IMPLEMENTASI ANTI GRATIFIKASI DAN ANTI KORUPSI, KANWIL DJPBN PROVINSI PAPUA SELENGGARAKAN WORKSHOP SAKSI/AHLI DALAM PROSES PERADILAN

Dalam rangka implementasi nyata komitmen untuk berperan serta aktif mendukung kampanye nasional anti gratifikasi dan anti korupsi, Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Papua menyelenggarakan workshop keterangan saksi/ahli dalam proses peradilan yang bertempat di Swissbell Hotel Jayapura, selama dua hari berturut-turut yaitu tanggal 26 dan 27 Juli 2011. Peserta workshop adalah seluruh pejabat pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan para Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN se-Papua dan Papua Barat. Nara sumber yang hadir dalam acara tersebut berasal dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Yusak E. Reba, SH, MH), Dir Reskrimsus Polda Papua (Kombes Pol Drs. Setyo Budiyanto, SH, MH), Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Papua (Suwanda, SH, MH) , dan Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Jayapura (H. Iksan, SH). Masing-masing nara sumber merupakan pakar di bidangnya sekaligus praktisi dalam prosesi peradilan menyangkut kasus-kasus penyalahgunaan keuangan negara.

Para penyaji memaparkan materi inti yang sangat relevan dengan substansi workshop yang meliputi Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), penyidikan kasus penyalahgunaan keuangan negara, ruang lingkup penuntutan, kasus, prosesi persidangan kasus penyalahgunaan keuangan negara, dan paparan tentang hukum keuangan negara. Output utama yang ingin dicapai penyelenggaraan workshop tersebut adalah peserta mampu menyampaikan keterangan saksi/ahli dalam pemeriksaan penyidikan kepolisian, penuntutan kejaksaan, dan dalam persidangan di pengadilan sesuai kompetensi keahliannya secara proporsional.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono, dalam sambutannya memaparkan bahwa terbitnya paket Undang-undang bidang Keuangan negara yang terdiri dari UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negar merupakan revolusi besar dalam hukum keuangan negara. Ketiga UU tersebut menggantikan UU perbendaharaan/keuangan negara masa hindia belanda yang dibuat pemerintah kolonial Belanda pada medio tahun 1920-an.

Secara mendetail, Bjardianto menjelaskan bahwa sebelum reformasi sistem perbendaharaan negara terjadi, terdapat tumpang tindih antara pelaksana kewenangan administratif (administratief beheer) dengan pelaksana kewenangan pembayaran (comptabel beheer). KPPN sebagai pelaksana pembayaran masih melaksanakan fungsi administratif. Setelah sistem reformasi perbendaharaan negara terjadi, maka tugas pengelolaan perbendaharaan negara diatur sesuai kewenangannya. Implikasi reformasi itu berupa penempatan kewenangan administratif  yang meliputi otorisasi pembuatan komitmen perikatan/kontrak kerja, pengujian secara materiil sekaligus pembebanan pada permintaan pembayaran, dan pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) seluruhnya berada pada satuan kerja Kementerian/Lembaga. Di lain pihak, kewenangan pembayaran tagihan pada negara berada pada KPPN selaku Kuasa BUN. Pemahaman yang sama akan pembagian kewenangan ini juga perlu dimiliki oleh aparat penegak hukum sehingga dapat memperjelas peran masing-masing antara Kementerian/Lembaga dan KPPN untuk memperlancar proses peradilan.

Lebih lanjut, Bjardianto memaparkan bahwa untuk memberikan keterangan ahli yang baik dalam persidangan tidak cukup hanya berbekal kompetensi formal tupoksi kedinasan, namun perlu ditambah dengan keterampilan dan teknik penyampaian materi tupoksi kedinasan tersebut baik secara tulis maupun lisan dihadapan penyidik kepolisian, dalam proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kejaksaan, maupun proses persidangan di hadapan majelis hakim. Perlu dipahami bahwa penyampaian keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Sesuai Pasal 1 angka 28 KUHAP, maka seorang ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan perdata guna kepentingan pemeriksaan. Terkait dengan tupoksi Ditjen Perbendaharaan maka keahlian khusus yang dimaksudkan di sini adalah keahlian tentang mekanisme pengelolaan dan pencairan APBN. Untuk kepentingan prosesi sidang berkenaan maka paparan tentang mekanisme pengelolaan dan pencairan APBN itulah yang diperlukan sebagai salah satu bukti yang sah di pengadilan dalam persidangan kasus-kasus penyalahgunaan keuangan negara.

