Liputan acara sosialisasi peraturan dan bimtek aplikasi satker KPPN Muara Bungo
Muara Bungo, djpbn.kemenkeu.go.id – Peraturan dibuat untuk dijalankan. Agar bisa menjalankan peraturan diperlukan pemahaman. Berawal dari pemahaman itu KPPN Muara Bungo menyelenggarakan kegiatan sosialisasi PER-66/PB/2005 dan aplikasi satuan kerja Kamis, 31 Maret 2011.

“Pelayanan satu pintu dan ruangan front office yang dibuat nyaman adalah sebagian kecil dari usaha kami untuk memperbaiki pelayanan,” kata Amin Zuhri, Kepala KPPN Muara Bungo mengawali sambutannya. “Namun tidak kalah penting adalah kemampuan satuan kerja memahami peraturan perbendaharaan dan aplikasi satuan kerja,” lanjutnya.  “Untuk itulah diadakan sosialisai dan bimtek ini,” tambahnya lagi.
Amin Zuhri menegaskan kembali bahwa pelayanan di KPPN diberikan cuma-cuma alias tanpa biaya.

“Jangan coba-coba menggoda pegawai atau pejabat kami ke arah perbuatan yang tidak baik itu,” pesan orang nomor satu di KPPN Muara Bungo itu di hadapan para peserta.

Kepala KPPN Muara Bungo berharap setelah sosialisasi dan bimtek tersebut tidak ada lagi satuan kerja yang mengalami kesulitan secara teknis. Dia juga mengharapkan bahwa penyerapan angaran dan penyampaian pelaporan keuangan ke KPPN lebih baik lagi.

Peraturan  Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor  11 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan  Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disampaikan Kepala Seksi Pencairan Dana Eko Budi Irianto. Sementara itu bimtek aplikasi satuan kerja dan AFS disampaikan oleh Moh. Jaya Makmuri Rozik, supervisor KPPN Muara Bungo. Dan terakhir, aplikasi SAKPA disampaikan oleh Edwar, staf dari seksi verifikasi dan akuntansi.

Oleh : Totok Sunarya – Kontributor KPPN Muara Bungo
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan sosialisasi perdirjen dan bimtek aplikasi 2011 KPPN Tual
Tual, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN bertanggung jawab untuk meningkatkan penyerapan APBN serta berperan sebagai pelayan dan guru bagi satuan kerja. Untuk merealisasikan tanggung jawab tersebut, KPPN Tual menggelar acara sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-11/PB/2011, Senin (28/3). Peraturan yang mengatur tentang perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tersebut disosialisasikan bersamaan dengan penyelenggaraan bimtek aplikasi SAKPA, BMN dan SPM 2011. Selain itu diadakan juga sosialisasi tata cara revisi DIPA 2011 dan aplikasi RKA/KL yang dibawakan oleh petugas dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.
Hadir pada acara itu adalah kuasa pengguna anggaran, bendahara, dan operator satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Tual.

“Sosialisasi ini dilakukan untuk menciptakan sinergi dan memberikan persepsi yang sama antara satker dan KPPN Tual. Serta untuk meningkatkan penyerapan APBN, khususnya belanja modal dan belanja bantuan sosial di wilayah pembayaran KPPN Tual yang masih rendah,” kata Plh. Kepala KPPN Tual, Sherly Pattinaja saat membuka acara.

“Bimtek Aplikasi kali ini diharapkan dapat menjadi problem solving atas permasalahan-permasalahan teknis yang kerap dihadapi satker atas -aplikasi yang terus berkembang,” lanjut beliau.  
Perdirjen Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga oleh Kepala Seksi Bank/Giro Pos, Aan Rudiawan yang juga Pjs. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

“Dalam menyusun laporan keuangan yang direkonsiliasi setiap bulannya dengan KPPN, satker harus melakukan rekonsiliasi internal dokumen sumber terlebih dahulu untuk memastikan data BMN dari UAKPB sudah tersaji dalam neraca UAKPA dengan benar. Sehingga saat dilakukan rekonsiliasi laporan keuangan dari tingkat UAKPA sampai tingkat UAPA tidak terdapat masalah,” jelas Aan Rudiawan.
Sementara itu Kepala Seksi Pencairan Dana, Djon Lasut, memaparkan PER-11/PB/2011. Dalam kesempatan tersebut Djon Lasut mengingatkan para bendahara bahwa pengajuan gaji April 2011 sudah menggunakan besaran gaji pokok yang baru.

“Gaji bulan April 2011 sudah menggunakan gaji pokok baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 dan sudah dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-9/PB/2011. Bagi satker yang telah mengajukan SPM gaji untuk bulan April 2011 dengan menggunakan gaji pokok yang lama maka bulan Mei 2011 harus sudah menggunakan besaran gaji pokok yang baru,” pesan Djon Lasut.
Pada acara bimtek aplikasi SAKPA, BMN, dan aplikasi SPM 2011 disampaikan secara bergantian oleh beberapa staf KPPN Tual. Bimtek aplikasi dimulai dari proses instalasi, penjelasan tiap menu hingga cara mengatasi permasalahanyang sering terjadi. Tak lupa pula dijelaskan tambahan menu atau perubahan-perubahan yang terjadi antara aplikasi 2010 dengan aplikasi 2011.

Terakhir adalah Sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA 2011 dan Aplikasi RKA/KL yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran B, Amin Latarissa dan Bandung Sapardi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Sosialisasi perdirjen dan bimtek aplikasi tersebut diharapkan dapat menyamakan persepsi dan semangat dalam memahami peraturan serta dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya. Pada akhirnya diharapkan dapat menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu. Sehingga LKPP dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat tercapai.

Oleh : Kontributor KPPN Tual
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Grand Launching “Buku Pintar Perbendaharaan” oleh KPPN Pacitan
Pacitan, perbendaharaan.go.id - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pacitan berinovasi dengan menerbitkan sebuah buku saku. Buku tersebut memuat panduan praktis perbendaharaan negara bagi para pengelola perbendaharaan atau stakeholder yang menjadi objek pelayanan KPPN. Buku itu diberi judul “Buku Pintar Perbendaharaan”.

Grand Launching Buku Pintar Perbendaharaan dilakukan di Aula KPPN Pacitan, Kamis (31/3). Sebanyak  58 orang peserta yang sebagian besar terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran satuan kerja hadir dalam acara tersebut.

Kepala KPPN Pacitan, Bayu Andy Prasetya, S.E.,M.Si., sebagai penggagas awal terbitnya Buku Pintar Perbendaharaan tersebut, dalam sambutannya mengatakan bahwa upaya KPPN Pacitan menerbitkan buku pintar ini adalah sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab oleh pihak yang memainkan peran penting sebagai pelayan sekaligus guru di bidang perbendaharaan negara.  Banyak peraturan di bidang keuangan dan perbendaharaan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan maupun Ditjen Perbendaharaan, namun sangat sedikit pengelola perbendaharaan  yang benar-benar mumpuni dalam penguasaan peraturan-peraturan tersebut.  Dengan buku pintar tersebut, lanjut Bayu, diharapkan para petugas satuan kerja yang terlibat dalam pengelolaan keuangan atau perbendaharaan dapat memahami secara praktis dan sederhana namun efektif. 

“Buku pintar ini diraharapkan membantu petugas satker dalam memahami peraturan perbendaharaan yang berlaku tanpa harus membuka semua peraturan itu sendiri, karena termuat dalam satu buku kecil yang sederhana namun lengkap”, tandas Bayu.  “Substansi buku pintar ini juga telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru sehingga sesuai dengan perkembangan ketentuan itu sendiri.  Namun demikian tetap dimungkinkan adanya revisi mengingat ketentuan selalu bisa berubah ataupun melengkapi ketentuan lama”,  pungkasnya.

Dalam acara Grand Launching Buku Pintar Perbendaharaan tersebut, peserta  juga diingatkan kembali beberapa ketentuan pelaksanaan perbendaharaan sebagai refresh  atau penyegaran aturan-aturan yang ada pada buku pintar tersebut  agar para petugas satuan kerja semakin memahami tugas dan kewajibannya sebagai pengelola perbendaharaan.   Dalam kesempatan itu, disampaikan pula Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN. 

Penyerapan anggaran hingga akhir triwulan I tahun 2011 yang tergolong masih rendah juga tak urung menjadi perhatian dan topik khusus dalam diskusi interaktif disela-sela acara sosialisasi.  Diskusi interaktif berlangsung hangat dan hidup. Beberapa wakil dari satuan kerja yang hadir menyampaikan berbagai hal yang melatarbelakangi  hambatan penyerapan anggaran  satuan kerja dan dicatat sebagai sebuah informasi penting bagi KPPN Pacitan.

Di akhir acara, dilaksanakan penyerahan Buku Pintar Perbendaharaan kepada perwakilan satuan kerja, dimana tiap-tiap satuan kerja mendapatkan dua buah buku sebagai pedoman praktis yang mudah untuk dibawa.  Buku pintar tersebut diberikan kepada seluruh satuan kerja di wilayah kerja KPPN Pacitan secara gratis, sebagai bentuk komitmen KPPN Pacitan untuk melayani dan mencerdaskan stakeholder. 

Kontributor KPPN Pacitan

Liputan Sosialisasi Peraturan-peraturan Terbaru mengenai Pelaksanaan Anggaran di KPPN Manado
Manado, djpbn.kemenkeu.go.id - Penyerapan anggaran yang seimbang sejak awal tahun sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Penyerapan anggaran akan berjalan baik apabila proses pencairan APBN di KPPN berjalan lancar. Proses pencaian dana pada KPPN akan lancar apabila satker selaku mitra kerja memiliki pemahaman yang sama dengan KPPN atas peraturan-peraturan terkait pelaksanaan anggaran.

Sehubungan dengan itu, pada 29 Maret 2011 KPPN Manado menyelenggaran sosialiasi peraturan-peraturan terbaru mengenai pelaksanaan anggaran, di antaranya Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor Per-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sosialisasi mengundang seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup pembayaran KPPN Manado. Kegiatan yang berlangsung satu hari itu dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara Iskandar. Dalam sambutannya Iskandar menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan sangat mendukung program percepatan penyerapan anggaran, di antaranya melalui penyederhanaan persyaratan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN. Proses penerbitan SP2D yang dulu sampai dua hari menjadi satu jam saja. Iskandar juga mengharapkan agar seluruh satuan kerja sebagai subjek utama penyerapan anggaran mampu lebih cepat untuk merealisasikan anggaran yang sudah dialokasikan. Dengan begitu, penumpukan realisasi anggaran menjelang akhir tahun anggaran tidak terjadi lagi. Pada kesempatan itu Iskandar menyampaian penghargaan kepada sepuluh satker terbaik dalam penyampaian Laporan Keuangan tingkat satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Manado tahun 2010.

Selanjutnya, Kepala KPPN Manado sekaligus Ketua Tim Penilai Penyampaian Laporan Keuangan Irwan Tjan dalam sambutannya mengatakan bahwa penilaian dilakukan terhadap 278 satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Manado tahun anggaran 2010. Kriteria penilaian meliputi kualitas, ketepatan waktu, kelengkapan data, volume kerja, dan partisispasi satker dalam penyusunan laporan keuangan. Sesuai dengan komitmen KPPN Manado untuk terus mengawal reformasi keuangan dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government, Kepala KPPN Manado selalu mengingatkan kepada seluruh satuan kerja mengenai paradigma KPPN tersebut. Irwan menegaskan bahwa pegawai dan pejabat KPPN Manado tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pelaksanaan tupoksi KPPN. Irwan meminta dukungan para KPA agar mengawasi  segenap pengelola keuangan untuk mensukseskan tekad tersebut. Apabila ada indikasi penyelewengan, dihimbau untuk dapat segera menyampaikan kepada KPPN Manado, salah satunya melalui SMS Center 0431 910 8999.

Pengadilan Negeri Tondano berhasil mempertahankan prestasi sebagai satker peringkat pertama, seperti yang diraihnya pada tahun 2009. Berikut ini berturut-turut peraih peringkat dua sampai dengan lima: Denma Polda Sulut, Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado, Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sulut, dan Bidku Polda Sulut. Melalui ajang penilaian tersebut, diharapkan satuan kerja dapat termotivasi untuk meningkatan kualitas laporan keuangannya. Kualitas Laporan Keuangan diawali dengan pelaksanaan rekonsiliasi dan laporan keuangan satker kepada KPPN.

Pada materi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga sesuai Perdirjen no. Per-65/PB/2010, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi mengatakan bahwa perlu adanya keselarasan antara proses pencairan anggaran dan penyampaian laporan keuangan. Dukungan pimpinan, katanya, sangat berperan dalam proses penyerapan anggaran dan penyusunan laporan keuangan. Melalui komunikasi yang baik, KPPN dapat mengingatkan KPA untuk segera melakukan penyerapan anggaran dan menyusun laporan laporan. KPA dapat menggerakkan para pengelola keuangan satuan kerja untuk melaksanakan proses pencairan dana dan penyusunan laporan keuangan secara kredibel. Materi sosialisasi lainnya disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, yakni mengenai Perdirjen no. Per-57/PB/2010 dan Perdirjen no. Per-11/PB/2011.

Kontributor KPPN Manado : Budi Lesmana

Liputan  Sosialisasi  Perdirjen  Perbendaharaan PER-65/PB/2010  dan  Bimbingan Teknis   Aplikasi SAKPA 2011                  
Jambi.perbendaharaan.go.id – KPPN Jambi menginginkan kesamaan persepsi  dan  hasil terbaik dalam pelaksanakan rekonsiliasi  dan  penyampaian  laporan  keuangan  tahun 2011. Untuk itu, bertempat di aula KPPN Jambi, pada tanggal 22 dan 23 Februari 2011, KPPN Jambi  menggelar acara Sosialisasi  Perdirjen Perbendaharaan  nomor : PER-65/PB/2010 tanggal  27 Desember  2010. Perdirjen tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara /Lembaga dan Bimbingan Teknis Aplikasi  SAKPA  2011 itu dipaparkan di hadapan para petugas akuntansi/SAKPA dari 294 satker dalam wilayah pembayaran KPPN  Jambi.  Kegiatan terbagi dalam 2 hari tahap. Kegiatan ini

 “KPPN  Jambi akan terus melakukan upaya-upaya  maksimal agar tugas pokok sebagai bendahara umum negara  dapat mencapai  target yang ditetapkan,” Arief Rahman Hakim, Kepala  KPPN Jambi dalam sambutannya.

“Dua target di antaranya  adalah  kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat kuasa BUN Daerah dan tingkat partisipasi rekonsiliasi yang tinggi  dari  seluruh satker dalam wilayah pembayaran KPPN Jambi,” lanjutnya.

“Di samping itu, acara sosialisasi dan bimtek juga harus memberi manfaat dan nilai tambah bagi  satker  yang dilayani sehingga ke depan akan semakin banyak kementerian negara / lembaga yang mencapai target WTP. Hadirnya Perdirjen Perbendaharaan Nomor :Per-65 / PB/ 2010 adalah perwujudan  tekad kita bersama untuk mencapai Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga dengan predikat Wajar Tanpa Pengeculian pada semua kementerian Negara / Lembaga. Pada akhirnya hal tersebut akan memberikan kontribusi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat”, ujar beliau lagi mengakhiri sambutan.

Setelah sambutan dari  kepala kantor dilanjutkan dengan penyampaian materi  sosialisasi Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga disampaikan oleh Kepala Seksi Vera , Noegroho. Beberapa substansi penting dari : PER-65/PB/2010 dipaparkan secara detail oleh narasumber, lebih khusus lagi yang menyangkut hal – hal penting terkait tugas satker sebagai penanggungjawab UAKPA untuk menyelenggarakan akuntansi keuangan di lingkungan kerjanya, yang pekerjaannya dilakukan oleh  petugas akuntansi / verifikasi  dan petugas computer yang dijabarkan dalam  perekaman, verifikasi, rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan. Disamping sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA) satker juga menjalan fungsi sebagai Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB). Dalam menjalankan ke-2 fungsinya sebagai UAKPA dan UAKPB diharapkan petugas satker dapat bersinergi menghasilkan laporan yang handal.   Hal penting yang termuat dalam perdirjen  dimaksud adalah Struktur organisasi unit akuntansi, tata cara penyusunan laporan keuangan kementerian Negara lembaga, sistematika laporan keuangan dan format penyajian laporan keuangan serta periode penyampaian laporan keuangan. Khusus mengenai sistematika dan format penyajian laporan keuangan akan disampaikan tersendiri pada acara bimtek penyusunan laporan keuangan pada Bulan Juni 2011  menjelang disusunnya laporan keuangan semester I TA.2011.  Diharapkan dengan disampaikan lebih dini, seluruh satker dapat mengetahui jadwal penyampaikan laporan keuangan  sehingga dapat memperkecil keterlambatan penyampaian laporan keuangan.Suasana di dalam ruangan sempat diwarnai dengan tepuk tangan meriah dari seluruh peserta  ketika disampaikan bahwa untuk pertama kalinya tingkat rekonsiliasi satker pada Bulan Desember 2010 mencapai 100%. Ini merupakan bentuk sinergi KPPN Jambi dan satker untuk menggapai laporan keuangan yang lebih baik.

KPPN Jambi telah berketetapan hati untuk mengambil langkah proaktif  mengatasi permasalahan rekonsiliasi  dan  penyampaian laporan keuangan dengan lebih peka mendengar setiap permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing satker. Salah satu masalah yang mengemuka yaitu yang dialami  oleh unit akuntansi pengguna anggaran dekonsentrasi / tugas pembantuan / urusan bersama adalah belum adanya SK penunjukan pejabat pengelola keuangan dan  petugas SAKPA. Atas hal tersebut satker diminta untuk mengambil inisiatif tetap melakukan  rekonsiliasi dengan media email / e-rekon yang dapat dilakukan  tanpa  biaya dan  tanpa batas ruang dan waktu sehingga  sangat memudahkan satker.

Sesi terakhir dari acara tersebut adalah   Bimtek Aplikasi SAKPA 2011 yang disampaikan  oleh salah seorang staff dari seksi vera,   Sulistyo Permono. Aplikasi SAKPA 2011 hadir mengikuti perubahan format dalam DIPA 2011 dan Aplikasi SPM.  Bimtek ini terbagi dalam tiga substansi pokok yaitu  Beberapa perubahan aplikasi SAKPA 2011 dibanding Aplikasi SAKPA 2010, Penjelasan fungsi masing-masing menu pada aplikasi SAKPA dan trouble shoting aplikasi SAKPA 2011.   Acara ini juga dibarengi praktek instalasi dan proses perekman transaksi keuangan pada  Aplikasi SAKPA 2011 oleh  satker yang telah datang  membawa lap top. Melalui  bimtek aplikasi tersebut  diharapkan  satker lebih mantap dalam menjalankan aplikasi sehingga rekonsiliasi dapat berjalan lebih lancar.

Kunjungan Olahraga  ke  Kanwil  Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi

Setelah sukses menyelenggarakan sosialisasi dan bimtek, KPPN Jambi melakukan kunjugan olah raga ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi. Kegiatan ini bertujuan menjaga kondisi kesehatan jasmani para pegawainya, selain untuk menjalin silaturahmi dengan para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi.

Hal ini juga ditunjang oleh minat yang besar dari para pegawai KPPN Jambi untuk menggeluti berbagai cabang olahraga. Terdapat tiga cabang olahraga yang paling favorit yang sangat aktif melakukan kegiatan yaitu tenis, bulutangkis dan bolavoli.

Bertepatan dengan hari Jumat , 25 Februari 2011,  tim bolavoli  putra mengadakan kunjungan ke Kanwil Ditjen Perbandaharaan     untuk melakukan pertandingan persahabatan. Jarak antara KPPN dan Kanwil  tidak jauh, sekitar 1,5 km, namun demikian para pegawai KPPN dan Kanwil jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Lewat kunjungan olahraga ini juga diharapkan lebih mempererat tali persaudaraan  antara sesama  pegawai.

Pertandingan persahabatan  pertama mempertemukan tim bolavoli eksekutif kanwil dengan tim bolavoli eksekutif KPPN Jambi. Tim bolavoli eksekutif kanwil diperkuat oleh Kepala Kanwil DJPB Prov. Jambi, Amril Usman beserta para kepala bidang dan kepala seksi, sedang tim bolavoli eksekutif  KPPN Jambi diperkuat oleh kepala KPPN, Arief Rahman Hakim beserta para kepala seksi. Pertandingan berlangsung meriah dan diwarnai sorak sorai ibu-ibu yang memberi semangat tim kanwil. Pertandingan tim eksekutif berakhir dengan hasil imbang, sama kuat  1-1 (25-12) (25-17).

Pertandingan persahabatan kedua mempertemukan  tim professional kanwil dan KPPN yang berakhir dengan skor 2-0 (25-22) (25-23) untuk tim KPPN. Lewat momen kunjungan olahraga KPPN Jambi ini dapat lebih terus memupuk semangat kebersamaan  dengan Kanwil DJPB Provinsi Jambi. 

Oleh : Nugroho – Kontributor KPPN Jambi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Rapat Koordinasi Penyusunan LKPP Audited Tahun Anggaran 2010
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id – Mengambil tempat di ruang rapat Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, senin (21/3), dilangsungkan rapat koordinasi (rakor) penyusunan LKPP Audited TA 2010. Dengan dibuka langsung oleh Kakanwil, Abdullah Nanung, acara yang mengundang Kepala Seksi Verifikasi dan Pelaporan Keuangan seluruh KPPN lingkup Kanwil Provinsi Kalimantan Timur ini berjalan sukses.

Dalam sambutannya, Kakanwil mengemukakan beberapa hal sebagai hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) seluruh Kakanwil dan Kepala KPPN bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan. Salah satunya terkait temuan-temuan BPK yang harus diselesaikan oleh Ditjen Perbendaharaan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). ”Beberapa permasalahan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), harus diselesaikan secepatnya. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang masih ada untuk dibahas dan dicarikan solusi penyelesaiannya,” ungkap beliau. Dengan usaha tersebut, lanjut Kakanwil, LKPP pemerintah, khususnya lingkup Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan dapat meningkat kualitasnya secara signifikan. ”karena itu, seluruh unit, baik tingkat KPPN maupun Kanwil, butuh bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” harap Kakanwil menutup sambutannya.

Setelah diselingi coffe break, acara dilanjutkan dengan penyampaian langkah-langkah meningkatkan kualitas LKPP Kanwil Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan oleh Kepala Bidang AKLAP, Haryatno. Dalam pemaparannya beliau menekankan pada tanggung jawab seluruh unit, baik KPPN maupun Kanwil, untuk meningkatkan intensitas sosialisasi penyusunan Laporan Keuangan yang handal kepada seluruh satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. ”Selain disiplin rekon (rekonsiliasi,red), hal yang harus juga diperhatikan adalah kualitas Laporan Keuangan, dalam hal ini kesesuaian data SAU dengan SAI yang disusun oleh satker,” ungkapnya.

Selanjutnya, peserta rakor mendapatkan informasi terkait tata cara penilaian LKPP, teknis operasional aplikasi SAKPA tahun 2011, dan penjelasan Perdirjen 36 tahun 2010 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, yang disampaikan secara gamblang masing-masing oleh Kepala Seksi Pelaporan Keuangan (PK) Suriadi, Kepala Seksi Bimbingan Teknis (Bimtek) Heriadi dan Kepala Seksi Pengelolaan Data Akuntansi (PDA) Ardiansyah.

Terakhir, seluruh peserta rakor melakukan pembahasan, menganalisis sekaligus merumuskan solusi terhadap Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) masing-masing KPPN. Seluruh permasalahan yang ada, berhasil dirumuskan solusi penyelesaiannya..Bahkan sebagian besar CaLK, telah dituntaskan oleh oleh masing-masing KPPN sebelum rakor dilaksanakan. Ini menjadi bukti keseriusan seluruh unit dalam meningkatkan kualitas LKPP Provinsi Kalimantan Timur.

Oleh : Fajar Sidik – Kontributor Kanwil Provinsi Kalimantan Timur
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Peran guru dan manajer benar-benar diakukan dengan baik oleh Kanwil DJPBN Provinsi D.I. Yogyakarta. Terbitnya Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-07/PB/2011 dan Perdirjen Perbendaharaan No. Per-11/Pb/2011 , segera direspon dengan cepat oleh mereka. Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi D.I Yogyakarta menyelenggarakan sosialisasi kepada satuan kerja di wilayahnya Rabu dan Kamis, 2-3 Maret 2011 di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Selain sosialisasi kedua peraturan  tersebut , disampaikan pula penyegaran materi Perencanaan Kas dan LPJ bendahara. Acara itu dihadiri oleh 271 kepala satuan kerja yang berada di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov D.I Yogyakarta.

Sosialisasi dibuka oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov D.I Yogyakarta, Rudy Widodo. Dalam sambutannya Rudy Widodo menyampaikan bahwa dengan terbitnya Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 diharapkan dapat mendorong penyerapan anggaran yang lebih baik. Karena di dalam perdirjen ini telah ada perubahan beberapa aturan mengenai besaran UP/TUP. Ada juga perubahan ketentuan pembayaran kepada rekanan yang sebelumnya hanya sampai dengan 10 juta, saat ini bisa sampai dengan 20 juta.

Hal lain yang disampaikan oleh beliau diantaranya berkaitan dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-07/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuan /Transfer SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) Rekening Penerima.  Dijelaskan bahwa untuk SPM yang lampiran lebih dari 100 rekening penerima satker diharapkan menyampaikan terlebih dahulu informasi apabila hendak mengajukan SPM dengan lampiran lebih dari 100 rekening penerima.

Dalam dialog yang berlangsung dengan satker, banyak yang bertanya mengenai peraturan baru dalam perdirjen-07/pb/2011 dan juga per-11/pb/2011.  Beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh satuan kerja antara lain mengenai pembayaran uang makan kepada pegawai yang jumlahnya lebih dari seratus rekening penerima serta mengenai besaran UP yang sudah  diterbitkan untuk dimintakan UP baru sesuai Per-11/pb/2011.

Oleh                  : Martina Sri Mulyani – Kontributor Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta
Editor                  : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Purwakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwakarata memberikan penghargaan kepada satuan kerja, Selasa (11/1). Puncak acara diselenggarakan di gedung Grha Vidya , Jatiluhur Purwakarta. Acara penilaian yang bertujuan member motivasi kepada para satuan kerja tersebut diikuti 74 satker tidak termasuk KPPN Surakarta.

Objek yang dinilai adalah rekonsiliasi laporan keuangan , laporan pertanggungjawaban bendahara serta pencairan dana  dan cash disbursement. Sementara itu dasar penilaian terhadap objek yang dilombakan adalah tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan, akurasi data, kelengkapan, volume transaksi, akurasi dokumen pada pengajuan SPM dan konsistensi pelaksanaan cash disbursement

“Pemberian penghargaan ini dilakukan sebagai bagian dari usaha untuk memberikan laporan keuangannya secara tertib, tepat waktu dan akuntabel,” kata Aris Saputro, Kepala   KPPN Purwakarta saat penyerahan penghargaan. “(Penghargaan ini) diharapkan dapat mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik,” lanjutnya.

Penghargaan dibagi menjadi tiga kategori. Pertama kategori satker dengan rekonsiliasi laporan keuangan terbaik yang direbut oleh Pengadilan Negeri Perwakarta diikuti Kantor Loka Riset Pemuliaan dan Teknologi Budidaya Perikanan Air Tawar Sukamandi sebagai terbaik kedua serta Kantor Pertanahan Kab. Purwakarta sebagai terbaik ketiga.

Kategori kedua penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara terbaik. Pengadilan Negeri Purwakarta kembali menjadi jawara. Diikuti Pengadilan Negeri Subang dan Kejaksaan Negeri Subang sebagai pemenang kedua dan ketiga.

Kategori ketiga pencairan dana dan cash disbursement terbaik. Tampil sebagai kampiun pada nomor ini berturut-turut adalah Polres Purwakarta, juara pertama, Balai Riset Pemuliaan Sumber Daya Ikan Jatiluhur kedua dan Pengadilan Negeri Purwakarta juara ketiga.

Oleh : Asep Septriana – Kontributor KPPN Purwakarta
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan