwil, Denny F. Singawiria, menjelaskan bahwa proses pengelolaan APBN yang transparan dan akuntabel dapat dicapai melalui proses pengelolaan keuangan yang handal. Untuk mencapai tingkat kehandalan yang memadai tersebut, diperlukan sedikitnya 3 elemen penting, yaitu peningkatan kapasitas personil (sumber daya manusia), kerja sama antar lini pemerintahan, serta komitmen pimpinan di setiap Kementerian/Lembaga terhadap pengelolaan keuangan negara. ”Untuk itu, melalui acara sosialisasi secara terpadu ini, ketiga elemen dimaksud diharapkan dapat terlaksana sebagai bagian dari pembinaan atas pelaksanaan perbendaharaan yang baik serta proses peningkatan peran serta satker dalam pengelolaan keuangan negara,” papar Denny.

Lebih lanjut disampaikan pula bahwa hingga bulan Agustus 2010, masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan perbendaharaan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. ”Penyerapan dana yang masih  tergolong rendah untuk periode yang telah memasuki triwulan ketiga ini mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaannya,” ujar Denny, ”dan seringnya revisi DIPA serta kurangnya kelengkapan persyaratan pengajuan TUP sehingga petugas satker berulang-ulang datang ke Kanwil DJPBN menunjukkan lemahnya tingkat ketepatan perencanaan dan tingkat pemahaman satker terhadap pelaksanaan perbendaharaan.” Demikian pula yang terkait dengan pelaporan keuangan tingkat wilayah, seperti rendahnya tingkat kepatuhan rekonsiliasi data serta ketidaklengkapan komponen Laporan Keuangan K/L (LKKL) tingkat wilayah yang diterima merupakan masalah yang perlu dibenahi.

Acara sosialisasi tersebut dibagi menjadi 3 sesi, di mana pemateri/narasumber pada setiap sesi tersebut adalah masing-masing Kepala Bidang lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencakup Bidang Pelaksanaan Anggaran, Bidang Pembinaan Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Acara yang dilaksanakan selama satu hari tersebut diikuti peserta dengan antusias, terbukti dengan banyaknya peserta yang menggunakan kesempatan untuk bertanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berkompeten terkait permasalahan teknis yang sering dijumpai satker dalam hal pengelolaan APBN.

Setelah berakhirnya sesi materi, panitia menyelenggarakan post-test yang diikuti oleh seluruh peserta. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta terhadap materi-materi yang telah diberikan. Untuk memotivasi dan juga sebagai bentuk apresiasi terhadap para peserta sosialisasi, panitia memberikan kenang-kenangan kepada tiga peserta yang memperoleh nilai post-test terbaik, yaitu Yusran Yunus dari Polres Konawe Selatan sebagai peserta dengan nilai terbaik pertama, Heni Hadi Purwanto dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai terbaik kedua, dan Abdul Razak dari Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara sebagai terbaik ketiga.

Diharapkan acara sosialisasi terpadu ini dapat memberikan manfaat bagi para satker mitra kerja maupun bagi segenap komponen lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pelaksanaan perbendaharaan yang handal sehingga dapat tercapai outcome berupa pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

 Oleh: Andi Permadi – Kontributor Kanwil DJPBN Prov Sultra

Kendari, perbendaharaan.go.id – Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan satu terobosan baru di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Salah satu unit eselon II DJPBN ini melakukan pemeringkatan atas Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) melalui penilaian beberapa unsur terkait laporan keuangan. Ini adalah salah satu upaya memotivasi para pengelola keuangan tingkat satuan kerja (satker) di Provinsi Sulawesi Tenggara agar meningkatkan kepeduliannya dalam menyajikan laporan keuangan secara tertib, tepat waktu, dan berkualitas. Acara pengumuman peringkat penilaian dan penghargaan di lakukan pada hari Jum’t (13/8) di Ruangan Aula Kanwil DPBN Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebanyak 24 pimpinan satker hadir pada acara tersebut. mengawali sesi pembukaan acara tersebut. Dalam sambutannya sambutan, Kepala Kanwil DJPBN Sulawesi Tenggara, Teddy Rukmantara, menjelaskan bahwa penilaian laporan keuangan UAPPA-W ini dilakukan sebagai bagian dari usaha memberikan bimbingan dan motivasi kepada seluruh satuan kerja agar dapat menyajikan laporan keuangannya secara tertib, tepat waktu dan berkualitas.

”Sesungguhnya laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) dan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang berkualitas sangat bergantung dari peran serta satker dalam memperbaiki laporan keuangannya,” kata Teddy Rukmantara dalam sambutannya membuka acara tersebut. ”LKPP merupakan konsolidasi LKKL dan laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) dimana penyusunannya dilakukan secara berjenjang dari tingkat satker, timgkat wilayah, tingkat eselon I sampai dengan tingkat kementerian negara/lembaga,” lanjutnya.

