Liputan Bimtek AFS dan LPJ Bendahara Pengeluaran di KPPN Surabaya I
Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id - Menjadi “Guru” yang baik bagi mitra kerja sudah menjadi kewajiban bagi KPPN Surabaya I dalam memberikan pembelajaran kepada semua stakeholder. Hal tersebut diwujudkan kembali saat KPPN Surabaya I menghelat acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Forecasting Satker (AFS) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran mitra kerja KPPN Surabaya I, pada hari Kamis, (18/8), di Aula Lantai I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

Bimtek dilaksanakan selama dua hari, yaitu tanggal 18 s.d 19 Agustus 2011 yang diikuti oleh operator AFS dan Bendahara Pengeluaran. Narasumber bimbingan teknis Aplikasi Forecasting Satker digawangi oleh Seksi Pencairan Dana sedangkan Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran digawangi oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Bimtek tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala KPPN Surabaya I, Mas Heru Prabowo. Dalam sambutannya Kepala KPPN Surabaya I kembali menegaskan kesiapan jajaran KPPN Surabaya I  dalam menghadapi perubahan-perubahan menuju ke arah yang lebih baik dalam hal pengelolaan Keuangan Negara sehingga tercipta Pengelolaan Keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Salah satu partisipasi nyata kontribusi satuan kerja dalam mewujudkan pengelolaan Keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel adalah dengan merealisasikan penyusunan perkiraan penarikan dana dan LPJ Bendahara Pengeluaran yang valid dan tepat waktu.

Tujuan utama pelaksanaan bimbingan teknis ini adalah untuk mengejar target sebagaimana yang tercantum dalam surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7139/PB/2011 tanggal 26 Juli 2011 hal penggunaan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) dan Jadwal Implementasi ketentuan Pasal 8 PMK 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas serta Pasal 17 Per-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker. Untuk melengkapi satuan kerja dalam melaksanakan ketentuan tersebut maka KPPN Surabaya I secara pro aktif meningkatkan kemampuan mitra kerjanya di bidang penyusunan perkiraan penarikan dana dan LPJ Bendahara Pengeluaran.

Selama acara berlangsung, para peserta terlihat sangat antusias dalam mengikuti materi yang disampaikan hingga akhir acara pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari satker perihal tata cara penyusunan perkiraan penarikan dana satker maupun penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran. Para narasumber melakukan pendekatan secara personal kepada peserta Bimtek, dengan cara melakukan pendampingan secara langsung, khususnya kepada para peserta yang secara kemampuan dianggap kurang mumpuni jika dibandingkan dengan  peserta lainnya. Hal ini dianggap lebih efektif dan tepat sasaran karena para peserta dapat secara langsung melakukan praktik penyusunan perkiraan penarikan dana dan penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran.

Pada akhir acara, semua mitra kerja KPPN Surabaya I secara bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan tercapainya target yang disepakati bersama yaitu bahwa terhitung mulai bulan September 2011, satker harus memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan perkiraan penarikan dana dan LPJ Bendahara Pengeluaran yang valid dan tepat waktu.



Oleh: Tim Sosialisasi AFS dan LPJ Bendahara Pengeluaran KPPN Surabaya I

Liputan rakor duta SPAN Unit wilayah Sulsebar
Makassar, djpbn.kemenkeu.go.id – “Kita semua berkumpul di sini untuk merumuskan gagasan dan arah, menyamakan persepsi serta membangun sinergi.  Kita bertekad menyukseskan implementasi SPAN di wilayah Sulselbar,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Pardiharto,  dalam sambutannya saat membuka rapat koordinasi Duta SPAN Unit (DSU) wilayah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar).

Dua belas orang DSU wilayah Sulselbar mengikuti acara rakor  SPAN di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulselbar, Makassar 19 Agustus 2011.

Dalam arahannya kakanwil menjelaskan perlunya trik-trik jitu untuk memperkenalkan pentingnya wawasan IT kepada pegawai. Orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan di Sulselbar tersebut mencontohkan bentuk perkembangan IT yang saat ini berkembang dengan pesat seperti pesan tiket via internet, e-banking, browsing internet dan lain-lain.

“Kalau perlu undang bagian marketing dari BO I masing-masing untuk menjelaskan bagaimana kemajuan IT di perbankan, agar pegawai tidak gagap teknologi sehingga ke depannya sudah siap dengan perkembangan tekhnologi SPAN,” pesan Pardiharto kepada peserta rakor.

Pardiharto juga berpesan agar para duta SPAN Unit menyosialisasikan istilah-istilah dalam implementasi SPAN kepada masyarakat.

 “Istilah-istilah dalam SPAN merupakan istilah yang tidak mudah dipahami oleh semua orang, oleh karena itu kita harus dapat membuat buku pintar atau kamus yang bisa membahasakan ‘bahasa langitan’ menjadi ‘bahasa bumi’. Buat Kamus yang berisi penjelasan istilah asing ke bahasa Indonesia disertai dengan pengertian-pengertiannya,” tambah beliau.

“Kepada DSU minta tolong menyusun juga jenis perubahan business process terkait dengan implementasi SPAN di masing-masing seksi di KPPN maupun kanwil sebagai jembatan pemahaman yang nantinya akan dipaparkan pada rakor pejabat eselon III Sulselbar,” lanjutnya lagi.

Rakor DSU dipimpin oleh Librianto Kurniadi selaku DSU Kanwil. Rakor tersebut berhasil membentuk tim penyusun kamus pintar SPAN, tim penyusun kuisioner pemahaman IT pegawai, tim lintas informasi dan komunikasi Duta SPAN Unit Sulselbar (LinK DSU Sulselbar)  serta membentuk matriks jenis perubahan business process terkait implementasi SPAN. Untuk kamus pintar SPAN dan kuisioner ditargetkan selesai dan disebar di Sulselbar pada pertengahan September 2011.

Oleh: Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare

Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Maluku ke KPPN Tual
Tual, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, I.B.G. Kartika Manuaba, didampingi oleh Kabag Umum, Martanto, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Maluku Tenggara dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual. Kedatangan Kepala Kanwil ke KPPN Tual dalam rangka Sosialisasi Hasil Rapat Kerja Kementerian Keuangan yang dilaksanakan beberapa minggu yang lalu . Rombongan berada di Tual selama 3 hari dari tanggal 11 s.d. 13 Agustus 2011.

Kedatangan Kepala Kanwil ke KPPN Tual dalam rangka Sosialisasi Hasil Rapat Kerja Kementerian Keuangan yang dilaksanakan beberapa minggu yang lalu . Rombongan berada di Tual selama 3 hari dari tanggal 11 s.d. 13 Agustus 2011.

Jum’at pagi (12/8), Rombongan diterima oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara Yunus Serang, yang didampingi oleh Kepala Bagian Keuangan dan Aset Daerah. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang penyaluran dana Tugas Perbantuan yang dikelola oleh Pemda Maluku Tenggara serta penyerapannya. Pada kesempatan tersebut juga dibahas tentang Laporan Keuangan Daerah Maluku Tenggara yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana Pemda Malra berhasil mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Hal ini disebabkan karena adanya dana bergulir dari masyarakat yang tidak berjalan serta pencatatan asset daerah yang belum sempurna. Untuk itu Kepala Kanwil menyarankan agar Pemda Malra berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam hal ini Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mengenai masalah dana bergulir, serta berkonsultasi dengan KPPN Tual jika ada masalah mengenai dana-dana Tugas Perbantuan, Dekonsentrasi, dan Urusan Bersama.

Selepas kunjungan ke Pemda, I.B.G. Kartika Manuaba bertolak ke KPPN Tual untuk meninjau kondisi dan ruang kerja yang ada disana.  Dia juga sempat berbincang-bincang dengan beberapa pegawai dalam suasana yang akrab dan santai. Sore harinya, acara dilanjutkan dengan kegiatan pertemuan dengan seluruh pegawai KPPN Tual di ruang serba guna KPPN. Dalam acara tersebut, Kepala Kanwil kembali mengingatkan kepada para pegawai KPPN Tual bahwa target LKPP tahun 2011 adalah WTP, oleh karena itu KPPN Tual sebagai salah satu ujung tombak DJPB dalam penyusunan LKPP tingkat daerah diminta agar memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan LKPP Tahun 2010 mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan memperbaikinya. Salah satu faktor yang ditekankan oleh Kakanwil dan menjadi salah satu faktor utama penyebab LKPP Tahun 2010 mendapat opini WDP adalah masalah MPN (Modul Penerimaan Negara).

Selain itu, Kepala Kanwil juga menyampaikan penjelasan tentang nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai Kementerian Keuangan, yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Kelima nilai tersebut harus dimiliki oleh seluruh pegawai, khususnya pegawai KPPN Tual. Dalam pemaparannya, beliau juga berpesan agar dalam melayani mitra kerja jajaran Ditjen Perbendaharaan harus ramah dan murah senyum karena tanpa mereka kita tidak ada apa-apanya.

Oleh: Kontributor KPPN Tual

Liputan Pelatihan Service Excellent Petugas Front Office dan Satpam Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Banda Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id - “Satu Tim, Satu Tujuan, Pelayanan Prima” itulah tema yang diangkat dalam kegiatan Pelatihan Service Excellent Petugas Front Office dan Satpam Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Sabtu (30/7) di Ruang Rapat Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Kegiatan diikuti oleh 25 peserta dari petugas Front Office dan Satpam Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.

Hal ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dalam sektor pelayanan publik oleh KPPN di wilayah Provinsi Aceh. Meskipun kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari libur, yang bertepatan dengan tradisi “meugang” yaitu salah satu tradisi dalam menyambut Bulan Suci Ramadhan 1432 H di Aceh, namun tidak menyurutkan semangat para pegawai untuk mewujudkan pelayanan prima yang dijanjikan saat reformasi birokrasi pertama kali digulirkan. Kegiatan ini, berawal dari gagasan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh untuk segera melaksanakan pelatihan petugas Front Office dan Satpam, maka terlaksanalah kegiatan tersebut  bekerja sama dengan Bank Mandiri Cabang Banda Aceh. Bertindak sebagai nara sumber adalah Hilwasi selaku Service Quality Officer PT. Bank Mandiri Cabang Banda Aceh.

Acara dibuka oleh Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Isrin yang mewakili Kakanwil yang berhalangan hadir karena sedang mengikuti Rapat Kerja  Kementerian Keuangan Tahun 2011 di Jakarta. Dalam sambutannya Bapak Isrin berpesan bahwa untuk mendapatkan kepuasan Stakeholders pelayanan tidak hanya berhenti pada level expected melainkan juga harus ditingkatkan sampai pada level unanticipated.

Sebelum menyampaikan materi secara keseluruhan, Hilwasih sedikit sharing mengenai pengalaman Bank Mandiri yang senantiasa selalu ingin meningkatkan pelayanan kepada customers hingga pada akhirnya Bank Mandiri dinobatkan sebagai bank dengan pelayanan terbaik selama empat tahun berturut-turut.

Dia juga menjelaskan bahwa untuk mencapai Costumer Satisfaction itu diperlukan 4P (product, people, process, and place). Product, artinya output yang kita hasilkan harus berkualitas. People, artinya memberikan pelayanan kepada Stakeholders harus ramah, professional,  selalu menerapkan 3 S (senyum, sapa, salam), helpful, dan memiliki product knowledge. Process, artinya dalam memberikan pelayanan kepada Stakeholder harus cepat, akurat, dan simple. Dan yang terakhir adalah Place, artnya tempat atau kantor harus bersih, nyaman, rapih, antrian tidak panjang, dan terdapat petunjuk pelayanan. Dalam materi pelayanan Costumer Service/Front

Office peserta diajarkan  mulai dari bagaimana cara menyambut Stakeholders dengan baik sampai dengan cara memberikan pelayanan hingga urusan Stakeholders selesai. Disamping itu beliau juga berbagi pengalaman bagaimana pelayanan Bank Mandiri terhadap Customer.

Pada materi berikutnya, yaitu Satpam, Hilwasi menyampaikan bahwa tugas seorang Satpam tidak hanya sebagai penjaga keamanan di kantor, melainkan merupakan navigator Satakeholders yang datang ke kantor. Disini diajarkan bahwa Satpam  harus dapat membuat Stakeholders merasa nyaman. Selain itu di sela-sela penyampaian materi peserta juga diajak bermain game-game yang mempunyai makna bahwa sesama peserta harus kompak dan saling bekerja sama, sehingga peserta tidak mengantuk dan suasana ruanga belajar menjadi ceria.

Pada kegiatan pelatihan service excellent tersebut juga diberikan sertifikat kepada masing-masing peserta. Dalam sambutan penutupannya Isrin berharap agar sepulangnya dari acara tersebut, masing-masing peserta mempunyai komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada Stakeholders di kantornya masing-masing, dan dapat berbagi ilmu yang mereka dapatkan kepada rekan-rekannya di kantor nanti. Dalam acara penutupantersebut juga diberikan hadiah kepada dua orang peserta terfavorit, terpilih yaitu  Riswandi, petugas Front

Office KPPN Meulaboh, dan Mayhiddin pegawai Front Office Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Terakhir dalam pelatihan service excellent tersebut, diberikan plakat dan sertifikat secara simbolis kepada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh sebagai wujudu capan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh atas kontribusinya dalam memberikan sharing service excellent kepada para peserta.

Oleh : Sachrul Damhudi (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)

Liputan Bimbingan Teknis Pembukuan dan Penyusunan  LPJ  Bendahara Pengeluaran KPPN Jambi.
Jambi, perbendaharaan.go.id - Bulan puasa tidak membatasi aktifitas  KPPN Jambi untuk terus berkarya dan berkreasi. Di tengah kesibukan menyelenggarakan rekonsiliasi dengan satker, KPPN Jambi kembali menyelenggarakan bimbingan teknis pembukuan dan penyusunan LPJ Bendahara. Bimtek tersebut diselenggarakan di aula KPPN Jambi, 4 Agustus 2011 dan diikuti oleh seratus bendahara satker. Acara ini digelar untuk memperbaiki kinerja penyusunan LPJ Bendahara oleh satker-satker dalam wilayah pembayaran KPPN Jambi dan mengingatkan kembali peran penting dari bendahara pengeluaran dalam pengelolaan keuangan Negara.

 “Sebagaimana diketahui bahwa kontrak kinerja yang ditandatangani oleh para menteri / pimpinan lembaga Kabinet Indonesia Bersatu II dengan Presiden, salah satunya adalah pencapaian  target LKPP dan LKKL yang mendapat penilaian WTP untuk TA.2011,” kata Kepala KPPN Jambi, Arif Rahman Hakim dalam sambutannya.

“Target tersebut  harus disambut dengan kerja keras dan upaya yang sungguh-sungguh oleh KPPN dan para pengelola keuangan satuan kerja di daera,” lanjutnya.  

KPPN Jambi secara khusus sangat memperhatikan peningkatan kualitas  para pengelola keuangan satker dari mulai KPA/PPK, bendahara pengeluaran sampai petugas rekon.  Kepala KPPN Jambi  menyampaikan bahwa para pengelola keuangan adalah pihak yang paling berkompeten  untuk menghasilkan laporan keuangan  yang akuntable dan akurat.  

“Bimtek pada hari ini adalah perhatian khusus KPPN Jambi kepada bendahara pengeluaran sebagai salah satu aktor  penting  dari pengelola keuangan . Untuk mencapai laporan keuangan yang WTP, bendahara pengeluaran harus lebih professional, mandiri, dan teliti dalam  melakukan pembayaran kepada pihak yang berkepentingan,” kata beliau lagi.

“Rambu-rambu DIPA dan POK jangan dilanggar. Setiap  pengeluaran Negara harus didukung bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila ada kegiatan atau pengeluaran  yang tidak sesuai peruntukannya  jangan dibayar. Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas uang persediaan yang dikelolanya.  Itu sebabnya setiap rupiah  pengeluaran negara yang sah harus dibukukan dan dibuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke KPPN selaku BUN,” paparnya.

“Kalau Bendaharanya professional dan mandiri,  temuan berulang BPK terkait realisasi belanja yang tidak sesuai peruntukkannya dan tidak didukung bukti pengeluaran yang sah, tidak akan terjadi lagi. Dengan sendirinya apabila bendaharanya berkualiatas maka laporan keuangannya akan akuntable,” terangnya lagi.

Di samping menyelenggarakan bimtek, KPPN Jambi juga meluncurkan Buku Saku Pembukuan dan Penyusunan LPJ Bendahara. Buku tersebut berisi gambaran umum bendahara pengeluaran, teknik pembukuan , penyusunan LPJ serta tips-tips penting pembukuan dan pembuatan LPJ. Penerbitan Buku Saku ini adalah langkah kongkret dari KPPN Jambi untuk turut meningkatkan kualitas bendahara pengeluaran.

Untuk mengukur kemampuan para peserta dalam pembukuan dan penyusunan LPJ dilakukan  test di akhir acara. Delapan  bendahara pengeluaran yang lulus dengan nilai terbaik diberikan sertifikat penghargaan. Adapun ke-8 bendahara  tersebut berasal dari satker Biddokes Polda Jambi, Kantor Kementerian Agama Batanghari, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, PSAA Alyatama Jambi, Kejari Muara  Bulian, Pengadilan Negeri Sengeti, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dan Kanwil Kemenag Provinsi Jambi.  Penyerahan sertifikat dilakukan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Jambi.

Oleh : Noegroho – Kontributor KPPN Jambi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Malut
Manado, djpbn.kemenkeu.go.id - Semboyan “Sitou Timou, Tumou Tou” menyambut kedatangan rombongan peserta rapat koordinasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Maluku Utara. Semboyan yang sering didengungkan tokoh pendidik Sulawesi Utara dan Pahlawan Nasional DR. Sam Ratulangi terbentang di dinding atas  bandara Sam Ratulangi, Manado. Secara harafiah semboyan tersebut bermakna “orang hidup untuk menghidupkan orang lain” kemudian diterjemahkan secara bebas, aparat Kemenkeu yang memiliki kompetensi tentang perbendaharaan negara, berkewajiban untuk melayani dan menularkan pengetahuan yang dimiliki kepada mitra kerja yang membutuhkan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sulawesi Utara dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Maluku Utara membentuk “Aliansi Utara” untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama di Manado. Pelaksanaan rakor dimulai tanggal 22 s.d 24 Juli 2011 bertempat di Hotel Santika, Manado. Rakor kali ini diikuti oleh 32 peserta dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dan 14 peserta dari Kanwil Maluku Utara terdiri dari Kepala Bagian Umum, para Kepala Bidang, para Kasubag/Kepala Seksi dan staf.

Tema rakor tahun 2011 adalah “Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBN Melalui Pengembangan Inovasi Layanan Unggulan di KPPN dan Kanwil.”. Adapun tujuan rakor  adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja jajaran lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara melalui upaya-upaya inovatif mengatasi kendala dalam pelaksanaan tugas agar diperoleh solusi yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui rakor ini diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis untuk penyempurnaan pelaksanaan tugas di Kanwil dan KPPN.

Rakor dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Haryana. Dalam rakor ini Haryana meminta peserta rakor mencermati pelaksanaan APBN dari sisi penyerapan anggaran mengingat sudah masuk  bulan ke-7 namun serapan anggaran baru 35%. “Aparat Kanwil dan KPPN sebagai ujung tombak pelaksanaan anggaran harus memikirkan cara untuk memacu satker meningkatkan penyerapan anggaran hingga akhir  tahun. Perlu dipetakan permasalahan terkait kualitas SDM satker, tingkat kepatuhan terhadap peraturan, dan pola hubungan antar stakeholder, ” ujar Haryana serius.

Pada bagian lain sambutannya, Haryana menekankan pentingnya jajaran Kanwil dan KPPN meningkatkan mutu pelayanan kepada mitra kerja seiring dengan meningkatnya tuntutan pelayanan dari mitra kerja. “Setelah menciptakan motto pelayanan cepat, tepat, bebas biaya, dan pelayanan yang transparan, mitra kerja menuntut pelayanan yang ramah, murah senyum dan sepenuh hati. Kita perlu mengembangkan model-model layanan yang melampaui harapan mitra kerja tanpa mengabaikan layanan kepada pegawai sendiri”, tambah Haryana.

Setelah acara pembukaan dilanjutkan pemaparan  permasalahan oleh 4 pejabat eselon III masing-masing mewakili  Komisi Penyerapan Anggaran, Komisi Akuntansi dan Pelaporan, (Aklap), Komisi Bendahara Umum (Bendum), dan Komisi Umum. Komisi Penyerapan Anggaran menyoroti 3 hal. Pertama, masih lemahnya penegakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-170/PMK.05/2010 yang mengatur batas waktu penyelesaian tagihan mulai dari pengajuan tagihan yang lengkap dan benar dari Penerima Hak kepada KPA sampai terbit SPM dan disampaikan ke KPPN. Kedua, Satuan Kerja belum merasa  berkepentingan membuat perencanaan kas, sehingga banyak satuan kerja belum menyampaikan perencanaan kas ke KPPN. Ketiga, Retur SP2D masih banyak terjadi terutama untuk bantuan langsung masyarakat pada belanja bantuan sosial. Untuk mengurangi banyaknya retur SP2D KPPN perlu dicari terobosan-terobosan untuk mempercepat pencairan dana.

Komisi Aklap memaparkan berbagai permasalahan di tingkat Satker yang mempengaruhi tingkat rekonsiliasi, penyampaian laporan keuangan, dan tingkat partisipasi satker dalam memenuhi undangan bimtek/sosialisasi peraturan perbendaharaan baik di Kanwil maupun KPPN. Komisi Umum menyoroti kecenderungan pegawai kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan yang mendapat  tugas belajar keluar daerah namun setelah lulus tidak melapor/kembali ke daerah. Website KPPN dan SMS Center  yang seharusnya dapat menjadi media penyebar informasi dan komunikasi dengan stakeholder belum dapat berkembang/stagnan karena keterbatasan software dan SDM.  Komisi Bendum memaparkan kendala geografis dan keterbatasan perangkat pendukung teknologi  informasi yang menyebabkan Wajib Pajak kesulitan melakukan setoran penerimaan negara.

Rakor yang berlangsung selama tiga hari tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai usulan dan rekomendasi. Usulan dan rekomendasi akan segera ditindak lanjuti pada pihak terkait.

Pada hari terakhir  peserta rakor memperoleh suguhan kegiatan Fun Games yang diselenggarakan oleh Hotel Santika. Tujuan dilaksanakannya Fun Games tersebut adalah untuk membangun kerjasama tim (team building), melatih konsentrasi tim maupun individu (mind concentration), adu strategi memenangkan permainan (race strategy), dan melakukan terobosan-terobosan untuk mencapai tujuan.

Rakor ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sulut, Iskandar. Dalam pengarahan penutupan rakor, Iskandar menyampaikan gagasan yang menggelitik. “Bagi daerah terpencil yang tidak terdapat Bank/Pos Persepsi, Camat seharusnya bisa dilibatkan dalam penerimaan setoran negara, kita pikirkan SOP dan mekanisme pertanggungjawabannya. Bahkan dirinya menambahkan, “Bila perlu dapat diciptakan model voucher yang tentunya setelah melalui modifikasi untuk kepentingan perpajakan,  karena sebagai gambaran saat ini di daerah terpencil sekalipun voucher selular tetap dapat di beli dan didapat. Bila hal ini terwujud, akan sangat membantu wajib pajak dalam melakukan setoran dan membantu meningkatkan penerimaan negara, “ ujar Iskandar bersemangat.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara

Jayapura, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Jayapura ”Komitmen Memberi Pelayanan Prima” itulah jarkon yang sering terdengar dalam acara penyegaran Forum Group Discusion Service Excellent,  Sabtu (23/7) di Aula KPPN Jayapura. Acara yang sederhana namun begitu meriah  karena dihadiri oleh seluruh pegawai KPPN Jayapura serta para undangan yang berasal dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua maupun para instruktur dari Bank Mandiri  Cabang Jayapura. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua, Bjardianto Pudjiono.

Bjardianto mengingatkan kembali para peserta akan pentingnya service excellent kepada para stockholder. ”Hal ini (service excellent, red) harus tetap dijaga, karena kadang-kadang kualitas pelayanan bisa naik dan turun, tetapi bagaimanapun harus tetap memberikan senyuman. Untuk itu perlu penyegaran seperti ini secara berkesinambungan.” ujar  Bjardianto.

Pada kesempatan kali ini Pak Anto sapaan akrab Kakanwil Ditjen Perbedaharaan Provinsi Papua mengungkapkan keinginannya untuk mewujudkan budaya kerja yang profesional. Dia menjelaskan bahwa prinsip layanan unggulan yang berkelanjutan paling tidak memiliki lima parameter antara lain, adanya kepastian layanan, ada transparansi, ada norma waktu yang jelas , akuntabel dan tanpa biaya. Konsep layanan unggulan menurutnya adalah adanya pembentukan Pusat Layanan Terpadu berupa front office yang terdiri dari petugas-petugas dengan kompetensi baik. Pola kerja dilaksanakan secara “One Stop Service” dengan desain layout yang bisa mencegah adanya contak person yang tidak diharapkan antara Satker dan petugas tanpa melalui Front Office. Sedangkan parameter terakhir, pelayanan dengan prinsip zero cost dan zero error. 

Bjardianto menambahkan bahwa budaya kerja excellent harus diterapkan dengan ciri 4C, yaitu, Citra Positif dimana pelayanan berorientasi pada costumer, Cekatan berarti terampil mengelola service yang berimpact, Cermat berarti akurat dalam pemberian service dengan zero error dan zero cost, sedangkan yang terakhir adalah Cepat dan sigap dalam melayani dengan hati.

Pada kesempatan terakhir Bjardianto mengingatkan kembali agar tidak tergoda oleh gratifikasi berapapun jumlah dan apapun bentuknya. Pembukaan ini ditandai dengan penyematan PIN KPPN Jayapura kepada Allan Moris dan Erni sebagai perwakilan peserta FGD Service Excellent.

Pada sesi penyampaian materi, Ruth salah satu trainer menyampaikan bahwa service excellent hanya dapat tercipta oleh dukungan semua pegawai pada KPPN Jayapura, karena memberikan pelayanan prima bukan hanya sekedar bekerja, tetapi melibatkan pikiran, perasaan yang dengan sendirinya mengembangkan prilaku untuk memberi service excellent.

Sesi berikutnya merupakan handling complaint. Para peserta diajak praktek menangani keluhan dari para satker dengan sikap dan penangan yang benar, pada sesi ini semua peserta dibagi empat kelompok antara lain: SPM, Retur, Advis dan Rekon. Pada tahap pertama ada game yang harus di pecahkan secara berkelompok dengan mengutamakan kebersamaan, sedangkan tahap kedua tiap-tiap kelompok harus mengirmkan perwakilanya sebanyak dua orang untuk praktek handling complaint, bagaimana menangani keluhan dan pertanyaan dari stekholder. Pada sesi ini para instruktur memberikan tips dalam menangani handling complaint yaitu dengan active listening, dengarkan keluhan satker dengan empati dan tanpa interupsi sambil menggali detil permasalahanya serta berikan solusi atau lakukan eskalasi masalah jika tidak berwenang menyelesaikanya.

Acara penyegaran service excellent ditutup oleh Kepala KPPN Jayapura, M Agus Lukman Hakim yang pada kesempatan itu mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk tetap berkomitmen memberikan pelayanan prima dengan dimulai dari kesadaran diri sendiri merubah mindset, “jadikanlah kepuasan stekholder menjadi suatu kebanggaan dengan bekerja secara ikhlas  untuk menciptakan pelayanan prima yang zero error dan zero cost”. Ujarnya.

Oleh : Erik Romansah – Kontributor KPPN Jayapura

Liputan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2011 Serta Penarikan Dana
Karawang, djpbn.kemenkeu.go.id -Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran merupakan hal penting bagi Ditjen Perbendaharaan, khususnya KPPN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara. Untuk itulah KPPN Karawang melakukan sosialisasi monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran semester I tahun anggaran 2011 serta penarikan dana, Rabu (27/7), di Aula Serbaguna Alam Sari Karawang pada Acara dihadiri oleh 46 Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat komitmen dari 46 satuan kerja yang ada di wilayah kerja KPPN Karawang.

Acara diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan acara sosialisasi oleh Kepala KPPN karawang, Damirah Sukayati. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Karawang menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran guna menghindari penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun. Selain itu, percepatan realisasi anggaran oleh satuan kerja dapat menjadi stimulus berputarnya roda ekonomi di Kabupaten Karawang.

Materi Sosialisasi disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Bayu Nugroho. Sesi pertama dibahas materi monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran semester I tahun anggaran 2011. Pada kesempatan ini, dijelaskan mengenai web-based system dalam memonitor penyerapan anggaran tiap satuan kerja, dan pengisian kuesioner secara berkala oleh satuan kerja sebagai feedback Ditjen Perbendaharaan dalam menganalisa masalah-masalah yang ada serta mengambil langkah guna mendapatkan solusi yang memadai.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula data dan fakta mengenai penyerapan anggaran satuan kerja sampai dengan semester I tahun 2011. Kepada satuan kerja yang mampu menyerap anggaran lebih tinggi dari rata-rata nasional, KPPN Karawang memberikan apresiasi dan ucapan selamat. Sedangkan untuk satuan kerja yang realisasi anggarannya masih di bawah rata-rata nasional, diminta untuk lebih meningkatkan kinerja keuangannya agar mampu merealisasikan anggarannya dengan lebih baik.

Sesi kedua dilanjutkan dengan materi perencanaan kas. Tidak bosan-bosannya KPPN karawang mengingatkan satuan kerja untuk lebih meningkatkan akurasi perencanaan kasnya, karena hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengelola kasnya secara baik dan terencana. Lebih-lebih dengan hadirnya Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7139/PB/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang penggunaan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) dan Aplikasi Forecasting KPPN (AFK) 2011 dan Jadwal Implementasi Ketentuan Pasal 8 PMK 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas serta Pasal 17 PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan perkiraan perencanaan dana harian KPPN, efektif mulai bulan Agustus 2011, satuan kerja diwajibkan untuk mengirimkan perkiraan penarikan dana harian, mingguan dan bulanan.

Selesai pemaparan materi, banyak pertanyaan yang disampaikan oleh peserta sosialisasi. Hal ini menunjukkan antusiasme peserta dalam menyimak materi yang telah disampaikan. Pada sesi terakhir acara, Kasubbag umum KPPN Karawang, Sentot Priambodo, menyampaikan pengalaman-pengalamannya dalam mengelola anggaran satuan kerja KPPN karawang. Khusus dalam hal perencanaan kas, disampaikan bahwa memang tidak mudah dalam membuat perencanaan kas yang baik, namun dengan memahami esensi pentingnya perencanaan kas itu sendiri terkait erat dengan penyerapan anggaran yang baik, serta semangat untuk mampu menjalankan amanah peraturan, pada akhirnya perencanaan kas yang akurat tersebut dapat dijalankan dengan baik.

Dari acara sosialisasi kali ini, muncul sebuah gagasan untuk membentuk forum operator aplikasi perbendaharaan. Forum ini dimaksudkan agar komunikasi sesama operator aplikasi dapat lebih ditingkatkan, yang pada akhirnya nanti dapat dijadikan sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar permasalahan aplikasi satuan kerja wilayah kerja KPPN Karawang. Pertemuan lanjutan untuk para operator aplikasi dilanjutkan di hari Jum’at tanggal 29 Juli 2011. Diharapkan forum ini dapat menjadi sarana yang efektif dalam penyelesaian permasalahan di satuan kerja, serta dapat mendukung penerapan SPAN di tahun 2012.

Oleh: Kontributor KPPN Karawang