Dalam Workshop tersebut juga dipaparkan secara lengkap materi terkait mekanisme pemberian bantuan hukum bagi pejabat/pegawai lingkup Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum III Sekjen Kementerian Keuangan (Hana Sri Yuni, SH, LLM).

Acara Workshop diakhiri dengan diskusi panel yang sangat menarik dan interaktif antara peserta workshop dan seluruh narasumber dari Polda Papua, Pengadilan Tinggi Jayapura dan Kejaksanaan Tinggi Papua, yang dimoderatori oleh Kabag Bantuan Hukum III Sekjen Kementerian Keuangan. Materi diskusi panel mengupas dan membedah beberapa contoh kasus penyalah gunaan keuangan Negara dalam pelaksanaan pencairan DIPA ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan.

Kontributor  Berita : Akhmad Budhisusetyo

Liputan Pelatihan Service Excellence bagi Petugas Front Office dan Customer Service lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan D.I. Yogyakarta.
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Selamat Pagi!....... Semangat Pagi!!, Selamat Siang!..... Semangat Pagi!!!, Selamat Malam!…. Semangat Pagi!!!.....” demikian yel-yel  yang Fasilitator pelatihan kobarkan untuk membangkitkan semangat di Aula Lantai I Gedung C GKN Yogyakarta, tempat berlangsungnya pelatihan service excellence, (23/7) yang diselenggarakan oleh KPPN Yogyakarta yang bekerja sama dengan Bank Mandiri area Yogyakarta. Pelatihan tersebut diikuti oleh 48 pegawai yang terdiri dari 22 orang pegawai dari KPPN Yogyakarta, 15 orang pegawai dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY, masing-masing 5 orang dari KPPN Wates dan Wonosari, dan satu orang mewakili Gedung Keuangan Negara.

Menurut Supriyo, Kepala KPPN Yogyakarta, dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan pelatihan ini agar peserta memahami dengan baik prosedur Service Excellence. Selain itu, pelatihan dimaksudkan agar peserta dapat mengimplementasikan Service Excellence kepada stakeholders yang dilayaninya. Diharapkan tingkat kepuasan stakeholders mengalami peningkatan yang signifikan sehingga pada gilirannya target IKU 2011 yang terkait dengan indeks kepuasan pelanggan dapat tercapai.

Disamping itu Supriyo menambahkan bahwa mengingat ekspektasi stakeholder terhadap kualitas pelayanan  Kanwil Ditjen Pebendaharaan dan KPPN yang sangat tinggi, maka diperlukan perbaikan secara terus menerus terhadap kualitas pelayanan, dan salah satu bentuk usaha tersebut KPPN Yogyakarta menyelenggarakan pelatihan ini.

Sementara itu dalam sambutannya Kepala Kanwil DJPBN Provinsi DIY, Hendro Baskoro mengucapkan rasa terima kasih dan bangga karena di awal kepemimpinannya di Yogyakarta telah terselenggara  pelatihan service excellence yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan bagi stakeholders Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN-KPPN di  Yogyakarta. Rasa bangga dan hormat tersebut karena antusiasme para pegawai untuk me-refresh pengetahuan mengenai pelayanan prima begitu tinggi walaupun kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu. “Semoga kegiatan ini merupakan sebagian dari amal ibadah kita karena telah menyisihkan waktu bagi keluarga untuk mengikuti kegiatan ini” ujar Hendro dalam sambutan singkatnya.

Era Reformasi Birokrasi menuntut jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk menumbuhkan budaya melayani yang difokuskan pada kebutuhan dan keinginan stakeholders untuk mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Stigma birokrasi yang cenderung lamban dan berbelit-belit harus sudah tidak ditemui lagi di kantor-kantor pelayanan lingkup Kementerian Keuangan. Sejalan dengan keinginan itu Hendro Baskoro mempunyai tips untuk meningkatkan service excellence dengan “4C” yaitu :

1. Cepat, untuk menghilangkan stigma birokrasi yang berbelit-belit;
2. Cermat, untuk menghindari kesalahan (zero error);
3. Cekatan, untuk menumbuhkan sinergi positif dan sikap kepedulian;
4. Citra Positif, untuk membangun citra kantor pelayanan dengan culture dan costumer focus.

Shanty Sartyka Dewi, SQO PT. Bank Mandiri (Persero) Area Yogyakarta, wanita cantik yang menjadi narasumber ini mengawali paparannya mengenai service excellence dengan penekanan pada culture/budaya. Budaya kerja membentuk karakter sebuah organisasi, karena image sebuah organisasi di mata stakeholdernya tercermin dari budaya kerjanya. Ada empat konsep dasar service excellence yaitu dengan menyusun standar, training, measurement, dan improvement. Shanty juga menjelaskan mengenai tangga kepuasan yang menunjukkan tingkatan sebuah organisasi dalam memberikan pelayanan prima, tangga kepuasan tersebut terdiri atas : level basic (biasa saja dan tidak ada bedanya dengan yang lain), expected (sama dengan yang lain), desired (sudah mengetahui keinginan stakeholders), dan unanticipated yang merupakan tingkatan tertinggi yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini.

Kegiatan berlangsung menarik diselingi guyonan segar dari narasumber tentang service excellence. Shanty juga langsung memberi contoh bagaimana memberi pelayanan yang baik tetapi tidak berlebihan, bagaimana menghadapi stakeholders dengan karakter dan sifat yang berbeda-beda, bagaimana mengendalikan emosi, yang diikuti dengan antusiasme tinggi dari peserta pelatihan.

Dari paparan dan role play selama sekitar 2,5 jam dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendapatkan kualitas layanan yang excellence harus diciptakan dan dibangun culture organisasi, menyusun standar layanan dan prosedur, sikap peduli lingkungan, dan yang paling utama adalah costumer focus. Penyelenggara berharap dengan terselenggaranya pelatihan ini dapat menumbuhkan budaya kerja yang baik untuk meningkatkan kualitas layanan kantor-kantor pelayanan lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta sehingga dapat mencapai level tertinggi tangga kepuasan  untuk meningkatkan citra Ditjen Perbendaharaan pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya. Perbendaharaan!... Jaya!!, Perbendaharaan!... Jaya!!, Yogyakarta!.... Juara!!!,..... demikian Shanty mengakhiri pelatihan dengan yel-yel yang membakar semangat dan memotivasi peserta.
Dalam penutupan kegiatan pelatihan ini dilakukan penyerahan Surat Keterangan telah mengikuti Pelatihan Service Excellence secara simbolis kepada peserta oleh Bapak Supriyo, mewakili Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Oleh : Eko Supriyanto, Kontributor KPPN Yogyakarta

Liputan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Instansi serta Penyusunan LKKL UAPPA-W Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id – Mengejar target LKPP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2011, maka Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Instansi serta Penyusunan LKKL UAPPA-W Provinsi Kalimantan Timur.

Rangkaian pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi tersebut, diluncurkan pada tanggal 18-19 Juli 2011 di Samarinda. Dengan mengundang UAPPA-W di lingkungan kantor pembayaran KPPN Samarinda yang berjumlah 85 UAPPA-W. Satker tersebut terdiri dari 35 satker vertikal dan 50 UAPPA-W kewenangan DK/TP/UB. Kegiatan yang mengambil tempat di aula Kanwil tersebut berjalan penuh semangat. Peserta yang sebagian merupakan petugas SAI baru, merasa sangat terbantu dengan kegiatan sosialisasi ini. Mereka dilatih mengoperasikan aplikasi SAI (SAKPA dan SAPPAW), peserta juga diinformasikan terkait kewajiban rekonsiliasi berikut sanksi yang dijatuhkan apabila melanggarnya, hingga cara membuat Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Abdullah Nanung yang didampingi Kepala Bidang Aklap Haryatno menegaskan pentingnya regenerasi pengetahuan. Salah satu caranya yakni dengan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi sebagaimana yang dilaksanakan oleh Kanwil. Namun, lanjutnya, setiap peserta juga diberi tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu yang didapatnya kepada rekan kerja masing-masing. ”Ikutilah kegiatan bimtek dan sosialisasi dengan baik, dan jangan lupa menyebarkan pengetahuan yang didapat  hari ini kepada rekan kerja di unit masing-masing,” ungkapnya menutup sambutan.

Setelah Samarinda, kegiatan serupa dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 26 Juli 2011 dengan mengundang 23 UAPPA-W lingkup kantor pembayaran KPPN Balikpapan, dan  di Tarakan pada tanggal 28 Juli 2011 dengan peserta yang berasal dari UAPPA-W wilayah KPPN Tarakan, KPPN Nunukan dan KPPN Tanjung Redeb. Adapun narasumber kegiatan ini seluruhnya berasal dari para pejabat dan pegawai Bidang Aklap Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur.

Bimbingan teknis dan sosialisasi yang dilaksanakan selama ini, dirasakan manfaatnya secara langsung oleh jajaran bidang Aklap. Selain meningkatnya pemahaman satuan kerja dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, hal paling nyata nampak ketika peringkat  LKPP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur yang semula berada di posisi 23, pada tahun 2011 naik menjadi peringkat 7 terbaik dari 30 Kanwil Ditjen perbendaharaan se-Indonesia yang dinilai.

Oleh : Panitia Bimbingan Teknis dan Sosialisasi SAP-SAI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011

Satu langkah maju berhasil dicapai dalam upaya penertiban Barang Milik Negara berupa Rumah Negara yang masih digunakan oleh pensiunan di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Mantan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali periode 2002-2004 Bapak Gde Sudjaja,SH mengembalikan rumah dinas yang sebelumnya masih digunakan olehnya, Jumat (1/7).

Kegiatan serah terima rumah dinas tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dan penyerahan kunci rumah dinas dari Gde Sudjaja, SH kepada Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Ni Luh Putu Kumalawati selaku Kuasa Pengguna Barang.

Upaya pengembalian rumah dinas yang berlokasi di Jalan Nangka No. 16 Denpasar tersebut sebenarnya sudah  dilakukan sejak sebelum terbitnya Instruksi Menteri Keuangan Nomor 299/IMK.06/2010 tanggal 27 Juli 2010, namun belum menemui hasil. Akhirnya setelah melalui beberapa kali dialog dan pendekatan intensif kepada Gde Sudjaja oleh Kakanwil dan Kabag Umum, beliau bersedia untuk menyerahkan rumah dinas yang masih digunakan olehnya.

Bermula dari terbitnya Instruksi Menteri Keuangan Nomor 299/IMK.06/2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang Penertiban Barang milik Negara Berupa Tanah, Rumah dan/atau Kendaraan Bermotor yang digunakan oleh Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor SE-823/SJ/2010 tanggal 31 Desember 2010, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali segera menindaklanjuti langkah-langkah penertiban yang diatur dalam dua peraturan tersebut dengan menyampaikan surat peringatan kepada para pensiunan agar segera mengembalikan rumah negara yang masih dikuasainya melalui surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Nomor 162/WPB.21/2011 tanggal 31 Januari 2011.

Disamping itu, strategi lain yang menjadi fokus dalam upaya penertiban rumah dinas yang masih dikuasai pensiunan PNS di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali adalah melakukan pendekatan kepada mantan pejabat yang masih menguasai rumah dinas agar bersedia untuk menyerahkan rumah dinas yang masih dikuasainya. Hal tersebut dipandang penting mengingat selama ini pensiunan pejabat yang masih menguasai rumah dinas selalu menjadi salah satu alibi  bagi para pensiunan lainnya untuk tidak mau menyerahkan rumah dinas yang masih dikuasainya.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Ni Luh Putu Kumalawati pada acara serah terima BMN menyatakan sangat berterima kasih dan mengapresiasi kesediaan Gde Sudjaja yang dengan penuh kesadaran dan kerelaan telah menyerahkan aset berupa rumah negara yang selama ini ditempati beliau dan keluarga kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Semoga langkah bijak beliau yang bersedia untuk mengembalikan aset negara berupa rumah dinas tersebut dapat menjadi contoh dan teladan bagi  para pensiunan PNS Kementerian Keuangan lainnya untuk melakukan hal yang sama. 

Rumah Dinas di Jalan Nangka No. 16 Denpasar yang dikembalikan

Oleh: Heru Pudyo Nugroho, Djoko Julianto – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali

Liputan Bimtek Service Excellent Pada KPPN Pontianak
Pontianak, djpbn.kemenkeu.go.id.  - Peningkatan layanan prima dalam sektor pelayanan publik senantiasa dilakukan oleh KPPN Pontianak. Untuk itu KPPN Pontianak bekerja sama dengan Bank Mandiri Pontianak Ngurahrai menyelenggarakan acara Bimtek Service Excellent bagi para pegawai di lingkungan KPPN Pontianak. Acara dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011 di Aula Gedung KPPN Pontianak, Jl. Karel Satsuit Tubun No. 36 Pontianak.

Kepala KPPN Pontianak Ade Rohman menyampaikan bahwa motto dan janji layanan KPPN harus benar-benar dipahami dan diimplementasikan oleh semua pegawai KPPN Pontianak, tidak hanya dihafalkan tetapi harus dipahami dan dilaksanakan.     

Motto KPPN Pontianak yang terdiri dari lima huruf “C-AK-A-P” merupakan akronim dari Cepat, Akrab, Akurat dan Patuh Aturan, sedangkan janji layanan KPPN Pontianak “3T” dijabarkan menjadi “Tepat Waktu, Tetap Senyum, dan Tanpa Biaya”. Untuk dapat mewujudkan motto dan janji layanan tersebut maka setiap lini pelayanan harus mampu memberikan pelayanan terbaik (service excellent). Untuk itu diperlukan adanya pelatihan Service Excellent. Kepala KPPN juga memaparkan alasan dipilihnya Bank Mandiri sebagai partner sekaligus trainer dalam kegiatan bimtek tersebut dikarenakan Bank Mandiri telah dinobatkan sebagai bank dengan pelayanan terbaik dari Majalah Infobank selama empat tahun berturut-turut.

Anwari, Branch Manager Bank Mandiri Pontianak Ngurahrai kemudian memaparkan, bahwa keberhasilan Bank Mandiri mendapatkan predikat sebagai Bank dengan pelayanan terbaik tidaklah mudah, semua harus dimulai dari perubahan mindset dan kesungguhan dalam memberikan pelayanan kepada customers. Konsistensi dalam pelayanan sangat diperlukan, sehingga membentuk suatu budaya kerja dengan pelayanan terbaik atau service excellent. Anwari juga memaparkan bahwa materi yang akan disampaikan dalam pelatihan ini adalah materi standar pelayanan Bank Mandiri sebagai corporate, agar dapat disesuaikan dengan pelayanan di KPPN. Instruktur yang menyampaikan adalah customer service officer Bank Mandiri Pontianak Ngurahrai Risye Noorhakim dan Via Dolok Pasaribu.

Materi pertama adalah pengertian service excellent, serta tujuan dan tingkatan service quality. Untuk mendapatkan kepuasan customer, pelayanan yang diberikan tidak hanya berhenti pada level expected atau standar sama dengan lainnya, melainkan juga harus selalu ditingkatkan pelan-pelan sampai pada level unanticipated. Konsistensi menjaga kualitas pelayanan ini akan menentukan eksistensi dan kesuksesan organisasi dalam jangka panjang. Pada level unanticipated, pelayanan yang diberikan telah melebihi harapan stakeholder, atau dengan kata lain pelayanan melampaui harapan telah tercapai.

Materi kedua adalah  standar pelayanan frontliners, customer service officer, handling complaint, operator telepon, dan security. Pada sesi ini juga ditekankan adanya standar pelayanan yang khas  bagi KPPN. Standar lama-kelamaan akan menjadi budaya kerja atau budaya pelayanan. Stakeholders akan “mematri dalam hati” bagaimana pelayanan KPPN, dan memaksanya untuk berubah mengikuti irama budaya kerja/ budaya pelananan KPPN.

Setiap sesi berlangsung secara interaktif karena banyak pertanyaan yang diajukan peserta. Sesi selanjutnya adalah sesi role play, yaitu untuk mempraktikkan materi yang telah disampaikan, dimulai dari frontliners tentang bagaimana cara menerima SPM, kemudian customer service officer tentang bagaimana cara menerima tamu, dan handling complaint. Berikutnya adalah cara operator telepon dalam menerima dan mengangkat telepon, dan yang terakhir adalah giliran security.

Dalam sambutan penutupan acara, Ade Rohman berpesan agar teori dan praktik pelatihan ini mulai diimplementasikan. Yang paling penting harus mempunyai niat dan keinginan yang kuat untuk berubah dan memaksakan diri untuk memberikan pelayanan terbaik. Ade Rohman mengakui bahwa standar pelayanan KPPN Pontianak kepada stakeholders masih bnyak yang harus dibenahi apabila dibandingkan dengan Bank Mandiri atau Telkomsel, antara lain sikap petugas security maupun petugas frontliner.

Oleh : Lilik Sugiyono (KPPN Pontianak)

Liputan site visit SPAN  dalam rangka sosialisasi pemetaan  fungsi  akuntansi  dan  pelaporan
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi  menerima kunjungan  Tim  SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), Rabu (20/7).  Rombongan  terdiri dari oleh  Kasubdit Dukungan Transformasi Perbendaharaan, Denny F. Singawiria dan Kasubdit Transformasi Proses Bisnis Internal, Saiful Islam disertai  kepala seksi dan staff.  Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka Sosialisasi dan Pemetaan Fungsi Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) pada Unit Vertikal  Perbendaharaan   dalam pengembangan dan penyempurnaan SPAN.

Acara terbagi dalam dua sesi kegiatan yaitu sosialisasi dan diskusi  terkait proses bisnis akuntansi dan pelaporan  pada bidang AKLAP. Selain itu dibahas pula proses bisnis akuntansi dan pelaporan  pada Seksi  Vera  KPPN  Jambi.Tujuan dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi permasalahan , pemetaan fungsi akuntansi dan pelaporan serta pengumpulan data dan informasi  terkait proses bisnis akuntansi dan pelaporan ke depan.

 Acara diikuti oleh Kepala KPPN Jambi, para kepala bidang dan  pegawai KPPN maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi yang terkait dengan  penerimaan negara dan akuntansi pelaporan.  Acara dibuka oleh  Kepala Kanwil  Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi,Amril Usman.  Dalam sambutannya  Amril Usman mengatakan bahwa para pegawai  Ditjen Perbendaharaan  harus menyiapkan diri dengan memahami serta mengerti  perubahan yang sedang terjadi  pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan dijalankannya  SPAN sebagai tulang punggung perbendaharaan di masa depan. Lebih  khusus lagi,  menyangkut   implementasi SPAN  terhadap perubahan proses bisnis yang terjadi di KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan .  Hal ini disampaikan mengingat sampai saat ini banyak  pegawai  yang belum memperoleh gambaran yang jelas dengan perkembangan up to date dari SPAN terkini.

Acara sosialisasi dan diskusi  berlangsung sangat komunikatif dengan dipandu Kasubdit TPBI,Saiful Islam.  Acara dibagi dalam beberapa segmen yaitu  Gambaran umum SPAN, Aplikasi dan IT SPAN, Penerimaan Negara, serta Akuntansi dan Pelaporan. Baik dari bidang aklap maupun seksi vera banyak memberikan  masukan  kepada  Tim SPAN  agar  akuntansi dan pelaporan  ke depan  dapat  berjalan  lebih  baik lagi . Terkait penerapan akuntansi  berbasis akrual  perlu kehati-hatian khusus penerapannya  menyangkut kesiapan satker. Berdasar pemaparan  grand design akuntansi dan pelaporan ke depan.
Beberapa poin penting yang perlu mendapat perhatian khusus terkait penerapan SPAN di bidang penerimaan Negara  dan akuntansi    pelaporan  yaitu Proses Bisnis SPAN  banyak memunculkan hal-hal baru yang belum diatur dan bertentangan oleh regulasi peraturan yang ada, agar disiapkan dasar hukum yang jelas sebelum SPAN dijalankan sehingga menimbulkan kejelasan di lapangan.

Peserta sosialisasi mengusulkan agar Tim SPAN  memperhatikan kondisi  satker kementerian negara / lembaga  termasuk kesiapannya  dalam menjalankan sistem baru sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang berarti.  Kemudian, Akses internet ke layanan database SPAN agar mendapat perhatian khusus  mengingat gangguan jaringan dapat terjadi sewaktu-waktu .

Para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi juga meminta Aplikasi yang dipakai dalam SPAN harus mapan dan memperhatikan keamanannya dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang  dan pengamanan dari  kesalahan input data. Terkait single data base, Perbaikan transaksi penerimaan dan pengeluaran Negara  agar tidak melewati prosedur yang panjang ke kantor pusat  karena akan memakan waktu yang lama. Penerapan sistem billing pada penerimaan Negara  diharapkan agar  tidak menyebabkan terganggunya penerimaan Negara karena wajib setor merasa kesulitan dengan sistem yang diterapkan.

Berbagai pertanyaan mengalir deras ke arah team SPAN mulai dari isu miring mengenai  pensiun dini hingga isu likuidasi Bidang Aklap. Hal tersebut diluruskan kembali oleh tim SPAN  bahwa  SPAN bukan hanya megurangi proses bisnis namun juga memunculkan proses bisnis baru sehingga keberadaan masing-masing bidang dan seksi tetap dibutuhkan  dengan diberikan fungsi baru sebagai pembina dan penyuluh satker.

Seluruh pegawai Kanwil DJPBN Provinsi Jambi tetap   berharap agar hasil yang akan  dicapai SPAN  lebih baik, bahkan jauh lebih baik dari sistem perbendaharaan yang sementara jalan sebab jika tidak demikian  maka itu adalah sebuah kerugian dari sebuah investasi yang besar. Sebuah pesan pesan paling dari Jambi untuk SPAN.

oleh : Noegroho (Kontributor KPPN Jambi)

Liputan sosialisasi dan bimtek AFS KPPN Tual
Tual, djpbn.kemenkeu.go.id - ”A good plan today is better than a perfect plan tomorrow”, ungkapan tersebut berlaku universal, begitu pula dalam manajemen kas negara. Pemerintah perlu menyusun suatu kebijakan dalam mengelola aliran kas dan saldo kas untuk mendapatkan hasil yang optimal seperti yang diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 Pasal 32, “Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau Kuasa BUN Pusat bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal”. KPPN Tual, sebagai kuasa BUN di daerah, turut mengemban amanat tersebut dengan tidak henti-hentinya memberikan bimbingan & penyuluhan mengenai cash forecasting kepada satker yang berada di wilayahnya guna menciptakan pilar penopang pengelolaan kas negara yang kokoh.

Salah satu langkah dalam mewujudkan efisiensi pengelolaan kas negara tersebut dengan diadakannya sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan No. PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker & Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN sekaligus bimtek Aplikasi Forecasting Sakter 2011 & Aplikasi RK-AKL 2011. Acara tersebut diadakan selama tiga hari berturut-turut yakni dari tanggal 12 s.d. 14 Juli 2011 dengan mengundang bendahara pengeluaran dari masing-masing satker. Ada 59 satker yang hadir pada tiap harinya. Bimtek dibagi menjadi tiga angkatan agar informasi yang disampaikan dalam bimtek mengenai cash forecasting tersebut dapat terserap dengan baik oleh satker.

Kepala KPPN Tual, Eriswan, menekankan pentingnya penyusunan perkiraan penarikan dana harian satker. “Penyusunan  perkiraan penarikan dana harian satker sangat penting terkait dengan tingkat realisasi APBN serta kebijakan pemerintah dalam melakukan pembiayaan APBN,” kata Kepala KPPN Tual, Eriswan sambutannya.

Dalam kesempatan itu juga beliau menampilkan data realisasi belanja per Juni 2011. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan No. PER-03/PB/2010 oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Djon A. Lasut.

Suasana berubah menjadi lebih santai ketika Muhammad Ramli dan Faried Astia Rahman membawakan materi bimtek aplikasi AFS & RK-AKL 2011. Satker terlihat antusias dan tidak ragu-ragu meminta bantuan kepada pembawa materi. Acara kemudian diakhiri pada pukul 12.00 waktu setempat.

Setelah diadakannya sosialisasi dan bimtek ini, diharapkan para satker dapat menyusun perkiraan penarikan dana hariannya sehingga penyediaan dana bagi satker dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan demikian, satker dapat meningkatkan pengelolaan keuangan melalui perencanaan dan pengadministrasian kegiatan yang lebih baik. Pada akhirnya, akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Oleh : Aditia – Kontributor KPPN Tual
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Penganugerahan Satker Terbaik dan Sosialisasi AFS KPPN Samarinda
Samarinda,perbendaharaan.go.id - Sebagai apresiasi atas kinerja satuan kerja dalam semester pertama tahun 2011 ini, Kepala KPPN Samarinda Widoyoko Sapto Putro memberikan Kartu Mitra Utama (KAMU) kepada tiga satuan kerja (Satker). Satker tersebut  adalah Pengadilan Tinggi Samarinda dan Pengadilan  Agama Samarinda yang merupakan satker terbaik untuk wilayah Samarinda. Sedangkan  satker Bandara Melak sebagai satker terbaik Kabupaten Kutai Barat. Penyerahan KAMU ini dilaksanakan pada Selasa (5/6 ) disela-sela acara sosialisasi Aplikasi Forecasting Satker (AFS) bertempat di Studio 3 RRI Samarinda.

Acara ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan sosialisasi AFS yang dilaksanakan di dua tempat sebelumnya yaitu di MAN Bontang untuk wilayah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur dan di MTs Negeri  Tenggarong untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk wilayah Kota Bontang, KAMU di serahkan kepada Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Agama Sangatta untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Sementara untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, satker Pengadilan Negeri Tenggarong berhak mendapatkan kartu istimewa dari KPPN Samarinda tersebut.

Kartu Mitra Utama (KAMU) diberikan kepada satker yang mempunyai kinerja terbaik  pada masing-masing wilayah pada periode  Semester I. Kinerja satker ini dinilai dari berbagai aspek diantaranya adalah ketepatan dan kecepatan dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan rekonsilisasi tingkat UAKPA serta tingkat realisasi APBN.   Dengan masa berlaku kartu selama 3 (tiga) bulan.

Satker yang mendapatkan KAMU  mempunyai hak untuk mendapatkan pelayan khusus dari KPPN berupa  bebas antrian, bebas memilih front office yang diinginkan termasuk front office di Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Icieh Kusumawardani sebagai perwakilan dari Pengadilan Tinggi Samarinda berkesempatan untuk menyampaikan kesan dan pesan sesaat setelah penyerahan KAMU. “ Kami sangat berterima kasih kepada KPPN yang telah memberikan apresiasi atas kinerja satker yang berada di wilayah kerjanya” katanya. “ Sebenarnya kami hanya menjalankan kewajiban sebagai satuan kerja “ lanjutnya lagi. Sementara itu ketika di wawancara setelah acara sosialisasi usai ia memberikan tips atas keberhasilan satkernya dalam mencapai prestasi ini. “Kerjanya dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan target waktu” ujarnya.

Jarak yang jauh serta medan yang berat tidak menyurutkan semangat satuan kerja untuk menorehkan prestasi. Bandara Melak contohnya. Jarak tempuh normal menuju ke Samarinda adalah delapan jam perjalanan. Untuk menyisasati hal tersebut, mereka memanfaatkan keberadaan pesawat perintis. “Kami memanfaatkan moda transportasi tercepat (pesawat red.) semaksimal mungkin untuk mempercepat urusan ke KPPN” kata Syamsudin Hamade perwakilan dari Bandara Melak. “Tentunya dengan apresiasi ini kami semakin meningkatkan kinerja kami terutama di hal-hal yang menyangkut KPPN” tambahnya.

Pemberian KAMU ini terinspirasi oleh KPPN Makassar I yang sebelumnya sudah meluncurkan layanan yang sama dengan nama yang berbeda. Tujuan utama adalah membangkitkan semangat satuan kerja untuk melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin dan apresiasi atas kinerja satuan kerja sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara KPPN dengan mitra kerja di wilayahnya.

Oleh: Kontributor KPPN Samarinda