Liputan bimbingan teknis AFS KPPN Jambi
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – Jadwal penerapan Perencanaan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN, ditunda pelaksanaannya menjadi mulai awal tahun 2012. Namun bagi KPPN Jambi, penundaan ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki segala kekurangan dan memberi solusi seluruh kendala yang ada. Untuk itu, KPPN Jambil kembali memberikan bimbingan kepada satuan kerja dalam hal tersebut. Bertempat di aula KPPN Jambi, diselenggarakan bimbingan teknis AFS Senin sampai dengan Kamis, 19 – 23 September 2011. Lebih dari dua ratus peserta yang merupakan petugas dari satuan kerja hadir dalam acara tersebut.

Mengawali setiap sesi kegiatannya, dilakukan evaluasi singkat atas permasalahan dan penyelesaiannya terkait proses pencairan dana oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Agus Walfaizin. Sebagai Duta SPAN, Agus Walfaizin juga menyinggung perencanaan kas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPAN. Dimulai dengan penyampaian kembali gambaran umum perencanaan kas, jenis, jadwal waktu penyampaian dan pokok-pokok pikiran perkiraan penarikan dana, bimbingan teknis kali ini difokuskan pada langkah-langkah penyusunan perkiraan dana yang harus dilakukan oleh satuan kerja.

Guna mempersiapkan penerapan perkiraan penarikan dana secara penuh tahun 2012, setiap satuan kerja wajib menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKAKL periode Oktober s.d. Desember 2011. Penyusunan jadwal ini tentunya harus melibatkan dan memerlukan koordinasi yang baik antara bagian perencanaan dan bagian pelaksanaan kegiatan, yang didukung oleh bagian keuangan satuan kerja. Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan akan mempermudah menyusun perkiraan penarikan dana di aplikasi AFS 2011. Demikian pula jika terdapat kondisi-kondisi yang menyebabkan jadwal kegiatan berubah, penyesuaian dan pemutakhirannya lebih mudah dilakukan. Untuk mempermudah satuan kerja dalam menyusun perkiraan penarikan dana, nara sumber membagikan kalender AFS, yang berisikan jadwal penyampaian masing-masing perkiraan dana ke KPPN Jambi periode Oktober s.d. Desember 2011. Interaksi nara sumber dan peserta melalui tanya jawab yang dilangsungkan selama pemberian materi dan praktik aplikasi AFS 2011 semakin menambah efektivitas pelaksanaan bimbingan teknis yang dimaksud.

Sebagai penutup, setiap peserta mengisi kuesioner penerapan perkiraan penarikan dana. Umpan balik berupa pemaparan kendala-kendala pelaksanaan AFS ditambah dengan saran dan masukan menjadi modal yang berharga bagi KPPN Jambi untuk diklasifikasikan dan diteruskan ke pihak yang berkepentingan untuk kemudian dilakukan perbaikan.

Oleh: Rokky Zaki Vijay – Kontributor KPPN Jambi, Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan sosialisasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara KPPN Selong
Selong, djpbn.kemenkeu.go.id - Salam Transformasi! Mengusung tema “membangun komunikasi, meraih komitmen, menggapai sukses”, KPPN Selong menggelar Gugus Kendali Mutu (GKM) dilanjutkan dengan sosialisasi dan internalisasi SPAN yang diselenggarakan di Hotel Jayakarta, kawasan wisata Senggigi, Mataram, 24-25 September lalu.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Selong, Ni Luh Kompiang Siti Suardani menekankan perlunya membangun komunikasi guna meningkatkan pemahaman dalam rangka pelaksanaan SPAN sebagai solusi pengelolaan keuangan Negara di masa mendatang.

SPAN merupakan pekerjaan besar kementerian keuangan. SPAN menuntut perubahan signifikan dalam proses bisnis dari yang semula serba manual dan boros kertas kearah penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, persiapan dalam pengenalan teknologi informasi mutlak diperlukan. Dengan rajin bersentuhan dengan teknologi informasi, meskipun sekedar bermain game hingga mengakses situs jejaring sosial dalam batasan tertentu, kita akan terbiasa dengan penggunaan teknologi. Hal ini dibutuhkan sebagai penunjang kesiapan untuk mengimplementasikan SPAN.