”Kegiatan penilaian ini akan terus dilakukan untuk semester yang akan datang. Kepada para satker yang berhasil mendapatkan penilaian terbaik agar terus mempertahankan kualitas laporan keuangannya. Sedang kepada satker yang lain agar terus memperbaiki kualitas laporan keuangannya sehingga dapat bersaing dengan yang sudah baik”, ungkap Teddy Rukmantara lagi.

Penilaian laporan keuangan dimaksud dilakukan atas lima unsur, yaitu ketepatan waktu, kelengkapan laporan, akurasi data dan pengungkapan, estetika/keindahan, serta jumlah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang dikelola. Selanjutnya, terhadap 128 laporan keuangan UAPPA-W yang telah dilakukan penilaian disusun peringkatnya sehingga diperoleh lima satker yang memperoleh nilai terbaik.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para satker yang memperoleh peringkat lima terbaik diberikan Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Piagam Penghargaan diberikan kepada: Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Peringkat Pertama, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Peringkat Kedua dan berturut-turut BPKP Sulawesi Tenggara, Badan Pengawas Obat dan Makanan Kendari, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai peringkat ketiga, keempat dan kelima.

Di akhir acara, Kepala Biro Perencanaan dan Pembangunan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Rachman, menyampaikan kesannya kepada para hadirin bahwa penilaian ini sangat baik bagi setiap satker karena dapat mendukung satker untuk mencapai target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) khususnya bagi LKKL dan secara umum bagi LKPP di tahun 2011.

Kontributor: Adnan Agung Nugraha – Kanwil DJPBN Prov. Sultra
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rakor Tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua
Jayapura, perbendaharaan.go.id – Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan sangat bergantung pada tingkat kinerja baik individu maupun kelompok. Menyadari hal tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor). Acara digelar pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2010 di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura.

Dalam sambutan pada acara rakor tersebut, Kepala Kanwil Prov. Papua, Bjardianto Pudjiono, menyampaikan bahwa tujuan rakor adalah untuk meningkatkan koordinasi, baik internal maupun eksternal. “Peningkatan kinerja baik berupa kinerja layanan, dalam hal ini service exellent  maupun tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dalam bentuk peningkatan hasil kinerja, menyamakan persepsi terhadap ketentuan perundangan serta mencari solusi terhadap permasalahan yang  dihadapi oleh Kanwil dan KPPN dalam melaksanakan tupoksinya,” lanjut beliau saat membuka acara rakor.

Rapat koordinasi diikuti oleh Kepala Kanwil, Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang, seluruh Kepala Seksi/Kasubag serta sembilan orang  pegawai pelaksana Kanwil. Sedang dari KPPN hadir seluruh Kepala KPPN ditambah masing-masing Kepala Seksi Vera. Jumlah  keseluruhan peserta 48 orang.

Dalam rakor di bahas antara lain perlunya monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran satuan kerja oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-23/PB/2010 tanggal 28 Juli 2010. Disamping itu dibahas pula mengenai penerapan sanksi kepada satker oleh KPPN yang tidak melakukan rekonsiliasi BMN dengan KPKNL, serta tindak lanjut penerapan SOP percontohan di seluruh KPPN non percontohan  lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua.

Terkait dengan penerapan SOP percontohan, seluruh Kepala KPPN non percontohan kompak  mengatakan bahwa mereka sudah menerapkan SOP percontohan di kantornya masing-masing. Penerapan SOP tersebut dibareng dengan perubahan tata ruang dan perubahan mindset melalui upaya-upaya pembinaan sebagaimana tergambar melalui film pendek yang ditayangkan dalam rakor.

Secara teknis rapat dilakukan melalui sidang-sidang komisi. Ada beberapa rekomendasi dari komisi-komisi tersebut, diantaranya terkait dengan peningkatan pelaksanaan tupoksi baik untuk Kanwil maupun KPPN. Sebagai contoh bagaimana kiat-kiat KPPN Sorong, yang notabene KPPN di wilayah timur Indonesia, berhasil menembus peringkat 20 besar untuk penilaian LKPP Kuasa BUN KPPN. Kemudian perlunya dibuat pemeringkatan ketaatan KPPN setiap bulan oleh Bidang Pelaksanaan Anggaran dalam menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja. Serta perlunya diberikan sosialisasi ulang kepada satker mengenai penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 62/PB/2009.

Dalam rakor tersebut juga memunculkan hal baru, yaitu dibentuknya kelompok diskusi untuk para pejabat lingkup Kanwil Ditjen Propinsi Papua dengan menggunakan fasilitas internet Google group di alamat http://groups.google.co.id/group/kanwil-djpbn-jayapura.  Grup tersebut dijadikan sarana untuk mendiskusikan permasalahan terkait pelaksanaan tupoksi dan kinerja layanan (service excellent) secara informal.

Di akhir acara rakor, pada hari Jum’at sore tanggal 20 Agustus 2010 tepat pukul 16.30 WIT, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua, meluncurkan Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua. Soft launchingini merupakan wujud nyata dari reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua.

“Dengan layanan unggulan tersebut, kami ingin meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, kepadaBapak-ibu sekalian,” ungkap Bjardianto Pujdiono saat menutup acara soft launcing yang dihadiri para undangan dari beberapa perwakilan satuan kerja. Sebagai pamungkas, seluruh hadirin, baik peserta rakor maupun tamu undangan melakukan buka puasa bersama.

Oleh : Suroso  –  Kontributor Kanwil DJPBN Propinsi Papua
Editor  : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rakor dan teambuilding KPPN Rangkasbitung
Rangkasbitung, pebendaharaan.go.id – Kesuksesan untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan tidak hanya diperlukan pegawai yang pandai dan terampil saja. Kerja sama dan kekompakan antar pegawai menjadi energi yang sangat menentukan dalam meraih sukses itu. Menyadari hal ini, KPPN Rangkasbitung, berupaya menumbuhkan rasa kerjasama dan kekompakan melalui outbond yang diadakan di Lembang Asri Hotel, Bandung.

“Kegiatan Rapat Kerja dan Team Building ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi kinerja selama semester I Tahun 2010, menyamakan persepsi antara KPPN Rangkasbitung dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten, meningkatkan kerjasama serta kekompakan para pegawai KPPN Rangkasbitung untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedepannya,” kata Fahma Sari Fatma, Kepala KPPN Rangkasbitung dalam sambutannya.

Kegiatan yang diadakan di Lembang Asri Hotel, Bandung  tanggal 6-8 Agustus 2010 tersebut diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Rangkasbitung. Disamping itu diundang juga Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten, Kepala Bagian Umum dan para Kepala Bidang Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten. Namun karena berhalangan hadir, Kepala Kanwil dan Kepala Bagian Umum diwakili oleh Sofyan, kasi Duktek, Kabid Aklap diwakili oleh Reni, Kasi verifikasi bidang Aklap, Kabid PA diwakili oleh Darmawangsyah, Kasi PA 1a, dan kabid Pembinaan Perbendaharaan diwakili oleh Suma Wijaya, Kasi PP2a dan Mandar Trisno. Kegiatan ini merupakan agenda rutin KPPN Rangkasbitung tiap semester yang dimulai sejak tahun 2009.

Rapat yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan KPPN tersebut mendapat apresiasi positif dari Kepala Kanwil DJPBN Propinsi Banten. “Bapak Kakanwil menyampaikan apresiasi positif atas kegiatan ini,” kata Sofyan, Kepala Seksi Dutek yang mewakili Kepala Kanwil DJPBN Propinsi Banten. “KPPN sebagai ujung tombak Kuasa BUN di daerah merupakan kepanjangan tangan Menteri Keuangan di bidang Perbendaharaan. Oleh karena itu, KPPN harus dapat memberikan pelayanan prima se-optimal mungkin,” sambungnya.  ”Jadikan rapat ini sebagai ajang untuk dapat bekerja professional, kreatif dan inovatif sehingga KPPN Rangkasbitung dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang,” tambahnya lagi di hadapan para peserta.

Selama tiga hari, peserta rapat membahas empat bidang tugas, yaitu bagian umum, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang pencairan dana, serta  bidang bendahara umum negara. Pembahasan dalam empat bidang tugas itu masing-masing dipandu oleh narasumber dari pejabat-pejabat Kanwil DJPBN Propinisi  Banten. Sofyan, Kepalas Seksi Dutek, untuk tugas bagian umum, Reni, Kasi verifikasi bidang Aklap, untuk tugas akuntansi dan laporan,   Darmawangsyah, Kepala Seksi PA 1a, untuk tugas pencairan dana, serta Suma Wijaya, Kepala Seksi PP2a, sebagai narasumber untuk tugas-tugas bendahara umum negara.

Sementara outbond, sebagai rangkaian kegiatan yang tak terpisahkan dari acara rakor, diselenggarakan di Kampung Robinhood. Diantara permainan di dalam outbond tersebut adalah flying fox, wall climbing serta mini ATV. Kegiatan ini diikuti hampir semua peserta. Pada malam harinya, acara dilanjutkan dengan kegiatan team building (outbond) berupa permainan paint ball (simulasi perang). Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan melatih kerjasama, kekompakan, strategi atau taktik, kreatifitas dan konsentrasi dalam menghadapi tugas pokok Ditjen Perbendaharaan yang semakin berat di masa mendatang.

Kontributor : Chandra Julihandono SJ – KPPN Rangkasbitung
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan