Jayapura, djpbn.kemenkeu.go.id- Si Mini adalah sebutan lain untuk Mini Treasury Learning Center Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Medio April 2011, Kakanwil DJPBN Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono mencanangkan pemberdayaan dan optimalisasi pusat belajar itusebagai salah satu layanan unggulan edukatif kepada satker. Hal ini merupakan upaya pengenalan fasilitas Mini TLC yang saat ini telah tersedia di Kanwil DJPBN Provinsi Papua, maupun di KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN Provinsi Papua, kepada satker-satker mitra kerja jajaran DJPBN di Papua dan Papua Barat. Fasilitas terpasang di Si Mini meliputi perangkat komputer dan kumpulan peraturan-peraturan sehingga memenuhi syarat digunakan sebagai pusat edukasi mini di tiap unit kerja lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Papua.

Pemberdayaan dan optimalisasi fungsi ini berupa kegiatan Bimtek aplikasi yang diselenggarakan sepanjang bulan Mei 2011, meliputi bimtek aplikasi- aplikasi:

1. RKAKL-DIPA 2011 untuk Revisi POK/DIPA 2011
2. Aplikasi Forecasting Satker (AFS) untuk Perencanaan Kas satker
3. SAPPAW yang hanya diperuntukkan bagi satker tingkat Wilayah dan diadakan hanya di Kanwil DJPBN Provinsi Papua (UAPPA-W Papua) dan di KPPN Manokwari (UAPPA-W Papua Barat)
4. SAKPA untuk Laporan Keuangan seluruh satker
5. GPP satker untuk mengelola gaji pokok pegawai
6. SPM untuk pengajuan SPM ke KPPN

Sasaran bimtek adalah para operator aplikasi keuangan satker. Kanwil DJPBN Provinsi Papua sendiri menyelenggarakan bimtek dimaksud mulai tanggal 9 s.d. 26 Mei 2011 dengan peserta satker-satker dalam wilayah bayar KPPN Jayapura. KPPN selain KPPN Jayapura menyelenggarakan bimtek kepada operator aplikasi dalam wilayah kerja masing-masing juga dengan memanfaatkan Mini TLC KPPN. Instruktur bimtek terdiri dari petugas-petugas Kanwil DJPBN Provinsi Papua dan KPPN yang berkompeten menguasai aplikasi berkenaan.

Dengan materi komprehensif dan tanpa dipungut biaya apapun, bimtek tersebut disambut animo luar biasa oleh satker. Peserta dibebaskan untuk memilih materi aplikasi yang ingin diikuti. Peserta hanya diwajibkan membawa laptop untuk praktek. Tidak kurang dari lima ratus operator aplikasi keuangan di Papua dan Papua Barat ditugaskan oleh KPA satker masing-masing untuk mengikuti bimtek aplikasi tersebut. Panitia menjadwalkan tidak lebih dari sepuluh satker per hari penyelenggaraan. Masing-masing perwakilan satker cukup mengikuti bimtek selama satu hari untuk menerima materi-materi di atas. Dalam sambutannya, Bjardianto Pudjiono mengatakan, “Bimtek diadakan dalam bentuk kelas kecil dengan peserta maksimal dua puluh orang per kelas sesuai kapasitas ruang Mini TLC dengan tujuan agar materi yang disampaikan lebih mudah dipahami peserta dibanding materi yang disampaikan dalam kelas besar”.

Tiap kelas dipandu oleh minimal dua instruktur yaitu instruktur penyaji materi di depan kelas dan instruktur pendamping peserta bimtek yang berkeliling dari peserta satu ke yang lain memandu aplikasi langsung pada laptop masing-masing. Dengan metode ini, peserta dapat langsung menanyakan materi yang tidak dipahami kepada instruktur pendamping. Setiap penyajian materi aplikasi selalu diawali dengan pembagian pre-test materi dan diakhiri dengan pembagian post test materi kepada para peserta. Pembagian pre-test dan post-test ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penyerapan materi aplikasi oleh peserta.

Penyelenggaraan bimtek aplikasi di Mini TLC tersebut menjadi salah satu upaya nyata jajaran Kanwil DJPBN Provinsi Papua dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola keuangan satker Daerah khususnya yang belum pernah mengelola APBN sehingga diharapkan dapat mempercepat realisasi anggaran, dengan mengoptimalkan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki. Tingginya animo peserta menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan edukasi SDM sangat diminati peserta karena mendukung langsung pengelolaan keuangan di masing-masing satker.


Ditulis oleh: Akhmad Budi Susetyo-Kepala Seksi Bidang PA Kanwil DJPB Provinsi Papua

Liputan Sosialisasi Per Dirjen PB No. PER-47/PB/2009, PER-62/PB/2010, PER-57/PMK.05/2007, dan PER-07/PB/2011
Tual, djpbn.kemenkeu.go.id - Wajah serius tapi santai terlihat dari perserta yang mengikuti acara Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Tata cara penyusunan dan Pelaporan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Kementerian / Lembaga, yang diadakan oleh KPPN Tual pada hari Rabu (22/6).

Acara dihadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara dalam wilayah pembayaran KPPN Tual. Antusiasme para peserta terlihat dari keseriusan wajah mereka serta banyaknya pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

“Saya Harapkan untuk penyampaian LPJ Bulan Juni dan selanjutnya, seluruh Satker dapat menyampaikan LPJ Bendahara secara benar dan tepat waktu demi lancarnya kegiatan pencairan dana”, ucap Kepala KPPN Tual, Eriswan.

Dalam pemaparan materi yang disampaikan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Julitha Betaubun, dijelaskan mengenai konsep dasar LPJ Bendahara dan pentingnya laporan LPJ kepada KPPN dan BPK. Dalam penjelasannya, Ibu Olly, sapaan akrab Julitha Betaubun, juga menekankan pentingnya penyampaian LPJ Bendahara secara benar dan tepat waktu. Acara hari itu diakhiri dengan penjelasan Teknis Aplikasi Pembukuan dan penyusunan LPJ Bendahara oleh Faried Astia Rahman, Bendahara dan Supervisor KPPN Tual.

Sosialisasi hari kedua, Kamis (23/6), membahas tiga peraturan sekaligus, yakni PER-62/PB/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-06/PB/2010 tentang Pengelolaan Rekening Pengembalian (retur); PER-57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; PER-7/PB/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuan/Transfer SP2D dengan Lampiran Lebih dari 100 Rekening Penerima. Acara kali ini juga mengundang para Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara yang berada dalam wilayah pembayaran KPPN Tual.

 Acara diawali dengan sambutan oleh Kepala KPPN Tual, Eriswan. Dalam sambutannya, Eriswan memberikan penjelasan kepada satker mengenai pengertian retur dan penyebab terjadinya retur. Eriswan juga memaparkan jumlah SP2D yang retur selama tahun 2010 dan 2011 sebagai bahan evaluasi bagi satker. Berdasarkan data tersebut, penyebab utama terjadinya SP2D retur adalah karena kesalahan pencantuman nama, alamat, dan nomor rekening milik bank/kantor pos.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi secara berturut-turut mengenai pengelolaan rekening retur; pengelolaan rekening milik kementerian/lembaga/kantor/satker; dan pelaksanaan pemindahbukuan/transfer SP2D dengan lampiran lebih dari 100 rekening penerima  oleh PJS Kepala Seksi Bank dan Giro Pos, Julitha Betaubun. Beliau menekankan pentingnya pengawasan oleh Kuasa Pengguna Anggaran agar lebih teliti dalam mengajukan SPM ke KPPN sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.

Setelah pemaparan materi tersebut,  pembawa acara membuka sesi tanya jawab. Dalam sesi tersebut,  peserta terlihat antusias ingin mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan pengelolaan rekening. Di sela-sela sesi tanya jawab, Kepala KPPN menghimbau kepada satker agar tidak segan-segan menghubungi KPPN apabila menemui kendala terkait dengan pembukaan rekening agar dapat segera ditindaklanjuti.

Dengan adanya sosialisasi perdirjen dan bimtek aplikasi tersebut diharapkan dapat menyamakan persepsi dan memunculkan semangat yang sama dalam memahami peraturan dan dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya, serta dapat menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu. Sehingga harapan untuk membuat LKPP dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat tercapai.

Oleh: Kontributor KPPN Tual

Liputan peluncuran TLC Mini KPPN Purwakarta dan bimtek penyusunan LPJ Bendahara
Purwakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Purwakarta kembali menghadirkan karya inovasinya. Launching layanan inovatif ‘Saung Pinter’ pada hari Kamis (16/6/2011) di KPPN Purwakarta adalah buktinya. Saung Pinter adalah singkatan dari Sarana unggulan penuh interaksi, serta peluncuran perpustakaan.

Ide awal Saung Pinter terinspirasi oleh keberadaan TLC (Treasury Leaning Center) yang selama ini hanya ada di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Saung Pinter merupakan TLC mini yang ada di KPPN Surakarta, bertempat di lantai 2 Gedung KPPN.  Saung Pinter tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mengedukasi satker yang perlu penanganan khusus. Dengan metode pengajaran sejenis tutorial one by one, rileks, dan interaktif diharapkan para satker dapat lebih optimal dalam menyerap atau memahami materi yang disampaikan. Atmosfir saung yang tradisional dan ruang belajar lesehan sengaja diciptakan untuk memberikan rasa nyaman sehingga  tercipta suasana lebih kondusif, akrab dan santai. Sehingga para petugas satker tidak ragu atau sungkan menanyakan sesuatu yang kurang dipahami.

Saung Pinter dan Perpustakaan ini, diresmikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Barat, Seto Utarko. “Semoga (Saung Pinter –red) ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para stakeholder,” kata Seto Utarko dalam sambutannya.

Sementara itu, perpustakaan menjadi salah satu unggulan KPPN karena dihadirkan dengan disain rak buku unik dan menarik serta koleksi buku yang variatif, tidak hanya peraturan yang ada di perpustakaan tetapi buku buku umum pun tersedia. Ada buku-buku tentang manajemen, organisasi, psikotest, toefl, IT, agama, pertanian, kesehatan, masakan, hobby, novel, majalah, serta buku pengetahuan umum lainnya. Koleksi buku yang variatif ini diharapkan menarik minat baca para pengunjung, baik pegawai KPPN maupun para petugas satker.

Bimtek LPJ Bendahara Pengeluaran
KPPN Selaku Bendaraha Umum Negara di daerah, mempunyai peranan strategis, selain memberikan pelayanan kepada para satker kementerian/Lembaga, juga memposisikan diri sebagai guru bagi satker  dalam hal pengelolaan Anggaran Negara.

Pada kesempatan peresmian Saung Pinter dilaksanakan  bimtek LPJ Bendahara Pengeluaran, dengan tema “Melalui Bimtek LPJ Bendahara Kita Tingkatkan Profesionalitas Bendahara Pengeluaran  Dalam Pengelolaan Anggaran Negara”.

Sebagai guru yang baik KPPN, membuka kesempatan bagi para petugas satker untuk memahami secara detail tata cara penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran. Kesempatan tersebut dikemas dalam bentuk bimtek yang diumumkan melalui website, email, running text,  serta informasi di ruang Layanan Font Office. Dari pengumuman tersebut terjaring 23 peserta yang berminat untuk mendapat pelayanan bintek khusus, dengan metode semacam coaching clinic.

Peserta tersebut dibagi menjadi 2 angkatan. Angkatan pertama dilaksanakan 8 Juni 2011 dan angkatan kedua dilaksanakan pada saat Launching saung Pinter (16/06/2011).  Materi  disampaikan melalui 3 sesi intisari Perdirjen 47/PB/2009 dan Permasalahan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Yen Yen Nuryeni, Tutorial Tatacara Pembukuan dan Penyusunan LPJ disampaikan oleh staft seksi Verak, Edi Prayitno, dan simulasi Verifikasi LJP Bendahara Pengeluaran.

Materi yang menjadi souvenir cukup unik dan menarik yaitu video tentang tutorial Tata Cara penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran, diawali dengan materi pembukuan step by step hingga langkah penyusunan LPJ Bendahara.  Video ini akan membantu satker apabila menemui kesulitan ketika membuat LPJ Bendahara, dengan kata lain video tersebut menjadi salah satu referensi dalam mengatasi kendala di tempat mereka bekerja yang seolah-olah berkonsultasi langsung dengan petugas KPPN.

Oleh : Yen – Kontributor KPPN Purwakarta
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan KL dan Launching Aplikasi Rekonsiliasi Data SAU dan SAI melalui Web Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten
Serang, djpbn.kemenkeu.go.id-Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten menyelenggarakan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Tingkat Wilayah (15/6/2011). Acara tersebut diikuti oleh seluruh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W) lingkup Provinsi Banten.

Dalam sambutannya Kepala Bidang Aklap Kanwil DJPBN Prov. Banten Agnes Harijati mengatakan bahwa kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah sangat tergantung pada kualitas laporan keuangan yang disusun oleh unit akuntansi di tingkat wilayah. Oleh karena itu, lanjutnya, sosialisasi  dimaksudkan untuk mengupas aspek-aspek yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan, yaitu penyusunan informasi akrual, pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah, dan rekonsiliasi data Sistem Akuntansi Umum dan Sistem Akuntansi Instansi.

Pada kesempatan yang sama, Agnes menyampaikan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh UAPPA-W, akan dilakukan Launcing Aplikasi Rekonsiliasi Data SAU dan SAI melalui web. 

Sementara itu Kepala Kanwil DJPBN Prov. Banten S. Bambang Suroso, dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Terdapat peningkatan yang signifikan mengenai jumlah kementerian/ lembaga yang mendapat opini WTP, yakni dari 35 (2008) menjadi 45 (2009), dan 53 dari 84 (2010).  Menurutnya, pencapaian tersebut sebagian merupakan kontribusi UAPPA-W/ UAKPA. Tanpa kerja keras dan disiplin dalam melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan terjadi masalah ketika dilakukan rekonsiliasi pada tingkat di atasnya (eselon I). Menurutnya, untuk meningkatkan opini LKPP diperlukan sosialiasi yang terus menerus, kerja keras, serta disiplin dalam penyusunan laporan keuangan, baik ditingkat UAKPA maupun UAPPA-W.

Materi sosialisasi dibawakan oleh Muhamad Kadri, Untung Setya Nugraha, dan Tulus Eko Winarso dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Materi meliputi Pandangan Umum Sistem Akuntansi Instansi (SAK dan SIMAK-BMN), Per-65/PB/2009 tentang Pedoman Penyusunan LKKL, serta Prosedur Rekonsiliasi Data SAU dan SAI Tingkat Wilayah. Melalui Rekonsiliasi Data SAU dan SAI melalui web UAPPA-W akan sangat terbantu, di mana proses rekonsiliasi sudah tidak terbatas waktu dan tempat sehingga kapan pun dan di mana pun proses rekonsiliasi dapat dilakukan. Rekonsiliasi via web ini merupakan layanan unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten yang dikembangkan secara mandiri untuk mengingkatkan pelayanan kepada seluruh UAKPA/ UAPPA-W, utamanya dalam hal Rekonsiliasi Data SAU dan SAI.

Sebelum acara ditutup, diserahkan penghargaan kepada UAPPA-W terbaik lingkup Kanwil DJPBN Provi. Banten. Kriteria penilaian antara lain: ketepatan waktu pelaksanaan rekonsiliasi, kecepatan tindak lanjut perbaikan hasil rekonsiliasi, keakuratan data softcopy dan hardcopy laporan keuangan, tingkat validitas isi laporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta kelengkapan laporan keuangan yang dikirimkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan no. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat beserta peraturan pelaksanaannya. Ada dua kategori UAPPA-W terbaik, yaitu kategori Kantor Daerah (KD) dan Kategori Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan (DK/TP). Untuk kategori KD terbaik diberikan kepada Polda Banten, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten, dan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Provinsi Banten. Sedangkan untuk ketegori DK/TP terbaik diberikan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dan Dinas Sosial Provinsi Banten.

Dalam kesempatan pemberian penghargaan, Bambang Suroso menyampaikan bahwa pemberian penghargaan ini merupakan apresiasi Ditjen Perbendaharaan, khususnya Kanwil DJPBN Provinsi Banten, kepada seluruh satuan kerja yang telah bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam penyusunan laporan keuangan.

Liputan Penganugerahan Penghargaan UAPPA-W lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo TA 2010
Gorontalo, www.perbendaharaan.go.id - “Uang negara, walaupun hanya satu rupiah, wajib dipertanggungjawabkan,” kata Bupati Gorontalo, David Bobihoe Akib, saat memberikan sambutan setelah menerima penghargaan sebagai Unit Pengelola dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2010 terbaik untuk kategori Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) di Ballroom Quality Hotel, Gorontalo, pada hari Selasa, 21 Juni 2011. “Seyogyanya setiap aparatur pemerintah menanamkan komitmen yang kuat untuk mengelola keuangan negara karena sesungguhnya pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan faktor pendukung utama setiap program dan kegiatan pemerintah agar dapat berlangsung secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Acara penyerahan penghargaan sengaja digelar oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sebagai wujud apresiasi terhadap usaha satuan kerja dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen Kanwil Ditjen Perbendaharaan di provinsi termuda itu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Negara.

Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Nurlan Darise, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo dengan didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel, Pardiharto, mewakili Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang berhalangan hadir.

Kriteria penilaian yang dilakukan tidak hanya mencakup masalah pelaporan keuangan saja, tetapi juga mencakup kinerja UAPPA-W dalam pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan. Kriteria yang lebih komprehensif tersebut ditetapkan karena pertimbangan rendahnya tingkat penyerapan dana di tahun berjalan serta kurangnya partisipasi satker dalam penyusunan rencana pembayaran kegiatan yang dibiayai dari APBN. Dalam sambutannya, Pardiharto, menyatakan bahwa realisasi belanja pemerintah sampai dengan 31 Mei 2011 di wilayah Provinsi Gorontalo baru mencapai 19,4% dari total pagu sekitar 2,4 triliun rupiah. Pencapaian ini terhitung masih sangat rendah bila dibandingkan dengan target penyerapan anggaran secara nasional sampai dengan akhir Juni 2011 yaitu 40%.

Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menyampaikan bahwa penyerapan anggaran dan perencanaan kas merupakan tugas rutin yang berkelanjutan yang perlu dilakukan secara cermat dan matang serta berkesesuaian dengan peraturan dan output yang telah ditentukan di setiap Kementerian/Lembaga. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan akselerasi dari sisi belanja pemerintah. Lambatnya realisasi belanja pemerintah akan menyebabkan mutiplier effect belanja pemerintah bagi pertumbuhan ekonomi juga rendah, dan di sisi lain akan meningkatkan ekspektasi inflasi apabila dilaksanakan secara serentak di akhir tahun. Dengan adanya percepatan realisasi belanja pemerintah, maka menimbulkan pula kewajiban bagi Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menyiapkan alokasi dana yang cukup dalam pelaksanaan APBN. Untuk itu dibutuhkan sebuah instrumen yang dapat memperkirakan kebutuhan kas setiap saker melalui perencanaan kas.

Tim penilai yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor Kep-34/WPB.26/BG.01/2011 mulai melakukan evaluasi dan penilaian sejak April 2011. Secara keseluruhan terdapat 35 UAPPA-W Instansi Vertikal dan 8 Koordinator UAPPA-W yang dinilai oleh tim. Penilaian tersebut mencakup aspek pelaporan keuangan dengan bobot 50%, aspek pelaksanaan perbendaharaan dengan bobot 35%, dan aspek pelaksanaan anggaran dengan bobot 15%.

Aspek pelaporan keuangan dinilai berdasarkan kriteria pertama, kualitas laporan keuangan, dengan indikator format penyusunan, kelengkapan, akurasi data, lampiran, dan desain laporan, kedua, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, ketiga, beban kerja.

Dalam acara tersebut, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tampil sebagai penerima penghargaan terbaik I untuk kategori UAPPA-W instansi vertikal. Penghargaan diserahkan langsung oleh Pardiharto kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama, Kadir Ahmad. Sedangkan untuk penerima penghargaan terbaik II dan III masing-masing adalah BKKBN Provinsi Gorontalo dan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Gorontalo.

Oleh: Nur Hidayat – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Gorontalo
Editor : Bambang Kismanto dan Yovi Candra – Media Center Perbendaharaan

Liputan Workshop Evaluasi Kinerja Pelayanan KPPN dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten
Serang, djpbn.kemenkeu.go.id, . Cuaca yang terik diwarnai hembusan angin laut Pantai Anyer mengiringi langkah para pegawai dan keluarga beserta undangan (para kepala KPPN, para kepala subbagian umum se-Banten, dan para kepala Satker yang mendapat penghargaan) dalam acara Workshop Evaluasi Kinerja Pelayanan KPPN dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja yang diadakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten di Marbella Hotel Anyer, 18 s.d.19 Juni 2011.

Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk mengevaluasi kinerja KPPN dan pengelolaan keuangan pada satuan kerja (Satker). Acara tersebut diharapkan akan mampu mendorong meningkatnya pelayanan kepada masyarakat yang merupakan simbol reformasi birokrasi Kementerian Keuangan. Workshop tersebut dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten S. Bambang Suroso. Dalam sambutannya Bambang Suroso menegaskan perlunya evaluasi kinerja pelayanan sebagai sarana meningkatkan kinerja pelayanan yang baik secara profesional, transparan, dan akuntabel bagi satker sebagai stakeholder.

Untuk mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan satker, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten memberikan penghargaan kepada satker sebagai mitra kerja KPPN yang terbaik. Penghargaan terbaik I, II, dan III diberikan kepada satker mitra kerja pada masing-masing KPPN. Pemberian penghargaan tersebut dilakukan untuk menambah motivasi satker untuk mendukung berjalannya proses reformasi pengelolaan keuangan negara.

Setelah acara makan malam bersama diselenggarakan sesi ceramah motivasi. Ceramah motivasi tersebut dipandu oleh Suwiro S., motivator dari Human Resource Development (HRD) PT Krakatau Steel Tbk. Suwiro menggambarkan pola pandang dan pola pikir yang sehat dalam kegiatan berorganisasi, memahami potensi diri, dan perlunya bekerjasama untuk mencapai visi dan misi organisasi. Sesi ini diisi juga dengan indoor game yang menarik sebagai simulasi sebuah kerjasama tim yang solid.

Keesokan harinya, para peserta dan anggota keluarga mengadakan acara senam bersama yang dibimbing oleh instruktur senam Marbella Hotel. Setela senam bersama, sesi selanjutnya adalah family gathering. Sesi ini diisi dengan permainan-permainan ketangkasan untuk dewasa dan anak-anak. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan keakraban dan menyatukan jiwa dan semangat para pegawai. Berbekal keakraban diharapkan semangat kerja para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten dapat meningkat untuk bersatu mencapai tujuan bersama.

Liputan Kegiatan Rapat Kerja Daerah Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali
Bedugul, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Semester I , pada tanggal 10 s.d 12 Juni 2011, di  Hotel Bali Handara Kosaido,  Bedugul.

Rakerda dilaksanakan ditengah udara dingin khas pegunungan Bedugul.  Meskipun demikian, keadaan itu tidak menyurutkan semangat para Pejabat dan Pegawai yang mengikuti kegiatan Rakerda. Dengan antusias para peserta mengikuti rangkaian sesi acara demi acara hingga berakhir.

Rakerda lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali yang diikuti seluruh pejabat eselon II, III dan IV serta para Pelaksana Kanwil dan KPPN.  Kegitan tersebut, ditujukan sebagai wadah untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi atas capaian kinerja selama hampir paruh waktu tahun 2011. Selain itu  juga, Rakerda dimaksudkan sebagai ajang untuk mencari solusi dan melakukan sinergi dengan menyatukan persepsi dan menyamakan langkah terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi utamanya menyangkut peningkatan kualitas pelayanan terhadap para mitra kerja Kanwil dan KPPN.

Dalam sambutannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali, Ni Luh Putu Kumalawati mengingatkan mengenai pentingnya upaya sinkronisasi, koordinasi dan kesamaan persepsi dalam mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam melayani mitra kerja terutama dengan adanya implementasi anggaran berbasis kinerja yang tercermin pada berubahnya format DIPA dan ketentuan Revisi DIPA pada tahun 2011 ini. Hal tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi adanya hambatan pelayanan yang dapat berdampak pada kelambatan penyerapan anggaran satker K/L diwilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali. Selain itu Kakanwil juga mengingatkan kepada seluruh jajaran pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali agar selalu siap dalam menghadapi tantangan perubahan dalam organisasi kedepan diantaranya implementasi IKU hingga ke level eselon IV (kemenkeu four) dan pelaksana (kemenkeu five), pelimpahan sebagaian tugas dan wewenang Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan implementasi SPAN di tahun 2012.    

Pada hari kedua pelaksanaan Rakor dipaparkan mengenai profil dan capaian kinerja bidang dan KPPN selama periode Januari-Mei 2011. Kemudian, acara dilanjutkan dengan sidang komisi untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ditemui pada empat bidang tupoksi yakni Umum, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Pelaksanaan Perbendaharaan. Selanjutnya solusi yang sudah dirumuskan pada level rapat komisi dibahas secara bersama-sama pada sidang pleno untuk mendapatkan kesepakatan solusi dengan seluruh peserta rakerda.

Sebagai penutup kegiatan Rakerda, dilaksanakan acara malam apresiasi seni pada Sabtu Malam dan Olah Raga bersama pada minggu pagi untuk melepas kepenatan dan menjalin kebersamaan  sebelum akhirnya kegiatan ditutup secara resmi oleh Kakanwil pada Minggu siang tanggal 12 Juni 2011. Pada kesempatan penutupan Kakanwil Ni Luh Putu Kumalawati berharap agar dengan pelaksanaan Rakerda ini dapat dihasilkan berbagai inovasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung perbaikan capaian kinerja sehingga nantinya dapat mencapai target kinerja (IKU) masing-masing.           

OLeh: Heru Pudyo Nugroho – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali

Liputan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah Tahun 2011 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
Padang-perbendaharaan.go.id– Demi mengejar laporan kas posisi pemerintah yang wajar tanpa pengecualian, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan bagi pemerintah daerah wilayah kerja Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Barat, 18 s.d 21 Mei 2011, bertempat di Hotel Bunda, Padang.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Barat, Mirza Efendi, mengatakan bahwa jumlah peserta ada 40 orang. Para peserta berasal dari 18 daerah kabupaten/kota  yang berjumlah 36 orang serta dari bidang AKLAP Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Barat, 4 orang.

Sementara itu Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat, Zamhari, dalam sambutannya menyampaikan tentang perbedaan mendasar perubahan SAP yang sebelumnya diatur dengan PP nomor 24 Tahun 2005 dengan SAP yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Di samping itu, beliau juga mengharapkan tercapainya laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meskipun sampai saat ini masih menggunakan laporan keuangan berbasis kas menuju akrual (Basic Cash Towards Accrual).

Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) masih terdapat 37 pemda dengan opini disclaimer dan 22 pemda dengan opini tidak wajar.  Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat berpesan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas laporan keuangan baik LKPP maupun LKPD sesuai dengan SAP, supaya mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP).

Materi sosialisasi dibawakan oleh narasumber Hari Sugiyanto, Tio Novita, dan Izharul Haq, dari Subdit SAP Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPBN. Materi meliputi Gambaran Umum SAP, Kerangka Konsepsual, Konsepsi Neraca, LAK, LRA , serta penyusunan CALK dan Akuntansi Investasi yang disampaikan pada hari pertama sosialisasi.  Pada hari kedua  peserta menerima materi tentang Akuntasi Persediaan, Aset Tetap, serta Kewajiban dan Piutang.

Sebelum acara ditutup oleh Bapak Zamhari selaku Kakanwil DJPBN Provinsi Sumatera Barat, diserahkan sertifikat secara simbolis kepada peserta yang tertua dan termuda. Adapun peserta tertua diberikan kepada Bp. Syafri Awal (55 th) dari DPPKA Kota Padang Panjang, sedangkan peserta termuda bernama Viranita Arief (24 th) dari Inspektorat Kabupaten Solok. Selain sertifikat, panitia juga memberikan kenang-kenangan kepada peserta yang mendapat nilai terbaik yaitu Nuraini dari PPPKA Kota Payakumbuh, Fidriati Ananda dari PPPKA Kota Solok, dan Amdani dari PPPKA Kabupaten Solok Selatan.

Dalam sambutan sebelum menutup acara, Zamhari, menyampaikan tentang arti pentingnya pemahaman SAP untuk penyusunan laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Beliau berharap tahun 2015 tidak cuma opini WTP saja yang dikejar tetapi juga kinerja. Sebab menurut beliau, tahun 2015 sudah dimulai penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual.

Oleh : Esanov dan Kurniawan – Kontributor Kanwil DJPBN Prov Sumbar
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan