Garut, djpbn.kemenkeu.go.id Langkah terobosan telah dilaksanakan oleh KPPN Garut sesuai dengan arahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat bahwa pelaksanaan penyaluran dana APBN dan pengelolaan penerimaan negara perlu dilakukan kesepakatan, bersinergi dan berkoordinasi dengan Bank Operasional I/ Persepsi dalam rangka Implementasi SPAN dan mensukseskan Langkah- langkah Akhir Tahun Anggaran 2013.

Acara Penandatangan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Aula KPPN Garut dimulai tepat pukul 09 WIB yang dihadiri oleh semua pimpinan bank yaitu Bank Operasional I dan Persepsi wilayah kerja KPPN Garut , dan disaksikan oleh pejabat dari Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat
Dalam acara ini Kepala KPPN Garut Bapak Edwin Asrul membuka acara sekaligus memberikan kata sambutan dan arahan kepada para pimpinan bank :
“ Bahwa menjelang akhir tahun anggaran 2013 ini volume kerja kita akan meningkat banyak pengeluaran dana APBN yang harus disalurkan begitu juga penerimaan negara baik setoran pajak maupun non pajak, untuk itu saya mengharap agar kita berkomitmen meningkatkan sinergi mengatasi kendala bersama-sama . Kesalahan dan tidak akurat data akan berimbas atau berdampak kepada hasil kinerja kita pada tahun anggaran 2013, jangan sampai setelah berakhirnya tahun anggaran 2013 ini masih terdapat masalah yang harus diselesaikan pada tahun anggaran 2014”.


Pada kesempatan ini kepala KPPN Garut juga menyampaikan beberapa permasalahan permasalahan yang harus disikapi bersama-sama menjelang akhir tahun anggaran 2013 antara lain : 
1. Buka tutup loket penerimaan harus sesuai ketentuan , yaitu pukul : 08- 15.00 WIB , perlu mendapat perhatian khusus mengenahi setoran pajak maupun UP/ TUP. Menghindari adanya keluhan dari satker bahwa loket bank persepsi ditutup sebelum jam 12.00.
2. Penyelesaian Retur SP2D secara cepat
3. Penyampaian LHP tepat waktu
4. Reversal
5. Pelimpahan tepat waktu

Pada akhir kata sambutan Kepala KPPN Garut mengingatkan kepada para pimpinan bank untuk meningkatkan komitmen menjalin sinergi yang terus menerus akan mempermudah menyelesaikan kendala yang kita hadapi bersama demi kelancaran tugas sehingga pada akhirnya akan mengurangi kesalahan.

Kemudian Acara selanjutnya adalah penandatanganan nota komitmen / MOU yang dilakukan oleh Kepala KPPN Garut bersama para pimpinan Bank Operasional I dan Bank Persepsi wilayah kerja KPPN Garut yang disaksikan oleh Pejabat Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

Sebagai penutup acara adalah pembacaan do’a dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah.

Oleh : Bambang Purwanto Kontributor KPPN Garut

Sumbawa Besar, djpbn.kemenkeu.go.id, - Seorang peserta Capacity Building ditanya bagaimana anda mensikapi hidup ini ? “Ah kalau saya sih seperti air mengalir saja“. Kepentingan kita bukanlah menentukan Benar atau salah jawaban itu. “Kita akan menemukannya jawabannya pada kegiatan Capacity Building hari ini”, demikian kalimat pembuka dari Supriyanto, trainer PPSDM Kementerian Keuangan.

Bertempat di Aula KPP Pratama Sumbawa Besar, keluarga besar KPPN Sumbawa Besar dan KPPN Bima bersinergi dalam acara Capacity Building. “Kita bersyukur bisa mendatangkan seorang motivator senior ke Sumbawa ini. Untuk itu kita perlu antusias dalam mengikuti setiap kegiatan dalam acara ini. Dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif dalam keseharian kita, baik di kantor maupun di luar kantor”, demikian sambutan Kepala KPPN Sumbawa Besar, Wahyu Harmono.