Ada tiga perubahan yang disyaratkan dalam SPAN yaitu perubahan mindset, perubahan sistem hingga perubahan budaya. Mindset atau pola pikir lama yang tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi perlu ditinggalkan diganti dengan pola pikir baru. Sistem kerja lama yang terbiasa menggunakan banyak kertas nantinya akan diubah menjadi tanpa kertas. Etos kerja juga perlu ditingkatkan guna mendukung perubahan budaya/ kultur.

“Siapa yang mampu mengadakan perubahan dan membaca peluang, maka berpotensi untuk maju,” pesan Kepala Seksi Pencairan Dana, Muhammad Nashirudin, selaku Duta Span Unit KPPN Selong.

Sebagai narasumber tamu dalam kegiatan sosialisasi dan internalisasi SPAN kali ini, hadir petugas Duta Span Unit (DSU) KPPN Mataram, Nyoman Enri S.

Selain sebagai perwujudan amanah yang tertuang dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Undang Undang Perbendaharaan Negara, SPAN memiliki arti penting sebagai sarana modernisasi pengelolaan keuangan negara dan peningkatan kinerja, sarana integrasi sistem informasi manajemen keuangan negara juga sebagai penyempurnaan proses bisnis.

“Business process dengan sistem informasi yang terpisah-pisah dan tidak terintegrasi menyebabkan keragaman sumber data yang berakibat LKPP disclaimer’” papar DSU KPPN Mataram, Nyoman Enri S.

Dalam paparannya, ada tiga hal yang menjadi pilar utama SPAN. Business Process Improvement (BPI) dengan penelahaan dan perbaikan proses bisnis pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran hingga pusintek Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai pelaku utama SPAN. Change Management and Communication (CMC) yang diwujudkan dengan serangkaian kegiatan persiapan organisasi dan sumber daya manusia mulai dari rekrutmen duta SPAN baik koordinator dan unit hingga kegiatan-kegiatan pelatihan SPAN. Terakhir, Information Technology Solution (IT solution) yang nantinya memfasilitasi dan mengotomasi implementasi treasury model.

Menutup acara, Kepala KPPN Selong berpesan kepada segenap jajarannya untuk terus belajar dan mempersiapkan diri untuk menyambut era baru pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Karena sebagai agent of change, tanpa kemauan untuk belajar dan kesiapan menghadapi perubahan, SPAN yang digadang-gadang menjadi solusi hanya akan menjadi spam belaka.

Oleh :Wahyu – kontributorKPPN Selong, Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Pembukaan Pendampingan Kanwil DJPBN dan Monev BLU Tahun 2011
Padang, djpbn.kemenkeu.go.id - Sampai dengan bulan September 2011 telah terdapat 122 satker yang telah ditetapkan menjadi satker BLU. Satker tersebut tersebar diwilayah kerja 21 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Jumlah satuan kerja tersebut masih akan bertambah mengingat terdapat  beberapa satker yang berpotensi untuk menerapkan pola PK BLU.

“Dengan keterbatasan sumber daya di kantor pusat dan mengingat tugas Kantor Wilayah DJPBN sesuai PMK No, 101/PMK.01/2008 adalah melaksanakan koordinasi, pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis, penelaahan, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan verifikasi dan pertanggungjawaban dibidang perbendaharaan maka merupakan langkah strategis untuk mendelegasikan sebagaian tugas dan wewenang Direktorat PK  BLU kepada kantor wilayah”, kata Direktur PK BLU, Hari Utama Ribowo pada acara pembukaan Pendampingan Kanwil DJPBN dan Monev Satker BLU 2011 di Padang 21 September 2011 kemarin. “Perlu sinergi yang baik antara kementerian teknis (satker BLU) dengan kementerian keuangan untuk mencapai keseimbangan antara implementasi praktek bisnis sehat ala korporasi dan akuntabilitas instansi pemerintah”, lanjutnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat membekali kanwil DJPBN dalam melakukan komunikasi sebagai pembina dengan satker BLU disamping itu juga evaluasi terhadap kendala yang masih dihadapi satker BLU (22/9). Acara pembukaan dilaksanakan dengan didahulu kata sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah DJPBN Prov. Sumbar yang disampaikan oleh Kepala Bagian Umum, Suharyanto. Dalam sambutannya Suharyanto menyampaikan bahwa kegiatan Ini diikuti oleh 30 orang peserta, dengan rincian 6 orang dari satker BLU (RSUP M. Jamil, Unand, RS Stroke Bukittinggi), 4 orang dari KPPN Terkait (KPPN Padang, KPPN Bukittinggi) dan 20 orang dari kantor wilayah.

