Laporan Kunjungan Menteri Keuangan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi jawa Timur
Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id – Akhir tahun anggaran adalah saat yang sangat krusial bagi para pegawai Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan. Volume kerja yang meningkat tajam sering menyebabkan emosi para pegawai menjadi labil. Kondisi mental yang tentu saja akan mempengaruhi kinerja para pegawai. Hal ini rupanya disadari oleh pemimipinnya. Di tengah kesibukannya, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, menyempatkan diri mengunjungi Kantor Perwakilan Kementerian keuangan Propinsi jawa Timur.

Kunjungan yang sangat membahagiakan para pegawai sekaligus menjadi penyemangat dalam menghadapi akhir tahun anggaran, meskipun tidak semua pegawai bisa bertatap muka dengan orang nomor satu di Kemenkeu tersebut. Hadir dalam acara tatap muka dengan Menteri Keuangan  adalah para pejabat eselon 2 dan 3 dari seluruh Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan. Pertemuan dilakukan di Gedung Keuangan Jawa Timur, tanggal 14 Desember 2010.

Pria yang dikenal sebagai bankir profesional ini, menjabat tangan beberapa hadirin sembari menanyakan kantor asal saat memasuki ruang pertemuan. Beliau juga sempat memberi komentar ketika berjabat tangan dengan salah satu hadirin yang mengambil posisi meja bundar, tidak bergabung dengan komunitasnya.

“Siapa namamu?” tanya beliau.

 “Taukhid, dari Perbendaharaan Pak”. Jawab orang yang dtanya.

Bapak Menteri tersenyum seraya berucap “Bagus...!”.  Dialog singkat tersebut mengandung pesan mendalam bahwa beliau tidak menginginkan segmentasi eselon 1 walaupun memang senyatanya berasal dari eselon 1 yang berbeda pada Kementerian Keuangan.

Acara formal namun terkesan santai oleh hantaran Dawam dan Tika yang luwes sebagai MC. Alunan musik keroncong dengan vokalis yang kebetulan bernama sama dengan Menkeu, menjadikan suasana semakin tampak akrab.

Banyak hal menjadi perhatian Menteri Keuangan. Beliau mengamanatkan agar seluruh jajarannya tidak memperhatikan segmentasi eselon.

“Masing-masing mempunyai tujuan yang sama sebagai Pengelola Keuangan Negara yang akuntabel, bermartabat dan terpercaya, selalu memegang teguh visi,” kata Agus Martowardojo.

“Untuk menjadi seperti itu memang mudah dibicarakan tapi tidak mudah dijalankan. Namun dengan memegang teguh karakter pegawai, yaitu kejujuran, integritas, disiplin, teamwork dan kemauan belajar tentu akan menunjukkan hasil yang signifikan. Karena pada hakikatnya keterampilan saja tidak cukup tanpa softskill ,” kata penerima anugerah Leadership Achievement Award tahun 2006 dari The Asian Banker ini.

Menteri Keuangan mengapresiasi kerja keras jajaran Kementerian Keuangan. Beliau juga menyampaikan rasa terimakasih dan bangganya atas keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih. Khususnya terhadap capaian Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mendapatkan penghargaan dari KPK atas pencapaian indeks PIAK tertinggi. Beliau juga tak lupa menyampaikan salam buat keluarga di rumah atas semua dukungan morilnya.

Selain apresiasi, beliau juga memaparkan hal-hal yang harus menjadi perhatian bersama yang harus diperbaiki. Antara lain penyerapan anggaran, pengelolaan pengeluaran negara secara tertib, peningkatan penerimaan negara dan penertiban pengelolaan aset negara.

“Penyerapan anggaran akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sekalipun peran pemerintah dalam hal tersebut hanya 9 persen, namun diharapkan dapat terealisasi 100% sehingga mampu menggerakkan perekonomian. Dan bagaimana hal tersebut bisa tercapai bila alokasi anggaran lebih banyak untuk anggaran yang mengikat sehingga sisa untuk pembangunan/investasi menjadi sangat sedikit,” jelasnya.

