Liputan lokakarya Government Finance Statistic
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoDalam rangka pengembangan dan penerapan statistik keuangan pemerintah berbasis akrual tentu dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM dalam memahami konsep-konsep dasar dan framework dari statistik keuangan pemerintah sebagaimana diatur dalam GFS manual,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan, Agus Suprijanto, saat membuka acara lokakarya Government Finance Statistic di Jakarta, Selasa (27/9).

 &rdquoSaya menyambut baik kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Australian Department of Finance and Deregulation (DOFAD) dalam pelaksanaan Lokakarya GFS hari ini,&rdquo lanjut Agus Suprijanto.

Lokakarya tersebut merupakan lanjutan dari lokakarya beberapa waktu yang lalu. Cara tersebut bertujuan untuk memperKuat persiapan Ditjen Perbendaharaan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual yang komprehensif.

&rdquoLokakarya ini merupakan lokakarya lanjutan yang diselenggarakan pada kesempatan sebelumnya dalam rangka memperKuat persiapan kita dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual yang komprehensif,&rdquo kata Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Yuniar Yanuar Rasyid dalam laporannya di hadapan para peserta. &rdquoAgar penerapan akuntansi berbasis akrual dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholders,&rdquo lanjutnya.

&rdquoSeperti kita ketahui bahwa laporan statistik yang berdasarkan international best practice akan sangat berguna bagi pemerintah dalam menginformasikan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki seperti hal-halnya negara-negara maju lainnya sehingga dalam jangka penjang dapat lebih meningkatkan kembali keuangan negara di Indonesia,&rdquo papar Yuniar Yanuar Rasyid.

Statistik keuangan pemerintah berbasis akrual menjadi sebuah tuntutan untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan negara. Kebutuhan akan hal tersebut juga dinyatakan dalam laporan hasil reviu BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2010.

&ldquoBPK menyatakan bahwa secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan di hadapan para peserta workshop. &ldquoNamun, (menurut BPK-red) pemerintah belum sepenuhnya dapat menyajikan informasi fiskal mengenai, antara lain, integrasi posisi fiskal nasional, gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga fungsi pemerintah secara keseluruhan belum terlihat,&rdquo sambung orang nomor satu di Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu.

&ldquoApa yang dinyatakan BPK di dalam hasil reviu tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah dan penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah telah menjadi salah satu milestone di dalam upaya meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah,&rdquo kata Agus Suprijanto lagi. &ldquoSejak reformasi pengelolaan keuangan negara digulirkan, pemerintah telah melakukan upaya-upaya penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah meskipun masih terdapat kelemahan-kelemahan antara lain, laporan statistik yang ada masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan sistem akuntansi pemerintah, laporan statistik yang dihasilkan juga belum mengkonsolidasi laporan pemerintah pusat dan laporan pemerintah daerah, laporan statistik yang ada belum sepenuhnya mengakomodasikan bagan akun standar sebagaimana diminta pada sistem Government Finance Statistics atau GFS,&rdquo sambungnya.

Untuk memenuhi amanat tersebut, Agus Suprijanto mengatakan bahwa Dirjen Perbendaharaan telah dilakukan langkah-langkah dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional. Exercise konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2008 dan 2009 adalah satu di antara tiga langkah yang telah dilakukannya. Menurutnya, upaya tersebut dapat memberikan gambaran mengenai proses konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta permasalahan yang ada sehingga dapat disusun kebijakan konsolidasi dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ada. Langkah kedua, penyusunan pedoman umum sistem akutansi pemerintah yang dilakukan kementerian keuangan dengan berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri. Langkah itu diharapkan dapat menjadi pedoman dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional. Dan yang ketiga pembelajaran pada negara yang telah menerapkan sistem statistik keuangan pemerintah dalam rangka memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik-praktik terbaik (best practice) mengenai pengembangan dan penerapan sistem statistik keuangan pemerintah dan kendala yang dihadapi.

&ldquoPembelajaran tersebut akan menghasilkan perumusan lesson learnt yang dapat diaplikasi dalam pengembangan sistem statistik keuangan pemerintah Indonesia,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan. &rdquoAustralia merupakan salah satu negara yang telah menerapkan praktik-praktik terbaik mengenai pengembangan dan penerapan sistem statistik keuangan pemerintah karena Australia telah menyusun manual statistik keuangan pemerintah dan menerapkan sistem statistik keuangan pemerintah sejak tahun 1994,&rdquo lanjutnya.

&ldquoAustralia telah memiliki sistem statistik keuangan pemerintah yang terintegrasi dan terharmonisasi dengan standar akuntansi,&rdquo tambahnya lagi.

Dalam rangka pengembangan dan penerapan statistik keuangan pemerintah berbasis akrual dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM. Lokakarya tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman teknis kepada para peserta terutama mengenai aspek praktis dari kompilasi data statistik keuangan pemerintah, konversi data akuntansi ke dalam sistem statistik keuangan pemerintah, serta methodologi penyusunan statistik keuangan pemerintah.

Oleh karenanya, saya berharap agar lokakarya ini mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah,&rdquo pesan Dirjen Perbendaharaan, Agus Suprijanto, menutup sambutannya.

Oleh : Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan