Ada kejutan di KPPN Semarang II. Kamis, 20 Mei 2010 pukul 13.30 WIB, ada seseorang yang tidak biasa berada di area customer service. Lebih tidak biasa lagi, karena beberapa orang berada di belakangnya. Sardjito, Kepala KPPN Semarang II menyapa para tamu di customer service. Beberapa orang di belakangnya adalah para kepala seksi dan beberapa staf. Para tamu yang kebetulan hadir diminta untuk berkumpul di tempat itu. Ternyata, Kepala KPPN Semarang II sedang punya gawe. Launching fasilitas SMS Gateway.Tidak kurang dari 20 satuan kerja menyaksikan kejutan itu.  

Meski spontanitas, acara itu juga disaksikan oleh Tim penilai dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. “KPPN akan terus melakukan berbagai upaya dan inovasi guna meningkatkan pelayanan kepada Satuan Kerja sesuai dengan janji layanan kami,” kata Sardjito, mengawali kata sambutannya. “Kami akan memberikan layanan terbaik, cepat, tepat, transparan dan tanpa biaya,” lanjutnya. Kepala KPPN Semarang II itu menjelaskan bahwa salah satu bentuk pemenuhan janji itu adalah adanya layanan SMS Gateway. Oleh karena itu, beliau mengharapkan bantuan, dukungan, dan juga masukankepada semua pihak. 

Budi Prasetyo, programmer SMS Gateway, menjelaskan bahwa sebagai tahap awal ada tiga layanan unggulan, yaitu monitoring Status SPM, SKPP, dan Penyampaian Perencanaan Kas. Fasilitas monitoring SPM dan SKPP digunakan untuk mendeteksi sampai dimana proses penyelesaian kedua dokumen tersebut. “Tahap awal ada tiga layanan unggulan,” kata Budi Prasetyo. “Monitoring status SPM, SKPP dan Penyampaian Perencanaan Kas,” sambungnya. “Perencanaan kas digunakan untuk mengirim perencanaan kas secara harian,” jelas supervisor KPPN Semarang II ini.

Dalam acara tersebut dijelaskan system kerja SMS Gatway. Untuk mengetahui status SPM ketik: spm#kode satker#no spm. Contoh : spm#423611#61. Untuk status SKPP, ketik: skpp#nama pegawai#tujuan SKPP. Contoh : skpp#saryanto#KPPN Surakarta. Sedangkan untuk membuat perencanaan kas dimulai dengan regristasi PIN, dengan format SMS : pin#kode satker#kode dept#kode unit#kode dekon. Setelah itu bisa melakukan pengiriman data perencanaan kas yang dibuat per tanggal dengan format SMS : tsa#kode satker#tgl rencana#non gaji#non gaji induk#gaji induk#PIN. 

Dalam acara ini juga dilakukan simulasi oleh para tamu dari satker. Hasilnya fasilitas ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana dengan biayanya? SMS Gateway dikenakan tarif SMS biasa sesuai dengan standar operator seluler masing masing. Bahkan bendahara MTs Negeri Kendal mengatakan, SMS-nya gratis karena menggunakan operator seluler yang sama dengan SMS Gateway. 

 Salah seorang tamu mengungkapkan apresiasinya terhadap perubahan yang terjadi di KPPN Semarang II. “KPPN Semarang II luar biasa, baik dari layanan maupun layout ruangannya,” kata Tumiarsih, Pengelola Keuangan BBPOM. Lain lagi yang diungkapkan bendahara pengeluaran IAIN Salatiga, Karjan.Dia menceritakan bahwa dirinya sudah menjadi staf pengelola keuangan sejak jaman Orde Baru. “Saya merasakan betul perbedaan pelayanan KPPN dari waktu ke waktu,” kisahnya. “Dulu setiap pencairan dana harus disertai dengan amplop,” kenangnya sambil tersipu. “Pelayanan KPPN Semarang II betul-betul prima, transparan dan akuntabel,” tambahnya lagi. 

Oleh: Kontributor KPPN Semarang II
Editor: Bambang Kismanto-Media Senter Perbendaharaan

Liputan Service Excellence Training Kanwil DJPBN Jatim
Surabaya, perbendaharaan.go.id – Ditjen Perbendaharaan tidak lelah untuk berbenah. Tidak hanya di tingkat kantor pusat. Di kantor-kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan seolah berlomba memperbaiki diri. Mempersembahkan yang terbaik untuk negeri. Tidak ketinggalan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur.

Bekerja sama dengan Kanwil Jawa Timur Bank Mandiri, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur menyelenggarakan Service Excellence Training. Acara dibuka oleh S. Bambang Suroso, kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur. “Ditjen Perbendaharaan tidak merekrut pegawai secara khusus untuk petugas front office seperti di perbankan,” kata S. Bambang Suroso dalam sambutannya. “Namun dengan memberdayakan seluruh sumber daya manusia yang tersedia, menjadi pelayan yang baik dapat dicapai,” lanjutnya di hadapan para pesert training. “Syaratnya kita semua mau mengubah mind set untuk menjadi jiwa-jiwa pelayan,” tambah bapak yang biasa dipanggil SBS ini.

Service Ecxellence Training yang dilaksanakan di Aula GKN itu diikuti 40 pegawai dari KPPN dan Pusat Pelayanan Kanwil se Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan jiwa-jiwa pelayan dan menghilangkan jiwa dilayani. Agar kedatangan para petugas satuan kerja bukan karena terpaksa, tetapi karena rindu untuk dilayani oleh para pegawai KPPN maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Para peserta diajak memahami bagaimana menampilkan layanan prima kepada para steakholders. “Salah satu kunci keunggulan institusi adalah bagaimana memahami dan memilki nilai tambah sebagai jiwa pelayan,” kata salah seorang trainer dari Bank Mandiri. “Setiap titik atau point dalam layanan itu penting,” lanjut pelatih dari bank terbesar nasional tersebut.
Kegiatan yang merupakan salah satu langkah lanjutan dari reformasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini dipandu oleh para trainer dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mereka adalah Haryanto dari Learning Centre Group Jakarta dan Dessy Damayanti dari Service Quality officer Regional Surabaya.

Dalam paparannya, Haryanto, mengatakan bahwa kunci untuk mencapai service excellence pada sebuah institusi adalah pertama, adanya komitmen kualitas layanan pada semua lini (top-down and bottom up), kedua, adanya keterlibatan semua pihak dalam proses melayani, ketiga, adanya keseimbangan dalam memberikan layanan, adanya konsistensi atau pemeliharaan atas hasil layanan baik yang telah dicapai. Disamping itu, sikap egaliter atau kesetaraan juga sangat diperlukan untuk memberikan efek positif dan rasa saling menghargai. Dengan sikap itu jalinan  komunikasi akan terbangun dengan penuh rasa empati yang rasional, obyektif namun tetap ada jarak  dan  semua pihak tetap dapat berpikir jernih.

Sementara Dessy Damayanti, trainer kedua menagatakan bahwa layanan atau service itu juga merupakan skill.  Dia mengajak para peserta untuk mempraktekkan teknik-teknik dasar menghadapi customers, seperti bagaimana mengungkapkan kalimat empati, bagaimana berkomunikasi yang efektif, bagaimana etika bertelepon, bagaimana  bahasa tubuh yang tepat, bagaimana menebarkan senyum dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam memberikan layanan publik. “Pelanggan itu menginginkan pelayanan terbaik dari kita,” kata Dessy Damayanti. “Tidak hanya pada masalah pekerjaan yang sedang diurusnya, tetapi termasuk masalah senium kita, bahasa kita dan gerak-gerik tubuh kita,” lanjutnya didengarkan secara seksama oleh para peserta.
Diakhir acara seluruh pegawai  yang ikut training mendapatkan sertifikat sebagai peserta Service Excellence Training  dari PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sertivikat diserahkan secara simbolis oleh trainer, Haryanto kepada perwakilan peserta dari KPPN Jember dan KPPN Surabaya II.   

Dalam sambutan penutupannya, SBS berpesan agar seluruh peserta menularkan ‘virus’ positif pelayanan prima kepada semua pegawai. “Saya berharap, saudara-saudara sekalian dapat menularkan ‘virus’ positif ini kepada yang lainnya,” kata SBS dalam sambutannya saat menutup training.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur
Editor : Bambang Kismanto Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Sosialisi Perencanaan Kas pada KPPN Serui
Serui, perbendaharaan.go.id, “Perencanaan Kas yang baik akan memudahkan satuan kerja dalam merealisasikan kegiatan belanjanya, sehingga realisasi belanja akan lebih tepat waktu dan tepat sasaran dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat”. Demikian salah satu poin penting yang disampaikan oleh Kepala KPPN Serui, Didik Muryadi, SE dihadapan para pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran satuan kerja dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas. Acara tersebut berlangsung di Aula KPPN Serui pada tanggal 29 April 2010.

Acara sosialisasi dimulai dengan pemaparan materi latar belakang perlunya dilakukan penyusunan perencanaan kas. Selama ini pemerintah mencadangkan dana yang begitu besar pada Bank Indonesia untuk keperluan antisipasi atas pengeluaran negara, sementara di sisi lain pengeluaran negara belum terealisasi sepenuhnya sehingga menyebabkan dana yang dicadangkan pemerintah tersebut berlebih atau idle money. Untuk itu pemerintah berupaya membuat strategi manajemen kas yang baik agar nantinya kelebihan dana pada Bank Indonesia bisa dimaksimalkan penggunaannya, salah satunya penempatan dana pada instrumen investasi jangka pendek yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan bagi negara.

Strategi manajemen kas dari pemerintah diimplementasikan dalam bentuk perencanaan kas yang pelaksanaannya dimulai dari satuan kerja yang diharuskan membuat Perkiraan Penarikan Dana dan Perkiraan Penyetoran Dana. Satuan kerja dituntut untuk membuat Perkiraan Penarikan Dana yang baik, merencanakan kegiatannya selama satu tahun secara proporsional sehingga realisasai belanja berimbang dari bulan Januari sampai dengan Desember, tidak seperti selama ini di mana realisasi belanja cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran. Dengan Perencanaan Kas, pemerintah akan tahu dengan pasti berapa kebutuhan dana yang harus disediakan untuk membiayai pengeluaran negara sehingga idle money bisa dioptimalkan pemanfaatannya.

Sosialisasi ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala KPPN Serui dan Kuasa Pengguna Anggaran. Pakta Integritas berisi pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran untuk mendukung reformasi birokrasi (Ditjen Perbendaharaan) Kementerian Keuangan, dengan tidak memberikan atau menjanjikan memberikan imbalan/upeti/sejenisnya berupa apapun secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat/pegawai KPPN Serui atas layanan yang diberikan dan/atau pelaksanaan tugas KPPN Serui. Dengan ditandatanganinya Pakta Integritas, diharapkan akan terwujud pelayanan yang bersih, berwibawa, serta bebas korupsi sehingga akan meningkatkan citra di masyarakat atas institusi KPPN pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

Dalam acara tersebut juga dilakukan launching SMS Center KPPN Serui, sebagai salah satu media penyampaian ide atau media keluh kesah satuan kerja atas pelayanan yang diberikan KPPN. Dengan adanya ide atau pun keluhan yang masuk, diharapkan bisa menjadi umpan balik bagi KPPN untuk memperbaiki/meningkatkan pelayanannya. Selain itu SMS Center juga bisa digunakan untuk menyampaikan informasi revisi perencanaan kas satker kepada KPPN. 

Terakhir, sosialisasi diisi dengan simulasi pengoperasian Aplikasi Forecasting Satker (AFS) untuk membekali pemahaman satuan kerja tentang teknis operasional perencanaan kas. Simulasi diikuti satker dengan sangat antusias, terbukti banyak satker yang mengajukan pertanyaan untuk menunjukan keingintahuan mereka.

Sejalan dengan itu KPPN telah membuat program Asistensi, coaching clinic bagi satuan kerja yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi. Program ini bertujuan agar satker lebih mendalami prosedur dan aplikasi perencanaan kas maupun prosedur dan aplikasi-aplikasi lain terkait pelaksanaan pencairan dana di KPPN (aplikasi SPM, SAKPA, dan SIMAK BMN). Program ini dijadwalkan dilakukan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin dan Kamis. Dengan demikian  satuan kerja di wilayah bayar KPPN Serui diharapkan mampu membuat perencanaan kas yang baik dan semakin memahami aplikasi dan prosedur pencairan dana sehingga dapat mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih baik lagi.

Kontributor: Totok Wijonarko – KPPN Serui
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan/Bagian Pengembangan Pegawai

Liputan Grand Launching Implementasi Layanan Unggulan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulteng
Palu, perbendaharaan.go.id - “Anda berada pada kawasan bebas gratifikasi!” Kalimat tersebut sempat membuat Gubernur Sulawesi Tengah beserta Unsur Muspida terkejut ketika memasuki Pusat Layanan Terpadu (service center) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulteng. Poster berfigura tersebut langsung menarik perhatian para undangan yang semakin penasaran dengan “wajah baru” pelayanan pada Front Office. Merujuk pada run down susunan acara, maka Gubernur beserta Muspida dan undangan lainnya meninjau Front Office, Middle Office dan Back Office, pada acara Grand Launching Layanan Unggulan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahap I pada hari Kamis, 6 Mei 2010.

Rona kekaguman semakin terpancar dari wajah undangan yang hadir ketika Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Bjardianto Pudjiono menjelaskan sarana dan prasarana pada Front Office. Secara kronologis, peninjauan bermula pada pemaparan pembagian loket  pada front office, kemudian Standard Operating Procedures yang memperjelas kepastian penyelesaian pekerjaan. Pemanfaatan IT untuk mendukung pelayanan ditunjukkan dengan menampilkan Aplikasi Layanan Unggulan , monitoring penyelesaian pekerjaan pada web service, Website Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulteng, SMS Center dan Pojok Media yang menggunakan monitor jenis touchscreen. Tidak berhenti disitu, ketersediaan CCTV pada setiap ruangan, terutama Front Office membuktikan sistem pengawasan terpadu untuk mencegah praktik KKN oleh petugas layanan.  

Grand Launching Layanan Unggulan yang dilaksanakan serentak di 20 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini  dimaksudkan sebagai tindak lanjut Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan RI yang telah dirintis sejak tahun 2007. Dalam sambutan Menteri Keuangan yang dibacakannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, menerangkan bahwa konsep unggulan tersebut diharapkan memberikan kontribusi signifikan untuk mengubah persepsi masyarakat selama ini terhadap stigma birokrasi pemerintah yang lamban, berbelit-belit, tidak ada unsur kepastian, bahkan masih mengenakan pungutan . Persepsi kedepan, dengan layanan unggulan ini adalah layanan yang cepat, sederhana, menjamin adanya kepastian, serta bebas pungutan. Peresmian ini menjadi bukti bahwa jajaran kementerian keuangan tidak pernah berhenti berbenah diri, terus melakukan inovasi dalam rangka mensukseskan reformasi birokrasi.

Lebih lanjut Beliau mengatakan bahwa terwujudnya Good Governance dan Clean Government ditandai dengan adanya peningkatan  kinerja yang disertai perubahan mind set seluruh jajaran kementerian keuangan. Posisi kementerian keuangan, selain sebagai pengguna anggaran/pengguna barang, juga sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara, menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pengelolaan APBN, yang dari tahun ke tahun terus meningkat volumenya. Bertitik tolak dari hal tersebut, reformasi birokrasi di lingkungan kementerian keuangan merupakan suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan dengan baik, benar, dan sukses.

Bapak Mayjen (Purn) H.B. Paliudju, Gubernur Sulawesi Tengah , menyambut baik upaya Kementerian Keuangan khususnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulteng yang terus-menerus melakukan perbaikan dalam melayani seluruh mitra kerja selaku pemangku kepentingan. Beliau kemudian kembali menegaskan kebulatan tekad untuk bersama memerangi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Mini Treasury Learning Center atau yang biasa disingkat MTLC  merupakan bagian dari Front Office dan hanya dibatasi oleh dinding kaca bening . Hal ini adalah untuk memberikan solusi yang tepat atas fungsi pelayanan sekaligus guru bagi Ditjen Perbendaharaan dan stakeholder. Pada MTLC tersedia fasilitas perpustakaan, laboratorium pelatihan aplikasi, pelatihan kepada satuan kerja serta Klinik Konsultasi Perbendaharaan yang dirasakan akan sangat membantu pemahaman dan penyelesaian pekerjaan satuan kerja.

Akhirnya, Peresmian Layanan Unggulan ini ditutup dengan foto bersama seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Gubernur dan Unsur Muspida. Semoga komitmen bersama memberikan layanan unggulan yang bebas gratifikasi dengan ditandai penyematan Pin Layanan Unggulan kepada Kepala Kanwil oleh Gubernur Sulawesi Tengah dapat berjalan baik dan juga dapat diterapkan oleh instansi pemerintah lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.  Semangat Indonesia menuju yang terbaik.

Kontributor: Tim Liputan Grand Launching Kanwil DJPBN Sulteng

Liputan Grand Launching Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim
Samarinda, perbendaharaan.go.id - Sejak digulirkannya reformasi birokrasi di kementerian keuangan, Ditjen Perbendaharaan seolah tiada henti melakukan inovasi-inovasi di segala bidang terutama di bidang pelayanan. Layanan Unggulan Kanwil adalah salah satu inovasi terbaru yang diciptakan yang dilandasi semangat pengabdian untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi bangsa dan negara.  

Ditetapkannya Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu dari 20 Kanwil yang menjadi pilot project layanan unggulan adalah merupakan suatu kehormatan dan amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berbagai pembenahan telah dilakukan secara komprehensif terutama yang menyangkut aspek-aspek pelayanan, antara lain meliputi kesiapan pusat layanan, SDM, aplikasi layanan unggulan, hardware dan jaringan.   

Sebagai bentuk pengukuhan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan menetapkan tanggal 6 Mei 2010  sebagai grand launching layanan unggulan Kanwil. Bagi Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Kaltim sebenarnya upaya melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan jauh-jauh hari sebelum ditetapkan sebagai kanwil layanan unggulan. Namun demikian, grand launching kanwil layanan unggulan adalah merupakan penegasan dan cara untuk memproklamirkan diri sebagai kanwil yang memiliki layanan yang prima dan lebih baik dari sebelumnya.  Kanwil dengan konsep layanan unggulan diwujudkan dalam kecepatan, kepastian, transparan, kesederhanaan bisnis proses, dan tanpa biaya dalam layanan terkait dengan perbendaharaan negara adalah merupakan janji layanan yang diberikan kepada stakeholder.

Grand Launching Layanan Unggulan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur, para Kepala Kanwil lingkup Kementerian Keuangan, para Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, unsur Muspida Provinsi Kalimantan Timur, pihak Perbankan Pemerintah, dan para Kuasa Pengguna Anggaran/Satker lingkup Provinsi Kalimantan Timur.

Bertempat di Aula Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, tepat pada tanggal 6 Mei 2010, acara grand launching kanwil layanan unggulan diawali dengan pembukaan dan pembacaan sambutan Menteri Keuangan yang dibacakan oleh Pjs. Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Timur, Wiwieng Handayaningsih, dalam sambutannya Menteri Keuangan mengajak segenap jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk terus mengawal reformasi birokrasi dan melakukan inovasi-inovasi baru dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan dari Gubernur Kalimantan Timur, H. Awang Farouk Ishak. Dalam sambutannya, Gubernur sangat mengapresiasi Kementerian Keuangan dalam melakukan reformasi birokrasi terutama dalam inovasi-inovasi di bidang pelayanan , “reformasi birokrasi kementerian keuangan telah  on the right track dan menjadi teladan bagi instansi lain”, tegasnya.

Selepas memberikan sambutannya, tepat pukul 11.30 WITA  Gubernur Kalimantan Timur meresmikan Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Timur sebagai kanwil layanan unggulan yang ditandai dengan pemencetan tombol peresmian.
Pada kesempatan itu pula, Gubernur yang didampingi oleh Pjs. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim beserta para tamu undangan berkenan untuk melakukan peninjauan langsung ke Pusat Layanan Kanwil.  Beliau menyempatkan diri untuk mengisi buku tamu di pusat layanan yang berbasis elektronik, serta berdialog dengan petugas front office. Beliau sangat terkesan dengan kebersihan,  bisnis proses serta sarana dan prasarana yang ada di pusat layanan kanwil, dan beliau sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan peran serta Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Kaltim beserta jajarannya dalam  pembangunan wilayah Kalimantan Timur.  

Selepas peninjauan pusat layanan, acara grand launching kanwil layanan unggulan pada Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Timur berakhir dan ditutup dengan acara ramah tamah dan makan siang bersama Gubernur beserta para tamu undangan, dan para pegawai Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Timur. Semoga perubahan-perubahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selalu mendapat ridho Tuhan YME.

Oleh : Meda Febriana A – Kontributor Samarinda

Palembang, perbendaharaan.go.id, Reformasi di tubuh Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus melaju. Setelah sukses mereformasi KPPN dengan KPPN Percontohannya, kini giliran intansi yang lebih tinggi menjadi sasarannya. Setelah Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI diresmikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan tidak mau ketinggalan. Layanan Unggulan pada kanwil ini diluncurkan tanggal 6 Mei 2010  dengan ditandai Pemukulan Gong oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili  oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Acara Grand Launching Layanan Unggulan diawali dengan membacakan sambutan tertulis Menteri Keuangan RI oleh Drs. Seto Utarko. M.Si, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel. Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili  oleh Sekretaris Daerah mengatakan bahwa dirinya menyambut baik atas peluncuran layanan unggulan ini. “Kami menyambut baik layanan unggulan yang dulakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumsel ini,” ungkapnya. Layanan unggulan Kanwil DJPBN Propinsi Sumatera Selatan berupa Penelaahan dan Pengesahan DIPA; Pengesahan revisi DIPA; Penerbitan Surat Persetujuan/Dispensasi Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Rekonsiliasi laporan SAI dengan SAU dengan Dedikasi: Cepat, Tepat Transparan dan Tanpa Biaya.

Sementara itu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Selatan berpesan agar kepada KPA dalam proses pencairan dana APBN disesuaikan dengan perencanaan. “Agar tidak terjadi penumpukan pada akhir tahun anggaran,” pesannya.  “Di samping itu, saya menghimbau supaya KPA melakukan pertanggungjawaban dengan baik dan tepat waktu dana APBN. Termasuk di dalamnya membuat Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi Laporan SAI dengan SAU dalam mendukung penyusuanan  LKPP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” lanjut beliau.

Hadir dalam acara tersebut yakni dari Bank Indonesia Cabang Palembang, Bank Mandiri. Bank BNI , Bank BRI dan Bank Sumsel Babel. Ketua Bappeda Prov.Sumsel, Pemkot Palembang, Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen KN, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai,Kanwil Dep. Agama, Kanwil Depkum & HAM, KODAM II/Swj/ Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, RRI dan  PT. TASPEN Palembang beserta undangan lainnya termasuk media massa cetak dan elektronik. Pada acara ini juga diadakan penanda tanganan Pakta Integritas secara simbolis antara Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel dengan 5 (lima) orang perwakilan yang hadir yaitu: Kepala BPKP Perwakilan Palembang, Kakanwil Dep. Agama Prov.Sumsel, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kakanwil Depkum & HAM serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  Sumsel. Pakta Integritas ini merupakan ikrar bersama untuk mengurangi praktek KKN serta juga dipahami sebagai niat kita bersama untuk turut serta melaksanakan semangat Reformasi Birokrasi guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Writen by Drs.Seto Utarko. M.Si – Kanwil Ditjen PBN Prov. Sumatera Selatan
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan/Bagian Pengembangan Pegawai

Liputan Grand Launching Layanan Unggulan Kanwil Ditjen PBN Prov. Jawa Timur
Surabaya, perbendaharaan.go.id - Sebagai wujud nyata dari komitmen Ditjen Perbendaharaan untuk tidak pernah berhenti berbenah diri dan terus melakukan inovasi dalam rangka melaksanakan Program Reformasi Birokrasi, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan Grand Launching Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan bertempat di lobby Gedung Keuangan Negara (GKN) I Surabaya. Kegiatan ini merupakan peresmian beroperasinya Layanan Unggulan Kanwil  yang secara serentak diselenggarakan di 20 Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pilot project Implementasi Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Peluncuran Layanan Unggulan  ini dihadiri oleh lebih dari 100 orang tamu undangan antara lain Perwakilan DPRD Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Bank Indonesia Surabaya, Kepala Biro Keuangan Pemprov Jawa Timur yang mewakili Gubernur Jawa Timur, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Kepala Bidang Keuangan Polda Jawa Timur yang mewakili Kapolda Jawa Timur, beberapa Pejabat dari Kantor Wilayah di lingkup Departemen Keuangan yang berkedudukan di Surabaya, beberapa pejabat Bank Operasional, serta perwakilan Satuan Kerja (Satker) yang berkedudukan di Surabaya.

Dalam acara yang berlangsung sederhana namun khidmat ini, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, S. Bambang Suroso menyampaikan sambutan Menteri Keuangan dalam acara Peresmian Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan sebagai  pengelola APBN mempunyai peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kondisi perekonomian negara. Dengan demikian peningkatan kinerja yang disertai perubahan mindset adalah mutlak bagi seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan. Sasaran peningkatan kinerja tersebut adalah terwujudnya kehandalan sistem administrasi  pendapatan negara,   kelancaran penyaluran dana APBN yang didukung terlaksananya  cash management yang optimal, serta  diperolehnya laporan keuangan pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Lebih lanjut Menteri Keuangan dalam sambutannya menegaskan agar seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan senantiasa melakukan perubahan mindset dalam memberikan layanan, melaksanakan fungsi pembinaan Satker guna meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan negara, mengidentifikasi masalah yang dihadapi satker dalam percepatan realisasi APBN dan memberikan solusinya, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN. Satker juga diminta oleh Menteri Keangan untuk tidak memberikan imbalan apapun atas layanan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, meningkatkan kapasitas SDM dengan memahami dan mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara, dan meningkatkan koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara termasuk upaya peningkatan SDM.

Setelah penyampaian sambutan Menteri Keuangan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, acara dilanjutkan dengan penyampaian sambutan Gubernur Provinsi Jawa Timur yang disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan Pemprov Jawa Timur. Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur sebagai wakil Satker turut menyampaikan sambutan pada kesempatan tersebut. Selanjutnya Kepala Bidang Keuangan Polda Jatim yang mewakili Kapolda Jawa Timur juga menyampaikan beberapa patah kata guna memberikan apreasiasi atas Layanan Unggulan ini.

Acara dilanjutkan dengan penekanan tombol secara bersama-sama oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Bank Indonesia Surabaya, Perwakilan DPRD Provinsi Jawa Timur, Kepala Biro Keuangan Pemprov Jawa Timur dan Kepala Bidang Keuangan Polda Jawa Timur sebagai simbol diresmikannya Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan peninjauan Pusat Layanan Kanwil Jawa Timur yang terletak di lantai 2 GKN I Surabaya. Pengguntingan pita di pintu Pusat Layanan dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Kemudian tamu undangan yang didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur disambut oleh Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan, Trisnohadi yang menjelaskan fitur-fitur Layanan Unggulan Kanwil yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi antara lain monitoring elektronik pelaksanaan layanan yang disajikan melalui TV Plasma. Acara ditutup dengan ramah tamah antara segenap tamu undangan dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yang didampingi beberapa Pejabat Eselon III di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini bertujuan untuk menunjang percepatan realisasi APBN dan peningkatan kualitas laporan keuangan pada kementerian/lembaga (K/L). Kriteria Layanan Unggulan tersebut adalah kepastian, kecepatan, serta bebas pungutan. Sedangkan ruang lingkup Layanan Unggulan ini meliputi penelaahan dan penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pengesahan revisi DIPA, penerbitan surat persetujuan/dispensasi tambahan uang persediaan (TUP), serta rekonsiliasi data  laporan pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Tingkat Wilayah K/L  dengan Sistem Akuntansi Umum (SAU) Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Oleh : Kontributor Surabaya

Wamena, perbendaharaan.go,id – Keluarga besar Ditjen Perbendaharaan benar-benar memahami pentingnya manajemen kas untuk pengelolaan APBN. Hal ini tercermin dari kegiatan sosialisasi manajemen kas yang hampir serempak dilaksanakan oleh KPPN-KPPN di berbagai daerah. Tidak ketinggalan, KPPN Wamena.

“Selama ini pengelolaan kas pemerintah tidak didasarkan pada perencanaan kas yang baik,” kata Safri Darwis, saat membuka acara Sosialisasi Manajemen Kas, di Aula KPPN Wamena. “Akibatnya, terdapat dana pemerintah yang idle di bank umum demi menjamin tersedianya dana saat satker mengajukan penarikan,” lanjutnya di hadapan, Selasa, 13 April 2010. “Sementara itu pada saat yang sama pemerintah membutuhkan dana pembiayaan yang cukup besar untuk menutup defisit APBN,” terang Kepala Bidang PP Kanwil DJPBN Propinsi Papuan ini lebih lanjut.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan satker memahami perlunya perencanaan penarikan dana, baik bulanan, minggunan maupun harian.  Sehingga pemerintah dapat menyediakan dana yang cukup untuk keperluan satker. KPPN Wamena selama ini telah melakukan pembinaan satker secara rutin. “Mulai tahun 2010 ini mengalami perubahan format,” kata Junaedi, Kepala KPPN Wamena. “Untuk kegiatan yang bersifat penyampaian materi kebijakan, dilaksanakan dengan cara sosialisasi, sedang yang bersifat teknis melalui bimbingan teknis (bimtek),” lanjutnya. “Peserta untuk sosialisasi adalah para KPA dan bendahara, sementara untuk bimtek, ditujukan kepada operator yang menangani masalah keuangan,” terangnya lagi. Khusus untuk bimtek peserta dikelompokkan lagi berdasarkan maping/pemetaan kemampuan satker, agar proses pembelajaran bisa berjalan efektif and terjalin interaktif.

Di samping sosialisasi manajemen kas, para peserta diberikan pemahaman tentang mekanisme pencairan SP2D. Dikemas dengan format workshop. Pemahaman mengenai hal ini penting untuk meminimalkan pengembalian SP2D dari bank karena kesalahan administrasi yang dilakukan oleh satuan kerja. Sebagai nara sumber hadir seluruh pimpinan bank yang ada di Wamena, yaitu Bank Mandiri, BRI dan Bank Papua.

Materi yang disosialisasikan adalah: PMK 192/PMK.05/2009, Perdirjen-66/PB/2005, SAKPA2010, Bagan Akun Standar (BAS), GPP2010 dan Mekanisme Pencairan SP2D pada Bank Mitra Kerja KPPN Wamena. Acara yang digelar mulai pukul 09.00 sampai 17.00 itu berjalan lancar. Hampir seluruh peserta tetap bersemangat dan antusias mengikuti acara dari awal hingga  akhir.

Oleh: Kontributor KPPN Wamena
Editor: Bambang Kismanto – Perbendaharaan Media Center/Bagian pengembangan Pegawai