Liputan Launching Penerapan SOP KPPN Percontohan di KPPN Masohi
Masohi, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Provinsi Maluku, Hendro Baskoro menyatakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menuju kebaikan. Hal ini disampaikan saat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Masohi memberikan laporan bahwa meski terlambat dibandingkan KPPN lain, KPPN Masohi melaksanakan Launching Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) KPPN Percontohan, Kamis (25/11).

Prosedur SOP KPPN Percontohan sebenarnya telah dilaksanakan sejak tahun 2008 sedangkan Launching Penerapan SOP KPPN Percontohan  baru dapat dilaksanakan Nopember 2010 setelah gedung KPPN Masohi selesai direnovasi.

Acara Launching tersebut dihadiri oleh Bupati Maluku Tengah yang diwakili oleh Asisten II Setda Kabupaten Maluku Tengah, DPRD, Muspida Kabupaten Maluku Tengah, Kapolres Maluku Tengah, Dandim 1502 Maluku Tengah, Ketua PN Masohi, Wadandenpom XVI/2 Pattimura, Kapolres Seram Bagian Barat. Pimpinan Perbankan Mitra Kerja KPPN Masohi, dan para Kuasa Pengguna Anggaran / Pimpinan Satker Mitra Kerja KPPN Masohi.

Kepala KPPN Masohi, Fanny Fariyanto dalam laporannya menyatakan bahwa launching Penerapan SOP KPPN Percontohan ini dilaksanakan untuk menginformasikan kepada mitra kerja KPPN maupun masyarakat luas bahwa salah satu wujud dari Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk instansi vertikalnya adalah penerapan Standard Operating Procedures pada KPPN. SOP tersebut intinya adalah  pelayanan yang cepat, akurat, transparan serta bebas pungutan. Mulai saat ini, KPPN Masohi telah melaksanakan SOP dimaksud. Disamping itu juga dijelaskan bahwa penandatanganan pakta integritas dilaksanakan dengan maksud agar semua pihak yang terkait dalam hal pencairan dan penyaluran dana APBN mempunyai tanggung jawab dan komitmen yang sama untuk menghindari hal hal yang terkait gratifikasi dan korupsi.

Hendro Baskoro dalam sambutannya menyatakan bahwa sejalan dengan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah berupaya melakukan berbagai hal. Pembentukan KPPN Percontohan merupakan barometer dalam hal peningkatan pelayanan dan bebas pungutan. Ternyata harapan tersebut terwujud dan keberhasilan tersebut salah satunya tidak terlepas dari SOP KPPN Percontohan. SOP mewujudkan sistem pelayanan one stop service, pemisahan petugas di front office, middle office dan back office serta anti gratifikasi dan korupsi. Keberhasilan ini membuat Pimpinan Ditjen Perbendaharaan memandang perlu menginstruksikan agar seluruh KPPN Non Percontohan di Indonesia dapat melaksanakan SOP KPPN Percontohan.

Sementara itu, Asisten II Setda Kabupaten Maluku Tengah, Hallatu Roy, S.Sos MAP yang mewakili Bupati Maluku Tengah, mengajak seluruh satuan kerja dan mitra kerja untuk mendukung program yang dicanangkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dan KPPN Masohi.  Hallatu Roy juga berharap bahwa kerjasama yang harmonis dan bersifat positif antara KPPN selaku instansi penyalur dana APBN dengan satker pengguna anggaran harus selalu menjadi fokus utama, karena hal ini berdampak pada kelancaran pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat maupun Kabupaten Seram Bagian Timur. Selanjutnya Asisten II Setda Kabupaten Maluku Tengah meresmikan Penerapan SOP KPPN Percontohan pada KPPN Masohi  dengan pemukulan Tifa.  

Acara berikutnya dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas eksternal antara KPPN dan Mitra Kerja. Sedangkan pakta integritas internal KPPN Masohi telah ditandatangani beberapa waktu sebelumnya. Acara launching ini ditutup dengan peninjuan ruangan front office dan middle office serta ekspos penyelesaian Surat Perintah Membayar (SPM) menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dipandu oleh Sutarjo, Kepala Seksi Bank Giro Pos KPPN Masohi.

Oleh : Kontributor Masohi

Liputan Launching SOP KPPN Percontohan pada KPPN Tual
Tual, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk menjawab tantangan Reformasi Birokrasi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual secara resmi melakukan Launching SOP (Standard Operating Procedure) KPPN Percontohan, Selasa (30/11). Meskipun sebenarnya SOP tersebut telah diterapkan di KPPN Tual sejak tahun 2008 yang lalu. Launching SOP KPPN Percontohan tersebut di diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan KPPN Tual kepada para satuan kerja sesuai dengan mottonya yaitu “Cepat, Tepat, Transparan, dan Tanpa Biaya”, serta menghapus mindset  lama “kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah”.

Mengiringi launching SOP KPPN Percontohan, Kepala KPPN Tual juga memperkenalkan website resmi KPPN Tual yang beralamat di www.kppntual.net kepada seluruh tamu undangan. Dengan website tersebut stakeholder dapat dengan mudah mendapatkan informasi seputar perkembangan terkini mengenai aplikasi terbaru, peraturan terbaru, monitoring penyelesaian SP2D serta informasi bermanfaat lainnya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Bupati Maluku Tenggara yang diwakili oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Kapolres Maluku Tenggara, para pejabat Muspida Kabupaten Maluku Tenggara, perwakilan media cetak dan elektronik, Lembaga Swadaya Masyarakat, perwakilan Gapensi (Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia) Kabupaten Maluku Tenggara, serta seluruh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Tual.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Tual, Eriswan mengatakan dengan diterapkannya SOP KPPN Percontohan, maka KPPN Tual dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Serta dapat menghindari prakti-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk mewujudkan good governance dan clean governance. “Seluruh proses penyelesaian pekerjaan diatur berdasarkan SOP KPPN Percontohan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga memberikan pelayanan yang cepat, tepat, trasparan dan tanpa biaya kepada stakeholder. Semoga Allah berkenan terus mencurahkan kasih-Nya dan kekuatan kepada kami. Amin”, ujarnya. Untuk membuktikan langkah tersebut KPPN Tual telah membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh pegawai/pejabat KPPN Tual dan ditandatangani juga oleh seluruh KPA wilayah pembayaran KPPN Tual.

Pada kesempatan yang sama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Martanto mengatakan bahwa kita harus berubah untuk menjadi lebih baik dan menyampaikan rasa banganya atas penghargaan yang baru saja kita raih. “Kita harus buktikan bahwa kita sudah berubah, bukan layout kantor saja yang berubah tetapi juga mindset kita untuk senantiasa memberikan pelayanan prima yang cepat, tepat, akurat, transparan dan tanpa biaya”, ujarnya. ”Hal ini semakin jelas, dengan diberikannya penilaian tertinggi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Ditjen Perbendaharaan, untuk Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2010, kategori Kementerian Negara/Lembaga, meraih kriteria tertinggi dengan nilai 8,89 dengan skala 1 hingga 10”, lanjutnya bangga.

Sementara itu Bupati Maluku Tenggara yang diwakili oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara, Yunus Serang dalam sambutannya mengatakan rasa bangganya atas perubahan yang telah dilakukan oleh KPPN Tual untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang bebas dari praktik KKN. “Saya sangat senang serta turut bangga atas perubahan yang telah dilakukan oleh KPPN Tual untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para satuan kerja dan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang transparan dan bebas biaya”, ujar beliau. “Penyederhanaan business process merupakan sebuah terobosan yang luar biasa dalam memotong rantai birokrasi berbelit-belit yang selama ini jamak terjadi”, lanjutnya.

Setelah acara sambutan selesai dilanjutkan dengan acara pemotongan pita oleh Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Yunus Serang yang dilanjutkan dengan praktek langsung pengajuan SPM oleh satker Bandar Udara Langgur, Meteorologi dan Geofisika Tual, dan Kejaksaan Negeri Tual untuk diposes menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang hanya memerlukan waktu 15 menit terhadap 15 SP2D. Kepala KPPN Tual juga menjelaskan tupoksi tiap-tiap seksi yang ada di KPPN Tual kepada seluruh tamu undangan.

Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2010

Hari itu memang KPPN Tual sedang hajatan besar, dalam kesempatan yang sama acara dilanjutkan dengan Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER-44/PB/2010 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 dan PMK Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN pada Satuan Kerja.

Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang sama antara KPPN Tual dan satker serta untuk menghindari permasalahan yang dapat menghambat proses pencairan dana di akhir Tahun Anggaran 2010. “Sosialisasi ini perlu dilakukan untuk memberikan persepsi yang sama antara satker dengan KPPN Tual dalam menyongsong akhir Tahun Anggaran 2010”, ucap Kepala KPPN Tual, Eriswan mengawali sambutannya saat membuka acara tersebut.

Kepala Seksi Pencairan Dana, Jhon Lasut kemudian memaparkan PER-44/PB/2010 dari sisi pengeluaran Negara di akhir Tahun Anggaran 2010. Pada kesempatan tersebut satker diingatkan mengenai batas-batas waktu penyampaian SPM GU/UP, SPM TUP dan SPM LS agar jangan sampai melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Sosialisasi juga diwarnai dengan tanya jawab yang cukup hangat, salah satunya dari satker Distrik Navigasi Tual yang bertanya mengenai pembayaran lembur bulan Desember 2010. “Sesuai PER-44/PB/2010 pasal 5, lembur bulan Desember sudah dapat dibayarkan mulai tanggal 1 Desember dengan melampirkan SPTJM” jawab Jhon Lasut.

Sosialisasi PER-44/PB/2010 dari sisi Akuntansi dan Pelaporan disampaikan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Julitha Betaubun. Dalam paparannya Julitha berpesan kepada para bendahara agar dapat membuat laporan keuangan yang akurat dan akuntabel. “Selain pandai dalam mencairkan dana, bendahara juga harus pandai dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara). Sebab LPJ tersebut harus dilampirkan pada saat rekon setiap bulannya”, pesan Julitha.

Sementara itu Kepala Seksi Bank/Giro Pos, Aan Rudiawan saat memaparkan PMK Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN pada Satuan Kerja, menegaskan bahwa satker harus dapat memastikan penyelesaian tagihan atas beban APBN agar pihak ketiga atau rekanan dapat mendapatkan pembayaran tagihannya tepat waktu.

Kepala KPPN Tual pada saat penutupan acara berharap agar semua KPA dapat memahami peraturan-peraturan tersebut dengan baik, dan siap menghadapi akhir Tahun Anggaran 2010 yang sudah diambang pintu. Orang nomor satu di KPPN Tual tersebut juga berpesan agar para satker tidak mengajukan SPM menjelang batas akhir penerimaan SPM, agar SPM tidak menumpuk di KPPN dan menghambat proses pencairan dana.

Oleh : Kontributor Tual

Liputan sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2010 dan Bimtek LPJ Bendahara serta Perencanaan Kas di KPPN Samarinda
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka persiapan menghadapi akhir tahun anggaran 2010, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda mengadakan acara Sosialisasi Langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2010 dan Bimbingan Teknis Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dan Perencanaan Kas. Acara ini berlangsung di Ballroom Hotel Mesra Samarinda Kamis (23/11).

Antusiasme peserta sangat tinggi dalam mengikuti acara tersebut.  Dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Operator aplikasi dari 258 satker yang ada di wilayah kerja KPPN Samarinda serta perwakilan dari 32 bank persepsi dan 1 bank operasional.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendahaan Provinsi Kalimantan Timur  Abdullah Nanung berkenan untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan banyak hal, diantaranya menekankan untuk memperhatikan batas-batas waktu penyampaian Surat Perimtah Membayar (SPM) ke KPPN dan peyetoran sisa Uang Persediaan (UP) di akhir tahun.

Acara ini terdiri dari tiga sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi PER-44/PB/2010 tentang langkah-langkah akhir tahun 2010. Bertindak sebagai moderator Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur  R.M Wiwieng Handayaningsih. Pemaparan materi terkait pengeluaran negara disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Hari Sriwidodo dan terkait penerimaan negara disampaikan oleh Kepala Seksi Bank/Giro Pos  Nazuar.

Sebagai apresiasi atas kinerja Satuan Kerja, Kepala KPPN Samarinda Widoyoko Sapto Putro memberikan penghargaan kepada satker terbaik. Penghargaan ini diberikan berdasarkan tingkat partisipasi rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyampaian LPJ Bendahara periode Januari sampai dengan Okober 2010. Penghargaan ini diberikan kepada tiga satuan kerja terbaik yaitu Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai satuan kerja terbaik pertama disusul Bandara Melak dan  Stasiun Karantina Pertanian Samarinda sebagai satuan kerja tebaik kedua dan ketiga. Untuk mengetahui pemahaman satuan kerja terhadap materi yang telah diberikan dan materi tentang perbendaharaan , di penghujung acara diadakan post test.

Sesi kedua adalah Bimbingan Teknis LPJ Bendahara. Sesi kedua ini dipandu oleh tim dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi yang dipimpin oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi Triyanto. Materi yang disampaikan dalam sesi kedua ini adalah tentang laporan pertanggungjawaban Bendahara dan persiapan dalam menghadapi akuntansi berbasis akrual tahun 2015. Materi tentang LPJ Bendahara disampaikan oleh Sostenes Tamara dan akuntansi berbasis akrual disampaikan oleh Joko Tri Prasetyo.

Sesi terakhir adalah Bimbingan Teknis Perencanaan Kas. Dalam sesi kedua ini disampaikan materi tentang perencanaan kas yang disampaikan oleh Heri Susilo. Satuan kerja dengan dibimbing oleh tim dari Seksi Pencairan Dana bersama-sama membuat Perencanaan Kas untuk dua bulan sisa akhir tahun anggaran yaitu bulan November dan Desember 2010.

Melalui sosialisasi dan bimtek yang dilaksanakan ini, diharapkan akan memberikan pengetahuan dan pedoman serta kesiapan teknis satuan kerja dalam menghadapi langkah-langkah akhir tahun 2010. Dengan kesiapan  yang dimiliki tersebut, lebih lanjut akan dapat memaksimalkan penyerapan anggaran yang selama ini dinilai rendah.

Oleh : Kontributor KPPN Samarinda

Sukabumi, djpbn.kemenkeu.go.id – Suasana kantor yang nyaman, diyakini akan memberikan pengaruh baik pada kinerja pagawai. Meyakini hal tersebut, KPPN Sukabumi melakukan renovasi ruang utama gedung kantor dan ruang aula. Ruangan aula dikerjakan terlebih dahulu agar para pegawai dapat bekerja di aula untuk sementara saat ruang utama direhab.

Di ruangan aula yang tidak begitu luas inilah para pegawai KPPN Sukabumi bekerja sementara waktu. Ruangan terbuka itu disulap menjadi ruang kerja yang terdiri dari Front Office, Middle Office, Seksi Bank/Giro Pos, Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Kepala Kantor dan sebagian Subbagian Umum. Ruang urusan keuangan ditempatkan di gudang yang biasanya untuk menyimpan persediaan ATK dan alat rumah tangga kantor. Sedangkan ruang tunggu tamu ditempatkan di luar di depan aula. Dengan atap canopy yang dipasang, para tamu terlindung dari panas dan hujan.

Keadaan yang terbatas itu, tidak mengurangi semangat para pegawai untuk tetap memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan motto KPPN Sukabumi yaitu CATAT (Cepat, Akurat, Tepat, Akuntabel, dan Tanpa biaya). Semangat para pegawai semakin bertambah dengan datangnya kepala kantor baru. Seperti mendapatkan darah segar, suasana kerja di kantor semakin bergairah. Tekad untuk meninggalkan budaya kerja lama yang tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan semakin  menggebu dirasakan hampir semua pegawai. Selain itu, ada komitmen yang selalu bertambah kuat untuk tidak menerima pemberian/gratifikasi dari pihak lain dalam bentuk apapun. Sesuai pakta integritas yang telah mereka tanda tangani.

Bertepatan dengan datangnya Idul Adha 1431 H. Para pegawai berinisiatif untuk menyelenggarakan kurban di kantor berupa seekor sapi. Dana untuk pembelian sapi berasal dari urunan beberapa pegawai yang memang sudah berniat untuk berkurban tahun ini. Pemotongan hewan kurban berlangsung dengan lancar dan disaksikan oleh para pegawai.Daging kurban dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan kupon yang telah dibagikan sebelumnya. Acara makan ketupat bersama para pegawai dan keluarga pun tidak ketinggalan. Suasana silaturahmi dan keakraban di antara para pegawai sangat terasa pada waktu itu.

Sehari setelah Idul Adha, 18 November 2010, KPPN Sukabumi menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 44/PB/2010 tentang langkah-langkah dalam menghadapi tahun anggaran 2010, khususnya untuk Pengeluaran Negara dan Akuntansi serta Pelaporan. Sosialisasi ini dimaksudkan agar seluruh satuan kerja segera melakukan penarikan dana DIPA, agar tidak terjadi keterlambatan. Hadir pada acara sosialisasi itu adalah kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dari seluruh satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Sukabumi.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Sukabumi, Kartono, mengatakan bahwa peraturan tersebut dibuat sebagai panduan untuk menghadapi akhir tahun anggaran.
”Saya harap, poin demi poin dalam perdirjen ini untuk dicermati dengan baik,” kata Kartono. ”Agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya,” lanjutnya.
Kepala KPPN yang belum sebulan bertugas di Sukabumi itu juga menegaskan bahwa semua pelayanan tidak dipungut biaya. Dia juga meminta agar para bendahara satker tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun atas pelayanan yang diberikan oleh KPPN Sukabumi.

Sosialisasi dipandu oleh para pejabat di KPPN Sukabumi. Totok Suyanto, Kepala Seksi Pencairan Dana I tentang pengeluaran, Anang Setiawan, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Akuntansi dan Pelaporan, dan Widi Nugroho, Kepala Seksi Bank/Giro Pos, memaparkan tentang penerimaan.
Semangat para pegawai KPPN Sukabumi semakin bertambah saat kedatangan tamu istimewa. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Seto Utarko, berkunjung ke sana.

Dalam pengarahannya, sebagaimana biasanya, beliau menegaskan kembali tentang tidak dibolehkannya menerima segala bentuk imbalan. Di samping itu, Seto Utarko juga memberikan pengarahan tentang tugas sehari-hari agar dilaksankan sebaik-baiknya untuk meminimalisir segala bentuk kesalahan.

Oleh    : Apri Keceh – Kontributor KPPN Sukabumi
Editor  : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan rakor tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Lampung
Bandar Lampung, djpbn.kemenkeu.go.id – Penyeragaman pemahaman tentang visi dan misi dalam organisasi adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Apalagi menghadapi masa-masa krusial seperti sekarang ini, menyambut akhir tahun anggaran. Tanpa kesamaan pemahaman, bisa jadi kesalahan yang timbul akan sangat banyak. Untuk menghindari hal tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung melaksanakan rapat koordinasi (rakor) tahun 2010, 26 s.d 28 November 2010.

Rakor yang diselenggarakan di Krakatoa Nirwana Resort ini bertujuan untuk mendapatkan kesamaan pandangan dan persepsi antar Bidang dan KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Penyamaan persepsi tentang peraturan-peraturan dan masalah-masalah yang dihadapi, terutama dalam mengambil langkah-langkah akhir tahun 2010. Rakor tersebut juga dijadikan momentum untuk mempersiapkan pelaksanaan anggaran tahun 2011.

Selain itu, melalui rakor ini diharapkan terjadi peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Serta agar terjalin koordinasi dan konsolidasi yang lebih baik antar bidang dan KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Sesuai dengan tema rakor, yaitu  “Peningkatan Kinerja, Persiapan Menghadapi Akhir Tahun 2010 dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011”.

Dalam Rakor tahun 2010 ini dibahas antara lain penyerapan anggaran tahun 2010, langkah-langkah pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2011, serta upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat KPPN maupun tingkat kantor wilayah. Dengan pelaksanaan rakor ini, diharapkan seluruh bidang dan KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung dapat mengoptimalkan diri. Sehingga, karenanya, realisasi anggaran tahun 2010 dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan dan menghasilkan LKPP tingkat KPPN maupun tingkat kantor wilayah yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam penutupan Rakor, Abdul Gofar,  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, meminta agar semua pihak proaktif mendorong dan membantu, memberikan pendampingan kepada satuan kerja dalam merealisasikan anggaran agar proses penyerapan anggaran tidak menemui kendala.

“Membantu satker yang saya maksudkan bukan dalam artian bagaimana satker menghabiskan dana, tetapi bagaimana sistem itu bisa berjalan dengan baik,” kata Abdul Gofar.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung juga berharap LKPP Tahun Anggaran 2010 ini lebih baik lagi, sehingga peringkat LKPP baik tingkat KPPN maupun tingkat Kantor Wilayah bisa menembus peringkat 3 besar, seperti yang pernah diraih Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung untuk LKPP Tahun Anggaran 2008.

Oleh       : Puji Astutik – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Lampung
Editor    : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan acara singkronisasi, monitoring dan evaluasi Kanwil DJPBN Provinsi Papua
Jayapura, djpbn.kemenkeu.go.id – Tingkat perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasi oleh satuan kerja mencerminkan apakah fungsi-fungsi pemerintah telah berjalan dengan baik atau tidak. Semakin besar tingkat realisasi atas pagu anggaran, maka akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini memberikan arti bahwa salah satu tujuan kebijakan APBN telah terpenuhi dengan baik, yang juga berarti fungsi pemerintah sudah berjalan dengan baik.

Untuk mendukung hal tersebut, bertempat di Aula Hotel Aero Irian Biak pada tanggal 22-25 November 2010, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua melakukan sinkronisasi dana Dekosentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama T.A 2010 dengan Kepala Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota se Provinsi Papua. Di samping itu, pada kesempatan tersebut, disampaikan pula materi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran kepada para pimpinan satuan kerja.

Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono, dalam paparannya mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Provinsi Papua baru mencapai 74 %. Seharusnya, jika dilakukan penyerapan secara proporsional, pada bulan Nopember 2010 ini sudah mencapai 85 persen, mengingat akhir tahun anggaran 2010 tinggal satu bulan lagi. Monitoring dan evaluasi tersebut penting dilakukan untuk mengetahui dan membantu menyelesaiakan permasalahan yang menghambat penyerapan anggaran. Evaluasi juga diperlukan untuk memberikan rekomendasi langkah perbaikan dalam rangka peningkatan realisasi APBN.

Krey Frederik, Kepala Bidang Pendataan Bappeda Provinsi Papua, yang menjadi moderator pada acara tersebut, meminta agar materi yang disampaikan oleh Kepala Kanwil dapat menjadi perhatian serta dicermati dengan baik oleh seluruh peserta.

Sementara itu, untuk menghindari pembiayaan ganda atas satu kegiatan oleh APBN dan APBD, perlua ada sinkronisasi antara penyelenggaraan program atau kegiatan dana Dekosentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.

Hadir pada acara tersebut adalah Kepala Bappeda Provinsi Kabupaten/Kota se Provinsi Papua. Para peserta memberikan apresiasi positif atas kegiatan itu. Hal ini terlihat dari panjangnya waktu yang dibutuhkan saat sesi tanya jawab antara para peserta rakernis dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua.

Dalam sambutan penutupannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua menyampaikan agar kepala bappeda kabupaten/kota dapat membentuk tim Dekosentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama dalam rangka memonitor atau memantau penyerapan anggaran. “Silakan berkoordinasi dengan KPPN dan Kanwil DJPBN setempat,” pesan Bjardianto Pudjiono, menutup sambutannya.

Oleh : Adhitya Ramaputra – contributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinisi Papua
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Painan-perbendaharaan.go.id-Hari itu, Rabu, 22 November 2010, suasana Kota Painan, Provinsi Sumatera Barat, cukup mencekam. Isu akan adanya gempa bumi hebat menjadi penyebabnya. Namun, pegawai KPPN Painan tetap dengan semangat menyelenggarakan sosialisasi bertajuk ‘Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010’.

Acara tersebut dihadiri oleh para KPA dan penanda tangan SPM dari 52 satuan kerja di wilayah KPPN Painan. Sosialisasi diperlukan untuk menyeimbangkan pemahaman antara KPPN dengan SDM satuan kerja. Sebab reformasi akan berjalan dengan baik jika ada kesamaan pemahaman antara keduanya.

“Pelayanan Prima tidak akan bisa dicapai manakala tidak diimbangi dengan peningkatan pemahaman di pihak satuan kerja yang dilayani,’’ kata Hendy Mulya, Kepala Seksi Vera saat membuka acara.

Sementara itu, Kepala KPPN Painan, Kukuh Setiawan, memaparkan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2010. Mengacu pada Perdirjen No. Per-44/PB/2010. Dia berharap agar setiap satuan kerja dapat memahami perdirjen tersebut supaya pekerjaan berjalan lancar.
Kepala KPPN tersebut juga mengatakan bahwa tidak semua materi dapat diserap dengan maksimal. Oleh karenanya, orang nomor satu di KPPN Painan itu siap memberikan pelayanan konsultasi kapan saja dan di mana saja. Baik melalui email, telepon atau datang langsung ke KPPN.
”Pelayanan ekstra ini tidak dikenakan biaya sepeserpun, ini sudah menjadi komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap satuan kerja,” ungkap Kukuh.

Setiap akhir tahun sering terjadi permasalahan yang sangat krusial bagi satuan kerja maupun bagi KPN. Penumpukan permintaan pembayaran di akhir tahun tidak saja menghambat laju perekonomian, namun juga rawan terjadi kesalahan. Kesalahn bisa terjadi pada pencantuman kode akun, kesalahan administrasi atau bahkan kelebihan pembayaran. Untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut, disampaikan pada acara sosialisasi masalah pengeluaran oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan masalah pendapatan dipaparkan oleh Kepala Seksi Bendum.

Kepala Seksi Pencairan Dana Bpk. Endang Uhan dalam paparannya menjelaskan antara lain mengenai batas waktu pengajuan SPM baik SPM-UP/GUP, SPM-TUP SPM – LS oleh satuan kerja ke KPPN Painan,

”Mohon betul-betul diperhatikan persyaratan SPM yang harus dilengkapi, agar tidak ada hambatan dalam proses pencairan dana,” kata Endang Uhan, Kepala Seksi Pencairan Dana.

Sementara itu, Kepala Seksi Bendum, Totok Iman Santoso, menjelaskan bahwa di KPPN Painan sudah menyediakan loket penerimaan setoran pada Bank Persepsi terutama pada tgl 22 s.d 31 Desember 2010.
Pada acara penutupan, kepala KPPN Painan menyampaikan harapannya agar satuan kerja segera menyiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2010. Beliau juga meminta kepada para pimpinan satuan kerja agar menyikapi tutup tahun anggaran ini dengan serius, sehingga tidak ada lagi tagihan yang terlambat. “Jangan menunggu sampai pada batas akhir penerimaan SPM oleh KPPN,” pinta Kukuh Setiawan mengakhiri kata sambutannya.

Oleh : Hendi Mulya - kontributor KPPN Painan
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rakor Gabungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali dan Sulawesi Selatan
Denpasar, perbendaharaan.go.id - Menghadapi masa krusial dalam pelaksanaan akhir Tahun Anggaran (TA) 2010,Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali dan Sulawesi Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) gabungan, pada tanggal 19 s.d 21 Nopember 2010 bertempat di Nusa Dua Bali.

Peserta rakor adalah para pejabat Eselon III, IV dan staf terkait di lingkup kedua kantor wilayah. Rakor gabungan ini diselenggarakan selain sebagai tindak lanjut Rapat Pimpinan Nasional Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 9 s.d 11 Nopember 2010, yang melahirkan rekomendasi antara lain persiapan tugas khusus Ditjen Perbendaharaan pada akhir tahun anggaran 2010 dan persiapan pelaksanaan awal tahun 2011. Rakor gabungan tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya saling bertukar pengalaman dan memperkaya wacana dan solusi dalam memecahkan permasalahan yang dijumpai pada kedua kantor wilayah selama pelaksanaan tahun anggaran 2010. Secara kebetulan, Kepala Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Bali, Ni Luh Putu Kumalawati saat ini merangkap sebagai Pemangku Jabatan Kepala Kantor Wilayah DJPBN Prov Sulawesi Selatan.

Dengan semangat menuntaskan perjuangan menghadapi akhir tahun 2010 dan mengawali langkah tahun anggaran 2011, rakor ini mengusung tema : “Satukan Persepesi Menghadapi Akhir Tahun 2010 dan Menyongsong Tahun Anggaran 2011.”

Selain penyusunan langkah-langkah sistematis untuk mengantisipasi kendala-kendala klasik yang seringkali dihadapi pada setiap akhir tahun anggaran baik mengenai kelancaran setoran penerimaan negara maupun pencairan dana di KPPN, dibahas pula beberapa topik teranyar yaitu perubahan kegiatan penelaahan DIPA menjadi validasi DIPA. Hal ini tentu saja tidak hanya sekedar perubahan istilah namun juga sebuah mekanisme baru dalam penyelesaian dokumen DIPA yang harus segera ditindaklanjuti dengan kesiapan internal Bidang Pelaksanaan Anggaran dan selanjutnya menyampaikan sosialisasi kepada para satuan kerja.

Jadwal penyerahan DIPA 2011 yang biasanya dilaksanakan pada awal tahun anggaran, direncanakan akan diserahkan kepada Kementerian/ Lembaga pada akhir bulan Desember 2010. Tema lain yang mengemuka mengenai implementasi PMK 170/PMK.05/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN pada Satuan Kerja yang mengatur adanya kepastian batas waktu penyelesaian tagihan atas beban APBN pada tingkat satuan kerja.

Kedua terobosan tersebut menunjukan bahwa Ditjen Perbendaharaan mempunyai political will yang kuat agar pencairan dana sudah bisa  running pada saat awal Tahun Anggaran 2011 bergulir dengan harapan bisa mengurai permasalahan menumpuknya pencairan dana pada setiap akhir tahun anggaran.

Untuk menambah keakraban, rangkaian acara rakor ditutup dengan pementasan seni tari, tarik suara dan olah raga bersama. Kanwil Bali menampilkan tari pendet sebagai ekspresi penyambutan kepada para tamu, kemudian tari Jauk Manis yang menggambarkan keperkasaan seorang ksatria namun tetap wise dan diakhiri dengan the favourite song, Pantai Lovina yang dinyanyikan oleh vokal group karyawati.

Seolah tidak ingin kalah dengan performa Kanwil Bali,  karyawan-karyawati Kanwil Sulsel dengan mengenakan baju bodo menampilkan lagu yang merupakan icon kota Makassar yaitu Angin Mamiri. Adapun olah raga yang dilaksanakan berupa senam dan bola voli pantai.

“Rakor ini bukan hanya menghasilkan rekomendasi di atas kertas tapi awal sebuah kerja keras untuk mensukseskan tahun anggaran 2010 dan mengawali tahun anggaran 2011,” amanah Ni Luh Putu Kumalawati mengakhiri rangkaian rakor di Nusa Dua ini. 

Oleh : Djoko Julianto dan Heru Pudyo Nugroho – Kontributor Denpasar