“Hanya ikan mati yang hanyut terbawa arus,” ungkapan yang disampaikan Supriyanto di awal acara. Ya ikan mati menjadi sesuatu yang tidak menarik. Bahkan tidak memberikan pengaruh baik bagi yang lainnya. Beliau pun mereview ulang pengalamannya dahulu. Ketika integritas menjadi barang langka saat itu. “Saya memang bukan orang bersih, tapi akan kah selamanya menjadi orang kotor ?” sebuah argument yang pernah dilontarkannya pada saat menolak gratifikasi atas perintah atasannya.

Beliau menekankan bahwa kesejahteraan dan kecantikan yang sesungguhnya sangat tergantung dari sejauh mana kita menghargai diri sendiri. Bukan dengan uang semata dan berhias. “Bapak/ibu adalah para pelaku sejarah reformasi di Ditjen Perbendaharaan. Untuk mengawal proses itu maka perlu ada perbaikan terus menerus,” ungkap Supriyanto, widyaiswara PPSDM BPPK. Beberapa permainanpun dilakukan untuk mengeksplor kekompakan, keterbukaan, dan semangat berkompetisi dari para peserta.

Acara yang digelar mulai pagi hari Sabtu tanpa terasa jarum jam telah menyentuh angka 15.00 WITA. Mulai dari Kepala Kantor sampai SATPAM kantor dari KPPN Sumbawa Besar dan KPPN Bima ikut dalam kegiatan ini. Ada sekitar 18 orang peserta dari KPPN Sumbawa Besar dan 20 orang peserta dari KPPN Bima. Kelelahan telah terbayar dengan pesan-pesan moral dan motivasi dari trainer. Kesan dan pesan para peserta dituangkan dalam selembar karton panitia. Biarlah kesan acara dibawa panitia. Tapi pesan-pesan selama acara semoga memperbaiki alam bawah sadar para peserta. 

Oleh: Tim Media KPPN Sumbawa Besar

Liputan pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi Pengelolaan PNBP
Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id,- Sebagai wujud implementasi PMK nomor 169/PMK.01/2012 yang antara lain menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah melakukan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Gorontalo menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan PNBP di Meeting Room Borneo Hotel Maqna Gorontalo (5/12) dengan peserta adalah kuasa pengguna anggaran dan bendahara penerimaan satker dari 12 Bagian Anggaran satker pengelola PNBP yang ada di Provinsi Gorontalo, acara ini dihadiri pula oleh Kepala KPPN Gorontalo dan Kepala KPPN Marisa.

Pada rakor yang mengangkat tema “Perbaikan Tata Kelola PNBP Sebagai Upaya Meningkatkan Kontribusi Penerimaan Negara”, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Sudarso, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rakor ini adalah langkah awal untuk menyamakan persepsi bahwa penerimaan negara harus pula ditopang melalui sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak disamping dari sektor penerimaan pajak lainnya.

Dikesempatan yang sama, Sudarso juga menyampaikan beberapa temuan BPK terkait pengelolaan PNBP pada kementerian/lembaga antara lain: PNBP yang tidak disetor tepat waktu, PNBP yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN, PNBP yang kurang/belum dipungut dan PNBP yang belum didukung dengan dasar hukum yang memadai.

Sudarso, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Peraturan dan Standarisasi Teknis BLU, Direktorat PPK-BLU, juga menyampaikan secara rinci mengenai isu-isu terkini terkait pengelolaan PNBP yaitu mengenai tarif layanan yang dipungut dibandingkan dengan kemampuan daya beli masyarakat, kemudian optimalisasi potensi PNBP kelautan mengingat luas wilayah Indonesia dua pertiga-nya adalah lautan, mengenai pedoman pencairan PNBP sesuai dengan Maksimum Pencairan (MP) serta pengaruh pungutan PNBP terhadap peningkatan layanan kepada masyarakat.

Pada sesi berikutnya, Kepala Bidang PPA I, Pratanto, berkesempatan untuk memaparkan mengenai hasil kuisioner yang dibagikan pada saat monitoring dan evaluasi (monev) PNBP (18-22 November 2013) kepada 37 satker pengelola PNBP. Dijelaskan pula bahwa dalam kuisioner yang diedarkan tersebut terdiri dari 18 pertanyaan terbuka, untuk digunakan sebagai data mining, dan informasi tentang pengelolaan PNBP serta permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing satker. 

Dari hasil kuisioner tersebut dapat diperoleh beberapa informasi antara lain belum semua kabupaten memiliki bank persepsi, setoran yang tidak dibukukan oleh bank persepsi pada hari yang sama, jaringan bank penerima setoran sering mengalami gangguan, jarak bank persepsi dengan lokasi satker yang relatif jauh dibanding jumlah setoran PNBP, jam layanan satker lebih lama daripada jam buka kas pada Bank Persepsi, penyetoran PNBP yang tidak sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan, tarif pada peraturan pemerintah satuan kerja PNBP dinilai terlalu rendah, serta adanya PNBP yang belum mempunyai tarif.

Selanjutnya diakhir acara diperoleh beberapa rekomendasi antara lain agar satker meningkatkan tata kelola perencanaan dan penganggaran PNBP, kemudian melakukan peninjauan kembali terkait besaran tarif PNBP, upaya untuk ekstensifikasi layanan PNBP yang belum ditentukan tarifnya, serta melakukan perbaikan teknis penyetoran untuk setoran yang kecil dibanding biaya yang harus dikeluarkan dengan cara mengajukan dispensasi penyetoran secara berkala sesuai PMK nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tatacara Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerima.

Bojonegoro, djpbn.kemenkeu.go.id, - Menjelang akhir tahun, Dirjen Perbendaharaan mempunyai kerja besar dalam dalam konteks pelaksanaan anggaran belanja. Pembayaran APBN dengan segala administrasinya yang akan harus diselesaikan pada tanggal 31 Desember. Mengingat pengelolaan keuangan negara adalah sebuah proses, maka setiap tahun Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan proses penerimaan dan pembayaran tagihan kepada negara.

Merujuk dari pelaksanaan Rapimnas pimpinan Ditjen Perbendaharaan yang mengamanatkan untuk segera melaksanakan sosialiasi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2013 dan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-7523/PB/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Langkah-Langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2013, maka KPPN Bojonegoro memandang perlu untuk segera melakukan sosialisasi tersebut dengan materi draft langkah-langkah akhir tahun kepada mitra kerja KPPN Bojonegoro (Satuan Kerja dan Bank/Pos).

Hal ini bertujuan agar mitra kerja KPPN Bojonegoro segera dapat menyiapkan diri lebih dini untuk segera mengambil langkah yang perlu dilakukan mengingat berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir bulan Oktober 2013, ditemukan masih banyak (di atas 40% dari seluruh satker) satuan kerja lingkup wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro dengan realisasi belanja sebesar 60% dari pagu DIPA yang dimiliki.

Sosialisasi Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013 diadakan pada tanggal 20 November 2013 dengan peserta adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja, pegawai bank/pos di bidang persepsi dan pencairan dana, dengan rincian 60 orang petugas satker, 12 orang petugas bank/pos. Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro, Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro, unsur Muspida Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan serta pimpinan Bank/Pos juga turut menghadiri acara sosialisasi tersebut.

Sosialisasi Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013 yang mengambil tema ”Peningkatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat” diadakan di aula KPPN Bojonegoro, Jalan Untung Suropati nomor 63, Bojonegoro.

Sebagai acara pembukaan Bustami selaku Kepala KPPN Bojonegoro menyampaikan tujuan dilaksanakannya acara Sosialisasi Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran (LLAT) 2013, adalah untuk menyatukan langkah dan menyamakan persepsi didalam melaksanakan kewajiban selaku pengelola anggaran negara, antara KPPN selaku Bendahara Umum Negara di daerah, Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Perbankan/PT.Pos Indonesia sebagai Mitra Kerja Utama, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dan juga merupakan implementasi dari Tugas dan Fungsi KPPN. Di ujung sambutannya, Kepala KPPN Bojonegoro juga menyampaikan harapan agar dapat tercipta sinergi yang baik agar pelaksanaan tutup tahun anggaran 2013 dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. 

