Liputan Kegiatan GKM Kanwil DJPBN Propinsi Sumatera Utara
Setelah lama tidak kedengaran kabarnya, Gugus Kendali Mutu (GKM)  muncul lagi di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara. Bertempat di aula lantai III, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara menyelenggarakan  Gugus Kendali Mutu (GKM)  pada hari Kamis (10/2).

Di Kanwil DJPBN Propinisi Sumatera Utara, GKM merupakan kegiatan rutin setiap bulan guna peningkatan kapasitas internal SDM. Pada kesempatan kali ini penyaji materi adalah  Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen PBN Prop. Sumut, Ria Hot Juanita Simbolon, sedangkan yang bertindak sebagai pengarah/moderator adalah Kepala Kanwil Medan , Achmad Fadillah. GKM ini diikuti oleh seluruh pegawai kanwil dan perwakilan dari KPPN Medan I dan KPPN Medan II.

Pada kegiatan GKM kali ini, Ria Hot Juanita Simbolon membahas tentang tiga peraturan, PMK 190/2008, PMK 86/2010 dan PMK 78/2010.

Materi tersebut diatas disampaikan secara gamblang oleh penyaji, yang juga dilengkapi pengalaman  yang dimiliki oleh Kepala Kanwil selaku moderator. Para peserta GKM begitu antusias mendengarkan penjelasan yg disampaikan oleh penyaji terutama mengenai PMK No.190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan yang ternyata selama ini masih terdapat multitafsir bahkan ada pula  yang belum mengetahui .  

Sebagai kegiatan yang terjadwal rutin, GKM di Kanwil Ditjen PBN Medan diharapkan dapat menempa semua pegawai untuk terus belajar sehingga mampu mengemban tugas sebagai abdinegara, diantaranya sebagai guru bagi satuan kerja. Tugas sebagai guru ini akan dikukuhkan memalui  Tim Penyuluh Perbendaharaan pada tiap Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Sejatinya, seorang guru yang berhenti untuk belajar, sesungguhnya telah kehilangan haknya untuk mengajar.Jadi, mari kita terus, terus, dan terus belajar. Maju terus DJPBN!

Kontributor : Ma’ruf – Kanwli DJPBN Sumatera Utara
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Tual, djpbn.kemenkeu.go.id - Terwujudnya suatu organisasi yang baik tentu memerlukan komitmen dan keteguhan hati untuk selalu memberikan yang terbaik bagi organisasi. Untuk itulah diperlukan sebuah tekad bulat untuk mewujudkan hal tersebut dalam sebuah sumpah atau janji setia dari para pegawainya.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-821/PB.1/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Sumpah/janji PNS, maka KPPN Tual telah melakukan pengambilan sumpah/janji terhadap pegawai yang belum pernah diambil sumpah/janji sebelumnya, di Aula KPPN Tual , Senin (7/2). Tercatat empat orang pegawai yang diambil sumpah/janji pada acara tersebut, yaitu Faried A. Rahman, Rahmat D. Raharjo, Affandi Rahanyamtel dan Yune I. Kainama.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian , dalam pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji. Selain itu disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 3 menyatakan bahwa salah satu kewajiban setiap PNS adalah mengucapkan sumpah/janji PNS.

Acara yang berlangsung di pagi hari yang cerah tersebut berlangsung sangat khidmat. Pengambilan sumpah/janji dihadiri oleh segenap pegawai KPPN Tual. Bertindak sebagai pengambil sumpah/janji adalah Kepala KPPN Tual, Eriswan. Pengambilan sumpah/janji juga didampingi oleh rohaniawan dari Kementerian Agama Kab. Maluku Tenggara. Pengambilan sumpah untuk agama Islam didampingi oleh rohaniawan Jusman Rumra, sedangkan pengambilan janji untuk agama Kristen Protestan didampingi oleh rohaniawan Joseph Bakker.

Sebelum pengambilan sumpah/janji dilaksanakan, acara diawali dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pembacaan nota Dinas Kepala KPPN Tual mengenai pelaksanaan pengambilan sumpah/janji. Selesai pembacaan nota dinas, kemudian memasuki acara inti yaitu pengambilan sumpah/janji PNS. Dalam sumpah/janji tersebut para pegawai bersumpah untuk setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negari serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan. Dan akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, serta akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Semoga apa yang telah diucapkan dalam sumpah/janji tersebut dapat diaplikasikan di kehidupan nyata, sehingga tekad untuk menjadi organisasi pemerintah yang bersih di era modern ini dapat tercapai. Jika semua organisasi pemerintah telah seperti itu, maka untuk menciptakan good governance  bukan sebuah mimpi lagi.

Oleh    : Eko Saputro – KPPN Tual

Liputan kunjungan kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua
Timika, djpbn.kemenkeu.go.id - “Nah ini yang kita mau, kayak begini,” kata Bjradianto Pudjiono, kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua saat melakukan kunjungan ke KPPN Timika, Jumat, 4 Februari 2011.
Mantan Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Ditjen Perbendaharan itu sangat senang melihat perubahan wajah KPPN Timika. Gedung baru KPPN Timika memang terkesan mewah dan bersih. Pintu terbuat dari kaca besar yang di-emboss dan dilengkapi logo Kementrian Keuangan RI. Kondisi tersebut berubah 180 derajat dari kunjungan pertama bulan Juli 2010 lalu. Dalam peninjauan kali ini beliau sempat melihat-lihat kelengkapan layanan pada front office seperti syarat-syarat pengajuan SPM, rekonsiliasi SAI, Kode Etik Pegawai, jam layanan, CCTV, papan penunjuk informasi, ruangan mini TLC, ruang tunggu dan monitor/LCD yang sudah tersedia dan terpasang pada tempat yang sesuai serta memperhatikan kebersihan dan keindahan kantor yang sudah tertata rapi dan bersih.

Kunjungan kerja kali ini dalam rangka melihat lebih dekat kemajuan yang telah dilakukan oleh KPPN Timika serta mempererat silaturahmi dengan para pegawai KPPN Timika dan anggota Dharma Wanita KPPN Timika. Dalam kunjungannya, Pak Anto, sebutan Bjard aianto Pudjiono, beserta ibu didampingi oleh Kepala Bagian Umum Bartolomeus Sato dan seorang pelaksana Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua.

Dalam arahannya, Pak Anto menekankan perlunya penambahan kelengkapan pada ruangan front office.
“Perlu ditambah slogan-slogan tentang semangat reformasi birokrasi yang saat ini sedang kita jalankan,” kata orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua itu. “Reformasi birokrasi adalah perubahan mindset pegawai, perubahan proses bisnis yang berlaku di KPPN dan pentingnya penguasaan IT, guna peningkatan mutu SDM dan peningkatan mutu layanan,” tambahnya saat memberikan pengarahan dan motivasi kepada seluruh pegawai.
Beliau juga menjelaskan bahwa penguasaan soft competency dan hard competency  pegawai diwujudkan melalui assessment centre atau profiling pegawai dalam menduduki dan mengisi  posisi tertentu dengan kompetensi yang sesuai. Guna peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi dalam pelaksanaan peraturan, perlu dilaksanakan gugus kendali mutu bagi semua pegawai. Para pejabat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua diharapakan bisa menjadi anggota group milis Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua sebagai wadah bertukar pendapat dalam menghadapi kendala pelaksanaan tugas.

Bjardianto Pudjiono juga menekankan pentingnya mengetahui kapasitas diri masing-masing pegawai untuk mengetahui kemampuan dan kelemahannya. Hal tersebut penting dalam rangka peningkatan soft competency dan hard competency, guna meraih apa yang diinginkannya. Sebelum menutup pertemuan tersebut, Pak Anto memberikan kesempatan bagi para pegawai KPPN Timika yang ingin menyampaikan pertanyaan.
“Jangan hanya menjadi yang baik, tapi jadilah yang terbaik, be the best,” kata Bjardianto Pudjiono menutup arahannya.

Pada kunjungan kerja kali ini secara keseluruhan beliau menyatakan cukup puas dengan perubahan yang dilakukan oleh KPPN Timika baik secara fisik maupun dalam penerapan tupoksi walaupun masih perlu sedikit polesan guna mempercantik diri dan menitip pesan agar jangan berpuas diri tetapi tetap berjuang untuk menjadi yang terbaik.

Kontributor : Sri Hartama – Kepala KPPN Timika dan Leonardo Rajagukguk – Koordinator Tim Kreatif Kanwil DJPBN Prov. Papua
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Penempatan Gedung Baru KPPN Tolitoli Prov. Sulawesi Tengah
Tolitoli, djpbn.kemenkeu.go.id  Gedung baru, semangat baru. Dua kalimat itu cukup untuk menggambarkan suasana fisik dan jiwa para pegawai KPPN Tolitoli, Senin, 10 Januari 2011. Hari itu adalah hari pertama KPPN Tolitoli menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan Magamu No.6-8 Kab. Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.

Gedung yang dibangun dengan dana APBN sebesar 1,7 miliar tersebut menumbuhkan semangat kerja para pegawai. Secara kompak mereka bertekad untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para bendahara satuan kerja (satker).

“Kami siap melayani para bendahara satker, satu jam selesai,” kata salah satu pegawai sesaat setelah penempatan gedung baru.

Tekad pelayanan satu jam selesai itu tentu saja akan dapat direalisasikan jika semua dokumen yang diajukan oleh para bendahara tidak ada kesalahan. Tidak hanya bertekad menyelesaikan proses penerbitan SP2D satu jam, namun juga  tanpa biaya.

Tercatat ada 84 satuan kerja yang dilayani oleh KPPN Tolitoli pada tahun anggaran 2011.  KPPN Tolitoli mengelola DIPA sebesar 429,448 miliar rupiah sudah termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 1,231 miliar rupiah yang tersebar di dua wilayah kabupaten, Kabupaten Tolitoli dan Buol.

Gedung baru, semangat baru, adalah modal berharga untuk terus melanjutkan perjuangan menjaga reformasi birokrasi agar tidak berhenti. Semoga tekad para pegawai KPPN Tolitoli yang berjumlah 22 orang tersebut dapat menjadi tambahan kekuatan bagi keluarga besar Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk terus memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.

Oleh : Syamsuddin Thalib – Kontributor KPPN Tolitoli
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan  acara evaluasi pencairan APBN TA.2010 dan penganugerahan KPPN  Jambi award 
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Itulah tekad KPPN Jambi dalam proses pencairan APBN. Untuk mewujudkan tekad tersebut, KPPN Jambi mengevaluasi proses pencairan APBN 2010 sekaligus memberikan penghargaan kepada satuan kerja (satker) dengan penyerapan DIPA terbaik, Kamis, 27 Januari 2011, di Restoran Bumi Pasundan, Jambi.

Hadir dalam acara tersebut adalah para kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen dari 295 satker  yang dilayani oleh KPPN Jambi  di tahun anggaran 2011.

“Evaluasi pencairan dana sangat dibutuhkan  untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh satker dan KPPN Jambi,  sekaligus memberikan  solusi nyata guna penyempurnaan di tahun anggaran 2011,” kata Arief Rahman Hakim, Kepala KPPN Jambi.

“Enam  poin penting yang perlu mendapat perhatian serius dari satker dalam pencairan dana APBN tahun anggaran 2010 yaitu belum optimalnya realisasi/penyerapan DIPA , banyaknya kesalahan pencantuman nama/nomor rekening pada SPM atau lampirannya, keterlambatan satker dalam mempertanggungjawabkan dana TUP, banyaknya ralat SPM/Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), rendahnya kepatuhan satker dalam menyampaikan perkiraan penarikan dana, keterlambatan satker dalam melakukan rekonsiliasi dan penyampaian LPJ bendahara,” papar Arief Rahman Halim di hadapan para peserta.

“Penyerapan  dana DIPA TA.2010 lebih rendah dibanding tahun anggaran 2009,” katanya lagi.. “Belanja modal terjadi penurunan yang signifikan yaitu dari 96.88% turun menjadi 87.52% atau senilai 91,7 milyar rupiah, suatu angka yang cukup potensial dalam membantu perkembangan ekonomi daerah. Penekanan kedua adalah menyangkut waktu penarikan belanja di luar belanja pegawai yaitu sebesar 44% dilakukan pada triwulan ke-IV  atau senilai 709,7 milyar rupiah. Padahal seandainya penarikan dilakukan lebih awal, akan memberikan dampak lebih baik terhadap perkembangan atau pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, KPPN Jambi meresmikan penggunaan website  untuk menyempurnakan pelayannya. Masyarakat secara terbuka dapat mengaksesnya melalui alamat www.kppnjambi.org. Website tersebut tidak hanya menyajikan data peraturan, informasi dan aplikasi  namun juga menghadirkan fitur baru E-rekon/LPJ Bendahara dan upload AFS untuk perkiraan penarikan dana. Di dalamnya juga ada informasi penggunaan sms center agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder. Konsultasi on-line juga disediakan untuk satker yang perlu bantuan jarak jauh. Kemudahan-kemudahan yang dihadirkan diharapkan dapat lebih  memotivasi satker  agar lebih cepat lagi menyampaikan laporan keuangannya  dan tidak ada lagi batasan waktu dan tempat dalam menikmati layanan yang diberikan KPPN Jambi.

Di samping dua hal tersebut, untuk memotivasi para pimpinan satker, KPPN Jambi memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi.

Sebelum memimpin penganugerahan KPPN Jambi Award,  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum, M. Priutomo Rasyid menyatakan bahwa penyerapan dana yang  kurang optimal tidak sejalan dengan  program yang dikembangkan pemerintah daerah, yaitu menjadikan Jambi Emas (Ekonomi Maju, Adil-Aman, dan Sejahtera). Penerbitan DIPA TA.2011 yang sudah lebih awal dan disampaikan sebelum TA.2011 bergulir  tidak akan memberikan manfaat yang optimal jika tidak dibarengi perubahan pola kerja . Dana APBN akan lebih memberi kontribusi jika diserap lebih awal. Di akhir sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi memberikan apresiasi dan dukungan terhadap apa yang telah dilakukan oleh KPPN Jambi.

Penghargaan terbagi dalam tiga kategori, kategori akurasi perencanaan dan capaian realisasi DIPA, pembuatan dan penyamaian perkiraan penarikan dana dan laporan pertanggungjawaban satker. Para penerima penghargaan itu secara lengkap adalah sebagai berikut.

Kategori akurasi perencanaan dan capaian realisasi DIPA. Terbaik pertama, Badan  Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jambi, disusul berturut-turut sebagai terbaik kedua sampai ke lima, Bappeda Provinsi Jambi, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan  Kab. Muaro Jambi, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Muaro Jambi dan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Jambi.

Kategori pembuatan dan penyampaian perkiraan penarikan dana, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Jambi menduduki peringkat pertama. Disusul oleh UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (BPTT) Jambi dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Muaro Jambi.

Kategori pelaksanaan rekonsiliasi keuangan dan laporan pertanggungjawaban satker, predikat terbaik menjadi milik Balai Taman Nasional Berbak. Berturut-turut diikuti oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Batanghari, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi, Pengadilan Agama Muara Bulian, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi, Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jambi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Muaro Jambi, Stasiun Meteorologi Sultan Thaha Jambi, Badan Pusat Statistik Kab. Batanghari, dan Madrasah Aliyah Negeri 3 Batanghari.

Rangkaian acara ditutup dengan penandatanganan   pakta  integritas antara kepala KPPN dengan para kuasa pengguna anggaran. 

Oleh : Nugroho – Kontributor KPPN  Jambi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rapat Kerja di Wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id - Mengawali Tahun Anggaran 2011, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku mengadakan rapat kerja pada tanggal 13-14 Januari  2011, di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku. Hadir sebagai peserta seluruh Kepala Bidang/Bagian Umum, para Kepala Seksi pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku serta semua Kepala KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Rapat kerja tersebut membahas evaluasi kinerja KPPN untuk Tahun Anggaran (TA) 2010 selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah dan penyusunan rencana kerja/kegiatan pada Kanwil dan KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk tahun anggaran 2011.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Hendro Baskoro dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Khususnya, kepada semua Kepala KPPN beserta jajarannya yang telah melaksanakan tugasnya  dan bekerja keras sampai larut malam sehingga akhir TA 2010 dapat dilalui tanpa menimbulkan masalah dalam  pelayanan. Namun demikian untuk mengetahui kinerja KPPN dalam melaksanakan fungsinya selaku Kuasa BUN di daerah untuk capaian kinerja TA 2010 perlu dilakukan evaluasi. Melalui kegiatan evaluasi inilah  dapat diketahui gambaran sejauh mana hasil yang telah dicapai  serta kegagalan yang dijumpai. Hal itu sangat dibutuhkan sebagai titik tolak dalam penyusunan rencana kerja kedepan. Lebih jauh ditegaskan oleh Hendro bahwa  dengan telah diterimanya DIPA TA 2011 dan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAK/L) TA 2011 oleh masing-masing Satker di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku maka perlu disusun suatu rencana kerja/kegiatan oleh masing-masing Satker selaku KPA sehingga diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedepan  dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Mengingat penyediaan dana dalam RKAK/L TA 2011 dialokasikan pada masing-masing Bidang/Bagian Umum pada Kanwil serta masing-masing Seksi/Subbag pada KPPN, maka penyusunan rencana kerja/kegiatan bagi Satker mutlak dilakukan guna  menyusun kegiatan yang terjadwal  berikut jumlah dana yang diperlukan.

Hendro Baskoro juga mengingatkan bahwa dalam penyusunan rencana kerja/kegiatan tersebut hendaknya memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana tercantum dalam RKAK/L TA 2011 masing-masing Satker khususnya harga satuan, volume, ketepatan akun dan jumlah dana yang disediakan serta dikaitkan dengan capaian kinerja sebagaimana telah dikontrak-kinerjakan  dalam IKU Kemenkeu -Three dan IKU Kemenkeu-Two.

Sambil menunggu penetapan IKU Kemenkeu-Two untuk TA 2011, para Kepala Bidang /Bagian dan Kepala KPPN dapat menggunakan data pembanding IKU Kemenkeu-Two dan IKU Kemenkeu Three TA 2010 sebagai acuan.

Dengan penyusunan rencana kerja/kegiatan TA 2011 yang terjadwal serta memperhatikan  ketersediaan dana dalam masing-masing DIPA, maka diharapkan setiap Satker/kantor  dapat menyusun rencana penarikan dana per  bulan sebagai bagian dari perencanaan kas disamping sebagai  bahan updating data halaman III DIPA TA 2011.

Dalam akhir sambutannya, Hendro berpesan bahwa untuk kegiatan belanja modal hendaknya masing-masing satker/kantor  sudah dapat menyelesaikan kegiatannya paling lambat akhir semester I TA 2011. Dalam  pengadaan barang/jasa tersebut agar berpedoman pada ketentuan yang baru yaitu Perpres No. 54 tahun 2010 serta dengan memanfaatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Provinsi Maluku yang sudah terbentuk untuk mendapatkan User ID dan password. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memacu peningkatan  daya serap anggaran disamping dapat  dihindari adanya penumpukan pembayaran di akhir tahun.

Acara selanjutnya disampaikan paparan evaluasi kinerja oleh masing-masing Kepala KPPN secara bergiliran yang pada prinsipnya mengulas capaian kinerja yang telah dikontrak-kinerjakan dalam IKU Kemenkeu-Three untuk TA 2010.

Dalam rapat kerja tersebut akhirnya disepakati bahwa rencana kerja/kegiatan untuk TA 2011 yang telah disusun oleh masing-masing Bidang/Bagian dan KPPN perlu dipertegas dengan SK Kepala Kanwil  Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku untuk satker Kanwil dan SK Kepala KPPN untuk masing-masing satker KPPN.

Oleh: Ahmadi - Kontibutor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Liputan kunjungan perdana Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua ke KPPN Wamena
Wamena perbendaharaan.go.id - Jumat, 14/01/2011, ketika waktu menunjukkan pukul 07.10 WIT dan Kabut tipis yang menyelimuti kawasan Lembah Baliem, menyambut kedatangan pesawat ATR-72 milik Trigana Air yang membawa Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono. Ini adalah kunjungan perdana bagi orang nomor satu di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua itu ke KPPN Wamena. Bersama M. Agus Lukman Hakim, Kepala Bidang  Pembinaan Perbendaharaan beserta 4 orang anggota tim, Bjardianto Pudjiono mengunjungi KPPN Wamena untuk melakukan pembinaan.

Kedatangan orang nomor satu di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua ini adalah yang pertama sejak beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Karenanya, tidak mengherankan jika kedatangan mantan Kabag Pengembangan Pegawai tersebut sangat dinanti-nantikankan oleh semua pegawai KPPN Wamena. Kedatangan Pak Anto, demikian sebutan akrab bagi pejabat yang perah memimpin Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah itu, disambut langsung oleh Kepala Kantor KPPN Wamena, Budi Utomo beserta seluruh jajaran pejabat eselon IV KPPN Wamena. Setelah menikmati sarapan pagi ditengah suasana dingin sepoi-sepoi angin Kurima (angin dingin Lembah Baliem.red), rombongan langsung menuju KPPN Wamena yang berada di jantung kota Wamena. Seluruh personil KPPN Wamena telah menunggu panutannya itu.

“Sudah cukup bagus, tidak ada area tertutup,”  kata Bjardianto Pudjiono mengomentari Front dan Middle Office kantor yang pernah menyabet juara pertama KPPN terbaik tahun 2006 bersama KPPN Sumbawa tersebut. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua menyalami satu persatu semua pegawai yang berjumlah 14 orang itu.

“Akhirnya saya sampai juga di KPPN Wamena,” kata Bjardianto  memulai arahannya di aula KPPN Wamena. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang ‘keterlambatan’-nya mengunjungi KPPN Wamena.

“KPPN Wamena sudah berjalan cukup bagus sehingga tidak menjadi prioritas utama kunjungan di tahun 2010 yang lalu,” jelas beliau.

Dalam arahannya beliau mengapresiasi komitmen segenap pegawai KPPN Wamena yang sudah menerapkan SOP KPPN Percontohan dan menghindari praktik-praktik kuno  yang tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.

“Keberhasilan Ditjen Perbendaharaan menjadi nomor satu dalam PIAK, bukan hanya kebanggaan bapak-bapak kita di pusat, tetapi juga kita di daerah,” katanya lagi menyinggung penobatan Ditjen Perbendaharaan sebagai pemenang pertama Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) oleh KPK beberapa waktu lalu. Beliau juga memberi penilaian positif terhadap KPPN Wamena sebagai salah satu pioner dalam pembuatan website di Papua. “ Setahu saya Wamena (KPPN Wamena.red) yang pertama memiliki website di Papua, bahkan Pak Dirjen pun memberi apresiasi, tapi jangan lupa untuk terus dijaga websitenya jangan sampai ‘melotot’ terlalu lama,” pesan beliau menyinggung website KPPN yang akhir-akhir ini jarang diupdate.

Peningkatan SDM baik  internal maupun eksternal juga menjadi bagian dari arahan beliau. Pak Anto berpesan kepada para pegawai KPPN Wamena untuk selalu belajar dan mendiskusikan ketentuan terbaru dan membahasnya bersama-sama melalui GKM (Gugus Kendali Mutu) yang rutin diadakan.

“Be the best” dan “Nothing Impossible” dua kalimat yang beliau tekankan untuk memotivasi para pegawai. Beliau berharap kesulitan-kesulitan di tempat terpencil seperti Wamena jangan melunturkan semangat untuk bekerja dan melayani. Beliau juga membagikan pengalaman saat menjabat di daerah terpencil dengan suka duka yang mungkin dirasakan oleh para pegawai KPPN Wamena. Sosok ramah dan berwibawa ini juga berbagi rahasia sukses dalam bekerja. Menurut beliau, evaluasi sangat diperlukan untuk mengukur kemampuan diri.

 “Jangan jadikan kekurangan rekan kita sebagai alat untuk menjatuhkannya, namun kita harus bisa memberi solusi atas kekurangan itu,” lanjut beliau menjelaskan evaluasi diri yang dimaksudnya.

Terkait dengan penyerapan anggaran, Bjardianto Pudjiono menjelaskan pentingnya menjalin komunikasi dengan para stakeholder, sehingga penangan permasalahan terkait lambannya penyerapan anggaran oleh satuen kerja dapat di deteksi sedini mungkin. Terkait kunjungan Menteri Keuangan ke Papua beberapa waktu lalu, beliau menyampaikan apresiasi Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo, terhadap penyerapan anggaran APBN di Provinsi Papua dan Papua Barat yang diniali cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain.

“Kita patut berbangga karena pada tahun anggaran 2010 penyerapan anggaran di wilayah Provinsi Papua termasuk yang tertinggi diantara provinsi lain,” kata penyuka pecel dan olah raga tennis lapangan ini.

Di penghujung acara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua menyempatkan diri untuk mendengarkan curahan hati anak-anaknya di Wamena. Di antara curhat mereka adalah tentang pola mutasi yang dijadikan acuan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan untuk remote area seperti di Wamena karena sudah ada beberapa pegawai yang telah lebih dari 4 tahun di Wamena namun belum dimutasikan. Beliau berjanji akan meneruskan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan untuk segera dicarikan solusinya.

Minggu pagi, pesawat ATR-72 milik Trigana Air kembali terbang membawa orang paling berpengaruh di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua itu, meninggalkan KPPN Wamena, meninggalkan lembah Baliem menuju kota Jayapura.

Oleh : Yosi Rizal dan Reinold Oswald – KPPN Wamena dan Kanwil DJPBN Prov. Papua
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Penyerahan DIPA TA 2011 di KPPN Tebing Tinggi
Tebing Tinggi, djpbn.kemenkeu.go.id - Mensukseskan pelaksanaan anggaran tahun 2011, KPPN Tebing Tinggi telah melakukan penyerahan Daftar Isisan Pelaksanaan anggaran (DIPA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di daerah  untuk tujuh puluh satuan kerja, di Aula Gedung Balai Kartini, Kota Tebing Tinggi, Rabu (30/12).  Jumlah DIPA yang diserahkan sebanyak sembilan puluh empat berkas.

Acara tersebut dihadiri oleh Walikota Tebing Tinggi, Eddy Syofyan beserta para Kepala SKPD dalam lingkup Pemkot Tebing tinggi. Selain itu, hadir pula seluruh KPA dalam wilayah pembayaran KPPN Tebing Tinggi yaitu dari wilayah Pemkot Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli serdang.

Di awal acara seluruh hadirin  menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh dirigen dari Pemkot Tebing Tinggi. Suasana ini menjadi begitu khidmat dan memberi semangat kepada hadirin yang saat itu mengikuti acara.

Selanjutnya acara diikuti dengan penyampaian laporan oleh Kepala KPPN Tebing Tinggi, Makhruddin Ginting S. ihwal penyelenggaraan kegiatan penyerahan DIPA tahun anggaran 2011. Menurut Kepala KPPN Tebing Tinggi bahwa terselenggaranya kegiatan ini merupakan kerjasama antara KPPN Tebing Tinggi dengan Pemkot Tebing Tinggi. Untuk itu, Kepala KPPN Tebing Tinggi atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada semua Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran atas segala upaya dan kerja keras, disiplin serta kerjasama sehingga DIPA Tahun Anggaran 2011 dapat selesai tepat pada waktunya.

 Kepala KPPN Tebing Tinggi juga menyampaikan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka mempermudah dan menyederhanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Demikian pula memaparkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas beban APBN untuk memberi kepastian waktu atas penyelesaian tagihan pada satuan kerja.

Makhruddin Ginting S. melanjutkan, bahwa kegiatan ini merupakan kesinambungan dari penyerahan DIPA yang dilakukan Presiden RI di Istana Negara pada tanggal 28 Desember 2010 dan  pada tanggal 29 Desember 2010  dilakukan Gubernur Sumatera Utara di Medan. Hingga, penyerahan DIPA terus dilaksanakan secara berjenjang disampaikan dalam wilayah KPPN tebing Tinggi dilakukan oleh Walikota Tebing Tinggi secara simbolis dan disaksikan Kepala KPPN

Tebing Tinggi. Setelah acara berakhir petugas KPPN menyerahkan DIPA kepada KPA lainnya  pada outlet yang disediakan letaknya pada sudut ruang gedung pertemuan.

Selanjutnya Walikota Tebing Tinggi seusai menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2011 memberikan kata sambutan yang menekankan bahwa beliau .sangat menghargai segala upaya pemerintah sehingga penyerahan DIPA tahun anggaran 2011 dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran 2010. Pada momentum ini beliau juga mengatakan bahwa para KPA sudah dapat lebih cepat untuk melakukan rencana kegiatan secara baik dan merealisasikan anggarannya pada awal tahun anggaran 2011.

Akhirnya acara ditutup dengan pem-bacaan do’a oleh Kepala Kantor Kemen-terian Agama Kota tebing Tinggi Bapak Drs. H. Hazful Huznain, SH dan dilanjutkan me-nyanyikan lagu Padamu Negeri yang dipimpin dirigen yang piawai sehingga acara berakhir dengan penuh rasa bangga dan khidmat.

Oleh: Kontributor KPPN Tebing Tinggi