Bengkulu – Dalam rangka meningkatkan literasi fiskal serta memperluas pemahaman mengenai kondisi ekonomi dan fiskal daerah kepada generasi muda dan civitas akademika, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2026 pada Jumat (19/6) bertempat di Aula Rafflesia Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor di daerah. Melalui kegiatan diseminasi ini, hasil analisis yang tertuang dalam Kajian Fiskal Regional diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi sebagai sumber informasi dan referensi dalam mendukung kegiatan pembelajaran, penelitian, serta perumusan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.
Diseminasi KFR dihadiri oleh lebih dari 80 mahasiswa dan civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu, antara lain Universitas Bengkulu (UNIB), Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. (UNIHAZ), Universitas Dehasen (UNIVED) Bengkulu, Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu, dan Universitas Terbuka (UT) Bengkulu.
Pada kesempatan tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai peran dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist yang bertugas menyusun berbagai kajian ekonomi dan fiskal regional. Materi kemudian dilanjutkan dengan penyampaian perkembangan ekonomi dan fiskal Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2026.
Berdasarkan hasil kajian yang disampaikan, perekonomian Provinsi Bengkulu pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh sebesar 4,72 persen (yoy). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama perekonomian daerah dengan kontribusi mencapai 32,27 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sementara konsumsi rumah tangga tetap menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi sebesar 60,55 persen dari sisi pengeluaran.
Selain perkembangan ekonomi makro, peserta juga memperoleh informasi mengenai kondisi inflasi daerah, perkembangan perdagangan internasional, serta kesejahteraan petani. Disampaikan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bengkulu mencapai 203,94 atau menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera, menunjukkan kinerja sektor pertanian yang masih cukup kuat dalam menopang perekonomian daerah.
Dari sisi fiskal, pemaparan mencakup perkembangan kinerja APBN dan APBD di Provinsi Bengkulu. Hingga April 2026, pendapatan negara di wilayah Bengkulu terealisasi sebesar Rp846,68 miliar atau tumbuh 17,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp4,71 triliun yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Materi juga membahas perkembangan penyaluran Transfer ke Daerah, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), serta berbagai isu strategis yang memengaruhi perekonomian dan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Berbagai informasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi ekonomi dan fiskal daerah kepada para peserta.
Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan menyampaikan berbagai pertanyaan terkait kondisi fiskal daerah, strategi peningkatan investasi, penguatan sektor unggulan daerah, hingga peran APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu berharap hasil Kajian Fiskal Regional dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan generasi muda. Diseminasi KFR juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kebermanfaatan output Regional Chief Economist sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.