Acara sosialisasi LLAT 2013 terasa istimewa karena dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro, Suyoto. Dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas acara yang diselengggarakan oleh KPPN Bojonegoro yang menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan terkait pengelolaan keuangan negara (Satker dan Bank/Pos) dan unsur Muspida Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan. Pertemuan untuk menghasilkan sinergi seperti ini diperlukan untuk menciptakan tata kelola keuangan negara khususnya di daerah menjadi lebih baik. Selanjutnya beliau juga membahas tentang tata kelola keuangan yang diharapkan dapat tercipta di daerah seperti pencairan anggaran yang tertib dan tidak menumpuk di akhir tahun agar dapat tercipta stimulus fiskal dan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf perekonomian daerah.

Acara selanjutnya adalah pemaparan materi langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2013 terdiri 4 (empat) sesi yaitu:

1. Bidang pengeluaran oleh Seksi Pencairan Dana & Manajemen Satker
2. Bidang penerimaan oleh Seksi Bank
3. Bidang pelaporan keuangan oleh Seksi Verifikasi, Akuntansi & Kepatuhan Internal
4. Bidang revisi anggaran menjelang akhir tahun anggaran 2013 oleh Kanwil DJPBN Prov. Jatim

Tepat pukul 12.30 pemaparan materi telah selesai disampaikan yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang langsung dipimpin oleh Kepala KPPN Bojonegoro. Pada sesi ini peserta dipersilakan untuk bertanya secara langsung atas apa yang telah disampaikan oleh narasumber.

Setelah sesi tanya jawab yang berlangsung secara interaktif, akhirnya pada pukul 13.15 Kepala KPPN Bojonegoro menutup acara Sosialisasi Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013. Dalam penutupannya beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada para undangan dan peserta mitra kerja KPPN Bojonegoro dan beliau juga berharap akan terciptanya sinergi yang baik dalam menghadapi tutup tahun anggaran 2013 antara KPPN, Satuan Kerja dan Bank/Pos.

Kontributor KPPN Bojonegoro – Pandu Esmana RHP

Pontianak, djpbn.kemenkeu.go.id - “Bagaimana kami bisa membantu secara optimal, jika perbankan yang lain setengah hati melayani nasabah yang mau menyetor pajak dan setoran lainnya? Malah sebagian bank disinyalir menutup lebih awal loket layanan setoran dari batas waktu yang telah ditetapkan.” Inilah sekelumit “curhat” peserta pada sesi tanya-jawab kegiatan sosialisasi dan penyamaan persepsi terhadap penerimaan Negara dan Treasury Single Account (TSA) yang disampaikan oleh Arief Budiman, Kepala Cabang Bank Mandiri Ngurah Rai Pontianak. Ia mengungkapkan pengalamannya tahun lalu, dimana antrean penyetor sangat panjang dikantornya dan ironis justru terjadi di sebagian bank persepsi lain malah sepi antrean. Menyikapi hal ini Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Marni Misnur yang bertindak sebagai Narasumber menjelaskan, perlu adanya kesadaran semua pihak, utamanya bank/pos persepsi agar memahami hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam dokumen perjanjian jasa pelayanan perbankan sebagai bank/pos persepsi dalam rangka pelaksanaan TSA Penerimaan, yang ditandatangani pimpinan perbankan/pos dan Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan pada tanggal 28 Juni 2013.

Kegiatan sosialisasi diadakan di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalbar tanggal 4 Desember 2013 yang lalu. Peserta yang hadir berasal dari seluruh pimpinan/perwakilan Bank persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi, Bank Operasional I, II dan III PBB, para Kepala Seksi Bank KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat serta pegawai SKKI Kanwil. Acara dibuka oleh Marni Misnur dilanjutkan dengan pemaparan tentang hak dan kewajiban Perbankan. Usai paparan, acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan ke pihak bank/pos persepsi, sebagai bentuk perhatian dan apresiasi Kanwil terhadap kinerja Perbankan/Pos. Penghargaan mengusung 4 (empat) kriteria penilaian. Pertama, untuk kriteria bank/pos persepsi dengan setoran penerimaan terbesar diraih oleh Bank Mandiri Diponegoro Pontianak. Kriteri kedua, bank/pos persepsi dengan transaksi setoran terbanyak diraih Kantor Pos Pontianak. Ketiga, kriteria Bank persepsi swasta terbaik diraih Bank Central Asia Tbk dan kriteria terakhir bank/pos persepsi dengan inisiatif terbaik diraih oleh Bank Kalbar.

Usai penyerahan awards, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi sesi kedua. Aprijon, Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal selaku narasumber, menyampaikan materi tentang tindakan dan cara mengatasi permasalahan teknis yang dihadapi KPPN dan perbankan, ketentuan khusus diakhir tahun anggaran serta pembahasan tentang potensi pembukaan kantor bank/pos persepsi maupun kantor layanan penerimaan negara baru di lingkup wilayah KPPN yang berada dibawah naungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalbar. Aprijon menghimbau dan memotivasi pihak Perbankan/Pos untuk bisa memanfaatkan kans terhadap potensi tersebut, dengan membuka bank devisa persepsi/bank persepsi/kantor layanan penerimaan yang baru, sebagai ekspansi usaha. Dari respon positif mereka kita berharap, akan tercipta efisiensi biaya dan waktu bagi nasabah yang berdomisili jauh dari kantor bank/pos persepsi dan pada akhirnya secara konkret membantu Negara mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan dan non pajak.     

Disamping membahas Perdirjen No. Per-42/PB/2013, kegiatan sosialisasi juga membahas permasalahan lain berkenaan dengan retur, reversal, penyelesaian pengenaan denda keterlambatan pelimpahan yang belum disetor yang terjadi selama tahun 2013, serta kegiatan monitoring tim taskforce Bidang SKKI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalbar yang akan melakukan inspeksi ke bank/pos persepsi tanggal 19-30 Desember 2013 nanti. Diingatkan juga pada perbankan/pos agar tertib membuka loket sesuai dengan jam layanan dan proaktif mensosialisasikan ke masyarakat melalui spanduk maupun media lainnya, berkenaan dengan jam layanan penerimaan setoran sekalian menginformasikan penyetoran tidak hanya dilakukan di loket penyetoran, tetapi bisa juga dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Kontributor Berita : Aprijon, Kabid SKKI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalbar

Singkawang, djpbn.kemenkeu.go.id, - Sabtu pagi (30/11), KPPN Singkawang telah dipenuhi oleh para pegawai dan beberapa keluarga masing-masing. Nampak warna biru mendominasi warna di sabtu pagi yang cerah. Para pegawai dengan seragam training birunya bersiap untuk mengikuti acara bertajuk “Melalui Pelayanan yang Sempurna (Service Excellence) yang didasari Integritas, Sinergi dan Profesionalisme akan Tercipta Kesempurnaan Pelaksanaan Tugas”. Tepat pukul 08.30 WIB rombongan KPPN Singkawang berangkat bersama ke tempat acara yaitu di Hotel Palapa Beach, Pantai Pasir Panjang, Singkawang.

Acara ini diadakan dalam rangka pengimplementasian Nilai-Nilai Kementerian Keuangan pada setiap diri pegawai KPPN Singkawang. Selain itu dengan adanya acara ini diharapkan para pegawai dapat me-refresh diri untuk kelancaran menghadapi akhir tahun anggaran 2013. Demi suksesnya acara ini, KPPN Singkawang bekerjasama dengan PT. Bank Mandiri Cabang Singkawang dan Pontianak untuk menjadi narasumber materi service excellence dan menjadi fasilitator untuk capacity building. Sekitar sepuluh pegawai Bank Mandiri hadir untuk menyukseskan acara ini.

“Apa kabar?” teriak pembawa acara, Fitri, membuka acara. “Baik, baik, baik” saut para pegawai dengan semangatnya. Dilanjutkan dengan pembacaan doa dan kata sambutan dari Kepala KPPN Singkawang, Herkwin. Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa seluruh pegawai harus ikut aktif dalam mengikuti acara ini dan dapat di implementasikan nantinya dalam pekerjaan sehari-hari. “Diharapkan dalam acara ini kita semua dapat sama-sama belajar lebih mendalam mengenai service excellence sehingga dapat meningkatkan kinerja kita di kantor dan dapat meningkatkan pelayanan kita kepada seluruh stakeholder KPPN Singkawang” tutup Herkwin. Kemudian dilanjutkan kata sambutan dari Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Singkawang, Gunanto. Beliau mengucapkan terima kasih atas kepercayaan KPPN Singkawang dalam dua tahun terakhir memberikan kepercayaan kepada Bank Mandiri untuk memberikan materi mengenai service excellence.

Materi tentang service excellence berfokus pada dua komponen utama, yaitu customer/satkeholder dan service/pelayanan. Jika dua kompenen tersebut telah terpenuhi kepuasannya, maka service excellence dapat diwujudkan. Terdapat empat tingkatan kepuasan customer/stakeholder dalam menerima pelayanan. Tingkatan pertama adalah Basic, pelayanan yang diberikan hanya sekedarnya saja yang membuat customer/stakeholder puas seadanya juga. Tingkatan kedua adalah Expected, pelayanan yang diterima customer/stakeholder sesuai dengan kebutuhannya saat datang kepada kita. Tingkatan kedua ini hanya akan memberikan standar pelayanan yang rata-rata. 

Naik lagi satu tingkat, tingkatan ketiga adalah Desired, customer/stakeholder selain menerima pelayanan yang memang mereka butuhkan tetapi juga medapatkan tambahan informasi yang untuk kedepannya akan mereka butuhkan. Pada tingkatan ini, cutomer/stakeholder akan merasa puas, senang, dan mendapat infomasi tambahan pada saat datang kepada kita. Tingkatan terakhir yang merupakan puncak tertinggi kepuasan customer/stakeholder adalah Unanticipated, melebihi tingkatan desire, pada tingkatan ini customer/stakeholder mendapatkan paket lengkap pelayanan yang melebihi ekspektasi customer/stakeholder tersebut. Selain mendapatkan rasa puas, senang, dan informasi tambahan, mereka juga mendapatkan rasa aman dan nyaman pada saat menerima pelayanan kita.

Agenda berikutnya adalah capacity building. Pada segmen acara ini, diharapkan dapat memupuk kerjasama dan koordinasi diantara para pegawai. Fasilitator dari Bank Mandiri memberikan tiga jenis permainan yang terbilang sederhana tetapi penuh makna. Dalam permainan yang diberikan dibutuhkan kerjasama tim dan pembagian tugas yang jelas untuk setiap anggota tim. Antusiasme dari para peserta nampak jelas tergambar dari raut wajah mereka yang ceria dan semangat. Tak mengenal usia dan gender, semua ikut bermain dan total dalam mengikuti semua permainan.

Oleh: Meyfira Intan – Kontributor KPPN Singkawang

Palu, djpbn.kemenkeu.go.id,- Bersamaan dengan kegiatan Seminar yang bertajuk Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Hotel Santika Palu yang diselenggarakan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah selaku tuan rumah melakukan pubikasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Sulawesi Tengah Semester I Tahun 2013. Kegiatan peluncuran Kajian Fiskal Regional edisi perdana yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah ditandai dengan penyerahan secara simbolis dokumen KFR kepada perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dan kalangan akademisi.

Dalam sambutan mengawali kegiatan seminar tersebut, Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Tengah, Dedi Sopandi menyampaikan antara lain bahwa seminar tersebut adalah suatu bentuk kerjasama Kementerian Keuangan dengan Ahli Ekonomi Daerah atau Regional Economist, serta kalangan akademisi kampus yang dikenal objektif dalam menyampaikan keilmuannya. Selain itu, disampaikan pula bahwa Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang didukung segenap pihak terkait, akan semakin bekerja keras untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan akselerasi pertumbuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan penyusunan Kajian Fiskal Regional, Dedi Sopandi juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan pihak-pihak lain yang turut memberikan dukungan sehingga KFR Semester I Tahun 2013 dapat disusun dengan baik. Para stakeholder mengucapkan selamat dan menyambut baik peluncuran KFR edisi perdana Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah ini sebagai pelengkap dan tambahan sumber informasi serta referensi dari yang telah ada saat ini.

Sementara itu, materi Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini mengetengahkan beberapa paparan yang terkait langsung dengan kebijakan fiskal terkini di tingkat nasional maupun di Provinsi Sulawesi Tengah. Narasumber pertama adalah Bpk. Abdurrahman, Kepala Bidang Analisis Fiskal, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF, yang membawakan tema Perkembangan Perekonomian Terkini dan Respon Kebijakan. Menurut Abdurrahman, meskipun pada saat ini perekonomian Eropa masih belum menunjukkan pemulihan signifikan pasca euro debt crisis, fundamental ekonomi Indonesia masih terhitung sangat sehat. Kemudian, Abdurrahman juga menyampaikan beberapa paket kebijakan pemerintah yang bekerja secara simultan dan saling melengkapi untuk mengatasi tekanan perekonomian yang sedang maupun yang akan dihadapi. Narasumber kedua, Bpk. Wawan Juswanto, Kepala Bidang Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, memaparkan Perkembangan dan Arah Kebijakan Pendapatan Negara. Pada pemaparannya, Wawan menjelaskan bahwa perkembangan penerimaan negara dari tahun 2005 meningkat menjadi tiga kali lipat pada tahun 2013 ini. Selain itu, disampaikan pula berbagai paket kebijakan pendapatan negara dan tantangan yang dihadapi pada tahap pelaksanaannya. Narasumber ketiga, Bpk. Abdul Hamid Paddu, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, yang juga merupakan Regional Economist BKF untuk Provinsi Sulawesi Tengah, pada kesempatan ini mengambil judul paparan Perekonomian dan Kinerja Keuangan Daerah Sulawesi Tengah. Pokok-pokok penting yang disampaikan Abdul Hamid antara lain adalah arah pengelolaan keuangan daerah, serta keadaan perekonomian makro dan kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah pada saat ini. Kemudian disampaikan pula berbagai permasalahan yang masih banyak dihadapapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran. 

Oleh: Yockie Krisna Putra – Kontributor KAnwil DJPB Prov. Sulteng

Denpasar,perbendaharaan.go.id – Dalam rangka untuk terus meningkatkan soft competency pegawai, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali bekerjasama dengan Kanwil PT. BRI (Persero) Bali Nusra menyelenggarakan Service Exellence Training bagi para pegawai dan Honorer di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Sabtu (30/11/2013) bertempat diaula Basement GKN I Denpasar.

Di awal acara, para peserta –dalam posisi duduk lesehan- mendengarkan sambutan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, I.B.Gde Kartika Manuaba. Dalam sambutannya, I. B. Gde Kartika Manuaba, menyampaikan bahwa dengan dilaksanakannya Service Excellence , Kementerian Keuangan yang selama ini terkenal “angker” menjadi mitra yang dapat melayani stakeholder dengan sepenuh hati (service exellence). Dikatakan pula bahwa Instansi yang dapat “survive” adalah instansi yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Perubahan dimaksud selain perubahan mindset, juga dalam sikap perilaku. Dan perubahan itu tidak serta merta namun melalui sebuah proses.

Selanjutnya, acara dipandu oleh Tim Service Exellence BRI. Pada Sessi I, peserta training diajak untuk melakukan pemanasan dengan senam mulut, menaikan dan menurunkan tumit kaki serta gerakan merentangkan kedua tangan ke samping dengan mengepalkan dan membuka telapak tangan. Menurut Ulwan, Ketua Tim Training Service Exellence : “dengan senam mulut, kita akan lebih mudah untuk tersenyum, menaikan tumit 10 kali per hari dapat menjaga kesehatan alat vitalitas dan gerakan mengepal dan membuka telapak tangan dapat menghancurkan kolesterol”.

Di Sessi II, disampaikan materi tentang Service Exellence oleh Ulwan. Di sessi ini, banyak “reward” berupa “wafer selamat” yang diberikan oleh motivator disebabkan peserta sangat antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan ditambah joke-joke dari peserta yang lain.

Memasuki sessi terakhir, setelah Ishoma, acara dilanjutkan dengan membagi kelas menjadi dua, yaitu kelas genap (pita unggu) dan kelas ganjil (pita biru). Pada sessi ini, Tim Service Exellence menyampaikan hasil evaluasi terhadap service exellence yang dilakukan selama ini oleh pegawai Kanwil , berupa foto-foto yang diperoleh Tim Service Exellence dalam kunjungan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan ini, diulas tentang How Be Service Exellence , meliputi tiga hal, yaitu sikap perilaku melayani, penampilan saat melayani dan penampilan pendukung pelayanan.

Di akhir acara, service exellence training ditutup oleh Kepala Bagian Umum, Rizki Tavianto Karipany, dengan yel-yel :