Menurut Menteri Keuangan, penerimaan negara harus ditingkatkan dengan memperbaiki tax ratio, pembangunan internal control dan melakukan hal-hal yang lebih strategis seperti pembangunan internal control, unit quality insurance dan melakukan examinasi.  Disisi pengeluaran , lakukan perbaikan pada cash management, penyelesaian  DIPA yang lebih baik agar pengeluaran menjadi lebih tertib.

Sementara itu untuk elaksanaan APBN di pemerintahan daerah beliau menyarankan kepada jajaran Kementerian Keuangan agar menjaga komunikasi dan membantu agar mereka mampu menyusun APBD yang tepat waktu dan lebih baik.

“Perhatikan satker di pemda, apakah sudah melakukan kewajiban perpajakan dengan benar. Pantau kesiapan dalam menerima pengalihan BPHTB pada tahun 2011. Karena kondisi saat ini baru 40 pemda yang telah selesai menyusun perdanya. Koordinasikan itu antar eselon 1 di wilayah masing-masing,” pessan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Selanjutnya, menutup arahannya, beliau meminta seluruh agar jajaran Kementerian Keuangan siap atas dicanangkannya program transformasi kelembagaan pada tahun 2011 – 2014.

Oleh : Kontributor KPPN Blitar
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan bimtek penyusunan LKPP KPPN Jambi
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – Tekad KPPN Jambi mewujudkan LKPP yang lebih baik patut diacungi jempol. Sadar akan keterbatasan pemahaman dan pengetahuan dari para satuan kerja dalam hal penyusunan LKPP, KPPN Jambi mengadakan bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat  tahun 2010 tingkat Kuasa BUN. Acara berlangsung selama 5 hari dari tanggal 21 s.d. 28 Desember 2010 ini,  diikuti oleh 262 satker  yang terbagi dalam 5 gelombang.  Setiap gelombang diikuti 52 satker yang terdiri dari bendahara pengeluaran dan petugas SAKPA masing masing. Materi yang disampaikan meliputi dari tiga materi pokok yaitu  Rekonsiliasi Barang Milik Negara ,  Tata cara Penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual, dan penyusunan  laporan keuangan Semester II 2010.

”Kita menyadari bahwa upaya perbaikan terhadap kualitas LKPP memerlukan upaya yang maksimal dari berbagai pemangku kepentingan . Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian, red) atas LKPP 2009 memang menunjukan adanya peningkatan terhadap kualitas. Namun, di samping itu juga  menyiratkan  adanya transaksi-transaksi dalam pengelolaan keuangan yang masih memerlukan pembenahan. Penyusunan laporan keuangan harus  sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah” kata Arief Rahman Hakim, Kepala KPPN Jambi,  saat membuka acara bimtek yang bertempat di aula KPPN Jambi.

Perbaikan  terhadap data Barang Milik Negara yang merupakan salah satu permasalahan dalam LKPP yang perlu mendapat perhatian serius. Mulai dari permasalahan yang muncul karena adanya update Aplikasi SAKPA bulan November. Begitu pula permasalaah pada aplikasi Vera awal Desember terkait perbaikan file kiriman  transaksi BMN aplikasi SAKPA ke Aplikasi Vera. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari LKPP dan LKKL sehingga perlu tekad bersama untuk menyelesaikannya.

Hal penting lainnya yang disampaikan adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh satker dalam penyusunan laporan keuangan semester II tahun 2010  sehingga   hasil yang dicapai semakin baik .

Keinginan dan tekad sangat kuat untuk mengikuti seluruh rangkaian acara tumbuh pada diri seluruh peserta. Meski  dengan sarana dan prasarana yang masih terbatas, mereka tetap semangat dari pagi hingga sore. Kondisi aula yang sempit   tidak menyurutkan minatnya.

Beberapa satker juga menyampaikan rasa trima kasihnya atas terselenggarakannya  acara bimtek tersebut. Dengan mengikuti acara tersebut satker menjadi lebih mantap lagi  dalam  mempersiapkan dan menyusun laporan keuangan semester II.

Oleh      : Arief Rahman Hakim - kontributor KPPN Jambi
Editor    : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan dari KPPN Merauke
Merauke.perbendaharaan.go.id -  Mejelang akhir tahun anggaran 2010 ruang Front Office KPPN banyak didatangi oleh satuan kerja dan Bank/Pos Persepsi selaku mitra kerja KPPN. Kedatangan para mitra kerja kali ini tidak seperti biasanya. Para bendahara satker dan petugas bank/pos persepsi menghampiri petugas-petugas  KPPN untuk mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih oleh kantor pusat Ditjen Perbendaharaan  beupa PIAK dari KPK. Kejadian ini sangat langka dan baru terjadi  di ujung tahun anggaran 2010. Para petugas KPPN yang di front office merasa bangga dan senang atas apa yang disampaikan oleh satker maupun bank/pos persepsi. Dengan senyum yang manis dan ramah, petugas front office menyambut ucapan selamat dari satker dan bak/pos persepsi dengan ucapan kalimat terima kasih.

“Semuah ini berkat kerja samadan dukungan  yang baik dari pace dan mace untuk terus mendukung kami,” kata salah satu petugas front office, seperti hendak mewakili yang lainnya.

Dengan kejadian ini, Kepala KPPN Merauke, Ander, melalui Kasubbag Umum, Junaidi, mengumpulkan seluruh pegawai KPPN Merauke pada tanggal 8 Desember 2010 di ruang sub bagian umum.

Dalam arahannya, Kepala KPPN menyampaikan bahwa kerja keras yang dilakukan selama ini telah menuai hasilnya. Untuk itu dia mengajak para pegawaianya agar senantiasa terus menerus membangun image KPPN Merauke yang lebih baik lagi.

Meski KPPN di kepulauan paling timur Republik Indonesia ini belum dinobatkan  sebagai KPPN Percontohan, para pegawai tetap tidak berkecil hati. Semangat yang tinggi dan komitmen menjadi modal para pegawai untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, sederhana dan tanpa pungutan. Penyederhanaan bussines process berupa pelayanan satu pintu (one stop service) dengan ditunjang oleh perangkat IT yang terkoneksi dan terintegrasi pada setiap proses pencairan dana atau penyelesaian SP2D, mendorong terciptanya tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance).

Ucapan selamat dari para pimpinan satker dan bank/pos persepsi baik yang di ucapkan secara langsung maupun lewat SMS Center KPPN Merauke, dijawab dengan bentangan spanduk yang berisi kalimat “PACE MACE TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN DAN KERJA SAMANYA SEHINGGA DITJEN PERBENDAHARAAN DINOBATKAN SEBAGAI DESIMINASI PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI OLEH KPK”.

Bukan hanya spanduk, ucapan selamat juga diumumkan lewat Radio Republik Indonesia Merauke agar para satuan kerja yang berada di luar Kab. Merauke seperti Kab. Asmat, Kab. Boven Digoel dan Kab. Mapi yang jauh dari jangkauan komunikasi dapat mendengarkan ucapan terimakasih dari KPPN kepada satker. Siaran tersebut mengudara selama tiga hari  dari tanggal 16 s/d 18 Desember 2010, pukul 06.30 dan pukul 18.30 WIT setelah warta berita pagi dan sore.

Oleh : Salampessy M. Insan – kontributor KPPN Merauke
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Lingkup Wilayah Pembayaran KPPN Parepare.
Parepare, perbendaharaan.go.id – Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup Wilayah Pembayaran KPPN Parepare hadir dalam Kegiatan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2011, Rabu (29/12) di Aula KPPN Parepare.

Selain penyerahan DIPA TA 2011, dilakukan pula penandatanganan pakta integritas. Pakta Integritas Internal dilakukan antara Kepala KPPN dengan Staff, sedangkan penandatanganan Pakta Integritas Eksternal dilakukan antara Kepala KPPN dan Kuasa Pengguna Anggaran yang isinya antara lain: Pelayanan yang Zero Cost, Larangan Pemberian / Menerima Gratifikasi, pelayanan Cepat , tepat dan transparan, system pelayanan yang tidak per departemental. Seluruh rangkaian acara diliput secara langsung oleh media lokal setempat.

Disamping itu, di tahun 2011 KPPN Parepare akan mengelola Dana DIPA dari 148 satuan kerja Kementerian Negara / Lembaga yang tersebar di lima Kabupaten / Kotamadya. Jumlah total pagu mencapai Rp776.414.214.000,-.

Nilai pagu tersebut masing-masing Kota Pare-pare sebesar Rp315.967.074.000,-, Kabupaten Pinrang sebesar Rp119.992.186.000,-, Kabupaten Barru sebesar Rp146.010.865.000,-, Kabupaten Sidrap sebesar Rp96.948.728.000,-, dan Kabupaten Enrekang sebesar Rp 97.495.361.000,-.

Pada sambutannya, Kepala KPPN Parepare, Teguh Dwi Nugroho menjelaskan bahwa KPPN Parepare dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa memerlukan kerjasama dan dorongan dari Para Satker Kementerian Negara / Lembaga demi Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang baik untuk mewujudkan  Good Governance dan Clean Governance.

Acara Penyerahan DIPA 2011 ini memang berbeda dengan sebelumnya karena acara tersebut diselenggarakan pada sore hari dikarenakan Menunggu Acara Ceremonial Penyerahan DIPA 2011 yang dilaksanakan Gubernur Sulawesi Selatan di Toraja pada hari yang sama, serta dilaksanakan di Bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan, “hal ini kami lakukan diakhir desember agar para Satker dapat segera merealisasikan DIPA yang telah disusun oleh satker tersebut”.

Dalam kesempatan itu juga Teguh Dwi Nugroho, memberikan Pengarahan Singkat  Mengenai Tatacara Penyampaian SPM dan Pengambilan SP2D Tahun 2011, “Ada Beberapa hal yang menyebabkan Ketidaksiapan satker dalam mencairkan dana, hal tersebut terindikasi oleh beberapa factor diantaranya Keterlambatan Penyusunan Pejabat Pengelola Keuangan, Keterlambatan Pengadaan Barang / Jasa, dan adanya Kegiatan / DIPA yang masih perlu direvisi”, tegas Teguh

Teguh melanjutkan, “Beberapa Evaluasi  masalah yang terkait dengan Pencairan Dana selama ini terjadi di KPPN Parepare diantaranya Specimen tandatangan Satuan Kerja  tidak sesuai dengan yang dikirim di KPPN, Hardcopy beda dengan SPM, Pagu Dana Satker DIPA minus, Kurangnya data pendukung, dan juga Dokumen SPM dengan data pendukung tidak sama.”

Kemudian Acara dilanjutkan oleh Penandatanganan Pakta Integritas yang secara simbolis diwakili oleh KPA Pengadilan Negeri Parepare, KPA Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Barru, KPA Kejaksaan Negeri Enrekang, KPA Rutan Sidrap, serta KPA Polres Pinrang.   Kemudian diikuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker yang lainnya, selanjutnya Penyerahan DIPA TA 2011 Satuan Kerja Kementerian Negara / Lembaga Lingkup Wilayah Bayar Parepare menutup serangkaian acara dari tersebut.

“KPPN Parepare akan senantiasa Mendampingi Satuan Kerja dalam Proses Pencairan Dana , hal tersebut diwujudkan dengan adanya MINI TLC sebagai sarana belajar satker dan Website KPPN Parepare sebagai sarana media informasi maupun monitoring Penyelesaian SP2D Satker,” Teguh mengingatkan kembali saat hendak mengakhiri pengarahannya. (is)

Liputan Penyerahan DIPA 2011 Kanwil DJPBN Propinsi Papua dan Papua Barat
Papua-perbendaharaan.go.id - Propinsi Papua dan Papua Barat mendapatkan alokasi APBN 2011 sebesar 10,4 triliyun. Jumlah tersebut terdiri dari 7,4 triliyun untuk Papua dan 3 triliyun untuk Papua Barat. Demikian laporan yang disampaikan oleh Bjardianto Pudjiono, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua, Sahat M. T. Panggabean, Kepala Pengembangan Pegawai mewakili Direktur Jenderal Perbendaharaan saat menyerahkan DIPA 2011 di Jayapura, Kamis, 30 Desember 2010.  Penyerahan DIPA kepada Gubernur Papua dilakukan oleh Bjardianto Pudjiono, sementara Papua Barat oleh Sahat M. T. Panggabean.

Penyerahan DIPA 2011 lingkup Provinsi Papua diserahkan langsung oleh Gubernur Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. Bersamaan dengan di Papua, penyerahan DIPA 2011 lingkup Provinsi Papua Barat juga dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Barat di Hotel SwisBell Manokwari. Penyerahan DIPA di Manokwari diselenggarakan pada pagi hari, sedangkan di Jayapura pada siang harinya. Selanjutnya, penyerahan DIPA 2011 di seluruh Kabupaten/Kota (selain wilayah bayar KPPN Jayapura dan KPPN Manokwari) akan dilaksanakan serentak tanggal 31 Desember 2010 di KPPN setempat yang dirangkai dengan kegiatan Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan dan Pencairan APBN Tahun Anggaran 2011.

Dalam laporannya kepada gubernur, Bjardianto menjelaskan bahwa APBN 2011 menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja.

APBN 2011 menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja,” kata Bjardianto Pudjiono, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua. “Tujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas satuan kerja agar lebih fokus pada hasil yang akan dicapai,” lanjutnya.

Menyikapi dana sebesar 10,4 triliyun untuk kedua propinsi tersebut, Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua siap memberikan dukungannya.

“Efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran perlu terus menerus dimonitor dan dievaluasi dalam kerangka monev guna mencapai output dan outcome yang ditetapkan,” kata Bjardianto. “Oleh karena itu perlu dibentuk tim terpadu tingkat provinsi/kabupaten/kota yang terdiri dari unsur-unsur terkait untuk memberikan asistensi dan edukasi kepada para pengelola DIPA di daerah,” lanjut beliau.

“Jajaran Ditjen Perbendaharaan di Provinsi Papua dan di Provinsi Papua Barat senantiasa siap memberikan dukungan agar seluruh satuan kerja dapat melaksanakan anggaran yang tercantum dalam DIPA tepat waktu, berkualitas, berdisiplin, dan akuntabel,” tambah orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua ini.

“Hal tersebut penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan perluasan lapangan kerja bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat,” tambahnya lagi mengakhiri kata sambutannya.

Acara penyerahan DIPA di Jayapura dipimpin langsung oleh Gubernur Papua, Barnabas Suebu, sama halnya dengan acara yang diselenggarakan di Manokwari yang dipimpin oleh Gubernur Papua Barat, Abraham Oktavianus Atururi. Acara dihadiri oleh para Undangan yang terdiri dari Bupati, Walikota, dan Muspida Provinsi masing-masing, serta para KPA dalam wilayah kerja KPPN Jayapura dan KPPN Manokwari.

Beberapa KPA setempat menerima DIPA secara simbolis langsung dari Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat. Para KPA yang terpilih menerima DIPA Simbolis, mewakili masing-masing kewenangan dalam DIPA. Sedangkan DIPA 2011 yang tidak disampaikan secara simbolis, dibagikan langsung kepada para KPA seusai acara penyerahan DIPA 2011. Beberapa Bupati dan Walikota juga menerima secara simbolis Daftar Rekapitulasi DIPA 2011 yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota masing-masing. Hal ini dilakukan dalam upaya peningkatan peran Bupati/Walikota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran yang dialokasikan di masing-masing Kabupaten/Kota, khususnya Dana TP dan UB.

Penyerahan DIPA 2011 di Jayapura dirangkai dengan penyerahan secara simbolis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari Gubernur kepada para Kepala SKPD dalam rangka pelaksanaan APBD. Rangkaian acara penyerahan DIPA dan DPA ini menunjukkan adanya upaya pensinergian proses penganggaran APBD yang mengikuti pola APBN. Diharapkan sinergi ini berpengaruh positif pada proses percepatan penyerapan anggaran yang berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Daerah.

Oleh    : Adhitya Ramaputra - Kontributor Kanwil DJPBN Papua
Editor  : Bambang Kismanto

Liputan peluncuran layanan prima KPPN Bukittinggi
Bukittinggi, djpbn.kemenkeu.go.id – Satu lagi unit kerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan mengikrarkan tekad untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Ditandai dengan peluncuran “layanan prima”, Selasa tanggal 30 Nopember 2010, KPPN Bukittinggi telah siap melaksanakan SOP KPPN Percontohan.

Bertempat di lembah Singgalang dan disaksikan oleh jam gadang yang berdiri kokoh, KPPN Bukittinggi menggelorakan semangat reformasi birokrasi di jajarannya, sekaligus memperkenalkan website resmi KPPN Bukittinggi, www.kppnbukittinggi.net kepada seluruh tamu dan undangan. Dengan website tersebut diharapkan dapat mempermudah para stakeholder mendapatkan informasi seputar perkembangan terkini mengenai aplikasi baru, peraturan terbaru, monitoring penyelesaian SP2D dan informasi yang bermanfaat lainnya.

Peluncuran SOP KPPN Percontohan tersebut dihadiri oleh Setda Kota Bukittinggi mewakili Walikota,  unsur Muspida, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, para pimpinan perbankan  dan organisasi profesi / kemasyarakatan  serta hampir seluruh KPA dari 202 satker wilayah pembayaran KPPN Bukittinggi.

Peluncuran SOP KPPN Percontohan tersebut merupakan ungkapan tekad dari para pegawai KPPN Bukittinggi untuk melayani dengan sepenuh hati kepada 202 satker di 6 kabupaten/kota.

“Layanan Prima  dengan menerapkan SOP KPPN Percontohan ini adalah ungkapan tekad kami, seluruh pegawai KPPN Bukittinggi, untuk melayani satuan kerja yang berjumlah 202 satker yang tersebar di 6 kabupaten/kota,” ungkap Zulkarnaini YN dalam sambutannya.

Sebenarnya SOP tersebut telah diterapkan di KPPN Bukittinggi semenjak tahun 2008 yang lalu, namun baru diresmikan kali ini. Dengan diterapkannya SOP KPPN Percontohan tersebut, segenap pegawai KPPN Bukittinggi dituntut untuk memberikan layanan terbaik sesuai dengan mottonya yaitu pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan tanpa biaya serta dapat menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk membuktikan langkah tersebut KPPN Bukittinggi telah menandatangani Pakta Integritas antara KPPN dengan satker serta dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar yang disaksikan oleh Hery Rusli, Sekretaris Daerah  mewakili walikota Bukittinggi.

Dlam sambutannya, Mirza Effendi, Kasubag Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar, mewakili kepala kanwil, mengharapkan agar seluruh jajaran KPPN Bukittinggi tetap menjaga komitmen yang telah dijanjikan. Kepada para pimpinan satuan kerja yang dilayani dia juga meminta dukungan dengan tidak menggoda memberikan sesuatu hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh para pegawai KPPN Bukittinggi.

Sementara Walikota Bukittinggi dalam sambutannya yang disampaikan oleh Hery Rusli, Setda Bukittinggi mengucapkan selamat kepada KPPN Bukittinggi yang sudah menerapkan layanan prima dengan melaksanakan pola SOP KPPN Percontohan. Dia juga mengharapkan agar KPPN Bukittinggi terus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan, melayani seluruh kebutuhan satker dan apabila ada atker yang belum paham terhadap ketentuan yang terkait dengan proses pencairan dana, perencanaan kas, dan pembuatan LPJ, KPPN dengan ikhlas membantu dan melakukan pembinaan.



Oleh : kontributor KPPN Bukittinggi
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk yang kesekian kalinya, kembali mengadakan rapat koordinasi di Kolaka. Kolaka adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih tiga jam dari kota Kendari, dengan menggunakan alat transportasi darat. Bertempat di Hotel Indah Kolaka, rapat koordinasi yang dikomandani oleh Ade Rohman, Kepala Bagian Umum, dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Alfiah, beserta para Kepala Bidang, para Kepala KPPN,  Kepala Seksi  dan sebagian pegawai di lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Rakor yang diselenggarakan  mulai tanggal 19 s/d 21 November 2010 ini bertepatan dengan hari libur Sabtu dan Minggu, sehingga tidak mengganggu tugas rutin kantor.

Mengawali sambutannya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa rakor ini penting, yaitu dalam rangka menyamakan persepsi terhadap suatu permasalahan menyangkut tupoksi Kanwil dan KPPN, melaksanakan program yang memang harus dilakukan dan  untuk bersilaturahmi agar saling mengenal khususnya diantara pegawai dalam lingkup Kanwil DJPBN Prov. Sultra. Pada acara Pandangan Umum Kepala Kanwil mengingatkan kembali bahwa sejak lahirnya paket Undang-Undang keuangan Negara, tugas kita adalah  sebagai guru, sehingga setiap pegawai baik pada tingkat pejabat eselon maupun staf harus menguasai substansi dalam tiga undang-undang di bidang keuangan tersebut. Tiga Undang-Undang di bidang Keuangan Negara tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tanggung jawab penggunaan anggaran berada pada Kuasa Pengguna Anggaran. “Wajib pungut sekarang adalah satuan kerja, bukan kita lagi”, tegasnya. Mulai tahun anggaran 2011, SRAA tidak ada lagi, berganti dengan Daftar Nominatif Anggaran (DNA).  Proses penelaahan DIPA hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Beliau juga menyampaikan bahwa DIPA tahun 2011 akan diserahkan serempak kepada semua Gubernur oleh Presiden pada tanggal 28 Desember 2010. 

Beberapa hal yang  juga disampaikan beliau adalah mengenai tingkat kedisiplinan para pegawai.  Hal ini terkait dengan adanya PMK baru mengenai absensi pegawai yang akan berlaku mulai tahun 2011. Untuk permasalahan database GPP, KPPN diminta segera berkoordinasi dengan satker bersangkutan agar segera melengkapi kekurangan data dimaksud.  Dalam hal pemberian dispensasi  TUP beliau juga mewanti-wanti agar benar-benar selektif. “Jangan semua kemauan satker dipenuhi, harus dikonfirmasikan dengan KPPN”, demikian pesannya.

Kepala bidang, Kepala Bagian Umum dan Kepala KPPN memaparkan tugas dan permasalahan masing-masing. Ade Rohman, Kepala Bagian Umum mengambil critic point pada turunnya peringkat laporan keuangan Kanwil DJPBN Provinsi Sultra sebagai satker, yang sebelumnya mendapat predikat terbaik untuk Tingkat Kementerian Keuangan. “Perlu perbaikan dalam administrasi barang persediaan”,  ungkapnya. Patata, Kepala Bidang PA, menyoroti  i-monev agar dalam pelaksanaannya antara KPPN dan Kanwil dapat berkoordinasi dengan baik. Salah satu yang menjadi perhatian Kepala Bidang PP, Guruh Utomo, adalah permintaan penyediaan dana oleh KPPN kepada kantor Pusat agar benar-benar disesuaikan dengan data yang ada sehingga tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan dana.

Setelah menanggapi berbagai permasalahan yang dipaparkan oleh masing-masing Kepala Bidang dan Kepala KPPN, Kepala Kanwil menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi akhir tahun 2010. “Jangan sampai ada satker yang kelewat tidak tahu batas waktu yang telah ditentukan, sehingga mereka tidak bisa lagi mencairkan dananya”, demikian beliau mengingatkan.

Empat Komisi dibentuk untuk membahas permasalahan terkait dengan bidang tugasnya masing-masing. Komisi A membahas permasalahan Bagian Umum, Komisi B membahas permasalahan Bidang Pelaksanaan Anggaran, Komisi C membahas permasalahan Bidang Pembinaan Perbendaharaan dan Komisi D membahas permasalahan Bidang Akuntansi dan Pelaporan.  Pada akhir rapat, hasil pembahasan yang dilaksanakan oleh  masing-masing komisi dikompilasi oleh Tim Perumus untuk dijadikan kesepakatan bersama.

Di akhir kegiatan rakor, pada minggu keesokan harinya, Kepala KPPN Kolaka, Harlik Sucipto, selaku tuan rumah mengajak peserta rakor untuk menikmati indahnya panorama pantai Kajoangin, sekaligus menghilangkan kepenatan, setelah dua hari melaksanakan kegiatan rakor.

Kontributor: Teguh Setiawan dan Adnan Agung Nugraha - Kanwil DJPBN Prov. Sultra

Liputan Launching Layanan Unggulan Kanwil Propinsi Maluku Utara
Ternate, djpbn.kemenkeu.go.id - Di tengah kesibukannya untuk menyelesaikan DIPA Tahun Anggaran 2011, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Maluku Utara masih sempat me-launching layanan unggulan di hari-hari terakhir tahun 2011. Bertepatan dengan hari Ibu, tanggal 22 Desember 2010, launching tersebut dilaksanakan.Hadir dalam acara tersebut adalah jajaran Muspida Provinsi Malut, Asisten I Sekda Provinsi,Walikota Ternate, serta segenap UAPPAW.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Hendro Baskoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa reformasi birokrasi bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Sejalan dengan itu, Ditjen Perbendaharaan tidak henti-hentinya mengembangkan konsep layanan publik yang unggul.
“Kami menyebutnya dengan istilah Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan,” kata Hendro Baskoro dalam sambutannya. “Layanan unggulan ini adalah layanan kepada para pemangku kepentingan/stakeholders dengan konsep one stop service, dengan dukungan SDM yang berkualitas, bisnis proses yang sederhana serta memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat memberikan informasi secara real time dan terbangun single database serta mengedepankan layanan cepat, tepat, ramah dan tanpa biaya,” lanjut beliau. “Di samping itu, layanan unggulan ini dapat meminimallisir kontak pribadi dengan para stakeholders,” tambah Hendro Baskoro.

Sebagaimana sudah diberitakan, reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik di beberapa kanwil Ditjen Perbendaharaan, terutama setelah layanan unggulan diluncurkan secara resmi di 20 kanwil Ditjen Perbendaharaan tahap I dan dilanjutkan tahap II tanggal 4 Oktober lalu. ”Layanan unggulan ini merupakan komitmen pelayanan prima kepada stakeholders. Langkah tersebut diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap stigma layanan birokrasi pemerintah selama ini yang lamban, sulit dan berbelit-belit,” kata Hendro Baskoro lagi.

Di akhir sambutannya beliau menyampaikan bahwa Kanwil Ditjen PBN Provinsi Maluku Utara  telah mengesahkan DIPA tahun anggaran 2011 sebanyak 389 DIPA dengan jumlah pagu Rp. 2,4 trilyun. “Rencananya akan diserahkan kepada semua satker/KPA pada tanggal 30 Desember 2010 bertempat di aula Gubernur Provinsi Maluku Utara,” ungkap Pejabat yang memimpin dua kanwil ini, Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Maluku Utara melalui sambutan yang dibacakan oleh Asisten I Sekda Provinsi Maluku Utara, Hartoyo Kaliman, meyampaikan bahwa jajaran Pemda Provinsi Maluku Utara menyambut baik upaya perubahan sistem pelayanan di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam melayani mitra kerjanya. Dia menambahkan bahwa sistem pelayanan sekarang harus Customer Oriented yaitu mempermudah dan memperlancar para stakeholdres dalam mengurusi masalah keuangan Negara. “Ini adalah wujud nyata dari komitmen reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan Kementerian Keuangan pada umumnya serta ditjen perbendaharaan pada khususnya, intinya adalah peningkatan pelayanan pada masyarakat,” kata Hartoyo Kaliman lagi mewakili gubernur.

Dalam kesempatan itu juga Gubernur Maluku Utara menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan mempunyai peran strategis dalam membantu meningkatkan perekonomian di daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. “Mengenai laporan keuangan, untuk menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan, kami berharap Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat terus melakukan pembinaan pada satker,” ungkap Hartoyo menutup kata sambutan dari gubernur.

Sebagai tanda peresmian Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, dilakukan pengguntingan pita oleh asisten I Sekda Prov Maluku Utara. Hartoyo didampingi oleh jajaran Muspida Provinsi dan seluruh undangan yang hadir, selanjutnya meninjau Service Center.

Oleh : Heru Prabowo. dan Bambang Sadewo – kontributor Kanwil DJPBN Maluku Utara
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan