Liputan Kegiatan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
Palu, perbendaharaan.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Bjardianto Pudjiono menyampaikan Pokok-Pokok Kebijakan dalam Pengelolaan Keuangan Negara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Musrenbang dilaksanakan dalam rangka merumuskan arah dan prioritas pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yang menjadi moderator, meminta agar materi ini disampaikan pada hari pertama agar menjadi perhatian, serta dicermati dengan baik oleh seluruh peserta Musrenbang.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Musrenbang tingkat Kota dan Kabupaten se-Sulawesi Tengah. Hasil Musrenbang akan dibawa untuk disinergikan dan didiskusikan lebih lanjut dalam Musrenbang Tingkat Nasional yang nantinya akan menjadi dasar Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.

Dalam Musrenbang ini diangkat tema, "Pembangunan Berdimensi Kewilayahan dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan". Tema ini sejalan dengan visi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu "Menjadi Pengelola Perbendaharaan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel dalam proses mewujudkan masyarakat yang Adil dan Sejahtera di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah". Peserta Musrenbang adalah Gubernur, Bupati, Walikota, Anggota DPRD, Para Kepala Bappeda, Para Kepala SKPD di Provinsi Sulawesi Tengah, Sekjen Kementerian Pertanian, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perwakilan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, dan Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum. Partisipasi Ditjen Perbendaharaan dalam kegiatan ini adalah untuk mensinergikan peran bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam optimalisasi pelaksanaan anggaran agar dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bjardianto, mengulas beberapa hal terkait pengelolaan keuangan negara. Pembahasan awal dibuka dengan Penyegaran Peserta Musrenbang tentang Pokok-Pokok Reformasi Manajemen Keuangan Negara setelah berlakunya Paket Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara. Perubahan paradigma dari pelaksana administrasi keuangan menjadi pengelola keuangan, prinsip let the managers manage dan prinsip check and balances dalam pengelolaan keuangan negara, memperbarui pandangan para peserta Musrenbang khususnya dalam mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Bjardianto juga menekankan pentingnya perencanaan kegiatan dan perencanaan penarikan dana bagi setiap satuan kerja untuk memastikan tercapainya output dan target secara tepat waktu, tepat sasaran dan mendapat dukungan anggaran yang memadai. Para peserta juga diajak untuk bersama-sama berkomitmen dalam menjalankan reformasi birokrasi di instansi masing-masing untuk mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mencapai visi dan misi masing-masing instansi. Terakhir, Bjardianto menghimbau kepada seluruh peserta Musrenbang dan masyarakat secara luas agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun atas pelayanan yang diberikan KPPN atau Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

Semua topik mendapat sambutan yang antusias dari seluruh peserta. Kepala Bappeda Provinsi menyatakan akan berkoordinasi lebih lanjut dalam upaya peningkatan pemahaman atas pengelolaan keuangan negara dan reformasi birokrasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah bagi seluruh SKPD di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Musrenbang ditutup oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dengan membawa harapan bahwa sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat mewujudkan pembangunan ekonomi dan manusia di Provinsi Sulawesi Tengah yang optimal dan berkelanjutan.

Oleh : Budiman - Kontributor Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Tengah.

Lahat, perbendaharaan.go.id - Pelayanan serba lambat, berbelit-belit, tidak ada kepastian, tidak transparan dan bahkan cenderung untuk meminta imbalan, dipastikan akan cek out dari KPPN Lahat. Kepastian itu didapatkan setelah KPPN Lahat me-launching standard operating procedure (SOP) KPPN Percontohan, Selasa, 23 Maret 2010 lalu. "Selama ini pelayanan di KPPN terkesan serba lambat, berbelit-belit, tidak ada kepastian, tidak transparan dan bahkan cenderung untuk meminta imbalan," kata Seto Utarko, Kepala Kanwil VI Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Selatan saat meresmikan pelaksanaan SOP KPPN Lahat beberapa waktu yang lalu. "Dengan SOP KPPN Percontohan ini, yang seperti itu akan segera hilang dan berganti dengan layanan yang cepat, akurat, sederhana, tranparan dan bebas pungutan," lanjut beliau.

Secara de facto, sejak awal tahun 2009 KPPN Lahat telah menerapkan Standard Operating Prosedure sebagaimana KPPN percontohan. Namun oleh karena lay out gedung kantor yang ada tidak mendukung sebagaimana kantor pelayanan percontohan, perubahan itu tidak terlalu diketahui oleh banyak pihak. Tahun anggaran 2009 KPPN Lahat mulai berbenah diri dengan melakukan rehabilitasi besar gedung kantornya dan menata ruangan sedemikian rupa agar nyaman dan lebih modern.

Acara peresmian ini dihadiri oleh seluruh satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Lahat yaitu Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam, bank/pos mitra kerja, Sekda/Kepala Dinas/Badan/Asisten beserta Muspida Kab. Lahat serta asosiasi, Gapensi/Gapeknas/Gapekindo/dll. Acara launching ini dilakukan di gedung KPPN Lahat sekaligus peresmian gedung dengan lay out baru KPPN Lahat. Gedung baru ini menjadi pembeda KPPN Lahat dengan KPPN-KPPN lain di bawah Kantor Wilayah VI Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Selatan. "KPPN-KPPN di bawah Kanwil VI Provinsi Sumatera Selatan, selain KPPN Palembang baru KPPN Lahat inilah yang lay out ruang pelayanannya memenuhi Standard Operating Procedure Kantor Pelayanan Percontohan, hal ini tentunya agar diikuti pula oleh KPPN-KPPN lain di Baturaja, Sekayu dan Lubuk Linggau," harap Seto Utarko. Di samping launching dan peresmian gedung baru, acara ini juga mengagendakan penandatanganan pakta integritas antara KPPN dengan satker yang ada di wilayah kerjanya.

Dengan diterapkannya SOP KPPN Percontohan ini, pelayanan kepada stakeholders dilakukan di satu tempat pelayanan atau one stop service. Pengajuan SPM maupun rekonsiliasi dana satker cukup dilakukan di front office, petugas pengantar SPM menunggu sebentar untuk mendapatkan kepastian apakah SPM-nya bisa diterbitkan SP2D atau tidak. "Dengan bisnis proses baru yang sederhana ini, dan dengan memanfaatkan teknologi informasi, SP2D dapat diterbitkan kurang dari 1 (satu) jam," Ismed Saputra, Kepala KPPN Lahat dalam laporannya di hadapan Kepala Kanwil VI Ditjen Perbendaharaan Sumatera Selatan dan para tamu undangan. "Di samping itu kami memberikan informasi secara real time, transparan dan akuntabel melalui layar monitor," lanjut orang nomor satu di KPPN Lahat ini. "Kami juga tidak menerima atau meminta upeti kepada satuan kerja sebagai imbalan jasa dalam memproses SP2D yang cepat diselesaikan tersebut," tambahnya mantap.

Peresmian secara simbolis dilakukan dengan pengguntingan pita oleh Sekretaris Daerah Kab. Lahat, Ir. H. Eddy Chairil Ichwan, MM dan dilanjutkan dengan melihat bagian dalam gedung kantor yang telah direhab. Eddy Chairil Ichwan didamping Seto Utarko dan Ismed Saputra menyaksikan uji coba pemrosesan SPM menjadi SP2D.

Dalam uji coba pencairan SP2D belanja barang operasional satuan kerja BPS Muara Enim diperlukan waktu penyelesaian 15 menit lebih 25 detik terhitung mulai Surat Perintah Membayar diterima dalam kondisi lengkap di front office sampai dengan SP2D beserta Daftar Penguji/Pengantar SP2D siap dikirim ke Bank Operasional. Hasil uji coba penerbitan SP2D di bawah satu jam tersebut menjawab permasalahan pelayanan KPPN yang lamban dan berbelit-belit selama ini. Antusiasme dan dukungan terpancar dari wajah para undangan dari satuan kerja yang hadir.

Semoga dengan launcing SOP KPPN Percontohan ini menjadi momentum reformasi pelayanan publik oleh KPPN Lahat di Bumi Seganti Setungguan, sebutan untuk Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Reformasi yang merupakan never ending process dan terus dilakukan oleh keluarga besar Ditjen Perbendaharaan demi menghilangkan stigma negatif yang selama ini melekat pada KPPN.

Oleh: Agus M & Agung K.A  (kontributor KPPN Lahat) & Bambang Kismanto (Pegawai Bagian Pengembangan).

Liputan Acara Sosialisasi Perencanaan Kas dan Peluncuran Penerapan SOP KPPN Percontohan di KPPN Rengat

Ke Penyengat berlayar melepas dahaga
Kota Tembilahan pelabuhan nan sentausa
Semoga KPPN Rengat makin berjaya
Atas dukungan satkernya nan bersahaja

Rengat, perbedaharaan.go.id - Sebait pantun di atas mengakhiri sambutan Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Riau yang dibacakan Pj. Kepala Bidang PP, Catur A. Widodo, sekaligus menandai pembukaan acara "Sosialisasi Perencanaan Kas dan Peluncuran Penerapan SOP KPPN Percontohan" tanggal 17 s.d. 18 Maret 2010 di KPPN Rengat.

Acara ini terasa istemewa di tengah kebersahajaan Gedung Dang Purnama tempat acara berlangsung, karena tekad meluncurkan layanan prima tumbuh dari para pegawai di bawah meskipun tanpa kepemimpinan seorang kepala kantor definitif.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Riau yang diwakili Pj. Kepala Bidang PP secara khusus menyampaikan penghargaan kepada semua satker atas dukungannya terhadap kinerja KPPN Rengat. "Kami atas nama seluruh jajaran Kanwil DJPBN Provinsi Riau menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para satker karena kinerja penyerapan dan akuntabilitas anggaran yang semakin membaik di tahun 2009, " ungkapnya.

Selama tahun 2009 dari total pagu belanja sebesar Rp413,8 milyar terserap sebesar Rp398,9 milyar atau 96%. Sementara akuntabilitas anggaran yang ditunjukkan kinerja rekonsiliasi dan pengiriman laporan keuangan yang tepat waktu mencapai 94%. "Kami berharap kerjasama yang baik ini dapat terus ditingkatkan," pungkas Catur A. Widodo.

Selanjutnya, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Riau dalam sambutan tertulisnya menegaskan kembali komitmen seluruh jajaran untuk terus memperbaiki tata kelola layanan kepada stakeholders melalui prinsip 5 C, yaitu cepat, cermat, cekatan, cerdas, dan citra yang positif, sebagai bagian reformasi birokrasi yang dijalankan DJPBN. Harapannya, perbaikan layanan ini mampu memberikan kontribusi besar dalam menunjang kelancaran pembangunan nasional melalui layanan pencairan dana APBN, penatausahaan penerimaan negara, serta penyusunan laporan keuangan kepada stakeholders.

Pada kesempatan tersebut, tak lupa diperkenalkan juga penetapan Kanwil DJPBN Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-46/PB/2010 tanggal 23 Februari 2010 sebagai salah satu pilot project Kanwil Unggulan. "Seluruh layanan yang ada meliputi pengesahan DIPA/revisi DIPA, dispensasi anggaran, dan rekonsiliasi tingkat wilayah nantinya dapat dipastikan lebih cepat, akuntabel, dan tanpa biaya dengan penyelesaian yang lebih transparan," dijelaskan Catur A. Widodo.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan/pakta integritas antara satker dengan KPPN untuk tidak memberikan imbalan berupa apapun atas layanan yang diberikan KPPN. Dari pihak satker diwakili oleh Kapolres Indragiri Hulu, Kajari Rengat, Kepala Kantor Kementerian Agama Indragiri Hulu, dan Kepala BPS Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan pihak KPPN diwakili Pjs. KPPN Rengat, Supratman.

Sementara itu, dalam sambutannya Asisten III Bidang Ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. H. Jalnon Effendi, mewakili Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyambut baik acara sosialisasi dan peluncuran penerapan SOP KPPN Percontohan ini. "Kami sangat mendukung upaya reformasi birokrasi seperti ini, untuk menghapus stigma pelayanan publik selama ini yaitu kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat, " katanya.
Dalam laporan sebelumnya, Supratman, menyatakan bahwa launching ini sebagai tindak lanjut dari surat Dirjen Perbendaharaan tanggal 22 Februari 2010 Nomor: S-1028/PB/2010 tentang Tindak Lanjut Program Pemberantasan Mafia Birokrasi. "Sebetulnya KPPN Rengat telah memulai menggunakan SOP KPPN Percontohan sejak tahun 2009 untuk mewujudkan layanan yang cepat, tepat, dan tanpa biaya," katanya.

Secara keseluruhan acara "Sosialisasi Perencanaan Kas dan Peluncuran Penerapan SOP KPPN Percontohan" yang berlangsung selama 2 (dua) hari berjalan dengan lancar. Di hari pertama dilakukan sosialisasi Perencanaan Kas, LPJ Bendahara, dan Akuntansi Berbasis Akrual yang dibawakan oleh Tim Kanwil. Di hari kedua satker diperkenalkan dengan layanan SMS Center dan website KPPN Rengat serta diadakan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman satker atas materi sosialisasi. Peningkatan pemahaman tertinggi dicapai oleh satker Madrasah Tsanawiyah Negeri Tembilahan dan kepadanya diberikan hadiah sebagai penghargaan.

Demikianlah, tekad untuk mewujudkan layanan prima yang tumbuh dari kesadaran para pegawai di KPPN Rengat.

Kontributor: Tim Dokumentasi Kanwil DJPBN Provinsi Riau.

Gorontalo,perbendaharaan.go.id - Kualitas dan ketepatan waktu penyampaian LK adalah salah satu syarat mendapatkan predikat laporan keuangan kementerian/lembaga Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu tersebut, Kanwil DJPBN Gorontalo memberikan penghargaan kepada Satker Instansi Vertikal dan SKPD penerima dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan.

"Penghargaan ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita sekalian untuk bekerja lebih baik lagi dan khusus segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo, kedepan terkandung amanah untuk mempertahankan prestasi ini," kata David Akib Bobihoe, Bupati Gorontalo, saat menerima penghargaan sebagai Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas pembantuan terbaik Semester II TA 2009 se-Provinsi Gorontalo. Penyerahan secara langsung dilakukan oleh Drs. Agus Nugroho, Kepala Kanwil XXVI DJPB Gorontalo. Sementara itu predikat UAPPA-W terbaik Instansi Vertikal disabet Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. "Selamat kepada Pemda Kabupaten Gorontalo dan BPS Propinsi Gorontalo atas keberhasilan ini," kata Drs. Agus Nugroho. "Kualitas dan ketepatan waktu penyampaian LK akan sangat menentukan opini laporan keuangan kementerian/lembaga. Apakah wajar tanpa pengecualian ataukah disclimer," lanjut beliau.

Penghargaan diberikan saat Rapat Koordinasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat UAPPA-W se-Provinsi Gorontalo. Acara yang digelar pada tanggal 30 Maret 2010 dan bertempat di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo itu dihadiri 250 peserta, terdiri dari Bupati Gorontalo, Sekda Kab.Gorontalo, Sekda Kab.Boalemo, Kepala BPKAD se-Provinsi Gorontalo, Kepala Satuan Kerja Instansi Vertikal serta SKPD pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan se-Provinsi Gorontalo.

Pada kesempatan yang sama, Agus Nugroho menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor Kep-46/PB/2010 tanggal 23 Februari 2010, Kanwil XXVI Ditjen Perbendaharaan Gorontalo telah ditetapkan sebagai salah satu Kanwil dengan layanan unggulan. "Kanwil Ditjen Perbendaharaan Gorontalo kini telah menjadi kanwil dengan layanan unggulan," terangnya. "Unggulan itu terletak pada: Pertama, pelayanan satu tempat (One Stop Service) di Front Office.Kedua, adanya kepastian waktu layanan, Syarat Layanan dan Biaya Layanan yang
nol rupiah. Ketiga, bisnis proses yang sederhana sesuai SOP yang ditetapkan. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi seperti LAN, Web Service, SMS center, CCTV dan Website serta E-Mail. Kelima, informasi secara real time penyelesaian produk layanan pada scrolling text di layar LCD-TV. Keenam, transparan dan akuntabel diterakan dalam papan peraga atau banner baik persyaratan, norma waktu, jam kerja maupun penegasan tanpa biaya, juga melalui leaflet dan brosur. Dan ketujuh, layout front office yang dibangun dengan desain meminimalisasi kontak antara petugas kanwil dengan petugas satker," jelas orang nomor satu di Kanwil XXVI Ditjen Perbendaharaan Gorontalo ini.

Petugas kanwil perbendaharaan dan satker tidak lagi ada ‘kontak fisik' untuk menghindari terjadinya ‘transaksi' suap atau gratifikasi. SOP dibuat sesederhana mungkin untuk menunjang pelayanan cepat, tepat dan akurat. Persyaratan layanan diperjelas agar satker mengetahui dengan transparan. Petugas front office diseleksi dan memperoleh pelatihan di bidang perilaku (soft skill) dari provider sehingga dapat melayani satker dengan baik. Dan untuk menyempurnakan pelayanan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo memaksimalkan penggunaan teknologi informasi antara lain dengan membangun website kanwil (http:gorontalo.perbendaharan.go.id), rekonsiliasi laporan keuangan dengan e-mail (e-rekon, dengan alamat Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.), SMS center (08114306100), CCTV di setiap ruangan, web service untuk memunculkan scrolling text status penyelesaian produk layanan serta menggunakan LAN (Local Area Network) untuk menghubungkan front office, middle office dan back office.

Untuk memberikan konsultasi atau pelatihan kepada satker di bidang revisi DIPA, TUP, pencairan dana, akuntansi dan pelaporan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Gorontalo juga telah mempunyai Treasury Learning Centre (TLC). Di tempat inilah para tutor dari kanwil akan membantu satker semaksimal mungkin sehingga mereka dapat melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana APBN dengan baik, tanpa dipungut biaya apapun.

Untuk menjadi yang terbaik dalam penyampaian laporan keuangan, satker instansi vertikal harus memenuhi kreteria, beban kerja dinilai 10%, kualitas laporan keuangan 60% dan ketepatan waktu mendapatkan porsi 30%. Sementara untuk instansi pengelola Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan harus memenuhi kreteria, beban tugas 10%, kualitas laporan keuangan 40%, penyampaian laporan keuangan tingkat koordinator 25%, ketepatan waktu 20% serta letak geografis 5%, sebagaimana disampaikan oleh Edward U.P. Nainggolan, AK, M.AK, Kepala Bidang Aklap dalam laporannya dihadapan Kepala Kanwil dan seluruh peserta.

Acara penyampaian penghargaan terhadap penyusun laporan keuangan terbaik ini adalah kali kedua selama dua tahun terakhir. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Gorontalo menjadikan event tersebut sebagai agenda tahunan. Diharapkan seluruh UAPPA-W instansi vertikal maupun instansi pengelola dana dekonsentrasi/tugas pembantuan se-Provinsi Gorontalo dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu, yang akan berdampak secara langsung dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Oleh: Yovi Candra, Kanwil Gorontalo dan Bambang Kismanto, Bagian Pengembangan

Liputan Deklarasi SOP KPPN Percontohan di KPPN Sumedang
Sumedang, perbendaharaan.go.id - Semangat perubahan seiring reformasi birokrasi terus bergulir di berbagai daerah. Senin (29/3), KPPN Sumedang melakukan Deklarasi Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) KPPN Percontohan. Sekaligus mendukung pelayanan tersebut, KPPN Sumedang memanfaatkan teknologi website dan layanan SMS.

Pada kesempatan itu pula, dilakukan penandatanganan fakta integritas antara KPPN dengan Satuan Kerja. Penandatanganan dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung reformasi birokrasi yang bebas korupsi dan gratifikasi.

Sekda Kabupaten Sumedang, Atje Arifin A, mewakili Bupati yang berhalangan hadir, meresmikan acara dengan memukul gong. Acara dihadiri Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, sejumlah pejabat Pemkab Sumedang, serta seluruh satuan kerja yang menjadi mitra KPPN Sumedang.

Penerapan SOP KPPN percontohan di KPPN Sumedang sebenarnya sudah dilaksanakan sejak Oktober 2008, namun secara resmi launching di tahun ini. Peningkatan pelayanan ini dilakukan melalui penyederhanaan business process, penggunaan imformation technology (IT), dan pemberdayaan SDM.

Dalam sambutan pembuka, Kepala KPPN Sumedang, Sudarmanto, mengatakan, "SOP merupakan upaya perbaikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan dan tanpa biaya."

Dilanjutkan sambutan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Jean A.E. Rombot memberikan sambutannya dengan mengajak KPPN Sumedang untuk meningkatkan SDM-nya supaya bisa menjadi prima, dan meminta kepada semua pihak untuk dapat mendukung terlaksananya KPPN percontohan.

Sementara sambutan dari Bupati Kab. Sumedang yang dibacakan oleh Sekda, antara lain menyampaikan dukungan Pemkab Sumedang dalam pendeklarasian SOP KPPN Percontohan, mengingat vitalitas KPPN sebagai instansi penyalur dana APBN yang sangat mendukung perekonomian dan mempercepat pembangunan daerah. "Kita sangat mendukung layanan ini, sebab proses pelayanan penggunaan anggaran atau yang lainnya bisa cepat," ujarnya.

Sekda yakin layanan cepat, akurat, tepat, transparan, dan tanpa biaya yang ditawarkan layanan KPPN Sumedang akan terwujud dengan baik. Hal itu akan memperlancar seluruh program dan kegiatan kuasa pengguna anggaran, dan maksud APBN untuk mensejahterakan rakyat khususnya di Sumedang akan terwujud.

Acara diakhiri dengan pembacaan do'a oleh Kepala Kementrian Agama Kab. Sumedang, dilanjutkan dengan ramah-tamah diiringi hiburan.

Oleh : D.A. Oyong Subara - Kontributor KPPN Sumedang

Dalam Rangka Mendukung Penerapan SOP Layanan Unggulan Kanwil DJPBN Provinsi Riau.
Pekanbaru, perbendaharaan.go.id - Sesuai dengan mandat Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Kepdirjen No. KEP-46/PB/2010 yang menunjuk Kanwil DJPBN Provinsi Riau sebagai salah satu pilot project implementasi layanan unggulan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan, maka Kepala Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Riau, R. Moch Atlap Noor Syamsoe melakukan Soft Launching sebuah aplikasi integrasi single window berbasis web yang disebut "Aplikasi Integrasi Layanan Satu Pintu (ATLAP) Versi 0.1.0", pada hari selasa (29/3).

Aplikasi ATLAP merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk mengakomodir layanan kanwil, yang sebelumnya terpisah di masing - masing bidang menjadi satu pintu, serta memberikan informasi secara up to date dan mudah kepada stakeholder. Aplikasi tersebut berfungsi pula sebagai management control media oleh pimpinan Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Riau terhadap semua proses dan hasil layanan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan layanan unggulan Kanwil DJPBN.

Aplikasi ATLAP dibangun selama 1 bulan penuh, mulai dari penyusunan dan penelahaan bisnis proses selama seminggu oleh para kepala bidang dan beberapa kepala seksi terkait yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Riau, proses dilanjutkan dengan pembuatan framework aplikasi dan coding program oleh Yacob Yulis Setyoko (pegawai Kanwil DJPBN Riau) dan Tomy Suhartanto (pegawai KPPN Pekanbaru) selama 3 minggu.

Secara umum aplikasi ATLAP mempunyai beberapa menu dan fasilitas, antara lain : Front Office (rekam, transfer ADK, cetak Routing Slip), Middle Office (proses), Alert Tone, Monitoring, Websevice, SMS gateway/centre, transfer data otomatis dari KPPN ke Kanwil, Chatroom, Organizer, Manajemen user level dan akses, manajemen database, media hiburan (game &musik), browser, dsb.

KPPN dalam lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Riau yang terdiri dari Pekanbaru, Rengat, Dumai, dan Batam, (kecuali Tanjung Pinang karena masih dalam proses) juga telah terpasang sebuah aplikasi berbasis SMS gateway (KPPN Mobile System plus) yang mempunyai menu tambahan pengiriman data otomatis harian untuk pagu, realisasi, persentase realisasi terhadap pagu, serta rekonsiliasi data vera. Data tersebut kemudian ditampung oleh aplikasi ATLAP di Kanwil DJPBN Provinsi Riau yang nantinya digunakan sebagai salah satu acuan dan dasar dalam proses revisi DIPA, dispensasi TUP, rekonsiliasi wilayah dan sebagainya.Dengan adanya monitoring dan cross check data langsung ke KPPN akan meminimalisir kesalahan di Kantor Wilayah terutama dalam penerbitan revisi dipa , pergeseran/dispensasi akun, serta penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi. Selain itu, setiap harinya data harian yang terhimpun dari masing - masing KPPN lingkup Kanwil Riau tersebut akan di compile kemudian diteruskan langsung melalui fasilitas sms gateway ke handphone Kepala Kanwil, Kabag Umum, dan semua Kepala Bidang. Sehingga para pimpinan di Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Riau dapat memonitoring penyerapan dana APBN di semua KPPN dalam wilayah kerjanya.

Menu lain yang menarik di aplikasi ATLAP ini adalah adanya "alert tone". Ketika petugas front office telah melakukan perekaman dan pencetakan routing slip, maka secara otomatis di ruang middle office akan berbunyi ringtone yang menandakan bahwa ada data yang harus segera diproses dan diselesaikan. Ringtone tersebut tidak akan berhenti sampai petugas middle office memproses data tersebut. Ada juga "Chatroom" dimana antar pengguna aplikasi ATLAP bisa saling berkomunikasi atau berkonsultasi dengan para pimpinan Kanwil DJPBN Provinsi Riau. Browser juga telah disediakan dalam aplikasi ini (ATLAP-Browser), sebagai sarana untuk mengakses website. Sarana hiburan untuk user pun juga telah diakomodir oleh aplikasi ATLAP, seperti webmusic dan games. Namun penggunaan fasilitas hiburan di aplikasi ATLAP hanya bisa diakses di luar jam kerja.

Semua aktivitas user dalam aplikasi ATLAP akan secara otomatis terekam di database, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dan acuan oleh pimpinan dalam memberikan penilaian kinerja terhadap para pegawai.
Fasilitas SMS Gateway/Centre juga telah disediakan dalam aplikasi ATLAP. Dengan format sms tertentu yang kemudian dikirimkan ke nomor sms centre Kanwil DJPBN Prov Riau, dalam waktu kurang dari 1 menit satuan kerja dapat memperoleh informasi terkait proses pengajuan revisi, dispensasi TUP, maupun hasil rekonsiliasi satker wilayah. Tidak hanya sampai disitu, satuan kerja juga dapat mengajukan pertanyaan, kritik, dan saran terkait layanan Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Riau.

Pada dasarnya aplikasi ATLAP tidak berfungsi menggantikan aplikasi pada Kantor Wilayah DJPBN yang sebelumnya telah dibuat oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan, seperti aplikasi DIPA untuk Bidang PA, dan aplikasi rekon untuk Bidang Aklap. Aplikasi ATLAP dibangun untuk memberikan "bingkai" terhadap aplikasi - aplikasi yang sudah ada tersebut. Selain "membingkai", aplikasi ATLAP juga mencoba menyajikan hal - hal yang baru, yang tujuannya untuk mengoptimalkan sarana monitoring kepada stakeholder maupun intern Kantor Wilayah (melalui layanan SMS Gateway, Webservice, dan monitoring intern), menambah akurasi output layanan kanwil dengan menu cross check data realtime ke KPPN, manajemen akses, memberikan stimulus percepatan proses layanan (melalui alert tone, dan management control media oleh pimpinan), dsb.

Untuk versi yang selanjutnya, diharapkan aplikasi ATLAP dapat dikembangkan lebih baik lagi seperti dengan layanan rekon dan revisi Kanwil online.

Dalam Sambutannya, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Riau, R. Moch Atlap Noor Syamsoe menyatakan bahwa beliau sangat mendukung penggunaan IT dalam mendukung layanan unggulan kantor wilayah, beliau juga memberikan apresiasi kepada tim pengembang aplikasi ATLAP. Kedepannya beliau berharap aplikasi ATLAP tetap terjaga keakuratan dan eksistensinya. Apabila ada Kantor Wilayah lain ingin meng-adopt aplikasi ini, secara terbuka Kakanwil DJPBN Provinsi Riau mempersilakan. "toh tujuan dibuatnya aplikasi ini memang untuk memajukan DJPBN tercinta", tambah R. Moch Atlap Noor Syamsoe.

Oleh : Kontributor Riau.

Mataram, perbendaharaan.go.id - Mendukung kesuksesan layanan unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, sosialisasi dilakukan secara interaktif di televisi. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi NTB, Abdul Rahman Ritonga, beserta Kepala KPPN Mataram, Herry Prijanto, menghadiri undangan acara dialog interaktif yang disiarkan secara langsung pukul 19.00-20.00 Wita, Selasa (23/3) bertempat di studio Televisi Republik Indonesia (TVRI) NTB.
Acara tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan konsep layanan unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi NTB dan KPPN Mataram kepada masyarakat umumnya, dan kepada satker khususnya. Selain itu, diharapkan dapat lebih memperkenalkan perubahan image Ditjen Perbendaharaan di Kementerian Keuangan.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi NTB dalam pengantarnya mengemukakan perbedaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi NTB dan KPPN Mataram. Hal ini dilakukan untuk lebih menjelaskan kepada masyarakat mengenai kedudukan masing-masing unit instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan tersebut di Daerah. Abdul Rahman Ritonga, tidak lupa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang Peraturan Menteri Keuangan No. 192 tahun 2010 tentang Perencanaan Kas. PMK tersebut telah mulai diberlakukan sejak bulan April 2010 secara berangsur-angsur dan efektif berlaku secara penuh pada bulan September 2010.

Dalam dialog interaktif juga disebutkan beberapa prinsip-prinsip layanan unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan diantaranya pelayanan pada satu atap, adanya kepastian, bisnis proses yang sederhana, pemanfaatan teknologi informasi, memberi informasi secara real time, transparan dan akuntabel, serta memimalisasi kontak dengan stakeholder. Harapan dari hal tersebut di atas yaitu meningkatkan layanan kepada stakeholder dan perubahan mind set di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB yang diyakini sebagai buah dari reformasi birokrasi dan pelayanan tanpa biaya.

Kepala Kanwil menegaskan kembali kepada masyarakat umum bahwa kalau ada oknum yang mengaku meminta imbalan atas layanan yang telah diberikan oleh Kanwil dan KPPN diminta agar tidak perlu memenuhi atau menanggapi. Perbuatan yang meminta imbalan telah melanggar motto layanan Ditjen PBN yaitu cepat, tepat, transparan, akuntabel dan tidak dipungut biaya. Selain itu, perbuatan oknum tersebut jelas bertentangan dengan arah reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

Beliau juga menambahkan bahwa reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan terutama di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB dan KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provnsi NTB harus dipahami bahwa perubahan mindset pada pegawai merupakan suatu keniscayaan. APBN harus dikawal sedemikian rupa agar tidak lagi mengalami kebocoran dan para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan tidak menerima imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada satuan kerja (satker). Semua pegawai pada lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB, Insya Allah dijamin tidak menerima sesuatu berupa apapun (uang atau barang) sebagai imbalan pelayanan yang diberikan. Demikian ditegaskan oleh Abdul Rahman Ritonga. Diharapkan sosialisasi tersebut menciptakan akselerasi pemahaman bagi stakeholder.

Oleh: M. Izma Nur Choironi - Konstributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB

Liputan Acara Launching Penerapan Pola Percontohan di KPPN Balikpapan
Balikpapan, perbendaharaan.go.id - Langkah maju dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balikpapan. Senin, 08 Maret 2010 dilakukan Launching Penerapan Pola Pelayanan KPPN Percontohan pada KPPN Balikpapan yang bertempat di Gedung Keuangan Negara Lantai 1 Jalan A. Yani No. 28, Balikpapan. Adalah program reformasi birokrasi dalam rangka mendorong terciptanya tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dan menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional dan bertanggungjawab yang mendorong peluncuran tersebut. Diharapkan, KPPN Balikpapan dapat mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan publik yang prima.

Hadir pada acara tersebut adalah Walikota Balikpapan, Kepala Kanwil Dirjen Pajak Kaltim, Pjs. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov. Kaltim, Perwakilan DPRD Tk. II Balikpapan, Ketua Gapensi, para Pimpinan Bank Mitra Kerja KPPN Percontohan Balikpapan serta para stakeholder/Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah pembayaran KPPN Balikpapan, yang berjumlah 69 satuan kerja (satker). Dalam acara tersebut diperkenalkan Standard Operating Procedure (SOP) KPPN Percontohan pada KPPN Balikpapan.

Menurut Pjs. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, R.M. Wiwieng Handayaningsih, kebijakan pembentukan KPPN Percontohan merupakan bukti keseriusan pemerintah khususnya Departemen Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan langkah nyata dalam melakukan reformasi birokrasi dan mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, akuntabel dan bersih.

"Sasaran pembentukan KPPN Percontohan adalah mengubah pelayanan konvensional menjadi pelayanan prima," kata R.M. Wiwieng Handayaningsih. "Kecepatan, keramahan dan transparan, tidak dipungut biaya apapun adalah ciri KPPN ini," terang. "Cukup satu jam menunggu, SP2D sudah bisa dibawa pulang," tegasnya lagi.

Melalui penerapan pola KPPN Percontohan ini, KPPN Balikpapan menyederhanakan bussines process berupa pelayanan satu pintu (one stop service) yang ditunjang oleh perangkat IT yang terkoneksi dan terintegrasi pada setiap proses pencairan dana atau penyelesaian SP2D. Hal ini jelas akan berimbas pada percepatan penyerapan APBN, sehingga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, Khususnya Balikpapan akan meningkat.

Aspek lainnya yang hendak dicapai adalah terbangunnya budaya layanan kerja yang cepat, tepat, akurat dan transparan serta dilandasi integritas moral yang mulia, bersih dan ramah pada setiap aparatur negara di lingkungan Departemen Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. "Kita ingin memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan transparan dalam memberikan pelayanan kami," terangnya lagi.

Peresmian KPPN Balikpapan dalam menjalankan proses layanan KPPN Percontohan, diharapkan akan menjadi langkah awal untuk pelayanan publik prima dan dimungkinkan nantinya akan berkembang lebih dari sekedar pelayanan prima.

Oleh : Jauhari - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Samarinda dan Bambang Kismanto - Pegawai Bagian Pengembangan Pegawai.