Bengkulu –Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dan observasi lapangan terkait progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur pada Selasa (23/6) bersama Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan menghimpun informasi mengenai perkembangan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, kegiatan juga dilakukan untuk mengidentifikasi dampak pembangunan terhadap perekonomian daerah serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya.
Berdasarkan hasil FGD, hingga 23 Juni 2026 progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Bengkulu telah mencapai 91,23 persen, sedangkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kaur mencapai 83,42 persen. Secara keseluruhan, progres pembangunan kedua lokasi telah mencapai sekitar 88,60 persen. Pembangunan meliputi ruang kelas, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, dapur umum, fasilitas olahraga, serta berbagai sarana pendukung lainnya. Dari aspek kesiapan operasional, Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu dirancang untuk menampung hingga 1.080 siswa yang terdiri atas jenjang SD, SMP, dan SMA. Tahun ajaran baru direncanakan dimulai pada 13 Juli 2026, sehingga sejumlah fasilitas utama ditargetkan selesai dan siap digunakan pada akhir Juni 2026, sementara fasilitas pendukung lainnya ditargetkan rampung pada Juli 2026.
FGD juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pembangunan, antara lain keterlambatan serah terima lahan pada tahap awal pekerjaan, keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan di Kota Bengkulu, akses jalan menuju lokasi yang relatif sempit, serta tingginya curah hujan yang memengaruhi pelaksanaan konstruksi. Untuk mengatasi kendala tersebut, pelaksana proyek telah melakukan berbagai langkah percepatan melalui penambahan tenaga kerja, peningkatan pengawasan lapangan, serta percepatan pengadaan material konstruksi.
Selain mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan Sekolah Rakyat juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Aktivitas pembangunan telah mendorong peningkatan permintaan jasa akomodasi, usaha kuliner, dan kebutuhan harian lainnya. Tercatat sekitar 50 unit rumah kontrakan masyarakat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal pekerja proyek. Di sisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat Kota Bengkulu juga melibatkan sekitar 1.436 tenaga kerja yang terdiri atas tenaga struktur, arsitektur, mekanikal-elektrikal-plumbing (MEP), operator, dan tenaga pendukung lainnya.
Berdasarkan hasil pembahasan, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu merekomendasikan agar Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Bengkulu terus mengawal penyelesaian pekerjaan konstruksi dan utilitas pendukung guna memastikan kesiapan operasional sekolah sesuai target. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam penyelesaian isu lahan, penyediaan layanan utilitas, serta dukungan operasional lainnya guna menjamin keberlanjutan penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat.
Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat beserta dampaknya terhadap perekonomian daerah. Hasil FGD dan observasi lapangan tersebut akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan analisis tematik ALCo Regional dan Kajian Fiskal Regional Provinsi Bengkulu serta mendukung perumusan rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.
