Liputan sosialisasi peraturan di KPPN Tuban
Tuban, djpbn.kemenkeu.go.id – Penyerapan anggaran triwulan I tahun 2011 masih rendah dan belum banyak satker yang mengajukan permintaan pembayaran gaji induk bulan Mei 2011 dengan besaran gaji pokok yang baru. Berangkat dari fenomena tersebut, KPPN Tuban menggelar acara Sosialisasi Peraturan  Dirjen Perbendaharaan tahun 2011 di Aula KPPN, Selasa (12/4).  

Acara sosialisasi dihadiri oleh 46 peserta dari 24 satker lingkup KPPN Tuban. Peserta terdiri dari pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran.
“Sosialisasi ini dilaksanakan untuk sharing peraturan perbendaharaan yang baru dan diharapkan dapat menyamakan persepsi antara KPPN Tuban dan satker,” kata Bayu Budi Santoso, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Tuban.
“Kesemuanya bertujuan untuk mengatasi kendala yang ada guna kelancaran proses pembayaran dan meningkatkan penyerapan dana APBN,” lanjutnya saat pembukaan acara sosialisasi.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala KPPN Tuban, Pudji Ardi S. Achmadi, membahas Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS), SE-9/PB/2011 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok, Per-11/PB/2011, Cara Menghindari Retur SP2D, dan Format DIPA 2011 guna mencapai Sasaran Reformasi Birokrasi.
“KIPS adalah ibarat kartu ATM bagi satker, tidak semua orang dapat mencairkan dana DIPA satker, hanya orang-orang yang berwenang dan punya otorisasi saja yang boleh mencairkan dana DIPA 2011,” kata Pudji Ardi S. Achmadi.

Kepala KPPN Tuban itu mengingatkan bahwa dalam pembuatan KIPS tidak dipungut biaya.
“Jika di ruang mesin ATM tidak dikenakan biaya tambahan, maka di KPPN Tuban pun juga demikian. Sama dengan kartu ATM, dengan KIPS kita juga bisa mencairkan dana DIPA berulang kali, yang penting sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada,” katanya lagi.                                     

Dalam kaitannya dengan peningkatan penyerapan dana, Pudji Ardi S. Achmadi, memotivasi PPK dan bendahara pengeluaran, bahwa jabatan mereka adalah jabatan strategis yang banyak menghasilkan pahala yang berlipat ganda.

“Bapak dan Ibu sebagai PPK dan bendahara pengeluaran adalah agen pembangunan dan agen kebahagian orang lain, karena melalui kerja keras dan disiplin Bapak Ibu, negara kita bisa membangun gedung, jalan, jembatan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan semua itu tentunya membahagiakan orang banyak, dan Bapak Ibu akan menuai banyak sekali pahala,” kata Pudji lagi.
Untuk kelancaran pembayaran, bendahara satker diminta untuk memastikan kebenaran nama dan nomor rekening dalam daftar penerima, melakukan verifikasi atas kesamaan data antara daftar penerima dengan ADK SPM. Kepala KPPN Tuban itu menyarankan satker menghubungi bank penerima apakah dananya telah masuk ke rekening penerima atau belum.

Diakhir acara, Pudji Ardi S.A. menegaskan bahwa salah satu alasan yang mendasari perubahan format DIPA 2011 adalah untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yang telah dijalankan beberapa tahun ini, yaitu peningkatan kinerja birokrasi, good government, dan peningkatan pelayanan publik.
“Pelayanan Publik itu seperti lari maraton, jangka waktunya sangat panjang, perlu menghemat energi, tetap fokus, semangat, konsisten, dan mengerjakan sesuatu dari tahap satu ke tahap lainnya,” kata Pudji Ardi S. Achmadi meniru ucapan Wapres Budiono, meutup acara sosialisasi.
        
Kontributor: KPPN Tuban
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi SAP Tahun 2011 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
Bengkulu, perbendaharaan. Go.id - Demi mengemban tekad dan cita luhur dari  Menteri Keuangan, LKPP yang wajar tanpa pengecualian, Direktorat Akutansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan bergerak cepat. Bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Dit APK mengadakan sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan tema Penguatan Peran Satker Menuju LKKL dan LKPP yang WTP Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah, 30-31 Maret 2011 di Hotel Grage Horizon, Bengkulu.

Acara sosialisasi diikuti 95 peserta dari satuan kerja yang ada di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Sebagai narasumber hadir Farhan Fatnanto, Izharul Haq, dan Basuki Rahmat yang menyampaikan materi seputar Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAP), Perbedaan PP 24/2005 dengan PP 71/2010, imlementasi akuntansi akrual melalui penyajian informasi akrual pada laporan keuangan. Hadir juga sebagai narasumber, Nasrul, Kepala Bidang AKLAP Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu, yang menyampaikan tentang Buletin Teknis Penyusunan Laporan Keuangan serta PSAP.

Melalui sambutannya beliau berpesan agar para peserta dapat menggali ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya dari para narasumber.
 “Semoga dengan adanya sosialisasiini kita dapat memperoleh manfaat dan bekal untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas dengan opini wajar tanpa pengecualian,”   kata Kiswandoko, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu.

Para peserta yang merupakan perwakilan satuan kerja lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu ini berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Mereka terlihat bersungguh – sungguh dalam menyimak setiap penjelasan oleh narasumber. Begitu pun saat mengisi pre-test maupun post-test. Peserta dengan nilai hasil post test terbaik mendapatkan hadiah dari panitia.

Pada sesi terakhir Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu menyampaikan pengarahan tindak lanjut dari hasil sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kiswandoko merumuskan langkah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP adalah dengan memahami SAP, melaksanakan SAI dan SIMAK BMN dengan baik, melakukan rekonsiliasi dan pengiriman LK ke KPPN dan Kanwil DJPBN tepat waktu, mengirimkan LK dan ADK secara periodik dan berjenjang (UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA) serta melakukan analisis atas LK yang telah dibuat.

Kontributor  : Arief Rochman – Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan sosialisasi peraturan di KPPN Sukabumi
Sukabumi, djpbn.kemenkeu.go.id – Selesai sudah rehabilitasi gedung KPPN Sukabumi, 15 Desember  lalu. Mulai ditempati pada pertengahan Januari 2011. Acara sosialisasi peraturan yang digelar pada tanggal 17, 18 dan 21 Maret 2011 menjadi yang pertama kali sejak penempatan gedung baru KPPN Sukabumi tersebut. Peraturan yang disosialisasikan adalah Per-7/PB/2011 tanggal  9 Februari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuan/Transfer SP2D dengan lampiran lebih dari 100 Rekening Penerima dan Per-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang perubahan pada Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN dan update aplikasi SAKPA.

Sosialisasi atas peraturan-peraturan tersebut di atas bertujuan memberikan pemahaman kepada satker di lingkup wilayah pembayaran KPPN Sukabumi. Diharapkan setelahnya pencairan dana APBN dapat dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, serta laporan pertanggungjawaban atas penggunaan APBN dapat diselesaikan dan disampaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.
Dalam sambutannya membuka acara sosialisasi, Kepala KPPN Sukabumi, Kartono menyampaikan beberapa hal penting kepada satker yaitu pertama, pencegahan SPM dan DIPA palsu, kedua percepatan realisasi anggaran, ketiga pelayanan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel dan tanpa biaya (CATAT), keempat, laporan keuangan kementerian/lembaga yang merupakan sumber data untuk LKPP.

Pada sesi pertama disampaikan mengenai Per-11/PB/2011 oleh Totok Suyanto selaku Kepala Seksi Pencairan Dana I. Beliau menyampaikan pasal-pasal pada Per-66/PB/2005 yang diubah oleh Per-11/PB/2011 antara lain perubahan besaran UP dan TUP serta pelimpahan kewenangan kepada kanwil dan perubahan format SPTB.

Pada sesi kedua Widi Nugroho, Kepala Seksi Bank/Giro Pos menyampaikan Per-7/PB/2011 khususnya tentang pentingnya penyampaian jadwal/rencana penyampaian SPM dengan lampiran lebih dari 100 rekening penerima dan jumlah SPM yang akan diajukan.

Terakhir disampaikan mengenai update pada aplikasi SAKPA oleh Anang Setiawan, Kepala Seksi Verifikasi & Akuntansi, antara lain mengenai penganggaran berbasis kinerja dan perubahan kodifikasi seperti pada PNBP.

Oleh : Sudarmaji kontributor KPPN Sukabumi
Editor : Bambang Kismanto - Media Center Ditjen PBN

Benteng _ Kabar yang dinanti -nanti para pegawai negeri sipil,TNI dan POLRI akhirnya datang juga khususnya di kab. Kepulauan Selayar. Tepatnya pada tanggal 29 Maret 2011 KPPN Benteng menyelenggarakan sosialisasi dan bimtek peraturan tentang gaji pokok dan aplikasi GPP versi terbaru.

Kepala KPPN Benteng, Nanang Maharani, dalam sambutannya menegaskan bahwa sosialisasi keseragaman pemahaman dimaksud agar setiap satuan kerja dalam pembayaran Gaji berikutnya  mengacu pada Gaji Pokok baru dan pembayarannya sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

“Rata – rata kenaikan gaji Pokok tahun ini kurang lebih 10%,” kata Nanang Maharani, Kepala KPPN Benteng.

Tak lupa pula Nanang Maharani dalam sambutannya mengingatkan kepada para satuan kerja tentang penyerapan anggaran satuan kerja agar lebih di tingkatkan mengingat penyerapan anggaran satuan kerja di lingkup KPPN Benteng pada triwulan I tahun 2011 masih belum memenuhi target (25% dari pagu).

Materi yang disampaikan adalah tata cara pembayaran gaji pokok baru oleh Kasi Pencairan Dana, Fahriah. dan Junaedi, pelaksanan Seksi Pencairan Dana yang menyampaikan Aplikasi GPP sebagai data base pembayaran gaji. Dua nara sumber dari pihak perbankan juga dihadirkan yaitu dari BRI Cab. Selayar dan BPD Sulsel Cab. Selayar selaku mitra kerja KPPN Benteng yang didampingi oleh Kasi Bank/Giro Pos KPPN Benteng untuk menyampaikan permasalahan mengenai retur SP2D.

Pada kesempatan tersebut para peserta memberikan apresiasi tinggi kepada KPPN Benteng yang senantiasa meberikan sosialisasi / pelatihan kepada satker yang nantinya sangat bermanfaat bagi satuan kerja untuk lebih meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan Anggaran.

Oleh : Adhy KPPN Benteng
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

SOSIALISASI PENYUSUNAN DAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPPAW – KD/KP VERTIKAL TAHUN ANGGARAN 2011 DI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Pada penghujung triwulan I TA 2011, Bidang Aklap Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali mengadakan Sosialisasi Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Vertikal (UAPPAW-KD/KP), Kamis (31/4), di Aula basement Gedung Keuangan Negara I Denpasar.

Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Heru Pudyo Nugroho selaku ketua panitia melaporkan, bahwa sosialisasi tersebut bertemakan ”Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tingkat Wilayah secara Akurat dan Tepat Waktu sebagai Perwujudan Langkah-Langkah Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian“.Acara dihadiri oleh para penanggung jawab dan operator UAPPAW  Vertikal Kementerian Negara/Lembaga atau yang mempunyai kode/jenis kewenangan Kantor Daerah (KD) dan Kantor Pusat (KP) yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali.

Heru juga menyampaikan bahwa tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan terbaru berkaitan dengan kebijakan teknis dan aplikasi penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tingkat wilayah. Selain itu juga, Sosialisai kali ini diadakan untuk meningkatkan koordinasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan UAPPAW KD/KP dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2011.

Sementara itu dalam pengarahannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Ni Luh Putu Kumalawati menyampaikan bahwasannya seiring berjalannya reformasi birokrasi, Ditjen Perbendaharaan melalui komitmen dan kesungguhan jajaran pimpinan dan staf selalu melakukan perubahan pemberian layanan publik kearah yang lebih baik. Hal ini terlihat dengan dibentuknya KPPN Percontohan dan Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai perwujudan terciptanya layanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan bebas dari segala pungutan.

Ni Luh Putu Kumalawati juga mengatakan bahwa atas  perbaikan pelayanan publik yang terus dilakukan tersebut, Ditjen Perbendaharaan telah mendapatkan penghargaan tertinggi dalam hal Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Tahun 2010 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehubungan dengan hal tersebut Ni Luh Putu memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh mitra kerja Satker Kementerian Negara/Lembaga khususnya lingkup wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali atas kerja sama, dukungan dan kontribusinya dengan harapan kerja sama dan dukungan semua pihak dalam pemberantasan korupsi dan gratifikasi ini dapat terus ditingkatkan, sehingga tidak akan ada lagi istilah pemberi dan penerima gratifikasi.   

Untuk lebih meningkatkan motivasi para UAPPAW dalam hal penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat wilayah, Ni Luh Putu Kumalawati mengucapkan selamat dan memberikan piagam penghargaan kepada UAPPAW Badan Meteorologi dan Geofisika Denpasar, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, dan Kanwil Departemen Agama Provinsi Bali yang telah berhasil memperoleh peringkat terbaik dalam hal akurasi, ketepatan, dan kelengkapan penyampaian dan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat wilayah selama Tahun Anggaran 2010.

Memasuki sesi pertama, materi dipaparkan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Lili Khamiliyah. Dengan gaya bahasa lugas yang dilatarbelakangi pengetahuan dan pengalaman di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Lili secara gamblang menyampaikan perubahan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Perubahan tersebut berkaitan dengan adanya pemberlakuan sistem penganggaran kinerja dan sebagai implementasi basis akrual dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pada sesi kedua, materi disampaikan oleh Hariyanto, Kepala Seksi Pelaporan Keuangan mengenai perubahan-perubahan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Hal ini terkait dengan terbitnya Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengganti atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008. Hariyanto menekankan bahwa perubahan yang terjadi terkait dengan dasar hukum penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Struktur Organisasi Sistem Akuntansi Instansi, jadwal penyampaian laporan keuangan serta lampiran-lampiran yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Sedangkan pada sesi aplikasi dimulai dengan instalasi dan update aplikasi SAKPA2011, SAPPAW 2011 yang disampaikan oleh Tim Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil Ditjen PBN Provinsi Bali yang dipimpin oleh Anwar Sanusi, Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Pada akhir sosialisasi diberikan simulasi pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan antara data Sistem Akuntansi Instansi (UAPPAW) dengan data Sistem Akuntansi Umum (SAU) menggunakan aplikasi Aklap 2011.  Sesi simulasi ini dipandu oleh Tim Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang dipimpin oleh Fakhruddin selaku Kepala Seksi Pengolahan Data Akuntansi.

Pada penghujung acara, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan berharap agar dengan sosialisasi ini satuan kerja (UAPPAW) dapat lebih memahami langkah-langkah apa saja yang perlu dipersiapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tingkat wilayah Tahun Anggaran 2011. Selain itu juga berharap agar terjalin komunikasi dua arah yang efektif antara satuan kerja dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sehingga bisa bersama-sama memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat wilayah sebagai perwujudan langkah nyata menuju pencapaian LKPP Tahun Anggaran 2011 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Oleh: Hariyanto dan Djoko Julianto – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali

Liputan rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalsel
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id - Jelajah sungai dengan rakit bambu (rafting) menjadi penggambaran nyata wujud kebersamaan dalam melalui berbagai rintangan. Perasaan itulah yang diperoleh saat acara jelajah sungai menyusuri  sungai Barabai, Barabai Kalimantan Selatan, Minggu (27/3). Membutuhkan waktu kurang lebih tiga setengah jam untuk menjelajahi sungai  yang menjadi urat nadi kehidupan penduduk Barabai yang juga penghubung antara Pagat dan Barabai itu. Dengan medan yang berliku dan penuh dengan rumpun bambu menjadi tantangan berat perjalanan 10 rakit dengan 6 orang penumpang itu.

Jelajah sungai  merupakan bagian dari kegiatan “Team Building” dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan tanggal 25 s.d. 27 Maret 2010 di Kota Tanjung.

“Dengan kebersamaan kita dapat mengatasi rintangan dan tantangan dalam menyelesaikan pekerjaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholder,” kata Elin Sumarlina, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel saat membuka kegiatanTeam Building.

Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Selatan tersebut mengambil tema,  “Dengan Semangat Kebersamaan Kita Berikan Pelayanan Yang Terbaik di Tahun 2011”.

Rapat dibuka oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan yang  menyampaikan hasil rampimnas kementerian keuangan yang menekankan peningkatan mutu dalam berbagai bidang seperti sumber daya manusia, teknologi informasi, peraturan dan laporan keuangan. Selain itu ditegaskan pula mengenai pentingnya koordinasi antar instansi di bawah kementerian keuangan.

Setelah pembukaan. Acara dilanjutkan dengan pembahasan 47 permasalahan yang berasal dari kantor wilayah dan KPPN yang dikelompokkan menjadi masalah bagian umum, pelaksanaan anggaran, pembinaan perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan melalui  sidang komisi dan sidang pleno. Dari 47 permasalahan yang dibahas diperoleh hasil 19 permasalahan dapat diselesaikan di tingkat wilayah dan 28 permasalahan perlu ditindaklanjuti oleh kantor pusat.

Oleh : Sudarmanto dan Nuryanto  - Kontributor Kanwil DJPBN Kalsel
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran dan Aplikasi RKAK/L –DIPA TA 2011 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
Ambon, perbendaharaan go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Maluku secara serentak telah melaksanakan sosialisasi tata cara revisi anggaran dan aplikasi RKAK/L (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga) - DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran (TA) 2011, 23 s.d. 31 Maret 2011, di empat tempat sekaligus, Ambon, Masohi, Tual, dan Saumlaki. Kegiatan itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan pembekalan dengan materi yang sama kepada seluruh pejabat Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada pertengahan bulan Maret 2011 di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Pelaksanaan Sosialisasi di KPPN Ambon.

Pelaksanaan sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran dan Aplikasi RKAK/L-DIPA TA 2011 oleh KPPN Ambon, mengambil tempat di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, 23 dan 24 Maret 2011. Sebanyak 251 satuan kerja (satker) hadir sebagai peserta. Setiap Satker menugaskan dua orang yaitu seorang pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan seorang operator.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Maluku Hendro Baskoro menegaskan bahwa sebagai wujud keseriusan pemerintah, DIPA untuk TA 2011 telah diserahkan kepada semua satker sebelum tahun anggaran berjalan, dengan maksud agar seluruh satker pada awal tahun anggaran 2011 sudah dapat memulai seluruh kegiatannya sebagaimana yang direncanakan dalam RKAK/L atau DIPA masing-masing satker. Namun dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya, terkadang tidak sejalan dengan rencana yang tertuang dalam RKAK/L atau DIPA. Untuk itu, diperlukan penyesuaian atau perubahan rincian anggaran. Perubahan rincian anggaran inilah yang biasa disebut dengan revisi anggaran. Setelah cukup lama ditunggu-tunggu oleh seluruh satker didaerah, akhirnya petunjuk tentang Tata Cara Revisi Anggaran untuk TA 2011 telah diterbitkan dan diatur dalam Permenkeu Nomor 49/PMK.02/2011, kemudian akan dipertegas kembali dengan Perdirjen Perbendaharaan tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 2011, yang sampai saat dilaksanakan sosialisasi ini belum diterbitkan.

Hendro Baskoro meminta penyamaan persepsi atas petunjuk teknis tersebut, sehingga para hadirin dapat menyimak seluruh materi sosialisasi, khususnya pemahaman mengenai revisi anggaran, terlebih lagi materi mengenai batas-batas kewenangan KPA didalam melakukan revisi POK/RKAKL yang tidak mengakibatkan revisi DIPA.

Hendro Baskoro juga mengingatkan bahwa walaupun tidak mengakibatkan revisi DIPA, namun KPA berkewajiban untuk menyampaikan ADK ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, berhubung telah berfungsinya Database bersama antara Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran (DJA).

Sedangkan materi sosialisasi mengenai ruang lingkup, batasan, kewenangan serta proses bisnis revisi anggaran disampaikan oleh masing-masing Kepala Seksi pada Bidang Pelaksanaan Anggaran, Amin Latarissa dan Spankye Letlora mewakili Kepala Bidang PA yang saat ini sedang mengikuti Diklatpim III di Magelang. Selanjutnya pada bagian akhir acara tersebut juga disampaikan bimtek aplikasi revisi RKAK/L-DIPA TA 2011 kepada masing-masing operator satker yang dipandu oleh Bandung Sapardi.

Pelaksanaan Sosialisasi di KPPN Masohi.

Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran di wilayah pembayaran KPPN Masohi dilaksanakan, Rabu (23/3, di Aula Kantor Agama Kab Maluku Tengah). Sosialisasi tersebut dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyerapan anggaran Triwulan I TA 2011 yang disampaikan oleh Kasi Pencairan Dana Proksrein D. Hetharia. Sebanyak 83 satker hadir dalam kegiatan itu. Masing-masing satker menugaskan KPA/PPK dan seorang operator. Sedangkan materi sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran disampaikan oleh Kasi PA Kanwil DJPBN Prov Maluku Diasz Samuel Benoni dan Aplikasi RKAK/L-DIPA TA 2011 oleh Yeams Silooy .

Pelaksanaan Sosialisasi di KPPN Tual

KPPN Tual menggelar Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran, Senin (28/3), di Aula KPPN Tual. Acara dihadiri 73 satker yang masing-masing satker menugaskan KPA/PPK, seorang operator dan seorang Bendahara Pengeluaran. Acara dibuka oleh Plh. Kepala KPPN Tual Sherly L.J Pattinaja mewakili Kepala KPPN yang sedang mengikuti Diklatpim III di Magelang. Sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, disampaikan pula sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan No.Per-11/PB/2011 , bimtek aplikasi SAKPA dan BMN 2011 dan aplikasi SPM 2011 serta GPP yang disampaikan oleh Kasi Pencairan Dana Djon A. Lasut dan Kasi Vera Aan Rudiawan. Selanjutnya materi sosialisasi revisi anggaran disampaikan oleh Kasi PA Kanwil DJPBN Prov Maluku Amin Latarissa dan bimtek aplikasi RKAK/L-DIPA oleh Bandung Sapardi.

Pelaksanaan Sosialisasi di KPPN Saumlaki.

Agak berbeda dengan tempat lainnya, pelaksanaan Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran yang diselenggarakan KPPN Saumlaki, Kamis (31/3) di Aula KPPN Saumlaki bersamaan dengan kegiatan “KPPN Saumlaki Award “ kepada satker terbaik dalam melaksanakan percepatan anggaran dan penyampaian laporan SAI untuk TA 2010.

Kepala KPPN Saumlaki Sugiyana menyerahkan penghargaan I kepada BPS Kab Maluku Tenggara Barat (MTB), penghargaan II kepada Polres MTB, sedangkan penghargaan III kepada Pengadilan Negeri Saumlaki. Dalam sambutannya, Sugiyana menegaskan bahwa pemberian Award kepada satker yang terpilih tersebut sebagai wujud apresiasi KPPN Saumlaki. Harapan dari kegiatan ini dapat memicu semangat terhadap satker lainnya untuk terus meningkatkan daya serap anggaran.

Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran TA 2011 dihadiri 53 satker. Masing-masing satker menugaskan KPA/PPK dan seorang operator. Acara dibuka oleh Kepala KPPN Saumlaki Sugiyana. Sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, disosialisasikan Perdirjen Perbendaharaan No.Per-11/PB/2011, Identifikasi masalah serta upaya percepatan penyerapan anggaran oleh Kasi Pencairan Dana Sabandar Markus. Sedangkan aplikasi Aplikasi Forecasting Satker (AFS) 2011 oleh Edy Suwignyo. Selanjutnya materi sosialisasi revisi anggaran TA 2011 disampaikan Kasi Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku Leonard Tuhuteru dan bimtek aplikasi RKAK/L-DIPA dipandu oleh Molle Irenne.

Oleh: Ahmadi – Kontributor Kanwil DJPBN Prov Maluku.

Pasuruan, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar menggelar kegiatan Workshop Manajemen Keuangan Publik Tahun Anggaran 2011, 1 s.d. 3 April 2011, di Pasuruan.  Gagasan kegiatan bermula dari aspirasi para pengelola keuangan satuan kerja wilayah KPPN Blitar yang mengharapkan  media pemersatu mereka untuk menjadi pengelola keuangan yang baik. Kegiatan tersebut  mengusung tema sentral “Melalui Konsolidasi dan Sinergi Pejabat Perbendaharaan Kita Wujudkan Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Negara”.

Antusiasme peserta untuk ikut serta dalam kegiatan ini cukup besar. Oleh karena itu, panitia yang terdiri dari seluruh awak KPPN Blitar yang dinahkodai  Kepala KPPN Blitar, Lydia Kurniawati begitu semangat mempersiapkan even ini, yang memang ditetapkan menjadi kegiatan tahunan KPPN Blitar.

Sebanyak 217 peserta hadir mengikuti acara ini. Jumlah peserta tersebut dibagi dalam kelas manajerial dan operasional. Kelas manajerial  diikuti 71 peserta, dengan jabatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Sementara itu, kelas operasional diikuti oleh  146 peserta yang terdiri dari para bendahara pengeluaran dan operator aplikasi.

Workshop dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Sugianto.  Beliau menyampaikan arahan  agar  kesempatan yang baik  ini bisa dimanfaatkan oleh para satker  untuk meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, menurut Sugianto kegiatan ini penting dilakukan bagi KPPN Blitar untuk mampu menunjukkan layanan sebagai guru, serta mampu mengupdate pemahaman satker tentang hal-hal baru seperti perpajakan dan pengadaan  barang dan jasa.

Materi acara workshop, dibagi atas tiga bagian. Bagian pertama  sosialisasi dan diskusi Perpajakan serta Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Bagian kedua, Panel diskusi yang disesuikan Budget Cycle yaitu mulai Perencanaan Anggaran dan Perencanaan Kas, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, kemuadian  diakhiri dengan sesi Aplikasi . Pada Bagian ketiga,  kegiatan Outdoor-Indoor Training Motivation untuk membentuk spirit profesionalisme dari peserta.

Sosialisasi diisi oleh para narasumber yang kompeten dibidangnya antara lain Ade Indrawan dan Eko Budi Raharjo dari KPP Pratama Blitar untuk perpajakan, Muji Santosa dari LKPP Bapenas Jakarta untuk sosialisasi Perpres 54 /2010.   Narasumber  dari DJA Jakarta, dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran – Ditejn Perbendaharaan Jakarta, serta dari Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim berkolaborasi tentang Proses Bisnis RKAKL-DIPA dipandu moderator  Didyk Choiroel.  

Dilanjutkan dengan diskusi bagaimana  menyusun perencanaan kas yang baik  dengan dimoderatori  Kepala Bidang PP Kanwil DJPBN Jatim, Taukhid dengan menggandeng narasumber pakar  perencanaan kas dari Dit. PKN DJPBN didampingi  M. Fajar Yulianto dari Seksi Pembinaan Perbendaharaan Kanwil DJPBN Jatim.  Materi Pelaksanaan Anggaran dengan narasumber Taukhid , Kepala Bidang PP Kanwil DJPBN Provinsi Jatim dibawakan dengan mengetengahkan perubahan mindset dalam pelaksanaan anggaran, dimoderatori Mochtar Hariadi, Kepala KPPN Kediri.

Sesi materi tekhnis ditutup dengan membagi dalam dua kelas. Kelas manajerial mengutamakan bagaimana melakukan analisa terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh staf pengelola. Sesi manajerial ini disampaikan oleh narasumber dari  Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) dengan moderator Didyk Choiroel. Sedangkan kelas operasional subtansi materi diisi dengan cara menyusun laporan keuangan yang  disampaikan narasumber kolaborasi  narasumber  antara  Direktorat  APK  dan Didik Susilo dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim, dengan moderator Soemarsono , Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Blitar.

Kelas Operasional malam itu ditutup dengan materi Aplikasi yang lebih difokuskan untuk Aplikasi Revisi DIPA 2011 dan Aplikasi Forecasting Satker. Sesi ini dipandu oleh Tim Aplikasi KPPN Blitar , Gunanto, M Nurhidayat, Yudi Santosa  dan Hari Muji Wahono, dibantu dengan Rusli dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim

Dalam setiap sesi, antusiasme peserta ditunjukkan dengan animo dalam mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber. Namun karena padatnya jadwal dan terbatasnya waktu sesi diskusi  harus menyisakan pertanyaan peserta yang kemudian hanya bisa disampaikan secara tertulis dan tidak bisa langsung diberikan jawaban.

Dalam out door event, yang bertajuk fun games the corps of professionalism , seluruh peserta dan panitia membaur, bergembira ria, mengikuti berbagai aktivitas dan permainan motivasi, di pool side dan di green field hotel. Kegiatan yang dilakukan adalah flyingfox, ber-geblak ria, bermain menara air , blind voley dan games lainnya. Peserta menggunakan t-shirt biru laut yang bertuliskan “unity for professionality”, melumerkan dinding-dinding kekakuan dan menyatukan  semangat kebersamaan untuk berbuat lebih baik dan lebih profesional dalam  mengelola uang negara.

Akhir acara dikemas dengan santai, diawali dengan membacakan komitmen motivasi “Yes We Can!”, dengan dengan lantang. Selanjutnya, dilakukan penandatanganan prasasti komitmen oleh  masing-masing kelompok dan ditutup dengan doa bersama.
Sebelum mengakhiri seluruh kegiatan, Kepala KPPN Blitar  mengapresiasi  satuan kerja dengan kategori Rekonsiliasi Paling Tepat Waktu, Satker yang disiplin dalam menyampaikan  Rencana Kas, dan Satker dengan Realisasi Triwulan  I tertinggi.  Diberikan penghargaan pula untuk peserta paling tinggi nilainya dalam Pre-Test dan Post-Test.

Syair lagu “Kemesraan” dan “Kapan-Kapan”  menutup rangkaian acara dibarengi dengan jabatan tangan dan pelukan antar peserta dan panitia menambah haru , terasa berat menjalani keharusan untuk mengakhiri acara.   “Persahabatan bukanlah hitungan untung dan rugi , tetapi adalah pilihan untuk menjadi bagian dari seseorang. Itulah yang kini diaplikasikan KPPN Blitar dengan satuan kerja , yang kini menjadi bagian yang tak tergantikan “  demikian  Ary Eka Saputra dari Polres Blitar menuliskan dalam lembar testimoninya.  Komentar lain peserta “ Asyik Menyenangkan, Materi cukup representatif “ atau komentar “Unity for all” “Unity For Miracle” “Unbelieveable, Amazing and Dream Come True”.