Liputan Sosialisasi SPAN
Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id -Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang menurut rencana akan diimplementasikan pada tahun 2012 menuntut agar setiap unit di jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk mempersiapkan diri. Salah satunya adalah dari sisi Sumber Daya Manusia. Untuk itu upaya mendukung implementasi SPAN  terus dilaksanakan oleh Duta SPAN Unit Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, melalui penyelenggaraan sosialisasi pengenalan mengenai program-program SPAN, Jumat (16/12).

Duta SPAN Unit dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dan KPPN Banda Aceh melaksanakan sosialisasi SPAN dengan tema “SPAN Menciptakan Proses Bisnis yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi  Informasi, SDM yang Unggul dan Organisasi yang Efektif dan Efisien”. Acara dilaksanakan di halaman komplek rumah dinas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh di Lamlagang.

Acara dimulai dengan senam bersama di halaman Gedung Keuangan Negara Banda Aceh, kemudian dilanjutkan dengan sarapan bersama, dimana pada hari itu para pegawai begitu dimuliakan, yaitu dilayani oleh Kepala Kanwil dan jajaran eselon III dalam menghidangkan makanan yang disajikan.

Memasuki acara inti, penyampaian sambutan dan pengarahan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Achmad Saefudin. Dalam sambutannya beliau juga mensosialisasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Selain itu  Achmad Saefudin juga berpesan agar para pegawai dapat memahami nilai-nilai Kementerian Keuangan serta diharapkan dapat menerapkannya dalam  pekerjaannya. Acara kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi SPAN oleh Duta SPAN Unit dari Kanwil dan KPPN Banda Aceh.

Dalam Sosialisasinya Duta SPAN Unit Kanwil dan KPPN Banda Aceh menjelaskan pengertian dari SPAN serta mangajak para pegawai untuk siap dalam menghadapi perubahan pada saat SPAN diimplementasikan nantinya. Untuk itu para Duta SPAN Unit Kanwil dan KPPN Banda Aceh menghimbau agar para pegawai untuk segera mengikuti Survei Kesiapan Perubahan Kedua      (SKP-2) 

Terakhir acara dilaksanakan penghijauan, yaitu penanaman pohon di halam komplek rumah dinas. Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pegawai tentang perkembangan SPAN dan juga semangat kebersamaan serta kekompakan antar pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.

Oleh : Samsul Bahri dan Yasmi – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Liputan Sosialisasi dan Penyerahan DIPA TA 2012 di KPPN Tegal
Tegal, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Tegal melakukan penyerahan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2012, Jum’at (23/12), di KPPN Tegal. Penyerahan DIPA TA 2012 itu mengundang Walikota Tegal, Bupati Tegal, Brebes, dan Pemalang, dan pejabat terkait lainnya, dengan dihadiri oleh Para Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Satuan Kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Tegal. Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2012 dilakukan serentak di seluruh Indonesia dengan diawali oleh Presiden Republik Indonesia kepada para menteri/pimpinan lembaga dan Gubernur di Jakarta bertempat di Istana Negara pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011, kemudian diikuti penyerahan DIPA di daerah.

Sebelum penyerahan DIPA TA 2012 didahului dengan sosialisasi tentang Percepatan Pencairan Dana APBN TA 2012, dengan narasumber Kepala KPPN Tegal Drs. Mirza Effendi. Sosialisasi ini bertujuan antara lain untuk mengingatkan kembali kepada semua Kepala Satuan Kerja penerima DIPA TA 2012, akan pentingnya percepatan pencairan dana APBN sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Selain materi pencairan dana, Kepala Seksi Bank/Giro Pos Agus Effendi menyampaikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-74/PB/2011 tanggal 3 Nopember 2011 tentang tata cara Penyelesaian & Penatausahaan retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

KPPN Tegal menyerahkan 138 DIPA dengan nilai pagu DIPA Rp.2.895.665.079.000. DIPA Kantor Pusat yang berlokasi di daerah dan instansi vertikal Kementerian / Lembaga di Daerah, berjumlah 110 DIPA dengan nilai Rp. 2.712.526.485.000. DIPA Tugas Perbantuan untuk SKPD di Propinsi / Kabupaten / Kota Jumlah 21 DIPA dengan nilai Rp. 42.737.688.000. DIPA Urusan Bersama untuk SKPD Kebupaten / Kota Jumlah 7 DIPA dengan nilai Rp. 140.400.906.000,-

Dalam sambutannya Kepala KPPN Tegal Drs. Mirza Effendi antara lain menyampaikan, dengan diserahkannya DIPA pada tanggal 23 Desember 2011 diharapkan Satker dapat segera melaksanakan anggarannya, sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Belanja pemerintah tersebut dapat menjadi stimulus perekonomian di daerah tersebut sejak awal tahun anggaran. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan realisasi penyerapan anggaran tahun anggaran 2011 di wilayah pembayaran KPPN Tegal per tanggal 21 Desember 2011 sebesar Rp.999.961.245.898 atau 99,54% dari pagu DIPA .

Puncak acara ditandai dengan penyerahan DIPA secara simbolis oleh Bupati / Walikota atau yang mewakili kepada Kepala Satuan Kerja, dilanjutkan dengan penyerahan DIPA TA 2012 kepada para Kepala Kantor / Satuan Kerja / Kuasa Pengguna Anggaran.

Oleh : kontributor KPPN Tegal

Liputan Penyerahan DIPA TA 2012 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id - Menandai dimulainya derap langkah TA 2012 khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, maka sebagaimana terjadi di provinsi yang lain, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kaltim juga membidani penyelenggaraan penyerahan DIPA TA 2012. Diawali oleh iringan butiran gerimis, Gubernur Kalimantan Timur menyerahkan DIPA TA 2012 diserahkan kepada kepala daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah Kalimantan Timur, Jumat (23/12), di Pendopo Lamin Etam Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Acara Penyerahan DIPA TA 2012 di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur tersebut terasa menjadi lebih hikmat dan efektif dikarenakan Pemprov Kaltim menggabungnya dalam Acara Rapat Kerja Gubernur beserta Bupati/Walikota se Kalimantan Timur, Instansi Vertikal dan Para Pemangku Kepentingan dalam agenda Evaluasi Tahun ke -3 Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2009-2013.

Penyerahan DIPA TA 2012 dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, DR. H. Awang Faroek Ishak, kepada 10 satker yang dipilih mewakili unsur TNI, Polri, Instansi Vertikal dan Instansi Daerah.

Sedangkan kepada satker lainnya secara keseluruhan diserahkan secara langsung kepada masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran di Lobby Pendopo Lamin Etam oleh para petugas gabungan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim dan KPPN Samarinda.

Pada kesempatan itu Gubernur Kaltim menyambut antusias dan menyampaikan apresiasinya atas proses penyelesaian dan penyerahan DIPA TA 2012 sekaligus mengekspos surat Menteri Keuangan Nomor S-812/MK.05/2011 tanggal 13 Desember 2011 hal Kepatuhan Atas Kewajiban Perpajakan yang sebelumnya telah disampaikan secara langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Kaltim kepada Gubernur Kaltim dan oleh para Kepala KPPN kepada para Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur.

Sebelum DIPA diserahkan, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, Abdullah Nanung, melaporkan kepada Gubernur bahwa DIPA TA 2012 yang diserahkan pada satuan kerja di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 648 DIPA dengan jumlah Pagu Rp.8.104.068.512.000,- meliputi DIPA Kantor Pusat dan Instansi Vertikal berjumlah 464 DIPA senilai Rp.7.121.192.995.000, DIPA Tugas Pembantuan sejumlah 94 DIPA senilai Rp.326.269.958.000,- DIPA Dekonsentrasi berjumlah 70 DIPA senilai Rp.462.273.402.000,- dan DIPA Urusan Bersama berjumlah 20 DIPA senilai Rp.194.332.157.000,- Selain alokasi tersebut, alokasi APBN berupa Dana Transfer 2012 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.15.816.486.557.885, dengan rincian DBH Pajak sebesar Rp.3.286.953.715.797, DBH SDA sebesar Rp.6.670.375.794.088,- DAU sebesar Rp.4.536.156.684.000,- DAK sebesar Rp.327.285.000.000,- dan Dana Penyesuaian sebesar Rp.995.715.364.000,-

Dalam laporannya kepada Gubernur Kalimantan Timur, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur juga menjelaskan bahwa Penyerahan DIPA sebelum awal tahun anggaran bukanlah tradisi tahunan, tetapi sebagai komitmen Kementerian Keuangan Cq Ditjen Perbendaharaan bersama Kementerian Negara / Lembaga untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat pada waktunya. Percepatan penyerahan DIPA TA 2012 adalah salah satu upaya Kementerian Keuangan untuk mendorong agar Kementerian/Lembaga dapat sesegera mungkin melaksanakan kegiatannya di tahun anggaran 2012.

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, penyerapan anggaran 2011 tidak dapat berjalan dengan optimal disebabkan faktor lemahnya perencanaan kegiatan, lemahnya pelaksanaan kegiatan, kelemahan di bidang pengadaan, kelemahan di bidang regulasi, serta ketidaklengkapan regulasi dan prosedur.

Dijelaskan pula oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Kaltim bahwa ke depannya akan segera disusun langkah-langkah untuk mendorong perbaikan pola penyerapan tersebut, diantaranya adalah penyempurnaan jadwal kegiatan yang mengacu pada kedisiplinan para Kuasa Pengguna Anggaran mentaati jadwal kegiatan yang telah disusunnya, monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran yang terus disempurnakan dengan tidak menambah beban kerja pengelola anggaran tetapi mendukung upaya pengawasan dan sinkronisasi data keuangan serta dapat memberikan umpan balik mulai dari tahap perencanaan sampai pada pertanggungjawaban anggaran. Jajaran Kementerian Keuangan di Pusat dan Daerah bersama Kementerian Negara/ Lembaga melakukan evaluasi dan analisis terhadap penyerapan anggaran, hambatan-hambatan yang menjadi penyebab lambatnya penyerapan anggaran akan segera dievaluasi lebih mendalam sehingga pola penyerapan anggaran menjadi lebih sehat.

Pada akhir pembacaan laporan tersebut, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Kaltim mengucapkan terima kasih kepada para Kuasa Pengguna Anggaran yang telah bekerja sama dalam menunjang kelancaran proses penyelesaian dan penyerahan DIPA TA 2012.

Oleh : Sanyoto Danang Prabowo, Kontributor Kanwil PBN Kaltim

Liputan Capacity Building Aplikasi Perkantoran di KPPN Batam
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Batam menyelenggarakan kegiatan capacity building dalam rangka meningkatkan kemampuan para pegawai di bidang teknologi informasi/komputer berupa Pelatihan Aplikasi Perkantoran. Kegiatan tersebut dilakukan menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 26 September 2011 Nomor S-88/PB.1/2011.

Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 21 Oktober 2011 dan terakhir dilasanakan tanggal 3 Desember 2011.Kegiatan tersebut difokuskan pada pelatihan penggunaan aplikasi komputer Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2007 (Word, Excel dan PowerPoint) yang merupakan aplikasi yang sangat familiar digunakan dalam operasional perkantoran.

Tiada kata terlambat untuk belajar, berubah dan berani mecoba itulah spirit yang dicoba untuk dibangun oleh KPPN Batam untuk mewujudkan nilai-nilai profesionalisme, pelayanan dan kesempurnaan. Tak bisa ditawar lagi bahwa penggunaan teknologi khususnya komputer sudah menjadi sebuah kewajiban dalam operasional perkantoran. Saat ini pekerjaan kantor seperti yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Treasury Office) menuntut penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan semua itu salah satunya dapat ditunjang dengan penggunaan teknologi komputer.

KPPN Batam menargetkan peserta pelatihan adalah seluruh pegawai baik staf maupun pejabat. Namun demikian, sasaran khusus dari pelatihan ini adalah pegawai yang belum mumpuni atau belum terbiasa atau bahkan “phobia” terhadap penggunaan aplikasi komputer. Adapun waktu yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah setiap hari Jum’at dimulai pada pukul 16.30 WIB dengan durasi sekitar 45 menit. Pengajar dalam pelatihan ini adalah pegawai KPPN Batam sendiri yang dianggap cukup menguasai penggunaan aplikasi atau fitur-fitur tersebut.

Tiga metode yang digunakan dalam capacity building “aplikasi perkantoran” di KPPN Batam yaitu, pertama, pemaparan teori yang disampaikan oleh trainer disertai simulasi visual. Kedua, praktik langsung sesuai yang contoh yang diberikan oleh trainer. Dalam kegiatan ini, peserta dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat keterampilan komputer. Peserta yang memiliki keterampilan komputer kurang melakukan praktik langsung mengerjakan soal latihan dengan bantuan rekan satu kelompok yang memiliki ketrampilan komputer lebih. Ketiga, evaluasi hasil pelatihan dengan mengerjakan soal dari trainer

Animo pegawai khususnya yang masuk dalam kategori kurang menguasai computer cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi kehadiran peserta dan antusiasme dalam melakukan praktek. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya prasarana untuk praktek dan masih kurangnya jam latihan untuk praktek. KPPN Batam berharap hal ini bisa segera diatasi apalagi ditunjang dengan perhatian dari kantor pusat.

Oleh: Kontributor KPPN Batam

Liputan survey persiapan perubahan tahap II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
Palangkaraya, djpbn.kemenkeu.go.id – “Jangan takut menggunakan komputer, tahun baru 2012 dengan semangat baru. Beberapa waktu yang lalu kita telah menyelenggarakan pelatihan aplikasi perkantoran, yang antara lain merupakan salah satu strategi upgrading kemampuan dasar SDM Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalteng dalam rangka mensukseskan program SPAN.”

Pesan sederhana namun sarat dengan motivasi dari Kepala Kanwil Dijten Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Tengah, Djoko Wihantoro. Pesan itu disampaikan dalam acara Jum’at sehat yang dilanjutkan dengan senam bersama dan ramah tamah.

Rangkaian kegiatan ini diawali dengan penyematan PIN SPAN secara simbolis kepada pegawai termuda Bachrul Ulum dan pegawai senior Besriansah, sudah memasuki masa persiapan pensiun, yang diikuti pemakaian PIN SPAN oleh seluruh pegawai Kanwil DJPBN Propinsi Kalimantan Tengah. Suasana makin menghangat ketika Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan menyampaikan statement “SPAN bukan hal yang baru, semua pegawai harus siap dengan perubahan SPAN” yang disusul dengan teriakan YESS!! BERUBAH.

Pesan Kepala Kanwil DJPBN dan Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan dapat sangat dimaklumi, mengingat lebih dari 70% pegawai Kanwil DJPBN Propinsi Kalimantan Tengah usianya tidak muda lagi, di atas usia 45 tahun. Kebanyakan dari mereka masih dirasa kurang dalam penguasaan di bidang IT, sementara di sisi lain kemampuan itu sangat dibutuhkan dalam implementasi SPAN. Persiapan implementasi SPAN sendiri selalu didengungkan oleh pimpinan dalam acara rapat dinas maupun forum khusus sosialiasi SPAN oleh DSU dalam gugus kendali mutu (GKM).

Kegiatan Jum’at Sehat ini merupakan lanjutan dari GKM oleh DSU hari sebelumnya dalam rangka suksesnya pelaksanaan Survey Kesiapan Perubahan (SKP) II yang diikuti seluruh pegawai Kanwil DJPBN Propinsi Kalimantan Tengah. Melalui GKM tersebut DSU menyampaikan arti pentingnya SKP II di level pimpinan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun dan menetapkan strategi ke depan.

“Jadi kegiatan ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban mengisi survey namun juga memberikan pemahaman para pegawai apa konsekuensi implementasi SPAN,” kata Duta SPAN Unit Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Suwignyo.

“Kita adalah agen-agen perubahan di wilayah kerja kita, dengan SPAN, Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan akan melakukan transformasi pengelolaan keuangan baik secara sistem maupun proses bisnis. Perubahan ini akan berdampak kepada para stakeholders yang kita layani. Secara internal kita akan berbenah diri yang selanjutnya ke eksternal kita harus mampu mendampingi para stakeholders dalam implementasi SPAN yang dijadwalkan go live tahun 2013. Fasilitas IT dan SDM akan mendapatkan perhatian lebih dari unsur pimpinan dan DSU,” paparnya lagi.

Pemberian baju kaos oleh Kepala Bagian Umum, Sunoto, kepada Yashinta yang adalah Kasi Bidang PA, menandai secara resmi dimulainya pelaksanaan SKP II di Kanwil DJPBN Propinsi Kalimantan Tengah. Untuk menghindari terganggunya pelayanan kepada stakeholders, SKP II dilaksanakan secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan DSU. Pegawai yang telah melakukan SKP II diberikan cindera mata berupa baju kaos dan topi.

Sebelumnya, tanggal 30 Nopember 2011 dilakukan GKM SPAN dengan fokus uptade Transisi Strategi SPAN. Dalam GKM tersebut DSU menyampaikan peta strategi SPAN secara menyeluruh di Ditjen Perbendaharaan dan positioning strategi SPAN di bulan Nopember 2011. Salah satu hal yang mendasar untuk diketahui para pegawai Kanwil DJPBN Propinsi Kalimantan Tengah adalah terdapat cut over yang tegas pelaksanaan pekerjaan sebelum dan sesudah implementasi SPAN, tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan secara paralel (dua sistem). Dalam GKM tersebut juga disampaikan perubahan strategi legacy system. Kanwil DJPBN Propinsi Kalimantan Tengah terjadwal dalam roll out bulan April 2012.

Pada kesempatan GKM, DSU dan KISS selalu menyediakan cindera mata antara lain berupa topi bagi peserta GKM yang aktif bertanya dan/atau mampu menjawab pertanyaan dari DSU.

KISS Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Djoko Wihantoro sebagai ketua KISS, Sunoto sebagai wakil ketua KISS dan Suwignyo sebagai anggota. KISS ini merupakan wadah resmi bagi para pegawai Kanwil DJPBN Propinsi Kalimantan Tengah untuk bertanya, diskusi, dan informasi mengenai SPAN.

Oleh : Suwignyo, - kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Penyerahan DIPA 2012 di Sulawesi Selatan
Makasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Gubernur Sulawesi Selatan menyerahkan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2012 Kepada Kepala Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran lingkup pembayaran KPPN Makasar I dan II, Jumat (23/12), di Ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh KPA dalam wilayah kerja KPPN Makassar I dan KPPN Makassar II, seluruh Bupati dan Walikota, SKPD dan SNVT dalam lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan laporan tentang dana yang diserahkan kepada Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 30.857.198.572.000,- yang meliputi: DIPA KP sebesar Rp 11.540.220.401.000,-, DIPA DK sebesar Rp 918.517.690.000,-, DIPA TP sebesar Rp 965.459.601.000,-, DIPA UB sebesar Rp 308.383.394.000,- Alokasi Sementara Dana Transfer sebesar Rp 17.124.617.486.000,-.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Selatan menyatakan bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2012 adalah “Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat”. Untuk mencapai hal tersebut, di prioritaskan terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesehatan; peningkatan produksi pertanian, perikanan dan pengembangan pariwisata unggulan; pengembangan industri pengolahan dan perdagangan hasil pertanian; perluasan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja; pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMKM; dan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup. Prioritas tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan (pro growth), perluasan lapangan kerja (pro job), mengurangi kemiskinan (pro poor) dan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih baik (pro environment).

Secara khusus, Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan atas dukungan dan kerja samanya dalam mewujudkan penyerapan DIPA di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara prosentase lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi yang lain. Satu hal yang membuat gubernur merasa tersanjung adalah karena beliaulah orang pertama yang dipanggil oleh Presiden SBY pada saat acara penyerahan DIPA di Istana Negara pada tanggal 20 Desember 2011.

Pada bagian lain, gubernur mengharapkan, untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan kegiatan khususnya yang berkaitan dengan kegiatan fisik agar KPA mengadakan proses pelelangan pengadaan lebih awal, tanpa ragu-ragu namun tetap penuh kehati-hatian, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesegera mungkin di awal tahun anggaran. Bahkan secara spontan, di luar dari teks yang dibacakan, gubernur secara berseloroh mengatakan bahwa “ Disuruh belanja saja susah, apalagi disuruh mencari duit”.

Dalam acara tersebut, telah diserahkan secara simbolis DIPA kepada 11 KPA, dan Pagu Dana Transfer kepada 24 Bupati/Walikota yang dilakukan oleh gubernur. Sedangkan penyerahan DIPA kepada KPA lain dilakukan dengan cara diambil langsung oleh masing-masing KPA dan dilaksanakan oleh staf Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Seluruh rangkaian acara tersebut berlangsung dengan tertib.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan

Liputan Penyerahan DIPA 2012 Lingkup KPPN Timika
Timika, djpbn.kemenkeu.go.id - Asisten I Bidang Pemerintahan Alfred Douw atas nama Pemerintah daerah Kab. Mimika, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2012 secara simbolis kepada enam satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Timika, Kamis (22/12). Enam satuan kerja tersebut yaitu Pekas Gabrah 100 NA, Polres Kab. Mimika, Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Mimika, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mewakili unsur SKPD, Satker Bandar Udara Mozes Kilangen, dan Pengadilan Negeri Kota Mimika mewakili unsur pusat, bertempat di Hotel Grand Tembaga Papua.

Wilayah Kerja KPPN Timika meliputi Kabupaten Mimika dan Kab. Puncak, yang letaknya berlokasi di pedalaman Provinsi Papua. Dalam Penyerahan DIPA kali ini dihadiri oleh 29 KPA/Pejabat Pembuat Komitmen/Bendahara Pengeluaran, dan para undangan lainnya.

Nilai DIPA TA 2012 mengalami kenaikan sebesar 18,39% atau sebesar Rp. 123 miliar lebih dari pagu TA 2011 yaitu sebesar Rp.528 miliar. DIPA yang diserahkan sebanyak 41 DIPA terdiri dari 31 satker vertikal/SKPD dengan pagu DIPA sebesar Rp648 miliar yang terdiri dari 4 DIPA KP dengan nilai Rp362 miliar, 28 DIPA KD dengan nilai Rp234 miliar, 7 DIPA TP dengan nilai Rp.13 miliar, dan 2 DIPA UB senilai Rp.37 miliar.

Sedangkan perincian menurut jenis belanja adalah Belanja Pegawai Rp.189.415.340.000.- Belanja Barang Rp.82.854.811.000.- Belanja Modal Rp.334.262.252.000.- dan Balenja Bantuan Sosial sebesar Rp.41.622.371.000.-

Dari 41 DIPA 31 Satker tersebut untuk Kabupaten Mimika sebanyak 38 DIPA 28 satker senilai Rp.629.308.582.000.- dan untuk Kab. Puncak sebanyak 3 DIPA 3 satker dengan nilai sebesar Rp.18.846.192.000.-

Dalam sambutannya Kepala KPPN Timika Sri Hartama mengatakan bahwa Satker masih sulit mengubah kebiasaan yang selama ini dilakukan dalam pencairan dana dan cenderung menarik dananya dari KPPN kecil di awal sampai pertengahan tahun dan sangat besar pada saat akhir-akhir tahun anggaran. Sebagai gambaran menunjukkan bahwa realisasi per tanggal 12 Desember 2011 penyerapan dana baru mencapai 78,47%, sedangkan realisasi penyerapan dana pada tanggal 20 Deseember 2011 mencapai 89,31 %, hal ini sangat berbeda jauh dari realisasi penyerapan dana triwulan I yang hanya mencapai 13,77%, triwulan II sebesar 33,83% bahkan akhir triwulan III realisasinya penyerapan dananya hanya sebesar 69,47%.

Menurut Sri Hartama, hal ini sangat tidak sehat dalam suatu pengelolaan keuangan khususnya APBN yang kurang maksimal dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Harapannya ujar Sri Hartama, selaku Kepala KPPN Timika agar di TA 2012 mendatang dengan adanya percepatan penyelesaian dan penyerahan DIPA ini menjadi momentum bagi Pejabat Perbendaharaan, pengelolaan DIPA TA 2012 dapat lebih baik dalam pengelolaan DIPA, dengan melakukan evaluasi atas kekurangan-kekurangan yang dialami di TA 2011, yaitu dengan menunjuk pejabat perbendaharaan tepat waktu, pelaksanaan pelelangan lebih cepat dan lain-lain, melengkapi dokumen penyusunan DIPA yang belum terpenuhi dan lain sebagainya.

Diharapkan juga satker/SKPD melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan No.170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satuan Kerja dengan sepenuh hati, serta peraturan yang berlaku lainya. Dengan demikian, satker/SKPD tidak menunda nunda tagihan yang membebani rekening kas negara atas beban DIPA.

Dalam kesempatan penyerahan DIPA TA 2012 tersebut juga dilakukan penyerahan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-812/MK.05/2011 tanggal 13 Deseember 2011 tentang Kepatuhan Atas Kewajiban Perpajakan kepada Asisten I Bidang Pemerintahan Pemda Kab. Mimika, berhubung surat dimaksud baru diterima oleh KPPN Timika tanggal 21 Desember 2011 sore hari.

Oleh: Kontributor KPPN Timika

Liputan Penyerahan DIPA TA 2012 KPPN TANJUNG
Tanjung, djpbn.kemenkeu.go.id -  Sebanyak 152 DIPA diserahkan Kepala KPPN Tanjung kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah kerja KPPN Tanjung, Kalimantan Selatan, Jumat (23/12), di Gedung Informasi Tanjung.

Dalam acara tersebut,Kepala KPPN Tanjung, Arif Khuzaini menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2011 dan strategi optimalisasi pelaksanaan anggaran TA 2012. Penyerapan dana yang menumpuk di akhir tahun adalah hal yang paling disoroti oleh Kepala KPPN Tanjung, yang antara lain disebabkan oleh lemahnya perencanaan satuan kerja dalam menyusun jadwal kegiatan dan membuat rencana penarikan dana. Disamping itu, kelambanan satuan kerja dalam mengeksekusi pengadaan barang dan jasa juga mengakibatkan menumpuknya penyerapan dana di akhir tahun anggaran. Sehubungan  dengan hal tersebut, Kepala KPPN Tanjung menyampaikan tiga hal terkait dengan optimalisasi pelaksanaan anggaran TA 2012 yaitu :

Pertama, satuan kerja hendaknya melakukan penyusunan jadwal kegiatan dan penyusunan perkiraan penarikan dana dengan baik, dan juga sekaigus diikuti kedisiplinan satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Penyusunan penarikan dana dibuat dalam bulanan, mingguan, dan harian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas

Kedua, dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Kepala KPPN berharap satuan kerja dapat melakukan persiapan-persiapan yang lebih baik segera setelah menerima DIPA. Persiapan yang dapat dilakukan segera antara lain : membuat rencana umum pengadaan, mempersiapkan SDM yang sesuai klasifikasi, melakukan lelang dan penandatanganan kontrak yang tentunya tetap berpedoman pada PP No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ketiga, untuk satuan kerja yang sebagian anggarannya pada DIPA 2012 masih terblokir karena kurang lengkapnya persyaratan, hendaknya melengkapi persyaratan – persyaratan tersebut sehingga pembukaan blokir dapat dilakukan lebih cepat dan dapat direalisasikan.

Sebagai penutup, Kepala KPPN berharap percepatan penyerahan DIPA 2012 menjadi awal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2012, karena satuan kerja dapat segera melaksanakan dan memulai kegiatan tugas pemerintah dan pelayanan publik.

Dalam acara tersebut, penyerahan DIPA secara simbolis dilakukan oleh Bupati Tabalong kepada perwakilan Kuasa Pengguna Anggaran, dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala KPPN dan Kuasa Pengguna Anggaran wilayah Kerja KPPN Tanjung sebagai bentuk komitmen bersama dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang taat aturan, transparan, dan akuntabel.

Sebagai bentuk apresiasi kepada satuan kerja berprestasi, KPPN memberikan penghargaan dengan kategori Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan terbaik. Acara diakhiri dengan penyerahan DIPA TA 2012 kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran.

Oleh : kontributor KPPN Tanjung