Liputan Launching Layanan Unggulan Kanwil Propinsi Maluku Utara
Ternate, djpbn.kemenkeu.go.id - Di tengah kesibukannya untuk menyelesaikan DIPA Tahun Anggaran 2011, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Maluku Utara masih sempat me-launching layanan unggulan di hari-hari terakhir tahun 2011. Bertepatan dengan hari Ibu, tanggal 22 Desember 2010, launching tersebut dilaksanakan.Hadir dalam acara tersebut adalah jajaran Muspida Provinsi Malut, Asisten I Sekda Provinsi,Walikota Ternate, serta segenap UAPPAW.
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Hendro Baskoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa reformasi birokrasi bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Sejalan dengan itu, Ditjen Perbendaharaan tidak henti-hentinya mengembangkan konsep layanan publik yang unggul.
“Kami menyebutnya dengan istilah Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan,” kata Hendro Baskoro dalam sambutannya. “Layanan unggulan ini adalah layanan kepada para pemangku kepentingan/stakeholders dengan konsep one stop service, dengan dukungan SDM yang berkualitas, bisnis proses yang sederhana serta memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat memberikan informasi secara real time dan terbangun single database serta mengedepankan layanan cepat, tepat, ramah dan tanpa biaya,” lanjut beliau. “Di samping itu, layanan unggulan ini dapat meminimallisir kontak pribadi dengan para stakeholders,” tambah Hendro Baskoro.
Sebagaimana sudah diberitakan, reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik di beberapa kanwil Ditjen Perbendaharaan, terutama setelah layanan unggulan diluncurkan secara resmi di 20 kanwil Ditjen Perbendaharaan tahap I dan dilanjutkan tahap II tanggal 4 Oktober lalu. ”Layanan unggulan ini merupakan komitmen pelayanan prima kepada stakeholders. Langkah tersebut diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap stigma layanan birokrasi pemerintah selama ini yang lamban, sulit dan berbelit-belit,” kata Hendro Baskoro lagi.
Di akhir sambutannya beliau menyampaikan bahwa Kanwil Ditjen PBN Provinsi Maluku Utara telah mengesahkan DIPA tahun anggaran 2011 sebanyak 389 DIPA dengan jumlah pagu Rp. 2,4 trilyun. “Rencananya akan diserahkan kepada semua satker/KPA pada tanggal 30 Desember 2010 bertempat di aula Gubernur Provinsi Maluku Utara,” ungkap Pejabat yang memimpin dua kanwil ini, Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Maluku Utara melalui sambutan yang dibacakan oleh Asisten I Sekda Provinsi Maluku Utara, Hartoyo Kaliman, meyampaikan bahwa jajaran Pemda Provinsi Maluku Utara menyambut baik upaya perubahan sistem pelayanan di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam melayani mitra kerjanya. Dia menambahkan bahwa sistem pelayanan sekarang harus Customer Oriented yaitu mempermudah dan memperlancar para stakeholdres dalam mengurusi masalah keuangan Negara. “Ini adalah wujud nyata dari komitmen reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan Kementerian Keuangan pada umumnya serta ditjen perbendaharaan pada khususnya, intinya adalah peningkatan pelayanan pada masyarakat,” kata Hartoyo Kaliman lagi mewakili gubernur.
Dalam kesempatan itu juga Gubernur Maluku Utara menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan mempunyai peran strategis dalam membantu meningkatkan perekonomian di daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. “Mengenai laporan keuangan, untuk menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan, kami berharap Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat terus melakukan pembinaan pada satker,” ungkap Hartoyo menutup kata sambutan dari gubernur.
Sebagai tanda peresmian Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, dilakukan pengguntingan pita oleh asisten I Sekda Prov Maluku Utara. Hartoyo didampingi oleh jajaran Muspida Provinsi dan seluruh undangan yang hadir, selanjutnya meninjau Service Center.
Oleh : Heru Prabowo. dan Bambang Sadewo – kontributor Kanwil DJPBN Maluku Utara
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan
- Regional
- Dilihat: 3432