Liputan rekonsiliasi antara KPPN Jambi, PT. Askes dan Pemda se Propinsi Jambi
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – Bagi sebagian PNS, pelayanan kesehatan oleh PT. Askes sangat penting. Untuk memperlancar proses pelayanan tersebut data-data yang berkaitan harus akurat. Perlu upaya serius untuk menghindari terjadinya kesalahan. Untuk itu, KPPN Jambi dan PT. Askes Cabang Jambi mengadakan kerja sama untuk menggelar rekonsiliasi data terhadap pihak-pihak yang berkaitan di aula KPPN Jambi (28/4). Ada tiga instansi yang terlibat, yakni KPPN Jambi, PT. askes dan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten atau kota. Melalui acara ini diharapkan depan  kesalahan-kesalahan terkait  pembukuan IWP dan iuaran wajib askes dari pemda  tidak terjadi lagi.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi , Drs.Amril Usman,MA menyampaikan arti penting

Rekonsiliasi data IWP dan iuran wajib askes dari masing-masing pemda penting untuk mendukung  PT. Askes dalam meningkatan layanannya kepada PNS di bidang kesehatan,” kata Kepala Kanwil DJPBN Propinsi Jambi, Amril Usman saat membuka acara.

“Ketersediaan  stok dana untuk layanan obat-obatan dan perawatan kesehatan bagi PNS sangat  memerlukan dukungan dari masing masing pemda. Jika dalam rekonsiliasi  ditemukan adanya kekurangan penyetoran dari pihak pemda maka PT. Askes dapat mengirimkan surat tagihan kepada pemda dan bendahara umum daerah berkewajiban untuk melunasinya  paling lambat lima hari kerja setelah tanggal surat tagihan,” lanjut beliau. “Kiranya masing-masing pemda tetap dapat memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan layanan kesehatan PNS,” tambahnya lagi.

Amril Usman juga mengingatkan tentang pentingnya rekonsiliasi   validitas dan keakuratan pembukuan oleh KPPN  agar upaya mengejar LKPP dengan predikat WTP dapat diwujudkan.

“Kiranya upaya tersebut perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan,” pesannya.

Dalam kesempatan ini Kepala KPPN Jambi , Arief Rahman Hakim, menyampaikan  tips-tips khusus agar kualitas data SSBP dari pemda dapat bebas dari kesalahan. Perlunya verifikasi dini oleh petugas pemda dengan  mencocokkan terlebih dahulu antara SSBP dengan bukti penerimaan negara (BPN)  ketika melakukan setoran ke bank persepsi  sehingga  apabila terjadi  kesalahan  atau perbedaan pembukuan oleh pihak bank persepsi dapat  segera  diketahui dan diminta perbaikannya.   Petugas pemda juga harus dapat memastikan  akun yang dipakai adalah benar . Apabila ada keraguan dapat menghubungi  petugas KPPN untuk konsultasi lebih lanjut.

Oleh : Noegroho – Kontributor KPPN Jambi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Workshop Sistem Akuntansi Instansi Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu
Bengkulu, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu serius mengejar target  opini LKPP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu dibuktikan dengan diselenggarakannya workshop penyusunan laporan keuangan kepada satuan kerja di aula gedung serba guna Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu 11 sampai dengan 28 April 2011.

Adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) merupakan cerminan kinerja pemerintah di dalam pengelolaan keuangan negara yang menjadi motivasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan kegiatan tersebut. Berhasil atau tidaknya reformasi birokrasi yang diprogramkan pemerintah dapat dilihat dari opini yang didapatkan atas LKPP dan LKKL tersebut.

Tercatat ada 150 orang dari 150 satker yang hadir dalam kegiatan tersebut. Pelaksanaannya terbagi pada enam angkatan. Materi yang diberikan antara lain Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga, landasan teori dan implementasi teknis penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Tahun 2011, serta  landasan teori dan implementasi teknis penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara tahun 2011.

Secara simbolis kegiatan workshop dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Kiswandoko yang dalam arahannya mengingatkan tentang pentingnya penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu. Workshop ini  bertujuan agar seluruh satuan kerja memiliki persepsi dan semangat yang sama menuju capaian terbaik, yakni KPPP yang wajar tanpa pengecualian (WTP). Di samping itu, juga untuk memberikan pembekalan kepada satuan kerja agar memiliki kesiapan dalam menyusun laporan keuangan dengan baik. Kesiapan itu diperlukan agar laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan yang diharapkan.

Kegiatan workshop dipandu oleh Posma Hutapea selaku Kasi Pelaporan Keuangan Bidang Aklap dan operator pelaksana aplikasi aklap Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu, Abi Khoiri, sebagai narasumber. Pada setiap angkatan peserta workshop, dilakukan pretest dan post test untuk mengukur kemampuan para peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan.

Oleh : Arif Rahman – kontributor Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan sosialisasi peraturan di KPPN Serang, Banten
Serang, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Serang kembali mengadakan sosialisasi  peraturan kepada para pimpinan satuan kerja 06 dan 07 April 2011. Bertempat di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, acara sosialisasi dihadiri semua pimpinan satuan kerja baik instansi vertikal maupun perangkat daerah dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dalam wilayah pembayaran KPPN Serang meliputi yang meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon  dan Kabupaten Pandeglang.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, S Bambang Suroso, menegaskan kembali perlunya pertemuan antara KPA dan KPPN sebagai Kuasa BUN. Di samping sebagai sarana koordinasi, pertemuan tersebut juga bisa digunakan untuk saling mengingatkan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran pada DIPA.

“Agar tidak terjadi penumpukan permintaan pencairan dana pada akhir  tahun anggaran seperti yang sudah-sudah,” kata Kepala Kanwil DJPBN Propinsi Banten.

Beberapa kebijakan terbaru perlu disosialisasikan. Seperti Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011, Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2011 tanggal 09 Februari 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 dan Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor SE-9/PB/2011 tanggal 11 Maret 2011, serta penegasan kembali pelaksanaan Perdirjen  Nomor PER-47/PB/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ).

Perdirjen tentang Tugas-tugas Perbendaharaan disampaikan oleh Kepala Seksi KPPN Serang, Agus Supriyanto, Persetujuan Pembukaan Rekening dan permasalahan SP2D Retur oleh Kasi Bank/Giro Pos, Sutyawan, Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara oleh Kasi Verifikasi dan  Akuntansi, Yohanis Mendila serta menghadirkan juga 1 (satu) orang staf dari PT. BRI Cabang Serang selaku Bank Operasional I KPPN Serang guna menjelaskan prosedur pengembalian dari Bank penerima, jika ada kesalahan pada SPM atau SP2D. Sementara itu, penjelasan tentang aplikasi disampaikan oleh supervisor Bakti Ardhi  dan  Agus  Mianto.

Pada kesempatan tersebut Kepala KPPN Serang, Suhardi B, mengingatkan kepada semua pihak terutama kepala-kepala satuan kerja agar melakukan pengamanan SPM secara ketat. Salah satunya adalah dengan menunjuk secara resmi dengan Surat Penunjukan Petugas Penyampai SPM dan Pengambilan SP2D sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tanggal 10 Desember 2010.

“KPPN Serang tidak akan melayani pengantar SPM atau pengambil SP2D  apabila petugas yang mengantar atau mengambil  bukan petugas yang ditunjuk secara resmi,” kata Suhardi B di hadapan para peserta sosialisasi.

“KPPN juga menerbitkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS),” kata Kepala KPPN Serang lagi.  “KIPS tersebut harus diperlihatkan saat menyampaikan SPM. Jika berbeda dengan pengantar, maka tidak akan dilayani,” tambahnya.

Oleh : Kontributor KPPN Serang
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Merauke, djpbn.kemenkeu.go.id – Menjelang akhir semester I tahun 2011 ini KPPN Merauke mengundang 108 satker yang tersebar di empat kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat guna menyamakan persepsi dalam pengelolaan APBN serta ingin mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh satker dalam memanfaatkan aplikasi. Melalui kegiatan ini diharapkan penyerapan anggaran dan pelaksaan laporan keuangan nantinya dapat berjalan baik. Sampai saat ini masih banyak satker yang realisasinya masih dibawah 20 % .

Kegiatan kali ini dipimpin langsung oleh Junaidi selaku Pjs. Kepala KPPN Merauke. Dalam sambutanya Junaidi mengatakan bahwa pengelolaan APBN tahun 2011 sedikit  berbeda jika dibandingkan dengan pengelolaan APBN tahun 2010.
“Tahun 2011 ini adalah pertama kalinya kita menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja menghubungkan secara langsung antara anggaran yang disediakan dengan hasil atau output maupun outcome yang akan dicapai,” kata Junaidi. Junaidi juga berpesan agar koordinasi serta kerja sama antara KPPN dan satker agar lebih ditingkatkan lagi, sehingga pelaksanaan perencanaan penarikan dana dan pencairan dana oleh satker tidak menemui hambatan.

Acara dilanjutkan dengan arahan dari Kanwil DJBN Provinsi Papua yang diwakili oleh Robby Palijama. Beliau mengatakan bahwa citra KPPN saat ini sudah baik, ada komitmen bersama antara KPPN dan satker untuk menerapkan suatu pelayanan yang bersih, cepat, tepat, akurat, sederhana dan transparan tanpa pungutan apapun.

Dalam paparannya, Robby Palijama  mengatakan bahwa Menteri Kuangan bertindak sebagai CFO (Chief  Financial  Officer) yang berfungsi sebagai  kasir, pengawasan dan regulator pengelolaan keuangan negara serta fund managemen. Sedangan kementerian/lembaga sebagai COO (Chief Operational Officer) berfungsi sebagai penguji atas pembebanan tagihan serta pemberi perintah membayar bagaimana manajemen kas yang baik.

“Manajemen kas yang baik tidak mungkin ada tanpa perencanaan kas yang baik,” paparnya. “Perencanaan kas yang baik meliputi investasi atas idle cash dan operasional pemerintah,” lanjutnya.

Tepat pada pukul 09.00 WIT acara dilajutkan dengan  penjelasan mengenai tata cara mengoperasikan aplikasi yang di pandu oleh Parji, S.IP dan tim aplikasi yang meliputi aplikasi AFS 2011, RKAKL-DIPA 2011, SPM 2011, GPP, SAKPA 2011, SIMAK dan Pesediaan 2009. Koordinasi KPPN dan Satker kali ini guna menyamakan persepsi dan memastikan bahwa satker tidak mengalami kendala dalam mengoperasikan  aplikasi. Jika masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi, petugas KPPN selalu siap untuk memberikan membimbing teknis dan pelayanan yang terbaik bagi satker dengan moto KPPN Merauke “Pelayanan Sepenuh Hati”. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 20 April 2011 ini bertempat di ruangan aula KPPN Merauke.

Oleh : Salampessy M. Insan  – KPPN Merauke
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sumpah PNS di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
Padang, djpbn.kemenkeu.go.id - Sebanyak 23 pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, mengangkat sumpah PNS, Kamis (21/4), di di ruang Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menhendaki agar setiap CPNS yang telah diangkat menjadi PNS segera  mengucapkan sumpah/janji PNS. Berdasarkan ketentuan tersebut, melalui surat nomor S-821/PB.1/2011, tanggal 26 Januari 2011, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan memerintahkan seluruh Intansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan untuk mendata para pegawai yang belum mengambil sumpah/janji PNS.  Setelah melakukan inventarisasi pegawai yang belum melakukan sumpah, masih terdapat sebanyak 23 pegawai yang belum mengucapkan sumpah/janji PNS di lingkungan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

 Dari 23 pegawai, terdapat seorang pejabat eselon IV yang ikut yang mengangkat sumpah. Meskipun telah lama menjadi PNS, para pegawai tetap antusias dalam mengucapkan sumpah/janji PNS. Hal ini untuk memenuhi salah satu kewajiban pegawai sebagaimana diatur dalam PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pengambilan sumpah dimulai dengan pembacaan nama-nama pegawai yang akan di sumpah oleh panitia dari Subbagian Kepegawaian Kanwil. Selanjutnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera barat,  Drs. Zamhari. M.Ec membacakan naskah sumpah dan janji yang diikuti oleh seluruh pegawai yang didampingi oleh rohaniawan dari Kanwil Depag Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, dilakukan penandantangan  berita acara sumpah/janji yang disaksikan oleh Drs. Bachrizal Bachtiar, Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan yang saat ini juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala KPPN Padang, serta Kepala Bidang Pembinaan Anggaran Drs. Irman, M.M yang sebentar lagi akan memasuki purna bakti.

Dalam sambutannya, Zamhari berpesan bahwa pegawai yang telah mengambil sumpah/janji memiliki konsekuensi dan tanggun jawab kepada Bangsa dan Negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Apabila kita melanggar sumpah / janji, maka kita akan menanggung akibat dari ucapan tersebut karna ada sang Pencipta yang akan melihat semua tindakan kita,” ujarnya.

Menurut Zamhari, upacara pengambilan sumpah/janji bukan sebatas seremonial, namun tujuan yang hendak dicapai ialah kesadaran para pegawai untuk memikul tanggung jawab sebagai aparat Negara yang bersih dan bebas KKN. Lebih lanjut, kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya menjabat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh mengharapkan agar seluruh jajaran pegawai lingkup Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatara Barat dapat memperkaya diri dengan kemampuan IT sebagai antisipasi atas semakin banyaknya pelimpahan tugas-tugas  dari Kantor Pusat ke daerah.

“Semua kita harus aktif belajar dengan cara “learning by doing”,” begitu kata orang nomor satu di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

Akhirnya, Kepala Kanwil menutup pengarahannya dengan mengucapkan selamat kepada seluruh pegawai yang baru di sumpah dengan harapan semoga disiplin, tanggung jawab, dan kinerja pegawai semakin meningkat demi tujuan bersama membangun lembaga yang transparan dan terpercaya dalam pengelolaan keuangan Negara di lingkungan wilayah provinsi Sumatera Barat.

Oleh : Mangappu Pasaribu Kontributor KPPN Padang

Liputan sosialisasi tata cara revisi anggaran dan aplikasi revisi RKA-KL/DIPA tahun 2011
Samarinda,  Perbendaharaan.go.id – Mengenakan kostum yang berbeda-beda  sesuai unit kerjanya masing-masing,  lebih dari 200 KPA dan operator DIPA mendatangi aula gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Samarinda. Mengambil tajuk ”Sosialisasi Tatacara Revisi Anggaran dan Aplikasi Revisi RKA-KL/DIPA Tahun 2011 serta Koordinasi dan Pembinaan kepada Satuan Kerja dalam Rangka Percepatan Penyerapan Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial,” acara yang digagas oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur pada hari Rabu (20/4) tersebut berlangsung lancar dan tertib.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Timur, Abdullah Nanung, mengungkapkan bahwa aplikasi revisi DIPA untuk tahun 2011 ini telah disesuaikan dengan konsep anggaran berbasis kinerja yang diterapkan oleh pemerintah. Sehingga, ungkap beliau, seluruh perubahan anggaran yang dilakukan satker wajib mengacu pada output atau kinerja yang ingin dicapainya.

Selain itu, beliau juga menghimbau kepada seluruh satker yang memiliki DIPA berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, untuk segera melakukan pencairan anggaran guna mensukseskan program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah pusat.

Menutup sambutannya, Abdullah Nanung berharap kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi media pembelajaran bagi KPA berikut operator DIPA dalam memahami aplikasi revisi DIPA yang baru. ”Seluruh peserta, terutama para operator diharapkan dapat memahami secara rinci tata cara revisi DIPA berikut aplikasinya,” tutupnya.

Selanjutnya, acara diisi dengan pemaparan PMK 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 dan penayangan simulasi aplikasi revisi anggaran tahun 2011. Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran, Didiek Hidayat, dan dibantu oleh tim aplikasi revisi anggaran dari bidang PA.

Dalam pemaparannya, Kabid PA, Didiek Hidayat, menjelaskan landasan hukum, tujuan hingga batas akhir pengajuan revisi anggaran. Tujuan revisi anggaran meliputi tiga hal yakni pertama, untuk mengantisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, kedua mempercepat pencapaian kinerja dan ketiga untuk meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan juga ruang lingkup, batasan hingga kewenangan revisi anggaran. Di akhir pemaparan, nara sumber menekankan terkait batas akhir waktu revisi anggaran TA 2011 sebagaimana tercantum dalam aturan yakni tanggal 14 Oktober 2011 untuk Revisi Anggaran tingkat Direktorat Jenderal Anggaran, sedangkan untuk tingkat kantor pusat atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan batas akhir hingga tanggal 28 Oktober 2011.

Setelah pemaparan tata cara revisi anggaran, peserta diajak untuk mensimulasikan revisi anggaran pada aplikasi revisi yang telah tersedia. Meskipun awalnya canggung, secara perlahan satker dapat mengoperasionalkan aplikasi dengan baik. Agenda sosialisasi ini akan terus dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur kepada seluruh satker yang tersebar dalam lima wilayah KPPN yakni Samarinda, Tarakan, Tanjung Redeb, Balikpapan dan  Nunukan.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen kanwil dalam mempercepat penyerapan anggaran kementerian/lembaga, dan mengarahkan satker untuk memanfaatkan peluang revisi anggaran dalam mengejar output kinerjanya masing-masing.

Oleh : Fajar Sidik – Kontributor Kanwil DJPBN Kalimantan Timur
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Workshop dan Bimtek Aplikasi SAPPAW 2011 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
Ambon, perbendaharaan. go.id – Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Triwulan I TA 2011 Tingkat Kanwil yang handal dan tepat waktu,  Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku menyelenggarakan Workshop  dan Bimtek Aplikasi SAPPAW (Sistem Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah) 2011, Kamis (7/4), di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Pada  acara  tersebut disampaikan pula  penghargaan kepada UAPPAW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah) yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Terbaik Semester II  TA 2010. Penghargaan diserahkan secara berurutan sesuai peringkat terbaik kepada satker  UAPPAW Bidku Polda Maluku ,  Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, BPT Pertanian Prov Maluku dan LM spectrum Frekwensi Radio Ambon.
Hadir sebanyak  80  satker dari 104 UAPPAW yang diundang, setiap   Satker mengirimkan dua orang peserta yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan operator UAPPAW.

Dwinanto, Kabid Aklap Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku melaporkan bahwa sesuai dengan program kerja Bidang Aklap, kegiatan workshop ini direncanakan dengan maksud agar kewajiban penyusunan dan penyampaian  Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKK/L) untuk TA 2011 dari masing-masing UAPPAW semakin meningkat kualitasnya. Guna mewujudkan harapan  tersebut Kanwwil Ditjen Perbendaharaan memandang perlu dilakukan bimtek aplikasi SAPPAW dan sosialisasi ketentuan baru Perdirjen No.PER-65/PB/2010  tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (K/L), sehingga kemampuan operator UAPPAW diharapkan meningkat khususnya dalam melaksanakan rekonsiliasi  guna mewujudkan   LKK/L dan LKPP tingkat Kanwil yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan beropini baik.

Selanjutnya dalam sambutan pembukaan acara tersebut,  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Maluku  Hendro Baskoro mengatakan bahwa penyelenggaraan akuntansi  dan penyusunan laporan keuangan dalam kurun waktu terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan mengingat ekspektasi opini audit BPK terhadap LKK/L dari tahun ke tahun semakin meningkat kualitasnya.  Bahkan, untuk TA 2011 LKPP ditargetkan  mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu tidak hanya dilakukan pada tingkat pemerintah pusat Kementerian/Lembaga saja, namun  dimulai dari tingkat satker UAKPA dan UAPPAW.

Lebih lanjut Hendro Baskoro berpendapat bahwa UAPPAW mempunyai peran yang cukup penting dan strategis dalam keberhasilan target LKPPO dengan opini WTP. Hal itu tentunya dapat dilakukan apabila adanya peningkatan komitmen dari masing-masing pimpinan satker UAPPAW yang didasari semangat yang tinggi,  sensitivitas dan leadership yang baik. Tantangan-tantangan lain dalam penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan kedepan adalah penerapan akuntansi berbasis akrual, pengintegrasian laporan keuangan dan kinerja dan penerapan reward dan punishment system. Kemudian Hendro Baskoro mengharapkan, hendaknya  kegiatan semacam ini agar dilakukan secara periodik  pada masa-masa mendatang sehingga akan tercipta persamaan kepentingan.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan Launching Website resmi Kanwil DJPBN Prov Maluku yang selama ini belum dioperasionalkan.  Dengan adanya Website ini dapat berfungsi  sebagai sarana informasi dan komunikasi yang efektif dengan semua stakeholders khususnya dapat digunakan sebagai sarana E-rekon.
Sebelum pemberian materi bimtek, dilakukan pre test kepada semua peserta guna mengetahui tingkat pemahaman awal UAPPAW untuk selanjutnya akan diperbandingkan dengan hasil post test yang akan dibagikan setelah selesainya acara kegiatan workshop. Hal ini sejalan dengan capaian IKU Kemenkeu Two yaitu untuk mengetahui tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi terhadap stakeholders.
Materi selanjutnya disampaikan Kabid Aklap dan para Kepala Seksi serta beberapa staf Bidang Aklap dengan teknik diskusi dan tanya jawab sekaligus mengevaluasi hasil rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan UAPPAW TA 2010 serta asistensi percepatan rekonsiliasi Triwulan I TA 2011 oleh Tim Instruktur.

Oleh: Ahmadi (Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku)

Liputan Rapat Pembahasan Retur SP2D Tahun Anggaran 2010/2011.
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id - Sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya retur SP2D, KPPN Samarinda menyelenggarakan rapat pembahasan retur SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tahun anggaran 2010/2011, Rabu (13/4), di kantor Bank Mandiri Samarinda Mulawarman. Rapat tersebut dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dari sepuluh satuan kerja dengan jumlah retur terbanyak pada tahun 2010 dan perwakilan dari beberapa bank mitra kerja KPPN Samarinda.

Rapat diawali oleh sambutan dari Perwakilan Bank Mandiri Samarinda Mulawarman selaku tuan rumah dalam penyelenggaraan rapat ini. Dalam sambutannya beliau menyampaikan rasa terima kasih  kepada semua peserta rapat atas kedatangannya di Bank Mandiri. Kepala KPPN Samarinda, Widoyoko Sapto  Putro berkesempatan untuk memberikan sambutan pada kesempatan kedua. Beliau menyatakan bahwa KPPN Samarinda mengundang Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung untuk membicarakan masalah retur yang merupakan masalah penting dan perlu segera diselesaikan. Beliau juga mengharapkan kerjasama Satuan Kerja untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan pencairan anggaran sehingga kesalahan dapat diminimalisir.

Pada bagian kedua, rapat dilanjutkan dengan pemaparan retur SP2D oleh Kepala Seksi Bank/Giro Pos Nazuar. Dalam kesempatan ini, dilakukan penjelasan kepada peserta rapat tentang penyebab retur SP2D, proses penyelesaian retur, dan proses pencairan pada KPPN. Ketika ditayangkan peringkat satker dengan penyumbang retur terbanyak pada tahun 2010, suasana berubah menjadi riuh. Banyak diantara Kuasa Pengguna Anggaran yang Satkernya termasuk kedalam peringkat sepuluh besar merasa kaget dengan jumlah yang ditayangkan pada sesi pemaparan ini.  Bagian kedua ini ditutup dengan pemaparan materi yang dilakukan oleh perwakilan dari Bank Mandiri Samarinda  Mulawarman Farida.

Bagian akhir dari rapat ini adalah dialog antara Satuan Kerja dengan KPPN dan pihak Bank mitra kerja. Pada bagian ini hampir seluruh peserta rapat mengajukan pertanyaan kepada KPPN dan pihak Bank. Seperti yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur yang menanyakan tentang konfirmasi rekening sebelum diajukan ke KPPN agar terhindar dari retur SP2D hal ini disambut baik oleh pihak bank dan KPPN tentunya. Dari sekian banyak pertanyaan, secara umum permasalahan yang dikemukakan satker adalah tentang pembukaan rekening.

Oleh : Vina Eriyandi ( Kontributor Samarinda)