Adapun materi-materi yang disampaikan oleh Narasumber yang berasal dari Dit. PK BLU (Catur Ariyanto Widodo, Rita Susilowati, Catur Ariyanto Widodo, Irvan Suryawardana)  antara lain PMK 92, RBA, Perdirjen 55, Langkah2 Penyusunan Rekening dan Tarif,  LK BLU dan Focus Group Discussion.

Oleh : Esanov Putra – kontributor Kanwil DJPBN Prov. Sumbar, Editor : Bambang Kismanto

Liputan kunjungan kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi lampung
Bandar Lampung, perbendharaan.go.id - Penyerapan anggaran menjadi isu yang sangat penting bagi Ditjen Perbendaharaan. Tingkat penyerapan anggaran sangat berpengaruh pada tingkat perekonomian nasional. Oleh karenanya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Lampung, Abdul Gofar, menyempatkan diri monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara langsung ke satuan kerja dalam wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, pada tanggal 15 s.d. 17 September 2011. Didampingi oleh Kepala Bagian Umum Usman Rumalutur, Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Piter Sitohang, dan Kepala Seksi PA C Immada, Abdul Gofar mengunjungi satuan kerja di tiga kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.

Saat mengunjungi Kota Metro, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung beserta tim diterima langsung oleh Walikota Metro, Lukman Hakim, beserta para kepala dinas di lingkungan pemda Kota Metro. Di Kabupaten Lampung Utara, diterima oleh Asisten III Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, beserta para kepala dinas di lingkungan pemda Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan pada kunjungan ke Kabupaten Lampung Tengah, orang nomor satu di Kabupaten Lampung Tengah, Ahmad Pairin menyambut kedatangan orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan Propinsi Lampung tersebut.

Dalam ketiga kunjungannya, ada empat hal pokok yang disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung kepada para Bupati/Walikota berkenaan, yaitu permintaan bantuan kepada bupati dan walikota untuk memantau percepatan penyerapan dana Tugas Pembantuan, permintaan percepatan penyerapan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan permintaan percepatan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan. Selain itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan juga mengingatkan percepatan pencairan dana BOS di masing-masing kabupaten dan kota. Hal ini dikarenakan masih terdapat satuan kerja penerima DIPA Tugas Pembantuan (DIPA TP) yang realisasi penyerapan anggarannya sampai dengan tanggal 5 September 2011 masih di bawah rata-rata nasional (belanja barang 38%, belanja modal 28%, dan belanja sosial 41%). Di Kota Metro, 4 DIPA satuan kerja, di Kabupaten Lampung Utara 3 DIPA dan di Kabupaten Lampung Tengah 3 DIPA yang penyerapan anggarannya masih di bawah rata-rata nasional. Selain itu, pencairan dana BOS untuk tahun 2011 di Kabupaten Lampung tengah dan Kabupaten Lampung Utara baru dicairkan sampai dengan triwulan II. Sedangkan pencairan dana BOS untuk tahun 2011 di Kota Metro sudah sampai pada triwulan III.

Menanggapi penyampaian Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, para bupati dan walikota meminta kepada para kepala dinas yang juga hadir dalam pertemuan untuk mempercepat penyerapan dana DIPA. Mereka juga menekankan agar satker penerima DIPA TP yang masih di bawah rata-rata nasional segera melakukan pencairan dana agar prosentase penyerapan dananya tidak lagi di bawah rata-rata nasional. Kepada satker penerima DIPA TP yang penyerapan anggarannya sudah di atas rata-rata nasional agar meningkatkan lagi proses penyerapan anggarannya.

Dari kunjungan ke Kota Metro, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Lampung Tengah tersebut, ada beberapa kendala yang disampaikan para bupati dan walikota kepada Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, antara lain tidak adanya data DIPA di pemda yang disebabkan tidak adanya tembusan DIPA kepada mereka. Kendala kedua yaitu belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan DAK untuk pendidikan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Selain itu, di Kabupaten Lampung Utara terdapat satu satker dengan dua DIPA TP dari Kementerian Pertanian yang realisasinya masih 0. Hal ini dikarenakan satu DIPA TP satker tersebut semua dananya diblokir yang sampai saat ini belum ada pembukaan blokirnya dan satu DIPA TP ditunda pencairannya.

Dengan adanya kunjungan tersebut, diharapkan proses percepatan penyerapan dana APBN di wilayah Provinsi Lampung meningkat. Melalui silaturahmi ini juga diharapkan ada kerja sama dengan pemda kabupaten/kota sehingga ada peningkatan pencairan DAK untuk pendidikan serta percepatan pencairan dana BOS.

Oleh : Puji Astutik – kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prop. Lampung, Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan bimbingan teknis pengisian kodifikasi dokumen sumber (SSBP, SSPB dan SPM) dan Analisa Laporan Keuangan Tingkat Satker
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – Kualitas LKPP adalah segala-galanya bagi pemerintah saat ini. Obsesi opini wajar tanpa pengecualian atau yang sering dikenal dengan WTP dicanangkan dapat diraih pada tahun 2012 mendatang. KPPN Jambi merespon obsesi tersebut dengan membimbing satuan kerja dalam menyusun LKKL. Kegiatan dengan tajuk bimbingan teknis (bimtek) Pengisian Kodifikasi Dokumen Sumber (SSBP, SSPB dan SPM) dan Analisisa Laporan Keuangan Tingkat Satker tersebut digelar di Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, kurang lebih 100 kilo meter dari Kota Jambi, Sabtu (17/9).

Kegiatan tersebut terselenggara atas kerja sama antara KPPN Jambi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari. Meski bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, peserta yang diundang tidak hanya dari kementerian agama saja. Ada 45 satuan kerja yang diwakili oleh bendahara pengeluaran dan petugas rekon hadir dalam acara tersebut.

Melalui sambutannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Batanghari, Drs.M.Samin,M.Pd menyampaikan rasa bangga dan senangnya atas kepercayaan yang diberikan oleh KPPN Jambi untuk turut menyukseskan acara bimtek di Batanghari, terlebih acara tersebut dirasa bermanfaat untuk sama sama berjuang menuju laporan keuangan yang WTP.

Armizali, Kasubag Umum yang mewakili Kepala KPPN Jambi mengatakan bahwa KPPN Jambi yang selama ini selalu dikunjungi oleh satker-satker dalam wilayah kab. Batanghari maka pada hari ini  sengaja datang melihat dan merasakan perjuangan satker-satker di Kab. Batanghari.

“Kami rela menempuh perjalanan selama 3 jam ke lokasi untuk bertemu Bapak Ibu sekalian di Batanghari,” kata Armizal dalam sambutannya. “Ini adalah wujud kepedulian KPPN Jambi kepada satker yang lokasinya jauh. Kami tidak ingin Bapak Ibu sekalian sering bolak-balik Batanghari-Jambi karena SPM salah atau rekon-nya tidak sama. Bimtek ini adalah kepedulian kami agar SPM-nya benar dan rekonnya lancar sehingga Bapak Ibu tidak capek bolak balik Jambi-Batanghari” lanjutnya.

Di samping itu, bimtek ini  juga dirasa  sangat penting untuk meningkatkan kualitas LKPP KPPN Jambi. Untuk mencapai laporan keuangan yang baik, kita harus menyadari peran penting  dokumen sumber baik SSBP,SSPB maupun SPM. Melalui bimtek ini pengelola keuangan satker diharapkan lebih teliti lagi dalam pengisian kodefikasi dokumen sumber.  Pembebanan dari mulai Bagian anggaran, eselon 1, program , kegiatan, output sampai dengan akun yang digunakan harus benar dan tepat. Deteksi dini itu sebaiknya sudah dimulai pada satker masing-masing, supaya kualitas laporan keuangan satker dan LKPP KPPN terjaga keakuratannya. Alat deteksi itu dilakukan melalui analisa laporan keuangan. Dampak dari pengisian dokumen sumber yang salah akan terbaca pada laporan keuangannya, baik pada neraca maupun laporan realisasi anggaran belanja dan pendapatan. Kita semua harus lebih teliti menganalisanya untuk menjaga kualitas LKK/L dan LKPP.

Serentak Bak Regam yang artinya, Maju secara bersama, bersatu dan seirama. Lambang dam adat serta watak orang Batanghari yang seiya sekata mencapai tujuan.

Kasi Vera, Nugroho,  berharap agar gerak langkah satker-satker Batanghari  tetap seirama dan bersinergi  dengan KPPN Jambi  dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas . Dengan niat baik kita melangkah bersama untuk maju mencapai tujuan .

Kontributor  : Noegroho - KPPN Jambi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Acara Halal-Bihalal dan Rakor Tingkat Wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, perbendaharaan.go.id. Masih dalam suasana Idul Fitri 1432 H, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan dua rangkaian acara sekaligus pada hari Senin 12 September 2011, yaitu acara Halal Bihalal dalam rangka menyambut Idul Fitri 1432 H, dan Rapat Koordinasi Tingkat Wilayah.  Penyelenggaraan kedua acara tersebut bertempat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari.

Halal Bihalal

Pelaksanaan acara Halal Bihalal bertempat di aula, dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, pegawai KPPN Kendari, serta para ibu Dharma Wanita. Acara dihadiri pula oleh para kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, yaitu KPPN Kendari, KPPN Raha, KPPN Kolaka, dan KPPN Bau-Bau yang didampingi oleh kepala seksi atau staf yang akan mengikuti acara rakorwil.

Acara dimulai pada pukul 09.00 WITA, diawali dengan pembacaan Kalam Ilahi oleh pegawai kanwil, Agus Iman Santoso, serta saritilawah oleh Affandi Patangai.  Kepala kanwil Alfiah dalam sambutannya menyampaikan selamat Idul Fitri 1432 H kepada seluruh pegawai lingkup kanwil Sultra. Kepala kanwil juga mengharapkan agar seluruh pegawai dapat mengambil hikmah dari rangkaian ibadah yang telah dilaksanakan pada bulan Ramadhan serta Idul Fitri 1432 H, dan menjadikannya sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan amal ibadah, serta memperbaiki perilaku agar kondisi yang sudah ‘kembalifitrah’  dapat selalu terjaga.

Acara pokok Halal Bihalal diisi ceramah agama oleh Ust. Ulhaq, S.Q. Dalam  ceramahnya, Ust. Ulhaq menyampaikan esensi makna dari minal ‘aidzin wal faizin, yaitu kembali kepada kondisi yang fitrah, yang untuk mencapainya setidaknya memerlukan dua syarat, yaitu meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah (hablum minallah) dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia (hablum minannas).  Berkenaan dengan hablum minallah, rangkaian ibadah yang dilaksanakan selama bulan Ramadhan diharapkan dapat menghapus seluruh catatan dosa, sehingga dapat memperoleh rahmat dan  maghfirah serta dijauhkan dari api neraka.  Namun hal tersebut harus diikuti oleh perbaikan hubungan dengan sesama manusia (hablum minannas), dengan cara saling memaafkan atas segala kesalahan yang telah diperbuat serta selalu menjaga tali silaturahmi.  

Rapat Koordinasi Tingkat Wilayah (Rakorwil)

Rakorwil dilaksanakan di Ruang Rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra pada pukul 10.30 WITA dan diikuti oleh 34 peserta yang berasal dari Kanwil dan perwakilan seluruh KPPN lingkup Kanwil Sultra. Tema rakorwil kali ini adalah “Melalui Rapat Koordinasi Wilayah Mari Kita Bangun Komitmen dan Persepsi yang Sama antara Kanwil dan KPPN Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBN yang dilandasi dengan Nilai-nilai Kementerian Keuangan”.

Dalam arahannya Kepala kanwil Alfiah menyampaikan harapan agar rakorwil yang dilaksanakan dapat menjadi ajang untuk menyamakan persepsi antara kanwil dan seluruh KPPN atas kondisi terkini yang terjadi, serta untuk saling berbagi (sharing) terhadap penyelesaian permasalahan maupun inovasi-inovasi yang telah dilakukan. Hal tersebut pula yang melandasi alasan pemilihan metode rakorwil kali ini, yaitu berupa diskusi terbuka yang diikuti oleh seluruh peserta, tanpa dibentuk komisi-komisi sebagaimana biasanya.

Dalam pemaparannya, kepala kanwil menyampaikan hasil rapat kerja nasional Kementerian Keuangan yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2011, yaitu mengenai Nilai-Nilai Kementerian Keuangan (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan), capaian  IKU Kemenkeu wide, serta rencana tindak terhadap temuan BPK atas LKPP 2010. Kepala Kanwil memberikan penekanan terhadap rencana tindak tersebut, khususnya yang terkait langsung dengan Ditjen Perbendaharaan, yaitu mengenai transaksi reversal perpajakan dan permasalahan Uang Muka BUN.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula hasil Rapimtas Ditjen Perbendaharaan tanggal 22 Agustus 2011, yaitu mengenai permasalahan potensi penerimaan pajak dari daerah yang berasal dari dana APBD, permasalahan dalam rangka percepatan penyaluran BOS-BOK, serta Capaian IKU Kemenkeu two Ditjen Perbendaharaan.

Rangkaian acara Rakorwil selanjutnya adalah pemaparan dari seluruh bidang/ Bagian Umum, serta dari masing-masing KPPN, yang berisi profil singkat, capaian kinerja, dan permasalahan yang terjadi. Pemaparan dibawakan oleh para kepala bidang, Kepala Bagian Umum, serta para Kepala KPPN, dan diberikan waktu selama 15 menit. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembahasan permasalahan dari masing-masing KPPN. Permasalahan dikelompokkan dengan berdasarkan kesesuaian tupoksi masing-masing bidang/ Bagian Umum .

Kepala Bagian Umum Patata memimpin diskusi sesi pertama yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan tupoksi Bagian Umum. Selanjutnya Kabid PA Imam Subagyo memimpin diskusi  untuk permasalahan yang terkait dengan Bidang PA, antara lain mengenai pelaksanaan Monev dan Capaian IKU Penyerapan Anggaran serta pentingnya menyamakan persepsi atas pengajuan revisi anggaran oleh satker dan pengesahannya oleh kanwil.

Sesi selanjutnya, diskusi permasalahan yang terkait Bidang PP, dipimpin oleh Kabid PP Guruh Utomo. Dalam sesi Bidang PP banyak diungkap permasalahan terkait dengan mekanisme pelaksanaan pembayaran APBN (PER-66/PB/2005 dan PER-11/PB/2011), pengelolaan RPK BUN, masalah retur SP2D, serta hubungan antara KPPN dan pihak perbankan. 

Adapun diskusi permasalahan terkait Bidang Aklap dipimpin oleh Plh. Kabid Aklap Patata, banyak membahas permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan.

Pada intinya, diskusi bertujuan untuk saling sharing permasalahan yang terjadi di masing-masing KPPN, serta berusaha membentuk persamaan persepsi dalam mencari solusi bersama terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Acara diskusi berlangsung hangat, bahkan terkadang sedikit ‘panas’ ketika para peserta mempertahankan pendapatnya masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan molornya waktu pelaksanaan rakor, yang semula dijadwalkan berakhir pada pukul 20.30 WITA, namun ternyata baru berakhir pada pukul 22.30 WITA.  

Pada penutupan Rakorwil, Kepala Kanwil mengharapkan persamaan persepsi dan dapat diimplementasikan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjaaban APBN. Kepala Kanwil juga menggarisbawahi beberapa hal yang perlu mendapat perhatian seluruh peserta, baik kanwil maupun masing-masing KPPN, antara lain tim Monev Kanwil dan KPPN agar mengingatkan dan berkoordinasi dengan satker-satker yang penyerapan anggarannya masih rendah,  pentingnya penyampaian LKPP tepat waktu, serta penyelesaian masalah retur. Diingatkan pula agar seluruh KPPN  meningkatkan kewaspadaan atas upaya pembobolan rekening Kas Negara, misalnya melalui pembayaran DAMU ataupun transaksi reversal.

Meskipun Rakorwil baru berakhir pada pukul 22.30 WITA, namun demikian seluruh  peserta mengikutinya dengan penuh semangat dan tetap dalam suasana kekeluargaan.

Andi Permadi  dan Adnan Agung Nugraha  (Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sultra)

Liputan Halal Bihalal Dirjen Perbendaharaan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali
Denpansar, djpbn.kemenkeu.go.id - Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto beserta Ibu, menggelar halal bihalal dan ramah tamah bersama segenap pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali pada lebaran hari kedua (31/8). Gelaran halal bihalal tersebut merupakan kejutan tak terduga bagi Keluarga besar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Acara yang di kemas secara sederhana selain dihadiri oleh para pegawai, beberapa pensiunan turut serta dengan penuh keakraban.

Acara dimulai pada pukul 10.30 WITA di ruang pertemuan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Pada kesempatan tersebut, Agus Suprijanto menyampaikan sambutan terkait dengan pengalamannya memulai karier di KPPN Singaraja, dimana waktu itu masih bernama Kantor Bendahara Negara (KBN) Singaraja. Oleh karena itu, acara halal bihalal ini sekaligus menjadi ajang reuni dengan segenap teman-teman di Bali.

Dalam sambutannya Agus juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada perubahan seluruh KPPN menjadi KPPN Percontohan. Disamping itu, informasi lain yang sedang hangat dibicarakan tak lain program pensiun dini. Program ini diperuntukan bagi pegawai pelaksana yang mempunyai usia diatas 50 tahun. Program ini juga merupakan suatu program bersifat sukarela yang dilakukan guna mengurangi kelebihan pegawai di Ditjen perbendaharaan.

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Perbendaharaan melakukan peninjauan ruang layanan Kanwil, ruang layanan KPPN Denpasar dan gudang penyimpanan arsip KPPN Denpasar. Terjadi dialog yang hangat pada saat Dirjen Perbendaharaan menanyakan prosedur pengarsipan yang sudah dilaksanakan dan memberikan arahan untuk perbaikan.

Tim Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali

Liputan bimbingan teknis AFS KPPN Serang
Serang, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Serang terus mengupayakan peningkatan kemampuan satuan kerja dalam mengelola APBN. Tanggal 10 dan 11 Agustus 2011 lalu KPPN Serang menyelenggarakan bimbingan teknis Aplikasi Forecasting Satker (AFS) serta menyosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.192/PMK.05/2009 dan PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN dan sekaligus menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7139/PB/2011 tanggal 26 Juli 2011.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Serang, Suhardi B, menyampaikan pentingnya perencanaan kas dan perkiraan penarikan dana harian ke KPPN sesuai dengan tahapannya. Mulai bulan Agustus  (tahap I) sampai dengan bulan Desember 2011(tahap V). Apabila satker tidak menyampaikan perkiraan penarikan dana harian, mingguan maupun bulanan mulai tahap II (September 2011) sampai dengan tahap V (Desember 2011) maka SPM yang diajukan ke KPPN  tidak dapat diproses  menjadi SP2D kecuali SPM Gaji.

Sesi  selanjutnya adalah penyampaian materi  khususnya pelaksanaan PMK.192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas dan PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN oleh Agus Supriyanto Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Serang.

Dalam kesempatan ini disampaikan juga materi SPAN yang akan diimplementasikan dalam beberapa tahun ke depan oleh Sdr. Suritno yang telah mengikuti   Bimtek SPAN sebagai Duta SPAN dari KPPN Serang. Materi ini hanya   pengenalan saja untuk diketahui oleh operator satker.

Oleh : Yuharulia – kontributor KPPN Serang
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan