Liputan Capacity Building tentang Pengelolaan Fiskal di Daerah
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali dan Nusa Tenggara mengundang pakar ekonomi (regional economist) Prof. Dr. I K. G. Bendesa, M.A.D.E. dari Fakultas Ekonomi Universitas Udayana untuk melakukan Capacity Building kepada jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Kamis (16/5), di Ruang Rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Hal tersebut dilakukan sebagai amanat Dirjen Perbendaharaan dalam implementasi PMK Nomor 169/PMK.01/2012.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan memiliki fungsi pembinaan, koordinasi dan supervisi, serta menjadi representasi Kementerian Keuangan di Daerah sebagai Pengelola Fiskal. Melalui tugas tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan diharapkan dapat memiliki data, informasi dan kemampuan untuk melakukan analisis dan menyajikan laporan kajian fiskal tingkat wilayah (regional), yang mana memuat perkembangan ekonomi regional, pelaksanaan anggaran pusat dan daerah, pengelolaan BLU dan menajemen investasi serta analisis fiskal regional pada masing-masing wilayah. Demikian pihak penyelenggara menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan Capacity Building tersebut.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendendaharaan Provinsi Bali Ida Bagus Gde Kartika Manuaba dengan para Kepala Bidang, Kepala Bagian Umum, dan Tim Kajian Fiskal. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendharaan Provinsi NTB Alfiah, dengan Kepala Bidang PP Herman Hiidayat, juga Kepala Kanwil Ditjen Perbendharaan NTT Herry Sunardjo, bersama Kepala Bidang PA Ahmad Sapriannoor.

Dalam kesempatan ini I K. G. Bendesa yang juga Pembantu Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Udayana, memaparkan banyak hal tentang perkembangan ekonomi regional dengan sajian “AKAL SEHAT DALAM ILMU EKONOMI” ( COMMON SENSE ECONOMICS). Menurutnya, ada 10 elemen kunci dalam Ilmu Ekonomi, “Persoalan insentif, Tidak ada makan siang gratis (There is no such thing as a free lunch), Keputusan dibuat atas dasar marjin,Perdagangan mendorong kemajuan ekonomi,Biaya transaksi merupakan penghalang perdagangan,Keuntungan mengarahkan bisnis kepada kegiatan yang meningkatkan kemakmuran Profits,Orang memperoleh pendapatan karena membantu orang lain,Kemajuan ekonomi terjadi terutama melalui perdagangan, investasi, metode yang lebih baik, dan lembaga ekonomi yang sehat,Tangan-tangan yang tak tampak (‘invisible hand”), dp harga pasar mengarahkan pembeli dan penjual pada kegiatan yang mendorong kemakmuran umum,Terlalu sering dampak jangka panjang, atau dampak sekunder, dari suatu kegiatan diabaikan,” ujarnya.

Liputan Kegiatan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta ke BPK Perwakilan dan BPS Prov. D.I. Yogyakarta.
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Menyongsong tugas dan fungsi baru sebagai representasi Kementerian Keuangan di Daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta mengadakan kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Prov. D.I. Yogyakarta, Senin (6/5). Selain itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta juga mengunjungi BPS Prov. D.I. Yogyakarta, Rabu (8/5). Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta mengungkapkan, bahwa kunjungan kerja tersebut dilakukan sebagai upaya membangun kerjasama yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak dalam mewujudkan tujuan organisasi masing-masing yang saling berkaitan, yaitu perwujudan tata kelola keuangan negara yang transparan, akurat dan akuntabel.

Pada kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Prov. D.I. Yogyakarta, Kepala Kanwil didampingi Ketua Pokja PPA I Niken P, Ketua Pokja PPA II Sri Nuryati dan Ketua Pokja P. Aklap Endah M disertai satu orang kpala seksi dari masing-masing pokja. Rombongan disambut dengan hangat oleh Kepala BPK Perwakilan Prov. D.I. Yogyakarta Sunarto, yang didampingi Kepala Sekretariat Sigit dan beberapa pejabat perwakilan BPK lainnya.

Kunjungan kerja berikutnya ke BPS Prov. D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro didampingi oleh Niken Pudyatuti, Endah Martiningrum dan beberapa kepala seksi. Rombongan juga diterima dengan hangat oleh Kepala Kanwil BPS Prov. DIY Wien Kusdiatmono didampingi beberapa pejabat eselon III lingkup BPS Prov. DIY.

Dalam kunjungan kerja yang berlangsung masing-masing sekitar dua jam tersebut, kedua belah pihak saling memperkenalkan visi, misi, tujuan dan tugas yang diemban instansi serta berbagai sinergi yang dapat dilakukan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dalam kata pengantarnya, Hendro Baskoro menyatakan bahwa dengan reorganisasi Ditjen Perbendaharaan sesuai PMK 169/2012, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dihadapkan pada peran yang cukup strategis sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Tugas baru dimaksud antara lain penyusunan konsolidasi LKPP dan LKPD, GFS, Kajian Fiskal Regional dan lainnya yang memerlukan ketersediaan data dan informasi yang komprehensif di tingkat regional serta SDM yang memiliki kompetensi analitis dalam membuat kajian tersebut. Dengan demikian, peran ini menuntut koordinasi dan kerjasama yang semakin luas mencakup berbagai kalangan di tingkat regional seperti Pemda, BI, BPS, BPK dan instansi lain yang terkait.

“Kunjungan kami dimaksudkan sebagai kulonuwun kepada mitra kerja terkait untuk sinergi positif dalam upaya mendukung penajaman fungsi Kanwil DJPBN guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik,” tegas Hendro Baskoro.
Lebih lanjut Hendro Baskoro menambahkan : “Sebaliknya juga demikian, apabila instansi Bapak memerlukan data yang ada pada kami untuk kepentingan kedinasan, silahkan kami dengan tangan terbuka siap membantu” Hasil kunjungan kerja ini sangat menggembirakan bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta karena dua instansi yang didatangi tadi menyambut dengan baik dan bersedia memberikan bantuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Kanwil yang baru.

“Semakin kami dirusuhi (dimintai bantuan-red) kami semakin senang karena berarti data yang ada pada kami berguna dan laku, hasil dari pekerjaan dan tugas kami dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh stakeholder apalagi oleh Kementerian Keuangan,” demikian ungkap Kepala BPS.

Dari kunjungan kerja ini satu langkah persiapan pelaksanaan tugas Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta telah berhasil dilewati dengan mulus untuk menatap langkah berikutnya yang semakin berat (namun menantang) dan memerlukan dukungan bersama dari setiap komponen Ditjen Perbendaharaan. Dalam jadwal berikutnya direncanakan kunjungan kerja ke Bank Indonesia Perwakilan Yogyakarta.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil DIY

Liputan KPPN Bitung Award
Bitung, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk pertama kalinya KPPN Bitung memberikan apresiasi kepada satker yang melakukan langkah nyata meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2012. Pada hari Selasa (2/5), Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Ipansyah, sebagai ketua tim penilai melaporkan bahwa lima satuan kerja yang memiliki kinerja terbaik yaitu Polres Bitung, Balai Diklat Perikanan Aertembaga, Balai Budidaya Air Tawar Tatelu, Madrasah Tsanawiyah Maesa dan Akademi Perikanan Bitung. Kriteria penilaian meliputi, ketepatan rekonsiliasi, kecepatan perbaikan, keakuratan data, kelegkapan laporan, isi laporan ( neraca), penyerapan anggaran,dan adanya retur SP2D. Penyerahan Piagam dalam bentuk plakat dan kartu Mika (mitra kerja utama) yaitu kartu layanan special bebas antrian selama tahun 2013, diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Bitung Syaeful Hidayat .

Dalam sambutannya pada acara penutupan sosialisasi aplikasi vera 2013 tentang PMK No. 233/PMK.05/2011 dan Perdirjen No.55/PB/2012, Kepala KPPN Bitung menyampaikan selamat kepada satker terbaik dan surat keputusan tentang penilaian satker terbaik akan dilaporkan kepada unit eselon I dan eselon II atasan satker bersangkutan, dengan harapan dapat diikuti oleh satker lainnya pada tahun 2013 dan tidak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh satuan kerja agar tidak memberikan gratifikasi atas pelayanan yang diberikan. Ditambahkan dalam sambutannya bahwa rekonsiliasi ke KPPN merupakan suatu kewajiban, oleh karenanya akan mendapatkan sanksi bagi yang terlambat. Ke depan, seluruh satuan kerja agar memanfaatkan teknologi informasi dalam berhubungan dengan KPPN menyongsong tahun ini akan diimplementasikan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) . Khususnya bagi satker yang lokasinya jauh seperti Kabupaten Kepulauan Talaud, diminta untuk melakukan rekonsiliasi online dengan menyampaikan Arsip Data Komputer (ADK) melalui email KPPN Bitung terlebih dahulu untuk kemudian mengirimkan hardcopynya melalui sarana tercepat.

Kapolres Bitung Harvin Raslin, menyampaikan testimoni didepan para wartawan , merasa ceria sekali atas kinerja yang dicapainya dan merasa bangga karena surat keputusan KPPN Bitung tentang satker terbaik akan diteruskan ke atasannya dan akan bersinergi terus dengan KPPN Bitung untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara .(SH)

Liputan Sosialisasi Revisi Anggaran Tahun 2013 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan acara Sosialisasi PMK Nomor 32/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 13/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013, Kamis (11/4), di Kendari.

Mengundang para pejabat perbendaharaan dan operator aplikasi dari satuan-satuan kerja di wilayah kerja KPPN Kendari, acara sosialisasi dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Tiarta Sebayang, yang didampingi oleh Kepala Bidang PPA I, Syahriza. “Kementerian Keuangan adalah chief financial officer, sementara kementerian/lembaga adalah chief operating officer. CFO dan COO harus sepakat dalam memahami aturan-aturan pelaksanaan yang ada,” tutur Tiarta dalam kata pembukanya, sekaligus menjelaskan latar belakang diadakannya sosialisasi. PMK Nomor 32/2013 diundangkan pada 6 Februari 2013, sedangkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 12/2013 baru terbit pada 8 April 2013. “Kenapa aturannya terlambat? Ini adalah wujud bahwa pemerintah mengakomodasi pesan kementerian/lembaga yang merasa repot kalau harus berurusan dengan banyak instansi eselon I Kemenkeu,” terang Tiarta. Lebih lanjut, Tiarta menjelaskan bahwa mulai 2013 proses bisnis penyelesaian pengesahan anggaran yang semula di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Ditjen Perbendaharaan dijadikan satu atap di DJA. Akan tetapi, ternyata pengalihan ini tidak semudah yang dibayangkan, termasuk dalam penyiapan perangkat aturannya.

Berdasarkan aturan baru tersebut, pihak yang berwenang dalam revisi anggaran kini adalah KPA, Eselon I kementerian/lembaga, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan DJA. Untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan sendiri, kewenangannya sebagian besar meliputi revisi dalam hal pagu tetap dan yang bersifat ralat administratif. Terkait anggaran dan revisi anggaran ini, Tiarta menegaskan bahwa, ke depannya, yang harus diperhatikan adalah bagaimana anggaran yang telah disahkan tidak hanya dapat terserap, tetapi juga bagaimana serapan tersebut efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Acara sosialisasi tersebut sekaligus dimanfaatkan oleh para undangan untuk menanyakan permasalahan-permasalahan terkait anggaran yang mereka temui di satuan kerjanya. Sebagian besar bertanya mengenai penyelesaian pagu minus untuk belanja gaji, anggaran yang masih diblokir, hingga hal-hal yang bersifat teknis penggunaan aplikasi

Oleh : Agustina Rahayiningtyas – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Liputan Sosialisasi Juknis Revisi Anggaran Dan Bimtek Aplikasi RKA K/L TA 2013 Jogjakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Untuk memberikan kesamaan pemahaman atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan TA 2013, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan acara Sosialisasi dan Bimtek pada tanggal 17 s.d. 25 April 2013.

Kegiatan sosialisasi dan bimtek tersebut dilaksanakan di tiga tempat yaitu, pada tanggal 17 April 2013 di Wates untuk satker wilayah pembayaran KPPN Wates, tanggal 18 April 2013 di Wonosari untuk satker wilayah pembayaran KPPN Wonosari, tanggal 22 dan 23 April 2013 di Yogyakarta untuk satker wilayah pembayaran KPPN Yogyakarta, sedangkan untuk satker UAPPAW diselenggarakan pada tanggal 24 dan 25 April 2013 di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyatakan bahwa penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tersebut disamping untuk memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai revisi anggaran serta memberikan bimbingan teknis kepada satker dan SKPD dalam mengoperasikan Aplikasi RKA K/L TA 2013, juga untuk mempercepat penyerapan anggaran sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

Acara dibuka secara resmi pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Hendro Baskoro. Dalam sambutannya Hendro mengawali dengan menyampaikan penjelasan terlambatnya pelaksanaan sosialisasi yang selama ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh satker, dikarenakan dalam pengesahan DIPA TA 2013 terdapat perubahan yang sangat mendasar (dengan ditetapkannya KMK Nomor 293/KMK.01/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dan atas nama Menteri Keuangan Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran), termasuk Aplikasi yang sekarang berbasis IT, sehingga perlu penyempurnaan regulasi.

Selanjutnya terkait dengan arah kebijakan fiskal 2013 beliau menyampaikan pesan kepada para Kuasa Pengguna Anggaran satker dan SKPD agar mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas belanja negara yang menjadi tanggungjawabnya sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Beliau juga mengingatkan kepada satker yang mempunyai biaya perjalanan dinas pada akun belanja 521119 dan 521219 agar segera mengajukan revisi, yang semula 521119 menjadi 524113, 521219 menjadi 524114, dan bagi satker yang tidak terdapat biaya perjalanan dinas tersebut agar menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Terdapat Biaya Perjalanan Dinas pada akun belanja 521119 dan 521219 kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan sesuai format yang sudah ditentukan.

Pada kesempatan ini mewakili seluruh jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta beliau juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan seluruh mitra kerja terhadap keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Terkait hal tersebut beliau memohon kesediaan para KPA untuk terus memberikan dukungan dengan menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan untuk tidak memberikan imbalan berupa apapun secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat/pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Sebelum mengakhiri sambutannya beliau berpesan kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk segera mengejar ketertinggalan penyerapan anggaran di triwulan pertama, sehingga di triwulan kedua nanti diharapkan bisa mencapai realisasi sebesar 40%.

Evan Himawan, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY.

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali dengan Para Kepala Daerah
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali I. G. B. Kartika Manuaba melakukan kunjungan kerja secara marathon dengan delapan Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Bali. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka konsolidasi implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 169/PMK.01/2012.

Mengingat tugas pokok dan fungsinya kedepan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mulai membangun sinergi bersama para kepala daerah. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Pemerintah Daerah menjadi mitra kerja dalam melakukan fungsi spending review dan pengelolaan fisakl daerah.

Sejak Februari hingga April 2013, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali melakukan kunjungan kerjanya. I. G. B. Kartika Manuaba melakukan pertemuan bersama Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada tanggal 8 Februari 2013. Pertemuan tersebut menyepakati pembentukan suatu Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Daerah beserta seluruh Kepala Daerah. Gubernur Provinsi Bali berpesan “Kerja sama dibidang pengelolaan keuangan negara dapat diteruskan, sebagai unit pemerintah pusat harus dapat meyakinkan saya, di dalam pengelolaan dan pemanfaatannya harus jelas, sebagai bentuk tanggung jawab,” ujarnya.

Selain itu, beberapa kabupaten dan kota yang telah dikunjungi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di Bulan April 2013 yaitu, Wali Kota Denpasar, Bupati Gianyar, Bupati Badung, Bupati Karangasem, Bupati Bangli dan terakhir Bupati Klungkung,. Semantara itu, dua kabupaten selanjutnya, yakni Buleleng dan Tabanan masih dalam penjadwalan. Kehadiran Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan selain bentuk hubungan kerja, juga menjalin tali siraturahmi antar pimpinan di daerah. Hal tersebut mendapat tanggapan positif dari berbagai kepala daerah.

Oleh: Sidikarya – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali

Edited by novri

Liputan Sosialisasi PMK-190/PMK.05/2012, PMK-32/PMK.02/2013, PER-12/PB/2013, dan PER-55/PB/2012 KPPN Saumlaki
Pulau Yamdena/Saumlaki, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Saumlaki menyelenggarakan Sosialisasi PMK-190/PMK.05/2012 (Review), PMK-32/PMK.02/2013 jo. PER-12/PB/2013, dan PER-55/PB/2012 pada tanggal 18-19 April 2013, di Gedung Balai Pembinaan Umat (BPU) Saumlaki. KPPN Saumlaki menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi serta membangun sinergi di antara Pejabat Perbendaharaan Negara guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan pembayaran/pencairan dana APBN.

Peserta Sosialisasi adalah Pejabat Perbendaharaan Negara yang mengelola dana APBN TA. 2013 yaitu KPA/PPK/PPSPM/Bendahara Pengeluaran/Staf Operator RKA-K/L/SAI-SIMAK BMN di pulau Yamdena, dalam wilayah pembayaran KPPN Saumlaki yang mencakup dua kabupaten, yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Acara Sosialisasi diawali dengan sambutan Kepala KPPN Saumlaki, Yohanis Mendila. Dalam sambutannya, Yohanis Mendila menyampaikan beberapa hal penting, antara lain bahwa dengan diterbitkannya PMK-190/PMK.05/2012 maka pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab para Pejabat Perbendaharaan Negara sudah menjadi sangat jelas. Terlebih lagi, saat ini lampiran SPM yang diajukan Satker ke KPPN juga menjadi lebih sederhana. Dengan kondisi tersebut, maka untuk kelancaran dan percepatan pelaksanaan pencairan dana APBN secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku akan semakin mudah untuk mewujudkannya. Untuk itu KPPN selaku Kuasa BUN di daerah Saumlaki ini sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari seluruh KPA/PPK/PPSPM/Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pencairan dana APBN dengan baik dan benar secara proporsional, akurat, dan tepat waktu.

Yohanis juga menyampaikan bahwa seluruh pegawai KPPN Saumlaki siap untuk menerbitkan SP2D kurang dari satu jam atau maksimal satu jam atas SPM yang diajukan Satker secara lengkap dan benar. Menurutnya, amat tidak baik dan amat tidak bertanggung jawab jika terjadi keterlambatan pencairan dana APBN, yang akan menciderai aspirasi dan kepentingan rakyat.

Pada sesi selanjutnya adalah penyampaian review materi sosialisasi PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan manajemen Satker KPPN Saumlaki Yofi Habibie Adnan. Sedangkan review materi Sosialisasi PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja yang disampaikan oleh Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Saumlaki Aly Umasugi, serta materi Sosialisasi PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang disampaikan oleh Staff Subbagian Umum KPPN Saumlaki Firman C.A.Poceratu.

Khusus untuk materi Sosialisasi PMK-32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 jo. PER-12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013, disampaikan langsung oleh Tim Sosialisasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku yang dipimpin oleh Kepala Seksi PA-B pada Bidang PA Geset Ongge dan Praktik Proses Instalasi Aplikasi RKA-K/L dipandu oleh Martha Telehala dan Anatje Latumeten (anggota Tim Sosialisasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku).

Pada akhir acara, kegiatan sosialisasi yang berlangsung selama dua hari ini ditutup secara resmi oleh Kepala KPPN Saumlaki. Kepala KPPN Saumlaki, Yohanis Mendila tak bosan-bosannya selalu mengingatkan di setiap kesempatan kepada para stakeholder bahwa pelayanan yang diberikan KPPN Saumlaki adalah Pelayanan Prima Tanpa Biaya dan Gratifikasi dengan pola Layanan Service Excellent secara “CERMAT”, yang berarti Cepat, Efektif, Ramah, Manusiawi, Akurat, dan Transparan.
Oleh: Yofi Habibie - Kontributor KPPN Saumlaki

Liputan Bimtek Service Excellent KPPN Medan I
Medan, djpbn.kemenkeu.go.id - ”Merubah mindset bukan pekerjaan yang mudah seperti membalik telapak tangan. Perubahan membutuhkan kesungguhan, komitmen, dan konsistensi. Perubahan ke arah yang lebih baik adalah suatu keniscayaan. Seiring dengan bergulirnya angin reformasi, mutu layanan menjadi hal yang urgen selain kompetensi dan kapabilitas. Paradigma yang menganggap “KPPN sebagai lembaga nonprofit oriented, sehingga bagaimanapun pelayanan KPPN, satker pasti akan datang juga” harus ditinggalkan. Paradigma lama harus diganti dengan paradigma baru sebagai lembaga yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan yang sejalan dengan Nilai-nilai Kementerian Keuangan antara lain : Integritas tercermin pada kejujuran, ketulusan, dan menjaga martabat, Profesionalisme pada kompetensi, kecakapan, dan bekerja dengan hati, Sinergi dalam kerjasama, saling percaya, dan memberikan solusi terbaik, Pelayanan pada orientasi kepuasan pemangku kepentingan, proaktif, cepat tanggap, dan Kesempurnaan sebagai usaha perbaikan terus-menerus serta mengembangkan inovasi dan kreativitas”.

“Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Nilai-nilai Kementerian Keuangan, KPPN Medan I berusaha maksimal untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanannya. Kualitas pelayanan memiliki peran strategis yang sangat penting bagi keberhasilan pelayanan kepada stakeholders. Pada era reformasi, ekspektasi mitra kerja terhadap layanan KPPN semakin tinggi. Oleh sebab itu, maka kegiatan pelatihan service excellent perlu dilakukan secara berkala. Melalui Pelatihan Service Excellent diharapkan adanya peningkatan mutu layanan kepada stakeholders. Pelayanan yang excellent tidak hanya tugas para front office/customers service yang melayani eksternal, tetapi juga pegawai yang berperan melayani intra organisasi”, itulah inti dari pengarahan Kepala KPPN Medan I, Ria Hot Juanita Simbolon.

Pelatihan diadakan pada hari libur Sabtu tanggal 27 April 2013 jam 08.30 s.d. jam 16.30 di Aula KPPN Medan I, bekerja sama dengan PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Medan. Dengan narasumber antara lain Bapak Hariyanto salah satu motivator nasional PT. Bank Mandiri dari Jakarta dan beberapa pejabat dari PT. Bank Mandiri Area Medan Imam Bonjol.

Beberapa hal yang diperlukan untuk mengembangkan Service Excellent yaitu : skill berupa kemampuan/pengetahuan dan kecepatan melayani, kemudian penampilan berupa cara berpakaian, kondisi meja kerja, dan yang tak kalah penting adalah sikap perilaku.

Komunikasi dengan mitra kerja baik secara verbal maupun non verbal harus hangat dan ramah. Senyum dari hati yang tulus ikhlas akan memberi kesan sentuhan mendalam. Kontak mata, pengungkapan maaf, dan penawaran bantuan harus selalu disuguhkan. Standar berkomunikasi melalui telepon, cara memulai dan bagaimana menjawabnya.

Standar pelayanan yang diberikan dalam menerima tamu dengan mengucapkan salam “Assalamu’alaikum atau Selamat Pagi/Siang/Sore”,  “ada yang bisa dibantu”, menyampaikan ucapan “terima kasih” dan “senang bisa melayani Bapak/Ibu”, hingga penawaran “ada lagi yang bisa dibantu”.

Dengan adanya pelatihan Service Excellent tersebut maka menambah wawasan pengetahuan pegawai. Secara keseluruhan, acara pelatihan tersebut berlangsung sekitar 8 Jam. Para pegawai begitu antusias dalam mengikuti acara tersebut, terbukti dengan banyaknya peserta pelatihan yang bertanya dan mengikuti sampai selesai acara.

Acara ditutup oleh Kepala KPPN Medan I. Beliau berpesan kepada semua pegawai agar terus berlatih dan berupaya dalam memberikan layanan terbaik kepada mitra kerja. Ke depan pelayanan diharapkan akan semakin baik berorientasi kepada kepuasan pemangku kepentingan. Bekerja adalah ibadah, oleh karena itu lakukanlah dengan tulus dan ikhlas. Dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk mengaplikasikan pelayanan yang excellent dalam tugas sehari-hari. Di awali dengan senyum, kemudian menyapa lantas menawarkan bantuan sebagaimana motto layanan KPPN Medan I Senyum, Sapa, dan Salam akan terpancar tulus berseri dari wajah-wajah pegawainya.

Oleh : Warnoto KPPN Medan I - Kontributor
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan